MEDAN, SUMUTPOS.CO – Excutive Komite (Exco) Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar konsolidasi akbarnya ke 12 kabupaten/kota di Sumut, Selasa (28/12), yang dipusatkan di Parapat, Kabupaten Tobasa tepatnya di Danau Toba.

Sebelumnya, konsolidasi akbar dilaksanakan di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, pada Senin (27/12) Konsolidasi Exco Partai Buruh Sumut tersebut dilakukan kapada 6 Kabupaten/ Kota Exco, yakni Tanjungbalai, Asahan, Batubara, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan.

Selain Konsolidasi Exco Partai Buruh Sumut menyerahan SK Exco kabupaten/ kota, dan memberikan pembekalan kepada pengurus yang hadir guna menyongsong kelengkapan administrasi dan faktual verifikasi peserta Pemilu 2024.

“Semoga kawan-kawan pengurus Exco kabupaten/ kota yang hadir dapat membesarkan Partai Buruh di daerah masing-masing dan dapat bersosialisasi di tengah masyarakat untuk berjuang mengangkat derajat dan kesejahteraan rakyat kecil melalui partai kita,” kata Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo didampingi Wakil Ketua Partai Buruh Sumut Jhonson Pardosi dan Sekretaris Ijon Tuah Hamonagan Purba, di hadapan puluhan pengurus Exco Kab/Kota yang hadir.

Willy juga menyampaikan, rangkaian program kerja Partai Buruh secara Nasional, yang tinggal hanya menunggu kelengkapan adminstrasi dan pemenuhan persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang yang ditargetkan rampung akhir Desember 2021 ini.

“Khusus untuk Partai Buruh Sumut kita sudah siap kepengurusan 31 Kab/Kota dari 33 Kab/Kota yang ada, begitupun akhir Desember ini kita penuhi 100 persen pengurus di seluruh kab/kota Sumut untuk dapat ikut pemilu 2024 mendatang,” ujar Willy.

Willy berharap, pengurus dan kader Partai Buruh didaerahnya dapat berjuang bersama rakyat kecil baik buruh,petani,nelayan, miskin kota dan miskin desa serta rakayat kecil didaerah masing masing.”Partai kita memang sudah diamanahkan untuk mengurusi rakyat kecil kelak, karena orang menengah keatas itu sudah ada yang ngurusi, semoga kita membawa harapan bagi rakyat kecil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucap Willy.

Usai memberikan arahan dan pembekalan pengurus Exco Partai Buruh Sumut menyerahkan SK Kepengurusan Exco kabupaten/kota yang hadir.

Willy menjelaskan, konsolidasi akbar dilanjutkan pada 29 Desember 2021, dengan empat Kabupaten/ kota dipusatkan di Kabupaten Karo.

Terakhir Konsolidasi juga akan digelar di daerah kab/kota se Pulau Nias, sebanyak 5 kab/ kota akan dikumpulkan di Kota Gunungsitoli pada awal Januari 2022 mendatang.”Total 31 kab/ kota kita akan kita kunjungi dan kita beri semangat untuk berjuang bersama dalam satu wadah Partai Buruh,” pungkasnya. (dwi/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga memastikan bahwa proyek pengerjaan fisik yang bersumber dari APBD 2021 paling lama telah selesai November 2021.

“Kalau ada saat ini melihat proyek pengerjaan katakanlah dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, maka kegiatan itu sudah bisa dipastikan di PAPBD. Kalau dari APBD murni itu paling lama selesainya sudah di November,” katanya dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 di Medan, Selasa (28/12).

Ia menambahkan hal tersebut sesuai arahan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bahwa semua pengerjaan fisik harus selesai pada November. “Ini saya garansi. Semua proyek APBD sudah selesai di November,” ucapnya.

Ismael menerangkan hal yang wajar misalnya hingga sampai Desember masih ada dana kas daerah yang tersisa di bank. Hal ini sebagai cadangan daerah. “APBD Sumut misalnya Rp13,7 triliun. Kalau dirata-ratakan paling satu bulannya itu keluar Rp1 triliun lebih. Hal yang wajar misalnya di Desember ini tersisa Rp1 triliun lagi. Bukan berarti ini tidak bisa digunakan,” katanya.

Jadi menurutnya hal yang normal jika saat ini masih ada uang negara di daerah. “Bukan uang itu tak produktif. Uang itu masih ada di bank dan akan kita gunakan,” ucapnya.

Ia memisalkan di DKI Jakarta bahwa sampai Desember ini masih ada uang sisa di kas daerahnya Rp16 triliun, dan itu masih wajar. “Malah kalau sisa Rp8 triliun pemprov-nya was-was. Bisa jadi ada beberapa proyek yang gagal bayar,” katanya.

Kemudian untuk proyek-proyek di Sumut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengadaan barang dan jasa agar Januari mendatang sudah bisa dilakukan tender. “Semoga bisa selaras dengan kabupaten/kota,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H Afifi Lubis SH meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar tidak menahan anggaran untuk dialirkan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu.

Afifi berharap, untuk tahun-tahun ke depannya, setiap OPD di Pemprovsu dapat menerima anggaran secara tepat waktu bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi agar setiap OPD dapat bekerja secara maksimal.

Hal itu disampaikan Pj Sekda Pemrovsu H Afifi Lubis SH saat membuka kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumut di Aula Bank Sumut pada gedung Bank Sumut, Jalan T Imam Bonjol Medan, Selasa (28/12). “BPKAD jangan tahan anggaran. Kalau syarat administrasinya telah lengkapn

langsung berikan anggarannya ke OPD-OPD. Anggaran harus bisa terserap secara maksimal dan cepat. Dengan begitu, kita tidak mau lagi mendengar ada OPD yang belum merealisasikan program kerjanya karena belum turunnya anggaran dari BPKAD,” ucap Afifi.

Dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumut itu, Afifi juga meminta agar setiap ASN di Pemprovsu, termasuk di BPKAD untuk dapat berubah secara mental dalam bekerja. Ia berharap, BPKAD tidak lagi meminta ‘jatah’ dengan memotong anggaran OPD.

“Saya tegaskan, tidak ada lagi potongan anggaran sekian persen, itu zaman dulu. Sekarang sudah jelas, bagaimana aturan keluarnya uang dari BPKAD ke OPD-OPD,” tegasnya.

Namun dalam kesempatan itu, Afifi juga memuji kinerja Kepala BPKAD Provsu Dr Drs Ismael P Sinaga MSi yang disebut telah merubah sistem kerja di BPKAD Provsu. Pasalnya Afifi menilai, saat ini BPKAD telah bekerja secara maksimal dalam mengelola keuangan. Dalam beberapa waktu terakhir, BPKAD juga dinilai cukup cepat dalam mengalirkan anggaran ke setiap OPD.

“Saat ini, inflasi di Sumut juga terkendali. Upaya yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Sumut juga memberi manfaat besar bagi prestasi Sumut. Atas prestasi itu, akhirnya Sumut bisa mendapatkan reward hingga puluhan miliar sebagai dana insentif. Saya minta ini juga harus dipertahankan,” ujarnya.

Afifi juga menekankan, BPKAD Provsu harus memiliki format yang jelas dalam bekerja. Selain itu, Pemprovsu harus dapat mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama 7 Tahun berturut-turut dari Pemerintah Pusat. “Saya ingin mengingatkan, pemerintah sudah memberikan kesejahteraan kepada para ASN yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, ASN harus terus meningkatkan kinerjanya,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Afifi Lubis dan Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai BPKAD yang berprestasi. Kegiatan tersebut juga di isi dengan diskusi bersama sejumlah narasumber seperti Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga, Ketua PWI Sumut H Farianda Sinik, serta Akademisi Dr Joharis Lubis dan Dr Fitri Rahmadana.

Dalam diskusi, Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga, mengaku sepakat dan siap menjalankan instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang disampaikan Pj Sekda Pemprovsu untuk dapat mengalirkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Diungkapkan Ismael, tahun 2021 ini, BPKAD Provsu telah mengelola APBD Pemprov Sumut sebesar Rp12 Triliun lebih.

“BPKAD Provsu telah banyak berbenah, kita selalu mencairkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Apabila semua syarat administrasinya telah terpenuhi, pasti langsung kita cairkan, tidak ada ditahan-tahan. Dengan begitu, setiap OPd dapat bekerja dengan cepat,” ungkapnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di pelintasan sebidang yang dapat mengakibatkan kecelakaan masih rendah. Karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut kembali menggelar kegiatan sosialisasi di Pelintasan Sebidang, yakni Jalan H Adam Malik JPL No.03 KM 01+850 dan Jalan Sekip JPL No.04 KM 02+695.

PT KAI Divre I Sumut mencatat, sejak Januari hingga Desember 2021 telah terjadi 19 kecelakaan di pelintasan sebidang kereta api, dengan data korban meninggal sebanyak 8 orang, dan luka ringan sebanyak 13 orang. “PT KAI Divre I Sumut mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menaati rambu-rambu yang ada serta lebih waspada saat akan melintasi pelintasan sebidang kereta api,” kata Deputy Vice President PT KAI Divre I Sumut, Zuhril Alim, Selasa (28/12).

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 menyatakan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Adapun dalam UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyebutkan bahwa pada pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup, dan/atau ada isyarat lain.”Kemudian mendahulukan kereta api dan emberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel,” kata Zuhril Alim.

Sebagai bentuk upaya meningkatkan faktor keselamatan, PT KAI juga terus melakukan kordinasi bersama Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dan Pemda setempat terkait penutupan sejumlah pelintasan sebidang. Tidak hanya itu, kecelakaan di pelintasan sebidang tidak hanya merugikan pengguna jalan tapi juga dapat merugikan PT KAI. Tidak jarang perjalanan KA lain terhambat, kerusakan sarana atau prasarana perkeretaapian, hingga petugas KAI yang terluka akibat kecelakaan di pelintasan sebidang.

Untuk menekan angka kecelakaan dan korban, maka masyarakat diharapkan dapat lebih disiplin berlalu lintas, menyadari dan memahami juga fungsi pintu pelintasan. Pintu pelintasan kereta api berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api agar tidak terganggu pengguna jalan lain seperti kendaraan bermotor maupun manusia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta pasal 110 ayat 4. “Perjalanan kereta api lebih diutamakan karena jika terjadi kecelakaan dampak dan kerugian yang ditimbulkan dapat lebih besar. Maka dari itu pintu pelintasan utamanya difungsikan untuk mengamankan perjalanan KA,” kata Alim. (mbc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan akan segera memanggil Dinas PU Kota Medan untuk memaparkan perencanaan pembangunan drainase di Kota Medan. Pasalnya, Komisi IV menginginkan agar setiap pekerjaan di Dinas PU dapat dikerjakan berdasarkan hasil analisa permasalahan di lapangan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST yang mengaku kesal terhadap hasil pekerjaan Dinas PU Medan terkesan asal-asalan. Akibatnya, banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait pembangunan drainase, termasuk di kawasan Jalan Air Bersih Ujung, Lingkungan 4 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

“Ada banyak sekali warga yang mengadukan ke kami, bahwa pengerjaan drainase di lingkungan mereka asal jadi. Sebenarnya pembangunan drainase di Kota Medan sudah punya perencanaan atau tidak? Ini perlu kami tahu dan kami di Komisi IV akan memanggil Dinas PU untuk memaparkan hal ini,” ucap Dedy kepada Sumut Pos, Selasa (28/12).

Dikatakan Dedy, berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, para pekerja proyek juga seolah tidak peduli dan membiarkan hasil pekerjaannya berantakan. Lebih parahnya lagi, banyak pekerjaan yang mangkrak bahkan ditinggal begitu saja.

“Ada yang sudah dikerjakan satu minggu, tapi belakangan malah berhenti dua minggu, padahal pekerjaannya belum selesai, diterlantarkan begitu saja. Ini sebenarnya bagaimana perencanaan pekerjaan di Dinas PU. Nantinya Dinas PU harus menjelaskannya kepada kami,” ujarnya.

Senada dengan Dedy, Anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya, David Roni Ganda Sinaga, mengaku bahwa dalam mengawal pembangunan yang ada, DPRD Kota Medan khususnya Komisi IV akan meminta kepada Dinas PU kota Medan untuk memaparkan perencanaan pembangunan drainase yang harus berdasarkan analisa permasalahan ada.

“Saya juga berharap pembangunan drainase itu di utamakan pada titik-titik lokasi yang belum mempunyai drainase dan resiko terjadi genangan air tinggi. Jangan juga lokasi-lokasi yang sudah ada drainasenya dan tidak banjir, tapi tetap di bangun drainase. Padahal masih banyak tempat yang perlu penanganan khusus,” kata Roni.

Selanjutnya pembangunan drainase juga diharapkan harus saling terkoneksi dan bermuara di satu titik tertentu, sehingga dapat mengatasi masalah yang ada dan tidak membuang anggaran secara percuma dengan hasil tidak seperti yang diharapkan.

“Untuk itulah diperlukan pengawasan dari DPRD Kota Medan agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak sia-sia dan membuang anggaran percuma tanpa memecahkan masalah yang dihadapi. Kami akan terus berkolaborasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dalam mewujudkan program prioritas yang dicanangkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal,” pungkasnya. (map/ila)