26 C
Medan
Tuesday, February 10, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2644

Plt Kalapas Binjai Gelar Temu Ramah dengan Insan Jurnalis

BERSAMA: Plt Kepala Lapas Binjai, Marlen Situngkir, diabadikan bersama insan jurnalis, usai gelaran temu ramah, Selasa (29/3).Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Binjai, Sahata Marlen Situngkir, membangun sinergitas dengan insan jurnalis, melalui ajakan makan siang bersama, Selasa (29/3). Sebagai pejabat baru, di tengah kesibukannya, pria yang menjabat definitif sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut ini, menyempatkan menyapa wartawan di Kota Binjai.

Mengawali pagi usai apel, pria yang karib disapa Marlen ini, juga menyapa warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebelum membangun sinergitas dengan wartawan.

Dia juga melihat kondisi Lapas Binjai, mulai dari keamanan, ketertiban, blok hunian, hingga memantau kebersihan dan ke-rapiannya.

Perhatian yang diberikan Marlen, tentu menjadi dorongan positif untuk menggelorakan semangat kerja bagi jajaran petugas Lapas Binjai, agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik. Setelahnya, dia baru menyempatkan makan siang bersama dengan insan jurnalis dalam membangun sinergitas.

“Media merupakan penyambung lidah bagi kami, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Kami dari pihak Lapas Binjai berharap, silaturahim ini dapat terus terjalin dengan wartawan yang ada di Binjai,” ungkap Marlen.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai, Arma Delisa Budi, juga hadir pada kesempatan tersebut. Dia mengapresiasi langkah Marlen yang membangun sinergitas dengan insan jurnalis.

“Terima kasih atas undangan ini. Semoga insan jurnalis di Binjai dapat terus bersinergi dengan Lapas Binjai ke depannya,” harapnya. (ted/saz)

Kurikulum Merdeka Guru sebagai Fasilitator Peserta Didik

MATERI: Dirjen Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, saat memberikan materi program pendidikan kepada peserta FJP Batch IV 2022 secara daring, Senin (28/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah yang diluncurkan pada 2022 ini, tak lepas dari berbagai tantangan. Satu di antaranya adalah peningkatan sumber daya guru, kepala sekolah, tenaga pendidik lainnya, serta kesiapan mindset untuk berubah.

Tantangan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dirjen Vokasi Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto pada Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch IV 2022 secara daring, yang diselenggarakan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan, berkolaborasi dengan PT Paragon Technology and Innovation, Senin (28/3).

“Kurikulum yang diterapkan Indonesia di era 1970-an hingga kini mengadopsi sistem Jerman. Sementara, negara tersebut sudah berubah pesat dan Indonesia masih menggunakan pola yang lama. Inilah yang kemudian menjadi tantangan para pendidik,” ungkap Wikan.
Pada topik yang membahas kebijakan dan strategi penyelenggara pendidikan vokasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, termasuk pada upaya yang dilakukan Kemendikbudristek melalui pelatihan guru-guru. Bahkan upaya mengubah mindset lama ini, sudah memakan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

“Kami sudah menganggarkan ratusan miliar untuk training guru dan dosen. Terutama training mindset. Link and match. Tak sekadar teori, tapi juga lebih pada practical based, pada project based learning,” jelas Wikan lagi.

Menurut Wikan, fungsi guru saat ini, sudah harus berubah. Dari tadinya guru merupakan sosok yang ditakuti dan dihormati, kini sudah harus mengubah fungsinya menjadi seorang fasilitator atau coach. Sekat-sekat dalam dunia pendidikan sudah harus dijebol.

“Sosok guru sebagai fasilitator ini nanti akan selaras dalam penerapan kegiatan belajar sesuai kurikulum baru (Kurikulum Merdeka) yang berbasis pada project based learning atau Teaching Factory (TeFa). Penerapan TeFa di SMK ini, nantinya akan berfokus pada pembelajaran terhadap peserta didik untuk menciptakan produk atau jasa sesuai minat dan bakatnya masing-masing,” pungkas Wikan. (dat/saz)

Wakil Ketua PN Stabat Dilantik

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Halida Rahardhini usai diambil sumpah jabatan, resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Stabat Kelas 1B di Audoturium PN Stabat, Senin (28/3) lalu. Halida menggantikan Wakil Ketua PN Stabat yang lama, Nasri, yang pindah tugas menjadi Ketua PN Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut, dihadiri Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua PN Lubukpakam, Kepala PN Tebingtinggi, Wakil Kepala PN Binjai, dan Kepala PN Baturaja, yang menjadi saksi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut.

Juga tampak hadir, Kepala Rutan Tanjungpura, Kepala Rutan Pangkalanbrandan, mewakili Kapolres Langkat, Ketua Pengadilan Agama Stabat, Ketua Dharmayuti Cabang Stabat, mewakili Pemkab Langkat, Kepala PN Stabat As’ad Rahim Lubis beserta istri, seluruh hakim, panitera pengganti, pegawai, serta honorer PN Stabat. Hadir juga, para jaksa dari Kejari Langkat dan Kepala Cabang Kejari Pangkalanbrandan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PN Stabat As’ad Rahim Lubis, mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah menyempatkan menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Halida.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PN Stabat, yang bekerja keras untuk menyiapkan tempat dan lainnya, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik,” ungkap As’ad.

