25 C
Medan
Friday, February 6, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2704

Perbaikan Jalan Umar Baki, Dinas PUPR Binjai: Bisa Tertunda hingga Mei

TUTUP JALAN: Massa menutup jalan rusak akibat maraknya truk melebihi tonase melintas di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perhubungan Kota Binjai, masih saling tuding soal pengawasan truk yang diduga bermuatan melebihi tonase, hingga berbuntut ruas Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, mengalami rusak parah.

Pasalnya, Dinas PUPR menilai, Dishub yang harusnya melakukan pengawasan terhadap truk-truk tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, Ridho Indah Purnama sampai ber-istighfar, karena jawaban Dishub Kota Binjai dinilai ‘buang badan’. Begitupun sebaliknya, Dishub Kota Binjai menuding, Dinas PUPR Kota Binjai terkesan menyalahkan mereka.

“Astagfirullah. Pengawasan truk kan memang tugasnya Dishub. Bu Kepala Dinas (PUPR) sudah koordinasi dengan Kepala Dishub terkait pengawasan truk yang dilarang melintas pada saat jam padat di Jalan Umar Baki,” ungkap wanita yang karib disapa Ridho itu, ketika dikonfirmasi, Rabu (9/3).

Agar tidak saling tuding, wartawan pun tak melanjutkan masalah tersebut. Ridho pun menjelaskan, Dinas PUPR Kota Binjai sudah melakukan ekspos kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai, soal perbaikan ruas Jalan Umar Baki. Menurut dia, pihaknya meminta pendampingan kepada Kejari Kota Binjai agar pelaksanaan perbaikan ruas jalan tersebut tidak menyalahi aturan.

“Tadi kami sudah ekspos. Kami melayangkan permohonan mengenai pengawalan pengamanan proyek strategis. Koordinasi dengan Intel dan Datun Kejari Binjai,” tuturnya.

Sejak awal pelaksanaan proyek dilakukan, lanjutnya, pihaknya mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum Korps Adhyaksa. “Mulai dari pelelangan, pelaksanaan, sampai selesai,” beber Ridho.

Masyarakat Kota Binjai pun diminta untuk bersabar terkait perbaikan ruas jalan tersebut. Sebab, perbaikan yang dijanjikan pada April 2022 itu, diprediksi tertunda menjadi Mei mendatang.

“Pelaksanaan (perbaikan) jalannya tergantung lelang. Kalau saat lelang banyak sanggahan, maka akan diberi waktu sanggah selama 45 hari. Masyarakat Binjai diharap bersabar, karena pembangunannya (Jalan Umar Baki) bisa tertunda hingga Mei nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, Dishub Kota Binjai terdengar kaget saat disampaikan, Dinas PUPR Kota Binjai menyatakan, pengawasan terhadap truk yang diduga melebihi tonase tidak dilakukan maksimal. Karena itu, Dishub Kota Binjai pun menyesalkan tudingan dari Dinas PUPR Kota Binjai.

Alhasil, masyarakat yang jadi korbannya. Buktinya, lubang yang menganga di ruas Jalan Umar Baki, telah merenggut nyawa pelajar, berinisial FN (12). Selain FN, juga ada seorang bayi yang meninggal dunia akibat lubang tersebut.

Bahkan, masyarakat juga pernah turun ke jalan dan menanam pohon pisang pada lubang yang menganga di ruas jalan itu, pada akhir November 2021 lalu. Ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes dan kecewa, lantaran Jalan Umar Baki yang terpantau rusak parah tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan bak kubangan ketika hujan deras mengguyur ini, sudah sejak 10 tahun belakangan terjadi.

Akibat aksi protes massa, terjadi kemacetan mengular panjang. Puluhan truk pun berhenti lajunya karena akses ditutup oleh massa. Polsek Binjai Barat, pun turun ke lokasi aksi untuk meredam emosi massa.

Namun tetap saja, tak terbendung kekecewaan massa melihat sikap Pemko Binjai. Akhirnya, akses penghubung Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Utara ini dibuka, setelah Sekretaris Daerah Kota Binjai H Irwansyah Nasution, turun ke lokasi aksi tersebut. (ted/saz)

Gelar Apel Bersama, Polres Langkat Sukseskan Vaksinasi

afFandi/sumut pos PIMPIN: Dandim 0203 Langkat Letkol Wisnu Joko Saputro, dan Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyukseskan vaksinasi nasional, Polres Langkat menggelar apel bersama di halaman Jananuraga, Mapolres Langkat, Rabu (9/3).

Dalam Kesempatan tersebut, apel bersama dipimpin Dandim 0203 Langkat Letkol Wisnu Joko Saputro dan Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, diikuti 2 SST Yon 8 Marinir, 1 SST Yon Brimob A Binjai, 1 SST Sabhara Polres Langkat, dan 1 pleton gabungan Polres Langkat.

Dandim 0203 Langkat, Letkol Wisnu Joko Saputro, dalam arahannya menyampaikan, apel bersama ini dalam rangka menyukseskan vaksinasi nasional.

“Bahwa untuk menekan penyebaran Covid-19, tetap menerapkan 3M dan peningkatan pencapaian vaksinasi. Karena vaksinasi yang ada telah mendekati masa expired,” ungkap Wisnu.

Selanjutnya, Kapolres Langkat, AKBP Danu Pamungkas Totok menjelaskan, pihaknya berterima kasih atas sinergitas pihak TNI, dalam menyelenggarakan situasi kamtibmas yang kondusif. “Kiranya sinergitas ini terus berlanjut. Terkait pencapaian vaksinasi, Polri bersama TNI terus berupaya agar pencapaian vaksinasi terpenuhi,” pungkasnya. (mag-2/saz)

Ashari Buka Forum Perangkat Daerah, Bahas dan Sempurnakan Renja Deliserdang

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan, membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dalam pembahasan dan penyempurnaan rencana kerja (renja) perangkat daerah Kabupaten Deliserdang 2023 di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batangkuis, Rabu (9/3).

Pada kegiatan tersebut, Ashari menjelaskan, pelaksanaan forum lintas perangkat yang dilaksanakan tersebut merupakan satu tahapan yang harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada pasal 136, forum lintas perangkat daerah merupakan forum yang membahas dan menyempurnakan RKPD.

“Saya garis bawahi, satu dan nampaknya menjadi titik tekan dari Bapak Darwis Batubara adalah diterimanya pokok pikiran dari DPRD Deliserdang. Karena itu, harapannya tentu, apa yang menjadi harapan masyarakat, baik yang didapatkan pada program Musrenbang di berbagai tingkatan, atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD Deliserdang, dapat diakomodir sebagai bagian dari upaya untuk mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan real dari masyarakat,” ungkap Ashari.

Ashari pun menekankan, R-APBD 2023 yang merupakan hasil akhir dari yang dibicarakan pada kegiatan ini, merupakan rangkaian kegiatan pada tahun terakhir, yang dipimpin Ashari dan HM Ali Yusuf Siregar.

“Benar pada 2024 bila kami berdua berumur panjang, pasti tetap mengusung APBD 2024. Tapi pasti pelaksanaannya tidak lagi pada kami berdua. Karena itu, apa yang ingin dihasilkan sebagai pertemuan pada hari ini, adalah sesuatu hal yang amat penting bagi saya dan Pak Yusuf. Karena kami ingin sejauh mungkin menuntaskan apa-apa yang menjadi janji-janji kami kepada masyarakat Deliserdang ketika kami diamanahi kewenangan, tugas menjabat jadi Bupati dan Wakil Bupati. Berharap melalui kegiatan ini, untuk memastikan sejauh mungkin apa yang menjadi target RPJMD 2019-2024 diupayakan bisa dicapai secara lebih maksimal,” tutur Ashari.

Sebelumnya, mewakil DPRD Deliserdang, M Darwis Batubara menjelaskan, yang dilaksanakan tersebut merupakan kelanjutan dari forum konsultasi publik penyusunan rencana awal RKPD Kabupaten Deliserdang, yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

“Di forum ini kita akan mendengarkan dan membahas paparan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD), untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja serta pendanaan, sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehingga nantinya kita dapat menyempurnakan renja perangkat daerah Deliserdang 2023,” jelasnya.

“DPRD Deliserdang memberikan atensi dan apresiasi terhadap pelaksanaan forum ini. Karena pelaksanaan forum ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Di forum ini, kita menyusun renja perangkat daerah, dalam bentuk program dan kegiatan, lokasi, dan sasaran kegiatan pembangunan Deliserdang 2023,” imbuh Darwis.

Acara ini dihadiri narasumber Paidi Hidayat, para staf ahli, asisten, kepala OPD, dan camat baik secara langsung maupun virtual. (btr/saz)

13 Kabupaten/ Kota di Sumut Darurat Stunting

Konpres: Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K), saat menggelar Konferensi Pers (Konpres), usai acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI), di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (9/3). Sumut Pos/ ist.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 13 kabupaten/ kota di Sumatera Utara (Sumut) dinyatakan darurat prevalensi stunting, dengan status ‘merah’ dengan angka di atas 30 persen. Hal ini sesuai data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.

Dalam hal ini, SSGI mencatat kondisi prevalensi stunting di Sumut sangat memprihatinkan. Malah Mandailingnatal (Madina) dengan prevalensi stunting 47,1 persen peringkat nomor 2 dari 246 kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas.

Begitu juga Padanglawas (Palas) yang berprevalensi 42 persen, masuk dalam 10 besar daerah berstatus merah.

Selain itu, daerah yang juga berstatus merah adalah Pakpakbharat, Nias Selatan (Nisel), Niasutara, Dairi, Padanglawas Utara (Paluta), Nias, Kota Padangsidempuan, Langkat, Batubara, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Tapanuliselatan (Tapsel).

Sedangkan, yang berstatus kuning atau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 20-30 persen, meliputi Samosir, Simalungun, Niasbarat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Tapanuliutara (Taput), Humbanghasundutan (Humbahas), Kota Gunungsitoli, Kota Tanjungbalai, Kota Sibolga, Tapanulitengah (Tapteng), Karo, Toba, serta Binjai.

Selain itu ada juga yang berstatus hijau, yakni memiliki prevalensi stunting di kisaran 10-20 persen mencakup 6 daerah, yaitu Serdangbedagai, Medan, Asahan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, dan Deliserdang.

Menurut SSGI, stunting bukanlah kutukan melainkan bisa dicegah sedini mungkin. Jika semua aspek dari hulu hingga hilir, potensi munculnya stunting bisa diantisipasi dengan baik maka setiap keluarga bisa terhindar dari lahirnya bayi-bayi stunting.

Persoalan stunting merupakan masalah serius, mengingat sekitar 2-3 persen pendapatan domestik bruto atau PDB hilang pertahun akibat stunting. Dalam hitung-hitungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu, dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp15 triliun maka potensi kerugian akibat stunting akan mencapai Rp450 triliun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKN) yang diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia, berharap konvergensi lintas sektoral sungguh-sungguh bisa terlaksana dan membutuhkan komitmen serta kerja keras semua pihak.

“Program, kegiatan, dan anggaran untuk percepatan penurunan stunting menjadi saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran. Dengan keberadaan 10.323, Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang ada di Sumut atau setara dengan 30.969 orang penggerak pendamping keluarga, persoalan stunting di seantero Sumut harus bisa teratasi,” jelas Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K), dalam acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI), di Hotel Santika Dyandra Premiere Medan, Rabu (9/3).

Adapun, dalam sosialisasi RAN PASTI tersebut menghadirkan para pembicara dari BKKBN serta para Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.

Menurut Hasto, kolaborasi semua pihak di Sumut menjadi kata kunci untuk percepatan penurunan stunting. Pelibatan 21 perguruan tinggi di Sumut yang memiliki program studi gizi dan program studi kelompok kesehatan sangat potensial untuk dilibatkan. Program Kampus Merdeka memungkinkan mahasiswa bisa mendapat nilai satuan kredit semester di Kampung-Kampung Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh Sumut, sehingga kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting bisa optimal.

“Saya berharap, keberadaan 385 perguruan tinggi yang ada di Sumut bisa melaksanakan kegiatan peduli stunting. Hingga saat ini baru sembilan perguruan tinggi atau sekitar 2 persen yang telah melakukan perjanjian kesepakatan pemahaman (MOU) peduli stunting dengan BKKBN. Pelibatan mahasiswa dan pengerahan maksimal TPK menjadi solusi untuk meng-cover persoalan stunting yang ada di 6.132 desa yang ada di Sumut,” katanya.

Sosialisasi RAN PASTI ini, lanjutnya, menjabarkan penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. Diulas juga mengenai pemantauan, pelaporan serta evaluasi. Skenario ‘pendanaan’ stunting di daerah juga dibahas dalam sosialisasi.

“Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan warganya dan menghelat kemajuan pembangunan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck mengakui, bahwa memang ada beberapa kabupaten/kota di Sumut yang terdapat kasus stuntingnya tinggi seperti Palas, Madina, dan Pakpakbharat.

Pihaknya bersama dengan Kepala BKKBN Perwakilan Sumut akan duduk bersama dengan kabupaten/kota untuk melihat data yang sudah ada lengkap di BKKBN baik ‘by name’ maupun ‘by addres’.

“Kita juga akan melihat apa indikatornya data stunting di daerah itu, karena tidak semua mengalami tidak normal secara fisik. Apakah itu karena kelahiran, gizi buruk dari ibu dan anak ataukah dari sanitasi karena airnya tidak bersih. Nanti kita bagi tugasnya tiap daerah, secara nasional anggarannya juga sudah disiapkan ke kabupaten/kota. Sehingga kita mau kerjaan ini, kita kerjakan secara bersama-sama,” ujarnya.

Pihaknya juga menargetkan ke depan kasus stunting di Sumut bisa menurun 4 persen setiap tahunnya sehingga tercapai target nasional 14 persen di Juni 2024 bisa tercapai.

“Ini bisa lebih, makanya harus ada kerja sama antarkabupaten/kota terutama kabupaten/kota yang tinggi kasusnya,” tandasnya. (Dwi)

Pupuk di Karo Mahal, Cory: Mari berinovasi ke Eco Enzim

PANEN: Seorang petani Kabupaten Karo saat memanen cabai di kebunnya, belum lama ini. Menyiasati mahalnya pupuk di Kabupaten Karo, Bupati Karo Cory S Sebayang mendorong petani melakukan pengembangan inovasi eco enzim, yang merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik, seperti ampas buah atau sayuran, gula (gula cokelat, gula merah, atau gula tebu) dan air.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory S Sebayang mendorong petani melakukan inovasi, dalam meningkatkan kreativitas menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Satu inovasi yang harus dikembangkan saat ini adalah eco enzim, yakni hasil dari fermentasi limbah dapur organik, seperti ampas buah atau sayuran, gula (gula cokelat, gula merah, atau gula tebu) dan air.

Adapun manfaat eco enzim untuk pertanian, yakni sebagai filter udara, herbisida dan pestisida alami, menurunkan asap dalam ruangan, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan menurunkan efek rumah kaca.

Dorongan ini disampaikan Cory, dalam menanggapi keluhan petani terkait mahalnya harga pupuk belakangan ini. Keluhan mahalnya harga pupuk ini, disampaikan para petani saat Bupati Karo hadir dalam reses Anggota DPRD Sumut, Ingan Amin Barus di Desa Pertumbuken, Kecamatan Barusjahe, Minggu (7/3) lalu. Dalam kesempatan itu, Cory mengingatkan, agar petani tidak terlalu bergantung pada pupuk kimia. “Mari berinovasi ke eco enzim. Ini berbiaya murah, bahannya juga gampang didapat, tanaman pun jadi subur,” imbau Cory.

Cory pun mengaku, sudah membuktikan sendiri keunggulan eco enzim tersebut pada berbagai jenis tanaman bunga, baik di rumah dinas, kantor bupati, dan di beberapa ruas jalan protokol Kota Kabanjahe. “Sekarang tanaman bunga itu mulai subur dan bagus, setelah menggunakan pupuk organik eco enzim,” tuturnya.

Untuk meyakinkan petani, dia juga mengaku masih ada menyimpan stok eco enzim di rumah dinasnya, dan bersedia membagikannya pada petani. Untuk pembuatan eco enzim ini, menurut Cory, dia akan meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karo melalui penyuluh-penyuluhnya, untuk melatih kelompok-kelompok tani di Desa Pertumbuken. “Cara membuatnya sangat gampang, bahan-bahannya juga banyak di sekitar kita. Jadi ini harus betul-betul dilakukan,” imbaunya.

Meski demikian, Cory menegaskan, dia akan terus berjuang dan mendorong agar anggaran pertanian diperbesar ke Kabupaten Karo. “Sebanyak 70 persen warga Karo adalah petani. Anggaran ini yang saya perjuangkan ke pemerintah pusat. Pertanian kita harus bangkit. Saat ini, sudah diusulkan anggaran Rp500 miliar ke pusat,” bebernya.

Dalam kesempatan sama, Anggota DPRD Sumut, Ingan Amin Barus mengaku bangga, dengan partisipasi dan semangat warga Desa Pertumbuken dalam membangun desanya. Dia juga mengapresiasi kehadiran Bupati Karo, Kepala Dinas PUPR, perwakilan Dinas Pertanian, Anggota DPRD Karo Calvin Barus, dan Camat Barusjahe, Kepala Desa Pertumbuken, serta perangkatnya. Di akhir acara, sebagia Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo, Cory juga membagikan oleh-oleh minyak goreng pada warga Desa Pertumbuken. (deo/saz)

2 Tahun, 1.300 PMI Tewas di Luar Negeri, 95 Persen Diberangkatkan Tidak Resmi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pelindungan Pekerja Migran Ilegal (BP2MI) mencatat ada 1.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) pulang ke Tanah Air dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 95 persen PMI bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal.

Hal itu, diungkapkan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam kegiatan Rapat Kordinasi Terbatas Sosialisasi Undangan-undangan Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut di Jalan Sudirman, Kota Medan, Rabu (9/3) “Menyedihkan 1.300 jenazah selama dua tahun, 95 persen dari 1.300 jenazah mereka diberangkatkan secara tidak resmi,” sebut Benny.

Ribuan jenazah PMI itu, dilaporkan sakit hingga menjadi korban kekerasan di luar negeri saat bekerja. Bahkan, Benny mengungkapkan terdapat ratusan PMI yang ditangani BP2MI sedang sakit, dengan mengalami depresi, catat fisik hingga hilang ingatan. “Kita juga menangani 870 sakit, depresi, catat fisik dan hilang ingat bahkan. 80 persen diberangkatkan tidak resmi,” ungkap Benny.

Dengan permasalahan dihadapan PMI, khususnya PMI Ilegal. Benny mengajak seluruh pihak-pihak terkait untuk bersama-sama melakukan upaya tindakan hukum kepada agen penyaluran PMI Ilegal dan mafia atau sindikat perdagangan manusia.

“Negara ini, negara besar dan memiliki aparat hukum. Resiko penempatan PMI Ilegal mendapatkan berbagai eksploitasi berupa kekerasan, kekerasan seksual, gaji tidak dibayarkan, tidak bayarkan karena tidak memiliki kontrak kerja. diJualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Ada juga kekerasan di atas kapal, untuk menghindari hukum, mayatnya dibuang ke laut,” jelas Benny.

Untuk itu, Benny mengatakan negara harus hadir untuk melindungi seluruh PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Jangan sampai negara kalah dengan agen penyaluran PMI Ilegal dan mafia atau sindikat perdagangan manusia. “Negara yang besar ini, jangan membiarkan terjadi perdagangan manusia. Jangan ada sindikat atas nama apa pun. Ini pekerjaan oknum untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis jual belikan anak-anak bangsa,” sebut Benny.

Dengan ini, Benny mengajak seluruh pihak berkolaborasi untuk dapat bertindak dan mencegah penyaluran PMI secara ilegal. Karena, akan memberikan dampak negatif diterima pekerjaan Indonesia. Baik, gaji tidak dibayarkan hingga mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

“Jangan biarkan mereka (mafia perdagangan manusia) memberangkatkan anak-anak secara ilegal. Saya membuka cakrawala padang kita, untuk kolaborasi dalam upaya penindakan jalur-jalur tikus penyaluran PMI ilegal,” sebut Benny.

Kemudian, BP2MI juga mencatat terdapat 4,4 juta PMI Legal sedang bekerja dengan penempatan di sejumlah negara. Sementara, ada 4,6 juta PMI Ilegal yang juga bekerja di luar negeri. “Ada 4,4 juta Pekerja Imigran Indonesia data yang kami miliki by name by address. Siapa mereka dan sedang bekerja dimana mereka. Bekerja negara dimana saja atau negara apa saja. Pekerjaan apa yang mereka lakukan dan berapa besar gaji mereka terima dan sektor pekerjaan apa saja mereka dan tinggal dimana saja. itu data kami miliki,” jelas Benny.

Di hadapan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Benny mengatakan pihaknya tengah fokus dalam penanganan PMI Ilegal dan melakukan upaya hukum dalam penindakan kepada mafia atau agen penyalur PMI Ilegal. “Diluar itu, 4,6 juta PMI tidak memiliki dokumen (ilegal), atau penempatan ke negara-negara secara ilegal. 4,6 juta PMI yang serius kami perangi, ini saatnya negara hadir dan hukum bekerja. Dengan aparat hukum dimiliki jangan kalah dengan sindikat penempatan PMI Ilegal. Negara hadir memberikan perlindungan bagi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki,” tutur Benny.

Benny menjelaskan dalam kurun waktu tiga bulan, Januari hingga pekan pertama bulan Maret 2022. Polda Sumut dan TNI Angkatan Laut di Sumut sudah menggagalkan penyeledupan PMI ilegal sebanyak 14 kali.

“Jajaran Polda Sumut dan TNI di Sumatera Utara. Dari Januari hingga Maret 2022 dilakukan pencegahan sebanyak 14 kali dan penyelamatan 489 anak-anak bangsa,” sebut Benny.

Benny juga mengungkapkan untuk kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah PMI Legal asal Sumatera Utara sebanyak 36.845 orang yang bekerja di sejumlah negara. Dengan 5 daerah terbesar penyumbang PMI Legal di Sumut berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Serdang Begadai. “Khusus di Sumatera Utara, 5 tahun. penempatan terakhir yang resmi berada diangka 36.845 PMI warga Sumatera Utara dalam negara-negara penempatan. Jadi, rata-rata per tahun, 7.368 orang bekerja ke luar negeri secara resmi,” ucap Benny.

Sedangkan pekerjaan favorit bagi PMI legal asal Sumut, yakni operator, konstruksi, perkebunan, cleaning service dan tata pelaksana rumah tangga. “Keren dibandingkan daerah-daerah sektor informal. Sumatera Utara justru bekerja formal. Negara dan BP2MI Serius dalam penempatan pekerja formal,” ucap Benny.

Benny menambahkan permasalahan penyaluran PMI Ilegal ini, sangat komplek ditemukan di lapangan. Untuk itu, BP2MI mengandeng TNI/Polri, Kejagung, Kemenkopolhukam dan Kemenlu untuk melakukan tindakan hukum terhadap mafia penyaluran PMI ilegal. “Tanggungjawab semua ini, merupakan era kolaborasi. Karena di lapangan (masalah) kompleks. Ini hadapi semua daerah, bukan saja di Sumatera Utara,” pungkas Benny.

Tutup Jalur Tikus

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan warga Sumut menjadi PMI ilegal berjumlah 46 ribu orang yang bekerja ke luar negeri. Jumlah besar ini, diketahui saat puluhan ribu PMI Ilegal di deportasi saat pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, lalu.

“Baru terungkap, diturunkan COVID-19 kemari (Sumut) baru saya tahu, jumlah Warga Negera Indonesia di Sumut bekerja di luar negeri di deportasi negara-negara tetangga 46 ribu (orang),” sebut mantan Pangkostrad itu.

Gubernur Edy juga menyinggung soal devisa dihasilkan dari PMI legal sebesar Rp 159,7 triliun per tahun. Devisa terbesar nomor dua di tanah air setelah devisa Migas. Atas hal itu, mantan Ketua Umum PSSI devisa dari PMI Legal dapat juga disalurkan ke daerah-daerah untuk pembangunan.

“Kami mohon evaluasi, bapak Bupati dan Wali Kota tidak merasakan hasil pajak (devisa) itu. Maka dia. cuek-cuek saja,” sebut Gubernur Edy.

Gubernur Edy mengharapkan untuk PMI legal yang dikirim keluar negeri untuk bekerja harus memiliki ilmu dan menjadi tenaga ahli. Karena, akan menjadi kebanggaan Indonesia mengirim pekerja yang memiliki skill. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan di dalam negeri oleh Pemerintah.

“Tenaga kerja yang harus dikirim, tenaga ahli. Yang ini, perlu kita Kordinasi yang pasti,” ungkap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Gubernur Edy mengatakan pihaknya akan melakukan penindakan dengan menutup pelabuhan atau jalur tikus dijadikan mafia perdagangan manusia untuk menyeludupkan PMI Ilegal keluar negeri.

“Kita pintu tikus begitu panjang kita punya, 420 km panjangnya pintu tikus, jadi gimana kita mau menjaganya tak cukup, untuk itu kita berikan edukasi kepada rakyat kita semua,” tandas Gubernur Edy.

Terpisah, Bupati Asahan H Surya, BSc kepada wartawan mengatakan, Pemkab Asahan akan mendukung program yang dilakukan oleh BP2MI dan Pemprov Sumatera Utara. Bupati juga mengatakan, saat ini banyak masyarakat Kabupaten Asahan yang menjadi pahlawan devisa (PMI) di negara luar untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

“Maka dari itu Pemkab Asahan akan mendukung Undang-undang tersebut, sehingga para PMI terkhusus PMI Asal Kabupaten Asahan mendapat perlindungan saat bekerja di Luar Negeri,” kata Surya yang saat itu didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumut bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan MOU tentang pelindungan pekerja migran indonesia dengan Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, Pemkab Langkat, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Serdang Begadai, Kabupaten Simalungun dan Pemko Tanjungbalai. (gus/dat)

Jawab Keluhan Warga Jalan Platina, Bobby Nasution: Insya Allah, Minggu Depan Diperbaiki

Walikota Medan Bobby Nasution menerima keluhan masyarakat yang mengeluhkan kondisi banjir dan jalan rusak di Jalan Platina, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Marelan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kegembiraan terpancar di wajah warga Jalan Platina, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, terutama kaum ibu. Sebab, keluhan mereka terkait banjir yang senantiasa dialami setiap kali hujan deras langsung disikapi Wali Kota Medan Bobby Nasution. Selain menormalisasi drainase yang menjadi penyebab terjadinya banjir, jalan juga akan diaspal sekaligus diperlebar.

Normalisasi dan perbaikan jalan disampaikan Bobby Nasution saat meninjau Jalan Platina, Rabu (9/3/2022). Melihat kedatangan menantu Presiden Joko Widodo tersebut, warga pun langsung mengerumuninya. “Tolong Pak, rumah kami selama ini kebanjiran setiap kali hujan deras turun. Kemarin, ketinggian air sampai selutut orang dewasa,” ungkap salah seorang ibu rumah tangga.

Ibu berjilbab dan bertubuh sedikit tambun itu menambahkan, banjir terjadi akibat drainase yang ada sudah tidak berfungsi untuk mengalirkan air. Ia bersama warga lain meyakini penyebabnya akibat drainase sudah bertahun-tahun tidak dikorek. “Bantu Pak, kami semua sudah jenuh merasakan banjir,” ungkapnya memelas.

Meski siang itu panas sangat terik, Bobby Nasution dengan penuh ramah dan perhatian menyambut keluhan yang disampaikan ibu-ibu tersebut. “Kedatangan kita kemari  untuk menindaklanjuti pengaduan warga di sini. Makanya, saya datang Bersama Kadis PU Kota Medan. Apa yang menjadi keluhan segera kita sikapi,” kata Wali Kota.

Setelah itu Bobby Nasution mengecek kondisi jalan dan drainase yang ada. Kemudian ia pun minta kepada Kadis PU untuk secepatnya mengatasi banjir sekaligus memperbaiki jalan. “Minggu depan pengerjaan kita mulai, Pak Wali,” jawab Topan.

“Pasti itu ya. Saya tidak mau warga ada yang mengeluh lagi soal banjir maupun jalan rusak!” tegas Bobby. Warga yang mendengar jawaban Kadis PU langsung  bersorak kegirangan. “Terima kasih, Pak Wali. Semoga kami tidak kebanjiran lagi,” teriak ibu-ibu kegirangan.

Melihat warganya kegirangan, Wali Kota pun tersenyum Bahagia. “Insya Allah normalisasi drainase dan perbaikan jalan akan dimulai Minggu depan. Cuma hanya satu permintaan saya, setelah drainase diperbaiki, warga tidak boleh membuang sampah ke dalamnya ya. Selain itu harus rutin bergotong royong membersihkannya agar tidak kebanjiran lagi. Janji ya,” pesannya.

Saking gembiranya atas gerak cepat Wali Kota menyikapi pengaduan warga, ibu rumah tangga berjilbab dan bertubuh sedikit tambun pun selanjutnya memberikan satu bungkus peyek sebagai ucapan terima kasih. “Terima ini Pak Wali, sebagai ungkapan rasa terima kasih warga. Kami gembira karena pengaduan dan keluhan kami cepat ditindaklanjuti,” ujar ibu tersebut.

Orang nomor satu di Pemko Medan itu menerimanya, tapi tidak mau dengan cuma-cuma. Meski sempat ditolak karena pemberian itu didasarkan rasa tulus dan ikhlas karena Bobby Nasution sangat respek dan peduli dengan keluhan warga, tapi ibu itu akhirnya menerima juga uang tersebut. “Ibu harus terima uang ini ya, sebab ibu kan berjualan. Justru harus kita bantu dengan membelinya,” jelas Bobby tersenyum. (rel)

9 Warga Binjai-Langkat di Ukraina Aman dan Sehat, Evakuasi Tunggu Jeda Perang

TEMU PERS: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat memberikan keterangan pers di Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Rabu (9/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga 9 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Binjai dan Kabupaten Langkat yang terjebak di Ukraina, bisa merasa lega. Pasalnya, saat ini mereka dalam kondisi aman dan sehat di salah satu banker di Ukraina.

Menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Ilegal (BP2MI), Benny Rhamdani, proses evakuasi 9 pekerja tersebut saat ini menunggu jeda perang masa kemanusiaan dan izin keselamatan dari Pemerintah Ukraina dan Rusia. Untuk saat ini, kata Benny, Pemerintah Indonesia sudah berhasil mengevakuasi 113 warganya di Ukraina.

Benny menejelaskan, kesembilan PMI asal Sumut yang bekerja di pabrik plastik sejak 2018 itu, saat ini dalam kondisi aman dan sehat. “Tinggal 9 orang ya. Mereka warga Sumatera Utara yang belum dipulangkan dan masih berlindung di banker di Ukraina. Mereka bekerja di pabrik plastik,” ujarnya.

Benny mengaku sudah berkordinasi dengan Duta Besar (Dubes) RI di Ukraina, Ghafur Darmaputra untuk memastikan keselamatan kesembilan PMI yang belum bisa dievakuasi sampai saat ini. “Saya juga sudah berkordinasi dengan Bapak Dubes agar menjamin mereka dalam kondisi aman,” kata Benny.

Diakuianya, proses evakuasi kesembilan warga Binjai-Langkat itu harus menunggu masa jeda kemanusiaan antara Ukraina dan Rusia, baru bisa dilakukan penjemputan oleh pihak Kedutaan Besar RIn

di Ukraina dan lalu dievakuasi serta diterbangkan ke Tanah Air. “Kemudian, izin keselamatan harus ditentukan Ukraina dan Rusia dari dua negara berkonflik itu. Jika sudah keluarkan, maka mereka akan dievakuasi dan diterbangkan,” jelas Benny lagi.

Dia berharap dan berdoa agar kesembilan PMI tersebut, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selama berada di banker Ukraina. “Doa kita tentu mereka sehat dan selamat,” tandas Benny.

Sebelumnya, istri dari salah satu pekerja asal Langkat, Yuli Kartika (26), mengkhawatirkan keselamatan suaminya Zulham Ramadhan yang saat ini berada di bunker perlindungan di kawasan pabrik plastik milik warga negara Dubai, tempat suaminya bekerja. “Setiap hari ada pengeboman, suami saya dan kawan-kawan bersembunyi di dalam bunker di belakang pabrik. Kalau sudah masuk bunker, sangat sulit berkomunikasi, karena susah sinyal,” paparnya.

Biasanya, kata ibu anak satu ini, suaminya selalu menelpon tiga kali setiap hari, sebelum gejolak perang. “Tapi sekarang, bisa nelpon sekali saja setiap hari rasanya senang sekali, kami was-was menunggu kabar setiap harinya,” ungkap Yuli.

Dikatakan Yuli lagi, saking was-wasnya keluarga terkait keselamatan Zulham, mereka sampai dilarang menonton berita-berita konflik Rusia-Ukraina di televisi. “Kata suami saya, ‘usah tonton berita-berita di televisi itu, cukup dengar kabar dari saya saja, biar tidak panik’, tapikan tidak bisa, tetap kita nonton tv lihat situasi disana,” lirihnya.

Yuli pun berharap, pemerintah segera melakukan penjemputan kepada suami dan rekan-rekannya. “Situasi di wilayah sekitar pabrik plastik sampai saat ini masih terdengar suara bom. Jadi pada saat suami saya sudah bersiap-siap (berkemas) tapi pihak KBRI tidak jadi menjemput mereka dan terpaksa harus bersembunyi lagi di bunker pabrik,” ujarnya.

“Rencananya suami saya puasa ini pulang, tapi karena situasi seperti ini, saya belum tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan dia,” harapnya.

Dia juga meminta Pemkab Langkat turun tangan mendorong pemerintah pusat mempercepat evakuasi suaminya dari Cherchiv, Ukraina. “Kami meminta Pemkab Langkat juga turut andil dalam evakuasi ini. Semoga suami saya baik-baik saja,” tutupnya.

Rasa was-was juga dirasakan, Ritami. Janda berusia 42 tahun ini terus mengkhawatirkan anak sulungnya Muhammad Raga Prayuda (22), yang harus berpindah-pindah tempat demi menyelamatkan diri. Ritami mengaku mendapat video yang diunggah anaknya ke media sosial Facebook pribadinya. Dalam video itu, Raga Prayuda yang akrab disapa Raga menunjukan situasi di Ukraina persisnya Kota Chernihiv.

Raga mau berjalan pindah ke tempat persembunyian yang aman menampilkan video situasi yang mengkhawatirkan. Video tersebut juga dilihat oleh sang ibu. Namun demikian, Raga tetap berupaya menenangkan ibunya dengan berujar dalam kondisi baik-baik saja. “Tapi mana bisa saya tenang melihatnya lari-lari gitu, semuanya bom. Bagaimana saya bisa tenang walau dia (Raga) bilang baik-baik saja, mamak jangan cemas,” ujar Ritami usai video konfres dengan KBRI di Ukraina.

Dia menangis ketika diwawancarai wartawan. Suaranya yang terisak-isak tidak dapat disembunyikannya. Menurut dia, kondisi Raga dan 8 tenaga kerja Indonesia lainnya saat ini sedang bersembunyi di bawah bunker. Bahaya terus mengintai akibat perang yang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina. “Sebelum video call sama saya, kayaknya masih tenang-tenang saja ini pemerintah, tapi begitu dia tunjukkan video lari bom semua mendengar, baru adalah solusinya lah dari sini,” beber dia.

Ritami mengakui ada rasa tenang sedikit setelah menyampaikan harapan kepada KBRI. Karenanya, dia berharap agar KBRI segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. (gus/mag-2/ted)

 

 

teks foto:

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos

TEMU PERS: Kepala BP2MI, Benny Rhamdani didampingi Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan pers di Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Rabu (9/3).

 

Barekskrim Polri Sita 2 Rumah Mewah, Ferrari & Tesla Model 3 Milik Indra Kenz

SITA: Tim dari Bareskrim Polri saat melakukan penyitaan terhadap rumah mewah milik Indra Kusuma alias Indra Kenz di Komplek Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu (9/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyita aset berupa dua rumah mewah milik tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz di Komplek Cemara asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu (9/3). Adapun crazy rich asal Medan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong trading binary option, lewat aplikasi Binomo.

ADAPUN, dua unit rumah mewah yang disita, yakni di Jalan Blueberry Nomor 88 I, dan Jalan Seroja Nomor 2, Komplek Cemara Asri. “Iya penyitaan (rumah) di Medan,” ujar Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Rabu (9/3).

Whisnu mengungkapkan, Bareskrim Polri juga akan terus melakukan penyitaan aset-aset milik Indra Kenz. Salah satu yang saat ini diburu adalah rumah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.

“Masih banyak (yang akan disita), termasuk nanti yang di BSD, Tangerang,” katanya.

Diketahui, tim dari Bareskrim Mabes Polri berjumlah 10 orang dengan mengendarai dua unit mobil, dipandu penyidik dari Subdit Pismondev (piskal, Moneter dan Devisa) Ditreskrimsus Polda Sumut mendatangi rumah Indra Kenz. Mereka awalnya mendatangi rumah mewah orangtua Indra Kenz di Jalan Blueberry Nomor 88 I, Komplek Cemara Asri. Petugas tampak menempelkan segel di depan jendela kaca bagian depan rumah yang nilai asetnya ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Usai melakukan penyegelan di rumah orangtua Indra Kenz, tim dari Mabes Polri kemudian bergerak menuju rumah mewah milik Indra Kenz yang asetnya mencapai Rp30 miliar di Jalan Seroja Nomor 2 Komplek Cemara Asri. Rumah mewah bergaya eropa tersebut bercat putih, dengan pilar megah dan pagar berwarna krem. Petugas mendapati rumah kosong dan pagar rumah tergembok. Selanjutnya, petugas melakukan penyegelan di bagian tiang dekat pagar.

Di dalam spanduk penyegelan, tertulis; ‘Rumah ini dalam proses pengawasan Ditipideksus Bareskrim Polri Terkait Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/0058/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri Tanggal 3 Februari 2022 (Dilarang Dialihkan ke Pihak Lain).

Warga yang tinggal di sekitar rumah Indra Kesuma, mengungkap sosok keluarga Crazy Rich Medan itu. Menurut mereka, keluarga Indra jarang menetap di rumah tersebut. Namun kemarin, keluarga Indra ada yang datang ke lokasi. “Kemarin siang ada datang sebentar. Tapi pergi lagi. Biasanya yang datang ada nenek, mama, dan adiknya perempuan,” sebut seorang warga.

Dia juga mengungkapkan sosok Indra dan keluarganya sombong sekali saat membuat rumah tersebut. Pasalnya, Indra dan keluarganya tak pernah bertegur sapa dengan warga sekitar. “Sombong sekalilah. Tidak pernah sapa orang. Nampak tetangga macam lihat hantu. Sombongnya luar biasa,” ungkapnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi yang dikonfirmasi wartawan menyebutkan, Bareskrim Polri sudah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk menyita aset Indra Kenz yang ada di Medan. “Penyitaan ini untuk kepentingan penyidikan,” ujar Hadi.

Namun, lanjutnya, yang menyidik adalah pihak Bareskrim Polri, sedangkan Polda Sumut hanya koordinasi terkait penelusuran obyek yang menjadi perkara yang saat ini ditangani Mabes Polri. Selain dengan Polda Sumut, Bareskrim Polri juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Medan (PN Medan). “Jadi, Polda tidak memeriksa,” ucapnya.

Disinggung terkait dengan penanganan kasus Indra Kenz yang dilaporkan ke Polda Sumut, Hadi mengaku masih terus berlanjut. “Masih terus berlanjut diproses yang di Polda Sumut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengaku, pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa mobil mewah merek Tesla milik Indra Kenz. Penyitaan mobil tersebut dilakukan pada Selasa (8/3).

Diketahui, daftar aset milik Indra Kenz yang diduga didapatkannya dari hasil dugaan penipuan berkedok investasi Binomo. Itu adalah, Tesla Model 3 Standard Range Plus (Rp1,5 miliar), Toyota Supra (Rp 2,036 miliar), BMW Z4 Roadster (Rp1,62 milar), Ferrari F149 California (Rp4,45 miliar).

Kemudian, Lamborghini Huracan LP580 (Rp 9 miliar), BMW 520i – F10 (Rp500 juta), Roll Royce (Rp9 miliar), rumah di Alam Sutera, Tangerang (Rp20 miliar), rumah di Medan (Rp30 miliar), apartemen (Rp1,5 miliar), dan rumah orangtua (Rp5 miliar).

Adapun, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan penipuan lewat investasi bodong aplikasi Binomo, dugaan judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Indra Kenz dijerat dengan pasal berlapis setelah, adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Pihak kepolisian menyebut, Indra Kenz terancam mendapatkan kurungan penjara selama 20 tahun atas hasil kejahatan dengan melakukan dugaan penipuan ke masyarakat tersebut. Bareskrim Polri juga sudah mulai melakukan penyitaan aset berupa rumah, bagunan dan kendaraan milik Indra Kenz. Aset itu diduga berasal dari hasil penipuan lewat investasi bodong Binomo.

Lantas, aset atau barang dari hasil kejahatan yang disita untuk siapa?

Bicara soal barang rampasan dari tersangka kejahatan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan, mekanisme tersebut telah diatur dalam undang-undang (UU). “Tidak ada perbedaan, sama mekanismenya. Hanya kalau korupsi penyitaan aset sudah dipastikan untuk uang pengganti terkait pasal 2 atau pasal 3,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Ketut Sumedana seperti dikutip dari merdeka.com, Rabu (9/3).

Ketut mengatakan, jika barang bukti yang disita nantinya bisa dikembalikan maupun dirampas untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pidana uang pengganti, sesuai dengan putusan majelis hakim. “Putusan Pengadilan itu terhadap barang bukti yang disita ada dua; a. Dikembalikan kepada yang berhak (korban). Dan b. Dirampas untuk Negara ada dua yakni dirampas untuk dimusnahkan maupun dirampas untuk dimanfaatkan (uang pengganti),” sebut Ketut.

Adapun dikembalikan kepada yang berhak, kata Ketut, bukan hanya dimaksud untuk korban. Melainkan pihak yang berhak sebagaimana sesuai aturan berlaku sebagaimana putusan majelis hakim. “Jadi yang berhak itu bukan berarti korban, yang berhak itu semisal dalam kasus penipuan mereka ditipu, bisa dikembalikan kepada korban. Tetapi kalau kasusnya perjudian bisa dirampas negara,” katanya.

“Jadi di sana itu disebutkan dikembalikan kepada yang berhak, tidak semua dikembalikan kepada korban, karena kalau dia judi ilegal gimana,” lanjutnya.

Ketut menambahkan, jika kategori korban yang berhak menerima hasil rampasan aset semisal dalam kasus pencurian maupun penipuan. Sehingga, aset tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini korban. “Korban misalkan dia pencurian ya. Motornya ditemukan baru dia jadi korban. Kalau perjudian, mana ada korban. Ya korbannya negara, maka bisa dirampas untuk negara itu,” tuturnya.

Adapun mengenai barang bisa disebut penyitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan akan menjadi rampasan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (dwi/jpc/mdc)

 

Dukung Perdossi, Bobby Siapkan RSUD Dr Pirngadi Sebagai Rujukan Penanganan Stroke

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan menyambut baik dan mendukung  penuh gerak cepat  Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi) Cabang  Medan untuk menggalakan tatalaksana penanganan terhadap penderita stroke dalam periode 4,5 jam di Kota Medan. Apalagi  diketahui stroke merupakan salah satu penyakit yang mematikan.

Dukungan ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution ketika menerima audiensi pengurus Perdossi Cabang Medan di Balai Kota Medan, Selasa (8/3/2022). Selain bersilaturahmi, rombongan yang dipimpin Ketua Perdossi Cabang Medan dr Muhammad Yusuf SpS,  juga meminta kesediaan Bobby Nasution untuk hadir dalam kegiatan pencanangan penanganan stroke periode 4,5 jam pada 19 Maret mendatang.

“Ini menjadi kabar baik bagi kita semua, apalagi kita tahu bahwa stroke jadi salah satu penyakit mematikan. Maka, dinilai perlu penanganan dari hulu ke hilir. Terlebih, yang berkaitan dengan masyarakat, kami siap untuk mendukung,” kata Bobby Nasution.

Diungkapkan Bobby Nasution, bentuk dukungan tersebut adalah dengan siap menjadikan RSUD Dr Pirngadi Medan sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganannya. “RSUD Dr Pirngadi adalah rumah sakit milik masyarakat Kota Medan, jadi apapun yang bertujuannya untuk menjawab masalah masyarakat maka perlu kita persiapkan dengan baik. Artinya, fasilitas dan tenaga kesehatan juga harus mendukung,” imbuhnya.

Meski demikian, Bobby Nasution berharap Perdossi Cabang Medan dapat secara aktif melakukan sosialisasi ke masyakat terkait informasi penanganan stroke peridoe 4,5 jam tersebut. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang sadar akan kesehatannya dan meminimalisir angka kematian.

Sebelumnya, kepada Bobby Nasution, Ketua Perdossi Cabang Medan dr Muhammad Yusuf SpS menyampaikan, penyakit stroke dapat disembuhkan dalam periode waktu 4,5 jam. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai hal tersebut.

“Berangkat dari hal tersebut, kami ingin menggalakan hal ini ke masyarakat sehingga Kota Medan juga bisa mencapai target penanganan seperti daerah-daerah lainnya. Bahkan, harapan kami, kalau bisa Medan jadi pilot project dalam penanganan stroke,” ujar dr Yusuf.

Diungkapkan dr Yusuf, untuk memperkuat upaya tersebut, pihaknya telah melakukan pelatihan ke sejumlah dokter di beberapa rumah sakit. “Kami juga minta izin kepada Pak Wali, untuk  memasang banner-banner atau papan informasi terkait hal ini di rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di Kota Medan, termasuk kantor-kantor pelayanan, seperti kantor kecamatan,” terangnya.(rel)

1...2,7032,7042,705...15,757Page 2,704 of 15,757

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor