25 C
Medan
Monday, February 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2657

Airlangga Hartarto Targetkan Golkar Bali Tambah Perolehan Suara

BALI, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan provinsi Bali bisa menyumbang minimal tiga kursi untuk DPR RI pada Pemilu 2024.

Selain menargetkan tiga kursi dari Bali, Airlangga juga meminta seluruh kader partai berlambang pohon beringin mengembalikan perolehan kursi yang pernah diraih sebanyak 75 kursi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

“DPR RI targetnya tiga. Saya lihat anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota kita pernah totalnya 75, sempat turun maka ditargetkan pemilu kedepan bertambah,” tutur Airlangga saat konsolidasi dan pengarahan DPD Partai Golkar seluruh Bali, Jumat (25/3).

Airlangga mengakui, meskipun perolehan kursi turun, tetapi jumlah perolehan suara Partai Golkar naik dari 380 ribu menjadi 382 ribu suara di Pemilu 2019.

Ketum Golkar menegaskan, hal ini menunjukkan kursi semakin mahal. Ia meminta seluruh kader di Bali menaikkan perolehan suara partai pada Pemilu 2024.

“Kalau bisa, tadi seperti yang dilaporkan, Fraksi (Kabupaten) Karangasem, yang (DPRD) terbanyak. Minimal kalau semuanya 11 (DPRD tiap kabupaten/kota), kan beda cerita,” tegas Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, waktu dua tahun menjelang pemilu tidak lama.

Ia menginstruksikan seluruh kader untuk mulai memperjuangkan kemenangan Partai Golkar dari sekarang. Sebab, DPP Partai Golkar sudah menargetkan kemenangan 20 persen kursi di DPR RI dan kemenangan Pilpres 2024.

“Saudara-saudara, target dari DPP secara nasional kita 20 persen kursi. Tapi untuk menang presiden, 20 persen sangat tidak cukup. Presiden harus menang 50 persen plus satu,” ujar Airlangga.

Sementara. Ketua DPD Golkar Provinsi Bali Sugawa Korry mengatakan, seluruh kader di Bali sudah mulai bergerak untuk memperjuangkan kemenangan Golkar dan Airlangga sebagai presiden 2024.

Ia juga mengaku, sampai saat ini pencapaikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar Provinsi Bali menjadi yang tertinggi persentasenya secara nasional.

“Dukungan KTA seribu per kabupaten seluruh kabupaten kota sudah mencapai seribu masyarakat yang daftar. Mulai Mei capaian KTA bukan hanya berpatokan 1.000 KTA, tetapi adalah sebanyak-banyaknya,” tutur Sugawa Korry.

Ia juga menegaskan akan menyiapkan saksi pada 714 desa. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, perolehan suara Golkar kurang terkawal di TPS-TPS. Bahkan tak jarang muncul persoalan hukum pada proses pemungutan.

“Oleh karena itu, sampai saat ini seluruh Bali, kabupaten kota telah terdaftar 150 advokat muda yang sudah siap mengawal suara Golkar di TPS-TPS,” tegas Sugawa.

Konsolidasi Partai Golkar di Bali dihadiri seluruh fungsionaris partai seluruh Bali, anggota legislatif seluruh Bali, hingga jajaran DPP Partai Golkar. (adv/*)

P3KS Bersama Citra Budaya & Lebah Begantong Hibur Masyarakat Kampung Sejahtera

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS) berkolaborasi dengan Citra Budaya dan Lebah Bergantung menampilkan ‘Pentas Rakyat’ yang dilaksanakan di Lapangan Serbaguna Kampung Sejahtera, Jalan Haji Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Jum’at (25/3/2022) Sore. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dan memberikan memperkenalkan beragam budaya dengan seni tari berbagai etnis.

“Pentas Rakyat ini sengaja kita buat untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Kampung Sejahtera dan sekitarnya, dan kedepannya kolaborasi ini akan terus kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan indahnya Indonesia dengan berbagai suku dan budaya” ucap Ketua P3KS Aminurasid  disela kegiatan.

Rasyid menambahkan, kegiatan sangat baik sekali, kami apresiasi dengan sanggar tari Citra Budaya dan Lebah Begantong yang mau menyelenggarakan kegiatan ini di Kampung Sejahtera, karena terlihat dengan kegiatan ini masyarakat terhibur.

Sementara itu, Ketua Sanggar Tari Citra Budaya, Imran Amry yang juga Ketua pengawas P3KS mengadakan kegiatan ini dalam rangka menjalankan program tahunan dan pentas seni ini menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya dengan berpindah-pindah lokasi.

“Jadi kita pilih Kampung Sejahtera, karena kita hanya ingin memberikan hiburan kepada masyarakat, untuk menghilangkan kejenuhan selama pandemi” ucapnya.

Imran juga mengaku sangat senang karena bisa berkolaborasi dengan Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS), karena selama ini, lapangan Serbaguna ini selalu digunakan untuk berkegiatan yang positif, nah, kali ini kita berikan hiburan, makanya kita buat Thema ‘Pentas Rakyat’. Ujarnya.

Pentas Rakyat ini bukan hanya menampilkan seni tari etnis dan budaya saja, ada juga fashion show dari adik adik dengan menggunakan pakaian adat, kemudian nanti malam akan ada Pakpong Lebah Begantong, tambah pria berkacamata yang sering dipanggil Kobe ini.(rel/tri)

bank bjb Kolaborasi dengan LPEI Dorong Ekspor Indonesia

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) mendukung pemerintah untuk terus mendorong dan meningkatkan ekspor Indonesia melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.

bank dengan kode saham BJBR ini melakukan Penandatangan Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jumat 25 Maret 2022 di Jakarta.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, Direktur Operasi bank bjb Tedi Setiawan, Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari, serta Pemimpin Divisi Operasi bank bjb Herry Yanson. Selain itu dihadiri juga oleh Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bank bjb merasa senang bisa melakukan kerja sama dengan LPEI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

“bank bjb senantiasa mendukung pemerintah untuk mendorong ekspor Indonesia. Kerja sama bank bjb dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang penjaminan kredit akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ujar Yuddy.

Dia menjelaskan LPEI memberikan pembiayaan pada area yang tidak dapat dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial. Lembaga tersebut juga dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan.

Dengan diperolehnya benefit atas kerjasama antara bank bjb dan LPEI, diharapkan BPD terbesar di Indonesia ini dapat memaksimalkan penyaluran kredit kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor khususnya yang berada di Jawa Barat.

Yuddy menilai penyaluran kredit sangat bermanfaat demi mendorong pendapatan masyarakat karena kapasitas perusahaan yang meningkat bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain itu dengan meningkatnya kapasitas perusahaan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

“Kerja sama antara bank bjb dan LPEI merupakan salah satu langkah bank bjb dalam mendukung visi bank bjb Menjadi Bank Pilihan Utama Anda serta dalam rangka merealisasikan salah satu misi bank bjb yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah serta memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholder yaitu masyarakat Jawa Barat umumnya,” kata Yuddy. (rel/sih)

Bupati Dairi Dukung e-Katalog & Toko Daring Pengembangan Produk Lokal

HADIRI. Sekretaris Daerah Dairi, Budianta Pinem bersama sejumlah pimpinan OPD saat menghadiri Business Matching diselenggarakan Kementerian Perindustrian di Jakarta.SUMUTPOS.CO/Komimfo Dairi.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, mendukung lembaga kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah (LKPP) dalam pengembangan e-Katalog dan toko daring untuk kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk produk lokal.

Bupati Dairi bahkan sudah menginstruksikan seluruh jajaran memanfaatkan momentum ini sebagai peluang emas meningkatkan pemasaran produk UMKM Dairi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop, Jumat (25/3/2022).

Iswan mengatakan, dukungan itu disampaikan Eddy KA Berutu kepada perwakilan tim implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kabupaten Dairi saat mengikuti Business Matching diselenggarakan Kementerian Perindustrian pada, 22- 24 Maret 2022.

Kepada tim dari Dairi dipimpin sekretaris daerah (Sekda), Budianta Pinem, lanjut Iswan, Eddy Berutu mengatakan, Kementerian Perindustrian mempersyaratkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen pada produk yang dibeli pemerintah.

