29 C
Medan
Monday, February 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2648

Bupati Langkat Sampaikan LKPJ 2021, PAD Menurun karena Pandemi

DRAFT: Plt Bupati Langkat H Syah Afandin saat menyerahkan draft LKPJ kepada Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Langkat, Senin (28/3).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Langkat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat 2021, Senin (28/3). Rapat ini digelar setelah Bupati Langkat menyampaikan buku LKPJ ke DPRD Langkat melalui surat Nomor: 045.2-686/PEM/2022, tertanggal 21 Maret 2022, dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Langkat untuk digelar rapat paripurna.

“Hal ini sesuai pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, saat memimpin rapat tersebut.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, H Syah Afandin menyampaikan, capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp167 miliar lebih, karena pandemi Covid-19 terealisasi hanya Rp158 miliar lebih.

Untuk penerimaan dana pendapatan transfer, lanjutnya, mengalami kenaikan dari target sebesar Rp1,8 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp1,9 triliun lebih.

“Sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.326.815.938.858 terealisasi sebesar Rp2.166.967.560.816,95. Jadi sisa anggaran 2021 sebesar Rp291.477.163.832,18,” pungkasp Ondim, sapaan karib Syah Afandin. (mag-2/saz)

Puluhan Pelajar di Sekitar Gerbang Tol Binjai Dapat Beasiswa

BERSAMA: Branch Manager Tol Binjai-Stabat, Hery Prasetyo, diabadikan saat memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – PT Hutama Karya (HK) yang melakukan pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera, memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi yang berdomisili di sekitaran Gerbang Tol Binjai, akhir pekan lalu. Langkah ini dilakukan perusahaan pelat merah tersebut, karena menyambut Hari Ulang Tahun PT HK, yang jatuh pada 29 Maret 2022 dengan usia 61 tahun telah hadir membangun negeri.

Hal ini disampaikan Branch Manager Tol Binjai-Stabat, Hery Prasetyo, akhir pekan lalu.

“Dalam menyambut ulang tahun Hutama Karya, kami memberikan bantuan kepada puluhan siswa SD, SMP, dan SMA,” ungkap Hery.

Sasaran beasiswa, lanjut Hery, diberikan kepada pelajar yang berprestasi dan tinggal dekat dengan jalan tol.

“Jadi siswa yang tinggalnya berdekatan dengan jalan tol, dan memiliki prestasi, mendapatkan bantuan sebagaimana dalam peringatan HUT Hutama Karya,” tuturnya.

Selain beasiswa, PT HK juga melakukan penanaman pohon di sejumlah titik. Secara simbolis, Hery dan jajaran bersama Wakil Wali Kota Binjai H Rizky Yunanda Sitepu, melakukan penanaman pohon di dekat Gerbang Tol Binjai. “Kami juga menanam pohon di sekitaran jalan tol, agar dapat memberikan dampak baik serta menjaga ekosistem,” jelasnya.

Dia pun berharap, jalan bebas hambatan yang telah dibangun oleh PT HK, ke depannya dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dan alam sekitarnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Binjai H Rizky Yunanda Sitepu, mengapresiasi pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi yang tinggal berdekatan dengan jalan tol. Dia berharap, bantuan ini dapat membuat para siswa lebih termotivasi dan lebih giat lagi belajar. “Saya ucapkan terima kasih atas bantuan kepada dunia pendidikan, terkhusus di Binjai,” katanya.

Dia juga berharap, PT HK dengan Pemko Binjai dapat bersinergi lebih baik lagi. Bukan sekadar memajukan infrastruktur, juga dunia pendidikan.

“Saya berharap, ke depan lebih bersinergi dengan membangun dunia pendidikan lebih baik lagi ke depan,” pungkas Rizky. (ted/saz)

Portugal vs Makedonia: Pantang Remeh

PORTO, SUMUTPOS.CO – Portugal akan menghadapi Makedonia Utara di final Play-off Jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Rabu (30/3) dini hari pukul 01:45 WIB. Pertandingan yang digelar di Estadio do Dragao, Porto ini, menjadi penentuan bagi kedua tim. Hanya satu dari mereka yang akan lolos ke Qatar. Siapakah yang akan melenggang, Portugal atau Makedonia Utara?

Memang, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan layak untuk diunggulkan. Dilihat dari segi kualitas skuad, Timnas Portugal jauh lebih unggul. Apalagi, pertandingan berlangsung di markas mereka. Meski demikian, Makedonia Utara yang berhasil menumbangkan Italia di babak semifinal kemarin, sekali lagi membuktikan bahwa apa pun bisa terjadi dalam sepakbola. Karena itu, Portugal mesti tetap waspada terhadap kekuatan sang lawan.

Ketika menyingkirkan Italia dengan skor tipis 0-1, tercatat dari 32 tembakan yang dipelaskan para pemain Italia ke gawang Makedonia Utara, hanya 5 yang tepat mengarah ke gawang Stole Dimitrievski. Data itu menunjukkan kedisiplinan para pemain Makedonia Utara dalam menjaga area pertahanan, sehingga membuat Italia tak punya banyak opsi untuk membidik gawang lawan. Alhasil, kebanyakan dari tembakan Gli Azzurri masih jauh dari sasaran.

Portugal berpoetnsi mengalami situasi yang sama. Tim yang tidak diunggulkan seperti Makedonia Utara memang lumrah hanya bermain bertahan, mengandalkan serangan balik, dan mencari celah ketika lawan lengah. Cara bermain seperti itu diterapkan dengan berhasil oleh anak asuh Blagoja Milevski saat meladeni Italia.

Maka dari itu, Portugal harus bisa menahan bola selama mungkin. Kesabaran dalam mencari celah di pertahanan Makedonia Utara diprediksi dapat menjadi kunci kemenangan skuad Fernando Santos. Tak lupa, penyelesaian akhir mereka jelas harus lebih bagus dibandingkan Italia.

“Makedonia Utara pernah mengalahkan Jerman (di babak kualifikasi) dan Italia. Itu membuktikan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang bagus. Kami beruntung karena sudah melihat bagaimana mereka bermain dari kedua laga itu,” kata Bernardo Silva, gelandang Portugal.

Pelatih Portugal, Fernando Santos, juga ogah memandang remeh Makedonia Utara yang akan dihadapi di final playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022. Sebab, Makedonia Utara sudah menujukkan taringnya dengan mengubur impian Italia tampil di Piala Dunia 2022.

Santos pun cukup kaget dengan hasil yang diterima Makedonia Utara karena mampu membungkam Italia. “Pertandingan ini adalah final. Final selalu rumit. Kami memenangkan yang pertama dan sekarang kami harus memenangkan yang kedua. Itulah yang akan kami fokuskan,” kata Santos, dikutip dari BBC, Jumat (25/3) lalu.

Makedonia Utara sendiri dipastikan akan bermain habis-habisan di laga ini. Mereka tentu tak mau perjuangan panjang harus berakhir sia-sia di fase final play-off. Jika berhasil mengalahkan Portugal, para pemain akan masuk dalam buku sejarah, karena mereka menjadi bagian dari skuad pertama Makedonia Utara di piala dunia.

Bicara peluang, tim tamu tetap memiliki kans memenangi laga ini. Skuad Portugal bisa saja gugup dalam laga penentuan seperti ini. Hal itu sudah pernah terjadi pada babak kualifikasi lalu. Saat itu, Portugal kalah dalam matchday terakhir ketika melawan Serbia di kandang sendiri. Kekalahan itu membuat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus rela terlempar ke babak play-off.

“Jujur saja, ini akan menjadi laga tersulit, tapi yang paling kami nantikan. Kami berjarak 90 menit dari impian masa kecil kami. Jika perlu, kami bersedia mati di lapangan asalkan Makedonia Utara bisa lolos ke Piala Dunia,” kata Eljif Elmas, gelanda Timnas Makedonia Utara yang saat ini bermain untuk Napoli. (tid/bon/adz)

Gibran dan Bobby Sambangi Ganjar di Kantornya, Kompak Bilang Makan Siang Saja

MAMPIR: Putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution saat mampir ke kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (28/3). HUMAS PEMPROV JATENG/JAWAPOS.COM.

SUMUTPOS.CO – Putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, mampir ke Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengikuti acara Summit Kota Sehat 2022 di Kota Semarang, Senin (28/3).

KETIGANYA melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja Gubernur Jateng selama kurang lebih 30 menit. Usai bertemu, Ganjar terlihat mendampingi dan mengantar Gibran serta Bobby keluar dari ruang kerjanya. Saat ditanya awak media, Gibran dan Bobby kompak menjawab hanya mampir ke kantor Gubernur Jateng. Keduanya diketahui sedang berada di Kota Semarang untuk mengikuti acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

“Tadi pagi ketemu Pak Ganjar di acara Apeksi. Ini menyempatkan diri untuk silaturahmi sebentar, ‘kan habis ini saya juga ada acara sama Pak Gubernur di BPK, ini bareng Bobby karena sama-sama dari acara Apeksi,” kata Gibran.

Ditanya, apakah hal penting atau politik yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Gibran hanya tersenyum dan mengatakan, tidak ada hal penting, kecuali hanya makan siang bersama. “Makan siang saja, enggak ada agenda penting, apalagi soal politik, enggaklah. Saya hanya laporan saja keadaan di Solo seperti apa, ‘kan sudah lama saya enggak laporan kepada Pak Ganjar setelah saya terkena Covid-19,” ujarnya.

Bobby juga mengatakan hal yang sama, yakni hanya mampir untuk makan siang bersama Gubernur Ganjar Pranowo. “Habis acara Apeksi tadi, diajak Pak Gubernur dan Mas Gibran makan siang bersama. Sekalian saya belajar dari Pak Ganjar tentang banyak hal, belajar apa yang bisa kami tiru dari Jawa Tengah untuk diterapkan di Medan,” katanya.

Sementara itu, Ganjar mengungkapkan, kedatangan Gibran dan Bobby hanya untuk mampir makan siang usai pertemuan Apeksi. “Mas Bobby juga mau undang saya ke Medan. Kemarin ‘kan ada acara dengan Pujakesuma saya tidak bisa hadir, jadi mau undang lagi. Kalau Mas Gibran tadi menyampaikan persiapan besok acara G20 di Solo, itu saja,” ujarnya.

Disinggung apakah ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut, Ganjar hanya tertawa. “Politik apa, politiknya ya hanya Solo, Jawa Tengah. Wong kene orang lokal aja kok,” pungkasnya. (jpc)

Airlangga: Kegiatan Dibolehkan Digelar di Rumah Ibadah Selama Ramadhan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menuturkan, kegiatan ibadah selama bilan Ramadhan di masjid sudah dibolehkan. Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk menunaikan ibadah shalat Tarawih maupun tadarus di masjid selama Ramadhan.

Menurut Airlangga diizinkannya kegiatan di tempat ibadah ini sesuai dengan hasil evaluasi PPKM pekan lalu. Namun, pemerintah meminta sejumlah langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mencegah kasus Covid-19 kembali meningkat. Salah satunya tetap menjaga penerapan protokol kesehatan.

“Kegiatan ibadah bulan Ramadhan di masjid sudah diperbolehkan, karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan,” tutur Airlangga dalam keterangan, Selasa (29/3/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini meminta kepala daerah dan Forkopimda untuk melakukan upaya antisipasi penyebaran Covid-19. Antara lain, menegakkan prokes di tempat-tempat ibadah, terutama saat pelaksanaan Shalat Tarawih, tadarus, maupun Shalat Idul Fitri.

Pemda juga diminta meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap dan dosis ketiga atau booster, terutama untuk lansia.

“Menyampaikan penjelasan kepada masyarakat dan public bahwa vaksinasi selama Ramadhan tidak membatalkan puasa, sesuai dengan Fatwa MUI,” tegas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, aparat keamanan juga diminta menegakkan ketentuan mudik Lebaran sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Yakni, syarat mudik Lebaran adalah vaksin dosis lengkap dan booster atau hasil negatif berdasarkan tes antigen bagi pemudik.

“KHususnya pemudik dengan kendaraan pribadi, perlu dilakukan random check pada sejumlah titik pemeriksaan,” tutur Airlangga.

Selain itu, setiap pemda diminta menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Ramadhan dan Idul Fitri.

Menurut Airlangga, berdasarkan evaluasi pemerintah, angka reproduksi kasus efektif (Rt) Indonesia mengalami perbaikan di semua pulau, meskipun sebagian masih di atas angka 1.

Secara nasional, angka Rt tercatat turun menjadi 1,00 atau kategori penularan terkendali, jika dibandingkan sepekan sebelumnya yang masih di angka 1,09.

Kasus harian dan kasus aktif juga telah menunjukkan tren penurunan di seluruh provinsi luar Jawa-Bali. Kecuali di Provinsi Papua yang masih belum menunjukkan tren penurunan.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, 4 di antaranya masih menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif, yakni Kota Jayapura, serta Kabupaten Mimika, Nunukan, dan Aceh Besar.

Terdapat tiga provinsi dengan kasus aktif tertinggi. Namun angka bed occupancy ratio (BOR) terpantau masih memadai dan konversi TT Covid-19 di RS masih rendah. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.

“Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama 14 hari ke depan yaitu dari 29 Maret hingga 12 April 2022. Kriteria penerapan level PPKM di luar Jawa-Bali adalah berdasarkan level situasi pandemi Covid-19, yaitu Transmisi Komunitas (jumlah kasus, kematian, dan rawat inap) dan kapasitas respons (testing, tracing, treatment/BOR),” tegas Menko Airlangga.

Tersangka Kerangkeng tak Ditahan, LPSK Sebut Poldasu Pakai Standar Ganda

TINJAU: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat meninjau kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan penyidik tidak menahan para tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin (TRP), mengundang reaksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi menilai, tidak ditahannya para tersangka, menimbulkan kesan Polda Sumut menggunakan standar ganda dalam menangani kasus ini.

Sebab, tersangka pemalsuan surat, ITE penipuan yang mengakibatkan orang luka, sakit jiwa atau tewas saja malah langsung ditahan. “Lalu, mengapa kekerasan sampai kehilangan nyawa tidak ditahan?,” ujar Edwin Partogi, Senin (28/3) siang.

Edwin mengatakan, dengan tidak ditahannya para tersangka telah mencederai kepercayaan masyarakat. Selain itu,dia juga mengungukapkan, akibat bebasnya para tersangka karena tidak ditahan, maka saksi dan korban terancam. Bahkan, saksi dan korban sebelumnya didatangi agar berbalik arah membela para pelaku.

“Saat ini korban atau saksi hidupnya dalam suasana teror. Selain itu, sudah ada upaya pendekatan agar para korban berbalik arah membela pelaku. Karena tidak ditahannya para pelaku, membuka ruang revictimisasi,” jelasnya.

Edwin juga mengatakan, sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, telah menetapkan tersangka yakni HS, IS, TS, RG, JS, dan HG serta salah satunya, Dewa Perangin Angin, merupakan putra dari Bupati Langkat nonaktif, TRP.

Namun, Tatan menyampaikan sebaliknya, bahwa penyidik memutuskan untuk tidak menahan para tersangka. Alasannya, para pelaku penyiksaan terhadap anak kerangkeng hingga menewaskan korban jiwa, korban cacat, trauma dan stres ini dinilai kooperatif. “Pak Kabareskrim Agus Adrianto, lain kali bandar narkoba kalau kooperatif memenuhi panggilan tak usah ditahan,” sindirnya.

Untuk itu, Edwin Partogi meminta Kapolri dan Kompolnas segera melakukan evaluasi pada Polda Sumut terkait penanganan perkara kerangkeng manusia ini. Bukan tidak mungkin, sambungnya dengan pembiaran ini akan ada timbul kasus serupa. “Apakah ini merupakan standar Polri yang baru sejak Presisi?” sindirnya lagi.

KontraS Desak Poldasu

Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Polda Sumut agar menghukum berbagai jenis tindak pidana terkait kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP). “Kita mendesak Polda Sumut agar mengungkap dan menghukum berbagai jenis tindak pidana kasus kerangkeng ini, tidak hanya TPPO yang diduga dilakukan TRP bersama yang lainnya. Disitu diduga ada penyiksaan, perbudakan, penganiayaan, dan lainnyq. Tentu ada begitu banyak jerat pasal pidananya,” kata Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam kepada Sumut Pos di Medan, Senin (28/3).

Dalam hal ini, lanjutnya, persoalan utamanya, adalah bagaimana polda menjamin mekanisme pidana yang saat ini berproses, seperti memenuhi atau menjangkau rasa keadilan bagi seluruh korban kerangkeng. Berdasarkan data Polda Sumut, sebut Amin, penghuni kerangkeng itu sejak beroperasi sudah 600 an orang. “Nah, proses hukum harusnya menjangkau hal ini, bukan parsial-parsial,” tegasnya.

Kemudian, sambungnya, menjerat seluruh aktor termasuk aparat keamanan negara, yakni TNI dan Polisi yang diduga terlibat. Serta, memberikan restitusi bagi seluruh orang yang pernah masuk kerangkeng, bukan hanya bagi korban yang melaporkan kasus ini semata. “Jadi, dalam hemat kami agak sia-sia jika hanya terfokus terhadap yang ditahan dan yang nggak ditahan ini, karena itu memang kewenangan penyidik. Tetapi bukan berarti kami mendukung tidak ditahan ya. Substansinya nggak disitu. Lihat saja, inisial TRP pun nggak ada dalam list tersangka,” bebernya.

Menurut Amin, pihaknya bersama masyarakat membutuhkan terobosan hukum lain untuk menjerat dan mengadili kasus ini secara komprhensif. “Misal menjadikan kasus ini diselesaikan melalui mekanisme UU 26/2000, tentang pengadilan HAM atau cara lain yang lebih masuk akal,” tandasnya. (mbc/trb/dwi)

Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng: KPPU Temukan Alat Bukti

Ilustrasi.

SUMUTPOS.CO – Dugaan praktik kartel minyak goreng (Migor) bukan isapan jempol belaka. Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), akhirnya menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. Untuk itu, kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyelidikan.

“Melalui temuan tersebut, mulai pekan ini, status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan,” kata Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean, Senin (28/3).

Gopprera mengatakan, alat bukti tersebut yakni berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang berkaitan dengan pasal 5 mengenai penetapan harga, pasal 11 mengenai kartel, dan pasal 19 huruf C mengenai penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa.

KPPU telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari 2022 guna menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 199 dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021. Langkah itu sesuai rekomendasi dari kajian yang dilaksanakan KPPU. Dalam proses awal penegakan hukum, tim investigasi telah mengundang dan meminta data serta keterangan dari sekitar 44 pihak terkait. Khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan dan pelaku ritel.

Melalui proses tersebut, ia mengatakan, tim investigasi akhirnya telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran undang-undang. “Proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang,” kata dia.

Gopprera mengatakan, penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas Terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan. Dalam hal penyelidikan, jika KPPU dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang dilanggar dan memperoleh minimal dua alat bukti, maka proses penegakan hukum dapat diteruskan ke tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Sidang Majelis Komisi.

“Melalui proses Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50 persen dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran, atau maksimal 10 persen dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan,” katanya.

Gopprera mengaku tak bisa memberitahu secara detail apa bukti yang sudah dipegang mereka. Namun, dikutip dari detikcom, Gopprera memberikan informasi soal temuan yang terjadi pada tata niaga minyak goreng sehingga muncul adanya dugaan kartel dalam investigasi yang dilakukan.

Dugaan kartel sendiri menurut Gopprera terjadi karena adanya dugaan kesamaan perilaku antara produsen minyak goreng. Gopprera menduga kesamaan itu didasari atas sebuah perjanjian antar pengusaha. Hal itu terlihat dari stok minyak goreng yang tiba-tiba hilang di pasar secara bersamaan pada saat aturan HET minyak goreng ditegakkan.

“Kami melihat telah terjadi dugaan perjanjian pengaturan produksi. Barang sempat hilang di masa adanya HET. Bisa dilihat kemarin, hampir semua merek ini menghilang saat ada aturan HET. Laporan dari ritel juga mereka mengaku permintaan barang tidak bisa dipenuhi,” ungkap Gopprera.

Namun, ketika HET dicabut barang-barang kembali muncul di pasar secara bersamaan sehari setelahnya. Menurutnya, keterangan dari para peritel biasanya pengadaan barang di ritel tak bisa dilakukan dalam waktu cepat. “Kemudian paska HET dicabut kok tahu-tahu ada, laporan dari peritel itu langsung hari itu juga. Padahal, sistem pengadaan barang di ritel tidak bisa secepat itu,” ujarnya.

Dia mengatakan kondisi ini seperti menyiratkan adanya perjanjian antara para produsen untuk menahan stok minyak gorengnya untuk membuat kestabilan harga. Dugaan kartel ini melanggar Pasal 11 UU No 5 tahun 1999. Dalam undang-undang disebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan keuntungan. “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” bunyi pasal 11.

Lalu berdasarkan bukti historis dan beberapa pengakuan dari pihak yang dimintai keterangan, Gopprera mengatakan pihaknya menduga ada pengaturan harga minyak goreng yang dilakukan para produsen. “Kami juga melihat ada dugaan price fixing berdasarkan bukti keterangan dari berbagai pihak yang diperiksa dan data historis, diduga ada pergerakan harga yang sama yang dilakukan produsen,” ujar Gopprera.

Soal dugaan pengaturan harga sendiri, Gopprera mengatakan, hal itu melanggar pasal 5 pada UU No 5 tahun 1999. “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama,” bunyi pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut.

Dalam keterangan KPPU sendiri, apabila dugaan-dugaan yang timbul ini terbukti dilakukan maka sanksinya akan sangat berat. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda. Besarannya, maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran, atau maksimal 10% dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan.

Upaya KPPU ini didukung Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mereka mendorong KPPU untuk terus melakukan dan menuntaskan penyelidikan terkait dugaan kartel minyak goreng. Pasalnya, sejak awal, YLKI sudah menduga adanya potensi praktik kartel minyak goreng yang membuat harga makin tinggi. “YLKI tentu berharap agar temuan-temuan KPPU segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” kata Sekretaris YLKI, Agus Suyatno Senin (28/3).

YLKI pun berharap agar nantinya KPPU tidak berhenti pada sanksi administrasi. KPPU dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk merambah lebih jauh persoalan minyak goreng sehingga dapat diketahui pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan minyak goreng. “Ini yang kita harapkan sehingga nantinya bisa mengembalikan minyak goreng yang tadinya langkah dan mahal menjadi sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Agus menambahkan, dugaan publik terhadap adanya penimbunan minyak goreng pada saat kelangkaan beberapa waktu lalu juga cukup wajar. Sebabnya, setelah pemerintah melepaskan harga minyak goreng kemasan sesuai harga keekonomian, pasokan minyak goreng, terutama di ritel modern kembali penuh. “Harga begitu dilepas kok tiba-tiba rak-rak di ritel penuh. Ini harus ditelusuri dan berikan sanksi siapa sebetulnya penimbun minyak goreng ini,” kata dia.

Menurut Agus, meskipun pasokan saat ini sudah kembali membanjiri ritel, harga yang diterima masyarakat sangat memberatkan karena tembus hingga Rp24 ribu per liter. Itu adalah konsekuensi dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang malah melepaskan harga ke pasar. Apalagi, selisih dengan harga minyak goreng curah terpaut Rp 10 ribu karena HET curah hanya Rp14 ribu. Menurut Agus, disparitas harga yang terlalu lebar itu pun membuat perdagangan minyak goreng jadi tidak sehat.

Sementara, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bareskrim Mabes Polri, menyatakan akan secepatnya berkordinasi dengan KPPU terkait temuan bukti dugaan praktik kartel, dan permafian minyak goreng. Kepala Satgas Pangan, Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengatakan, hasil investigasi dari KPPU tersebut, merupakan temuan baru mengenai persoalan minyak goreng, yang patut dipelajari untuk proses penegakan hukum lanjutan. “Satgas Pangan Polri akan berkordinasi dengan KPPU, untuk mempelajari temuan bukti-bukti tersebut,” kata Helmy kepada Republika, Senin (28/3).

Ia mengatakan, timnya di Satgas Pangan, memang belum menerima hasil resmi investigasi KPPU tersebut. Akan tetapi, dikatakan Helmy, jika lembaga pengawas perdagangan tersebut menemukan bukti-bukti kuat atas dugaan pelanggaran hukum, maupun tindak pidana menyangkut minyak goreng, kordinasi dengan Satgas Pangan, akan diperluas melibatan tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dir Tipideksus) Polri. “Saya akan sampaikan temuan itu, ke pen-yidik Dir Eksus Bareskrim untuk itu,” ujar dia.

Lewat proses hukum terpisah, pada pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejakgung) menjanjikan untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Tim penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah menemukan adanya bukti-bukti perbuatan pidana terkait dengan penyimpangan fasilitas ekspor minyak goreng kepada sejumlah pihak-pihak swasta selaku produsen.

“Beberapa perusahaan yang diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022, menyalahgunakan, dan tidak melaksanakan persyaratan, dan ketentuan aturan pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, dan perekonomian negara,” begitu kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana dalam pernyataan resmi Kejakgung, Jakarta, Jumat (25/3).“Tim penyelidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, akan mengambil sikap menentukan proses selanjutnya ke penyidikan, paling lambat awal April 2022,” sambung Ketut.

Ketut menerangkan, dari sejumlah telaah regulasi, dan fakta lapangan dari hasil penyelidikan, tim menemukan alur kronologis dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah produsen minyak goreng. Dugaan tindak pidana tersebut, disinyalir menjadi salah satu penyebab pelembangun harga tinggi, dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.

Ketut memaparkan, pada 10 Februari 2022, Mendag menerbitkan aturan nomor 129/2022. Isinya tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Keburuhan Dalam Negeri (DMO), dan Harga Penjualan Dalam Negeri (DPO). Atas regulasi tersebut, para eksportir CPO dan turunannya, yang mendapatkan persetujuan ekspor sebelum aturan tersebut diterbitkan, harus melakukan kewajiban pendistribusian kebutuhan DMO, dengan turut melampirkan bukti kontrak dengan distributor, purchase order, delivery order (DO). (rep/dtf)

Kuota Bertambah Lagi, Kepling Diminta Bantu Warganya Dapatkan BPJS PBI

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah menambah 100 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD Tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana akan menambah kuota tersebut melalui Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2022. Tak tanggung-tanggung, Pemko Medan berencana untuk menambah 100 ribu kuota lagi melalui P-APBD Tahun 2022.

Dengan begitu, total di Tahun 2022 ini, Pemko Medan akan menambah kuota 200 ribu peserta BPJS PBI untuk warga Kota Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus saat melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Jalan Panci, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (27/3) sore.

“Kami di DPRD Medan sepakat dan kami mendorong Pemko Medan untuk merealisasikan rencana penambahan 100 ribu peserta BPJS PBI di P-APBD 2022. Sebab penambahan 100 ribu peserta BPJS PBI di APBD 2022 ini kuotanya sudah terisi lebih dari setengah, kemungkinan dalam waktu dekat akan penuh. Itu makanya, kita sepakat untuk ditambah lagi di P-APBD,” ucap Robi.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Petisah Budi Anshari Lubis dan Lurah Sei Putih Tengah Rizka Khairunnisa Lubis itu, Robi sekaligus memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang begitu serius dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di Kota Medan.

“Pak Bobby betul-betul ingin semua warga Kota Medan bisa mendapatkan jaminan kesehatan, ini harus kita apresiasi. Nantinya paling lama di tahun 2024, semua warga Kota Medan diharapkan bisa berobat secara gratis hanya dengan membawa KTP. Secara bertahap, BPJS PBI ini akan terus ditambah,” ujarnya.

Untuk itu, Robi meminta agar seluruh kepala lingkungan (kepling) di Kota Medan mau bertanggungjawab penuh atas jabatannya. Salah satunya melayani masyarakat dengan menginformasikan dan membantu warga di lingkungannya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar bisa mendapatkan BPJS PBI di Tahun 2022 ini.

Sebab DPRD Kota Medan sangat serius mendorong dan mendukung Pemko Medan untuk bisa mewujudkan berobat gratis bagi warga Kota Medan di Tahun 2024 nanti.

“Saat warga kurang mampu tak sanggup berobat karena tak ada biaya, sesungguhnya itu tragedi kemanusiaan. Untuk itu, jangan sampai ada warga yang tidak tahu adanya informasi ini. Jangan sampai ada warga yang tidak tahu cara mengurusnya, ini tugas kepala lingkungan. Tolong kepling informasikan dan bantu warga anda untuk mendapatkan BPJS PBI ini,” kata Anggota Komisi I tersebut.

Bila tidak mau atau tidak berkenan untuk melayani masyarakat, tegas Robi, sebaiknya Kepling yang bersangkutan mundur dari jabatannya dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang berkenan melayani masyarakat.

“Kalau tak sanggup jadi kepling, mundur saja. Saya minta Camat dan Lurah tolong perhatikan kinerja para keplingnya. Wali Kota Medan dan kami di DPRD sudah sangat serius memperhatikan jaminan kesehatan warga ini, jangan malah keplingnya yang tidak bekerja maksimal di bawah,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga turut mengeluhkan kondisinya kepada Robi Barus. Mulai dari masalah tidak adanya jaminan kesehatan hingga bantuan sosial yang tidak pernah didapatkan sejumlah warga yang mengaku sebagai warga kurang mampu itu.

Menanggapi keluhan warga itu, Robi meminta kepada pihak Camat Medan Petisah dan Lurah Sei Putih Tengah yang hadiri dalam kesempatan itu untuk mendengar dan menindaklanjuti keluhan warga.

“Tolong perhatikan kinerja para kepling Bapak Camat dan Ibu Lurah, segera selesaikan masalah ini. Bila butuh bantuan, saya akan koordinasikan hal ini dengan OPD terkait,” pungkasnya. (map)

Sambut Ramadhan, Salimah Sumut Promosikan Gaya Hidup Halal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Sumatera Utara (PW Salimah Sumut) menyelenggarakan serangkaian acara dalam rangka memperingati milad dan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Kegiatan bertajuk Menggapai Berkah Ramadhan dengan Budaya Hidup Halal digelar pada Ahad (27/3) di Mesjid Al Jihad, Medan.

Rangkaian acara dimulai dengan kelas kecantikan berupa tutorial perawatan kulit. Praktek perawatan wajah didemonstrasikan dengan menggunakan produk kecantikan halal dari Wardah Cosmetics. Dengan produk halal, perempuan Sumatera Utara diharapkan tampil cantik dan mendapat ridho Allah SWT.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pengajian menyambut Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Salman LC, M.A. Pengajian bulanan merupakan kegiatan rutin yang ditujukan untuk muslimah kota Medan dan sekitarnya.

Ketua PW Salimah Sumut, Nurazizah Tambunan, menyampaikan bahwa Salimah Sumatera Utara telah hadir di 31 kabupaten/kota, 181 kecamatan, dan 91 kelurahan.

“Dengan visi menjadi ormas pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia, Salimah diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Program-program yang digulirkan hendaknya membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kualitas iman, takwa, dan pemberdayaan kaum perempuan serta keluarga di Sumatera Utara,” papar Nurazizah.

Saat ini Salimah sedang menggiatkan banyak program unggulan, di antaranya Outlet Salimah. Outlet yang menjual produk-produk Salimah dan UMKM bisa dimanfaatkan oleh para ibu untuk membuka usaha, menjual produk, maupun sebagai pembeli.

“Banyak potensi yang dimiliki oleh ibu-ibu, seperti membuat kue, kripik, kerajinan. Bersama Salimah mari kita hidupkan, pasarkan, kenalkan produk-produk dari kita yang digunakan untuk kita dan masyarakat di sekitar kita,” ajak Nurazizah.

Program unggulan lainnya adalah Baitul Qur’an Salimah (BQS). BQS Tamasya yang terletak di Medan Selayang memiliki 4 kelas, yaitu kelas Bisa Baca Qur’an (BBQ) untuk mereka yang belum bisa baca Al Qur’an, kelas tahsin, kelas tahfidz, dan kelas tafsir. Ia berharap, BQS ada di tiap-tiap tempat sehingga setiap keluarga muslim menjadi keluarga pecinta al Qur’an dan ahlul Qur’an.

Selain itu, ada juga Sekolah Lansia Salimah (Salsa) dan Sekolah Pranikah Salimah Indonesia (Serasi).

“Insya Allah bersama-sama kita akan mewujudkan keluarga Indonesia, khususnya keluarga Sumatera Utara yang beriman, bertakwa, dan produktif. Sebab, keluarga adalah potret terkecil dari sebuah bangsa. Mari sambut Ramadhan dengan sukacita dan merencanakan kegiatan-kegiatan terbaik sehingga Ramadhan kali ini lebih baik dibanding Ramadhan-Ramadhan sebelumnya,” tutur Nurazizah.

Acara dimeriahkan dengan bazaar produk Salimah dan UMKM, belajar tahsin Al Qur’an, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Jalan Provinsi di Pantai Barat Segera Dibangun, Gubsu: Paling Lambat 1 Mei

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan pembangunan, perbaikan, dan pembukaan jalan provinsi di wilayah Pantai Barat, sepanjang 131,2 km mulai tahun 2022 hingga 2023. Untuk merealisasikan pembangunan jalan provinsi tersebut, Pemprovsu akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp700 miliar.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, menyikapi permintaan 7 bupati dan wali kota di kawasan Pantai Barat, Sumatera Utara, dalam kegiatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut tahun 2023 Zona Pantai Barat di Auditorium Universitas Aufa Rohyan, Jalan Raja Inal Siregar Kota Padangsidempuan, Senin (28/3).

Menurut Edy, pembangunan jalan rusak yang dimintakan para kepala daerah tersebut, telah direncanakannya sejak lama. “Bahkan sejak tahun 2019 ini sudah dirancang,” ujar Edy yang hadir bersama Plt Kepaal Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis, dan para pimpinan OPD Pemprov lainnya.

Menurut Edy, total sepanjang 131,2 km panjang jalan yang akan ditangani Pemprov Sumut mulai tahun 2022 hingga 2023. Pembiayaannya mencapai sekitar Rp700 miliarn

Adapun pembangunan jalan tersebut masuk dalam program strategis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Sumut berbiaya Rp2,7 triliun secara multiyears bermetode konstruksi terintegrasi dengan konsep rancang bangun (design & build), yang saat ini ditenderkan.

Edy mengatakan, paling lambat pembangunan 131,2 km jalan itu mulai dikerjakan pada 1 Mei 2022 mendatang. “Pembangunan paling lambat 1 Mei 2022. Paling lambat, kita harapkan April ini selesai tahap penghitungan tender,” katanya.

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan, Pemprov Sumut mengerjakannya secara multiyears, tujuannya untuk menjawab persoalan dan kelurahan masyarakat soal banyaknya jalan yang tidak mantap, bahkan ada yang rusak parah. “Kalau tidak dilakukan itu, nanti tidak pernah terjawab itu semua. Terus ditanya gimana kok dibangun sekarang?. Itu lah kita tender tahun sistem jamak, kita anggarkan per tengah tahun dan tahun selanjutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, satu per satu bupati dan wali kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan itu menyampaikan isi hatinya kepada Gubsu Edy Rahmayadi, untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pertama diawali Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, disusul Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu hingga Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution.

Irsan Efendi Nasution antara lain meminta Pemprov Sumut, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 3 ruas jalan status milik provinsi di Kota Padangsidempuan. Ia mengatakan, pembangunan 3 ruas jalan provjnsi yang dalam keadaan kurang mantap tersebut, juga untuk mendukung visi misi Sumatera Utara yang bermartabat, yang juga realisasi visi misi itu didukung penuh Pemko Padangsidempuan. “Izin Pak Gubernur yang terhormat, kiranya bisa segera memasukkannya dalam program prioritas pembangunan jalan Pemprov Sumatera Utara,” kata Irsan Effendi.

Yang mencuri perhatian adalah Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu. Ia meminta agar Gubernur Edy Rahmayadi memberi perhatian lebih ke Pemkab Tapsel daripada Pemda lainnya. Dolly Pasaribu mengatakan, usulan program pembangunan dari Pemkab Tapsel sudah disampaikan kepada Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Bambang Pardede, ke Plt Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis, dan Kabiro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait.

Sebab kata Dolly, Tapsel butuh sentuhan pembangunan yang banyak untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Tapsel. “Yang intinya adalah Pemkab Tapsel mudah-mudahan mendapat perhatian yang lebih daripada daerah yang lain di sekelilingnya,” ujar Dolly.

Para bupati/wali kota di Zona Pantai Barat meminta Pemprov Sumut memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jembatan dan penanganan sungai untuk irigasi pertanian. Hadir juga pada Pra Musrenbang RKPD itu, Kepala Daerah di Zona Pantai Barat lainnya, yakni Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Darwin Sitompul, Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.

Kemudian Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin Harahap, Plt Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, dan Plt Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut, pimpinan BUMD/BUMN di Sumut, Forkopimda dan para tokoh masyarakat setempat.

Ingatkan Program Prioritas

Sementara, DPRD Sumut mendukung pelaksanaan pra Musrenbang tersebut dan berharap lahir pemikiran-pemikiran konstruktif untuk menggenjot pembangunan di zona pantai barat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, melalui Anggota DPRD Sumut, Parsaulian Tambunan dalam sambutannya di awal pra Musrenbang.

Parsaulian menyampaikan, tahun 2023 adalah akhir implementasi dari RPJMD Sumut. Ia mengingatkan agar program pembangunan difokuskan pada hal-hal prioritas. Ia juga mengimbau digalakkannya kerja sama dengan dunia usaha. Hal itu penting untuk mendukung terlaksananya program-program kerja prioritas.

Kemudian agar pembangunan infrastruktur di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, dimintanya untuk diperhatikan Pemprov Sumut. Karena itu, ia meminta direalisasikannya pokok-pokok pikiran dari para wakil rakyat, khususnya dari Dapil Tapanuli Bagian Selatan, untuk mendukung pembangunan.

“Agar mengakomodir pokok-pokok pikiran yang telah kami usulkan,” ujar Parsaulian Tambunan dari Fraksi Nasdem, yang hadir bersama anggota DPRD Sumut lainnya, Abdurahim Siregar Fraksi PKS dan Syahrul Siregar dari Fraksi PDI Perjuangan. (gus/mbc/adz)

1...2,6472,6482,649...15,758Page 2,648 of 15,758

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor