Home Blog Page 2865

Triple Pro Grade Camera Buat Konten Video Reels dan TikTok Kamu Unik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebutuhan untuk hadirkan konten Video Reels dan TikTok yang unik dan inspiratif adalah salah satu bentuk ekspresi diri Gen Z. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Samsung hadirkan berbagai inovasi pada Triple Pro Grade Camera Galaxy S21 FE 5G.

Hadirnya salah satu fitur baru seperti Dual Recording merupakan salah satu kebutuhan dari Galaxy Fan. Dual Recording bisa rekam konten kamu dengan kombinasi kamera depan dan belakang sekaligus.

Selain itu hadirnya berbagai mode seperti Vlog Mode, dan Split View juga memudahkan kamu untuk pilih angle terbaik. Ketika fitur Dual Recording diaktifkan, tampilan layar Galaxy S21 FE 5G akan terbagi menjadi dua sisi. Ada dua pilihan layar yang bisa kamu pilih, yakni splitview ataupun picture-in-picture seperti saat melakukan panggilan video. Mode perekaman ini sangat cocok untuk vlogger karena mereka nggak perlu lagi pakai banyak kamera dan proses editing untuk menyatukan dua rekaman ke dalam satu video.

Bagi kamu yang mau bikin konten unboxing, misalnya, kamu nggak perlu lagi repot-repot pakai dua kamera untuk menampilkan produk dan ekspresi wajah kamu saat membukanya, buat semua kegiatan ngonten jadi lebih simple dan anti ribet. Adanya fitur Single Take yang mampu mengambil beberapa jenis konten seperti foto diam, video hasil kurasi gambar terbaik, video boomerang, video fast forward, sampai slow motion dan bantuan AI untuk memilih hasil terbaik buat kamu lebih secure dan more confidence. Semua kamera depan dan belakang Galaxy S21 FE 5G juga sudah dilengkapi dengan fitur Electronic Image Stabilizer (EIS), sehingga video rekaman kamu minim guncangan saat diambil ketika kamu berjalan.

Setelah puas ambil berbagai momen dengan Triple Pro Grade Camera, kamu bisa edit hasil rekaman kamu langsung dari layar DYNAMIC AMOLED 2X Galaxy S21 FE 5G. Layar yang super crisp, immersive, serta smooth dengan dukungan refresh rate 120Hz buat kamu betah seharian berkreasi buat konten video yang inspiratif dan viral. Gak perlu worry lemot atau lag karena Galaxy S21 FE 5G juga dilengkapi dengan prosesor Exynos 2100 yang bawa peningkatan performa sebesar 25% pada CPU, 35% pada GPU, dan 55% pada NPU buat aktivitas editing video di VN, editing foto di Snapseed, serta streaming lagu favorit di Spotify jadi super smooth dan seamless. Say goodbye to delay and freeze! Upload hasil karya kreatif kamu dengan konektivitas 5G yang super kencang, buat kamu tetap update dan terhubung real time dengan dunia 24/7.

Selain itu buat dukung kamu yang suka cari inspirasi dimana aja , Samsung Galaxy S21 FE 5G juga dirancang untuk nemenin kamu seharian. Dengan All Day Battery 4.500 mAh serta didukung Super Fast Charging bikin kamu less worry buat ngonten, ngedit, bahkan enjoy entertainment seharian.

Design-nya yang compact dan ringan juga nyaman digenggam dengan waktu yang lama, apalagi dengan adanya 4 pilihan warna baru yaitu Olive, Lavender, Graphite serta White bikin style kamu jadi epic. Jadi nggak ada alasan kan untuk jadiin Galaxy S21 FE 5G sebagai daily driver kamu untuk bikin konten epic, smartphone yang memang dirancang untuk kamu Galaxy Fan supaya hidup kamu jadi lebih kreatif dan inspiratif. Untuk buat hidup kamu makin epic, Samsung Galaxy S21 FE 5G sudah bisa didapatkan melalui berbagai retailer resmi atau secara online di :
https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-s21-5g/galaxy-s21-fe-5g/buy/ .(rel/adz)

Menko Airlangga Harapkan Sinergi Seluruh Pihak dalam Upaya Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengendalian pandemi yang efektif terbukti menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. Pandemi yang terkendali mendorong confidence dan mobilitas penduduk yang kemudian membuat perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditargetkan dapat tumbuh hingga 5,2%. Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bersama Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) secara virtual pada Selasa (25/01).