Serta menargetkan realisasi belanja produk sebesar 40 persen dari seluruh belanja produk kebutuhan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“e-katalog lokal merupakan pemberdayaan produk dan jasa UMKM di daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, melalui kebijakan ini maka produk UMKM memiliki kesempatan bersaing secara adil dengan kesempatan dipasarkan sampai level nasional,” kata Eddy.

Ini merupakan tugas dan tantangan Pemda memfasilitasi dan membina UMKM lokal untuk memiliki daya saing serta keunggulan spesifik.

Eddy minta semua OPD Pemkab Dairi, segera mengidentifikasi dan memfasilitasi penyerapan produk lokal khususnya belanja rutin, ucapnya. Ia juga menginstruksikan upaya penyerapan produk lokal ini disertai dengan pembinaan yang berkelanjutan.

Mencakup permodalan, peningkatan kualitas serta peningkatan manajerial unit UMKM sehingga menunjukkan kinerja pertumbuhan usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Dairi berkomitmen belanja produk dalam negeri, tegasnya.(rud).

Demokrat Masuk 3 Besar, Tondi: Bukti Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Tondi Roni Tua saat bersama rakyat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, H Tondi Roni Tua SSos, menyambut baik hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) terkait dinamika elektoral jelang Pemilu 2024. Dalam hasil survei IPO tersebut, Partai Demokrat berada di peringkat 3 dengan elektabilitas sebesar 10,3%, mengungguli Partai Golkar, PKB dan PAN.

Menurut Tondi, naiknya elektabilitas partai berlambang mercy itu, karena di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seluruh kader turun ke bawah bersama rakyat, sesuai tagline yang diusung, Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat. “Kader Demokrat, khususnya yang duduk di lembaga legislatif selalu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” tegas Tondi kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).

Dikatakan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Padang Lawas ini, keberpihakan kader Demokrat di legislatif kepada rakyat banyak itu, sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY yang meminta agar kader tetap memperhatikan kepentingan rakyat banyak. “Dan kami yakin, jika Pemilu dilaksanakan minggu depan, Partai Demokrat akan juara,” pungkas Tondi Roni Tua dengan optimis.

Sebelumnya, lembaga survei IPO merilis sebanyak tiga partai politik yang kini berada di parlemen mengalami penurunan elektabilitas cukup drastis. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menyebut, tiga parpol yang mengalami penurunan elektabilitas adalah Partai Golkar yang turun ke posisi keempat dengan elektabilitas sebesar 8,5%. Golkar berada di bawah Partai Demokrat yang berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 10,3%.

Parpol selanjutnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turun ke posisi ketujuh dengan elektabilitas sebesar 4,6%. Dia mensinyalir penurunan elektabilitas PKB ini salah satunya diakibatkan wacana penundaan Pemilu yang sempat digaungkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar. “Ini sejalan dengan wacana penundaan Pemilu yang digaungkan oleh Muhaimin,” katanya..

Parpol ketiga yang tercatat oleh lembaganya mengalami penurunan drastis adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam hal ini, partai berlambang matahari biru ini bertengger di peringkat kesepuluh dengan elektabilitas sebesar 2,2%. Survei IPO dilaksanakan pada 11-17 Maret 2024. Motode yang digunakan wawancara via telepon kepada 1.220 responden yang tersebar secara acak skema nasional. Tingkat akurasi data mencapai 95%, dengan margin of error (MoE) sebesar 2,9%. (rel/adz)

Mengenalkan Hukum kepada para Santri dan Santriwati Jaksa Masuk Pesantren

MASUK PESANTREN: Kajati Sumut Idianto bersama Syekh KH Ali Akbar Marbun, pada program Jaksa Masuk Pesantren di Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Rabu (23/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, menyampaikan bahwa sampai hari ini masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Hal itu disampaikannya, pada kegiatan penyuluhan hukum Kejati Sumut, Jaksa Masuk Pesantren di Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Rabu (23/3).

“Kita semua pasti sudah mendengar ada oknum pemilik pesantren yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak santriwatinya,” katanya.

Menurutnya penyuluhan hukum ini menjadi sarana paling tepat bagi generasi muda, khususnya santri dan santriwati di Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar untuk bertanya apa saja terutama yang berkaitan dengan masalah hukum.”Saya yakin dan percaya bahwa sebagian dari yang hadir hari ini ada yang bercita-cita jadi jaksa. Kejaksaan sangat terbuka dan siap menerima anak-anak kami sekalian sebagai penerus kami di masa yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan, bahwa kegiatan penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya Kejaksaan dalam mengenalkan hukum, agar para santri dan santriwati mengenali hukum dan menjauhi hukuman.

Kedatangan Kajati Sumut Idianto juga didampingi Asintel I Made Sudarmawan, Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar Yusuf Hasibuan dan tim Penkum Kejati Sumut yang diterima langsung oleh Syekh KH Ali Akbar Marbun, Ketua Yayasan Pesantren Al-Kautsar Al Akbar H Khairul Hami LC, pengurus yayasan dan santri/santriwati yang jadi peserta penyuluhan hukum.

Sementara, Syekh Ali Marbun menyambut baik program penyuluhan hukum Jaksa Masuk Pesantren dan berharap agar kegiatan ini bisa berlanjut dan berkesinambungan.”Hubungan baik kita selama ini dengan Kejati Sumut kiranya terus berlanjut dan berkesinambungan, terutama dalam memberikan penyuluhan hukum kepada santri dan santriwati di pesantren ini,” kata Ali.

Kegiatan penyuluhan hukum mengusung tema ‘Lindungi Anak Karena Mereka adalah Masa Depan Bangsa’ dengan pemateri Yusnar Yusuf Hasibuan (Kasi Terorisme dan Lintas Negara) mengenalkan bahwa dalam kehidupan ini ada aturannya, segala sesuatu ada aturan hukumnya.

“Harapan kami dengan adanya penyuluhan hukum ini, santri dan santriwati di Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar memiliki pemahaman tentang hukum dan mengenali hukum. Dengan mengenali hukum, semua santri dan santriwati menjauhi perbuatan yang melawan hukum,” ujar Yusnar.

Di akhir kegiatan, Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan bahwa motivasi kami terhadap anak-anak pesantren adalah agar menerapkan belajar keras, belajar ikhlas, belajar cerdas dan belajar tuntas.

Selanjutnya, Kajati Sumut Idianto memberikan piagam penghargaan kepada Pimpinan Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Syekh Ali Marbun dan sebaliknya Syekh Ali Marbun memberikan ‘ulos panggomgom’ atau ulos holong dan panjang umur serta tasbih kepada Kajati Sumut Idianto.

Sebelum meninggalkan pesantren, Kajati Sumut juga menyerahkan cenderamata secara simbolis kepada santri dan santriwati yang mengikuti penyuluhan hukum. Kajati Sumut juga diberikan penghargaan oleh Syekh Ali Marbun untuk menanam pohon kurma di halaman Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar. (man/ila)

IAI Sumut Gelar IAI Expo pada 24-27 Maret

BERSAMA: Ketua I Pengurusu IAI Nasional, Ar. Boy Brahmanta Sembiring, IAI AA bersama pengurus dan panitia Musprov-X IAI Sumut, Kamis (24/3). Triadi Wibowo/Sumut Pos..

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Arsitek adalah sebuah profesi yang saat ini masih rentan dengan stigma negatif, di mana jasanya hanya menjadi monopoli oleh kalangan tertentu, dan dianggap sebagai sebuah kemewahan dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung.

Hal ini terungkap dalam pembukaan IAI Expo yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (24/3). Acara ini berlangsung 24-27 Maret di Mal Center Point Medan.

Plt. Ketua IAI Sumut Ar. Taufik Mustafa, IAI, mengungkapkan, IAI Sumut memandang perlu untuk mensosialisasikan bahwa praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya Arsitektur.

“Hasil karya Arsitektur harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril, materiel, maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan pelindungan kepada masyarakat juga terhadap karya Arsitektur Indonesia. Selain itu, hasil karya Arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” ujar Taufik.

Ketua panitia AR. Franky Parulian Simanjuntak mengungkapkan bahwa panitia juga menyelenggarakan salahsatu rangkaian musyawarah provinsi, yakni debat terbuka, bersama ketiga calon ketua IAI Sumut, Ar. Achmad Aryanto, IAI, Ar. Taufik Mustafa, IAI dan Ar. Peranita Sagala, IAI, untuk memfasilitasi rekan-rekan arsitek diluar kota Medan kita bekerja sama dengan pengurus pusat untuk menyiarkan secara online.

Sementara itu Ketua I Pengurus IAI Nasional, Ar. Boy Brahmawanta Sembiring, IAI, AA yang juga mantan Ketua IAI Sumut periode sebelumnya, di sela-sela acara menyampaikan bahwa pengakuan akan profesi arsitek telah terwujud dengan disahkannya peraturan pemerintah No.15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Arsitek yang memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Arsitek, secara garis besar, Undang-Undang ini membahas mengenai arsitek dan lingkup kerjanya, persyaratan untuk menjadi arsitek, hubungan arsitek dengan masyarakat, pembinaan arsitek, serta tata cara praktek bagi arsitek yang berasal dari luar Indonesia,” ujar Boy.

Menurutnya, Arsitek dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan perizinan lainnya memerlukan Lisensi. Dengan memiliki Lisensi maka Arsitek dinilai menguasai peraturan bangunan dan peraturan membangun di wilayah provinsi yang menerbitkan Lisensi.

“Sehingga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mensosialisasikan penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan perizinan lainnya, seperti Peraturan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam Sistim Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dimana arsitek akan tergabung dalam Tim Profesi Ahli (TPA),” pungkasnya.

Rangkaian kegiatan IAI Expo yang menampilkan berbagai Karya Arsitektur, Webinar Nasional, Klinik Arsitektur, dan akan diakhiri dengan Musyawarah Provinsi ke-X Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Utara sekaligus pemilihan Ketua Periode 2022-2025, yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Maret bertempat di Hotel Four Points Medan. (tri/ila)

Hindari Calo di BPJS Kesehatan, Gunakan Layanan WhatsApp 08118165165

HUMAS SETKAB LAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan melayani warga yang membutuhkan informasi terkait pelayanan kesehatan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Demi meningkatkan layanan dan kepuasan peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan melakukan terobosan dan inovasi baru, salah satunya adalah menghadirkan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (Pandawa) 08118165165. Jika masyarakat ingin mengurus administrasi JKN-KIS, daripada datang ke kantor BPJS Kesehatan, apalagi di saat pandemi saat ini, alangkah lebih baik gunakan Pandawa saja dan pastinya terhindar dari calo.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Sari Quratul Ainy mengatakan, lewat Pandawa peserta akan terhubung dengan admin yang ada di kantor cabang dan peserta dapat mengurus administrasi JKN-KIS hanya dengan chat melalui WhatsApp. Pandawa ini beroperasi setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

“Melalui Pandawa, peserta bisa mendapatkan berbagai pelayanan yang biasanya didapat di kantor cabang, seperti daftar baru, tambah anggota keluarga, daftar bayi baru lahir, ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan & gaji. Kemudian, ubah Faskes Tingkat Pertama (FKTP), penonaktifan peserta meninggal, perbaikan data ganda, dan pengaktifan kembali kartu,” kata Sari, Kamis (24/3).

Sari mengungkapkan, selama tahun 2021, pihaknya sudah melayani peserta melalui Pandawa sebanyak 61.185 peserta. Sedangkan Januari tahun ini 9.162 peserta dan Februari 7.055 peserta. “Setiap hari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan membuat pengumuman melalui pengeras suara agar masyarakat menghindari calo dan melakukan pengurusan langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau dengan menggunakan Pandawa,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sari mengatakan, masyarakat harus lebih berhati-hati dan tidak tertarik dengan tawaran kemudahan pendaftaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sistem pendaftaran dan pembayaran JKN-KIS sangat mudah, sehingga tidak diperlukan pengurusan melalui perantara. Di samping itu, masyarakat tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan, bisa mendaftar melalui Pandawa. Begitu juga dengan pembayaran, peserta bisa melakukan pembayaran di bank, ATM. Pembayaran iuran juga dapat dilakukan di mini market dan kantor pos terdekat,” pungkasnya. (ris/ila)

Tingkatkan Pengaduan Pelayanan, Masyarakat Bisa Manfaatkan Layanan SP4N

BERSAMA: Inspektur Pemprov Sumut Lasro Marbun bersama peserta rapat Monitoring dan Evaluasi SP4N-Lapor, foto bersama di Aula Tengku Rizal Nurdin. bagus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya meningkatkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat dan layanan ini bisa dimanfaatkan masyarakat.

Di tahun 2021, ada 231 laporan masuk melalui aplikasi SP4N-Lapor dan 151 telah dilakukan disposisi. Dari jumlah tersebut, 56 laporan selesai ditindaklanjuti dan sisanya 5 ditutup pelapor, 51 ditutup sistem, 2 dalam proses dan 93 belum ditindaklanjuti.

“Karena itu, penting meningkatkan SP4N-Lapor agar pelayanan publik kita semakin baik. Bukan hanya peningkatan SP4N, kita juga perlu menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar aplikasi ini digunakan dengan benar, sehingga pengaduan masyarakat bisa diselesaikan,” kata Inspektur Pemprov Sumut Lasro Marbun, usai mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi SP4N-Lapor di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (24/3).

Di tahun 2022, Inspektorat Pemprov Sumut melalui Tim Administrasi dan Pejabat Penghubung Layanan Aspirasi setiap harinya akan memantau aplikasi SP4N-Lapor. Kemudian akan meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Selain itu, setiap triwulan inspektorat juga akan mengevaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Inspektorat juga akan melakukan monitoring ke kabupaten/kota di setiap semester, melihat tindak lanjut pengaduan masyarakat. “Secepatnya akan kita lakukan, mudah-mudahan bulan Juni peningkatan ini sudah lebih terlihat dan terus semakin baik ke depannya,” ungkap Lasro.

Berdasarkan keterangan perwakilan dari Kemenpan-RB Rega Tadeak Hakim, kinerja pengelolaan aduan Sumut tertinggi di-Indonesia setelah pulau Jawa. Reda mengapresiasi kinerja Pemda Sumut yang sudah berupaya menyelesaikan aduan dari masyarakat.

“Di luar Jawa, Sumut tertinggi aduan dan penyelesaiannya. Banyaknya aduan bukan berarti kita bekerja buruk, tetapi juga karena kepedulian masyarakatnya untuk membuat laporan yang benar. Kita sebagai pelayanan publik harus mensyukuri itu karena pengaduan menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri,” katanya saat rapat.

Untuk memanfaatkan layanan ini masyarakat bisa menggunakan beberapa kanal antara lain website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708, serta aplikasi mobile (Android dan IOS). Setiap harinya menurut perwakilan dari Kemendagri Rosikin, ada 400-600 laporan yang masuk ke SP4N.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kemenpan-RB dengan Pemkab/Pemkot se-Sumut. Ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen setiap pemerintah daerah meningkatkan layanan pengaduan masyarakat.

Hadir dalam acara rapat ini antara lain anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya dan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Selain itu juga hadir Inspektur serta perwakilan Pemkab/Pemkot se-Sumut.(gus/ila)

KNPI Medan Gelar Unjukrasa di Mapoldasu, Minta Mafia Migor Ditangkap

UNJUKRASA: DPD KNPI Kota Medan berunjukrasa di depan Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (24/3). Mereka menolak mahalnya minyak goreng.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Medan berunjukrasa di depan Ma-rkas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (24/3).

Dalam aksi tersebut, massa menolak kebijakan Pemerintah yang tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng (migor) dan menuntut agar segera menangkap afiliator trading bodong yang masih berkeliaran di Medan.

Ketua DPD Kota Medan Riza Usty Siregar mengatakan, dengan tegas menolak kebijakan Pemerintah untuk menaikan harga minyak goreng menjelang Bulan Ramadan tahun ini. Pihaknya juga meminta kepada Polda Sumut agar menangkap dan memenjarakan para mafia minyak goreng yang coba-coba melakukan penimbunan menjelang Ramadan ini dan mencabut izin perusahaan nakal yang melakukan penimbunan minyak goreng. Sehingga, menyebabkan kelangkaan salah satu bahan pokok tersebut di Sumut.

“Kita berharap agar Polda Sumut segera menindak para penimbun minyak goreng dan menangkap penanggung jawab perusahaan yang terlibat. Intinya, kita tak sekadar ribut, tapi ada usaha untuk membantu sesama. Mudah-mudahan kartel dan para penimbun minyak goreng segera diungkap oleh pihak kepolisian di Sumut,” tegas Riza didampingi Sekretaris Alfikri Matondang, Wendy meilanda Tanjung, Bendahara Irmanda, Wakil Ketua M Rofik Sitepu dan Ketua KNPI Kecamatan Medan Denai Ardi Nasution.

Usai berorasi, perwakilan dari DPD KNPI Kota Medan diterima oleh Kepala SPKT Polda Sumut, AKBP B Sembiring ke ruangan SPKT Polda Sumut yang menyatakan, bahwa aspirasi dan segala tuntutan yang disampaikan dari massa KNPI Kota Medan akan segera disampaikan kepada Kapolda Sumut.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi mengkritik apa disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang menyebutkan pasokan minyak goreng di tanah air ini, dikendalikan oleh mafia. Untuk itu, harus dibuktikan.”Kemudian, tindak tegas segala bentuk kecurangan dan sebagainya. Ini hanya sebatas masuk berita saja, ekseskusi tidak ada. Itu harus ditindak tegas,” sebut Jumadi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (24/3).

Jumadi menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki wewenang dan regulasi untuk mengatur pasokan minyak goreng di Indonesia ini. Jangan sampai Pemerintah kalah dengan mafia dan produsen minyak goreng. “Pemerintah mempunyai wewenang untuk regulasi. Jangan sampai pemerintah kalah dengan pengusaha,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut itu.

Jumadi menilai pelaku usaha minyak goreng pastinya berkeinginan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi, bagaimana Pemerintah dapat mengendalikan hal tersebut. Satu sisi lainnya, masyarakat juga berkeinginan mendapatkan pasokan minyak goreng aman dan harga stabil.

Jumadi mengungkapkan tugas pemerintah bertugas menyediakan pasokan minyak goreng menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang aman dan harganya stabil. Tidak seperti saat ini, harga migor melonjak naik drastis.”Dengan banyak (Migor) di ekspor ke luar, regulasinya diperketat, dibatasi dan dirazia. Jangan sampai terlalu banyak dijual ke luar negeri. Tapi, rakyat menderita dengan pasokan yang terbatas dan harga menjadi naik,” sebut Jumadi.

Jumadi mengatakan pihaknya mendukung upaya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengusutan terkait dugaan mafia dan spekulan yang mengendalikan pasokan minyak goreng di Sumatera Utara. Demi mendapatkan keuntungan yang besar.”Harus dilakukan itu, jangan sampai Pemerintah kalah dengan mafia,” tandas Jumadi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU, Ridho Pamungkas mengatakan pengusutan mafia minyak goreng berdasarkan apa disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi dan akan dilakukan proses pengusutan.”Terkait dengan penyebutan Mendag mengenai adanya dugaan mafia minyak goreng di wilayah Sumut. KPPU Kanwil I akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan,” ucap Ridho.

Ridho menjelaskan kordinasi tersebut, untuk memastikan ada atau tidak keterlibatan mafia yang memanfaatkan situasi permasalahan minyak goreng ini. Yang mana, pasokan sempat langkah beberapa waktu lalu.”Untuk memastikan apakah temuan mengenai mafia minyak goreng ini, masuk ke ranah pidana atau terkait dengan persaingan usaha tidak sehat,” kata Ridho.

Selain itu, Ridho mengungkapkan juga tengah melakukan proses pengusutan terkait dugaan kartel atas permasalahan minyak goreng di Sumut ini.”Dimana, KPPU saat ini masih terus mendalami adanya dugaan kartel minyak goreng,” pungkas Ridho.(dwi/gus/ila)

1...2,6562,6572,658...15,758Page 2,657 of 15,758

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor