Home Blog Page 2519

Lakukan Penertiban, Dilarang Main Skuter di Jalan Raya

AKBP Sonny Siregar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Marak kegiatan warga di jalanan raya kota Medan bermain skuter mulai ditertibkan Satlantas Polrestabes Medan. Satlantas melarang keras warga yang bermain skuter atau sejenisnya di jalan raya di Kota Medan. Diketahui, hal tersebut melanggar aturan dan juga meresahkan masyarakat.

“Kami mau menyampaikan tentang keluhan warga yaitu maraknya penggunaan skuter dan otoped dan lain sebagainya di Jalan raya seputaran Lapangan Merdeka,” kata Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sonny Siregar di akun Instagram, Selasa (12/7).

Dijelaskannya, pada dasarnya larangan untuk bermain skuter di jalan raya tidak diatur di dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Namun, perlu diingat bahwa hal itu diatur dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020 yaitu keterangan tertentu.

Adapun kendaraan tertentu yang dimaksud yaitu skuter listrik, sepeda listrik, sepeda roda satu, hoverboard, dan otoped. Kendaraan ini hanya bisa dioperasionalkan pada kawasan tertentu dan atau lajur khusus.

Ditegaskannya, bagi menggunakan skuter dan lainnya dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan pasal 282 atau tidak mematuhi perintah atau imbauan kepolisian. Untuk itu kami imbau agar warga Medan jangan salah menggunakan jalan raya. Ini sangat berbahaya bagi pengungguna skuter atau otopet itu sendiri, maupun terhadap penggunaan jalan raya lainnya,” kata Kasatlantas.

Sonny menambahkan, untuk itu ke depan pihaknya telah melarang penggunaan skuter listrik di jalan raya, untuk menghindari insiden ataupun kecelakaan.

Untuk mendudukkan masalah itu Kasatlantas Polrestabes Medan telah bertemu dengan asosiasi skuter Medan untuk diberikan pemahaman pada Selasa, (12/7). Adapun bagi pelaku yang melanggar peraturan yang diberlakukan akan dikenakan pasal 282 atau tidak mematuhi perintah atau pun imbauan dari kepolisian.

Sedangkan warga yang menikmati permainan Skuter merasa kesal atas peraturan tersebut. “Tidak masuk akal aja gitu, semua-semua dilarang. Sebelum ada larangan kami sudah bermain, sekarang ketika ada larangan kenapa ada larangan itu? Ikut main aja kenapa sih, biar polisi itu tahu kalau main skuter itu asyik,” kata Diah Ayu seorang warga yang sempat menikmati penyewaan skuter di sekitaran Jalan Balai Kota, Rabu (13/7).

Diah juga tak memungkiri bahwa memang bermain skuter di jalan raya cukup berbahaya, akan tetapi pemain skuter berjalan di jalanan yang sepi dan tertib lalu lintas. “Ya, kami perlu tempat untuk bermain skuter. Mungkin kemarin Lapangan Merdeka juga lagi direvitalisasi, kalau nggak ya mungkin kami bisa bermain di situ. Kalau misal dilarang ya kasih solusilah, kasih kami tempat bermain,” kata mahasiswi salah satu perguruan tinggi itu.

Sama halnya dengan Sri Julia, kalaupun tidak diperbolehkan bermain skuter di jalan raya, seharusnya disediakan tempat khusus. “Skuter hanya boleh dioperasikan di lajur khusus, gitu ya, bukan di jalan raya. Nah, jadi harapannya ya tentu untuk pihak yang berwenang dalam hal ini bolehlah dibuatkan lajur khusus untuk bermain skuter ini. Karena seperti yang kita tahu kaum muda ini sangat excited dengan adanya skuter ini,” kata Sri Julia.

Sri Julia pun tak menampik bahwa secara hukum memang bermain skuter di jalan raya tak diperbolehkan. Namun, ia juga meminta agar pemerintah setempat menyediakan tempat bermain khusus itu.

Adapun komunitas penyedia jasa sewa skuter sebelumnya telah dipanggil pihak Satlantas Polrestabes Medan. Ketika itu, mereka diberikan pemahaman bahwa tidak dibenarkan bermain skuter di jalan raya. Namun, setelah pemanggilan itu, mereka pun merasa tak diberikan solusi.

“Untuk sekarang kita belum ada dapat lapak untuk mainnya di mana, mungkin nanti kita infokan, ya. Sampai sekarang dari pihak kepolisian belum ada solusinya,” kata penyedia jasa sewa skuter yang sebelumnya bertempat di sekitar Jalan Balai Kota itu. (mag-3/ila)

Eksekusi D’Caldera Coffee Ricuh, Puluhan Orang Diamankan

agusman/SUMUT POS SIAGA: Personel polisi bersiaga menjaga keamanan saat eksekusi pengosongan D’Caldera Coffee di Jalan Sisingamangaraja, Medan oleh Pengadilan Negeri Medan, Rabu (13/7) pagi. Namun eksekusi tersebut berujung ricuh hingga puluhan oang diamankan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eksekusi pengosongan D’Caldera Coffee di Jalan Sisingamangaraja, Medan oleh Pengadilan Negeri Medan berujung ricuh, Rabu (13/7) pagi. Akibatnya, puluhan orang diamankan, termasuk pemilik Cafe, dr John Robert Simanjuntak dari rumah seniman dan budayawan tersebut.

Amatan wartawan, sebelum eksekusi dimulai, sejumlah massa yang terdiri dari penggiat seni budaya hingga aktivis melakukan aksi penolakan. Namun, aksi saling dorong tak terhindarkan, usai pembacaan surat eksekusi yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan.

“Kami bukan perampok Pak Kapolri, kami yang punya tanah ini yang sah, sudah diuji dan sudah mereka gugat tapi kami yang menang. Tetapi mengapa kami yang terusir,” teriak Megawati Simanjuntak, adik dari dr John Robert.

Sementara itu tim juru sita Pengadailan Negeri Medan Darwin Ginting yang ditemui di lokasi mengatakan, eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan penetapan Nomor: 33/Eks/2018/79/Pdt.G/2006/PN.Mdn.

agusman/sumutpos
AMANKAN: Polisi mengamankan sejumlah orang saat eksekusi D’Caldera Coffee, Rabu (13/7).

”Penetapan ini berdasarkan gugatan perkara Nomor: 79/Pdt.G/2006/PN.Mdn, yang sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa selama ini sudah ada perlawanan-perlawanan hukum yang dilakukan termohon eksekusi dalam hal ini oleh John Robert Simanjuntak. Namun, sebutnya sudah ditolak. “Jadi, semua (perlawanan) sudah ditolak,” ujarnya.

Sementara itu, Jonni Silitonga, kuasa hukum dari John Robert menyatakan bahwasanya sertifikat hak milik (SHM) nomor 481 dan 482 milik klien mereka hingga saat ini masih sah. Karenanya, sambung dia, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa kliennya melawan eksekusi.

“Kenapa kami melawan eksekusi karena sertifikat ini masih sah milik klien kami. Sertifikat 481 dan 482 setelah digugat pemohon eksekusi, itu gugatan itu ditolak. Dalam eksekusi ini juga, pemohonan pertama kita tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak yang mereka gugat sampai pihak kasasi,” ucapnya.

Sedangkan kuasa hukum pemohon eksekusi Oktaman Simanjuntak di lokasi kepada wartawan mengatakan, proses eksekusi tersebut telah dilakukan penggugat sesuai dengan prosedur, yang mana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

“Sehingga proses eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka penetapan eksekusi dilakukan dengan dihadiri pihak kepolisian sebagai pengamanan di Sumatera Utara ini, pihak pengadilan dan kami sebagai kuasa hukum,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan dalam perkara sengketa ini penggugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat dan hubungan kedua belah pihak hanya dalam konteks perkara. Kendati demikian, Oktaman mengakui bahwa tergugat I Margaret Br Sitorus dengan kliennya atau penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ihut Kasianus Manurung.

“Dalam putusan pengadilan, istri pertama (tergugat I) membuat surat keterangan tanah (SKT) yang menjadi alas untuk membuat sertifikat objek perkara, dan sudah dinyatakan tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum. Maka segala sesuatu surat yang terbit berdasarkan SKT yang tidak punya kekuatan hukum yang tidak sah itu sudah dinyatakan tidak berlaku secara hukum,” katanya.

Oktaman memaparkan, penggugat adalah anak dari istri kedua Ihut Kasianus Manurung sebagai ahli waris yang mengalaskan hak surat ganti rugi tahun 1951 dan berdasarkan putusan pengadilan surat ganti rugi tersebut sudah berkekuatan hukum.

Berdasarkan putusan, lanjutnya, dengan Nomor: 79/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2007 dalam amarnya menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya adalah boedel warisan dari almarhum Ihut Kasianus Manurung.

Terpisah, Ketua DPC Pospera Kota Medan, Sri RM Simanungkalit menyesalkan penahanan terhadap kurang lebih 30-an orang yang mempertahankan ruko milik dr Robert Simanjuntak. Untuk itu dia meminta agar semua yang ditahan di Polrestabes Kota Medan segera dibebaskan. “

Kami meminta agar seluruh rekan kami yang ditahan segera dilepas. Apabila tidak dilepaskan dalam waktu 1×24 jam, maka kami akan melakukan aksi solidaritas secara besar-besaran,” tegasnya. (man/ila)

Gebyar Expo Pendidikan, Kadishub Medan Turun Langsung Tertibkan Lalu Lintas di Jalan Karya Wisata

IKUT: Kadishub Medan Iswar Lubis S.SiT MT tampak ikut mengatur lalulintas di Jalan Karya Wisata, Kamis (14/7). (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang pembukaan Gebyar Expo Pendidikan Kota Medan di Taman Cadika, kondisi Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor tampak mengalami kemacetan pada Kamis (14/7) pagi.

Tak cuma dipadati kendaraan roda empat dan roda dua, Jalan Karya Wisata juga tampak dipadati oleh pawai yang dilakukan ribuan siswa dari seluruh penjuru Kota Medan. Pawai tersebut rata-rata dilakukan dari depan komplek J-City yang merupakan titik terparah kemacetan hingga ke Taman Cadika.

Amatan Sumut Pos di lapangan sekitar Pukul 08.00 WIB, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT tampak telah turun langsung ke lapangan guna mengkoordinir semua petugas pengaman lalu lintas yang bertugas, mulai dari personel Dishub Medan hingga pihak kepolisian.

Tak lama berselang, iringan-iringan mobil dinas Wali Kota Medan Bobby Nasution tampak melintas di ruas jalan tersebut dan memasuki kawasan Taman Cadika.

Amatan Sumut Pos pukul 09.00 WIB, kondisi kemacetan di depan Karya Wisata tampak telah terurai. Kondisi jalan di depan komplek J-City tampak mulai lengang, kondisi kemacetan tinggal di kawasan pintu masuk Taman Cadika.

Meskipun begitu, hingga berita ini diturunkan, Iswar Lubis dan para personelnya tampak masih terus mengamankan kondisi lalu lintas di ruas jalan Karya Wisata Medan.

Seperti diketahui, kegiatan Gebyar Expo Pendidikan Kota Medan digelar selama 3 hari, yakni mulai Kamis (14/7) hingga Sabtu (16/7).

Dalam acara Gebyar & Expo Pendidikan 2022 ini, sejumlah acara telah disiapkan panitia penyelenggara. Salah satu yang paling menarik adalah Pemecahan Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dengan tiga kegiatan, yaitu Permainan Musik Angklung, Tarian Multi Etnis, dan Parade Marching Band yang melibatkan 2022 siswa dari sekolah-sekolah SD dan SMP di Kota Medan.

Tak kalah menarik, juga diisi dengan pertunjukan Drama Musikal Kolaborasi generasi Medan untuk Indonesia, Malam Award Dinas Pendidikan Kota Medan, Pameran Kolaborasi Kedinasan dan Kompetisi Cerdas Cermat SD/SMP se-Kota Medan.

Selain itu, sekolah juga berkesempatan menggelar pameran di masing-masing stand. Sejumlah tenant produk makanan minuman dan operator juga ikut meramaikan stand-stand dalam acara tersebut. (map)

Pemkab Dairi Komit Turunkan Stunting, Eddy KA Berutu: Kerja Harus Terukur & Sistematis

SAMBUTAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu sampaikan sambutan pada kegiatan rembuk stunting di gedung Balai Budaya Sidikalang. (IST)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, terus berkomitmen menurunkan angka stunting. Komitmen disampaikan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu saat menyampaikan sambutan pada kegiatan rembuk aksi percepatan penurunan stunting di Balai Budaya Sidikalang, Rabu (13/7/2022).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Iswan Togatorop menyampaikan, dalam kesempatan itu, Eddy KA Berutu menegaskan, stunting adalah masalah utama kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Jika anak Indonesia banyak stunting, maka ambisi, aspirasi bangsa dalam membangun bangsa jangka panjang akan terhambat. Menurut Eddy, stunting tidak bisa diselesaikan satu sektor saja.

“Harus sistematis dan terukur oleh setiap sektor, agar kemampuan kualitas hidup pencegahan stunting dapat dilakukan. Tanggung jawab ini wajib dilakukan untuk menjaga generasi dimasa depan agar tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Semua itu dimulai dari keluarga sebagai bagian terkecil, kata Bupati. Secara normatif, aksi pencegahan stunting merupakan program strategis nasional. Jajaran pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat bawah wajib melaksanakan rembuk stunting, dan Kabupaten Dairi mendapat perhatian khusus akan hal tersebut.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, baru-baru ini Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, sudah berkunjung ke Dairi, artinya kita masuk dalam perhatian. Jadi, upaya penurunan stunting ini harus mendapat dukungan dari kita semua sebagai timbal baliknya,” tegas Eddy.

Masih menurut Eddy, penanggulangan stunting membutuhkan intervensi gizi sensitif mulai dari 1000 hari kelahiran anak. Stimulan yang diberikan dimasa ini, akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak di masa depan.

Ia berharap, melalui rembuk stunting ini, akan menurunkan angka stunting di Dairi karena menghasilkan keputusan bersama agar target yang telah ditentukan dapat tercapai.

“Saya minta pihak terkait agar melakukan setiap rencana aksi secara terintegrasi sesuai dengan peran masing masing,”, jelasnya.

Hadir sebagai narasumber, Hery Valona Ambarita yang merupakan Kabid Kesmas Dinkes Propinsi Sumatera Utara, Rizal Effendi sebagai ahli LGCB ASR Regional I Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Syamsu Rizal Lubis sebagai Koordinator Bidang Dalduk, dan Ika Hardina Lubis sebagai Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Bappeda Sumut.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama aksi percepatan penurunan stunting di Dairi oleh Bupati Dairi, para pimpinan OPD serta unsur Forkopimda. (rud).

Putus Rantai Penyebaran PMK, Sumut Perketat Batas Provinsi

RAPAT: Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Aset dan Sumber Daya Alam Agus Tripriyono memimpin rapat koordinasi penanganan PMK pada ternak Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu (13/7). DISKOMINFO SUMUT.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memutus rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) para ternak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan berbagai langkah. Di antaranya, bekerja sama dengan pihak TNI, Polri dan lainnya melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk perbatasan Sumut.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap pada Rapat Koordinasi Penanganan PMK Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman 41, Medan, Rabu (13/7). “Kita sudah mulai melakukan pengetatan di perbatasan, bekerja sama dengan TNI, Polri, Satpol PP dan lainnya di pintu-pintu masuk Sumut,” ungkap Azhar.

Selain itu, perbatasan antarkabupaten/kota juga dilakukan pengetatan. Hewan ternak dari zona merah dan kuning dilarang dibawa ke zona hijau. Hanya hewan ternak dari zona hijau saja yang diperbolehkan menuju zona merah dan kuning. Diketahui, ada 20 daerah di Sumut yang masuk zona merah, tiga daerah zona kuning, dan 10 daerah zona hijau. “Dengan mewajibkan surat keterangan kesehatan hewan ternak,” kata Azhar.

Langkah selanjutnya, adalah dengan pengobatan hewan-hewan ternak yang sakit. Saat ini ada 7.015 ekor hewan ternak yang sakit. Hingga saat ini tercatat sebanyak 14.927 ekor ternak yang terpapar PMK yang sudah tersebar di 358 desa, di 23 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah ternak yang mati sebanyak 17 ekor.

Azhar juga menyampaikan, pada tahap awal, sebanyak 1.600 vaksin sudah disebar ke tujuh kabupaten/kota yang dianggap sangat memerlukan. Dilanjutkan dengan vaksinasi serentak yang akan dilakukan serentak pada 14 – 20 Juli 2022.

Adapun alokasi vaksin di kabupaten/kota di antaranya Deliserdang 800 vaksin, Langkat 600 vaksin, Karo 600 vaksin, Batubara 400 vaksin, Asahan 400 vaksin, Labuhanbatu 400 vaksin, Padanglawas 400 vaksin, dan kabupaten lainnya. “Sebanyak 10 ribu vaksin ini dalam seminggu selesai kita suntikkan pada ternak yang sehat di Sumut,” kata Azhar.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Aset dan Sumber Daya Alam Agus Tripriyono mengharapkan adanya regulasi mengenai penentuan harga obat-obatan untuk pengobatan hewan terjangkit PMK. “Ada harga eceran tertinggi untuk obat-obatan, harus ada regulasi sehingga tidak ada oknum yang menaikkan harga obat yang tinggi,” kata Agus.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut John CE Nababan menyampaikan pihaknya akan terus mendukung penanganan PMK di Sumut. Khususnya di bidang bidang pengetatan lalu lintas ternak, vaksinasi dan pengamanan lainnya. “Kita perlu pertahankan zona hijau jangan sampai menjadi kuning atau merah, kalau bisa zona hijaunya bertambah,” kata John. (gus)

Jalani Pemeriksaan Keempat Kalinya di Bareskrim, Presiden ACT Bawa Koper

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar terlihat membawa sejumlah tas dan koper ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/7). Dia diperiksa untuk keempat kalinya dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

Didampingi tim pengacaranya, Ibnu Khajar tiba di Gedung Bareskrim, Mabes Polri sekitar pukul 15.19 WIB, langsung menuju mesin e-ray untuk pemeriksaan bawaannya. Tak banyak berkomentar, Ibnu Khajar masuk ke ruangan.

Sementara itu, Widad Thalib selaku pengacaranya mengatakan, kliennya akan memberikann

waktu untuk menjelaskan pemeriksaan yang bersangkutan. “Izinkan, kami fokus dulu pada pemeriksaan hari ini, nanti ada waktunya kami akan bicara. Akan tetapi, tidak hari ini,” kata Widad.

Saat ditanya untuk apa membawa koper dan apa isi koper tersebut, apakah berisikan dokumen atau justru pakaian? Widad menjelaskan, koper itu untuk keperluan pemeriksaan kemarin. “Nanti, ya, (koper) untuk pemeriksaan hari ini pastinya,” ujarnya.

Koper berukuran sekitar 24 inci berwarna terang itu dibawa oleh tim pengacara Ibnu Khajar masuk ke ruangan Gedung Bareskrim, Mabes Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri masih memeriksa Ibnu Khajar serta pendiri ACT Ahyudin.

Keduanya dijadwalkan pemeriksaan dengan waktu berbeda, Ahyudin pada pukul 13.00 WIB tiba di Bareskrim Polri, sedangkan Ibnu Khajar pada pukul 15.00 WIB. “Pemeriksaan hari ini Ahyudin pada pukul 13.00, Ibnu Khajar pada pukul 15.00, keduanya sudah conform datang,” kata Kepala Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Komisaris Besar Andri Sudarmaji.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 ke tahap penyidikan pada hari Senin (11/7).

Peningkatan status ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana penyelewengan dana CSR korban kecelakaan pesawat buatan Boeing.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 penyidik telah melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu, kata dia, dipimpin langsung Direktur Eksus. Hasil gelar perkara tersebut sepakat berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup minimal dua bukti sudah terpenuhi terjadi peristiwa pidana sehingga kasus naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Pemeriksaan terhadap Ahyudin dan Ibnu Khajar telah berjalan sejak Jumat 8 Juli 2022, kemudian berlanjut pada hari Senin 11 Juli, Selasa 12 Juli, dan Rabu 13 Juli. Selain keduanya, penyidik juga meminta keterangan dari bagian kemitraan dan keuangan ACT.

Usut Aset dan Kekayaan ACT

Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) akan mempelajari hasil laporan dari PPATK mengenai keuangan dan rekening-rekening yang terafiliasi dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Akan melakukan tracing asset dan harta kekayaan,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat konferensi pers, Rabu (13/7).

Kasus pengadaan dana ACT kini naik sudah naik tahap penyidikan. “Hasil gelar perkara pada 11 Juli kemarin sepakat berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup minimal dua bukti sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Di antaranya kasus mengalihkan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 jo pasal 5 uu nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi UU no 28 tahun 2004 tentang yayasan. Kedua Penggelapan sebagaimana diatur 372 KUHP.

Ramadhan mengatakan, nantinya akan ada tim khusus yang akan menjalani kasus tersebut secara cepat, serius dan profesional. “Akan melakukan pemeriksaan lanjutkan terhadap A dan IH. Mengambil keterangan delapan saksi, yang terdiri dari dua pelaksana proyek atau relawan kontruksi dan enam orang dari perangkat yayasan dan staff yayasan,” kata Ramadhan.

Sebelumnya, Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu khajar kembali menyambangi Bareskrim, Rabu (13/7). Ia tiba pukul 15.25 WIB. Kasubdit IV Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri, mengatakan, pemeriksaan kemarin sudah tidak lagi soal legalitas. Melainkan penggunaan dana.

“Sudah ke materi inti seperti penggunaan dana dan lain-lain,” ungkapnya.

Ahyudin Siap Jadi Tersangka

Sebelumnya, mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin menyatakan siap jika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana ACT. Hal itu ia ucapkan usai menjalani pemeriksaan ketiga di Bareskrim Polri. “Oh iya apapun dong, apapun. Jika waktu-waktu ke depan begitu, ya saya harus berkorban dan atau dikorbankan,” kata Ahyudin, Selasa (12/7).

Ahyudin mengatakan, hal itu ia lakukan untuk ACT. Dia berharap, ACT tetap bisa beroperasi menyalurkan dana umat. “Asal ACT sebagai sebuah lembaga kemanusiaan milik bangsa ini tetap eksis memberikan manfaat kepada masyarakat luas, saya terima dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan dana ACT. Dalam laporan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan jika pendiri ACT, Ahyudin mendapat gaji sampai dengan Rp250 juta per bulan. Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.

Sedangkan untuk jabatan di bawah Ahyudin juga mendapat gaji yang fasilitas yang tak kalah mewah. Para petinggi ACT juga disebut-sebut mendulang cuan dari anak perusahaan ACT. Uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah, pembelian perabot rumah.

Selain itu, Ahyudin bersama istri dan anaknya juga disebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Misalnya, dugaan penggelapan lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Selain itu ada pula laporan penyelewengan duit kompensasi dari Boeing atas jatuhnya Lion Air JT-610 untuk pembangunan sekolah, namun sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin mengundurkan diri usai diminta oleh para pimpinan.

Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap Ahyudin dan Ibnu Khajar sudah berjalan sejak Jumat (8/7), dan berlanjut sampai Senin (11/7) hingga hari ini. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana penyelewengan dana CSR korban kecelakaan pesawat itu.

Penyidik mengusut dugaan pelanggaran Pasal 372 juncto 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (jpc/adz)

Rencana Pembangunan Tanggul Rob Belawan, DPRD Minta Pemko Medan Transparan

BANJIR: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau banjir.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk transparan terkait rencana pembangunan tanggul Rob di sepanjang bibir pantai Belawan. Tak cuma transparan soal rencana pembangunan tanggul rob, Pemko Medan juga diminta untuk melakukan sosialisasi soal detail gambar kerja.

Sebab dengan begitu, Pemko Medan akan mampu menjawab keresahan warga yang terimbas efek pembangunan. “Sebab sampai saat ini, cukup banyak masyarakat Belawan yang mengaku resah hingga menolak pembangunan tanggul rob Belawan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, Kamis (14/7).

Dikatakan Haris, selaku wakil rakyat dari Dapil Medan Utara, dirinya terus mendapatkan pengaduan dan keluhan dari warga Belawan untuk difasilitasi ke Pemko Medan. Warga mengaku resah dan khawatir akan dirugikan dari dampak pembanguman tanggul.

Untuk itu, Haris berharap agar Pemko Medan mau mengakomodir keresahan warga dan dilakukan lagi sosialisasi kepada warga sehingga warga dapat memahami dan mendukung rencana Pemko Medan tersebut.

“Kita berharap warga dapat memahami konsep pembangunan Pemko Medan dalam membangun tanggul demi kepentingan warga secara keseluruhan, bukan sepihak. Namun kita pun sangat berkeinginan agar pembangunan tanggul jangan sampai menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu.

Dijelaskan Haris, sebagian warga mengeluhkan relokasi warga yang belum jelas dan menemui solusi terkait dampak pembangunan. Tak cuma itu, Detail Engineering Design (DED) berupa perencanaan gambar bangunan juga belum disosialisasikan.

“Untuk mempermulus pembangunan seharusnya kan dibicarakan dari awal,” katanya.

Sementara itu, salah satu warga Jalan Gulama Lingkungan 15, Kelelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Adli Azhari yang juga Ketua Umum Yayasan Amal Zariah Nasional (YAASIN) mengatakan, saat ini warga mengaku resah akan rencana pembangunan tanggul rob Belawan. Sebab hingga saat ini, belum ada sosialisasi terkait DED pembangunan.

Bahkan, kata Adli Azhari, terkait relokasi rumah warga yang terimbas pembangunan tanggul belum juga ada pembicaraan.”Kami mendukung pembangunan tanggul, tapi adalah sosialisasi terkait pembangunannya seperti apa. Kami sangat resah dan khawatir, nantinya berdampak rugi bagi sebagian warga,” tuturnya.

Ditambahkan Adli, pihaknya sudah menyurati Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution agar keluhan mereka dapat diakomodir.”Ribuan tandatangan warga meminta wali kota untuk mengakomodir keresahan kami. Kami berharap, ada tindaklanjut sebelum pembangunan dilakukan,” pungkasnya. (rel)

Koper Jamaah Haji Mulai Ditimbang, Besok Pulang

CEK KOPER: Petugas mengecek koper para jamaah haji yang akan ditimbang sebelum proses pemulangan ke Tanah Air. Direncanakan, pemulangan jamaah haji Indonesia dimulai Hari Jumat (15/7).

MAKKAH, SUMUTPOS.CO – Jamaah haji Indonesia yang masuk pemberangkatan gelombang pertama, mulai bersiap kembali ke Tanah Air. Kemarin (13/7), sudah dimulai proses penimbangan koper, yakni untuk enam kloter yang akan terbang pada Hari Jumat (15/7).

“Pemulangan jamaah itu dimulai pada 15 Juli, dari jam 00.00 sampai jam 16.00 berurutan,” kata Pengendali Teknis Pelayanan Dalam Negeri PPIH Arab Saudi Saiful Mujab, kemarin (12/7).

Rombongan jamaah yang pulang pertama, antara lain, dari kloter 1 embarkasi Solo (SOC1), kloter 1 embarkasi Padang (PDG1), dan kloter 1 embarkasi Jakarta Bekasi (JKS1). Penimbangan koper jamaah dimulai dua hari menjelang kepulangan. Beban berat maksimal bagasi setiap jemaah adalah 32 kilogram.

Saiful menyatakan, sudah memberikan imbauan kepada jamaah terkait batas berat bagasi tersebut. Termasuk mengingatkan agar tidak membawa air zamzam dalam koper. Jatah air zamzam sebanyak 5 liter bagi jamaah bisa didapatkan di embarkasi setiba di Tanah Air.

Plh Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Wawan Djunaedi mengatakan, fase pemulangan jamaah haji dimulai pada 15 Juli 2022. Jamaah haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama, secara bertahap akan kembali ke Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Berkenaan itu, pemerintah mengingatkan jamaaah haji untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan barang yang akan dan bisa dibawa. Sebab, ada beberapa aturan yang memiliki batasan barang bawaan. “Jamaah haji reguler berhak membawa tas bagasi tercatat yang dapat diisi maksimal 32 kg, kecuali jamaah haji dari embarkasi Surabaya yang tas bagasinya hanya dapat diisi maksimal 28 kg. Selain itu, jamaah juga membawa tas tenteng yang dapat diisi maksimal 7 kg dan tas paspor,” ujar Wawan kepada wartawan, Rabu (13/7).

Wawan menegaskan, pihak penerbangan hanya akan mengangkut tas bagasi tercatat, tas tenteng, dan tas paspor sesuai standar yang telah diberikan dan berlogo perusahaan penerbangan pengangkut. Selain itu, lanjutnya, sesuai ketentuan penerbangan, ada sejumlah barang yang dilarang dibawa selama dalam penerbangan, yaitu barang-barang yang mudah terbakar dan meledak. Senjata api dan senjata tajam. Gas, Aerosol, dan liquid (cairan) yang melebihi 100 mg (kecuali obat-obatan).

Kemudian benda-benda tajam seperti gunting, potong kuku, alat pencukur, dan sebagainya, dimasukkan ke dalam tas bagasi tercatat (bukan dalam tas tenteng). Untuk jamaah haji yang akan membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak, perlu membawa surat pengantar dari dokter yang bersangkutan.

Sesuai dengan edaran dari General Auhority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi, jemaah haji dilarang memasukkan air zam-zam kedalam tas tenteng dan tas bagasi tercatat. Barang bagasi jemaah akan ditimbang oleh petugas dari maskapai di tempat akomodasi masing-masing 2 hari sebelum jadwal kepulangan ke tanah air.

 

25 CJH Furoda Gagal Berangkat

Di bagian lain, kasus gagal berangkat calon jemaah haji (CJH) furoda kembali muncul. Kali ini dialami 25 orang yang mendaftar ke Travel Jannah Firdaus. Saat dicek di aplikasi Haji Pintar Kemenag, travel itu terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) resmi berizin dari Kemenag.

CJH furoda dari Jannah Firdaus yang gagal berangkat meminta pengembalian uang pendaftaran (refund). Sayang, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Andika, salah seorang CJH furoda Jannah Firdaus, mengungkapkan, dalam perjanjian ada klausul pengembalian dana.

Andika mengaku membayar USD 30 ribu atau sekitar Rp 445 juta untuk mendaftar haji furoda atau mujamalah di Jannah Firdaus. Dia kaget sekaligus kecewa karena hingga hari penutupan menjelang pelaksanaan wukuf, visa hajinya tak kunjung keluar. CEO Jannah Firdaus Wael Ahmad mempersilakan jemaah yang gagal berangkat untuk mengurus refund. Dia membenarkan bahwa 25 CJH furoda mereka gagal berangkat.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menyatakan, haji dengan visa mujamalah atau furoda adalah undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Namun, dalam perkembangannya, ada yang menjual visa haji furoda bekerja sama melalui travel di Tanah Air. (jpc)

Baku Tembak di Rumah Kadiv Propam Banyak Kejanggalan

Mahfud MD

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menduga, ada skenario besar di balik baku tembak ajudan Ferdy Sambo dengan Brigadir J atau Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat. Hal itu didasarkan atas sejumlah indikasi atas kasus baku tembak yang terjadi di rumah Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), sederet kejanggalan demi kejanggalan membuat publik memunculkan asumsi dan opini liar. Salah satu kejanggalan dalam baku tembak ajudan Ferdy Sambo dengan Brigadir J itu adalah terkait matinya CCTV yang disebut Mabes Polri karena tersambar petir.

Selain itu, juga belum ditemukannya telepon selular milik Brigadir J yang tentu saja menjadi teka-teki liar. “Matinya CCTV dan belum ditemukannya handphone milik Brigadir J menjadi teka-teki dan membuat publik makin penasaran terkait kasus ini,” ungkap Saiful Anam, Rabu (13/7).

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) ini juga menyinggung kejanggalan versi keluarga Brigadir J. “Apalagi dari pihak keluarga Brigadir J menemukan luka sayatan dan memar yang menurut pihak keluarga sangat janggal,” sambungnya.

Atas berbagai kejanggalan itu, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta itu, tidak heran publik menuntut kasus itu diusut dan dibuka seterang benderangnya. Apalagi, publik juga mengaitkan baku tembak ajudan Ferdy Sambo itu dengan isu perselingkuhan Brigadir J denan istri Ferdy Sambo, Putry Sambo. “Apabila CCTV rusak dan handphone (Brigadir J) tidak ditemukan, sangat patut diduga ada skenario besar di balik kasus ini,” ucapnya.

Jika sampai dua hal itu tak mampu dijawab polisi, maka jangan heran jika kemudian publik merespon keras. “Tentu publik geram dengan adanya kasus yang menimbulkan spekulasi ini,” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menilai ada kejanggalan dalam peristiwa baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. “Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja, karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya,” kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (13/7).

Mahfud menilai, dalam perkara ini kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan. Sebab, dalam setahun terakhir, Polri selalu mendapat predikat positif dari masyarakat berdasarkan hasil survei lembagai survei. “Kinerja positif pemerintah dikontribusi secara signifikan oleh bidang politik dan keamanan, serta penegakan hukum. Hasil survei terakhir Indikator Politik yang baru diumumkan kemarin misalnya mengatakan begitu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud mendukung langkah Kapolri yang membentuk tim khusus. Melalui tim ini diharapkan bisa mengungkap peristiwa yang sesungguhnya. Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas telah memerintahkan Sekretaris Kompolnas Benny J Mamoto untuk melakukan pengawasan. “Sudah tepat yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dgn membentuk Tim investigasi yg terdiri orang-orang kredibel yg dipimpin oleh Komjen Gatot Eddy. Itu sdh mewakili sikap dan langkah Pemerintah sehingga Kemenko Polhukam akan mengawalnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budhi Herdi Susianto menyatakan, baku tembak ajudan Ferdy Sambo dipicu pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putry Sambo. Sayangnya, Budhi tak menjelaskan pelecehan seperti apa yang dilakukan Brigadir J kepada Putry Sambo.

Lantaran teriak, Brigadir J keluar kamar. Terikan itu didengar Bharada E yang di lantai 2. Bharada E langsung bergegas menuju lantai bawah. Baru sampai tangga, ia melihat Brigadir J keluar dari kamar Ferdy Sambo. “Baru separuh tangga, RE (Bharada E) melihat saudara (Brigadir) J keluar dari kamar tersebut dan menanyakan ‘ada apa’. Bukan dijawab, tetapi dilakukan dengan penembakan,” kata Budi.

Akan tetapi, tembakan Brigadir J tidak mengenai Bharada E, melainkan mengenai tembok. Sementara Bharada E berlindung di tangga. “Karena saudara BE juga dibekali senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada dipinggangnya. Nah, ini kemudian terjadi baku tembak,” papar Budhi. Dari baku tembak tersebut, Brigadir J tewas di tangan Bharada E dengan beberapa tembakan yang mengenai tubuh Brigadir J.

Keluarga Minta Diusut Transparan

Keluarga almarhum Brigadir J, anggota Propam yang tewas tertembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, berharap kasus penembakan yang menewaskan J diungkap secara transparan. Hal ini penting dilakukan, karena insiden tersebut dinilai banyak kejanggalan.

“Banyak kejanggalan yang ditemui pihak keluarga atas wafatnya J, yang bergabung dengan kepolisian pada 2012 SPN (Sekolah Polisi Negara) Polda Jambi,” kata Rohani Simanjuntak, bibi dari Brigadir J, di Muaro Jambi, Rabu (13/7) dikutip JawaPos.com dari Antara.

Brigadir J merupakan anak dari pasangan Samuel Hutabarat dan Roslin Simanjuntak. Menurut Rohani, keluarga mendapat kabar Brigadir J meninggal akibat ditembak pada Jumat (8/7) sekitar pukul 21.00 WIB.

Adik Brigadir J yang berada di Jakarta memberi kabar bahwa almarhum meninggal di rumah Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol di Jalan Duren Tiga Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di Jambi, Sabtu (9/7), dan dijemput oleh pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, atau sekitar dua jam perjalanan dari Kota Jambi.

Suasana rumah duka Brigadir J dipenuhi oleh para pelayat dan keluarga. Keluarga menilai, kematian Brigadir J banyak kejanggalan. Menurut kronologi kejadian yang disampaikan, almarhum meninggal karena baku tembak dengan sesama rekan sejawatnya di rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri.

Namun, setelah keluarga memeriksa kondisi fisik jenazah Brigadir J terdapat sejumlah luka tusuk yang diduga akibat benda tajam. Selain itu juga terdapat luka lebam yang diduga akibat benda tumpul serta luka lubang diduga akibat proyektil peluru. Pihak keluarga meminta Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menyelesaikan kasus tersebut secara transparan demi keadilan. (jpc)

Jokowi Minta Percepat Pemindahan Lanud Soewondo

LANUD: Suasana di Lanud Soewondo beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo meminta agar relokasi atau pemindahan Lanud Soewondo ini ke Dusun I Emplasmen A, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, dapat segera direalisasikan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KESERIUSAN pemerintah itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (13/7) sore. Menurut Edy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menanyakan kepada dirinya tentang rencana relokasi Lanud Soewondo tersebut.

Menurut Edy, Jokowi bertanya tentang bagaimana kondisi eks Bandara Polonia itu saat ini. “Kemarin (dipanggil) untuk percepatan penyelesaian permasalahan tanah Polonia. Harus kita pelajari, karena sudah diperintah presiden. Sesuai dengan kondisi ril, saat ini 50 persen tanahnya itu sudah tak bisa lagi dikuasai oleh Angkatan Udara, untuk itu agar segera diselesaikan,” kata Edy.

Lebih lanjut dikatakan mantan Pangkostrad itu, penyelesaian terkait akan dipindah atau tidaknya lokasi pangkalan udara (Lanud) yang ada di sekitar Polonia merupakan wewenang dari pemerintah pusat. “Itukan haknya pusat itu. Ya harus segera diselesaikan, kalau mau dipindah ya dipindah. Kalau mau dilanjutkan, bagaimana? Apakah cukup tanah sebesar itu untuk pangkalan udara?” sebutnya.

Edy mengatakan, lokasi Lanud Soewondo yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat akan mengganggu keselamatan dalam lalu lintas pesawat (take off dan landing). “Tapi kalau untuk kepentingan provinsi pembangunan Sumatera Utara sangat diperlukan (penyelesaian). Yang mungkin sangat mempengaruhi letak lokasinya lapangan udara di tengah kota, bukan pembangunannya yang terganggu, yang terganggu adalah landing dan take off-nya pesawat,” ungkapnya.

Menurut Edy, nantinya akan ada tim khusus yang dibentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk penyelesaian masalah tersebut. “Konflik di Kelurahan Sari Rejo itulah, salah satunya itu dia persoalannya. Itu nanti akan ada tim yang akan menyelesaikannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat berkunjung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Selasa (12/7), Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengaku, kehadirannya di Kota Medan untuk melihat keseluruhan konflik tanah di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, Kota Medan. Ia ingin langsung mengecek untuk diambil keputusan agar nantinya tidak merugikan masyarakat. “Saya memang datang ke Medan dalam rangka melihat wilayah yang sedang berkasus, diantaranya Polonia,” sebutnya.

Hadi mengaku akan mempelajari keseluruhan dari permasalahan tanah di Sari Rejo tersebut. Sehingga, ia tidak mau melihat berdasarkan dokumen saja. Tapi, mengecek langsung ke lapangan. Dengan begitu, Hadi ingin mengetahui seluruh persoalan secara komprehensif sehingga Kementerian ATR/BPN dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam menyelesaikan persoalan ini. “Saya tidak ingin hanya melihat data di atas meja. Saya ingin dapat info di lapangan, sehingga infonya jelas. Info yang jelas ini nanti dikoordinasikan dengan instansi lain terkait untuk menyelesaikan permasalahan,” ucap Hadi.

Diketahui, persoalan antara masyarakat Sari Rejo di Kecamatan Medan Polonia sudah berlangsung puluhan tahun. Persoalan lahan tersebut terjadi karena pihak TNI AU mengklaim lahan yang dijadikan warga sebagai pemukiman masih menjadi aset mereka. Berkali-kali upaya penyelesaian belum membuahkan hasil. “Yang jelas, data di kantor dan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan dan juga berbicara dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan,” tandas Hadi.

Diketahui, dari sekitar 590 hektare lahan Lanud tersebut, setengahnya telah diduduki warga sekitar yang mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan putusan MA tahun 1995. Meski demikian, warga tidak dapat memiliki sertifikat tanah sengketa tersebut karena masih terdaftar sebagai aset Kementerian Pertahanan.

Sejumlah demonstrasi diwarnai bentrok  beberapa kali terjadi. Lalu, pada 11 Maret 2020, Presiden Jokowi meminta penyelesaian sengketa secara komprehensif. Jokowi juga membuka opsi pemindahan Lanud Soewondo.

Sebelumnya, warga Kelurahan Sari Rejo, juga telah mengadukan masalah sengketa lahan ini kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Saat bertemu Bobby Nasution, warga yang diwakili Riwayat Pakpahan memohon perlindungan dan bantuan dari menantu Presiden Jokowi tersebut.

Menjawab permohonan itu, Bobby mengaku akan melakukan serangkaian pembahasan. Sebab, masalah ini melibatkan banyak pihak. “Ini juga kemarin ada perencanaan dari pemerintah untuk menjadikan kawasan di Medan Polonia sebagai CBD atau bisnis. Ini tetap harus sama-sama, karena ini antara pemerintah dan TNI AU,” ungkap Bobby, Senin (18/4/2022) lalu.

Dikatakan Bobby, saat ini pihak Pemko Medan tengah berupaya memproses pembebasan lahan untuk masyarakat yang memiliki hak. “Kesepakatan ini masih kita proses terus, karena ini tidak cukup di tingkat kota, tingkat provinsi dan harus di tingkat pusat. Kebetulan saat itu saya bertemu dengan Pak Presiden. Kalau nanti pangkalan TNI AU pindah dari Polonia, masyarakat di Kelurahan Sari Rejo jangan menjadi korban,” ujar Bobby.

Dikatakan Bobby, untuk solusi mengenai permasalahan lahan ini, ia mengaku sudah mengumpulkan masukan dari masyarakat dan kebijakan dari pemerintah untuk nantinya dapat diusulkan ke pemerintah pusat. “Ada beberapa usulan dan diskusi mengenai lahan masyarakat yang sudah lama diduduki. Mohon supportnya. Kami sudah ada usulan sebagai tanda akhir. Begitu nanti usulan ini sampai ke pusat, kami akan sampaikan, beri kami waktu dan doakan agar ini cepat selesai,” kata Bobby.

Terkait permasalahan ini, Bobby menyebutkan jika Pemko Medan akan terus memperjuangkan tanah milik rakyat di wilayah Kecamatan Medan Polonia ini.

“Kita ketahui ada beberapa skema untuk menjadi solusi, ini akan terus kami perjuangkan. Tidak mungkin juga baik saya maupun Pemko Medan berdiri di depan untuk melawan masyarakat. Yang kami pahami ini masyarakat kami di wilayah Kota Medan. Sebesar apapun usaha kami, haruslah bersama masyarakat. Karena Pemko Medan berdiri untuk melayani masyarakat,” pungkasnya. (gus/trb/adz)

1...2,5182,5192,520...15,921Page 2,519 of 15,921