26 C
Medan
Wednesday, February 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2731

Menaker Bakal Revisi Aturan JHT

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini, pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan,” kata Menaker Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Selasa (22/2)n

Ida menjelaskan, setelah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang muncul dari para pekerja atau buruh. Sehingga, presiden memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT. Harapannya, keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK pada masa pandemi.

“Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja atat buruh dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja atau buruh yang terdampak pandemi ini,” jelasnya.

Ida menambahkan, dalam arahannya, Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya tata cara klaim JHT yang lebih sederhana, dapat mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif. “Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja atau buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional,” tutur Ida.

Sementara, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, melihat adanya dampak jangka panjang, apabila Permenaker Nomor 2/2022 tersebut direvisi. Menurutnya, ada dua dampak yang akan dirasakan pekerja di masa mendatang, yaitu tidak adanya jaminan di masa tua, dan mendapat imbal hasil yang sangat sedikit dari jaminan hari tua (JHT). “Dampaknya para pekerja itu ada dua, pertama, pekerja di masa tua tidak ada tabungan, dan kedua, imbal hasilnya akan sedikit,” kata Timboel, Selasa (22/2).

Timboel mengkhawatirkan, para pekerja di masa tuanya nanti tidak memiliki tabungan atau jaminan karena dana JHT sudah diambil. Selain itu, pekerja atau buruh yang mengambil JHT sebelum waktunya otomatis akan mendapatkan imbal hasil yang sedikit, mengingat dana akan disimpan pada deposito yang memiliki bunga rendah.

Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai tidak ada dampak yang signifikan akan berubahnya aturan tersebut. “Jika kita berasumsi bekerja sampai usia tua, itu gak ada pengaruhnya. Akan ada dampak, jika Anda besok berharap kena pemutusan hubungan kerja atau PHK,” kata Piter.

Menurutnya, dampak akan sangat terasa bagi pekerja atau buruh yang berkeinginan terkena PHK. Padahal, pekerja yang terkena PHK pun di situasi saat ini mendapatkan keuntungan ganda, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan atau JHT.

Dia menegaskan, perubahan signifikan yang terjadi adalah revisi dilakukan untuk meredakan situasi. Saat ini masih belum ada kejelasan arah mengenai revisi tersebut, akankah dicabut atau diubah isinya. Jika melihat kondisi saat ini, Permenaker No. 2/2022 sudah sesuai dengan Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pencabutan atau pengubahan aturan tersebut yang tidak sama, akan menimbulkan pelanggaran UU SJSN.

JKP Dinilai tak Tepat

Sedangkan Ombudsman RI menilai, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak sepenuhnya tepat bila dijadikan sebagai bantalan alternatif pengganti pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum usia pensiun. Menurut Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, program JKP tidak inklusif karena cakupannya terbatas bagi pekerja formal tetap yang terkena PHK dengan masa iur tertentu. “Narasi yang dibangun, sekarang ini sudah ada alternatif JKP itu sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat. Kita semua tahu JKP ini terbatas pada pekerja formal yang terkena PHK. Bagaimana dengan yang informal, pekerja yang habis masa kontrak, mengundurkan diri, dan sebagainya, ini tidak bisa mengakses manfaat JKP,” ujar Robert dalam diskusi Kontroversi JHT dan Akses Pelayanan Publik Jaminan Nasional, Selasa (22/2).

Dia menilai, program JKP ini hanya dapat membantu segelintir orang. Sebab nyatanya, jumlah kepesertaan di JKP hanya sekitar 10 juta orang, sedangkan peserta JHT mencapai sekitar 16 juta orang. “Jadi memang ada ruang kosong yang harus diisi. Maka tidak bisa kemudian narasinya bahwa JKP ini sebagai instrumen perlindungan jangka pendek itu bisa menjadi bantalan sementara, bantalannya saja masih belum kokoh,” katanya.

Kalaupun JKP ingin didorong sebagai alternatif JHT, menurut Robert, masa transisi pemberlakuan ketentuan baru pencairan manfaat JHT yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022, juga perlu diperpanjang.

