Home Blog Page 2731

Agar Kisruh KPID Tuntas, Pimpinan DPRD Sumut Diminta Kocok Ulang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Agar kisruh pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 tuntas, penasehat hukum dari 8 calon anggota KPID Sumut, Ranto Sibarani SH minta pimpinan DPRD Sumut memperhatikan beberapa hal penting untuk menjadi bahan pertimbangan mereka membuat keputusan.

Pertama, soal temuan terbaru mereka tentang adanya calon anggota KPID Sumut yang merupakan pengurus partai aktif, diloloskan hingga menduduki posisi cadangan pertama. Hal ini tentu saja mencederai proses seleksi dan hasil keputusan dari pimpinan dewan jika tetap berencana memasukkan nama tersebut.

“Ini temuan yang terbaru kita. Mekar Sinurat itu pengurus parpol berdasarkan SK DPP Partai Nasdem Nomor 330-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumteara Utara periode 2020-2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2020 dan diteken Ketum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G. Plate,” papar Ranto, Jumat (15/4/2022) siang.

Kedua, mengenai dua orang petahana, yakni Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang yang jelas-jelas dinyatakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut cacat hukum. Sebab, SK perpanjangan mereka yang tidak sah karena tidak diterbitkan oleh Gubernur Sumut.

“Ombudsman sudah mejelaskannya kemarin dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Temuan maladministrasi itu berupa terbitnya surat Sekdaprov Sumut Nomor : 800/8211 tertanggal 12 Agustus 2019, yang memerpanjang masa jabatan komisioner KPID Sumut dari periode 2014-2019,” ungkap pengacara berkepala plontos itu mengingatkan.

Melihat dua fakta ini, kecurigaan Ranto semakin kuat bahwa lolosnya nama Mekar dan langgengnya dua nama mengaku petahana merupakan kesepakatan politik agar tiga nama titipan dari oknum anggota Komisi A ini tidak diusik.

Untuk itu, Ranto mendesak agar pimpinan dewan mempertimbangkan temuan mereka ini dan menjadikan LAHP Ombudsman Sumut guna menyelamatkan wajah DPRD, dan paling penting menjauhkan legislator yang terlibat di dalamnya terjerat masalah hukum di kemudian hari.

“Jika hasil keputusan pimpinan Dewan juga tidak memuaskan dan tidak mengabaikan temuan-temuan ini, dan main kekerasan politik lagi, kami akan gugat ke PTUN, meminta pihak Diktrimsus Polda menyurati Gubernur agar tidak melantik 7 komisioner terpilih karena ada 2 diantaranya sedang tahap lidik atas dugaan penggunaan anggaran negara secara tidak sah,” tegas Ranto.

Mewakili kliennya, Ranto merekomendasikan untuk diberlakukannya kocok ulang terhadap nama calon komisioner KPID Sumut yang tersisa, dan menghapus 3 nama calon bermasalah tersebut dari bursa seleksi. “Ini harga mati agar keputusan pimpinan Dewan nanti tidak terperosok menjadi perbuatan melawan hukum,” pungkasnya. (adz)

Dispora Sumut Seleksi Calon Atlet PPLP 2022

BERSAMA: Kepala UPT Kebakatan Olahraga Dispora Sumut, Apri Sugiarto SE didampingi Kasi Pelatihan Olahraga Rusli SH. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebakatan Olahraga bakal menggelar seleksi penerimaan calon atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Tahun Ajaran 2022. Seleksi ini untuk 11 cabang olahraga.

Kadispora Sumut, Ir H Ardan Noor MM melalui Kepala UPT Kebakatan Olahraga Apri Sugiarto SE didampingi Kasi Pelatihan Olahraga Rusli SH mengatakan sebanyak 44 atlet pelajar akan diterima untuk tahun ajaran 2022. Atlet pelajar itu berasal dari cabang atletik, angkat besi, gulat, judo, karate, pencak silat, panahan, sepakbola, tinju, taekwondo, dan wushu.

Tahapan seleksi dimulai dengan pendaftaran peserta dari tanggal 7-30 April 2022. Berkas persyaratan administrasi dikirim melalui email ke [email protected] atau diantar langsung ke PPLP Sumut, Jalan Sekolah Pembangunan No 7A Medan Sunggal.

Setelah itu tahapan seleksi dilaksanakan pada 11-15 Mei 2022 di Komplek PPLP Medan Sunggal. Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi akan mengikuti tahapan tes selanjutnya.

“Dalam seleksi nanti kita akan mendatangkan tim penguji yang profesional dan kompeten di bidangnya,” ujar Apri di PPLP Sumut, kemarin.

Dia mengatakan materi seleksi yang akan diuji adalah keterampilan cabor, antropometri, test fisik, test kesehatan dan psikotes.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi adalah biodata, surat rekomendasi dari pengurus cabang olahraga (klub), foto copy ijazah terakhir dilegalisir, foto copy rapor dilegalisir, foto copy Kartu keluarga, foto copy sertifikat kejuaraan, pas photo 4×6 ( 2 lembar), surat keterangan sehat dari rumah sakit (puskesmas).

Selain persyaratan administrasi,Apri Sugiarto juga menjelaskan tentang persyaratan khusus setiap cabor dimana tahun kelahiran 2006 s/d 2009. Khusus untuk sepakbola tinggi badan minimal 168 cm dan Goal kiper minimal 175 cm.

“Dispora Sumut telah menyurati Dispora kabupaten/kota agar mengirimkan atlet pelajar berprestasi dari daerah masing-masing sesui dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (dek)

Airlangga Dorong Universitas Indonesia Lahirkan Insan Kesehatan yang Melek Digital

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Univesitas Indonesia (UI) mampu melahirkan insan kesehatan yang akrab dengan teknologi digital. Sebab, teknologi digital saat ini menjadi instrumen penting mengambil keputusan di dunia kesehatan.

Menko Airlangga merujuk pada penggunaan teknologi digital yang digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, salah satu kunci sukses keberhasilan penanganan pandemi di Indonesia yakni implementasi dan integrasi data dari berbagai aplikasi digital.
Antara lain, PCare, PeduliLindungi, SMILE, dan SMDV. Aplikasi digital itu mencatat hasil tes, rekam medis, status vaksinasi, hingga rantai suplai logistik untuk penanganan pandemi.

“Penggunaan teknologi digital tersebut sangat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam memantau dan mengambil keputusan berdasarkan data riil yang diperbaharui setiap saat,” tutur Airlangga saat memberikan Kuliah Umum Kesehatan Global Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesritas Indonesia, dalam keterangan, Sabtu (16/4/2022).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, selain pemanfaatan teknologi digital, muncul keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 lainnya, yakni respons cepat dan peran aktif seluruh pihak dari berbagai sektor.

Respon cepat yang telah dilakukan Pemerintah dalam penanganan pandemi yakni dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Perpres ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan aspek kesehatan dan ekonomi serta memudahkan adaptasi kebijakan di tengah pandemi. Respon cepat lainnya di aspek kesehatan yakni pembatasan mobilitas, kampanye memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta penyediaan pengobatan dan vaksinasi.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak dari berbagai sektor. Mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga internasional.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah secara rutin dilaksanakan setiap pekan untuk menjadi katalis dalam percepatan pembuatan kebijakan terkait penanganan pandemi.

Kolaborasi global juga dilakukan pemerintah dengan berbagai lembaga internasional seperti WHO, IFRC, UNDP, dan UNICEF membantu Indonesia dalam penyusunan pedoman teknis dan pendampingan pelaksana teknis pendistribusian vaksin secara cepat dan tepat sasaran.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, selain kolaborasi global dengan lembaga internasional, pemerintah juga melakukan sinergi dengan beberapa negara lain seperti halnya Australia, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Emirat Arab. Hal ini dilakukan guna memperoleh kebutuhan logistik seperti vaksin, oksigenator, dan obat-obatan secara cepat sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Airlangga menegaskan, pemerintah juga mendorong pertimbangan diperlukannya tindakan pencegahan melalui Presidensi G20 Indonesia. Dengan dibantu oleh World Bank dan WHO, Forum G20 menyusun Global Health Fund yang merupakan kerja sama penghimpunan dana untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global.

“Saya berharap agar Forum G20 juga dapat menjadi fasilitator untuk koordinasi pencegahan dan penanggulangan berbagai persoalan pandemi,” ujar Menko Airlangga. (adv/*)

Pembenahan Jalan Lancar di Awal Anggaran, Kinerja Bobby Kian Terarah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembenahan infrastruktur, terutama jalan menjadi salah satu program prioritas Pemko Medan. Itu sebabnya Wali Kota Medan Bobby Nasution terus mendorong kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk mempercepat perbaikan jalan. Upaya yang dilakukan menantu Presiden Joko Widodo ini mulai menunjukkan hasil. Selain tercapainya target serapan anggaran perbaikan jalan di Triwulan I, juga berhasil menghilangkan budaya menumpuknya pekerjaan pembenahan jalan pada akhir tahun.

Di Tahun Anggaran 2022 ini, perbaikan jalan telah dilakukan Pemko Medan melalui Dinas PU di awal tahun (Triwulan I). Padahal selama ini dan telah menjadi budaya, perbaikan jalan dilakukan di akhir tahun. Oleh karenanya suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini ingin merubah budaya tersebut. Perbaikan infrastruktur harus dilakukan dari awal tahun sehingga pengerjaannya tidak terburu-buru seperti yang selama ini terjadi.

Berdasarkan data dari Dinas PU Kota Medan, pekerjaan aspal hampar yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022 ini sebanyak 59 jalan. Keseluruhan 59 jalan ini terdapat di 8 kecamatan dengan total panjang 32.832 meter atau 32, 83 km, total luas 183.539 meter persegi, total tonase 14.236 ton AC WC dan 5.145 ton AC BC.

Gerak cepat (gercep) pembenahan infrastruktur dilakukan karena keberadaan jalan yang baik sangat vital. Selain mendukung kelancaran aktifitas warga, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Guna mendukung hal itu, Bobby selalu mengingatkan agar proses pengadaan barang maupun jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin, dengan catatan perencanaan waktu yang tepat.

“Pelaksanaan lelang bisa dilakukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga, serapan anggaran sebanyak 20% harus dilakukan pada Triwulan I ini dengan sebaik-baiknya,” tegas Bobby Nasution baru-baru ini.

Perencanaan pembenahan jalan rusak yang dilakukan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution berjalan lancar ini mendapat dukungan dan apresiasi dari dosen Administrasi Publik Fisipol Universitas Medan Area (UMA) Drs Bahrum Jamil MAP.

Dikatakan Bahrum, kinerja Bobby Nasution dalam melakukan pembenahan infrastruktur di Kota Medan ini sudah membuahkan hasil menyusul telah diperbaiki sejumlah ruas  jalan. Hal ini, jelasnya, tentunya menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan sudah sangat baik.

“Saya sangat mendukung langkah Pak Wali ini dengan membuktikan kinerjanya melalui tercapainya target pada serapan anggaran Triwulan I. Di tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan infrastruktur dilakukan di akhir tahun, namun tahun ini pengerjaannya telah dilakukan di Triwulan I. Terbukti, 59 ruas jalan sudah diaspal,” ungkap Bahrum.

Upaya percepatan pembenahan infrastruktur ini, bilang Bahrum, sudah sangat bagus namun harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat. Bahrum berpesan agar pembenahan jalan yang dilakukan maksimal dan perlu dilakukannya pengawasan secara ketat, seperti melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai kepala wilayah
“Kinerja Pak Wali ini semakin terarah dan terstruktur.

Namun dengan tagline kolaborasi, Pak Wali harus memaksimalkan fungsi camat dan lurah agar terus melaporkan dan memantau perkembangan jalan-jalan yang tengah diperbaiki di wilayahnya masing-masing,” pesannya. (rel)

Bobby Minta Menteri PUPR Bantu Pembangun Infrastuktur Kota Medan Melalui APBN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono di Jakarta, Kamis (14/4). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melaporkan rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam membangun sejumlah infrastruktur penting di Kota Medan, diantaranya rencana pembangunan fly over di Jalan Gatot Subroto Simpang Manhattan, revitalisasi Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga, serta pembangunan dan perawatan jalan nasional yang ada di Kota Medan.

Kepada Menteri PUPR, Bobby berharap agar proyek-proyek prestisius itu bisa didukung secara penuh oleh Kementerian PUPR. “Alhamdulillah tadi sudah bertemu Pak Menteri PUPR, zaya sampaikan rencana pembangunan di Kota Medan. Tahun ini semua dirampungkan hingga pembangunan fisiknya sudah bisa mulai 2023,” ucap Bobby yang saat itu turut membawa Kadis PU Medan, Topan Ginting.

Ditegaskan Bobby, dirinya tengah berupaya agar anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sejumlah infrastruktur tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan APBN secara penuh. Mengingat, anggaran yang dimiliki Pemko Medan jelas tidak mencukupi untuk merealisasikan sejumlah mega proyek tersebut.

Sebagai salah satu contoh, untuk merevitalisasi Stadion Teladan Medan, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp800 miliar.”Kita berharap seluruhnya ditanggung APBN. Tapi kalau tak memungkinkan, ya kita padukan dengan APBD yang kita punya,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha SE, mengaku mendukung langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution yang meminta dukungan penuh dari Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur di Kota Medan.

Pasalnya, ada begitu banyak pembangunan infrastruktur di Kota Medan yang sangat dibutuhkan masyarakat namun pelaksanaannya terganjal keterbatasan anggaran yang ada di APBD. “Kalau mengharapkan APBD saja tentu terbatas, sedangkan banyak infrastruktur yang kita butuhkan untuk dibangun di Kota Medan. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Wali Kota Medan yang meminta dukungan Kementerian dari APBN sudah sangat tepat. Dengan begitu, pembangunan di Kota Medan bisa lebih cepat terlaksana,” ucap Rizki kepada Sumut Pos, Jumat (15/4).

Rizki menuturkan, langkah atau upaya yang dilakukan Wali Kota Medan itu harus mendapatkan dukungan penuh dari para OPD yang ada dijajaran Pemko Medan, salah satunya Dinas PU Kota Medan.

Menurut Ketua AMPI Kota Medan itu, Dinas PU juga harus bisa maksimal dalam memanfaatkan anggaran senilai Rp1 Triliun lebih yang ada di dinas tersebut untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kota Medan, utamanya pembangunan jalan dan drainase.

Ia berharap nantinya tidak ada Silpa dari anggaran tersebut, mengingat Kota Medan justru membutuhkan anggaran yang lebih besar dari anggaran yang ada saat ini dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur. “Sebab dengan begitu, baru lah pembangunan di Kota Medan bisa terlaksana secara maksimal, yakni dengan kombinasi pembangunan maksimal yang bersumber dari APBD dan dukungan dari APBN,” pungkasnya. (rel)

Telkomsel Perluas Penerapan Sistem Operasional Robotik

Telkomsel terus memperkuat investasi penerapan teknologi terkini maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui penerapan otomatisasi proses seperti Robotic Process Automation (RPA) di sisi operasional, yang bertujuan mendorong hadirnya lebih banyak inovasi produk dan layanan digital yang lebih customer-centric bagi pelanggan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel terus memperkuat investasi penerapan teknologi terkini maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan mengimplementasikan transformasi digital yang berkelanjutan di berbagai sektor. Salah satu upaya yang telah dilakukan secara konsisten yakni melalui penerapan otomatisasi proses seperti Robotic Process Automation (RPA) di sisi operasional, yang bertujuan mendorong hadirnya lebih banyak inovasi produk dan layanan digital yang lebih customer-centric bagi pelanggan, sekaligus sebagai percepatan transformasi digital di setiap unit operasional perusahaan.

Direktur IT Telkomsel Bharat Alva mengatakan, “Untuk mewujudkan transformasi perusahaan yang menyeluruh, Telkomsel fokus pada implementasi teknologi sistem otomasi terpadu pada setiap sendi operasional perusahaan. Penerapan tersebut kini telah terbukti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam melahirkan solusi digital inovatif yang customer-centric untuk #BukaSemuaPeluang bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Inisiatif pemanfaatan sistem seperti RPA telah menjadi salah satu milestone penting dari upaya transformasi digital Telkomsel memperkuat positioning sebagai leading digital telco.”

Penerapan Robotic Process Automation (RPA) atau otomatisasi pada operasional internal Telkomsel direalisasikan melalui beberapa rangkaian kegiatan. Proses ini dimulai dari Opportunity Assessment (OA), yang merupakan kegiatan untuk menemukan potensi proses operasional yang dapat diotomatisasi. Seluruh proses operasional yang lolos tahap OA selanjutnya akan masuk tahap Bot Delivery & Technology Implementation atau eksekusi pengembangan sistem robotik. Hingga akhir 2021 lalu, Telkomsel berhasil melakukan OA terhadap lebih dari setengah dari total departemen yang ada di Telkomsel, dan secara konsisten memproduksi bot dengan tingkat utilisasi tinggi setiap bulannya.

Selain fokus melakukan implementasi robotik, melalui unit kerja Divisi Automation Center of Excellence, Telkomsel juga konsisten melakukan rangkaian kegiatan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kapabilitas karyawan perusahaan untuk dapat lebih memahami, menemukan potensi, menggali inovasi, hingga berujung pada implementasi sistem RPA yang konkret secara mandiri dan terpadu.

Melalui kegiatan seperti Automation Bootcamp, karyawan Telkomsel diajak untuk mempelajari pengembangan suatu sistem robotik dari sudut pandang teknis operasional maupun bisnis. Kegiatan tersebut telah menghasilkan 21 karyawan terpilih dan dinyatakan lulus sebagai self-developer. Selain itu, ada juga kegiatan Bot Idea Competition yang menjadi ajang kompetisi bagi seluruh karyawan Telkomsel dalam mengajukan ide penerapan RPA dan sejumlah ide otomasi terbaik telah diterapkan dalam lingkungan operasional perusahaan.

Alva lebih lanjut menambahkan, saat ini sejumlah use cases penerapan sistem otomatisasi telah menyentuh berbagai lini direktorat di lingkup kerja Telkomsel secara menyeluruh, mulai dari fungsi unit kerja Finance, Human Capital, Network, Marketing, Sales & Enterprise, Procurement, hingga Planning & Transformation.

Akselerasi penerapan sistem robotik pada operasional perusahaan telah dirasakan di beberapa unit kerja, seperti di fungsi kerja Finance dan Procurement untuk mendukung proses Procure-to-Pay sebagai satu kesatuan skema value chain. Sistem RPA bekerja sesuai permintaan dengan cara memicu mekanisme robotik untuk melakukan orkestrasi proses antar bisnis. Hasilnya, permintaan dari unit kerja terkait bisa diproses secara lebih cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi oleh bot.

Selain itu, beberapa bot juga telah diterapkan di unit kerja Marketing untuk menyusun katalog harga pasar secara harian, moniroting campaign pemasaran yang sedang berjalan serta memastikan efektivitasnya, hingga pengelolaan distribusi dan inventaris produk.

“Pada 2022 ini, Telkomsel berkomitmen untuk kembali melanjutkan rangkaian kegiatan RPA sebagai upaya mengakselerasikan otomatisasi proses operasional yang semakin terstruktur dan menyeluruh di perusahaan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kami pun menargetkan pada tahun ini setidaknya lebih dari 100 bots akan dirilis. Selain itu, kami juga menargetkan untuk dapat mengimplementasikan teknologi baru berupa Conversational AI dan Machine Learning untuk meningkatkan competitive value dari RPA. Semua ini merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk memperkuat kapabilitas sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, terutama upskilling dan reskilling karyawan sebagai aset perusahaan paling utama. Dengan begitu, karyawan akan selalu adaptif terhadap setiap perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis,” pungkas Alva.

Anggota DPRD Binjai Kunker, Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor Dewan

ilustrasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah Kota Binjai di Gedung DPRD Binjai Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota. Namun aksi ini berujung pahit, karena massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi ini, tidak ditemui oleh legislator. Hal ini disebabkan, para anggota DPRD Binjai sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota.

Dalam orasinya, massa menilai kondisi Kota Binjai maupun Indonesia yang dalam taraf nasional, saat ini cukup memprihatinkan. Karena itu, massa berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan persoalan yang terus bergulir di tengah masyarakat. Mulai dari wacana penundaan Pemilu, kenaikan bahan bakar minyak, pembangunan ibu kota negara (IKN), kenaikan PPN, kelangkaan minyak goreng, hingga kenaikan harga bahan pangan.

“Seperti di Binjai, ada dugaan penimbunan obat-obatan kedaluwarsa di Dinas Kesehatan dan RSUD dr Djoelham Binjai, infrastruktur jalan, tempat hiburan malam (THM), maupun penginapan yang diduga berpotensi menjadi penyakit bagi masyarakat,” teriak orator aksi.

Massa datang ke Gedung DPRD Binjai dengan longmarch, usai menyampaikan aspirasi ke Balai Kota Binjai. Sayangnya, tak seorang pun wakil rakyat menemui pengunjuk rasa.

“Hari ini (kemarin, red) seluruh anggota DPRD Binjai sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Dan saya selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) akan meneruskan aspirasi dan tuntutan adik-adik mahasiswa kepada Ketua DPRD Binjai. Yang kemudian DPRD Binjai akan meneruskannya ke DPR RI,” tutur Sekretaris DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring, yang menemui massa.

Walau demikian, massa aksi tidak percaya begitu saja.

“Kalau memang wakil rakyat yang berjumlah 30 orang seluruhnya pergi ke luar kota untuk melakukan perjalanan dinas, kami mohon tunjukkan Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas seluruh anggota DPRD Binjai,” cetus seorang peserta aksi.

Setelah Putri menunjukkan SPT perjalanan dinas anggota dewan kepada pengunjuk rasa, para mahasiswa pun terlihat kecewa. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa sampai dapat menemui para anggota DPRD Binjai.

Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, H Tengku Syarifuddin pun sempat menemui massa aksi di Balai Kota Binjai. Dia berharap, agar silaturahim antara mahasiswa dan Pemko Binjai tetap terjalin dengan baik. Sebab, banyak masukan yang diberikan para penerus generasi bangsa tersebut.

“Kami berharap silaturahim ini tetap terjalin. Untuk tuntutan adik-adik sekalian, tentunya akan kami tampung untuk selanjutnya dilaporkan kepada atasan kami,” pungkasnya. (ted/saz)

Ancam Keselamatan Pengendara, Pospera Karo Timbun Jalan Rusak di Kabanjahe

TIMBUN: Sejumlah anggota Pospera Karo, saat menimbun jalan rusak yang mengancam keselamatan pengendara di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Rabu (13/4) lalu.Solideo Sembiring/Sumut Pos.

KARO, SUMUTPOS.CO – Beberapa ruas jalan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, terlihat rusak parah, terutama di Jalan Selamat Ketaren seputaran Sentrum. Di kawasan itu tersaji lubang-lubang menganga, yang kerap menjadi biang penyebab kemacatan dan juga seringnya terjadi pengendara sepeda motor jatuh atau mengalami kecelakaan tunggal.

Prihatin dengan hal ini, Rabu (13/4) lalu, Pimpinan Anak Cabang Posko Pengaduan Rakyat (PAC Pospera) Kecamatan Kabanjahe, bersama DPC Pospera Kabupaten Karo, melakukan penimbunan jalan di daerah tersebut. Tujuannya, untuk sedikit membantu dan meringankan atau mengurangi kemacetan serta kecelakaan yang sering terjadi di kawasan itu.

Ketua PAC Pospera Kabanjahe, Rianto Ginting mengatakan, jalan rusak tersebut telah memakan korban serta menghambat mobilitas masyarakat.

“Ini kami lakukan untuk membantu masyarakat dan ‘meringankan’ pekerjaan pemerintah,” ungkap Rianto, didampingi Sekretaris Surya Rambe, Bendahara Agnesia Nababan, dan Wakil Ketua Erianto Perangin-angin.

“Kami juga memohon kepada pemangku jabatan di Pemkab Karo, agar membuka mata dan hati nuraninya guna solusi perbaikan jalan tersebut. Kasihan pengguna jalan,” imbuh Rianto.

Sementara itu, Ketua DPC Pospera Kabupaten Karo, Julianus Sembiring mengaku, sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PAC Pospera Kabanjahe, dan meminta kepada Pemkab Karo agar atensi terhadap jalan-jalan yang rusak untuk kelancaran lalu lintas dan menghindari kecelakaan.

“Kehadiran Pospera ini adalah ikut andil untuk meringankan tugas pemerintah,” katanya lagi.

Pantauan wartawan, jalan yang ditimbun ini sepekan lalu, tepatnya Kamis (7/4), sudah ditinjau oleh Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting dan dinas terkait.

Pada kegiatan ini, turut hadir perwakilan PAC Pospera Tigapanah Nasrani Pelawi, dan PAC Pospera Namanteran Tedy Meliala. (deo/saz)