Selanjutnya As’ad pun mengucapkan selamat datang kepada Halida.
“Semoga kita dapat besinergi ke depannya, untuk membangun dan memperbaiki apa yang masih perlu dipersiapkan untuk PN Stabat. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Halida di PN Stabat ini, membawa angin segar, agar instansi kita ini memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK). Doa kami, dalam melaksanakan tugas, Ibu Halida dalam keadaan sehat dan tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Taala,” pungkasnya. (mag-6/saz)

Surat Pengunduran Diri Beredar, Bursa Calon Kepala Dinkes Langkat Memanas

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bursa jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Langkat, mulai memanas, pasca beredarnya surat pengunduran diri yang diterbitkan Dinkes Kabupaten Langkat.

Dari informasi yang diperoleh, Selasa (29/3), surat pengunduran diri tersebut, dikeluarkan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) Dinkes Kabupaten Langkat, berinisial WID.

Surat tersebut berisi pernyataan, agar dr JCS bersedia menandatangani surat pengunduran diri dan tidak bersedia mengikuti seleksi untuk memimpin Dinkes Kabupaten Langkat.

dr JCS ketika ditemui di Puskesmas Pembantu (Pustu) Perdamaian, UPT Puskemas Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, membenarkan tentang adanya surat pernyataan pengunduran dirinya itu, yang diserahkan langsung oleh Kabid SDK Dinkes Kabupaten Langkat.

“Langsung datang Kabid SDK (WID) ke sini (Pustu Perdamaian). Dia menyodorkan saya surat pernyataan pengunduran diri, yang katanya atas perintah Plt Kepala Dinkes Langkat. Lelang jabatan saja belum, kenapa sudah disuruh mundur, ada apa?” ungkap dr JCS.

Parahnya lagi, ungkap pria bertubuh tambun ini, surat yang disodorkan itu tertanggal 23 November 2020.

“Saya lihat aneh suratnya. Kenapa tanggalnya jauh sekali? Makanya saya tak mau menandatanganinya. Saya juga heran, mengapa pihak dinas sibuk meminta saya mengundurkan diri?” ketusnya.

Memang, lanjutnya, dr JCS merupakan seorang dari 3 tenaga kesehatan (nakes) yang menang dalam seleksi untuk mengisi pimpinan tinggi pratama secara terbuka Kabupaten Langkat, sesuai Nomor 09/PANSEL-LANGKAT/2020, tertanggal 17 Februari 2020 lalu.

“Hanya ada 3 nakes yang lulus seleksi Pimpinan Pratama, satu orang telah meninggal dunia, satunya lagi telah mengundurkan diri, dan satu lagi saya. Jadi, Plt Kepala Dinkes pun belum ikut seleksi Pemimpin Pratama,” jelasnya.

“Tapi tidak begini juga caranya untuk menggugurkan saya dalam seleksi lelang jabatan di Dinkes Langkat itu,” timpalnya.

Sampai saat ini, sebutnya, dr JCS terus diminta untuk datang ke Dinkes Kabupaten Langkat, guna menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut. Dia pun berharap, agar kemelut bursa pimpinan Dinkes Kabupaten Langkat ini, berjalan sesuai aturan berlaku, tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun.

“Seharusnya kita semua menghormati proses lelang jabatan yang nantinya dilaksanakan Pemkab Langkat, tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” harapnya.

Terpisah, Kepala Bidang SDK Dinkes Kabupaten Langkat, WID, saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya tidak ada melakukan pemaksaan terhadap pihak manapun dalam hal bursa pimpinan Dinkes Kabupaten Langkat.

Mengenai beredarnya surat pengunduran diri tersebut, WID mengaku, sudah melalui kesepakatan bersama, sehingga dibuatlah konsep surat tersebut.

“Siapa yang maksa? Biar kalian tahu, surat itu muncul setelah diskusi dengan yang bersangkutan (dr JCS), yang dia sepakat tidak maju sebagai calon kepala dinas,” bebernya.

Tapi belakangan, lanjutnya, setelah dibuatkan konsep pengunduran dirinya, malah yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, dan merasa dipaksa untuk mengundurkan diri.

“Makanya kami panggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi ulang. Tapi sampai sekarang tak kunjung datang,” pungkas WID. (mag-2/saz)

Ada Pedagang Jual Migor Curah di Atas HET, Gubsu Bakal Intervensi Harga Migor

SIDAK: Gubsu Edy Rahmayadi bersama TPID dan jajarannya melakukan sidak kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng di Pusat Pasar Medan, Selasa (29/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi geram, karena masih menemukan pedagang yang menjual minyak goreng (migor) curah di atas harga eceran tertinggi (HET). Edy pun mengancam akan melakukan intervensi terhadap harga minyak goreng, sehingga bisa terjangkau masyarakat dan produsen tidak merugin.

KEMARIN (29/3), Edy bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Pasar Medan. Sidak ini dilakukan guna meredam gejolak harga juga inflasi menjelang Bulan Ramadan 1443 Hijriah.

Usai sidak, Edy Rahmayadi mengaku sangat tidak puas dengan harga-harga yang ia temui saat itu, teruma harga minyak goreng curah. Disebutnya, di Pusat Pasar migor dijual di atas HET dengan harga beragam, mulai Rp18.000 hingga Rp20.000 per kg. Padahal, untuk HET migor curah Rp15.500 per kg.

“Minyak goreng curah inikan untuk rakyat kita semua. Namun tadi di dalam, ada yang jual Rp20.000, ada juga yang jual Rp18.000. Padahal, hanya jalan kaki dari distributor yang di luar ke dalam. Maka ini yang harus kita luruskan,” kata Edy.

Untuk itu, kata Edy, mulai hari ini akan ada petugas di Pusat Pasar yang mengatur harga untuk pedagang. Edy menegaskan, ia akan melakukan intervensi untuk harga migor ini. ”Saya minta maaf kepada rakyat semua, termasuk pedagang. Karena saya ikut campur dengan mengatur harga ini. Kalau tidak tegas kita atur, kasihan rakyat dan pada akhirnya akan menggangu inflasi kita,” ujarnya.

Apalagi, kata Gubsu, Kepala Bank Indonesia, Dody Zulverdi telah menjelaskan, inflasi di Sumut sekarang sudah 2,45 persen. Tinggal 0,15 persen dengan jarak limit atas maka harus dijaga. ”Ini harus kita jaga semua. Kenapa saya jaga ini? Karena saya telah di-warning oleh Kepala BI Dody Zulverdi. Beliau memperingatkan saya mengenai persentase ini. Jadi kalau nanti sampai di angka 3 lebih itu inflasi, bisa menjadi seperti tensi. Ibarat bila tensi orang sudah di atas bisa struk kita nanti. Kalau sudah struk yang dagang terganggu yang belanja terganggu. Inilah makanya saya sudah turun untuk memastikan harga harga ini,” pungkasnya.

Terpisah, Asnidar, salah satu pedagang di dalam Pusat Pasar mengatakan menjual minyak goreng curah Rp18.000 per per kilo. Sedangkan minyak goreng kemasan tidak dijual lantaran setelah Ia pesan dengan sales barangnya tak kunjung datang.  “Untuk minyak goreng curah ini sebelumnya Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilo kita jual. Kita sudah ada langganan jadi udah ada yang antarlah. Kalau minyak curah gak susah dapatnya. Tapi kalau kemasan ini harus pesan dari sales,” tandasnya.

Awasi Stok dan Kestabilan Harga

Sebelumnya, saat memimpin rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur,  Edy Rahmayadi mengungkapkan, Pemprov Sumut akan terus berupaya menjaga agar angka inflasi tetap terkendali menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Untuk itu, Edy akan melakukan tiga langkah.

Langkah pertama, terus memonitoring pasar agar harga jual sesuai HET dan tidak ada distributor atau pedagang yang melakukan penimbunan. “Kita monitoring pasar, biar tahu persis orang-orang jahat yang suka menimbun,” tegas Edy.

Langkah kedua, mengimbau masyarakat agar tidak membeli barang atau produk tertentu dengan jumlah yang besar (panic buying). Serta langkah ketiga, meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian, produsen, dan distributor untuk bersama-sama menjaga harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.

Edy juga menyampaikan, fenomena kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar harus diantisipasi dan diperlukan cara atau langkah yang keras, agar tidak terulang terus menerus. “Memang kita harus keras, kalau tidak lihat semuanya, setiap mau hari raya dinaikkan, natal, tahun baru naik lagi, jadi turun naik turun naik, saya mau ada standar,” katanya.

Edy juga mengaku heran, Sumut pernah mengalami inflasi yang diakibatkan kurangnya ketersediaan cabai merah. Padahal Sumut merupakan salah satu sentra penghasil cabai merah terbesar di luar Pulau Jawa. ”Ada di satu daerah panen cabai merah, ternyata sudah diambil duluan oleh tengkulak, dijual ke daerah lain, sehingga di Sumut harganya sampai Rp80 ribu/kilo, panennya di tempat saya kok kekurangan cabai, jadi ini harus sama-sama kita jaga,” kata Edy.

Saat ini inflasi disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya kenaikan harga minyak goreng, kelangkaan kontainer, kelangkaan bahan baku pupuk, dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan naiknnya beberapa harga komoditas. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Doddy Zulverdi, pada tiga bulan terakhir inflasi secara tahunan berada dalam tren peningkatan yang cukup besar. Salah satu penyebab inflasi  didorong kenaikan harga minyak goreng.

Karena itu, lantaran masih tingginya harga CPO dunia, pengawasan distribusi pasokan kepada masyarakat perlu dikawal bersama, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di masyarakat. Doddy juga memaparkan ekonomi Sumut pada triwulan IV 2021 tumbuh 3,81% (yoy). Perkembangan tersebut didorong kondisi pandemi yang relatif terkendali, pemulihan ekonomi global dan lain sebagainya. Doddy mengatakan recovery ekonomi Sumut akan masih terus berlangsung di tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Bahruddin Siregar menyampaikan stok beberapa komoditas strategis aman untuk Bulan Januari hingga Maret 2022. Untuk beras surplus lantaran  produksi sebesar 688.213 ton dan kebutuhan hanya 483.261 ton. Jagung jumlah produksi 397.066 ton dan kebutuhan 370.695 ton. Cabai merah besar produksi 55.114 ton dengan kebutuhan 42.369 ton. Cabai rawit produksi 20.765 ton dan kebutuhan hanya 8.971 ton.

Selain itu, untuk terus menjaga ketersediaan atau stok komoditas pangan di Sumut pada tahun 2022, Pemprov Sumut telah menyiapkan berbagai bantuan yang akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota. Di antaranya benih padi sebanyak 306 ton, benih jagung 37,5 ton, benih kedelai 12 ton, benih cabai merah 920 sachet benih, benih bawang merah 63 ton, dan benih kentang 10,5 ton.

Gubsu Kesal

Gubsu Edy Rahmayadi mengaku kesal dan kecewa, karena banyak produsen atau owner perusahaan minyak goreng di Sumatera Utara dan hanya mengutus perwakilan saja dalam rapat itu. “Mana onwer minyak goreng? Kok perwakilan saja ini? Saya undang lagi nanti, saya undang makan nasi bungkus para onwer, sudah lama gak makan nasi bungkus. Karena, nasi bungkus pedas. Ini-ini (perwakilan) saja yang diomeli. Yang itu (onwer) tenang saja,” celoteh Edy.

Dia pun mengaku heran, mengapa minyak goreng bisa langka di Sumut. Disebitnya, produksi CPO di Sumut 5,9 juta ton per tahun, untuk kebutuhan domestik 20 persen sebesar 1,1 juta ton per tahun. Sedangkan, produksi minyak goreng di Sumut 230 ribu ton per tahun. “Harusnya kita surplus 50 ribu ton. Kenapa barang (sempat) langka? Bohong ini semua,” tegasnya.

Edy menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) minyak curah Rp14 ribu per liter. Periode Januari – Maret 2022 harga minyak goreng Rp19 ribu per liter. “Gara-gara minyak goreng menjadikan inflasi, tidak mungkin. Minyak curah sudah ditetapkan Rp14 ribu. Naik menjadi Rp20 ribu. Ini banyak yang macam-macam. Banyak pedagang menjual di atas HET, liar sekali ini,” tegasnya lagi.

Dengan kondisi tersebut, mantan Pangdam I Bukit Barisan ini akan melakukan intervensi harga minyak goreng di Sumut. Sehingga harga terjangkau di tengah masyarakat dan produsen tidak merugi serta mendapatkan untung. “Saya tekan (intervensi) ini, saya tidak mau (produsen) juga merugi. Saya tidak mau merugi, karena bapak bisnis. Kalau bapak merugi, berapa lagi jadi pengangguran jadi masalah lagi. Kita mau benar-benar fren (berkawan). Kita saya atur, saya bicara sama bapak, harus bicara ril,” ucap Gubernur Edy.

Gubernur Edy tidak mau harga minyak goreng tidak stabil membuat menjadi liar di pasaran dan menjadi penyebab inflasi di Provinsi Sumut ini. “Salah satu penyebab inflasi adalah minyak goreng. Bantu, kalau tidak (bisa) liar. Setiap mau Hari Raya (Kebutuhan pokok) dinaikkan, Natal dan tahun baru naik. Saya mau harus ada standard (harga),” tandas Gubernur Edy. (gus)

PKM Poltekpar Medan di Langkat, Ijeck: Pengembangan Pariwisata Secara Keilmuan

DIABADIKAN: Pihak Poltekpar Medan dan Plt Bupati Langkat Syah Afandin, diabadikan bersama pada acara PKM Poltekpar Medan di Kabupaten Langkat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Membuka acara Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan di Kabupaten Langkat, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah meyakini, upaya pengembangan pariwisata Bukitlawang dan Tangkahan, akan semakin baik.

Hal ini disampaikan Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, saat membuka acara PKM Poltekpar Medan melalui zoom meeting, Senin (28/3) lalu. Acara ini juga digelar secara tatap muka di Poltekpar Medan, Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dan dihadiri Plt Bupati Langkat Syah Afandin, Sekda Langkat Indra Salahudin, Kepala Bappeda Langkat Rina Wahyuni Marpaung, Direktur Poltekpar Medan Anwari Masatip, Direktur Desma Center Wiwik Mahdayani, dan 7 kepala desa di Kabupaten Bahorok dan Tangkahan.

“Kami menyadari, pengembangan pariwisata akan lebih baik lagi secara ilmu pengetahuan, dengan menggandeng Poltekpar Medan. Kami sangat senang dan berterima kasih sekali atas kerja sama ini. Poltekpar Medan akan menjadi sumber edukasi masyarakat,” ungkap Ijeck.

Kehadiran Poltekpar Medan diharap bisa menimbulkan kesadaran masyarakat yang lebih besar lagi, atas potensi pariwisata di desanya, hingga bagaimana cara mengemas wisata agar lebih memikat dan bisa meningkatkan angka kunjungan pariwisata dari turis mancanegara.

“Kegiatan ini lanjutan dari apa yang disampaikan dan diskusikan bersama selama ini. Semoga ini terus berkesinambungan,” harap Ijeck.

Kesuksesan pariwisata Sumut, khususnya di Kabupaten Langkat, lanjut Ijeck, tidak hanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, anak-anak atau lulusan dari Poltekpar Medan juga punya kesempatan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi.

Sementara itu, Direktur Poltekpar Medan, Anwari Masatip menyampaikan, pihaknya selaku unit satuan kerja pelaksana teknis yang berada di daerah, segera melaksanakan perintah amanat dari Wakil Gubernur Sumut, sebagaimana visi Poltekpar Medan, membantu pengembangan SDM pariwisata di Sumut.

“Kami akan mengirim 18 kelompok pengabdian masyarakat yang akan memberikan pelatihan pengembangan SDM di 7 desa, yakni 4 di Bahorok, dan 3 di Tangkahan. Kami juga turut memperkenalkan Direktur Desma Center, Ibu Wiwik Mahdayani, sebagai perwakilan Asia Center for Biodiversity, yang akan melakukan program pendampingan di Batukatak. Ibu Wiwik ini berasal dari Jerman, dan akan memilih satu dari 7 desa yang ada untuk tinggal bersama mereka selama 6 sampai 8 bulan ke depan,” kata Anwari.

Sementara itu, Plt Bupati Langkat Syah Afandin, juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Sumut, atas telah secara serius mengembangkan Bukitlawang dan Tangkahan.

“Bapak Musa Rajekshah sudah memberikan esensi yang luar biasa, maka saya harus menjemput bola. Tak boleh lama-lama, kesempatan ini harus dikejar. Kami Pemkab Langkat mempersiapkan diri untuk menunggu secara akademis apa yang bisa diberikan masukan untuk kami di sini,” pungkasnya. (gus/saz)

Siswa SD Kejang Usai Divaksin, Ombudsman Sumut Duga Ada Kesalahan SOP

Ilustrasi

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), menyoroti kasus dugaan kesalahan standar operasional prosedur (SOP) vaksinasi yang dialami Iqbal Zulkarnaen (10), pelajar SD di Dusun 4, Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang.

Akibat dugaan kesalahan SOP pada vaksinasi tersebut, Iqbal mengalami kejang-kejang dan muntah mengeluarkan buih, usai divaksin.

Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan penjelasan ibu korban, terkait rangkaian mulai proses vaksinasi hingga anaknya kejang-kejang, patut diduga, kondisi tersebut terjadi akibat korban divaksin.

“Kalau jarak antara pelaksanaan vaksinasi sampai anaknya kejang-kejang itu, sekitar 4 jam. Anaknya diketahui kejang-kejang saat tidur siang. Dari jarak itu, menguatkan dugaan, penyebabnya karena divaksin,” ungkap Abyadi, saat dimintai tanggapannya, Selasa (29/3).

Abyadi juga menjelaskan, menurut ibu korban, tim medis yang menyuntikkan vaksin, sebelumnya tidak ada bertanya kepada ibu korban tentang riwayat penyakit anak.

Padahal, sebagaimana diketahui, menanyakan riwayat penyakit setiap orang yang akan divaksin adalah standar operasional prosedur (SOP) yang harus ketat diterapkan untuk menghindari dampak buruk dari vaksin.

“Pemerintah setempat harus bertanggung jawab untuk memberi penjelasan medis secara jujur terkait masalah ini, baik mulai proses vaksinasi, sampai penjelasan dampak medik,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah setempat juga harus bertanggung jawab untuk mengobati anak untuk pemulihannya dan bertanggung jawab soal pembiayaan selama pena-nganan medis. Apalagi, anak itu dari keluarga kurang mampu.

“Jika ditemukan kesalahan SOP, harus ada mekanisme sanksi. Jangan hanya mengejar target jumlah vaksinasi tanpa memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” tegas Abyadi.

Menurut Abyadi, pemerintah daerah harus segera menghentikan kebijakan yang ‘menyandera’ masyarakat mengakses layanan publik, termasuk di bidang pendidikan.

“Kasihan masyarakat, siapa yang mau anaknya seperti ini? Presiden diharapkan segera mencabut Perpres Nomor 99/2020, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Ini juga seiring dengan semakin menurunnya jumlah pasien terkonfirmasi. Perpres ini diduga yang menjadi dasar adanya kebijakan beberapa pemerintah daerah yang ‘menyandera’ masyarakat mengakses layanan publik bila tidak divaksin,” pungkasnya. (ris/saz)

Airlangga: Groundbreaking Investasi Pabrik Kertas Berkelanjutan Terbesar di Sumatera

PELALAWAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut industri pulp and paper (kertas dan bahan kertas) menjadi salah satu sektor yang terus mengalami peningkatan utilitas di Indonesia. Tercatat, pada Februari 2022, utilitas pulp and paper berada di angka 87,3 persen. Besaran ini menjadi tertinggi kedua setelah industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki.

Menko Airlangga menilai wajar jika industri kertas dan bahan kertas juga menjadi salah satu industri andalan ekspor Indonesia.

“Kinerja perdagangannya selama enam tahun terakhir selalu positif, dengan surplus terbesar di tahun 2020 senilai 4,1 miliar dolar AS,” tutur Airlangga Hartarto saat sambutan groundbreaking realisasi investasi produk kemasan berkelanjutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam keterangan, Selasa (29/3/2022).

Airlangga menambahkan, surplus tersebut sejalan dengan kinerja ekspor industri kertas dan barang dari kertas yang mengalami peningkatan. Total ekspor tahun 2021 mencapai 11,8 juta ton, yang menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-8 sebagai negara pengekspor pulp dan paper dunia.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, setidaknya ada 103 perusahaan pada sektor industri kertas di Indonesia. Ratusan perusahaan tersebut memiliki kapasitas produksi kertas sebanyak 18,26 juta ton/tahun. Industri ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,36 juta orang dan menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar 7,5 miliar dolar AS pada 2021.

Sebagai informasi, PT RAPP merupakan bagian dari APRIL Group. APRIL Group sendiri telah memperluas portofolio produknya di sektor hilir dengan menginvestasikan Rp 33,4 trilliun untuk mendirikan fasilitas produksi kertas kemasan lipat (paperboard) berkelanjutan.

Investasi tersebut akan berpengaruh pada peningkatan produksi kraft pulp sebesar 1,06 juta ton, 600 ribu ton Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulp (BCTMP), dan pabrik kertas kemasan lipat (paperboard) berkapasitas 1,2 juta ton/tahun yang bersifat mudah terurai (biodegradable) dan mudah didaur ulang (recyclable).

Menko Airlangga berhadap investasi yang dilakukan PT RAPP ini dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di daerah, khususnya di Provinsi Riau. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat daerah setempat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan fasilitas baru yang berlokasi di Pangkalan Kerinci tersebut merupakan salah satu investasi manufaktur terbesar di Pulau Sumatera dalam kurun 10 tahun terakhir. Pembangunannya direncanakan akan selesai pada triwulan ketiga tahun 2023.

Menurut Airlangga, pemerintah juga terus mendorong implementasi standar pengelolaan yang berkelanjutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi pulp dan kertas.

Menko Airlangga juga berharap industri pulp dan kertas turut berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara menerapkan standar-standar industri hijau, dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan keamanan pada konsumen.

Selain berinvestasi pada industri pulp dan kertas berkelanjutan, APRIL Group juga tengah membangun pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) berkapasitas 20 MW. Pembangunan panel surya ini untuk menunjang kegiatan produksi dan operasional perusahaan serta menurunkan kadar emisi karbon produk hingga tahun 2030 nanti.

Hal ini turut mendukung realisasi roadmap pemerintah dalam mencapai net zero emmision. Selain itu, guna mencapai target iklim positif disediakan pula dua bus listrik untuk mobilitas karyawan sebagai langkah awal mendukung terciptanya transportasi rendah karbon di wilayah operasional perusahaan.(adv/*)

PT INALUM Tuan Rumah Bakti BUMN Untuk Indonesia Dengan Menanam Pohon di Kawasan Danau Toba

PAROPO, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melakukan program penanaman pohon di kawasan Paropo sekaligus melakukan pembagian bibit pohon kepada masyarakat Tongging di Sumatera Utara yang berlangsung dari tanggal 26-29 Maret 2022.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Bakti BUMN untuk Indonesia yang berlangsung di Sumatera Utara.

Dalam kegiatan ini, PT Inalum (Persero)  sebagai tuan rumah acara menunjukan komitmen dengan mengajak para sukarelawan untuk menjaga Kawasan Danau Toba yang menjadi jantung dari Sumatera Utara sekaligus menjaga sumber energi dari operasional perusahaan.

Executive Director Yayasan BUMN Syafuan menyebut program Bakti BUMN Untuk Indonesia ini merupakan pilot project dari Yayasan BUMN dan Kementerian BUMN yang bertujuan untuk mesinerginergikan program TJSL perusahaan BUMN, semangat Volunterisme, dan semangat kebersamaan. Syafuan berharap bahwa selanjutnya program ini bisa terus berjalan dibanyak titik di Indonesia.

“Sesuai dengan nature Yayasan, Yayasan BUMN dalam melakukan aktivitasnya selalu melibatkan relawan. Melalui program ini kami mendapatkan insight bahwa banyak karyawan-karyawan BUMN yang memiliki kepekaan sosial tinggi dan tertarik untuk menjadi relawan.  Kami dari Yayasan BUMN sangat mendukung inisiatif dari Kementerian BUMN dalam memberikan wadah bagi Karyawan BUMN tersebut. Kedepannya, kami berharap program ini dapat terus berjalan sehingga kegiatan yang diberikan bersama masyarakat dapat berdampak semakin lebih meluas dan berkelanjutan” ujar Syafuan.

Hal senada juga disampaikan oleh Senior Vice President TJSL/CSR PT Inalum (Peraero)  Ismail Midi menyebutkan bahwa program ini merupakan program yang sangat positif karena setiap BUMN di Indonesia bisa berkolaborasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Program Bakti BUMN Untuk Indonesia ini merupakan program yang positif. Karena program ini mendorong kolaborasi setiap perusahaan BUMN di Indonesia untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekaligus, memberikan informasi bahwa BUMN di Indonesia tidak saja hadir sebagai sebuah entitas perusahaan yang mengejar profit saja, tetapi juga sebagai entitas perusahaan yang mengejar kebermanfaatan untuk masyarakat dan lingkungan. Saya berharap bahwa program ini bisa terus ada, di lokasi yang berbeda, dengan peserta yang lebih banyak juga” ujar Ismail Midi.

Dalam program Bakti BUMN Untuk Indonesa yang dilaksanakan di Danau Toba, PT Inalum (Persero) diamanahkan untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan tersebut.

Agenda utama kegiatan melakukan penanaman pohon di Daerah Tangkapan Air Danau Toba di Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Vice President Power Plant Enviromental & Sustainability (PES) Pt Inalum (Peraero) , Sunarno A. Rakino menyebut bahwa penanaman ini merupakan berkah untuk lingkungan Danau Toba. Sunarno berharap program serupa bisa terus dilakukan oleh Kementrian BUMN dan Yayasan BUMN di Kawasan Danau Toba yang menjadi kebanggaan dari Sumatera Utara dan Indonesia.

“Kami senang dengan sinergi ini bisa memberikan kami kesempatan yang lebih besar dalam menjaga Kawasan Danau Toba. Karena bagaimanapun juga, Danau Toba merupakan Kawasan Super Prioritas di Indonesia sekaligus jantung untuk masyarakat Sumatera Utara dalam hal ketersediaan air. Kami berterima kasih atas kerelaan para peserta yang sudah jauh-jauh datang ke Danau Toba untuk ikut menjaga kawasan yang kita banggakan ini” ujar Sunarno.

Pohon yang ditanam berupa Macadamia Nut (300 bibit), Pinus (100 bibit), Alpukat (100 bibit). Lokasi penanaman juga dilakukan di Kawasan PLTA Pt Inalum (Persero) di Paritohan. Penanaman dilakukan secara serentak oleh 10 sukarelawan yang berasal dari 10 perusahaan BUMN di Indonesia.

Sepuluh peserta Bakti BUMN Untuk Indonesia di Kawasan Danau Toba antara lain:

1. Andre Septia Pratama (PT Petrokimia Gresik

2. Adella Acqha Vico Addina (PT Dahana Persero)

3. Muhammad Alwan Fadhal dari Pt Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

4. Jansen Martua Butar-Butar, dari Pt Angkasa Pura II (Persero)

5. Alfian Adi Nurrahman, dari Pt Semen Indonesia (Persero Tbk)

6. Angela Pristicia Sipayung, dari Pt Inalum (Persero)

7. Gilang Rusyadi, dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk)

8. Frida Prameswarini, dari Pt Bank Mandiri (Persero Tbk)

9. Muhammad Hasan Effendy, dari Pt Telkom Indonesia (Persero Tbk)

10. Denny Samba, dari Pt Pelindo (Persero)

Selain melakukan penanaman pohon, para sukarelawan juga melakukan penyuluhan terkait penanaman pohon kepada masyarakat di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekaligus menyerahkan bantuan bola sepak bertanda tangan Menteri BUMN Erick Thohir kepada anak-anak di lokasi penanaman.

Selanjutnya, para sukarelawan juga diajak untuk mengunjungi langsung PLTA Pt Inalum yang berada di Paritohan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut sukarelawan diajak untuk melihat langsung bagaimana proses kerja dari PLTA dan Bendungan yang dimiliki oleh Pt Inalum (Persero). Peserta mengunjungi Bendungan Tangga, Bendungan Sigura-gura, dan Underground Tunner Power Plant.

Senior VP Power Plant Administration and Support Pt Inalum (Persero) Ari Bowo menyebut bahwa Pt Inalum menyadari pentingnya terhadap pelestarian Kawasan Danau Toba. Untuk itu, Pt Inalum (Persero) berkomitmen melakukan program konservasi, salah satunya melalui program penanaman pohon demi menjaga kelestarian dari Kawasan Danau Toba.

“Inalum merasa bangga bisa menjadi tuan rumah dalam acara yang digagas KemBUMN melalui program Bakti BUMN Untuk Indonesia, melalui program penanaman pohon. Acara ini dikolaborasikan dengan program pilot perdana, Employee Volunteering Program ( EVP ) yang diikuti oleh wakil karyawan dari 10 BUMN di seluruh Indonesia. Kami berharap setelah kegiatan ini, para sukarelawan EVP akan tetap semangat menjadi agen perubahan menghadapi isu climate change, motor penggerak untuk program menanam pohon di mana pun berada, demi terwujudnya pelestarian alam di sekitar kita. Ada kalimat motivasi, jika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita ” ujar Ari Bowo.

Program Bakti BUMN Untuk Indonesia merupakan program pertama dari Yayasan BUMN yang mengkolaborasikan setiap BUMN di Indonesia demi meningkatkan jiwa kepedulian pegawai BUMN terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pada kegiatan ini, Pegawai BUMN bisa turut aktif menjadi relawan dalam pelaksanaan program TJSL di masing-masing BUMN maupun lintas BUMN.

Program ini dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi berbeda, yaitu, Mandalika Nusa Te ggara Barat (NTB) dalam bentuk Program Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah , Sumba Barat Nusa Ten ggara Timur (NTT) dalam bentuk Program Pelatihan UMK, dan Kawasan Danau Toba Sumatera Utara dalam bentuk Program Tanam Pohon.

Sejak tahun 2015 samoai dengab tahun 2021, Pt Inalum (Persero) telah melakukan kegiatan konservasi dengan menanam sebanyak 732.265 pohon pada area seluas 1.409,63 Ha di 7 Kabupaten sekitar Danau Toba.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan beberapa pihak antara lain KLHK, Dinas Kehutanan, Pemkab, KPH, DLH,LSM, Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, TNI, Polri dan Inhutani serta PJT1.

Pada tahun 2022, PT Inalum (Persero) merencanakan penanaman pohon sebanyak 308.148 pohon yang terdiri atas program Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba oleh INALUM sendiri 130.000 pohon dengan luas sekitar 260 Ha dan program Jasa Pengelola Sumber Daya Alam bersama PJT1 sebanyak 178.148 pohon dengan luas sekitar 445,37 Ha.

Komitmen ini merupakan dukungan penuh Pt Inalum (Persero)  terhadap program pemerintah Indonesia yang menjadikan wilayah Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi  Wisata Super Prioritas.(rel/tri)

PPKM Medan Turun ke Level 2

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang Bulan Suci Ramadan, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Medan turun dari Level 3 ke Level 2. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 19 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19.

“Alhamdulillah, mulai hari ini (kemarin), status PPKM Kota Medan sudah turun dari Level 3 ke Level 2,” kata Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan, Muhammad Husni kepada Sumut Pos, Selasa (29/3).

Husni yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan itu mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi kemungkinan penyebab turunnya status PPKM Kota Medan. Di antaranya, kembali menurunnya angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Angka Covid-19 di Medan kembali melandai. Kalau beberapa bulan yang lalu sempat naik, saat ini sudah melandai lagi. Kemungkinan besar itu yang menjadi indikator menurunnya status PPKM Kota Medan ke Level 2,” ujarnya.

Tam cuma itu, kata Husni, saat ini jumlah lingkungan yang diisolasi di Kota Medan juga terus berkurang. Hanya saja, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan itu tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah lingkungan yang diisolasi saat ini. “Datanya belum saya lihat lagi. Tapi yang pasti, saat ini jumlah lingkungan yang diisolasi di Kota Medan memang berkurang cukup signifikan. Vaksinasi juga terus berjalan, khususnya untuk booster dan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun,” katanya.

Namun begitu, Husni tetap mengimbau kepada seluruh warga Kota Medan untuk tetap waspada dan tidak abai dengan protokol kesehatan, khususnya dalam menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. “Sebab prokes itu lah kuncinya, begitu juga dengan vaksinasi. Kalau keduanya ini dijaga betul, kita yakin ini akan terus melandai,” tuturnya.

Terpisah, KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, pihaknya masih menunggu Ingubsu dan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan sebagai tindaklanjut dari Inmendagri No.19/2022. “SE inilah yang akan menjadi acuan kita dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kita masih menunggu,” kata Rakhmat kepada Sumut Pos, Selasa (29/3).

Pun begitu, Rakhmat tetap memastikan, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dan penindakan kepada setiap pihak yang melanggar aturan PPKM Level 2 tersebut. Apalagi di dalam PPKM Level 2, masih diatur batasan jumlah kapasitas pengunjung maksimal, baik di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, maupun tempat-tempat makan seperti restoran, cafe dan lain-lain.

“Jam operasional dibatasi sampai Pukul 21.00 WIB, maksimal pengunjung itu 75 persen. Jadi ini juga harus tetap jadi perhatian kita, khususnya juga di Dinas Pariwisata. Bukan berarti saat ini di Level 2 lantas semuanya sudah bebas, tidak begitu, tetap harus dijaga agar kita bisa turun  lagi ke Level 1,” pungkasnya. (map)

1...2,6432,6442,645...15,758Page 2,644 of 15,758

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor