Home Blog Page 2646

Dispora Gelar Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

BERSAMA: Kepala Dispora Kota Medan Pulungan Harahap, dan jajaran diabadikan bersama pada gelaran Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor Kota Medan 2022 di Hotel Putra Mulia, Kamis (12/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, menggelar Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor Kota Medan 2022 di Hotel Putra Mulia pada 12-13 Mei lalu. Hasilnya, Albert dan M Yus Adipati terpilih menjadi wakil Kota Medan ke tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Albert yang berasal dari Kecamatan Medan Timur, sebagai wakil bidang pendidikan. Sedangkan M Yus Adipati yang berasal dari Kecamatan Medan Labuhan, merupakan wakil dari bidang agama, sosial, dan budaya.

Kepala Dispora Kota Medan, Pulungan Harahap saat pembukaan, memberi apresiasi dan mendukung kegiatan ini. Sebab, kegiatan tersebut sarat akan nilai-nilai positif, terutama pembinaan generasi muda sebagai upaya mempersiapkan pemimpin di masa depan.

“Saat ini, Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar. Untuk itu, kita harus memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi. Kemudian meningkatkan daya saing pemuda untuk menghadapi bonus demografi 2020-2035,” ungkap Pulungan.

Selain itu, lanjut Pulungan, perlu dilakukan optimalisasi peran organisasi kepemudaan dan kepeloporan pemuda.

“Untuk menghadapi semua itu, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda di segala aspek,” katanya.

Dia juga menjelaskan, kepeloporan pemuda sangat diperlukan untuk melakukan terobosan sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Pemuda diharapkan sebagai garda terdepan untuk memberikan kontribusi efektif, kreatif, dan inovatif.

“Semoga kegiatan ini membuka cakrawala berpikir pemuda untuk lebih baik,” harap Pulungan.

Ketua Panitia, Irwan Karimuddin Pane melaporkan, kegiatan ini diikuti 35 orang dari 5 bidang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Putra Mulia pada 12-13 Mei 2022.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menggelorakan semangat kepeloporan di kalangan pemuda. Menemukan pemuda yang memiliki potensi kepeloporan. Mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar. Terakhir memberikan penghargaan kepada pemuda yang dinilai memenuhi persyaratan,” pungkasnya. (dek/saz)

Hari Ini, Rakerwil I PW Al Washliyah Digelar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Wilayah (PW) Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I pada 27-29 Mei 2022. Rakerwil ini mengusung tema ‘Optimalisasi Program Kerja Panca Amal Al Washliyah’.

Di hari pertama, 27 Mei, rapat akan berlangsung di MTs Al Washliyah 22 Galang, Kabupaten Deliserdang, dan dibuka oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara. Di hari Kedua, 28 Mei, rapat berlangsung di Fave Hotel Jalan S Parman Medan. Selanjutnya hari ketiga, 29 Mei, penutupan rakerwil direncanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, yang bakal dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahyamadi.

Sekretaris PW Al Washliyah Sumut, Alim Nur Nasution menjelaskan, selama pengurusan PW Al Washliyah Sumut dipimpin Dedi Iskandar Batubara, baru kali ini digelar rakerwil. Hal ini karena terkendala pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Sumut.

“Ini merupakan rapat kerja kami pertama selama 2 tahun periodesasi. Karena 2 bulan setelah terpilih, kita mendapatkan ujian. Terpilih di Februari, tepatnya April, Mei, sampai Juni sudah dimulai Covid-19 se-Indonesia. Akhirnya memang, 2022 ini suasana kita mudah-mudahan sudah normal kembali,” ungkap Alim, pada jumpa pers di Kantor PW Al Washliyah Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (24/5).

Jumpa pers tersebut juga dihadiri Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut Junaedi Husda, Sekretaris Gusliadi Ritonga, dan Ketua Steering Commite Anshoruddin.

Lebih lanjut Alim berharap, rakerwil kali ini untuk membangun sikap kerja organisasi yang sesungguhnya, agar Al Washliyah tak keluar dari panca amalnya. Dia juga mengatakan, fokus rakerwil ini bertitik berat kepada persoalan pendidikan dan juga persoalan dakwah di tengah-tengah masyarakat.

“Ini menjadi sebuah prioritas, agar ini (panca amal) menjadi prioritas dalam rapat kerja pertama kami ini. Selanjutnya, rapat kerja ini membahas tentang saatnya Al Washliyah juga ikut menyelesaikan persoalan-persoalan keummatan, terutama pengembangan dan pemberdayaan ekonomi keummatan. Ini juga jadi bahasan dari seluruh pengurus wilayah yang akan menjadi agenda kami nanti dalam rakerwil,” jelas Alim.

Alim mengatakan, PW Al Washliyah Sumut di bawah kepemimpinan Dedi Iskandar Batubara, telah melaksanakan sensus anggota dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten kota.

“Kenapa kita yang sudah 91 tahun ini data keanggotaan Al Jam’iyatul Washliyah belum terdata dengan baik? Makanya, lebih kurang 4 bulan lalu, Al Washliyah meluncurkan program sensus Warga Al Washliyah. Yang nantinya kami berharap dengan sensus itu, lahir kepemimpinan pengurus Al Washliyah di tingkat desa dan kelurahan se-Sumut,” jelasnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, Junaedi Husda mengatakan, untuk persiapan kegiatan ini sudah mencapai 75 persen.

“Hasil rapat ini nantinya merupakan keputusan secara hukum dan secara teknis menuju Rakernas pada Juni 2022 mendatang. Dengan dinamika yang tinggi, dapat memberikan masukan kepada Pengurus Besar Al Washliyah,” pungkasnya. (gus/saz)

Pemprovsu Raih Opini WTP 8 Kali Berturut, Edy: Kesejahteraan Masyarakat Sasaran Utama

HADIR: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri serta mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sumut pada Masa Persidangan 3 2021-2022 dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, atas Laporan Ke uangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Ini merupakan Opini WTP kedelapan kali berturut yang diperoleh Pemprov Sumut. Meski begitu, menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Opini WTP bukanlah sasaran utama. Tapi implementasi anggaran yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun Opini WTP atas LKPD TA 2021 ini diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Sumut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jumat (27/5).

“Opini WTP itu OK. Tapi itu bukan sasaran utamanya. Implementasi dari Opini WTP itulah yang utama dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ungkap Edy usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

Ada 1.730 rekomendasi BPK dari LKPD TA 2021 Sumut, dan sebanyak 1.366 telah ditindaklanjuti Pemprov Sumut. Edy pun berharap, sisanya 335 rekomendasi bisa ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.

“Akan kami tindak lanjuti. Saya harap, hasil pemeriksaan BPK bisa meningkatkan kinerja Pemprov Sumut untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah yang bersih, dicintai, adil, serta terpercaya,” tuturnya.

Upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendapat apresiasi dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan. Berdasarkan Data BPS, pada September 2021 angka kemiskinan di Sumut menurun 0,52 poin, dari 9,01 persen pada Maret menjadi 8,49 persen pada September.

“Kami apresiasi upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tapi tentu masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi,” jelasnya.

Dia juga mengimbau, agar Pemprov Sumut lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten kota. Sedangkan untuk DPRD Sumut, agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

“Dengan begitu akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Eydu.

Hadir pada acara penyerahan LHP ini, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kepala BI Perwakilan Sumut Doddy Zulverdi, dan Pj Sekdaprov Sumut. Hadir juga unsur Forkopimda Sumut, OPD Pemprov Sumut, dan para anggota DPRD Sumut. (gus/saz)

Sumut Tuan Rumah Harganas ke-29, Target Turunkan Angka Stunting di 2024

PIMPIN: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, saat memimpin Rapat Persiapan Harganas ke-29 di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (27/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 2022. Hal tersebut diharapkan menjadi motivasi seluruh kepala daerah kabupaten kota, agar lebih semangat dalam upaya menurunkan angka stunting di daerahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah pada Rapat Persiapan Harganas ke-29 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (27/5).

“Semoga Peringatan Harganas nantinya tak sekadar seremonial. Tapi membangkitkan semangat kita semua, pemerintahan khususnya kepala daerah kabupaten kota di Sumut, dalam menekan angka stunting untuk menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik, sehat, dan mampu bersaing di masa mendatang,” ungkap Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah.

Hadir dalam rapat ini, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara R Jadi Nugroho, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal, Pj Sekda- prov Sumut Afifi Lubis, dan jajaran OPD Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut.

Pada kesempatan itu, Ijeck juga mengaku, tahun ini kali kedua Sumut menjadi tuan rumah Harganas, sebelumnya n pada Harganas ke-4 1997, yang dilaksanakan di Kota Binjai, dan dibuka langsung oleh Presiden Soeharto. Menurutnya, tahun ini mudah-mudahan akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pemprov Sumut, sambung Ijeck, berharap dengan kehadiran Presiden RI pada event berskala nasional ini, dapat menguatkan semangat seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat di Sumut dalam bersinergi meningkatkan kualitas keluarga sebagai institusi terkecil sumber kekuatan pembangunan bangsa dan negara. Terutama dalam rangka percepatan penurunan angka stunting Sumut, yang dicatat Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 dari 24,8 persen dapat menjadi 14 persen di 2024 mendatang.

“Kami sangat berharap kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo. Pada rapat perdana ini juga, kami berharap kepada seluruh yang hadir untuk memberikan masukan dan saran. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan Sumut siap menjadi tuan rumah,” tutur Ijeck.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti menyampaikan, Harganas ke-29 mengangkat tema ‘Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting’, dan Sumut menjadi tuan rumah, karena satu barometer nasional dalam program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana), serta menjadi satu dari 12 daerah prioritas dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.

“Kondisi saat ini memang masih pandemi, sehingga acara ini akan dibuat semi-hybrid. Acara ini dibuat dengan mengedepankan momentum peningkatan program, artinya harus bisa memberikan dampak dalam menurunkan angka stunting. Yang mana kita diberi amanah besar untuk menurunkan angka secara nasional menjadi 14 persen pada 2024 nanti,” jelasnya.

Sementara itu, untuk upacara Harganas dijadwalkan akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Lapangan Merdeka Medan. Selain itu, kegiatan juga akan diisi dengan berbagai rangkaian, berpusat di Kota Medan dan Belawan.

“Ada 3 kegiatan strategis di Harganas tahun ini. Di antaranya pengabdian masyarakat dan pelayanan, serta kordinasi dan penguatan tim percepatan tim penurunan stunting. Untuk pengabdian masyarakat akan dilakukan intervensi langsung di lingkungan masyarakat, dan bedah rumah sebanyak 50 rumah, 20 di Medan dan 30 di Belawan. Nanti akan dilihat lagi apakah bisa dibuat di kabupaten sekitarnya,” ujar Nopian.

Sementara itu, untuk penguatan tim percepatan penurunan angka stunting, pihaknya akan menghadirkan berbagai pembicara dengan peserta seluruh wakil kepala daerah dan TP PKK Kabupaten Kota.

“Untuk pelayanan juga akan ada 1.800 akseptor sebagai satu rangkaian Gerakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor,” pungkasnya. (gus/saz)

Dinkes & Ketapang Dituding Tak Serius Tangani Stunting, DPRD: Jangan Sia-siakan Anggaran

RDP: Komisi 2 DPRD Medan saat menggelar RDP bersama Dinas Kesehatan Kota Medan di Ruang Komisi 2 DPRD Medan, Jumat (27/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi 2 DPRD Medan mempertanyakan keseriusan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dalam menangani masalah stunting di Kota Medan. Pasalnya, meskipun anggaran yang digelontorkan cukup besar, namun angka stunting di Kota Medan terus meningkat.

Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari mengatakan, hal itu dapat terlihat dari fasilitas kesehatan yang disiapkan Dinkes Kota Medan. Satu di antaranya, seperti masih digunakannya timbangan ikan untuk menimbang berat bayi.

“Begitu seriusnya pemerintah pusat tangani stunting, tapi Dinkes Medan masih terkesan santai. Medan merupakan kota ketiga terbesar, namun alat ukur berat bayi masih menggunakan timbangan manual. Malu saya, Wali Kota kita keren, tapi pelayanan seperti itu. Padahal sangat penting guna mengetahui peningkatan berat bayi penderita stunting,” ungkap Sudari.

Hal itu disampaikan Sudari saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Medan bersama Dinkes Kota Medan di Ruang Komisi 2 DPRD Medan, Jumat (27/5). Rapat tersebut dipimpin Sudari, didampingi Sekretaris Komisi Wong Cun Sen, dan para anggota Modesta Marpaung, Netty Siregar, dan T Erdiansyah Rendy. Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Dinkes Kota Medan Taufiq Ririansyah didampingi Sekretaris Edi Subroto, dan staf lainnya.

Lebih lanjut Sudari menjelaskan, seharusnya Kepala Dinkes Kota Medan bersama sejumlah kepala bidang dan kepala Puskesmas, harus gencar dan berinovasi untuk percepatan penurunan angka stunting di Kota Medan.

“Tentu ini dapat dibuktikan dari penanganan berbagai hal yang lebih serius dan maksimal,” katanya.

Untuk itu, sambungnya, kepada seluruh pejabat di Dinkes Kota Medan, Komisi 2 DPRD Medan meminta agar serius dan lebih bekerja keras dalam memberdayakan seluruh lembaga maupun elemen masyarakat, guna percepatan penurunan angka stunting. Begitu juga soal penggunaan anggaran, Dinkes Kota Medan wajib menggunakan anggaran untuk bantuan stunting, supaya dijalankan dengan baik.

Menanggapi kritikan Komisi 2 DPRD Medan, Kepala Dinkes Kota Medan, Taufiq Ririansyah mengaku kesulitan, soal anggaran untuk pengadaan alat timbang bayi. Namun ke depan, pihaknya akan memprioritaskan hal itu.

“Kami mohon dukungan dan bantuan dari para anggota dewan untuk penanganan stunting,” tuturnya.

Setelah itu, Komisi 2 DPRD Medan juga menggelar RDP bersama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan, Wong Chun Sen menuturkan, banyak data stunting yang tidak sinkron antara Dinkes Kota Medan dan Dinas Ketapang Kota Medan.

“Dinkes bilang kasus stunting di Medan mencapai 550 kasus, di Ketapang bilang 190 kasus. Dari sini sudah ketahuan tidak sinkron datanya. Bagaimana mungkin bisa mengatasi stunting?” tegasnya.

Untuk itu, dia juga meminta Dinas Ketapang Kota Medan untuk tidak menyia-nyiakan anggaran yang ada di instansi tersebut, dalam mengatasi masalah stunting di Kota Medan.

“Saya berharap anggaran yang diberikan tepat sasaran dan menghasilkan output yang jelas,” pungkas Wong. (map/saz)

Terkait Insiden di Tanjungmorawa, PGN Menjamin Layanan Gas Bumi Medan Terjaga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) segera melakukan penanganan untuk memastikan layanan gas bumi ke seluruh sektor pelanggan baik industri, komersial dan rumah tangga tidak terganggu sehubungan insiden yang terjadi pada Jumat, (27/05), pukul 11.05 WIB. Insiden terjadi di lokasi bak valve No.140, Jembatan Sei Belumai, Tanjung Morawa, Medan.

Area Head PGN Medan Saeful Hadi menjelaskan bahwa insiden terjadi saat pekerjaan penggantian valve oleh pekerja di dalam bak valve (keran pengontrol aliran gas) yang dilewati jalur pipa gas tekanan menengah yang mengalami gangguan.

Berdasarkan laporan dari lapangan, insiden terjadi pada saat pekerja PGN sesuai prosedur melaksanakan perawatan kehandalan jaringan distribusi.

Pelaksana pekerjaan dilakukan oleh team operation and maintenance PGN Area Medan. Dari pemantauan awal, kondisi gangguan di dalam gorong-gorong mengakibatkan kadar oksigen semakin menipis. Mengingat urgensi perbaikan, yang bersangkutan berupaya memastikan kondisi, namun sayangnya yang bersangkutan kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Mengetahui insiden tersebut, tim PGN yang lain segera melakukan evakuasi dibantu Petugas Pemadam Kebakaran.

“Dalam kondisi lokasi yang berbahaya dan kadar oksigen yang semakin tipis, yang bersangkutan kehilangan kesadaran,” ujar Saeful.

“Kami memohon maaf atas insiden ini dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” lanjut Saeful.

Bagi PGN, insiden ini terjadi di lingkungan Subholding Gas setelah melalui 382.829.365 jam kerja aman dan tentu menjadi evaluasi dalam melaksanakan tindakan preventif maupun pengelolaan risiko terkait keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. (rel/ram)

Sekretariat DPRD Medan Gelar Silaturahmi dengan Wartawan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mempererat tali silaturrahmi dan memperkuat kerjasama konstruktif dengan media massa sebagai mitra menyebarkan informasi, Sekretariat DPRD Medan melaksanakan silaturahmi dalam rangka halal bi halal dengan wartawan Unit Sekretariat DPRD Medan, Jumat siang (27/5) siang di ruang serbaguna DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan.

Diawali do’a oleh Heri, sambutan Sekwan DPRD Medan Ali Sipahutar, Satriadi dan Said selaku Koordinator wartawan yang bertugas di DPRD Medan dan dihadiri para Kepala Bagian (Kabag), halal bi halal itu berlangsung penuh kekeluargaan yang diiringi dengan dialog. Dalam kesempatan itu, sejumlah wartawan menyampaikan tanggapannya, termasuk menyampaikan saran dan pertanyaan.

Dikatakan Ali Sipahutar, silaturrahmi sangat efektif dalam komunikasi untuk menjalankan suatu program dan kegiatan. “Sesungguhnya sejak saya berugas di DPRD Medan, saya sudah merencanakan pertemuan dengan wartawan ini, namun karena kondisi pandemi Covid-19 terpaksa diundur, dan baru saat ini bisa kita laksanaan,” ucapnya.

Ali pun berjanji, kedepannya pihaknya akan bersikap terbuka dengan wartawan dalam menjalankan sinergitas antara Sekretariat DPRD Medan dengan wartawan yang bertugas di DPRD Medan. “Kami di Sekretariat DPRD Medan tidak anti kritik dan siap menerima saran menuju perbaikan. Kolaborasi akan kita bangun dengan sinergitas antara Sekretariat dan wartawan,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator Wartawan Satriadi menyampaikan terimakasih kepada Sekretariat DPRD Kota Medan karena telah melaksanakn silaturrahmi dengan wartawan. Ia berharap kepada Sekwan agar Sekretariat DPRD Medan dapat terus menjalin hubungan baik dengan para wartawan kedepannya.

Dalam kesempatan itu juga, salah satu wartawan DPRD Medan, Roni Neliaty meminta DPRD Medan untuk aktif mengikutkan wartawan dalam setiap kegiatan anggota DPRD Medan.

Sementara itu, Sekretaris koordinator wartawan DPRD Medan, Lambok Manurung, mengharapkan agar wartawan juga dilibatkan terkait anggaran kerjasama Sekretariat dengan media.

Selain itu, wartawan lainnya, Horas Pasaribu meminta sekretariat DPRD Medan untuk mengadakan kembali kegiatan studi banding yang sebelummya sudah pernah dilaksanakan di DPRD Medan.

Atas masukan dari para wartawan, Ali Sipahutar mengaku akan menampung dan mempelajari masukan serta saran dari para wartawan yang bertugas di DPRD Medan. “Kita akan pelajari semua masukan dari teman-teman wartawan. Kita berharap bosa diakomodir, namun tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (rel)

Mendag Lutfi: Harus Ada Kesetaraan Kesempatan Dalam Perdagangan Bebas Dunia

Caption: Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi menjadi pembicara pada diskusi panel yang disponsori Channel News Asia (CNA) dari Singapura bertema Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss, Kamis (26 Mei 2022).

DAVOS, SUMUTPOS.CO  – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengingatkan harus ada kebersamaan dan kesetaraan kesempatan dalam perdagangan bebas dunia. Ini disampaikan Mendag Lutfi saat menjadi pembicara dalam salah satu panel diskusi yang disponsori Channel News Asia (CNA) dari Singapura bertema “The Biggest Trade Deal in the World”. Mendag berharap semua partisipan bahwa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bisa memberi solusi nyata bagi perekonomian dunia yang dilanda inflasi tinggi saat ini.

Kondisi tersebut diakibatkan khususnya oleh hambatan perdagangan dunia yang disebabkan proteksionisme dan perang dagang, serta tidak berfungsinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana mestinya.

“Ketika negara-negara yang sudah maju menerapkan standar ganda, WTO justru tidak berkutik,”tegas Mendag Lutfi.

Cukup mengejutkan panelis lainnya, Mendag Lutfi justru mengatakan,“Tingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar seperti Indonesia, India, Brasil dan Tiongkok untuk menikmati keuntungan lebih. Ini ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia. Jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara misalnya Tiongkok karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda.

”Hal yang dimaksud standar ganda oleh Mendag Lutfi adalah negara-negara yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu,misalnya Tiongkok.

Padahal, dahulu ketika posisi dagang mereka diuntungkan sehingga petani di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang makmur, semua negara berkembang dipaksa membuka pasar mereka.

“Harus ada kebersamaan dan kesetaraan kesempatan dalam perdagangan bebas dunia,” kata Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi sempat berdebat cukup tegang dengan panelis lainnya yaitu CEO Suntory Holdings, salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia asal Jepang, Tak Miinami. Sang CEO menyatakan pesimis dengan situasi perdagangan dunia saat ini, khususnya karena Tiongkok yang saat ini menutup pasarnya karena kebijakan Zero-Covid yang diterapkan Presiden China Xi Jin Ping. Sehingga Tiongkok, menurutnya, perlu dibatasi perannya dalam perdagangan dunia.

Mendag Lutfi menyayangkan pandangan tesebut apalagi mengingat Jepang sudah merasakan menjadi negara maju.

Menurut Mendag Lutfi, dunia harus mengakui fakta bahwa ketika Tiongkok mulai mendominasi perdagangan dunia, dampak positifnya dapat dirasakan seluruh masyarakat dunia dengan harga barang-barang yang semakin terjangkau.

“Kami di Indonesia sangat merasakan betul manfaatnya. Apalagi Tiongkok juga menjadi sumber utama transfer teknologi bagi negara-negara berkembang saat ini,”tegas Mendag Lutfi menjelaskan.

Padahal, lanjut Mendag Lutfi, Tiongkok baru bergabung dengan WTO di tahun 2001. Tapi manfaatnya jauh lebih terasa dibandingkan empat puluh tahun lebih sejak perdagangan dunia didominasi oleh kapitalisme Barat.

“Biarkan harga pangan tinggi saat ini menjadi sinyalagar petani dan peternak di negara-negaraberkembang termasuk Indonesia meningkatkan produksi,sehingga nantinya harga akan turun dengan sendirinya karena pasokan melimpah,” tegas Mendag Lutfi.

Panel Diskusi World Economic Forum oleh CNA, 26 Mei 2022 (sumber: World Economic Forum)RCEP Peluang dan KatalisMendag Lutfi mengatakan,“RCEP berpotensi memperbaiki tata niaga perdagangan dunia. Dari yang sebelumnya berbasis akumulasi dan konsentrasi kemakmuran, menuju tata niaga baru yang meratakan kemakmuran dan menciptakan kesejahteraanbersama.

”Bila dievaluasi secara jujur, menurut Mendag Lutfi, kondisi tersebut adalah akibat dari kompetisi atau persaingan bebas yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro.

“Oleh karena itulah tata niaga dunia yang baru harus berbasis kolaborasi yang bermanfaat tanpa adanya diskriminasi atau bersifat inklusif. Bila seluruh dunia sibuk berkolaborasi maka tidak ada ruang untuk kompetisi yang sering kaliberujung kepada konflik antarnegara,”tegas Mendag Lutfi.

RCEP sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia diikuti oleh kesepuluhnegara ASEAN ditambah Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. RCEP adalah kerjasama perekonomian pertama di dunia yang memiliki Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sama-sama menjadi anggota.

“Perdagangan bebas tidak harus berdasarkan persaingan bebas. Melainkan bisa juga dicapai melalui kolaborasi yang nondiskriminatif atau inklusif. Sudah ada bukti keberhasilannya yaitu ASEAN,”tegas Mendag Lutfi.

Model komunitas ekonomi bersama yang inklusif dan kolaboratif sudah dibuktikan keberhasilannya oleh ASEAN yang saat ini merupakan perekonomian terbesar kelima di dunia dengan totalproduk domestik bruto(PDB)mencapai USD3,3 triliun dan total populasi masyarakatnya 630 juta orang. Padahal kesepuluhnegara ASEAN memiliki latar belakang, bentuk pemerintahan, bahkan sistem perekonomian yang sangat beragam.

“Di belahan dunia lain justru menciptakan pertentangan bahkan perang dingin, di ASEAN kami merajutnya menjadi persatuan, kesejahteraan bersama, dan kolaborasi untuk berperan lebih bagi perekonomian dunia,”tambah Mendag Lutfi.

Sepuluh negara ASEAN terdiri atassatu kerajaan (absolute monarchy), dua pemerintahan junta militer, dua negara komunis, dan lima demokrasi dengan rasa lokal yang kuat.“Lewat RCEP, kami berharap struktur dan model ASEAN yang terbukti relevan dan berhasil akan menjadi contoh yang diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia,”tegas Mendag Lutfi.(*/sih)

RUPST BSI, Bagikan Deviden Rp 757 Milyar

RUPST BSI : Dari ki-ka: Wadirut 1 BSI Ngatari, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Komisaris Utama BSI Adiwarman Azwar Karim, Wakil Komisaris Utama BSIMuhammad Zainul Majdi, dan Komisaris Independen BSI Komaruddin Hidayat saat memulai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (27/5).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI memutuskan membagikan dividen senilai Rp757 miliar dari laba bersih perseroan kepada pemegang saham. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (27/5).

Pada kesempatan ini, Bank Syariah Indonesia juga mengumumkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan di Wisma Mandiri lantai 11 Jakarta Selatan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sebanyak enam mata acara yang diputuskan dalam RUPS Tahunan ini. Diantaranya persetujuan laporan keuangan tahun buku akhir Desember 2021, persetujuan penggunaan laba bersih tahun 2021, remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 2022, persetujuan penunjukkan kantor akuntan publik, persetujuan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah dan persetujuan perubahan anggaran dasar. (rel/sih)

Daihatsu Ayla, City Car Pilihan Tepat Para Milenial di Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Astra Daihatsu Ayla, mobil city car keluaran Daihatsu bersegmen LCGC (Low Cost Green Car) terus menjadi salah satu pilihan para milenial di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari tingginya permintaan terhadap Ayla yang menjadi salah satu top penjualan bagi Daihatsu di Indonesia, dan telah terjual lebih dari 250 ribu unit hingga April 2022 sejak diluncurkan perdana pada tahun 2013 lalu.

Dengan slogan ‘Sahabat Seru’, desain eksterior Ayla memiliki grille dan bumper yang tampil sporty, serta alloy wheel yang dinamis. Pada bagian interior, Ayla menggunakan dominasi warna hitam dengan jok bermotif trendy yang pastinya anak muda banget. Tampilan Ayla ini juga didukung dengan penambahan varian warna baru, yaitu Yellow Metallic dan Glittering Silver Metallic.

Tak hanya soal tampilan, Ayla menjadi pilihan para milenial karena fiturnya yang bikin nyaman. Ayla juga dilengkapi dengan fitur spion retractable, yang memudahkan pengemudi untuk mengatur spion saat melewati jalan sempit, ditambah back sonar dengan parking camera untuk memudahkan pengguna saat akan parkir mundur.

Ayla juga telah dibekali dengan AC digital yang modern sehingga membuat pengaturan suhu kabin menjadi lebih mudah, ditambah 2-Din touchscreen audio yang menambah keseruan berkendara. Beragam fitur detail seperti kompartemen untuk menaruh barang dan cup holder juga tersedia guna memaksimalkan ruang penyimpanan barang pada kabin.

Selain fitur-fitur yang bikin nyaman, Ayla dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti Anti-Lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-force Distribution (EBD), dual SRS air bag untuk pengemudi dan penumpang depan, serta immobilizer, sehingga berkendara menjadi terasa lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mesinnya sendiri, Ayla memiliki pilihan mesin 1.0L dan 1.2L yang pastinya sangat irit untuk penggunaan sehari-hari.

Untuk informasi harga dan spesifikasi lebih lengkap, Sahabat dapat langsung mengunjungi website resmi Daihatsu.co.id

“Daihatsu selalu berusaha menyediakan produk terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya para kawula muda lewat Astra Daihatsu Ayla. Dengan beragam fitur kekinian yang disematkan, kami percaya bahwa Ayla bisa menjadi pilihan para milenial dalam memberikan kendaraan yang stylish, entertaining, dan peace of mind,” ujar Dendy Triyanto, Executive Coordinator Head of Product I Department PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (rel/sih)