Dia menuturkan, masa transisi aturan baru JHT tersebut tidak cukup hanya diberi waktu 3 bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Perpanjangan masa transisi diperlukan untuk memberikan waktu kepada peserta yang terkena PHK agar dapat memenuhi syarat mengakses manfaat program JKP. “Minimal 1-2 tahun sebagai masa transisi ke JKP. Masa transisi ini diperlukan untuk pekerja yang tidak memenuhi syarat masa iur. Kita tahu bahwa JKP sebagai bantalan ekonomi bagi pekerja ter-PHK tidak bisa diperoleh secara seketika karena masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut sebelum PHK,” katanya.

Buruh Sumut Turun ke Jalan

Menolak Permenaker Nomo 2 Tahun 2022 ini, 22 serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut Melawan ‘Jahat 56 Tahun’, akan turun ke jalan menggelar aksi ke Kantor DPRD Sumut dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan hari ini, Rabu (23/2). Pimpinan aksi, Rintang Berutu menyampaikan, kebijakan tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan kaum buruh Indonesia dan dianggap tidak punya hati nurani kepada kaum buruh di tengah situasi badai PHK tinggi, namun Pemerintah malah menangguhkan pengambilan dana JHT buruh di umur 56 Tahun.

“Menteri tenaga kerja harusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh, bukan malah memiskinkan kaum buruh,” kata Rintang, yang juga selaku ketua umum SBMI Merdeka, Selasa (22/2).

Dia menambahkan, kebijakan-kebijakannya Menaker justru lebih bertanggungjawab terhadap keuntungan dan kekayaan para kapitalis pengusaha daripada keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, seperti Pemberlakuan UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah. “UU tersebut mudah merekrut, mudah mem-PHK dan dapat diupah murah. Saat ini aturan PHK semakin mudah dan murah, sistem kerja ‘perbudakan’ outsourching/kontrak semakin bebas dan panjang, upah semakin murah dan pengurangan hak-hak lainnya,” tegasnya.

Dikatakannya, sejak berlakunya UU ini, jutaan pekerja sudah ter-PHK, belum lagi yang terkena dampak Pandemi Copid 19. “Jadi uang JHT nya di BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan sebagai modal membuka usaha karena uang pesangon yang diterima sangat murah saat ini,” katanya.

Sementara Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyebutkan, tuntutan aliansi buruh Sumut ini mengusung lima tuntutan, yaitu pertama, cabut atau batalkan Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) usia 56 tahun. Kedua, pecat Menaker Ida Fauziyah.

Kemudian, Ketiga, cabut atau batalkan UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Ke empat, tolak revisi UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Thn 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, ke lima, batalkan rencana revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB. “Massa buruh yang aksi nanti dari Kota Medan, Deliserdang, Binjai, Serdangbedagai (Sergai), dan beberapa daerah sekitar. Kita tetap patuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 pada aksi nanti,” tutupnya.

Adapun 22 SP/SB Sumut yang tergabung dalam aliasi aksi tersebut, yakni SPN-KSPI, FSPMI-KSPI, SBMI Merdeka, SBBI, PPMI, KSBSI MP, F-LOMENIK KSBSI, SBSU, SARBUMUSI, SERBUNAS, SERBUNDO, KIKES KSBSI, FTNP KSBSI MP, FSBSI MP, KSBI 92, M2I KSBSI, FSP NIBA KSPSI, FSPPP KSPSI, FARKES KSPSI, FSPP KSPSI, SPR, dan FSP PAR KSPSI. (dwi)

Program FJP 2022, Upaya Media Mengutamakan Isu Pendidikan

ZOOM MEETING:Kegiatan zoom meeting yang dibawakan dua mentor kepada peserta FJP Batch ke-4.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Isu dan pemberitaan seputaran dunia pendidikan di media massa, sudah selayaknya mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan isu-isu lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari peran peserta Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) menjadi motor penggerak opini publik dengan menyajikan berita dunia pendidikan secara intens serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan salah satu mentor Frans Surdiasis kepada peserta program FJP Batch ke-4 dalam zoom meeting yang diselenggarakan oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan, Rabu (23/2/2022).

“Menyajikan berita seputaran pendidikan adalah hal yang sangat penting. Kita sebagai wartawan harus memahami konsep pendidikan secara lebih luas dari tema yang dibahas,” ujar Frans Surdiasis yang juga wartawan senior tersebut.pada sesi Zoom Meating kepada para peserta.

Dijelaskan tenaga pengajar jurnalis di Universitas Atmajaya, Jakarta ini, ada dua level yang bisa ditempuh awak media untuk mendorong isu pendidikan menjadi isu yang lebih luas. Pertama, yakni level mikro melingkupi ruang kebijakan editorial berita.

Kemudian, kedua adalah level makro. Dimana isu pendidikan menjadi perbincangan yang luas dan serius. “Tentunya publik yang membaca dapat teredukasi, dan diharapkan ini menjadi upaya kita mencerdaskan anak bangsa,” ujar Frans.

Dikesempatan yang sama, mentor Haryo mengungkapkan, ada tantangan mengenai perkembangan informasi pada era digitalisasi saat ini, yakni pengguna media sosial mempunyai jumlah viewer yang banyak.

“Media sosial itu tidak mempunyai kode etik jurnalistik, pengguna tidak dilindungi undang-undang. Selain itu, pengguna media sosial juga belum memegang syarat uji kompeten seperti yang dimiliki wartawan,” ujarnya.

Haryo berpesan, di sinilah peran awak media untuk mencerdaskan publik terhadap banyaknya informasi di era digitalisasi. “Terutama lebih mencerdaskan publik dengan pemberitaan pendidikan yang tentunya dapat mencerdaskan pola pikir putra-putri bangsa,”pungkasnya. (dat/han)

Lawan Farmel Sore Ini, PSDS Kejar Juara Grup

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – PSDS Deliserdang akan menghadapi Farmel FC di stadion Jala Krida Mandala ALL Surabaya-Barat, Rabu (23/2) pukul 14:30 Wib. Laga ini merupakan partai pamungkas di Grup X.

Meski butuh bermain seri di laga penutup di 32 besar babak nasional Liga 3 ini, namun PSDS Deliserdang  tetap buru kemenangan. Tujuannya agar Traktor Kuning lolos dengan status juara grup. Saat ini mereka berada di posisi kedua dengan empat angka, tertinggal dua angka dari Farmel FC yang sudah lolos duluan.

Kesiapan merebut poin penuh di laga sore ini, tentunya menjadi kerja berat bagi Pelatih Syahrial Effendi. Dia harus mengkerahkan seluruh kemampuannya guna mengasah ketajaman barisan depan PSDS Deliserdang  yang dimotori M. Irsan alias Katul.

“Meski butuh seri, namun kita tetap bertekad raih poin penuh dalam pertandingan sore ini,” ujar Syahrial Effendi yang telah mengantongi Lisensi C-AFC.

Dalam partai sebelumnya PSDS Deliserdang bermain sukses meraup poin penuh atas PSBL Langsa, tentunya untuk mempertahankan komposisi pemainnya tersebut dalam laga sore ini. “The team win no change,” katanya.

Ditambahkan Syahrial Effendi, tim tidak ada perubahan, sehingga kondisi semua lini  tetap dalam performa yang sudah terjaga seperti dalam pertandingan sebelumnya saat melawan PSBL Langsa.

Syahrial tidak mempermasalahkan absennya bek kanan, Imus Wiranda yang memiliki kelebihan mampu lakukan lemparan bola yang cukup jauh. “Tidak ada masalah, kita masih punya beberapa pemain dalam posisi yang sama,” sebutnya.

Senada Manejer Tim PSDS, Herman Sagita mengatakan,  para pemain PSDS Deliserdang miliki skill yang merata, “Jika ada pertukaran posisi pemain tidak berdampak, artinya tetap stabil secara kerja sama untuk kekuatan tim,” katanya.

Selain kerja sama tim. Herman Sagita tak  jemu-jemunya meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang  agar sore ini anak-anak Traktor Kuning PSDS Deliserdang yang butuh selangkah lagi melaju ke babak 16 besar, dapat tercapai.

Sementara dihari dan jam yang sama, masih di Grup X, PSBL belum ada mengantongi poin akan berhadapan dengan Bandung United.

Pelatih PSBL Langsa, M Azhar Langsa mengatakan, PSBL tidak mau sebagai juru kunci di grup. PSBL tetap fight menghadapi Bandung United yang saat ini dipoisi ke ketiga klasemen grup X. (btr)

Pemkab Dairi Evaluasi Perkembangan Covid-19 & Lakukan Upaya Pengendalian

RAPAT. Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu dihadiri Forkopimda memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 dan mengambil langkah pengendalian. SUMUTPOS. CO/Komimfo Dairi.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Dalam satu minggu terakhir, jumlah kasus terkonfirmasi corona virus disiase 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Dairi terus meningkat.

Menyikapi peningkatan jumlah positif Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, menggelar rapat evaluasi perkembangan Covid-19 dan berbagai upaya pengendalian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop, Rabu (23/2) mengatakan, rapat evaluasi dipimpin Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Rabu (22/2).

Iswan memaparkan, data dirilis Dinas Kesehatan sampai dengan, Selasa (22/2/2022), jumlah terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Dairi menjadi 276 orang, dari sebelumnya 234 orang. Jumlah kenaikan, per harinya 42 orang.

Ke 276 orang terpapar Covid-29 tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di Dairi. Penyebaran paling banyak terdapat di Kecamatan Sidikalang yakni 139 orang. Disusul Kecamatan Sumbul 40 orang, Silima Pungga-Punga 30 orang.

Lanjut Iswan, Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu dalam rapat evaluasi menegaskan, melalui peran kita semuanya, jumlah penyebaran terkonfirmasi Covid-19 harus bisa ditekan.

Eddy menyebut, langkah sudah dilakukan Pemkab Dairi, melakukan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta elemen lainya, untuk menghimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

“Sosialisasi harus genjar kita lakukan kepada masyarakat untuk menghindari kerumuman dan mengurangi mobilitas bepergian ke luar rumah. Selain itu, Dinas Kesehatan harus terus menggencarkan vaksinasi”, ungkap Eddy.

“Vaksinasi harus terus digencarkan. Sosialisasi berupa ajakan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin harus terus dilakukan, harus dikebut itu,” katanya.

Eddy mengatakan, capaian vaksinasi untuk dosis ketiga masih rendah yakni masih diangka 5,07 persen. Sementara vaksinasi dosis I, 82,75 persen. Vaksinasi untuk lansia, dosis 1, 79,41 persen.

Selanjutnya vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, dosis 1, 99,59 persen dan dosis 2, 88,85 persen. Eddy mengajak TNI-Polri, Satpol PP, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa mengingatkan masyarakat tetap mematuhi prokes.

“Soal bantuan pemerintah kepada warga yang menjalani isolasi mandiri dirumah, Eddy meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, turun dan mendata siapa saja yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya minta Dinas Sosial, segera memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dan gizi kepada orang yang melakukan isolasi mandiri,” ucap Eddy.

Semua Kepala Desa diminta mengaktifkan Satgas Covid-19 di desa masing-masing. Sementara itu,  Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman meminta semua desa dan kelurahan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran.

AKBP Wahyudi menyebut, melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) bersama Kodim 0206, Satpol PP dan insyansi terkait lainya, pihaknya rutin melakukan operasi yustisi ditempat rawan penyebaran Covid-19 seperti rumah makan, cafe dan tempat hiburan untuk menghimbau pengusaha membatasi jam operasional, ungkapnya.(rud).

Jangan Sampai Gubsu Hattrick Korupsi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut Tahun 2022 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Selasa (22/2).

Pada kesempatan itu, Alexander Marwata senang dengan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dikomitmenkan 41 OPD Pemprov Sumut itu. Ia menyoroti istilah “Ini Medan Bung” dan akronim SUMUT (Segala Urusan Memakai Uang Tunai). Menurutnya, kedua istilah yang membudaya di Sumut itu adalah budaya permisif. “Tapi Pak Edy nggak mudah. Ini Medan Bung. Sumut, segala urusan memakai uang tunai dan disampaikan rasa-rasanya tidak ada perasan risih,” sebut Alexander.

Menurutnya, istilah itu menggambarkan, seolah-olah Medan punya aturan sendiri. “Ini menjadi PR kita semua ini bagaimana bisa merubah budaya permisif gadi menjai budaya yang ikut aturan,” ujarnya.

Alexander menyambut baik gagasan dilakukan Gubsu Edy Rahmayadi pencanangan pembangunan zona integritas tersebut, untuk wujudkan Sumut bebas dari korupsi. “Itu harapan kami dari KPK, kami berharap Sumut bisa menjadi rol model bagi provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota yang ada di Sumut,” katanya.

Dalam kegiatan ini, diikuti seluruh OPD dijajaran Pemprov Sumut. Alexander mengungkapkan perkembangan teknologi membuat pelayanan juga menerapkan dengan sistem elektronik. “(Namun) Jangan sampai kita membatasi diri dengan rakyat. karena mereka membayar gaji-gaji kita dari pajak,” tutur Alexander.

Alexander mengapresiasi langkah dilakukan Edy Rahmayadi untuk menjadikan Pemprov Sumut sebagai pemerintahan bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani. “Saya senang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga,” jelas Alexander.

Alexander mengharapkan pencanangan ini, dilakukan dengan komitmen dan segera terealisasi. Sehingga Sumut secepatnya juga bebas dari korupsi. “Sumut bebas korupsi, bersih dan melayani. Saya yakin beliau berkomitmen dan mudah-mudah tidak lip service saja,” tandas Alexander.

Sementara, Gubsu Edy Rahmayadi meminta KPK untuk melakukan pengawasan terhadap Pemprov Sumut. Sehingga menciptakan Sumut sebagai provinsi bebas dari korupsi. “Kita undang beliau kemari, sehingga beliau ikut mengawasi. Kita mendisain ini, saya harapkan apa saya buat ini, bisa terlaksana,” ucap Edy.

Dalam kegiatan ini, Edy mengatakan, pihaknya sudah mengundang seluruh pimpinan KPK untuk menghadiri acara ini. Namun, hanya Alexander yang bisa hadir. “Terima kasih kali pak, saya pengen yang hadir lebih banyak lagi KPK. Kalau bisa Malaikat di undang, saya undang pak,” kata Edy.

Melalui pencanangan ini, Edy menginstruksikan seluruh jajaran Pemprovsu jangan lagi bermain-main yang berujung dengan melakukan korupsi. “Besok keluar di koran, Gubernur marah-marah lagi. Saya bosan dengan kata-kata itu. Saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Demi Tuhan, saya ucapkan ini, dari hati yang paling dalam dan saya tidak main-main,” tegas mantan Pangdam Pangkostrad itu.

Koordinasi ke KPK

Sementara, untuk mencegah terjadinyatindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 Km, terutama terkait skema pembiayaan multiyears pada rencana proyek ini, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan KPK. Proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 Km ini direncanakan mulai berjalan pada 2022 hingga 2023. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini sebesar Rp2,7 triliun dengan pembiayaan selama 3 tahun anggaran.

Pemprov Sumut sebelumnya sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga termasuk BPKP Sumut, Polda Sumut dan lainnya. Saat ini, untuk transparansi dan lebih memastikan proyek ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik Pemprov Sumut berkoordinasi dengan KPK. “Ini bentuk kesungguhan kita agar proyek ini benar-benar transparan. Karena itu, kita berkoordinasi dengan KPK agar proyek ini berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku,” kata Edy usai rapat dengan KPK di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (22/2).

Sumut memiliki sekitar 3.005 Km jalan provinsi, 75 persen berstatus jalan mantap, sedangkan sisanya sekitar 750 Km dalam keadaan rusak (tidak mantap). Edy Rahmayadi berharap, kebutuhan dasar masyarakat ini bisa diselesaikan sesegera mungkin. “Ini kebutuhan dasar, banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan karena jalan yang rusak. Karena itu, ini harus segera kita selesaikan,” kata Edy.

Sementara itu, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung menjelaskan, pihaknya tetap menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Juga akan membahas secara cermat apa yang perlu dilakukan pada proyek pembangunan jalan dan jembatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. (gus)

 

 

Polres Asahan Antisipasi Kejahatan di Sejumlah Objek Vital

PATROLI: Petugas Samapta Polres Asahan melakukan patroli di objek Vital.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi tindak kejahatan, personel Sat Samapta Polres Asahan melaksanakan pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polres Asahan, Selasa (22/2).

Pengamanan objek vital yang dilakukan secara dialogis mobile dengan menyambangi lokasi Bank Panin Kisaran, Bank Mandiri Cab. Kisaran, Bank Sumut, Bank BNI CAB. Kisaran, Bank BCA Kisaran, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Cab. Kisaran, Bank Sinar Mas, May Bank.

Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, menyampaikan patroli Obviter Bank yang dilakukan personel guna mengantisipasi terjadinya pencurian atau tindak pidana karena minimnya pengawasan dan banyak di manfaatkan masyarakat untuk menarik uang di Bank/ ATM.

“Dalam pelaksanaan patroli itu, personel menyampaikan pesan – pesan kamtibmas kepada petugas keamanan (Satpam) yang melaksanakan tugas pengamanan, agar senantiasa berkoordinasi apabila ada hal hal yang dianggap mencurigakan untuk melaporkan kepada personel kepolisian sekaligus waspada dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan baik siang maupun malam hari di wilayah kantor bank maupun di ATM,”ujar Kapolres AKBP Putu.

Selain itu, personel menyampaikan imbauan pemerintah kepada pihak Bank dan petugas Satpam untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya Covid-19.

“Dengan kehadiran polisi di tengah – tengah masyarakat diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman saat bertransaksi di bank ataupun di ATM,”ucap Kapolres. (dat/han)

Sekda Labuhanbatu Pimpin Rapat TAPD

PIMPIN: Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan para kepala OPD di Ruang Rapat Bupati, Selasa (22/2).

Sekda Muhammad Yusuf Siagian menyampaikan, tujuan rapat ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022, dan kebijakan-kebijakannya, pembahasan tentang TPP dengan TPAD, serta kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dengan TPAD.

Sekda juga meminta kepada seluruh para OPD, agar semua laporan mengacu kepada SIPD sehingga tidak ada muncul lagi hal-hal yang tidak inginkan, seperti tertundanya gaji maupun hal-hal lainnya.

Membuka rapat, Asisten 1 Pemerintahan Drs Sarimpunan Ritonga mengingatkan kembali kepada para OPD yang belum menyampaikan Laporan Data Pendukung untuk Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun Anggaran 2021.

“Kami berharap semua laporan ini akan kita tuntaskan, sehingga LPPD dan LKPJ dapat kita realisasikan dan dilaporkan ke Kemendagri,”ujar Sarimpun.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian dan pemaparan materi-materi yang disampaikan oleh Indra Sila, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu, dan diikuti oleh para pimpinan OPD yang hadir. (fdh/han)

BPS Tebingtinggi Singkronkan dan Finalisasi Data

BUKA : Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dan Kepala BPS Tebingtinggi Intan Menggalawati membuka FGD untuk singkron data.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebingtinggi menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan sinkronisasi dan finalisasi data hasil kompilasi produk administrasi Kota Tebingtinggi tahun 2022 di Aula Hotel Malibou, Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, meminta kepada setiap OPD peserta untuk mengikuti FGD dengan seksama serta melaporkan data yang benar serta akurat, dan tidak melakukan copy paste data lama.

“Saya nyatakan acara FGD ini penting, tolong diikuti dengan seksama dan dilihat. Saya harap tidak ada data ganjil atau data tak benar, serta jangan menyampaikan data lama dengan melakukan copy paste yang diberikan ke BPS,”tegas Umar Zunaidi, Selasa (22/2).

Menurut Umar, data yang dibuat BPS adalah sebuah data yang dipercaya, akurasi dan diakui tolak ukurnya oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tebingtinggi kedepan.

Sementara Kepala BPS Kota Tebingtinggi Intan Menggalawati Harahap berharap FGD yang dilaksanakan, dapat dihasilkan publikasi data yang berkualitas satu data se Indonesia. Dimana nantinya data ini dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, serta dapat menjawab permasalahan daerah sesuai Inpres No. 39 tahun 2019.

“Oleh karena itu, dibutuhkan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini,” bilangnya.

Dijelaskan Intan, data yang bersumber dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal serta dari BUMN maupun BUMD. Dan tercapai kesamaan, sinkronisasi data, jangan sampai setiap OPD memiliki data yang berbeda. (ian/han)

Dugaan Pencemaran Nama Baik Anak Bupati Labusel, Andi Nasution Tolak Mediasi

Ketua Karang Taruna Labusel, Andi Syahputra Nasution, di Mapolda Sumut, Selasa (22/2). Dewi/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan (Labusel), Andi Syahputra Nasution menolak mediasi dengan anak Bupati Labusel berinisial DKS alias Nia Lim yang digelar penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimsus Polda Sumut) di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (22/2).

“Tetap tidak ada titik temu dan itikad baik serta permintaan maaf dari Nia Lim sendiri, meski terlapor hadir bersama pengacaranya. Sehingga mediasi kedua ini dari pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut tetap saya tolak, dan kasusnya tetap lanjut,” ujar Andi kepada Sumut Pos, saat ditemui di Poldasu.

Mediasi tersebut, lanjutnya, merupakan restorasi justice dari Mabes Polri ke Polda Sumut. Dalam hal ini, pihaknya mengaku tidak mengharapkan keuntungan dari persoalan ini. Dirinya merasa banyak mendapatkan efek negatif atas kasus tersebut, seperti mulai banyaknya akun-akun tidak jelas di Facebook (FB) yang menyudutkannya.

“Jika tadi ada itikad baik dari terlapor, tentu saya juga akan kooperatif dalam menghadiri mediasi ini. Namun, karena terlapor tidak ada itikad baik maka saya minta dilanjutkan saja prosesnya. Apalagi pihak terlapor seperti menantang balik atas laporan saya dan juga sudah menjelek-jelekan saya di sejumlah media. Sehingga mediasinya mentah,” imbuhnya.

Andi juga merasa heran, mengapa pihaknya yang tersudutkan malah dituntut memaafkan dan menyelesaikan persoalan ini. Sementara pihak terlapor seperti tidak ada niat menyelesaikannya.

“Sebagai manusia dan Muslim, saya sudah memaafkan, namun kasus harus tetap lanjut. Intinya tetap tidak mau berdamai. Bukan saya sombong atau angkuh, karena memang tidak ada itikad baik. Itu saja,” tegasnya.

Dijelaskannya, dirinya dimediasi selama 1 jam di ruangan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut bersama pihak Nia Lim dan diberikan pilihan apakah ingin lanjut atau berdamai. Tetapi, pilihan Andi tetap lanjut.

“Harapan saya kepada penyidik, jika tidak menemukan unsur penghinaan silahkan tutup kasus ini. Saya bukan menantang. Saya juga sudah letih. Tetapi jika ditemukan unsur penghinaannya, maka saya berharap segera ditetapkan tersangka. Jangan diperlama-lama lagi,” tandasnya. (Dwi)

Penyebaran Covid di Tebingtinggi Meningkat, Warga yang Terpapar Jadi 61 Orang

Juru bicara Pemko Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui juru bicaranya Dedi Parulian Siagian yang juga Kadis Kominfo, kembali mengingatkan warga Kota Tebingtinggi untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Sebab, terhitung 21 Februari, jumlah warga terpapar Covid-19 terus meningkat hingga 61 orang.

“Tercatat sebanyak 61 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Mereka yang terkonfirmasi positif tersebar di beberapa kelurahan yang ada di Kota Tebingtinggi. Penyeberan angka tersebut terbilang sangat cepat,”unkap Dedi P Siagian di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Selasa(22/2).

Dengan peningkatan ini, lanjut Dedi Siagian, Pemko Tebingtinggi mengajak seluruh masyarakat untuk memamtuhi prokes yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas serta rajin mencuci tangan.

Menurut Dedi, terdapat 30 penambahan kasus konfirmasi positif pada 21 Februari 2022 dan 8 orang sembuh, sehingga total kasus positif Covid-19 menjadi 61 orang. Dan Kelurahan Tebingtinggi berada pada Zona Merah.

Sedangkan di lima kelurahan berada pada zona orange yaitu Kelurahan Pabatu, Satria, Rambung, Badak Bejuang dan Tanjung Marulak. Untuk 15 Kelurahan berada pada zona Kuning, yaitu Kelurahan Bandarasono, Persiakan, Tualang, Tambangan, Tambangan Hulu, Damar Sari, Deblod Sundoro, Bagelen, Pasar Gambir, Mandailing, Bandar Utama, Lalang, Pinang Mancung, Pelita, dan Bulian.

Sementara itu, untuk capaian vaksinasi di Kota Tebingtinggi sebesar 96,32 persen dari total 133.616 orang. Kemudian BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada empat rumah sakit yang ada di Kota Tebingtinggi sebesar 12 persen dari ketersediaan 100 bed.

“Kasus Covid-19 terus meningkat. Tetap terapkan protokol kesehatan 5M, dan melaporkan diri bila ada keluhan. Jaga diri sendiri dan orang yang disayangi,”ujar Dedi Parulian Siagian. (ian/han)

1...2,7302,7312,732...15,756Page 2,731 of 15,756

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor