Home Blog Page 2467

Pencapaian PAD Deliserdang Masih 30,2 Persen, Sekda Ancam Evaluasi Para Camat

RAKOR: Sekdakab Deliserdang, Darwin Zein ketika memimpin Rakor evaluasi penerimaan PAD bersama para camat dan KUPT Dinas Pendapatan Kabupaten Deliserdang yang digelar di Aula Cendana Pemkab Deliserdang, Kamis (28/7).BATARA/SUMUT POS.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Masih rendahnya pencapaian PAD Deliserdang sebesar 30,2 persen, membuat Sekda Kabupaten Deliserdang Darwin Zein, kesal. Dan mengeluarkan ancaman akan melakukan evaluasi kepada para Camat yang berkinerja rendah.

Ancaman itu disampaikan, Darwin Zein ketika memimpin Rakor evaluasi penerimaan PAD bersama para camat dan KUPT Dinas Pendapatan Kabupaten Deliserdang yang digelar di Aula Cendana Pemkab Deliserdang, Kamis (28/7)

Kekesalan itu dipertunjukan, Darwin karena banyak camat kinerjanya rendah untuk mendulang PAD. Bahkan dia menilai para camat tidak mempunyai rasa kepedulian untuk mengejar target PAD yang masih jauh dari harapan.

“Saya ingatkan akan ada evaluasi terhadap camat yang tidak mampu. Serta memiliki dedikasi rendah mengejar pencapaian PAD. Kalian harus pakai akal, target baru dapat 30,22 persen, sementara target kita tahun ini itu 70 persen, dan batas akhir itu tinggal bulan Agustus akhir,”ujar Darwin Zein dengan nada tinggi.

Kemarahan Darwin dihadapan para bawahannya, sempat membuat khawatir Kaban Penda, Timur Tumanggor. Timur mencoba menenangkan Sekda, agar istigfar serta mengingatkan Sekda sedang puasa.”Istigfar Pak. Bapak sedang puasa hari ini,” ucap Timur.

Masih Darwin Zein, disebutkanya dari data pencapaian PAD terhitung dari 01 Januari sampai dengan 27 Juli 2022 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp15.282.344.610 atau 26 persen. Sementara target penerimaan PBB-P2 adalah Rp 59.523.390.915,-

Karena itu, Darwin Zein meminta semua pegawai Bapenda segera turun ke kecamatan. Untuk menagih PBB, bahkan agar membuat spanduk di depan perumahannya agar yang belum bayar PBB segera dibayar.

Dari data yang diperoleh pendapatan PBB Kecamatan tertinggi realisasi penyerapan PBB dari masyarakat adalah Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 70 persen target sebanyak 55. 452.766. Meski pendapatannya tidak banyak, namun realisasi penyerapan PBB di Kecamatan Gunung Meriah cukup maximal menandakan Camat di daerah itu kerja.

Sementara penyerapan PBB- P2 terendah itu adalah Kecamatan Tanjung Morawa 17 persen dari target nilai 6.696.744.549 baru tercapai Rp 1.142.285.281 ini menunjukkan bahwa Camat dan Sekcam itu tidak punya kemauan yang kuat untuk bekerja memenuhi tanggung jawabnya dalam menyerap PAD Kabupaten Deliserdang.

Untuk pendapatan PBB yang rendah lainnya Kecamatan Pantailabu sebesar 21 persen dari target 1.828.405.360, Kecamatan Batang Kuis baru 20 persen dari target Rp 1.800.829.013. Kecamatan Lubukpakam yang nota benenya ibu kota Kabupaten Deliserdang baru mencapai 26 persen dari target Rp 3.596.300.396. Kecamatan Sunggal baru mencapai 22 persen dari target Rp 9.729.194.108, Labuhan Deli baru mencapai 25 persen dari target Rp 2.100.376.938, Percut Seituan baru mendapat 24 persen dari target Rp 13.765.463.740, Patumbak baru mencapai 22 persen dari target Rp 2.103.423.180, Galang baru mencapai 39 persen dari target Rp 1.680.790.986 dan untuk Kecamatan Bangun purba baru mendapat 52 persen dari target 398.701.831.

Sementara para camat yang mendapat teguran dari atasnya itu merasa pening. Terutama para camat yang masih dibawah 40 persen pencampainnya.

Alasan klasik yang disampaikan para camat karen tak dapat meningkatkan pendapatan restribusi PBB adalah mereka sudah berkordinasi dengan Kepala Desa, dan pada saat pengutipan sering ditemukan pemilik tanah dan bangunan tidak bisa ditemui.(btr/han)

Optimalisasi Inisiatif RCEP Didorong Bantu Pulihkan Ekonomi Global dan Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Inisiatif Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pertama kali diperkenalkan oleh Indonesia pada 2011 saat menjadi Ketua ASEAN. Saat itu, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan kemitraan ekonomi regional komprehensif yang selanjutnya diberi nama RCEP.

“Perjanjian RCEP merupakan kesempatan untuk terus memperkuat ikatan ekonomi di antara kedua negara, terutama di masa yang penuh tantangan ini. Hal ini dibentuk berdasarkan kesadaran bersama bahwa kerja sama yang lebih kuat merupakan sesuatu yang penting menuju pemulihan ekonomi. Pasalnya, di masa seperti ini kita membutuhkan tindakan yang luar biasa,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech secara virtual dalam 2022 High-level Forum for RCEP Economic and Trade Cooperation, yang diadakan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) dan China Chamber of International Commerce (CCOIC), Rabu (28/07).

RCEP memiliki signifikansi lebih besar daripada sebelumnya dan dunia memandangnya sebagai yang menawarkan tindakan nyata guna menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi global yang bebas, adil, dan tidak diskriminatif. Selain itu, juga untuk mempromosikan penguatan rantai pasok regional, serta mempercepat pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi digital. Semua hal tersebut sangat penting dalam pemulihan ekonomi global dan ketahanan ekonomi di masa depan.

“Semua negara anggota RCEP perlu saling bantu memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat berperan besar dalam memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara peserta, termasuk antara Indonesia dan Tiongkok. Saya berharap penerapan RCEP akan menarik lebih banyak investor dari Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya pada industri baru dan ekonomi digital,” ungkap Menko Airlangga.

Tahun ini menandai peringatan 72 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah bimbingan strategis kedua Kepala Negara, hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berkembang menjadi model kerja sama yang saling menguntungkan antar negara di kawasan dan juga bagi negara-negara berkembang.

Indonesia menghargai kolaborasi erat yang berkelanjutan dengan CCPIT dan CCOIC dalam mempromosikan peningkatan kerja sama dengan komunitas bisnis di berbagai kota dan provinsi utama di Tiongkok untuk membangun masa depan pasca pandemi. Hal tersebut juga dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja yang lebih besar, karena didorong semakin banyaknya bisnis dan investasi.

“Kami juga menantikan kerja sama lebih kuat dengan Kota Qingdao dan Provinsi Shandong, serta komunitas bisnisnya, sejalan dengan pengembangan bisnis mereka di Indonesia dan di wilayah RCEP,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara bertema “New Opportunities, New Pattern, and New Start” tersebut diantaranya yakni Pemimpin Kota Qingdao dan Provinsi Shandong, Pemimpin CCPIT dan CCOIC, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Menteri Negara Singapura, dan Utusan Khusus Perdana Menteri Malaysia untuk Tiongkok sekaligus Ketua Dewan Bisnis Malaysia-Tiongkok. (rep/fsr/adv/*)

Tekan Angka Perceraian dan Pernikahan Dini, Pemko Tebingtinggi-Pengadilan Agama Jalin Kerja Sama

MoU: Plt Sekdako Tebingtinggi Bambang Sudaryono ketika menyaksikan MoU antara Dinas PPKB dan Dinas Kesehatan dengan Pengadilan Agama Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama Negeri Kota Tebingtinggi di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (28/7).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Devi Oktari dengan Kadis Kesehatan dr Muhammad Iqbal dan Kadis PPKB Nina Zahara dan disaksikan langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Drs Bambang Sudaryono.

MoU ini terkait dengan pemberian pencegahan pernikahan dini dan perceraian, serta pelayanan kesehatan kepada anak. Hal ini perlu dilakukan, karena saat ini kasus perceraian sangat tinggi dan banyaknya melaksanakan kawin pada usia belum matang untuk menjalani sebuah rumah tangga.

Plt Sekdako Tebingtinggi Bambang Sudaryono, menyatakan bahwa MoU ini akan memberikan efek positif, karena nantinya angka perceraian dan pencegahan pernikanan dan kasus perceraian bisa ditekan.

“Kami berharap dengan adanya kerjasama Pemko Tebingtinggi Dengan Pengadilan Agama, angka kasus penceraian akan turun dan pernikahan usia dini juga. Karena dengan adanya pendampingan semua sesuatu bisa di diskusikan bersama keluarga,” jelasnya.

Samsung Bambang Sudaryono, pelayanan kesehatan kepada anakpun saat ini sangat perlu dilakukan, kerana selain untuk menjamin kesehatan anak, kita juga perlu menekan angka stanting kepada anak di Kota Tebingtinggi, begitu juga peranan orang tua sangat diharapkan agar anaknya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima.

Sedangkan Kepala Pengadilan Agama Kota Tebingtinggi Devi Oktari sangat mendukung kerja sama yang baik ini, diharapkannya semua elemen yang tergabung dengan MoU ini mampu bekerja dengan baik. (ian/han)

Pemkab Labusel Hibahkan Tanah untuk Bangun Kantor KPU

Pemkab Labusel Hibahkan Tanah untuk Bangun Kantor KPU.

LABUSEL, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) menyerahkan tanah hibah untuk pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Proses serah terima ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima menerima dengan hangat kunjungan Bupati Labuhanbatu Selatan H Edimin.

Hasyim mengapresiasi penyerahan hibah tanah tersebut, menurut dia pembangunan kantor merupakan salah satu penunjang kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan baik di pusat maupun di daerah.

Dijelaskan, penganggaran gedung untuk kantor KPU di daerah dengan mekanisme pengadaan tanah lokasi pembangunan yang berasal dari Hibah Pemd

Turut hadir, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan Heri Wahyudi M SSTP MAP, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (kps/azw)

Sambut HUT Ke-74 Polwan, Polres Labuhanbatu Gelar Bhakti Kesehatan

BAKTI KESEHATAN: Menyambut Hari Jadi ke-74 Polisi Wanita (Polwan), Polres Labuhanbatu menggelar kegiatan Bakti Kesehatan, Kamis (28/7) di Puskesmas Kota Rantauprapat, Labuhanbatu, di Puskesmas Kota Rantauprapat, Labuhanbatu, Kamis (28/7).fajar dame/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Menyambut Hari Jadi ke-74 Polisi Wanita (Polwan), Polres Labuhanbatu menggelar kegiatan Bakti Kesehatan, di Puskesmas Kota Rantauprapat, Labuhanbatu, Kamis (28/7). Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian menyambut HUT ke-74 Polwan.

“Ini adalah salah satu bentuk pengabdian Polri. Khususnya Polwan pada masyarakat dalam bentuk bakti kesehatan,” ujar Kapolres.

Kegiatan itu, lanjutnya guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan diisi dengan sejumlah acara. Antara lain vaksin, pengobatan gratis, cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, dan pemberian vitamin.

“Kegiatan dengan sasaran warga masyarakat Lahuhanbatu. Semoga bisa bermanfaat dan membantu warga yang sedang membutuhkan,” tutup Kapolres.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian plakat ucapan terimakasih kepada tim dokter kesehatan (Dokes) Puskesmas Kota Rantauprapat. (fdh/azw)

Kapolres Dairi Lepas Personel Memasuki Purna Bhakti

CENDERAMATA: Kapolres Dairi Akbp Wahyudi Rahman SH SIk MM saat memberikan cenderamata kepada personel yang memasuki pension di Mapolres Dairi, Rabu (27/7).fajar dame/sumut pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman SH SIk MM memimpin pelaksanaan apel pelepasan Personel Polres Dairi yang memasuki purna bhakti (pensiun) Ipda Jonason. Pelepasan itu dipimpin oleh Kapolres Dairi, AKBP Wahyudi Rahman melalui apel pagi yang digelar di Mapolres Dairi, Rabu (27/7).

“Hari ini kita melaksanakan apel pagi berbeda dikarenakan kita melaksanakan Pelepasan Purna Bhakti terhadap rekan kita, Ipda Jonason, “ Ucap Kapolres dalam kata amanatnya.

Diketahui, Ipda Jonason yang saat ini berusia 58 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai Kanit Patroli Samapta di Polres Dairi.

Ipda Jonason yang sebelumnya dinobatkan menjadi Anggota Polri tertua di Polres Dairi itu akhirnya melepas masa baktinya menjadi seorang purnawirawan.

Atas dedikasinya itu, Kapolres Dairi pun turut mengucapkan terima kasih kepada Ipda Jonason atas pengabdiannya selama ini menjadi anggota Polri.

“Diucapkan terima kasih kepada Pak Ipda Jonason selama ini telah melaksanakan tugas dan Dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas di Institusi Polri, “ Terangnya.

Terkait hal itu, Ipda Jonason juga turut merasa bersyukur dan bangga menjadi anggota Polri.

“Terima kasih semuanya kepada Kapolres Dairi yang menjadi komandan saya selama di Polres Dairi. Saya bersyukur dan baik atas selama ini dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri Khususnya di Polres Dairi, “ ujar Ipda Jonason.

Selanjutnya, Ipda Jonason juga mendapat cenderamata yang diberikan Kapolres Dairi sebagai kenang-kenangan. (pel/azw)

Pesawat Angkut Jamaah Haji Alami Gangguan Teknis, Pemulangan Kloter 6 & 7 Tertunda

Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Pemulangan Jamaah Haji Kloter 6 Debarkasi Medan asal Kabupaten Padanglawas, Tanjungbalai dan Kota Medan, tertunda. Tertundanya kepulangan ke tanah air, dikarenakan pesawat Garuda mengalami gangguan teknis. Semula, jadwal Kloter 6 tiba di Bandara Kualanamu pada Kamis (28/7) sekira pukul 14.45 WIB, tertunda menjadi Jumat (29/7) pukul 07.15 WIB.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh selaku Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan, Zulfan mengatakan, telah mendapatkan informasi penundaan. Dia kemudian berkoordinasi dengan Ketua PPIH Debarkasi Medan.

“Tadi malam pihak Garuda menyampaikan informasi penundaan, kemudian langsung kita koordinasi dengan Pak Kakanwil Kemenag Sumut selaku Ketua PPIH Debarkasi Medan. Pesan Pak Kakanwil agar segera menyampaikan info penundaan tersebut kepada keluarga jamaah,” katanya, Rabu (28/7).

Kabid PHU juga telah berkomunikasi dengan PPIH Jeddah dan petugas kloter 6 yang masih berada di Jeddah. Saat ini jamaah masih berada di hotel dan segala fasilitas ditanggung pihak Garuda. “Kita terus berkomunikasi dengan petugas di sana (Jeddah). Karena penyesuaian jadwal, pihak Garuda menyediakan sejumlah kebijakan service recovery kepada jamaah yang tertunda seperti fasilitas akomodasi dan penginapan,” ujarnya.

Sekretaris PPIH Debarkasi Medan mengatakan, dengan adanya penundaan tersebut, maka akan berdampak pada penerbangan selanjutnya yaitu Kloter 7 yang juga akan tertunda.

“Dari data yang diberikan Garuda, karena penundaan di kloter 6 sehingga kloter 7 nantinya juga mengalami perubahan jadwal. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Garuda. Saat ini kita berdoa dan berharap semoga jamaah haji bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan sesuai jadwal,” pungkasnya.

Penundaan penerbangan kembali terjadi untuk jamaah haji Kloter Medan (MES-6) yang seharusnya terbang pada Rabu (27/7 ) hingga 12 jam. Adanya keterlambatan ini diprediksi berdampak pada keterlambatan penerbangan kloter selanjutnya yakni Medan (MES-7). Adanya penundaan penerbangan tersebut dikonfirmasi oleh maskapai Garuda Indonesia melalui suratnya kepada Kantor Urusan Haji (KUH) RI setempat.

“Garuda sudah berkirim surat, menginformasikan adanya keterlambatan keberangkatan MES 6. Karena sudah di bandara, Garuda memberikan layanan akomodasi dan transportasi di Jeddah selama jemaah menunggu keberangkatan,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Saiful Mujab di Makkah, Arab Saudi, Kamis (28/7) lewat keterangan tertulis.

Dia menegaskan, sesuai kesepakatan, Garuda harus menanggung akomodasi dan transportasi jamaah haji sebagai dampak atas delay atau keterlambatan penerbangan.  Selain MES 6, dalam suratnya, Garuda juga meminta agar keberangkatan MES 7 dari Makkah untuk ditunda terlebih dahulu. Artinya, keberangkatan MES 7 juga terdampak oleh delay yang dialami MES 6. “Kita juga sudah sepakat, bila jamaah tertahan di Makkah, maka segala bentuk fasilitasinya juga menjadi tanggung jawab Garuda,” jelas Saiful.

Saiful menyayangkan terjadinya kembali keterlambatan keberangkatan pesawat Garuda Indonesia yang membawa jamaah haji. Keterlambatan tersebut bukanlah yang pertama. Padahal, saat ini baru fase pemulangan jamaah gelombang I. “Saya berharap hal seperti ini tidak terulang kembali. Saya minta Garuda Indonesia melakukan persiapan lebih baik lagi dalam menyambut fase pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah,” katanya.

Sampai hari ini, sudah ada 36.398 jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang diterbangkan ke Tanah Air, baik dengan Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines dari Jeddah. Proses pemulangan ini sudah berlangsung sejak 15 Juli dan akan berakhir pada 30 Juli 2022. Mereka tergabung dalam 91 kloter. “Ada 114 kloter jamaah haji gelombang pertama yang mendarat di Madinah pada fase keberangkatan. Artinya, masih ada 23 kloter jamaah lagi yang akan pulang dari Jeddah hingga 30 Juli mendatang,” ujar Saiful.

Untuk jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang mendarat di Jeddah pada fase kedatangan, sejak 21 Juli sudah diberangkatkan dari Makkah ke Madinah secara bertahap. Proses ini akan berlangsung hingga 4 Agustus 2022. “Sebanyak 22.861 jamaah gelombang kedua saat ini sudah berada di Madinah. Mereka tengah menjalani ibadah Arbain, shalat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi,” terang Saiful.

Dia menjelaskan, jamaah gelombang kedua akan mulai pulang ke Tanah Air pada 30 Juli 2022 melalui Bandara AMAA Madinah. Kloter terakhir jamaah haji Indonesia akan pulang dari Madinah pada 14 Agustus 2022. (man/jpc)

53 WNI Disekap di Kamboja

Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengkonfirmasi adanya 53 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di Kamboja. Kemlu pun telah menghubungi Kepolisian Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan.

“KBRI Pnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 WNI yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. KBRI telah menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Kamis (28/7).

Judha mengatakan, saat ini Kepolisian Kamboja tengah menangani kasus tersebut. Ke-53 WNI itu disebutnya merupakan korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.”Saat ini kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” ungkapnya.

Judha melanjutkan, kasus penipuan perusahaan investasi palsu saat ini marak terjadi seiring maraknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial. Pada 2021 saja, KBRI Pnom Penh telah berhasil menangani dan memulangkan 119 WNI korban investasi palsu. “Namun, pada tahun 2022, kasus serupa justru semakin meningkat di mana hingga Juli 2022, tercatat terdapat 291 WNI menjadi korban; 133 di antaranya sudah berhasil dipulangkan,” tutur Judha.

Judha mengatakan, Kemlu juga telah berupaya menekan jumlah kasus penipuan tersebut. Kemlu, lanjutnya, telah memfasilitasi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja.

“Dari para WNI yang telah dibebaskan, KBRI juga telah memperoleh informasi mengenai para perekrut yang sebagian besar masih berasal dari Indonesia. Informasi tersebut terus disampaikan kepada pihak Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih dalam guna penindakan terhadap para perekrut. Berbagai langkah sosialisasi juga ditingkatkan agar masyarakat waspada pada modus modus penipuan lowongan kerja di Kamboja tersebut,” kata Judha.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima aduan terkait dugaan penyekapan terhadap puluhan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Laporan itu disampaikan melalui akun Instagram Ganjar.

Warganet yang mengadukan itu adalah pemilik akun @angelinahui97, yang melaporkan terkait adanya penyekapan terhadap 54 WNI di Kamboja. Melalui unggahan itu, dia meminta tolong kepada Ganjar Pranowo agar segera dibantu.

Setelah menerima pengaduan itu, Ganjar meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng melakukan pengecekan. “Segera cek @nakertrans.provjateng,” perintah Ganjar, seperti dilansir Antara, Kamis (28/7). (dtc)

Kasus Kematian Brigadir J, Bukti Percakapan di TKP Terkuak

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bukti baru terkait kasus tewasnya Brigadir J alias Brigadir Yosua di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdy Sambo akhirnya ditemukan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam. Ia mengaku telah mengantongi riwayat panggilan atau call data record dari pihak-pihak yang berada di lokasi penembakan Brigadir J.

Menurut Anam, nantinya data yang diambil dari lokasi penembakan Brigadir J itu dapat digunakan untuk memeriksa riwayat panggilan pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus ini. Meski demikan, pihaknya belum menganalisis data terkait kasus Brigadir J itu, sehingga belum bisa membeberkan apapun ke publik. Anam juga mengaku rekaman CCTV dan HP yang dibawa untuk pemeriksaan terkait kasus Brigadir J masih belum lengkap.

Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut buka suara. Refly Harun mengatakan dengan temuan bukti saat ini, maka percakapan antara Ferdy Sambo dengan sang istri, Putri Candrawathi pada waktu kejadian bisa dilihat sehingga keduanya tidak bisa mengelak. “Dia tidak bisa mengelak,” kata Refly Harun.

Kemudian, Refly Harun juga menyinggung rekaman CCTV di rumah Ferdy Sambo. Di dalam rekaman itu terlihat seorang pengawal Ferdy Sambo yang tengah mengendarai motor ikut berhenti melihat mobil yang ditumpangi pimpinannya mundur. Petugas tersebut juga mundur dengan cara mendorong motornya pakai kaki. “Ini terlihat ada unsur santainya. Apakah sebuah indikasi? Tentu. Kita akan lihat lagi kaitannya dengan hal-hal lain. Dengan komunikasi pihak-pihak lain,” ujarnya, dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 28 Juli 2022.

Terkait handphone milik Brigadir J dan Ferdy Sambo yang belum diperiksa, mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai Komnas HAM terkesan seperti ‘bubur panas’ yang bermain di pinggiran. “Padahal ke tengahnya itu, takutnya nanti buburnya sudah berubah rasanya. Di pinggirnya enak, tapi ke tengah sudah terasa beda rasanya,” tutur Refly Harun.

Meski demikian, Refly Harun berharap Komnas HAM dapat bekerja secara profesional dan independen dalam mengungkap kasus Brigadir J.

Sementara itu, Pengacara keluarga Brigadir Yoshua, Johnson Panjaitan, mengatakan Komnas HAM tidak memperlihatkan temuan CCTV dari tim forensik Polri. Dia menilai hal itu malah berpotensi menimbulkan polemik. “Ya CCTV-nya diperlihatkan tidak? Jangan menimbulkan polemik,” ujar Johnson saat dihubungi, Kamis (28/7).

Johson mendorong Komnas HAM berani membuka temuan rekaman CCTV tersebut. Dia mengatakan masih ada dugaan Brigadir Yoshua tewas bukan di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. “Buka dong, kami membuka dokumen kami. Perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu ada nggak? Ternyata kan ada, itu kan yang bilang mereka sendiri bukan kami. Makanya kami memprediksi perjalanan Magelang-Jakarta itulah,” ucap Johnson.

Johson mendorong Komnas HAM berani membuka temuan rekaman CCTV tersebut. Dia mengatakan masih ada dugaan Brigadir Yoshua tewas bukan di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. “Buka dong, kami membuka dokumen kami. Perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu ada nggak? Ternyata kan ada, itu kan yang bilang mereka sendiri bukan kami. Makanya kami memprediksi perjalanan Magelang-Jakarta itulah,” kata Johnson.

Sebagai informasi, Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan Bharada E di rumah Ferdy Sambo pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. Sebelum tewas, Brigadir J disebut-sebut masuk ke kamar istri Ferdy Sambo. Bahkan, ia diduga sempat melecehkan dan menodongkan senjata. Panik lantaran aksinya ketahuan, Brigadir J langsung menembakan senjatanya ke arah Bharada E sehingga insiden itu tdak dapat dihindari. (jpc/bbs)

Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Filipina, WNI Dalam Kondisi Aman

ROBOH: Sebuah bangunan roboh akibat diguncang gempa yang terjadi di Filipina. Sedangkan Warga Negara Indonesia yang berada di Filipina dalam kondisi selamat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gempa berkekuatan 7,1 melanda timur laut Langilang, Abra di Filina pukul 8.43 waktu setempat pada Rabu (27/7). Pascagempa, tercatat jumlah korban luka-luka sebanyak 131 orang.  Sementara itu, empat orang dipastikan tewas akibat gempa.

Badan Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional (NDRRMC) Filipina pada Kamis (28/7) mengatakan, jumlah korban luka akibat gempa berkekuatan sebanyak 131 orang.  Sementara itu, empat orang dipastikan tewas akibat gempa.

Juru bicara NDRRMC Mark Timbal sebelumnya mengatakan lima orang tewas akibat gempa. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa kematian kelima masih diverifikasi. Jumlah individu yang terkena dampak sementara itu sekarang menjadi 12.945 yang semuanya berasal dari Wilayah Ilocos.

Sementara itu, Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis memerintahkan instansi terkait untuk memprioritaskan pemulihan jalur listrik dan komunikasi di daerah yang terkena gempa.

Marcos mengatakan pasokan air juga harus segera dipulihkan.”Ini adalah bagian penting untuk mendukung para korban sementara, sampai mereka kembali pulih,” kata Marcos.

Sementara itu, Wali Kota Rovelyn Villamor di kota Lagangilang di provinsi Abra, dikutip Reuters, mengatakan wilayahnya masih gempa susulan. “Kami telah menerima laporan kerusakan rumah. Tapi sejauh ini tidak ada korban jiwa,” terangnya.

Renato Solidum, Direktur Badan Seismologi Negara, mengatakan kepada stasiun radio DZRH, mengatakan gempa susulan yang kuat diperkirakan terjadi.”Fokus perhatian ada di Abra dan provinsi-provinsi terdekat. Ini adalah gempa bumi besar,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa tanah longsor telah dilaporkan di beberapa bagian Abra, khususnya di kota Manabo.

Abra, rumah bagi hampir 250.000 orang, adalah provinsi yang terkurung daratan di Filipina utara. Lembah-lembahnya yang dalam dan bukit-bukitnya yang landai dikelilingi oleh pegunungan yang terjal.

Eric Singson, seorang anggota kongres di provinsi Ilocos Sur, di utara, mengatakan kepada stasiun radio DZMM bahwa gempa terasa kuat di sana. “Gempa bumi berlangsung 30 detik atau lebih. Saya pikir rumah saya akan runtuh,” terangnya.

“Sekarang, kami mencoba menjangkau orang-orang. Saat ini ada gempa susulan sehingga kami berada di luar rumah kami,” lanjutnya.

Gempa juga terasa di Manila di mana beberapa bangunan dievakuasi. Beberapa orang terpaksa mengungsi dari lantai 30 satu gedung, dan sistem kereta bawah tanah kota dihentikan pada jam-jam sibuk.

Seperti diketahui, Filipina rentan terhadap bencana alam dan terletak di “Cincin Api” Pasifik yang aktif secara seismik, sekelompok gunung berapi dan garis patahan yang melingkari tepi Samudra Pasifik.

Lalu bagaimana nasib Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana? Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan jumlah WNI yang berada di Filipina mencapai 16 orang.

Dia menjelaskan kondisi para WNI dalam kondisi baik dan aman pasca terjadinya gempa. “Ada 16 WNI di wilayah bencana dan mereka dalam kondisi baik,” terang Teuku.

Saat ini pihaknya masih mengecek apakah 16 WNI ini ikut mengungsi akibat gempa atau masih bertahan di rumahnya masing-masing. (okz)

1...2,4662,4672,468...15,922Page 2,467 of 15,922