27 C
Medan
Tuesday, January 27, 2026
Home Blog Page 2865

Segera Gelar Musda, Demokrat Siapkan Kader Jadi Kepala Daerah Termasuk Gubsu dan Wagubsu

MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPD Partai Demokrat Sumatera Utara saat ini tengah mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah di kabupaten/kota, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Pilkada 2024. Kesiapan dini ini dilakukan menyusul optimisme capaian hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) Partai Demokrat yang meningkat tajam di Pemilu 2024.

“Maka Musda IV DPD Partai Demokrat menjadi sangat strategis, karena siapa pun yang terpilih menjadi ketua, praktis akan ditampilkan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur Sumatera Utara,” kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).

Herri sendiri sangat optimis dari dua bakal calon Ketua DPD Sumut yang telah mendaftarkan pencalonannya ke DPP, yakni H Armyn Simatupang dan Tondi Roni Tua memiliki kemampuan dan daya jual sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Ia juga mengaku latar belakang tidak lagi mencalonkan diri untuk memimpin DPD, karena melihat potensi Armyn dan Tondi yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan Demokrat di Sumut.

“Pak Armyn punya ketokohan dan semangat juang yang tinggi untuk membesarkan partai. Begitu juga Tondi, sosok muda yang energik dan juga punya semangat juang tinggi membesarkan partai. Keduanya saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut dan tentu merupakan kader terbaik Demokrat Sumut saat ini,” tegasnya.

Herri menyebut dirinya menaruh harapan besar agar H Armyn dan Tondi bersama kubu pendukungnya tetap menjalin komunikasi dan soliditas sesama kader, meski tengah berkompetisi. Ia sebagai Plt Ketua DPD juga terus mendorong agar semua kader, para bakal calon dan pendukungnya menciptakan suasana kondusif dan menjadikan Musda ajang konsolidasi, rekonsiliasi serta harmonisasi kader sesuai dengan arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa mempertemukan kubu Pak Armyn dan Tondi untuk duduk bersama mendeklarasikan Musda yang mengedepankan soliditas. Jika ini terwujud, saya selaku Plt Ketua DPD akan melaporkan kesiapan penyelenggaraan Musda secepatnya,” ungkap Herri.

DPD Sumut saat ini tengah memfinalkan kesiapan pelaksanaan Musda, termasuk tempat dan waktunya untuk segera dilaporkan ke DPP. (adz)

Vaksinasi Usia 6-11 Tahun Dibolehkan Hanya 9 Daerah di Sumut

VAKSINASI: Pelajar SMP di Kota Mdan saat menjalani vaksinasi, baru-baru ini. Kemenkes resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun dilakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun dilakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac. Namun, belum seluruh provinsi dan daerah di Indonesia dapat melakukan vaksinasi kelompok anak tersebut. Termasuk di Sumatera Utara (Sumut), hanya 9 kabupaten/kota yang diperbolehkan. Adapun 9 daerah itu, Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Kota Pematangsiantar, dan Sibolga.

VAKSINASI: Pelajar SMP di Kota Mdan saat menjalani vaksinasi, baru-baru ini. Kemenkes resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun dilakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis menyatakan, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini berdasarkan keputusan Menkes Nomor: SR.01.02/4/ 3309 /2021, tanggal 13 Desember 2021. Kata Ismail, nantinya daerah launching akan dilaksanakan di Kabupaten Karo, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. “Namun sejauh ini alokasi vaksin yang akan disuntikkan belum masuk. Tapi itu pun, kita sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk memperoleh vaksin. Ini sedang dipersiapkan semuanya ya,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (14/12).

Lebih lanjut Ismail mengatakan, salah satu persyaratan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun dimulai pada kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan lebih dari 70 persen untuk dosis pertama. Kemudian, cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai lebih dari 60 persen. “Cakupan itu berdasarkan data dashboard KPC PEN sampai dengan tanggal 7 Desember 2021,” jelasnya sembari menambahkan, bagi daerah yang baru mencapai kriteria tersebut dapat memulai pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun sesuai ketersediaan vaksin.

Terpisah, dalam siaran persnya, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana menyatakan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi dan launching vaksin anak di Kota Sibolga, Kabupaten Karo dan Tapanuli Utara.

Di Kabupaten Karo, kegiatan digelar di SD Negeri Percontohan Kabanjahe, Jalan Selamat Ketaren. Sedangkan di Tapanuli Utara dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara. Sementara di Kota Sibolga digelar di SD Negeri 084094 jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Kerambil. “Harapan kita, dengan launching di tiga kabupaten/kota, semua masyarakat di kabupaten/kota lainnya dapat mempersiapkan anak-anak kita usia 6-11 tahun untuk menjalani vaksinasi. Khusus bagi enam kabupaten/kota lainnya di Sumut, yang termasuk dalam surat keputusan Menteri Kesehatan untuk dapat segera memulai melaksanakan vaksinasi anak ini,” harapnya.

Diketahui, Kementerian Kesehatan resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun untuk lakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac, Selasa (14/12). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang di share melalui akun resmi media sosial Instagram milik Kemenkes_ri.

Dalam surat edaran tersebut, tertuang beberapa syarat dan kabupaten, kota yang telah diizinkan untuk vaksinasi. Diantaranya, vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun akan dibagikan secara bertahap dengan jumlah sasaran 26,5 juta anak.

Untuk kriterianya, cakupan vaksinasi dosis 1 di kabupaten atau kota mencapai diatas 70 persen. Sementara untuk vaksinasi lansia di kabupaten atau kota telah mencapai diatas 60 persen.

Selain itu, Kemenkes juga menyatakan ada 115 Kabupaten/kota dari 19 provinsi yang baru diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi kepada anak umur 6-11 tahun. Sebanyak 115 provinsi tersebut, di antaranya, Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat,Jawa tengah, Jawa Timur, Bali dan beberapa lainnya.

Sementara beberapa kabupaten, kota yang belum diizinkan untuk vaksinasi anak 6-11 tahun di antaranya, Provinsi Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan beberapa kabupaten lainnya.

Untuk pembagian vaksinasi Covid-19 tahap 1 ini serempak akan mulai dibagikan sekitar akhir Desember 2021. Sedangkan untuk tempat vaksinasi dijelaskan Kemenkes tetap seperti vaksinasi pada umumnya yakni di Puskesmas, Rumah Sakit, Sentra vaksinasi dan pos-pos kesehatan yang telah ditetapkan daerah masing-masing.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan berjenjang.”Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity,” jelas dia, Selasa (14/12).

Tahap pertama akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60 persen.”Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, maka kakek neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan, yang usia lanjut juga lebih aman. Apalagi kalau kakek neneknya itu sudah divaksin tentu saja jauh lebih aman,” jelas Muhadjir.

Sedangkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hanya baru 13 provinsi di Indonesia yang vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai target 70 persen. Adapun 13 provinsi yang mencapai target 70 persen adalah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jambi, dan Banten. “Kalau kita lihat baru 13 provinsi yang mencapai target,” ujar Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12).

Budi menuturkan, provinsi Jambi dan Banten adalah yang terbaru pada Desember 2021 mencapai 70 persen target vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sementara, ada enam provinsi yang belum mencapai vaksinasi dosis pertama 70 persen. Itu adalah, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Barat. “Itu adalah provinsi-provinsi yang populasi banyak namun belum berhasil mencapai angka 70 persen vaksinasi dosis pertama,” katanya

Vaksinasi Pelajar di Medan Capai 90 Persen

Hingga akhir November, capai vaksinasi untuk kalangan pelajar di Kota Medan, terutama SMP telah lebih dari 90 persen. “Vaksinasi bagi pelajar terus kita akselerasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari dan melindungi anak-anak kita dari kemungkinan terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, vaksinasi bagi pelajar akan terus dilakukan demi kenyamanan mereka saat mengikuti PTM,” kata Bobby Nasution.

Bahkan, agar persentase vaksinasi pelajar di Kota Medan semakin tinggi, Bobby mengaku juga akan memfasilitasi vaksinasi bagi pelajar SMA yang merupakan kewenangan Pemprov Sumut. Melalui OPD terkait, Bobby Nasution juga telah meminta untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan guna mensukseskan vaksinasi bagi kalangan pelajar tersebut.

“Untuk itu, saya sudah minta OPD terkait untuk mempersiapkan logistic vaksinasi dan melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut sehingga anak-anak kita, para pelajar SMA juga dapat segera divaksinasi secara keseluruhan,” ujarnya. (ris/map/jpg)

Rombongan Umrah Perdana Terbang ke Saudi pada 23 Desember

UMRAH: Jamaah umr ah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, menerapkan protokol kesehatan saat melakukan tawaf.istimewa/sumu tpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pemberangkatan jamaah umrah yang diselenggarakan mulai 23 Desember mendatang masih on schedule. Jamaah umrah perdana tersebut hanya bermuatan satu pesawat saja.

Ilustrasi.

“Sampai kemarin, rencana pemberangkatan umrah tersebut masih on schedule. Nyaris satu pesawat saja. Saat ini dalam proses apply (visa umrah, Red). QR code di Siskopatuh (Kemenag) sudah oke,”

ujar Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada.

Wawan menegaskan, umrah perdana itu tidak difasilitasi pemerintah, tapi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Rencana pemberangkatan tersebut dikoordinasikan seluruh asosiasi travel umrah. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mengawasinya.

Wawan menuturkan, paket perjalanan umrah tersebut berdurasi 11 hari. Rencananya, rombongan jamaah pulang ke tanah air pada 2 Januari 2022. Wawan berharap, ketika mereka pulang nanti, kewajiban karantina sepuluh hari sudah tidak diberlakukan pemerintah Indonesia.

Dia mengungkapkan, pemerintah bakal kewalahan jika tetap memberlakukan karantina 10 hari kepada jamaah umrah. Sebab, pengaturan masuk dan keluar tempat karantina akan sulit. Kamar karantina sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah jemaah. Karena itu, dia berharap aturan karantina sepuluh hari dikecualikan untuk kepulangan jamaah umrah.

Menurut Wawan, keputusan travel umrah memberangkatkan jamaah diharapkan diikuti kebijakan pemerintah Indonesia secara menyeluruh. ’’Dalam pemberangkatan perdana ini, diprioritaskan petugas dari travel umrah,’’ tuturnya.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag M. Noer Alya Fitra membenarkan adanya rencana pemberangkatan umrah pada 23 Desember. ’’Proses visa diurus oleh PPIU yang bersangkutan,’’ tuturnya.

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, Kemenag tetap bertugas sebagai regulator, pengawas, dan pengendali. Pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jemaah umrah yang berangkat benar-benar sehat. “Selain itu, tidak terpapar Covid-19, siap mematuhi protokol kesehatan, dan memiliki dokumen kesehatan yang valid dan akuntabel,” tegasnya.

Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary mengatakan, biaya umrah terbaru diperkirakan sekitar Rp28-30 juta. Biaya itu tidak termasuk biaya karantina dan tes PCR kepulangan dari Arab Saudi. “Biaya umrah 23 Desesember 2021 lebih kurang Rp 28-30 juta di luar karantina dan PCR kepulangan,” kata Zaky, Selasa (14/12).

Zaky mengatakan, keberangkatan umrah perdana pada tahun ini telah disepakati pada 23 Desember. Usul soal keberangkatan umrah perdana pada 23 Desember itu muncul dan disepakati dalam rapat seluruh asosiasi perjalanan umrah bersama Kementerian Agama. Ia pun berharap Kementerian Agama segera mengeluarkan regulasi umrah pandemi terbaru sebelum 23 Desember. “Keberangkatan umrah perdana bisa dikatakan umrah uji coba semua regulasi baru yang dikeluarkan Saudi dan Indonesia. Dan semua harus dirasakan oleh penyelenggara/owner travel,” kata dia.

Sementara itu, jamaah umrah yang baru puang dari Tanah Suci nantinya, sepertinya tidak bisa menghindari untuk tetap menjalankan pemberlakuan karantina 10 hari. Sebab, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku pemerintah sengaja memperpanjang masa karantian dari 7 hari menjadi 10 hari untuk masyarakat yang baru pulang dari luar negeri. “Jadi kalau bapak-ibu saudaranya kesel kenapa jadi 10 hari karantina, memang sengaja, bapak-ibu,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12).

Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, karantina 10 hari lantaran untuk mencegah Covid-19 varian Omicron masuk ke Indonesia. Pasalnya orang yang baru kembali dari dular negeri sangat rentan membawa virus korona varian Omicron.

“Kita melindungi 270 juta masyarakat Indonesia yang sudah bagus pandeminya dengan menghambat perjalanan dari luar negeri, baik orang kita dari luar negeri karena itu akan berisiko besar dan kembalinya akan menularkan terhadap 270 juta rakyat kita yang relatif baik dan juga apa lagi WNA yang datang ke kita, itu starategi menghadapi Omicron,” katanya.

Budi menuturkan, Covid-19 varian Omicron sangat cepat berkembangnya, sehingga memperlama karanita menjadi 10 hari adalah jalan terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari varian tersebut. “Kita sudah cepat merespons karena Indonesia salah satu negara terbaik kondisinya, kita memperketat border-nya kita, supaya memperlambat masuknya Omicron ke Indonesia,” ungkapnya.

Budi menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak mampu menghindari varian Omicron tersebut. Namun pencegahan varian itu masuk ke Indonesia bisa dilakukan sedini mungkin. “Tidak bisa kita menghindari 100 persen (varian Omicron, Red), tapi setidaknya kita memperlambat,” pungkasnya. (jpg/kps)

Ajang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Award 2021, Sumut Raih Penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah

DOKUMEN sEKRETARIAT kABINET PENGHARGAAN: Provinsi Sumut mendapat penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama pada ajang KPPU Award 2021.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendapat penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama pada ajang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021.

PENGHARGAAN: Provinsi Sumut mendapat penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama pada ajang KPPU Award 2021.

Penghargaan ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (14/12).

Sumut mendapatkan penghargaan peringkat Pratama pada kategori ini bersama dengan Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. “Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan oleh KPPU, semoga dengan penghargaan ini menambah motivasi terhadap Pemerintah Provinsi dan juga kementerian terkait yang menerima,” ujar Musa Rajekshah.

Pria yang akrab disapa Ijeck ini juga berharap pihaknya bisa lebih termotivasi lagi untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang usaha. “Sumatera Utara semakin termotivasi dan akan menjaga penghargaan ini supaya tahun depan bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan tingkatan yang lebih baik lagi dari penilaian KPPU, dan yang pasti penilaian ini bukan semata-mata bukan untuk pemerintah tapi yang kita inginkan untuk para pengusaha yang ada di Sumut terkhusus buat UMKM supaya bisa tumbuh berkembang secara sportif dalam persaingan usaha,” ujar Ijeck.

Ijeck juga berharap agar bukan hanya pertumbuhan usaha besar saja yang maju, UMKM juga bisa terus bergeliat di Sumut. “Penghargaan ini harus jadi momen untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga banyak muncul entrepreneur-entrepreneur baru dalam UMKM, menengah hingga sekala besar dan berujung pada keyakinan pasar dan kenyamanan investor datang ke Sumut,” ujar Ijeck usai menerima penghargaan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, penganugerahan ini menjadi kali kedua yang dilaksanakan KPPU sejak tahun 2020. “Ini apresiasi rutin kepada kementerian dan pemerintah provinsi atas kinerja terbaiknya dalam pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dan kemitraan usaha,” ujarnya.

Kegiatan yang bertemakan Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi ini menjadi bukti pentingnya persaingan atau kompetisi yang sehat bagi kemajuan bangsa. Dilakukan dengan cara baru dan berinovasi.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengisahkan ketika reformasi bergulir Indonesia setidaknya melahirkan dua lembaga penting yaitu KPK dan KPPU. Hakekat pembentukan kedua lembaga ini memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang baik dengan harapan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Setelah lebih dari dua dekade sejak KPPU hadir dan nilai nilai persaingan usaha diterapkan kita melihat iklim usaha mulai membaik misalnya pada penerbangan, kini peningkatan jumlah maskapai dan penurunan tarif. Selanjutnya industri telekomunikasi yang telah mengakhiri praktik kartel pesan singkat dan tarif jasa layanan yang berhasil diturunkan,” kisahnya.

Capaian akan persaingan usaha yang baik, lanjut Ma’ruf Amin, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu ia berharap KPPU bisa terus menjalankan amanahnya dan berharap penghargaan atau prestasi yang diterima bisa memotivasi seluruh pihak.

“Persoalan dunia usaha semakin kompleks serta butuh kepastian hukum dan tata kelolah pengawasan yang dapat dihandalkan. Selama kepada penerima penghargaan selamat atas kerja kerasnya meningkatakan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi semua pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya. (prn)

Petugas Bakal Halau Kerumunan dan Pawai Selama Nataru di Kota Medan

ANGKUTAN BUS: Personel polisi memeriksa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) saat Nataru, tahun lalu.istimewa/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas gabungan dari Satgas Covid-19 Kota Medan akan menghalau kerumunan dan pawai yang dilakukan masyarakat. Selain itu, beberapa pintu masuk ke Kota Medan akan ada check point yang memeriksa aplikasi PeduliLindungi.

ANGKUTAN BUS: Personel polisi memeriksa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) saat Nataru, tahun lalu. istimewa/sumut pos.

“Ada perubahan dan revisi aturan lagi dari pusat untuk PPKM luar Jawa Bali. Terbaru, ada Intruksi Mendagri terkait pembatasan Nataru, revisi aturan di awal bulan. Jadi kita masih menunggu aturan baru PPKM ini,” kata Plt Kasatpol PP Kota Medan Rakhmat Adisyahputra Harahap, Selasa (14/12)n

Rakhmat mengatakan, dalam aturan terbaru itu ada beberapa pembatasan baru, berbeda dari aturan sebelumnya yang diterbitkan pada awal Desember. Pembahasan ini masih akan diputuskan dalam rapat bersama jajaran TNI/Polri dan instansi lain.

Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat besok, Rabu (15/12) dan akan diputuskan teknisnya. “Karena nanti akan ada penyekatan, pemeriksaan dan pengawasan upaya menghalau massa kerumunan serta kemungkinan adanya pawai,” katanya.

Dia menjelaskan, penyekatan akan diupayakan dengan pembatasan kegiatan berkerumun di satu titik. Kemudian, petugas juga akan melakukan pemeriksaan kepada setiap pengendara dan wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi. Pemeriksaan pengendara wajib memiliki PeduliLindungi akan diutamakan pada kendaraan dengan plat luar Mebidang (Medan, Binjai, Deliserdang). “Personel nantinya akan ditempatkan di beberapa titik salah satunya inti kota. Ratusan personel kita siapkan, karena operasi ini akan dilakukan 25 Desember sampai tanggal 2 Januari nanti,” katanya.

Selama waktu itu, kata Rakhmat, tetap akan digelar razia masker di jalanan secara rutin. Razia akan dilakukan secara terus menerus hingga awal tahun. Untuk itu, katanya, diimbau kepada masyarakat untuk tetap pakai masker dan tetap patuhi prokes. Masyarakat diminta jangan lengah karena Covid-19 bisa menyerang siapa saja dan kapan saja.

KNIA Dirikan Pospam Terpadu

Terkait persiapan menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), PT Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport (KNIA) akan mendirikan Pos Pengamanan (Pospam) Terpadu, seperti di Curbside lantai 2, dan Upperdack. Hal itu dikatakan Manager of Branch Communication and Legal PT AP II KNIA, Chandra Gumilar kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (14/12).

“Tahun ini Bandara Kualanamu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, salah satunya persiapan mendirikan posko-posko Nataru seperti di Curbside lantai 2 untuk Posko Pam Terpadu di mana posko tersebut standby dari jajaran TNI dan Polri untuk giat pengamanan Periode Angkutan Udara Nataru 2021/2022 dan 1 lagi di Upperdack untuk posko monitoring data penerbangan dan stanby vicon dengan Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) serta Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan adanya aplikasi PeduliLindungi sedikit banyak memudahkan tugas pengelola bandara, karena kini calon penumpang tak perlu lagi mengantri untuk validasi manual di counter validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Validasi manual hanya diperlukan apabila sistim di aplikasi PeduliLindungi bermasalah atau gadget calon penumpang bermasalah, di mana teknis nya untuk layak atau tidak terbangnya calon penumpang cukup menginput tujuan penerbangan, nama dan nomor indentitas (KTP) pada mesin yang tersedia di lantai 2 area keberangkatan,” jelasnya.

Adapun, kata diayang sedikit berbeda dengan hari biasa, yakni pihaknya menambah jumlah personel bantuan (BKO) dari TNI-Polri, baik yang stanby maupun yang bergerak (mobile) untuk membantu dalam hal dan pengawasan serta pengamanan di bandara.”Diprediksi terkait lonjakan penumpang pun tidak sesignifikan seperti pada tahun-tahun sebelum Pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, terkait Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), walaupun Kota Medan berada di PPKM Level 1, namun warga tetap harus menjaga protokol kesehatan (prokes).

“Prokes tetap dipriopritaskan, janganlah kita melaksanakan kegiatan di Nataru kecuali kegiatan ibadah, pesta tahun baru jangan dulu lah. Kita harus sabar, supaya pandemi Covid-19 bisa hilang. Sabarlah dulu dalam melaksanakan liburan, pesta dan lain sebagainya. Kita harus sabar agar kita menang,” katanya.

Senada dengan Afif, Ketua Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan Hendra DS mengungkapkan, kendati Kota Medan berada di level 1 PPKM, namun masyarakat tetap harus menjaga prokes secara ketat dan baik, mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini.

“Kita berharap seluruh warga Medan tidak melakukan liburan yang berlebihan, sehingga tidak mengalami kemacetan yang stagnan di lokasi liburan. Memang pemberlakuan PPKM level 3 untuk liburan nataru sudah batal, namun kita semua harus menyikapi dengan seksama demi kepentingan bersama,” kata Hendra.

Sebelumnya diberitakan, Bobby Nasution mengklaim jika level PPKM Kota Medan Medan sudah turun ke level 1. Penurunan kasus aktif Covid-19 di Kota Medan terjadi, berkat semangat kolaborasi Pemko Medan dengan semua pihak. Berhasilnya Kota Medan menurunkan level PPKM menjadi level 1, juga tidak terlepas dari tingginya testing, tracing dan treatmen (3T) yang dilakukan Pemko Medan setiap harinya.

Selain itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution juga terus melakukan percepatan vaksinasi baik bagi masyarakat umum, remaja maupun lansia. Bobby Nasution juga menyadari, bahwa vaksinasi bagi lanjut usia (lansia) a di Kota Medan masih kurang dari target.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena penyakit bawaan (komorbid) yang diderita oleh para lansia. “Upaya kita bagaimana agar lansia mendapatkan suntikan vaksinasi di atas 60 persen. Namun kita menyadari tidak semua lansia dapat di vaksin, karena banyak yang memiliki penyakit bawaan sehingga tidak dapat disuntikan vaksin,” pungkasnya.

RS Wajib Berkolaborasi

Setiap Rumah Sakit (RS) di Kota Medan diminta untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Tak hanya itu, setiap RS di Kota Medan juga diminta untuk mampu berkolaborasi secara intens dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam penanganan kasus Covid 19. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Nataru.

“Pak Wali sudah sampaikan agar setiap RS di Medan harus meningkatkan pelayanannya, khususnya untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, setiap RS di Medan harus berkolaborasi dengan Pemko Medan untuk menangani pandemi ini. Saat ini alhamdulillah berjalan baik, angka Covid-19 di Medan terus melandai,” ucap Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Mardohar Tambunan kepada Sumut Pos, Selasa (14/12).

Dikatakan Mardohar, setiap RS di Medan juga wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat di lingkungan RS. Dengan artian, tak cuma nakes dan pegawai yang berada di lingkungan RS, tapi setiap orang di lingkungan RS baik pegawai maupun pasien serta pengunjung wajib mematuhi prokes secara ketat.

“Jadi setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Medan harus menjadi contoh dan menjadi tempat yang terus menyosialisasikan pentingnya prokes kepada masyarakat. Jangan justru ada orang yang abai terhadap prokes di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, meskipun status Level PPKM Kota Medan disebut telah turun ke Level 1, namun masyarakat diminta untuk tetap mematuhi prokes secara ketat.

“Instruksi Pak Wali, prokes harus terus diperketat dimanapun berada, sekalipun saat ini kondisi level PPKM Kota Medan terus membaik,” katanya.

Sementara itu, RS Mitra Medika Amplas menyebutkan bahwa pihaknya menjadi salah satu RS di Kota Medan yang terus berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Medan. Hal itu disampaikan Direktur RS Mitra Medika Amplas, dr H Sjahrial R Anas MHA. Adapun kerjasama yang dilakukan, yakni penerapan metode contact tracing (pelacakan kasus) dan vaksinasi. ”Dengan cara melakukan contact tracing dan vaksinasi, terbukti berhasil memutus mata rantai Covid 19,” ujar dr Sjahrial Anas.

Dijelaskan Sjahrial, pihaknya ikut melakukan Tracing, Testing dan Treatment (3T) kepada setiap orang yang melakukan kontak erat dengaj seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 melalui dari hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mencegah penularan selanjutnya. 

“Panduan pelaksanaan pemeriksaan yang diinstruksikan pemerintah untuk Pelacakan, Karantina, dan Isolasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, itu benar-benar kami laksanakan. Maka hasilnya, kasus Covid 19 dapat menurun,” jelasnya. 

Selanjutnya, sambung Sjahrial, dilakukan karantina sebagai upaya memisahkan seseorang yang terpapar Covid-19, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

“Terbukti dengan kerjasama itu, kasus Covid-19 di Medan berhasil diredam. Isolasi juga dilakukan sebagai upaya memisahkan seseorang yang terkonfirmasi covid19 dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan,” sambungnya.

Ditambahkan Syahrial, pihak RS Mitra Medika Amplas tetap melakukan persiapan upaya antisipasi bila kembali lonjakan kasus Covid 19 pasca Nataru. Pihaknya tetap menyiapkan beberapa ruang ICU pelayanan kesehatan yang cukup memadai. (map/dwi/jpg)

Penganiaya Anggota Satresnarkoba Polres Binjai Dituntut 12 Bulan

Terdakwa Awi (adik Achien, terduga bandar narkoba) dan Kia (istri Achien) dituntut 12 bulan penjara atas penganiayaan Katim I Unit II Satresnarkoba Polres Binjai, Aiptu Surya.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Binjai kembali menggelar sidang lanjutan penganiayaan hingga melawan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai, kemarin (13/12) petang. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Muchtar beragendakan mendengar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Linda Sembiring.

Terdakwa Awi (adik Achien, terduga bandar narkoba) dan Kia (istri Achien) dituntut 12 bulan penjara atas penganiayaan Katim I Unit II Satresnarkoba Polres Binjai, Aiptu Surya.Teddy Akbari/Sumut Pos.

Sidang digelar secara daring. Kedua terdakwa, Wandi alias Awi dan Siti Fatimah alias Kia, yang merupakan etnis keturunan ini menjalani sidang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.

Sementara majelis hakim, JPU Linda dan Penasihat Hukum terdakwa, Jonson Sibarani menjalani sidang dari Ruang Cakra PN Binjai. “Kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan. Kepada majelis hakim, terdakwa dituntut satu tahun kurungan penjara,” ujar Linda.

Dalam persidangan sebelumnya, Aiptu Surya dengan anggotanya, Novriko dan Harutama Prabowo saat itu tengah bersiap melakukan penangkapan terhadap target operasi (TO) mereka, Iwandi alias Acien dan temannya, Aseng pada April 2021 lalu. Keduanya merupakan terduga bandar narkotika jenis sabu.

Aiptu Surya selaku Kepala Tim, melihat Acien dalam perjalanan pulang dengan terdakwa Kia yang merupakan istrinya. Tak mau buruannya lepas, Aiptu Surya langsung melakukan penyergapan.

Namun, penyergapan ini berbuntut penganiayaan yang dilakukan terdakwa Kia (istri Achien) dan terdakwa Awi (adik Achien). Singkat cerita, Aiptu Surya menjadi korban penganiayaan hingga tidak masuk kantor selama 30 hari.

Pun demikian, terdakwa Awi membantah ada melakukan pemukulan. Sementara terdakwa Kia mengakui ada menampar Aiptu Surya dua kali.

Sementara, Penasihat Hukum terdakwa, Jonson Sibarani akan mengajukan pledoi atas tuntutan dari JPU. “Kami tidak terima atas tuntutan jaksa (1 tahun). Kami akan membuat pledoi (pembelaan). Sebab, korban itu datang dalam tanda petik atau ada sesuatu, bukan mau melakukan penangkapan,” tukasnya.

Dalam dakwaan JPU, kedua terdakwa didakwa Pasal 170 ayat (1) Subsider Pasal 212 Jo Pasal 213 ke 1 KUHPidana. (ted)

Dosen USU Berikan Alat Sensor Pendeteksi Kematangan Fermentasi di Desa Sayur Matua

PALAS, SUMUTPOS.CO – Tim Pengabdian kepada masyarakat USU kembali melakukan kegiatannya, kali ini desa Sayur Matua yang menjadi mitra. Selain bertani, masyarakat di Desa Sayur Matua, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, adalah beternak lembu dan kambing. Cara beternak mereka kebanyakan dengan sistem ekstensif (sistem lepas) sehingga sering menimbulkan konflik antar sesama warga atau warga dengan perusahaan perkebunan sawit.

Oleh karena itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USU yang diketuai Dr Tulus Ikhsan Nasution SSi MSc datang ke Desa tersebut yang merupakan desa binaan LPPM USU untuk membantu masyarakat dalam penyediaan pakan ternak ruminansia secara mandiri.

Menurut Tulus, Tim PKM telah berhasil menerapkan alat pendeteksi kematangan fermentasi otomatis yang ditempatkan di dalam media pembuatan pakan. Alat pendeteksi tersebut merupakan hasil dari kolaborasi penelitian antara dosen Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik di Universitas Sumatera Utara. Tim juga telah melaksanakan pelatihan pada masyarakat di desa tersebut dalam pembuatan pakan ternak tinggi protein dan pupuk kompos tinggi nutrisi dengan menggunakan teknologi sensor.

Tulus menjelaskan, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Sayur Matua dalam pemanfaatan teknologi fermentasi, khususnya dalam produksi pakan ternak mandiri menggunakan sistem sensor kematangan.

Selama ini beternak dengan sistem intensif (sistem kandang) telah menyebabkan peternak harus keluar biaya tambahan karena harus membeli pakan penguat atau konsentrat yang harganya semakin lama semakin mahal.Pada hal, sumber bahan baku alami untuk pakan ternak dari limbah organik seperti daun sawit, tongkol jagung, jerami padi, gedebok pisang, dedak padi, ampas tahu dan banyak lagi lainnya sangat melimpah di desa.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pemanfaatan limbah organik sebagai pakan ternak yang dihasilkan dengan menggunakan alat fermentasi otomatis, masyarakat peternak di Desa Sayur Matua dapat memenuhi kebutuhan pakan ternaknya secara mandiri. Masyarakat Desa Sayur Matua sekarang mempunyai harapan dan kesempatan dalam pengembangan produk pakan ternak tinggi protein, baik untuk hewan ruminansia, unggas dan ikan. Kedepannya, tim LPPM USU bersama dengan Badan Usaha Milik Desa akan melakukan scale up produksi dan pembuatan kemasan agar produk tersebut dapat dijual.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa binaan kali ini, Dr. Tulus Ikhsan Nasution dibantu oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USU yang terdiri dari Dr. Irwana Nainggolan, M.Sc, Rahmadhani Banurea, S.Si, M.Si dan Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si. dari Fakultas MIPA, Achmad Sadeli, S.Pt., M.Sc dan Raju, S.TP., M.Si dari Fakultas Pertanian, Baihaqi Siregar, S.Si., MT dari Fasilkom TI dan Dr. Tetty Yuliaty, SE., M.Si. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. “Dengan anggota tim yang bersal dari multi disiplin ilmu ini telah membantu dan mempermudah penyiapan produk-produk inovasi teknologi dan keberhasilan kegiatan,” tutup Tulus. (rel/adz)

PKM USU Berikan Alat Deteksi Kesuburan Tanah ke Petani di Desa Sayur Matua

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim dosen Universitas Sumatera Utara (USU), kembali menggelar pengabdian kepada masyarakat. Kali ini Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) USU yang diketuai Dr Tulus Ikhsan Nasution SSi Msc, memberikan alat pendeteksi kesuburan tanah kepada petani desa binaan di Desa Sayur Matua, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara.

Dr Tulus menjelaskan, tujuan dari pengabdian masyarakat kali ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Sayur Matua dalam pemanfaatan tekhnologi, khususnya dalam pendeteksian kesuburan tanah menggunakan sistem sensor. Selama in, petani di sana menentukan kesuburan tanah secara manual yaitu dengan melihat secara langsung warna tanah tanpa mengetahui kelembaban dan unsur hara yang terkandung dalam tanah, pengolahan tanah pertanian yang kurang tepat dapat mendorong semakin menurunnya kualitas tanah pertanian.

Lebih lanjut dijelaskan Dr Tulus, alat pendeteksi kesuburan tanah ini dipasang dilahan sayuran organik. Alat pendeteksi ini merupakan kolaborasi antara Dosen FMIPA dan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU). Tim juga telah melaksanakan pelatihan lanjutan kepada masyarakat petani lokal dalam pembuatan pupuk berbasis limbah pertanian dengan menggunakan komposter otomatis yang telah dibuat pada tahun sebelumnya, pupuk komposter organik yang dihasilkan telah dipakai untuk menunjang kesuburan tanaman indigofera yang telah ditanam pada tahun sebelumnya oleh tim PKM USU.

Masih lanjut Tulus tanaman indigofera khususnya daun dan tangkai dapat diolah menjadi pakan ternak yang tinggi protein. “Kami berharap dengan pemakaian pupuk kompos yang diolah secara mandiri dan monitoring kesuburan tanah yang dilakukan secara terus menerus akan dapat menghasilkan tanaman indigofera yang subur sekaligus dapat bermanfaat pada peningkatan produksi pakan ternak,” ungkapnya.

Sementara itu koordinator kegiatan
Dr Irwana Nainggolan MSc mengatakan, dengan penerapan pertanian modern ini diharapkan pola pikir yang keliru pada masyarakat, yang menganggap untuk produksi yang besar harus memiliki lahan yang besar terjawab sudah. Dengan lahan yang relatif tidak luas untuk ukuran di desa tetapi dapat menghasilkan produksi yang besar dengan teknologi yang tepat guna. Kedepannya tim LPPM USU bersama Badan Usaha Milik Desa akan melakukan scale up produksi dan pembuatan kemasan agar produk tersebut dapat dijual

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sayur Matua yang diketuai Dr Tulus Ikhsan Nasution SSi MSc ini dibantu tim yang terdiri dari Dr Irwana Nainggolan MSc, Rahmadhani Banurea SSi MSi, Dr Zikri Noer SSi MSi, Ahmad Sadeli SPt MSc, Raju STp MSi, Baihaqi Siregar SSi MT, dan Dr Tetty Yuliaty SE MSi, (adz)

Touring Yamaha MAXI ke Taman Dirgantara Berlangsung Semarak

ANTUSIAS: Para peserta touring Yamaha MAXI tampak begitu antusias dalam perjalanan. (IST).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Touring telah menjadi kegiatan yang lekat dengan komunitas pencinta motor pabrikan Yamaha. Dan di Medan, komunitas motor Yamaha MAXI yang bernaung di bawah binaan PT Alfa Scorpii, main dealer Yamaha wilayah Sumut, aktif dalam kegiatan ini.

ANTUSIAS: Para peserta touring Yamaha MAXI tampak begitu antusias dalam perjalanan. (IST).

Minggu (12/12/2021) PT Alfa Scorpii kembali mewadahi para pengguna motor Yamaha MAXI (NMax, XMax, Aerox, dan Lexi) melakukan touring ke Taman Sedulur Dirgantara, Desa Durian, Kecamatan Pantai labu (pinggiran Bandara Kualanamu), Kabupaten Deliserdang.

Para peserta touring bergerak dari dari titik kumpul di main dealer Sentral Yamaha di Adam Malik, Medan sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya mengaspal menuju lokasi event bersama-sama. Touring Yamaha MAXI ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yakni cuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan.

Sekitar pukul 10.30 WIB para peserta touring sampai di Taman Sedulur Dirgantara. Untuk memasuki area tersebut, para peserta kembali diwajibkan mengikuti prokes. Rasa lelah para peserta touring pun terobati karena bisa menikmati melihat pesawat landing dan take off di bandara Kualanamu. Selain melihat pesawat dari dekat melalui pondok -pondok yang ada, teman tersebut juga ada wahana permainan anak serta tempat photo selfie
Terasa erat semangat persaudaraan sesama rider. Peserta touring, khususnya ibu-ibu berselfi ria, sementara anak-anaknya menikmati wahana permainan. Kegiatan touring tersebut semakin seru karena panitia menggelar game yang memperebutkan sejumlah hadiah dan souvenir menarik.

Yang penting dicatat selama touring ini adalah, seluruh unit Maxi Yamaha yang terdiri dari NMax, XMax, Aerox dan Lexi yang ditunggangi terasa nyaman dan tangguh di segala medan, hingga membuat perjalanan panjang itu tak begitu terasa sulit.

Kekompakan peserta touring selama di perjalanan terasa sangat seru dan menyenangkan. Para rider dari komunitas Yamaha MAXI saling memperhatikan satu sama lain, saling menjaga keselamatan dan keamanan selama berkendara.

SPV Promotion and Motorsport PT Alfa Scorpii, Fahrizal Hamri dalam pers rilisnya, Rabu (15/12/2021) mengatakan, touring wisata telah menjadi agenda rutin Yamaha Alfa Scorpii dengan mengajak komunitas-komunitas pengguna sepeda motor Yamaha.

Touring wisata ini selalu didukung penuh oleh komunitas motor Yamaha yang ada di kota Medan. Touring ke Taman Dirgantara juga sebagai upaya membuktikan kepada masyarakat bahwa kendaraan MAXI yang terdiri dari NMax, Aerox Lexi, dan XMax sangat nyaman meski digunakan untuk perjalanan jauh,” katanya. (rel/dek)

Polres Tebingtinggi dan Asahan Buka Gerai untuk Capai Target 70 Persen

VAKSIN: Sejumlah pelajar akan mengikuti vaksiniasi dari Polres Tebingtinggi di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi dalam percepatan vaksinasi dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang dikelola oleh Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM), Selasa (14/12). sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi membuka gerai vaksin di Lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. Selain vaksinasi dilakukan siang hari, Polres Tebingtinggi juga menggelar vaksinasi di beberapa kafe dari sore hingga malam seperti di Kafe Densha Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi.

VAKSIN: Sejumlah pelajar akan mengikuti vaksiniasi dari Polres Tebingtinggi di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi dalam percepatan vaksinasi dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang dikelola oleh Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM), Selasa (14/12). sopian/sumut pos.

Kasi Humas Polres Tebingtinggi Aiptu Agus Arianto menyatakan capaian vaksinasi pertanggal 13 Desember masih mencapai 65,50 persen, sedangkan capaian yang dibutuhkan di Tebingtinggi sebesar 70 persen, dengan rincian ada kekurangan 4,5 persen lagi.

“Dengan percepatan vaksinasi itu, kita menggelar gerai vaksinasi dengan sistem jemput bola ke masyarakat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penjemputan dirumah warga dan dikumpulkan untuk kemudian diangkut menggunakan bus untuk dilakukan vaksinasi baik tahap I dan tahap II,” jelas Kasi Humas Polres Tebingtinggi Aiptu Agus Arianto di lapangan Merdeka Sri Mersing, Selasa (14/12).

Sementara, Polres Asahan juga mengejar target vaksinasi. Dalam arahan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH di Halaman depan Mako Polres Asahan, meminta target vaksinasi hingga tanggal 22 Desember 2021 untuk wilayah Asahan harus sudah 70 persen dan saat ini sudah mencapai 63,17 persen.

“Minimal dalam sehari mencapai 1%, apabila ada kendala di polsek agar kapolsek segera laporkan kepada kapolres,” ujar perwira pangkat melati dua ini saat memimpin apel yang diikuti para PJU Polres Asahan, para kapolsek, perwira, bintara serta seluruh ASN Polres Asahan, Senin (13/12).

Menurutnya, kinerja kapolsek jajaran terkait vaksin sudah sangat bagus dan diminta untuk dipertahankan.

“Sore ini, setiap Kapolsek harus sudah memberikan rencana target untuk di mana dan siapa saja yang akan dilakukan vaksinasi besok,” ucapnya.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada Bag Ops dan Sat Intelkam yang telah memberikan laporan vaksinasi setiap harinya. “Berkat kerja sama yang baik, semua pertanyaan pimpinan dapat terjawab,”ujarnya.

Kapolres mengingatkan kepada seluruh personel bagi yang terlibat dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral menghadapi Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 agar hadir di Aula Wira Satya Polres Asahan. “Jangan ada lagi ditemukan pelanggaran anggota Polri khususnya anggota Polres Asahan, yang sudah baik saat ini agar dipertahankan,” pungkasnya.(ian/dat/azw)