“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut. Oleh karenanya, kerja sama para stakeholder sangat diperlukan dan ini menjadi kunci bagi pemulihan dan mendorong pembangunan ke depan,” tegas Menko Airlangga. Selanjutnya, untuk menghadapi situasi ekonomi global dengan berbagai tantangannya, Menko Airlangga mengajak para pengusaha dan stakeholder untuk merespon situasi tersebut secara fleksibel dan adaptif.

Pemerintah juga melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan fokus pada tiga pilar yaitu Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Khusus vaksinasi, Pemerintah akan terus mengakselerasi dan vaksinasi dosis primer diharapkan selesai di Q2-2022. Pemerintah juga telah menjalankan program booster vaksinasi dosis ke-3 yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu.

Untuk pemanfaatan PEN tahun 2022, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa program akan didorong agar dilaksanakan di depan atau secara front loading di awal tahun. Program-program tersebut antara lain program subsidi bunga KUR sebesar 3% untuk Januari – Juni 2022 dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

Selain itu, juga terkait insentif fiskal berupa PPN DTP untuk sektor Perumahan, yaitu 50% untuk dibawah Rp2 miliar dan 25% untuk Rp2 milyar hingga Rp5 miliar; dan PPnBM DTP untuk otomotif, terutama otomatif di bawah Rp200 juta ditanggung 3%, 2%, 1% dan 0% setiap kuartalnya, dan antara Rp200 juta hingga Rp250 juta sebesar 50% atau di kuartal pertama 7,5% dan kuartal kedua kembali sebesar 15%.

“Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Untuk itu, kemudahan investasi tentu juga perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, terkait dengan Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia memfokuskan pada tiga kegiatan yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Menko Airlangga meyakinkan bahwa kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi yang tentunya juga pembangunan di aspek sosial dan politik.

“Salah satu yang juga akan didorong di tahun 2022 adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20 dan tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan investasi. Kita mendorong agar pemulihan sifatnya inklusif, kuat, dan berkelanjutan,” tambah Menko Airlangga.

Selama Presidensi G20 Indonesia, akan digelar lebih dari 150 pertemuan di 19 kota dengan sekitar 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, diperkirakan akan medorong tumbuhnya 33.000 lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, serta akan bermanfaat sekitar 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.

“Saya mengapresiasi kerja sama semua pihak. Namun tentu kita harus sadar bahwa tantangan masih banyak dan kita terus menjaga koordinasi, sinergi, dan kerja sama Pemerintah Pusat, Daerah, para pengusaha, dan masyarakat agar seluruh stakeholder dapat merasakan manfaat pemulihan perekonomian ini,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr)

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ketua Karang Taruna Labusel Tolak Mediasi

WAWANCARA: Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan, Andi Syahputra Nasution didampingi Kuasa Hukumnya, Maja Simarmata SH MH, Mandala Saturnip SH MH, Andre Simarmata SH , Gibson Aruan SH saat diwawancarai kepada sejumlah wartawan, saat ditemui di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (25/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut memediasi Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan, Andi Syahputra Nasution dan Putri Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) H Edimin, berinisial DKS, di Mapolda Sumut, Selasa (25/1). Dari amatan, mereka dipertemukan pihak Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut. Namun, Andi menolak mediasi tersebut. Menurutnya, karena tidak terjadi kesepakatan.

Dalam mediasi itu merujuk kepada restorasi justice, yakni jika bisa terjadi perdamaian maka berdamai. Itu saran polisi. “Hanya saja bukan menjadi patokan utama. Karena tidak terjadi perdamaian, maka kita berharap kasus ini tetap berproses. Dan terlapor berharap kami menjadi tersangka,” ungkap Andi didampingi Kuasa Hukumnya, Maja Simarmata SH MH, Mandala Saturnip SH MH, Andre Simarmata SH , Gibson Aruan SH kepada sejumlah wartawan, saat ditemui usai memenuhi undangan dari Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut, di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (25/1).

Andi mengaku, efek dari kasus tersebut sudah sangat dirasakan, yakni tindakan DKS atau Nia Lim tersebut bukan hanya mencemarkan nama baik dirinya dan keluarganya, tetapi juga mencemarkan nama baik Kabupaten Labusel. Motto Labusel, ‘Santun Berkata Bijak Berkarya’. Ini sudah tercoreng oleh Nia Lim ini.

“Terlapor tidak ada melontarkan permintaan maaf dari awal hingga sekarang. Malah efek negatif lainnya yang saya terima, istri saya sebagai guru honor selama 5 tahun di Labusel, hanya diperpanjang 1 bulan, terhitung 1-31 Januari 2022. Ini tidak pernah terjadi di Labusel. Apakah ini efek dari laporan saya terhadap anak bupati?, aya tidak tahu. Saya minta hal ini juga diusut. Apakah ini bentuk intimidasi kepada saya?, saya tidak peduli, saya tidak akan mengemis kepada mereka,” bebernya.

Dia berharap, pihak Polda Sumut dan Polri dapat memberikannya keadilan. “Jika tidak dapat ini diusut berarti hukum di Indonesia tidak dapat berdiri tegak,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pelapor, Maja Simarmata SH MH menambahkan, pihaknya memenuhi undangan penyidik sebagai itikad baik. Pihaknya juga menghargai restoratif justice dari polisi. Dirinya merasa terganjal atas jawaban terlapor, saat ditanya oleh penyidik, ‘apakah kamu bersalah?’. Terlapor menjawab, ‘tanya bang Andi’.

“Dari sini kami menimbang bahwa tidak ada itikad baik dari pihak terlapor sejak awal. Karena itu kami sebagai pengacara pihak pelapor akan tetap mengawal kasus ini. Kami juga berharap pihak Poldasu yang menangani kasus ini tetap berada dijalur yang tepat, harus independen dan tidak tebang pilih, walaupun anak pejabat di Labusel. Ini harus tetap dilanjutkan,” terangnya. (dwi/azw)

Ricuh Penetapan 7 Komisioner KPID, Sejumlah Calon Desak Audiensi ke Komisi A

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 melayangkan surat permohonan audiensi untuk meminta penjelasan terbuka atas proses dan mekanisme pemilihan tujuh komisioner yang ditetapkan pada Sabtu (22/1/2022) dini hari lalu. Surat permohonan yang disampaikan ke Komisi A, pada Rabu (26/1/2022) pukul 11.00 WIB tersebut, juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Surat tersebut diteken delapan calon Komisioner KPID Sumut periode 2021-2024 sebagai perwakilan dari sejumlah calon komisioner KPID Sumut, yaitu Edi Irawan, Muhammad Ludfan, Tua Abel Sirait, Toyib Prasetyo, Robinson Simbolon, Valdesz Junianto Nainggolan, dan Topan Bilardo Marpaung.

Seusai menyampaikan surat kepada staf Komisi A, calon komisioner Valdesz Junianto Nainggolan kepada wartawan mengungkapkan, permohonan itu bagian dari hak mereka dan hak publik untuk mengetahui secara transparan mekanisme penetapan tujuh nama komisioner KPID Sumut periode 2021-2024.

“Sudah meluas beritanya di media, Ketua Komisi A pada Sabtu 22 Januari 2022 dini hari kemarin mengumumkan tujuh nama Komisioner KPID Sumut dalam suasana rapat yang ricuh dan penuh interupsi. Perlu digarisbawahi kami tidak mempersoalkan nama-nama komisioner yang terpilih, tapi lebih pada mekanisme pemilihan dan peristiwa yang mengikutinya,” ungkap Valdesz.

Robinson Simbolon yang juga calon komisioner lainnya, menambahkan bahwa sebagai calon komisioner, mereka memiliki hak untuk mengetahui tata cara dan sistem penilaian fit and proper test yang dibuat oleh Komisi A DPRD Sumut. “Saat audiensi nanti kami ingin minta penjelasan kepada Komisi A soal tiga hal yang kami sepakati untuk diketahui bersama,” tegasnya.

Adapun tiga hal itu, kata Robinson, pertama, menyangkut Tata Tertib Komisi A dalam pelaksanaan Fit & Proper Test, kedua, mekanisme dan model skoring untuk menetapkan tujuh Komisioner KPID terpilih dan tujuh nama cadangan sebagaimana catatan yang beredar luas di media sosial.

“Terakhir, kami ingin minta penjelasan Komisi A atas kejadian dalam sejumlah rekaman video saat rapat penetapan nama Komisioner KPID pada Jumat 21 Januari 2022 malam dan Sabtu 22 Januari 2022 dini hari yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat jelas pengetokan nama-nama dilakukan di tengah protes dan hujan interupsi dari anggota Komisi A yang lain,” kata Robinson yang dalam waktu dekat akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut periode 2019-2021.

Calon Komisioner lainnya, Toyib Prasetyo menyebutkan, permohonan audiensi ini juga dikaitkan dengan sikap penolakan anggota Komisi A DPRD Sumut Meryl Rouly Saragih atas penetapan tujuh nama komisioner KPID Sumut periode 2021-2024 dalam jumpa pers sehari setelah rapat pemilihan. Dia menyaksikan Meryl dan sejumlah anggota Komisi A lainnya tidak diberikan hak menyampaikan pendapat dan pilihannya dalam rapat tersebut. “Kan sudah viral di media sosial, ada kekerasan dan pemaksaan saat rapat dini hari itu,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, Meryl Rouli Saragih menolak keras hasil pemilihan tujuh komisioner pada Sabtu dini hari itu. Menurut Meryl, suara verbal harus dihitung karena masing-masing anggota DPRD punya hak lantaran tidak semua memberikan penilaian di kertas skoring sewaktu fit and proper test DPRD Sumut.

“Karena dari awal disepakati itu bukan tools (persyaratan) resmi. Bukan dari situ penentuannya. Tapi ternyata yang merekap nilai skoring itu Tenaga Ahli Komisi, tidak anggota Komisi A. Kita tak tahu dia betul atau tidak menghitung nilainya. Dari situ saja sudah salah,” ungkap dia.

Makanya, surat keberatan dan pembatalan keputusan pemilihan KPID akan segera dikirimkan. Apalagi cukup banyak saksi yang hadir dalam rapat penetapan. “Banyak wartawan yang kemarin saya minta masuk. Dan (rapat) terbuka, jadi biar transparan. Menurut kami kemarin (penetapan) tidak sah secara mekanisme sidang dan harus diulang,” tegasnya.

Rapat penetapan hingga dini hari itu juga diwarnai aksi memukul, menendang dan membalikkan meja oleh anggota Komisi A DPRD Sumut di ruang rapat Komisi A Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Jumat 21 Januari 2022 malam. Tidak hanya di dalam rapat, wartawan juga melihat Meryl beradu argumentasi dengan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto hingga ke luar ruangan rapat.
Dalam video di media sosial yang beredar luas, tampak Meryl dan anggota Komisi A lainnya, Rudy Hermanto mati-matian interupsi dan protes atas gaya kepemimpinan Hendro yang arogan dan kasar saat memimpin rapat. (adz)

Kadin Medan Gelar Diskusi Percepatan Implementasi SIMBG

Kadin Medan Gelar Diskusi Percepatan Implementasi SIMBG.(ist).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kadin Medan menggelar acara Diskusi Percepatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Hotel Emerald Garden, Kota Medan, Senin (24/1) kemarin. Kegiatan ini, bertujuan untuk membantu dan mengatasi permasalahan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) yang saat ini dialami oleh para pengusaha properti di Medan maupun di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Turut hadir sebagai nara sumber Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari ST, M.Sc, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Dr. Prabawa Eka Soetanta S.Sos. M.Si, Dinas Perkim Sumut, Dinas Sumber Daya Alam Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Tim Profesi Ahli dan Ketua Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (IAKI) dan Ikatan Arsites Indonesia pusat.

Dengan moderator Dewas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR Dr.Ir.Sigit Adjar Susilo, MM Ketua Kadin Medan Fadli Akbar Darus mengatakan, diskusi ini dalam rangka percepatan implementasi SIMBG karena akan mencakup penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan (SLF).

“Sosialisasi Peraturan daerah (Perda) Bangunan Gedung dan Workshop SIMBG perlu dilakukan karena akan mencakup penyelenggaraan IMB dan SLF dengan tujuan utama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” sebutnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1).

Acara sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) diinisiasi oleh Fadly Akbar Darus Ketua Kadin Medan, dilakukan secara vidcom di seluruh Indonesia dan para pengembangan perumahan sesumut, Fadly Akbar Darus juga selaku pengusaha properti mengatakan kegiatan sistem informasi manajemen bangunan gedung, dilakukan sebagai dialog implementasi SIMBG pp 16 tahun 2021 dari pemerintah.

Lanjut fadly, Yang mana SIMBG tersebut pengimplementasiannya belum secara menyeluruh di kab/kota seluruh Indonesia yang berdampak bukan hanya kepada pelaku usaha real estate ,tetapi pada row material yang kurang lebih sekitar 140 bahan bangunan serta para pekerja dan lingkungan sekitar proyek tersebut

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo mengatakan, masalah Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG), perda dan retribusi tentunya menyulitkan masyarakat dalam membangun perumahan.

“Masalah PPG, masalah perda, masalah retribusi, intinya masalahnya masyarakat tidak bisa akad KPR, tidak bisa bangun perumahan, sementara masyarakat tersebut sudah mendapatkan kredit kontruksi dari bank dan harus bayar bunga setiap bulan,’’ ucapnya.(gus)

Tim Pembersihan Pangkalanbrandan Dibentuk

PIMPIN: Plt Bupati Langkat H Syah Afandi memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kebersihan Lingkungan Kota Pangkalanbrandan, Senin (24/1).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat H Syah Afandi memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kebersihan Lingkungan Kota Pangkalanbrandan, sekaligus untuk mengatasi kesemrawutan jalur lalu lintas Pasar Kota Brandan di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (24/1) lalu.

Ondim, sapaan karib Syah Afandin, menjelaskan, pembentukan tim ini bertujuan secara khusus untuk mengatur kerapian, kebersihan, dan ketertiban pasar, dari kesemrawutan lalu lintas dan perspektivisme kumuh, terhadap pasar yang berada di Kelurahan Berandan Barat itu.

“Agar keberadaan pasar nantinya dirasakan nyaman oleh pengunjung,” ungkap Ondim.

Ondim juga mengatakan, permasalahan pasar bukan hanya berada di Babalan, namun hampir di seluruh kawasan Kabupaten Langkat, yang terdapat pasar tradisionalnya.

“Tidak hanya yang di Babalan ini, tapi diupayakan seluruh pasar yang ada di Langkat, akan ditata ulang,” tuturnya.

Dalam pelaksanaanya, Ondim meminta kolaborasi seluruh dinas terkait serta camat, untuk mensosialisasikan secara humanis, penertiban yang akan dilakukan kepada para pedagang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pedagang dengan pemerintah.

Meskipun begitu, Ondim mengaku, sebelumnya secara pribadi dia telah melakukan interaksi dalam upaya penertiban kepada para pedagang pasar.

“Saya sebelumnya meng-adakan rapat, mengumpulkan pedagang, dan mereka bersedia untuk ditertibkan,” pungkasnya. (mag-6/saz)

Gedung DPRD Binjai Masih Kosong, Pengadaan Mebel Capai Rp2,5 Miliar

KOSONG: Gedung DPRD Binjai yang baru, masih tampak kosong karena belum ada mebelnya.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Gedung DPRD Binjai yang baru telah rampung dibangun. Namun, sejumlah ruangan di gedung wakil rakyat ini, masih tampak kosong. Sekretaris DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring menjelaskan, pihaknya sudah membentuk tim kepanitian untuk pengadaan mebel.

Menurut dia, proses tender semula sudah tuntas dilakukan. Namun belakangan, pengadaan mebel batal dilakukan. “Karena ada dokumen yang belum lengkap,” ungkap Putri di Balai Kota Binjai, Senin (24/1).

Putri mengatakan, pengadaan mebel dianggarkan senilai Rp2,5 miliar. Dia pun mengakui, pihaknya sudah setuju dengan perusahaan awal yang melakukan pengadaan mebel tersebut. Namun belakangan batal, karena ada satu dokumen tidak lengkap. Bahkan, Sekretariat DDPRD Binjai, sudah datang ke Kota Bogor, Jawa Barat, untuk melihat kantor perusahaan yang bakal melakukan pengadaan tersebut. “Ke Bogor untuk memeriksa perusahaannya,” tutur Putri.

Dari informasi yang diperoleh, Putri selaku panitia, akan mengadakan lelang ulang secara terbuka untuk pengadaan mebel tersebut. Soal nilai anggarannya, kemungkinan akan muncul dalam pengesahan Perubahan APBD 2022.

Sejauh ini, mebel yang ada diletakkan di Sekretariat DPRD Binjai. Sementara mebel yang baru, nanti akan mengisi sejumlah ruang alat kelengkapan dewan. Mulai dari ruang komisi, fraksi, paripurna, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan unsur pimpinan di DPRD Binjai. (ted/saz)

Pemprovsu Buka Seleksi PPPK Guru SMA/SMK, 900 Formasi, 300 Guru Agama

KETERANGAN: Kadis Pendidikan Sumut Prof Wan Syaifuddin memberi keterangan kepada wartawan di rumah Dinas Gubsu, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumatera Utara tahun ini berencana membuka seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer tingkat SMA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Wan Syaifuddin mengatakan, rencana formasi yang akan dibuka adalah untuk 900 Calon Guru PPPK SMA/SMK dan sederajat, di mana sekitar 300 formasi di antaranya untuk guru agama.

“Tahun ini, formasinya 900, itulah yang yang tadi sekitar 300 untuk porsi guru agama,” kata Prof Syaifuddin menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (25/1).

Lebih lanjut Prof Syaifuddin mengatakan, rencana pendaftaran dibuka pada Februari 2022. Karena itu, kepada para guru honorer diminta untuk mempersiapkan diri mulai dari saat ini.

Mengapa hanya membuka 900 formasi? Prof Syaifuddin mengatakan, karena keterbatasan anggaran Pemprov Sumut. “Kita yang mengusulkan, kemampuan segitu. Kalau kita usulkan 11.000, tapi 900 itu yang dapat ditampung sesuai anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Ditambahkannya teknis pelaksanaannya seleksi nantinya menggunakan sistem komputerisasi (CAT) yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, syarat dan ketentuan pendaftaran serta teknis ujian akan disampaikan nanti.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan tidak akan ada perekrutan atau pembukaan CPNS 2022. Namun akan tetap membuka PPPK Guru. Pengumuman peniadaan seleksi CPNS 2022 dan kelanjutan PPPK Guru di 2022 ini disampaikan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Untuk seleksi CASN Tahun 2022, Pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK dan formasi untuk CPNS tidak tersedia,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Keputusan terkait rekrutmen PPPK tersebut telah diatur dalam Surat Menpan RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 terkait Pengadaan ASN Tahun 2022. Seleksi CASN Tahun 2022 tersebut akan fokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh. “Berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2022 ini,” sambungnya.

Tjahjo mengatakan, kebijakan peniadaan rekrutmen CPNS dan mengutamakan pengisian formasi PPPK ini mengambil dari pengalaman sejumlah negara maju, dimana jumlah PNS lebih sedikit dan jumlah PPPK lebih banyak. “Mengacu pada hal contoh baik tersebut, maka Pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju, sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat,” katanya.

Kemudian, terkait tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan, Tjahjo mengatakan status tenaga honorer tersebut akan selesai di 2023, sehingga nantinya akan tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. “Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” tegasnya. (mbc/bbs)

Sehari, Positif Covid-19 Hampir 5 Ribu, Rekor Tertinggi Usai Nataru

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus Covid-19 terus bertambah, seiring munculnya varian Omicron. Dalam sehari, Selasa (25/1), kasus positif bertambah 4.878 orang. Jumlah ini yang tertinggi pasca libur Natal dan Tahun Baru.

Sebelumnya, kasus sempat bertambah 3 ribuan kasus pada Minggu (23/1). Dan kemarin, Senin (24/1), kasus positif bertambah 2.927. Jumlah itu terdiri dari 259 ribu tes spesimen. Kini total sudah 4.294.183 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, naik 3.989 kasus. Kini total kasus aktif atau mereka yang membutuhkan perawatan atau masih sakit menjadi 24.856 kasus.

Provinsi paling banyak konfirmasi kasus positif harian paling banyak disumbang oleh DKI Jakarta sebanyak 2.190 orang. Lalu disusul oleh Jawa Barat 1.238 orang. Dan Banten 844 orang.

Pasien meninggal bertambah 20 jiwa. Paling banyak disumbang oleh DKI Jakarta 12 jiwa. Kini total sudah 144.247 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Jumlah kasus suspek sebanyak 7.483 kasus. Angka kesembuhan harian sebesar 869 orang sembuh per harin

Paling banyak pasien sembuh disumbang oleh DKI Jakarta yakni 454 orang. Sehingga angka kumulatifnya bertambah melebihi 4,1 juta orang sembuh atau tepatnya 4.125.080 orang

Sementara positivity rate orang harian naik di angka 2,77 persen dan positivity rate orang mingguan (9-15 Januari 2022) di angka 1,00 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Zona Hijau Berkurang 1 Daerah

Sementara, zona hijau (tidak ada kasus) penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Sumut mengalami penurunan. Kini, jumlahnya menjadi 13 kabupaten/kota, setelah berkurang 1 daerah karena masuk ke zona kuning (risiko rendah). Sedangkan 19 kabupaten/kota lainnya juga masuk zona kuning. Sementara zona merah nihil.

Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat melalui website resminya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko, kabupaten/kota di Sumut yang masuk zona hijau antara lain Pakpak Bharat, Nias Barat, Tebing Tinggi, Toba, Labuhan Batu Selatan, Sibolga, Karo, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Langkat, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, dan Nias Selatan.

Sedangkan zona kuning, Pematangsiantar, Asahan, Gunung Sitoli, Padang Lawas, Batu Bara, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, Binjai, Medan, Labuhan Batu Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Dairi, Deli Serdang, Nias, Tapanuli Tengah, Tanjung Balai, dan Samosir. Khusus Kabupaten Mandailing Natal, baru turun level masuk ke zona kuning dari sebelumnya zona hijau.

Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 daerah tersebut, dihitung berdasarkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif, jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19, dan sebagainya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengingatkan, agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terlebih, saat ini telah muncul varian baru Omicron. “Selalu terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan,” ujarnya, Selasa (25/1).

Aris menuturkan, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Pemerintah terus memonitor dan juga terus bekerja agar jumlah kasus baru tidak meningkat lagi. Kita harapkan semua aktivitas bisa berjalan normal dan virus corona hilang dari Sumut,” tandasnya.

Nakes Paling Banyak Booster

Vaksinasi Covid-19 booster di Sumatera Utara (Sumut) masih terus dilakukan Dinas Kesehatan Sumut dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Dari kelompok sasaran vaksinasi dosis ketiga tersebut, paling banyak tenaga kesehatan (Nakes) yang telah divaksin.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumut dr Nora Violita Nasution menyebutkan, ada empat kelompok sasaran vaksinasi booster dengan target 9.832.695 jiwa. Antara lain, lansia, petugas publik, masyarakat umum, dan nakes. Dari keempatnya, memang sejauh ini jumlah tertinggi divaksin yakni nakes. “Berdasarkan data per 25 Januari 2022, jumlah nakes yang divaksin booster mencapai 64,060 jiwa. Kemudian, 51,004 masyarakat umum, 10,930 lansia dan 3,951 petugas publik,” kata Nora, Selasa (25/1).

Nora mengaku, Kota Medan menjadi daerah penyumbang terbesar nakes yang divaksin booster dengan jumlah 19.717 jiwa. Kemudian, Kabupaten Deliserdang 4.812 jiwa, Langkat 3.123 jiwa, Pematang Siantar 2.767 jiwa, Simalungun 2.309 jiwa, dan Binjai 2.150 jiwa. “Minat SDM kesehatan untuk vaksinasi booster sejauh ini sangat tinggi, sehingga jumlahnya paling banyak,” ujarnya.

Lebih lanjut Nora mengatakan, terkait vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dosis 1, saat ini capaiannya 69,2 persen dari sasaran 1.616.233 jiwa. Sedangkan dosis 2 baru mencapai 2,6 persen. “Kabupaten/kota tertinggi capaian dosis 1 vaksinasi anak saat ini adalah Samosir (96 persen). Selanjutnya, Humbang Hasundutan (95,02 persen), Tapanuli Utara (94,07 persen), Sibolga (92,71 persen), Pematang Siantar (92,29 persen), Dairi (92,07 persen), dan Toba (90,07 persen). Selebihnya, capaian daerah lain di bawah 90 persen dan terendah Padang Lawas 23,86 persen,” tukasnya. (jpc/ris)

Keluarga Warga Binaan Tepis Soal Perbudakan

Hana, istri dari warga yang menjalani rehabilitasi di rumah pribadi Bupati Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – HANA (25), istri dari Jefri yang menjalani rehabilitasi narkoba di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin, membantah adanya dugaan perbudakan. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini kian marak di tengah masyarakat, khususnya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat. “Tetapi setelah adanya panti rehabilitasi yang dibuat bapak (Terbit Rencana Peranginangin) ini, banyak pengguna narkoba diserahkan orangtuanya untuk dibina di sini,” kata Hana.

Dia berharap, panti rehabilitasi yang dikelola keluarga Bupati Langkat ini tidak ditutup. “Harus tetap ada supaya kalau ada masyarakat kami yang menggunakan narkoba itu bisa direhab di situ, karena di situ tidak ada dipungut biaya apapun,” ujarnya.

Disebutnya, suaminya bekerja sebagai pedagang dan keterlibatannya sebagai pecandu narkoba sejak beberapa tahun lalu. “Setelah menjalani rehabilitasi, banyak yang sudah sembuh dari situ,” ungkapnya.

Dia juga menepis saat soal kerja paksa. “Kalau kerja paksa atau perbudakan, itu benar-benar tidak ada. Karena saya satu kampung dengan bapak itu. Tidak ada kerja paksa, yang dibilang di pemberitaan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Yang dibilang makan dua kali, benar-benar tidak ada,” akunya.

Malah, kata Hana, makan mereka sangat-sangat layak. “Malah kami bilang pun itu makan warga binaan itu lebih enak lagi daripada makan kami di rumah. Kalau kita di rumah, itu mungkin sanggupnya makan tahu tempe, di sana ada menunya karena gizi mereka itu benar-benar diatur,” tambah dia.

Sayangnya, dia tidak dapat menyebutkan aktivitas apa saja di panti rehabilitasi tersebut. “Kalau aktivitas, karena saya kebetulan bekerja sehari-hari, jadi kurang nampak. Tapi menurut saya, yang namanya perbudakan, itu tidak ada. Saya pun sangat terkejut dengan pemberitaan. Karena menurut saya, pemberitaan di media sosial itu enggak benar,” bebernya.

Sementara, seorang warga binaan, Jefri Sembiring (27), warga Kecamatan Sei Bingai menyatakan, sudah 7 tahun mengkonsumsi narkoba dan sempat berhenti. Namun demikian, dia kembali menjadi pecandu hingga berbuntut diantarkan keluarga ke tempat rehabilitasi pada 4 bulan lalu. “Tujuannya agar bersih dan terhindar dari narkoba. Karena meski sempat berhenti, saya balik menggunakan lagi,” ujar dia.

Dia ada dijanjikan akan bekerja di Pabrik Kelapa Sawit milik Bupati Langkat ketika sembuh dari pengguna aktif narkoba. Selama empat bulan menjalani rehabilitasi, dia mengaku ada perubahan yang baik. “Karena hidup lebih teratur. Mulai dari makan tiga kali sehari, bangun pagi, istirahat juga teratur, olahraga dan ibadah,” ujarnya.

“Aktivitas hampir sama, ada jam tertentu keluar untuk jemur pakaian, nyapu halaman, kadang bersihkan kolam ikan. Makan diantarkan tiga kali, jam 7, jam 12 dan jam 5 sore. Dokter datang pada Selasa dan Sabtu untuk memberikan obat,” sambungnya.

Dia melanjutkan, ada aktivitas keagamaan pada malam hari sesuai dengan agama yang dianut. Keluarga pun diizinkan menjenguk pada hari libur atau Minggu. “Berkunjung hitungan waktunya bukan menit tapi beberapa jam. Saya nyaman berada di sana. Target berada di kereng itu selama setahun, tapi baru saya jalani empat bulan dan sejak ada OTT KPK, keluarga datang jemput kurang kondusif,” tukasnya. (ted)

1...2,8642,8652,866...15,838Page 2,865 of 15,838