Home Blog Page 2461

Sampah Plastik Kita Banyak Residu, Bisakah Tiru Jerman?

Foto: Dame Ambarita Para pekerja tengah melakukan pemilahan sampah yang didapat dari rumah-rumah warga di TPS3R ABI Martopuro Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (20/7/2022).
Jerman disebut sebagai negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia saat ini. Di sana, sampah sudah dipilah sejak awal oleh konsumen. Di negeri kita, harus diakui, pemilahan sampah belum se-green beberapa negara. Sampah kita masih campur baur. Alhasil, untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut, proses sortirnya agak ‘capek dan kotor’. Tak hanya itu, sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu pun cenderung beresidu.

————————————

Dame Ambarita, Purwosari

————————————

Aroma khas sampah menyeruak, saat rombongan tur media tiba di Tempat Pengumpulan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) ABI Martopuro di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jika sampah botol plastik di Bangoan Bumi Lestari relatif bersih dan kering, di TPS3R ini sampah plastiknya cenderung lebih kotor.

Kok bisa? Ya… karena plastik-plastik itu disortir dari kumpulan sampah rumahan yang telah campur aduk dengan sampah lainnya. Tongkol jagung, sisa nasi, sisa sayur, plastik, kertas, dan sebagainya bercampur aduk membentuk campuran beraroma tidak enak.

“Kalau sampah kiriman Bank Sampah relatif bersih. Kebetulan… sampah-sampah ini dikutip dari sampah rumah warga. Yah…, memang belum semua warga desa kita sadar sampah. Tetapi yang sadar sampah diperkirakan sudah mencapai 50 persen,” kata Kepala Desa Martopuro, Suryanto, kepada awak media.

Para pekerja tampak sibuk menyortir sampah yang baru diturunkan dari pick up. Sampah-sampah itu digerakkan dalam conveyor. Sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan, buah, daun-daunan, dimasukkan ke kantong khusus. Nantinya akan dijadikan pakan ternak atau jadi kompos. Sampah plastik disisihkan buat dijual ke pengepul, sebelum dikirim ke pabrik untuk didaur ulang.

“TPS3R kita ini adalah mitra Danone-Aqua dalam program IRI. Setiap hari, TPS3R kita menyerap sekitar 3 ton sampah dari warga 8 dusun yang ada di desa kami,” kata Heru Handoko, pengelola TPS3R Martopuro, kepada awak media.

Ada beberapa jenis tempat pengumpulan sampah yang dibedakan menurut skalanya. Yakni Collection Center, Tempat Pengumpulan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Ada 15 tempat pengumpulan sampah yang dibina oleh Danone-Aqua dan YPCII di dalam program IRI ini. Berupa 4 buah TPS3R yang tersebar di Jatim, Jateng, DIY, 1 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bali, dan 10 Collection Center, yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Palu (Sulteng).

TPS3R ABI Martopuro adalah satu dari 2 TPS3R yang berada di Jawa Timur.

“Program IRI ini udah berjalan lebih 2 tahun, sejak Maret 2020. Dan hingga Mei 2022, sampah yang terkumpul sudah mencapai 12.000 ton,” kata dokter Lidia, project manager dari Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII).

Foto: Dame Ambarita
Pekerja menurunkan sampah dari pick up, yang didapat dari rumah-rumah warga di TPS3R ABI Martopuro Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (20/7/2022).

Dari 3 ton sampah yang masuk ke TPS3R ABI Martopuro, hanya sekitar 20 persen atau sekitar 600 kg yang bisa dikirim ke pengepul untuk didaur ulang. Selebihnya dikirim ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

“Sampah organik dijual Rp 800 per kilogram. Botol plastik dijual Rp 3.500 per kg,” kata Heru Handoko. Harga dari pengepul ini lebih rendah Rp 500 dibandingkan harga yang diberikan oleh Bangoan Bumi Lestari.

Plastik kategori PET dari TPS3R ini biasanya dicuci dulu untuk membersihkan residu-residu yang melekat, sebelum dikirim ke pabrik PT Veolia.

Omzet penjualan sampah daur ulang di TPS3R Martopuro sekitar Rp 5-8 jutaan sebulan. “Ditambah iuran sampah dari warga Desa Martopuro Rp7.500 per KK per bulan, uang hasil penjualan sampah tersebut mampu menggaji penyortir sampah dan 8 pekerja (4 tenaga pemeliharaan, 2 sopir, dan 2 kernet). Bahkan sisa anggaran bisa disetor ke anggaran desa,” jelas Heru.

Berdiri tahun 2016, setiap tahun produktivitas pengumpulan sampah di TPS3R ini menunjukkan peningkatan. Tahun ini, jumlah pelanggan naik 17,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan itu berkat dukungan pendampingan dari Danone-AQUA dan mitra-mitranya. Salahsatunya dari YPCII, yang dikoordinir dr Lidia. YPCII memberi pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah kepada warga dan mitra bank sampah. Sedangkan Danone-AQUA memberi bantuan fasilitas pengolahan sampah. Seperti bantuan conveyor, armada, dan pengelolaan administrasi.

Melalui pendampingan dan dukungan tersebut, Heru mengakui, keseluruhan proses pengumpulan dan pengolahan sampah berjalan lebih efisien. “Dan tentu saja produktivitas fasilitas kami semakin baik. Dulu pengangkutan sampah paling 2 ton per hari. Dengan penambahan armada, tahun ini bisa 3-4 ton,” katanya.

Kades Martopuro, Suryato mengakui, sejak PTS3R berdiri, kesadaran warga desa untuk memilah sampah semakin tinggi. Kata dia, dari 3.023 KK warga Martopuro atau sekitar 11 ribu jiwa, lebih 50 persen sudah memiliki kesadaran mengelola sampah. “Pelanggan sampah saat ini sudah 1.800 KK,” katanya.

Apa saja perbedaan yang dirasakan sebelum dan setelah TPS3R berdiri?

“Beda. Dibanding dulu, kini Desa Martopuro jauh lebih bersih. Warga tidak lagi membuang sampah ke sungai. Juga tidak membakar. Penyumbatan saluran drainase kini murni karena tanah. Sampah tidak ada lagi,” katanya.

Desa juga lebih tenteram. Dulu, kata dia, sering terjadi gejolak sosial karena buang sampah antar tetangga. “Sekarang tidak lagi. Warga juga mendapat manfaat ekonomi dengan menyetor sampah ke bank sampah,” katanya.

Untuk ke depan, Suryanto mengatakan, membutuhkan pengadaan tong-tong sampah untuk ditempatkan di rumah-rumah warga. Dan peningkatan kesadaran warga mengelola sampah hingga 100 persen.

Foto: Dame Ambarita
dr Lidia, aktivis YPCII9 (dua dari kanan) berfoto bersama kepala sekolah yang ikut mengedukasi murid-muridnya sadar mengelola sampah (tiga dari kanan), kepala desa Martopuro (paling kiri), dan staf desa (paling kanan) di TPS3R Martopuro.

Dr Lidia juga mengakui meningkatnya kesadaran masyarakat Martopuroi. “YPCII aktif mendidik ibu-ibu public figure menjadi kader peningkatan kesadaran mengelola sampah. Sekolah-sekolah juga diajak merekrut beberapa muridnya menjadi influencer. Ditolak… kita sudah biasa. Tak pernah mundur,” katanya seraya tersenyum lebar.

Di tempat-tempat pengumpulan sampah ini, YPCII juga memberi beberapa pelatihan ke para pemulung. Selain pelatihan memilah sampah, juga pelatihan keselamatan kerja. Misalnya memakai alat pelindung diri, supaya para pekerja tidak ketularan penyakit.

Pengelola TPS-nya juga diberi pelatihan manajemen bisnis, seperti sistem pembukuan dan sistem administrasi.

“Dulu masyarakat buang sampah seenaknya. Buang di sungai, parit, dst. Sekarang lebih tertib dan lebih ramah lingkungan,” kata dr Lidia.

Cholifah, kader lingkungan Desa Martopuro yang juga mengelola Bank Sampah mengatakan, saat ini nasabah bank sampah yang dikelolanya di RW 9 dan 10 ada 100-an KK. Per bulan, ia bisa mengumpulkan 600 kg sampah yang bisa didaur ulang. “Hasil penjualan sekitar Rp1 juta per bulan. Memang tidak banyak. Tetapi semagat kita adalah semangat menjaga lingkungan,” katanya.

Sehari-hari berprofesi sebagai perias manten, Cholifah mengaku aktif ‘mengampanyekan’ #bijakberplastik kepada warga desanya, termasuk kepada para manten yang akan dirias. “Bisa dikatakan, separoh warga desa kami sudah sadar memilah dan mengumpul sampah. Disetor ke bank sampah di dusun masing-masing,” katanya.

Tiap lebaran, hasil tabungan sampah ditotal dan dicairkan. “Nasabah bisa mendapat Rp 2 juta setahun. Uang masuk kantong… dan kampungku wani resik tenan (kampungku berani bersih, beneran, Red),” katanya tertawa lebar sambil mengepalkan tangan ke atas.

Jeffri Ricardo, Packaging Circularity Senior Manager Danone Indonesia, mengakui pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dari Jerman. Di Jerman, kata dia, persentase sampah yang didaur ulang sudah di atas 50 persen. Pemilahan sampah dilakukan oleh tiap-tiap individu. Dimulai dari rumah, perkantoran, perusahaan, pertokoan, dan seterusnya. Sampah diklasifikasikan menurut jenisnya. Dibagi dalam 4 jenis tong sampah.

“Karena sudah dipilah sejak awal, sampah di sana relatif lebih mudah didaur ulang. Residunya bisa diminimalisir. Kesadaran inilah yang terus kita sosialisasikan dalam program IRI. Pilahlah sampah Anda sejak awal. Karena sampah yang campur aduk ini menambah beban menyortir,” pintanya.

Tantangan pengumpulan bahan daur ulang dari sampah campur aduk adalah kontaminan. Semakin terkontaminasi botol-botol plastik bekas, semakin kecil potensi untuk diduar ulang. Atau semakin ‘berat’ proses menuju daur ulangnya. Karena harus dicuci ulang. “Semakin tinggi kualitas botol, semakin mudah direcycling,” katanya.

Karena itu, selain bekerjasama dengan mitra-mitranya, Danone Aqua tetap memberi edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen, agar memahami pentingnya pemilahan sejak dini. “Pemilahan sampah sebaiknya lebih baik dimulai dr rumah,” katanya

Agar sirkularitas dapat terwujud, Danone-AQUA juga mengharapkan peran pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan seluruh masyarakat untuk ikut bergerak. Dibutuhkan inisiatif konkrit dari multi-pihak, untuk berkolaborasi dalam penanganan dan pengelolaan sampah plastik. “Seluruh perusahaan yang menggunakan plastik diharapkan masuk dalam ekosistem recycle,” katanya.

Jika semua pihak terlibat dalam ekonomi sirkular, mungkin Indonesia bisa segera menyusul Jerman.  (mea/bersambung)

Sekda Ingatkan ASN Binjai Tingkatkan Kedisiplinan

APEL: Sekdako Binjai, H Irwansyah Nasution saat memimpin apel di Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution memimpin apel gabungan yang diikuti oleh ASN dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota, Senin (1/8/2022). Dalam arahannya, dia menyampaikan, kesehatan merupakan aset yang berharga bagi setiap manusia.

Seiring berjalannya waktu, pelayanan kesehatan pun diminta untuk ditingkatkan agar semakin berkualitas, cepat, tepat dan akurat. Karenanya, Sekda meminta agar instansi yang berkaitan dengan pelayanan kesehhayan untuk harus berbenah.

Terutama meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan keberadaan alat medis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan fasilitas pelayanan yang baik. Tujuannya, agar kenyamanan terhadap pasien semakin terjaga.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr Djoelham sebagai salah satu rumah sakit tertua di Binjai harus mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Binjai secara keseluruhan.

“Harus selalu diingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan adalah wajib untuk selalu dilakukan. Sebab hal tersebut, merupakan tanggung jawab semua unsur yang ada di rumah sakit,” ujar Sekdako.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdako Binjai juga mengingatkan seluruh ASN yang hadir untuk meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan prima pada masyarakat, serta mengikuti apel tiap minggunya. (ted/ila)

Rangkul Pengumpul Plastik Mulai dari Level Pemulung

Foto: Dame Ambarita Pekerja mengangkut goni berisi sampah botol plastik yang telah disortir dan ditimbang di Bangoan Collection Center, Tulungagung, Jawa Timur, menuju lokasi mesin balepress.
Data 2020, Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok. Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik. Dari jumlah itu, 9%-nya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Tak ingin kondisi ini terus berlanjut, Danone Ecosystem, Danone-AQUA, Veolia, dan YPCII menginisiasi program pengelolaan sampah. Tujuannya, meningkatkan daur ulang sampah plastik di Indonesia.

————————————

Dame Ambarita, Tulung Agung

————————————

“Selamat datang di Collection Center Bangoan Bumi Lestari. Ini adalah tempat pengumpulan sampah botol plastik, untuk didaur ulang menjadi plastik standar food grade,” kata Bernardus Tris Widijatmoko, bos Bangoan Bumi Lestari, saat menyambut rombongan Tur Sirkularitas Danone-Aqua ke Collection Center yang dikelolanya. Collection Center itu terletak di Desa Bangon, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, pekan lalu.

Bangoan Bumi Lestari adalah salahsatu mitra Danone-AQUA dalam proses pengumpulan plastik kategori PET. Termasuk botol-botol plastik produk Aqua.

Pak Moko, panggilannya, lantas mengajak media melihat-lihat pusat pengumpulan sampah khusus botol plastik seluas kurang lebih 1 hektare tersebut. Goni-goni berisi botol plastik yang belum disortir, yang sudah disortir, dan yang sudah di-balepress, ditumpuk sesuai kelompoknya.

Sampah-sampah itu diperoleh dari mitra-mitra di kawasan Tulung Agung saja. Mulai dari mitra pemulung, mitra bank sampah, tukang botot, hingga ibu-ibu rumah tangga yang mengantarkan sendiri sampah plastiknya ke Bangoan Bumi Lestari. Untuk sampah botol plastik, penyetor mendapat harga Rp4.000 per kg. Pak Moko langsung membina para pemulung, bank sampah, dan mitra-mitra lainnya tersebut, untuk pengumpulan sampah botol plastik.

“Per hari, Bangoan Bumi Lestari menerima rata-rata 6 ton sampah plastik. Setelah disortir, akan diperoleh rata-rata 3,5 ton botol sampah untuk didaur ulang,” jelasnya.

Melibatkan sekitar 25 kaum lansia (lanjut usia) yang kerap dianggap tidak produktif lagi di masyarakat, Bangoan Bumi Lestari menyeleksi botol-botol plastik itu sesuai kategorinya. Botol PET dipisahkan dengan non-PET. Atribut yang tidak terbuat dari PET, seperti tutup botol dan label, juga dilepaskan.

Bangoan tidak membedakan merek asal botol kemasan berbahan PET bekas pakai yang disortir. Asalkan mampu memenuhi standar bahan baku food grade sesuai ketentuan PT Veolia Services Indonesia –pabrik yang nantinya akan memproses–, semua merek diterima.

“Pemilahan berdasar warna dan kualitas. Warna botol plastik dikelompokkan dalam 3 jenis, yakni clear atau natural, biru muda atau light blue, dan berwarna. Nah, yang termasuk PET (Polietilena tereftalat) — polimer termoplastic yang dinilai aman untuk makanan–, adalah plastik yang berwarna natural dan biru muda,” kata Pak Moko.

Foto: Dame Ambarita
Romlah dan suaminya Maryaning, melakukan pembersihan label dan tutup dari sampah botol plastik air minum kemasan di Bangoan Collection Center, Tulungagung, Selasa (19/7/2022). Lokasi ini menjadi salah satu penyuplai sampah botol plastik air minum kemasan sebelum dibawa ke PT. Veolia Services Indonesia, Pasuruan untuk diolah menjadi palet plastik.

Kaum lansia yang kebanyakan hanya tamatan SD tersebut diupah berdasarkan jumlah sampah plastik yang disortir. Menyortir satu kuintal sampah plastik diupah Rp50 ribu.

Hasil sortiran para lansia itu ditimbang dan dicatat untuk menghitung berapa upahnya nanti. Seminggu, seorang lansia bisa memperoleh upah mulai Rp300 ribu hingga 500 ribu.

Selanjutnya, para pekerja Bangonan yang didominasi kaum pria, mengangkut goni berisi botol sortiran ke mesin balepress. Ada dua mesin balepress yang dimiliki Bangoan. Rata-rata stok 4 ton botol yang disortir per hari, selesai di-balepress hari itu juga. Balepress dikemas dalam ‘balok’ berukuran rata-rata 150 kilogram.

“Botol plastik PET yang di-balepress kemudian dikirim ke pabrik PT Veolia, untuk dproses menjadi pallet plastik. Untuk Danone-AQUA, plastik yang didaur ulang khusus kategori food grade. Sedangkan botol plastik yang bukan spek food grade, akan dikirim ke pabrik lain. Jadi tidak ada plastik yang terbuang,” kata Zainal (34), karyawan suplier barang di Bangoan Bumi Lestari.

Per bulan, Bangoan bisa mengumpulkan rata-rata 100 ton sampah botol plastik yang sudah disortir dan di-balepress. Dari 100 ton itu, seminggu Bangoan bisa mendapat omzet kotor hasil penjualan ke pabrik sekitar Rp30 jutaan. Setelah dikurangi biaya operasional (termasuk gaji penyortir dan karyawan) sebesar Rp20 jutaan, maka Pak Moko bisa memperoleh keuntungan kotor sekitar Rp10 juta per minggu. Wow… lumayan sekali.

Para lansia yang memborong pekerjaan sortiran, juga merasa beruntung. “Seminggu, klu rajin menyortir, bisa dapat Rp400 ribu-Rp500 ribu. Kerja 7 jam saja. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 11. Masuk lagi jam 1, pulang jam 4. Lumayanlah… saya dan suami bisa bawa pulang Rp 3-4 juta sebulan,” kata Romlah (59) dan suaminya Maryaning (70), yang mengaku hanya memiliki pendapatan sampingan berupa sepetak kolam lele di rumahnya.

Kembali ke Pak Moko, kata dia, sebagai mitra Danone-Aqua dalam hal pengumpulan sampah plastik, pihaknya memperoleh banyak manfaat. Antara lain pembinaan manajerial skill dari Danone-Aqua, modal bisnis, dan edukasi ke mitra dan masyarakat umum mengenai sampah.

“Sejak kemitraan ini dimulai, masyarakat Tulung Agung semakin sadar bahwa sampah bisa bernilai ekonomi. Selain itu, dengan pengelolaan sampah yang baik, lingkungan juga semakin bersih. Bisa dikatakan, saat ini sulit menemukan sampah plastik yang dibuang sembarangan di Tulung Agung, khususnya botol plastik,” katanya seraya tertawa lebar.

Didampingi Danone-Aqua dan YPCII, Bangoan Bumi Lestari juga meningkatkan kesejahteraan pemulung dan pekerja dengan jaminan sosial. Caranya, para mitra-mitra itu didampingi agar terdaftar di BPJS.

Foto: Dame Ambarita
Bernardus Tris Widijatmoko, bos Bangoan Bumi Lestari (kanan) dan Packaging Circularity Senior Manager Danone, Jeffri Ricadro (kiri), di Bangoan Collection Center, Tulungagung, Selasa (19/7/2022).

Jeffri Ricardo, Packaging Circularity Senior Manager Danone Indonesia, dalam kesempatan itu menyebutkan, Danone-AQUA serius dalam penanganan dan pengelolaan sampah plastik di Indonesia. “Konsepnya adalah 3 R, yakni reduse, reuse, dan recycle,” kata Jefri.

Untuk Reduce, Danone-AQUA sejak lama telah mengurangi penggunaan segel plastik di botol air kemasan Aqua, tanpa mengurangi keamanan air minum di dalamnya. Reuse, Aqua menggunakan botol galon yang bisa dipakai berulang kali. Dan recycle, pihak Aqua mengumpulkan kembali botol-botol plastik ke pabrik, untuk didaur ulang.

Sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan ekonomi sirkular, Danone-AQUA –selaku salahsatu pengguna massal botol plastik di Indonesia–, bersama Danone Ecosystem, Veolia, dan YPCII, telah menelurkan Inclusive Recycling Indonesia (IRI). IRI adalah program pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk peningkatan daur ulang sampah plastik di Indonesia. IRI mengembangkan kerjasama unit-unit bisnis pengumpulan sampah plastik, mengoptimalkan produktivitas fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, membangun kerjasama dengan industri daur ulang dan perusahaan-perusahaan swasta.

“IRI juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah,” kata Jefri.

Selain penerapan ekonomi sirkular yang mengubah botol bekas menjadi produk yang sama, program IRI juga bertujuan menyejahterakan para mitra yang terlibat. Mulai dari memberi BPJS Ketenagakerjaan, penghasilan, hingga edukasi.

Para pengepul dan pengelola TPS3R yang telah mendapatkan edukasi tentang pemilahan dan pengelolaan sampah, selanjutnya diharapkan akan menularkan informasi tersebut kepada masyarakat yang menjadi pelanggan. Pada akhirnya, dapat terbentuk perilaku yang bertanggung jawab atas sampah mereka. Dan akhirnya mengurangi pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Hingga kini, program IRI telah memberikan manfaat sosial kepada 1.147 orang dalam bentuk penerima BPJS, Tabungan Emas, dan Tabungan Pensiun,” kata Jefri.

Lantas, mengapa DanoneAQUA -memilih Bangoan Bumi Lestari sebagai salahsatu mitranya?

Kata Jefri, Pak Moko memiliki komitmen soal pengelolaan sampah. “Sebagai pekerjaan nonformal, ada tantangan tersendiri membuka bisnis seperti ini. Diperlukan komitmen yang jelas. Pak Moko ini orangnya aktif. Turun langsung membina mitra-mitra pengepul. Karenannya, Danone-Aqua pun komit mendukungnya berkembang hingga besar,” jelasnya.

Berdiri sejak 2014, keberadaan Bangoan Bumi Lestari dinilai telah memberikan dampak yang cukup siginifikan bagi masyarakat dan lingkungan. “Lingkungan Tulung Agung relatif lebih bersih, meski ya belum sesuai harapan ideal. Warga lansia bisa produktif lagi. Dan masyarakat umum memperoleh penghasilan sampingan dari sampah yang dulunya hanya dibuang,” kata Jefri.

Sepanjang 2022, kontribusi Bangoan Bumi Lestari Collection Center untuk alur prinsip ekonomi sirkular Danone-Aqua, telah menyumbang sebesar 31,19% bahan baku pabrik PT Veolia, dari total 6.380,9 ton botol PET yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Kontribusi itu menjadi yang terbesar dibandingkan fasilitas serupa di Surabaya, Semarang, Jombang, Magelang, dan Probolinggo. (mea/bersambung)

Farianda: Media Cetak Turut Mencerdaskan Bangsa dan Anti Hoax

H Farianda Putra Sinik.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumatera Utara H Farianda Putra Sinik, sangat menyesalkan pemberhentian langganan koran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas).

“Seharusnya Pemerintah Humbahas membantu media cetak, bukan menyetop,” ujar Farianda saat dimintai tanggapannya, sekaitan 19 OPD di jajaran Pemkab Humbahas berhenti langganan koran dengan alasan anggaran habis, Selasa (26/7).

Dikatakannya, Pemerintah Humbahas seharusnya mengingat sejarah perjuangan surat kabar yang turut ikut andil dimasa penjajahan sebagai alat mengabarkan kondisi hingga kemerdekaan.

Dari sejarah itu, lanjut dia, seyogianya Pemerintah Humbahas turut menjaga dan melestarikan dengan membantu perusahaan media cetak. Dengan menambah oplah koran dan bekerjasama semisal yakni iklan dan advetorial.

Dan, bukan beralasan tidak ada anggaran untuk pembayaran koran, seharusnya ditambah dan dibangun kerja sama.

“ Bupati Humbahas seharusnya tidak lupa sejarah dari surat kabar. Apalagi, sudah ada surat Gubernur Sumut agar Walikota dan Bupati untuk membantu dan memberikan solusi agar media cetak tetap eksis dan terbit,” kata Farianda.

Karena, sambung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini lagi, media cetak juga ikut andil dalam mencerdaskan, dan anti hoax. “Jadi, kita berharap Bupati Humbahas agar kembali berlangganan koran, dan menambah oplah pemesanan koran serta bekerjasama dalam bidang iklan, dan advetorial,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 19 kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ogah baca koran atau stop langganan koran. Penolakan itu disampaikan, melalui lisan kepada loper koran.

19 kantor itu adalah, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Inspektorat, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perizinan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Dolok Sanggul, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pertanian, DPMD2P, Kantor UPT PAM, dan Dinas Perkim.

Kebijakan ini pun menuai protes dari loper koran dan agen. Mereka menilai, efisiensi anggaran dengan memutus berlangganan koran merupakan berlebihan.

Seperti diungkapkan Selis Tumanggor, loper koran. Pemutusan berlangganan koran di 19 kantor dinas tersebut, ketika dirinya saat mengantar koran.

“Sesuai pemberitahuan mereka, semua koran sudah disetop mulai triwulan tiga dan keempat. Dan ada yang sampai hanya triwulan saja ditampung berlangganan Tumanggor, Senin (18/7).

Menurut Selis, seharusnya Pemerintah Humbahas bila ingin mengefisiensi anggaran, kegiatan seperti perjalanan dinas dikurangi. Selain itu, anggaran makan minum kantor, bukan menyetop langganan koran.

“ Ini sama saja enggan baca koran,” sambung dia.

Dia mengaku, akibat penyetopan itu, dirinya terpaksa menerima konsekuensi pemotongan gaji dari agen korannya yang tidak lagi sesuai harapannya.

“ Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau gaji kita dipotong oleh agen,” keluh Selis.(des/han)

Masyarakat Diminta Waspadai Virus Cacar Monyet

Kadis Kominfo Kota Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Pemerintah Kota Tebingtinggi sekaligus Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap mewaspadai virus baru yaitu cacar monyet (monkey pox), dan tetap mematuhi Prokes Covid-19, Minggu (31/7).

“Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Human Monkey Pox (MPXV) orthopoxvirus yang ditularkan melalui hewan. Penularan dapat melalui darah, air liur, cairan tubuh, lesi kulit dan droplet pernapasan. WHO menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan internasional,” jelas Dedi Parulian Siagian melalui sambungan telepon selulernya.

Sedangkan untuk kasus tersebut di Kota Tebingtinggi saat ini belum ada, tetapi kewaspaan akan penyebaran virus tersebut harus tetap diwaspadai. Apabila ada gejala yang mirip dengan cacar monyet tersebut, warga agar melaporkan kepada pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi.

“Diharapkan masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan yang baik, rajin berolahraga, minum vitamin dan menjaga Prokes seperti tetap menggunakan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah,” jelas Dedi Siagian.

Warga juga diharap mengenali apa saja yang timbul saat terpapar monkey pox di antaranya, demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar betah bening, nyeri punggung, nyeri otot, kekurangan energi dan timbul 12-14 hari ruam kulit muncul mulai dari wajah kemudian menyebar kebagian tubuh lainnya.

Sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan, gunakan sarung tangan dan baju pelindung ketika menangani hewan atau binatang yang terinfeksi, rajin mencuci tangan, terapkan prilaku hidup bersih dan sehat, hindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, hindari kontak langsung dengan hewan tikus, primata dan hewan liar serta hindari komsumsi daging yang tidak dimasak benar benar matang. (ian/han)

34 Puskesmas se-Deliserdang Ikuti Penilaian Standar Pelayanan Publik

batara/SUMUT POS PENILAIAN: Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Citra Effendi Capah MSP menghadiri Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Deliserdang Tahun 2022, Kamis (28/7).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra), Drs Citra Effendi Capah MSP menghadiri Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Deliserdang Tahun 2022, Kamis (28/7).

Penilaian yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) itu berlangsung di Lantai II, Puskesmas Lubuk Pakam.

Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar dalam penyampaiannya mengemukakan pihaknya melakukan penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik terhadap 34 Puskesmas se-Kabupaten Deliserdang.

“Pelayanan publik, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang masuk lima besar terbaik se-Indonesia, tepatnya peringkat kedua se-Indonesia. Dan agar ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan,” ungkap Abyadi yang juga mantan wartawan ini.

Menanggapi hal itu Aspem Kesra, Drs Citra Effendi Capah MSP menyampaikan apresiasi kepada Ombusman Perwakilan Sumut yang selama ini telah bekerjasama serta mengawal Pemkab Deli Serdang, sehingga bisa memperoleh apresiasi kategori terbaik.

“Kita (Pemkab Deliserdang), berharap sinergitas ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” tegas Aspem Kesra.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Pemkab Deli Serdang, No. 061/2539, tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deli Serdang, Darwin Zein SSos, tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

Indikator penilaian yang harus disiapkan oleh setiap Puskesmas, meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, sarana, prasarana dan fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi-misi dan motto pelayanan, serta atribut.

Penilaian terhadap 34 Puskesmas di Deliserdang, di awali oleh Puskesmas Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kamis (28/7), Puskesmas Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Jumat (29/7), Puskesmas Tanjung Morawa dan Dalu X, Kecamatan Tanjung Morawa, Senin (1/8), Puskesmas Bandar Khalipah dan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Selasa (2/8), Puskesmas Petumbukan dan Galang, Kecamatan Galang, Rabu (3/8), Puskesmas Sibolangit dan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kamis (4/8), Puskesmas Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Jumat (5/7).(btr/han)

Selanjutnya, Puskesmas Tuntungan dan Gunung Tinggi, Kecamatan Pancur Batu, Senin (8/8), Puskesmas Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Selasa (9/8), Puskesmas Karang Anyar dan Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Rabu (10/8), Puskesmas Hamparan Perak dan Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kamis (11/8), Puskesmas Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Jumat (12/8), Puskesmas Namorambe Kecamatan Namorambe, Sabtu (13/8), Puskesmas Biru Biru, Kecamatan Biru Biru, Senin (15/8).

Kemudian, Puskesmas Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Selasa (16/8), Puskesmas Mulyorejo dan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kamis (18/8), Puskesmas Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Jumat (19/8), Puskesmas Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau, Senin (22/8), Puskesmas Pematang Johar dan Labuhan Deli, Kecamatan Labuhan Deli, Selasa (23/8), Puskesmas Tiga Johar, Kecamatan STM Hulu, Rabu (24/8), Puskesmas Pantai Labu, Kecamatan Pantai Labu dan Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kamis (25/8), dan terakhir Puskesmas Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Jumat (26/8). (btr/han)

Bupati Dairi Ikut Tanam Kopi di Kecamatan Parbuluan, Targetkan 5000 Hektare Lahan Baru

TANAM KOPI: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kadis Pertanian, Robot Simanullang melakukan penanaman bibit kopi perdana di Desa Lae Hole II, Kecamatan Parbuluan.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu melakukan penanaman perdana bibit kopi dilahan petani di Desa Laehole II, Kecamatan Parbuluan, Kamis (28/7).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Iswan Togatorop menyebutkan, untuk memotivasi petani, Eddy KA Berutu melakukan tanam perdana bibit kopi.

Dalam kesempatan itu, kata Eddy, apa yang kita lakukan hari ini sebagai gerakan membangkitkan semangat petani kembali menanam kopi.

Eddy mengatakan, kita ingin mewujudkan target 5000 hektare penanaman baru bibit kopi. “Kita ingin mengakselerasi mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. Pemerintah membentuk sebuah ekosistem mendukung petani sebagai model baru yang berbeda dengan model sebelumnya,” ungkapnya.

Dengan model itu, para petani bisa lebih fokus dalam mengurus tanamannya dengan pendampingan tentunya. “Model tersebut diharapkan, hasil pertanian jauh lebih baik, produktivitas tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Hal sama disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Robot Simanullang mengatakan, telah melakukan gerakan tanam kopi (Gertaki) seluas 1 hektar bersama Dirjen Pertanian beberapa waktu yang lalu.

Robot mengatakan, program klaster kopi digulirkan Pemkab Dairi bekerjasama dengan PT Bank Sumut, sejauh berjalan baik Masyarakat sangat antusias ikuti program dimaksud, katanya.(rud/azw)

CERI Temukan Dugaan Penunjukkan Langsung Proyek Energi Senilai Rp34 Triliun

TAMPIL DI ILC: Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, saat tampil di acara ILC, salah satu acara televisi nasional, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Sinergi Inkorporasi yang dijalankan di tubuh Subholding Pertamina Hulu Energi (SHU PHE) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 08/MBU/12/2019 Tahun 2019, diduga berpotensi merugikan PT Pertamina (Persero).

Pasalnya, harga pengadaan barang dan jasa mahal yang harus dibayar oleh Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi beserta anak usahanya kepada subkontraktornya. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, kepada wartawan di Jalan Monginsidi, Medan, Jumat (29/7/2022).

“Kemahalan harga itu terjadi akibat pengadaan barang dan jasa tidak melalui proses tender, melainkan melalui penunjukan langsung ke anak dan cucu perusahaan Pertamina. Setelah penunjukan, pengadaan barang dan jasa dikerjakan oleh swasta yang menjadi subkontraktor, di sinilah sangat rawan praktik hengki pengkinya,” kata Yusri.

Menurutnya, jika dari Subholding Upstream ke anak usaha belum terlihat adanya penyimpangan, karena harga penunjukan langsung itu pasti tipis di bawah OE/HPS (harga perkiraan sendiri) dalam RKAP (rencana anggaran perusahaan) yang sudah disetujui oleh Holding dan Kementerian BUMN.

Padahal, kata Yusri, Permen BUMN itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19 dan Pasal 22.

“Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan jasa dari perspektif hukum persaingan usaha, di antaranya harus transparan, tidak diskriminasi dan para pihak pemberi kerja dan penerima kerja harus menjunjung tinggi etika dan moral. Biasanya tercantum dalam dokumen prakualifikasi, tujuannya akan diperoleh efisiensi bagi Pertamina,” jelasnya.

Dengan proses penunjukan langsung yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga saat ini, harapan Yusri harus disikapi. Ia mendesak BPK RI dan BPKP serta penegak hukum dari KPK dan Kejaksaan Agung)untuk menelisik proses penunjukan dari anak usaha SHU PHE kepada perusahaan lainnya. Pihaknya siap membantu menunjukkan modusnya.

Kepada asosiasi pengusaha sektor Migas, IATMI, APMI, Aspermigas, APJPMI dan lain lainnya, agar segera melakukan Judicial Review Permen BUMN Nomor 08 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung, sehingga para anggota selamat dari kebangkrutan. Kemudian,para pengusaha sektor Migas yang dirugikan bisa melapor ke Komisi Persaingan Usaha. “Mari bersinergi, kepada para pengusaha Migas dapat melakukan perlawanan terhadap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir,” tegas Yusri.

Dikatakan Direktur Eksekutif CERI, pihaknya telah memperoleh dokumen Sinergi Inkorporasi yang tercecer di Kantin Pertamina, yaitu bahwa Sub Holding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (SHU) telah melaksanakan Workshop Sinergi Inkorporasi di Yogyakarta pada 12 Januari 2022.

Workshop tersebut diketahui merupakan kegiatan untuk membahas 385 paket pengadaan senilai USD 4,5 miliar dari 1.238 paket pengadaan senilai USD 5,9 miliar yang akan diserahkan dengan proses tunjuk langsung kepada anak perusahaan sendiri. Paling besar menikmati penunjukan langsung pada tahun 2022 dari paket terbesar sampai terkecil, adalah PDC, ELSA, PDSI, PBAS, ETSA, PGSOL, PTK, EFK, PATLOG, KPI, PKG, PKG, PGNMAS, IAS, PIS, EPN, PKT dan Others.

Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa potensi sinergi hasil workshop sangat fantastis nilainya, USD 2,16 miliar atau setara Rp34,4 triliun, jika dihitung dengan kurs Rp 15.000/USD untuk 174 paket pekerjaan. Sebanyak USD 738 juta di antaranya merupakan target sinergi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, di mana USD 524 juta di antaranya untuk skema gross split dan USD 214 juta lainnya dari skema cost recovery.

“Realisasi nilai kontrak Sinergi Inkorporasi pada tahun 2021 terungkap sebesar USD 693,5 Juta atau sebesar 75,6 persen di luar minyak sebesar USD 608,3 juta. Realisasi tersebut berasal dari target Sinergi Inkorporasi Tahun 2021 dengan total nilai USD 917 juta lebih,” jelas Yusri.

Terhadap temuan itu, pada 25 Juli 2022 lalu, ungkapnya, CERI telah melayangkan Surat Elektronik Nomor 10/EX/CERI/VII/2022 kepada Direktur SDM & Dukungan Bisnis Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi Oto Gurnita. Surat tersebut berisikan permohonan informasi dan konfirmasi Proyek Fantastis Sinergi Pertamina Sub Holding Upstream (SHU) PT PHE.

“CERI mengajukan permintaan informasi terkait sudah berapa besar capaian dari realisasi Sinergi Inkorporasi Subholding Unit sampai dengan periode Juli 2022, kemudian apa yang menjadi pola penunjukan langsung kepada anak perusahaan SHU PT PHE yang bertameng Sinergi Inkorporasi ini, apakah sepengetahuan dan persetujuan Pertamina Holding? Termasuk juga oleh Dewan Komisaris SHU PT PHE dan Dewan Direksi SHU PHE?,” ungkanya bertanya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan apakah SHU PT PHE pernah membuat kajian dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh semua program Sinergi Inkorporasi, termasuk potensi bangkrut berujung PHK perusahaan kontraktor Jasa Penunjang Migas nasional dan daerah akibat program Sinergi Inkorporasi itu.

Tak hanya itu, CERI juga mengkonfirmasi apakah SHU PT PHE sudah pernah membuat kajian program Sinergi Inkorporasi yang disinyalir terdapat potensi harga menjadi kemahalan yang pada ujungnya bisa menggerus pendapatan dan keuntungan SHU PT PHE, atau jangan-jangan SHU PT PHE sengaja melakukan pembiaran atas telah terjadinya kemahalan harga itu.

Masih dalam surat tersebut, ungkap Yusri, CERI juga menanyakan status pengadaan Jack Up Rig ONWJ (Offshore North West Java) senilai USD 396 juta atau setara Rp 5,95 triliun yang berdasarkan informasi akan dilaksanakan oleh PT PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia).

“CERI menanyakan apakah PDSI selaku anak perusahaan yang akan ditunjuk telah memiliki pengalaman atau kemampuan mengerjakan pekerjaan pengeboran lepas pantai, atau PDSI hanya sebagai broker,” cetus Yusri.

Dengan adanya rencana pengadaan FSO (A030-21-FE 11A) di WMO senilai USD 73 juta membutuhkan komitmen PIS (Konsorsium bila perlu). Dari semua workshop itu mengirim pesan bahwa perubahan komposisi kepemilikan saham PDSI dan Elnusa berdampak pada status perusahaan terafiliasi Pertamina, sehingga membuat anak anak perusahaan PDSI dan Elnusa kehilangan kesempatan untuk dapat ditunjuk langsung senilai USD 162 juta, revisi Pedoman Pengadaan A7-001/PHE52000/2021-S9 perlu mendapat perhatian, ini kode keras, imbuh Yusri. “Kita (CERI), telah memberi batas waktu 27 Juli 2022 sampai pukul 16.00 WIB, tapi Oto Gurnita tidak memberikan keterangan,” kata Yusri.

Yusri menegaskan, surat konfirmasi tersebut dilayangkan CERI terkait prinsip good corporate governance (GCG) bagi seluruh staf dan karyawan Subholding Upstream PT PHE dalam menjalankan proses bisnisnya, serta sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, dari pihak Pertamina yg dikorfirmasi, Arya Dwi Paramita selaku Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi mengatakan, PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Pertamina terus mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas nasional dan multiplier effect bagi keseluruhan industri dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan capaian TKDN hingga 68,96% pada semester I tahun 2022, melampaui target yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa, di lingkungan Subholding Upstream Pertamina, Perusahaan mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa serta peraturan dan tata kelola yang berlaku. Sebagai bagian dari proses tersebut, juga dilakukan kajian-kajian baik teknis maupun komersial sesuai dengan kebutuhan.

Di sektor hulu migas, selain mengelola wilayah kerja, Subholding Upstream Pertamina juga memiliki anak usaha jasa penunjang hulu migas, yang mempunyai kualifikasi umum, kompetensi, serta pengalaman di bidang jasa pengeboran hulu migas.

Proses bisnis di Subholding Upstream Pertamina selalu menjunjung tinggi integritas dan komitmen pada penerapan Good Corporate Governance. (ila)

Event Pariwisata Dantob 2022, Bupati Humbahas: Raja Sisingamangaraja Milik Indonesia

SAMBUTAN: Bupati Dosmar Banjarnahor didampingi Ketua TP PKK Humbahas Ny Lidya Kristina Dosmar Banjarnahor beserta rombongan disambut dengan atraksi monsak, saat membuka Event Pariwisata Danau Toba 2022 G20 dalam festival Raja Sisingamangaraja di Geosite Sipinsur, tepatnya Desa Pearung Kecamatan Paranginan, Sabtu (30/7).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Event Pariwisata Danau Toba 2022 G20, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar festival Raja Sisingamangaraja di Geosite Sipinsur, tepatnya Desa Pearung Kecamatan Paranginan, Sabtu (30/7) kemarin. Festival ini juga, salah satu rangkaian kegiatan memeriahkan Hari Ilang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Humbahas.

Pada kesempatan itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor yang membuka acara festival tersebut menyampaikan, bahwa Sisingamangaraja adalah milik Bangsa Indonesia, bukan hanya milik Humbang Hasundutan. Dengan pagelaran Festival Sisingamangajaran ini diharapkan agar semua orang yang datang di tempat ini dapat merasakan kebahagiaan dan suka cita.

Selain itu, ia berharap dengan festival Sisingamangaraja ini akan membawa kesegaran baru dan semangat baru bagi para pelaku usaha. ” Mungkin selama dua tahun belakangan mereka sangat tertekan, karena dibatasinya jumlah pengunjung akibat covid-19,” kata Dosmar.

Ditambahkan Dosmar , acara festival Sisingamangaraja ini juga dirancang agar banyak pelaku usaha yang merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kepada panitia, sanggar seni yang datang dari berbagai daerah, pengurus Yayasan Sisingamangaraja XII, atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih. Tetaplah berkreasi untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya kita.

Katanya lagi, wisata alam banyak dikunjungi berbagai kalangan tanpa mengenal perbedaan suku, agama dan ras. ” Oleh karena itu, mari kita saling menghargai dengan mengutamakan keramahtamahan dan mudah senyum pada pengunjung. Selain itu, jagalah kebersihan daerah-daerah wisata, bagi pedagang, berjualanlah dengan harga yang wajar sehingga pengunjung merasa nyaman,” harap Dosmar.

Perlu diketahui, dalam memeriahkan festival ini , adapun rangkaian kegiatannya, fashion show untuk murid SD, lake toba fashion week, lomba marturi-turian untuk SMP, lomba mewarnai untuk PAUD/TK, pagelaran seni budaya, penampilan Sanggar Seni Pearung, atraksi seni budaya, fragmen Raja Sisingamangaraja dan Boru Lopian yang dipragakan Sanggar Seni Maduma dan hiburan rakyat.

Selain itu , Bupati Humbahas juga memberikan piagam penghargaan bidan desa terbaik dalam rangka penurunan angka stunting yaitu Rosita Saragih dari Desa Sigalogo Onanganjang, Erni Syarifah Rajaguguk dari Desa Siborboron Sijamapolang dan Sabaria Rose Mery Tumanggor dari Desa janji Doloksanggul.

Serta, kepada guru yang mengikuti pelatihan gasing, petani jagung yang memiliki lahan penanaman terluas. Kemudian pemberian sembako bagi petugas kebersihan. Pemberian klaim kepada nasabah BPJS ketenagkerjaan.

Kemudian, memberikan hadiah kepada lomba fashion show cilik, juara I Mikha Simanullang dari SD Sirisirisi Doloksanggul, Marturi-turian juara I Dhea Casandra Situmorang dari SMPN 1 Tarabintang. Lomba mewarnai atas nama Mandela Simamora. Para juara lomba diberikan penghargaan dan dana pembinaan. Acara juga dirangkai dengan lucky draw dan hiburan.

Turut hadir, dalam acara pembukaan festival jtu, Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin, Dandim 0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, Kajari Humbahas Anthoni, Ketua TP PKK Humbahas Ny Lidya Kristina Dosmar Banjarnahor, Ketua DWP Ny Marista Tonny Sihombing, Sekda Drs Tonny Sihombing, Kepala OPD, Kepala Badan Geopark Kaldera Toba Mangindar Simbolon.(des/azw)

Disinyalir Syarat Permainan, BBWS Diduga Caplok Tanah Warga

PEMBANGUNAN: Prasarana pengendali banjir Sungai Selayang yang dibangun di Jalan Abdul Hakim.Johan/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Selayang, Kecamatan Medan Selayang tahun anggaran 2020 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, diduga mencaplok lahan milik warga.

Warga pemilik lahan, Parningotan Sugianto Situmeang menyesalkan pihak BBWS Sumatera II, karena tanah miliknya yang berada di Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang seluas 1.301 meter persegi, menyusut sebesar 34 meter persegi setelah terkena proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Selayang.

“Saya sebagai warna negara yang baik, mendukung program pemerintah dengan pembangunan pengendali banjir tersebut, karena untuk kebaikan masyarakat agar terhindar dari banjir. Tapi jangan adanya pembangunan ini, masyarakat merasa dirugikan,” ujar Sugianto kesal kepada Sumut Pos, Jumat (29/7).

Sugianto mengungkapkan, tahun 2020 lalu, ia mendapat informasi akan adanya pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Selayang yang melintasi tanahnya.

“Ada dua parit bersebelahan dengan tanah saya. Awalnya, saya dapat informasi yang terkena proyek parit di sebelah bagian barat, tapi kenapa parit yang sebelahnya yang dikerjakan. Ini tanda tanya bagi saya, karena parit yang disosialisasikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan parit yang dilakukan pembangunan,”bebernya, sembari menunjukkan sertifikat tanah miliknya.

Sugianto menduga, adanya peralihan proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Selayang tersebut, terindikasi adanya kepentingan dan permainan.

“Saya mencium aroma ‘permainan’ dalam peralihan pembangunan prasarana pengendali banjir tersebut, karena parit yang disosialisasikan tidak sesuai,”ketusnya.

Terkait dengan adanya menyusutan luas tanah miliknya sebesar 34 meter persegi, Sugianto menuntut hak yang sudah menjadi miliknya.
“Saya minta hak saya dengan ganti untung, dan itu sudah dituangkan dalam aturan pemerintah,”tandasnya.

Penyusutan luas tanah miliknya itu, kata Sugianto, setelah dirinya mengukur ulang yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Medan(BPN).
Dalam surat sertifikat tanah miliknya dari 1.301 meter persegi menjadi 1.267 meter persegi.

“Dari pengukuran ulang tersebut, luas tanah saya berkurang 34 meter persegi. Dengan kekurangan luas tanah saya, pihak BBWS Sumatera II tidak ada melakukan pembayaran ganti untung sesuai aturan pemerintahan,”kata Sugianto, kesal.

Atas dasar itu pula, Sugianto Situmeang pun melayangkan keberatannya kepada pihak BBWS Sumatera Utara II pada 27 Juli 2022.

“Saya menunggu niat baik pihak BBWS Sumatera II, bila tidak ada akan berlanjut sesuai proses hukum yang berlaku. Saya hanya minta hak kehilangan tanah saya,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Selayang, Antoni Siahaan yang dihubungi Sumut Pos, belum memberikn jawaban. Begitu juga ketika Sumut Pos melayangkan pesan singkat melalui WhatsApp.(han)