Home Blog Page 2890

Pemko Medan Bangun Sistem Keamanan, Tahun Ini Siapkan 20 Ribu Unit CCTV

CVTV-Ilustrasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan sistem keamanan dan membantu pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas di Kota Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana untuk menyiapkan 20 ribu unit CCTV yang akan di pasang di setiap sudut Kota Medan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan memang tengah mematangkan persiapan terkait hal itu. “Iya kita rencanakan kemarin, sudah kita masukkan, salah satunya di dinas-dinas kita yang bisa terkaitan dengan itu, baik itu dengan (dinas) kominfo, baik itu dengan Dishub juga,” ucap Bobby, Kamis (13/1).

Selain itu, sambung Bobby, Pemko Medan juga telah berkoordinasi dengan forkopimda terkait rencana itu. “Dengan forkopimda juga telah kita komunikasikan, bagaimama bisa meng-connect-kan, CCTV-CCTV masyarakat yang ada didepan. Misalnya di rukonya, di depannya ada CCTV. Itu bisa kita connect kan juga menjadi pemantauan baik dari pemerintah ataupun dari Polres.

Nah ini yang sedang kita buat kajian aturan-aturannya, supaya juga tidak menyalahi aturan masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Bobby, tidak semua CCTV dari Pemko Medan. Sebab apabila semua CCTV dari Pemko Medan, maka hal itu dibilang akan memakan waktu yang lebih lama. “Sebagian ada dari kita, tapi kalau semua dari kita tentu akan memakan waktu. Ini kan tujuannya untuk keamanan, kenyamanan masyarakat. Makanya bisa kita connect kan CCTV yang ada di depan-depan gedung yang mengarah ke jalan-jalan,” paparnya.

Sebab selama ini, sambung Bobby, banyak kasus kriminal yang tertangjap oleh CCTV di depan rumah atau toko-toko warga, bukan hanya dari CCTV yang dimiliki oleh pemerintah atau kepolisian. “Sering kita lihat CCTV rumah warga yang mengarah ke jalan, itu bisa dijadikan salah satu bukti di Pengadilan, misalnya seperti itu. Ini yang akan kita connect-kan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Medan Arrahman Pane membenarkan, bahwa tahun ini pihaknya akan mengadakan 20.000 unit Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Medan.

Namun soal penganggaran, kata Arrahman, belum menemukan kata sepakat. Pasalnya, hal itu masih dalam tahap pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sekretariat Daerah Kota Medan. “Kita buat dulu payung hukum (Perwal)-nya, baru bicara pengadaan dan penganggaran. Ini lah mau kami bahas di Bappeda,” jawabnya, Kamis (13/1).

Lebih lanjut Arrahman menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan apakah jumlah kebutuhan CCTV tersebut memang sebanyak 20.000 unit. Apakah semuanya dianggarkan pada tahun ini atau justru menggunakan anggaran tahun berjalan. “Rencananya kita adakan semua di tahun ini, tapi masih tergantung hasil pembahasan dengan Bappeda,” pungkasnya. (map/ila)

Kasus Gubsu Jewer Kuping Pelatih Biliar: Choki Penuhi Panggilan Poldasu

Wawancara: Pelatih Biliar, Khoirudin Aritonang alias Choki didampingi Kuasa Hukumnya, Teguh Syuhada Lubis dan Gumilar Aditya Nugroho usai memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, di Mapolda Sumut, Kamis (13/1).dewi/sumu tpos.

MEDAN, SUMTUPOS.CO – Pelatih Biliar Nasional, Khoirudin Aritonang alias Choki memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Polda Sumut) atas laporannya terhadap Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang menjewer telinganya.

Laporan tersebut, berdasarkan surat bernomor STTLP/03/1/2022/SPKT/Polda Sumut itu, Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi resmi dilaporkan melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 310 Jo Pasal 315 KUHPidana. Pemenuhan pemanggilan ini merupakan yang pertama, setelah sebelumnya berhalangan hadir pada 11 Januari 2022 dengan alasan ibadah.

Adapun, Choki bersama Kuasa Hukumnya, Teguh Syuhada Lubis dan Gumilar Aditya Nugroho hadir ke gedung Ditreskrimum Polda Sumut untuk memenuhi panggilan penyidik. Dia datang sekira pukul 11.30 WIB, dan keluar sekira pukul 15.30 WIB.

Kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Kamis (13/1), usai memenuhi panggilan, Pengacara Choki, Gumilar Aditya Nugroho mengatakan, bahwa kliennya datang memenuhi panggilan penyidik sebagai pelapor. “Klien kita bang Choki sudah dimintai keterangan sebagai pelapor, ada sekitar 18 pertanyaan dari penyidik, dan kurang lebih 3 jam dimintai keterangan,” ujarnya.

Gumilar menambahkan, untuk saat ini prosesnya masih sekadar wawancara oleh penyidik. “Tadi masih proses wawancara nanti kemungkinan proses menjadi lidik dan sidik, kemungkinan dipanggil lagi,” ungkapnya.

Terkait pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, Gumilar menyebutkan, hanya sebatas persoalan kronologi kejadian. “Hanya persoalan kronologis dan fakta-fakta di lapangan dan saksi juga serta dampak dalam hinaan itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan kehadiran Choki memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut. “Tetapi terkait apa pemanggilannya saya belum menerima laporannya dari pihak penyidik,” katanya.

Sebelumnya, Pelatih Biliar Nasional Sumatera Utara (Sumut), Khairuddin Aritonang alias Choki resmi melaporkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Eddy Rahmayadi ke Markas Kepolisian Daerah Sumut (Mapoldasu).

Dalam surat bernomor STTLP/03/1/2022/SPKT/Polda Sumut itu, Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi resmi dilaporkan melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 310 Jo Pasal 315 KUHPidana. Hal itu dilakukannya, karena orang nomor satu di Sumut itu, tidak kunjung menyampaikan permohonan maaf. “Harapannya diproses dengan baik sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi saya,” kata Choki didampingi Kuasa Hukumnya Teguh Syuhada Lubis bersama Gumilar Aditya Nugroho kepada sejumlah wartawan, usai membuat laporan di SPKT Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (3/1). (dwi/ila)

Kasus Kapal TKI Ilegal Tenggelam, Poldasu Tetapkan 8 Tersangka, 4 Masih DPO

Pemaparan: Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, saat memaparkan kasus Kapal TKI Ilegal Tenggelam, Kamis (13/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Polda Sumut) menetapkan 8 tersangka dan 4 di antaranya masih DPO terkait tenggelamnya kapal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di perairan Malaysia, pada 25 Desember 2021 lalu.

“Delapan orang tersangka sudah diamankan di Mapolda Sumut. Sementara itu empat orang lainnya masih dalam pengejaran petugas,” ujar Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, dalam paparannya, Kamis (13/1).

Dijelaskannya, dua belas tersangka yang telah ditangkap itu, masing-masing berinisial, IG alias Ilham, RA alias Riky, R, IA alias Abdi. SB alias Syamsul Abr, DSA alias Dedy, MP, SB, AH alias Syalim (DPO), C alias Lancip (DPO), S alias Bosmiko (DPO), dan AR (DPO).

“Tersangka DSA berperan sebagai penjemput TKI ilegal di Bandara Kualanamu (KNIA) Deliserdang untuk selanjutnya dibawa ke lokasi penampungan di Batubara. S pemilik tangkahan sekaligus pemilik gudang logistik. Selanjutnya R berperan sebagai agen dan IA berperan dalam mengawasi saat kapal mau berangkat dari tangkahan,” paparnya.

Tatan menambahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan kembali bertambah, seiring dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. “Saat ini kita juga sudah mengantongi pihaknya yang menjadi perantara di Malaysia,” terangnya.

Dia menyebutkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Junto Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Ancaman hukumannya di atas lima tahun,” tegasnya.

Namun untuk korban,Tatan mengaku, sejauh ini masih melakukan pendataan berapa yang selamat dan meninggal dunia dalam musibah itu. Sebab para pekerja ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Sudah ada yang melapor sebagai keluarga korban, ada belasan orang.Terkait yang selamat dan yang belum diketahui keberadaann, kita terus update melalui operator kita di Polres Batubara. Karena ada beberapa daerah, yakni dari Jawa, Jember, Jateng, Medan, Aceh,” imbuhnya.

Adapun, barang bukti yang disita, 1 unit kapal kayu warna biru, dengan panjang 14,5 meter, 1 unit kapal kayu warna coklat, dengan panjang 16,5 meter, 1 unit Mobil Avanza warna silver BK1298KQ, 1 lembar STNK, 1 unit Hp Merk Nokia model TA-1174 warna hitam milik Roni, 1 unit Hp merk Vivo warna biru muda milik Roni, 1 buah kartu ATM BRI milik Roni, 1 unit Hp merk Xiaomi warna putih milik Dedi. (dwi/ila)

Yan Harahap: Saat Ini, Armyn Simatupang Paling Layak Memimpin Demokrat Sumut

Armyn Simatupang (kiri) dan Yan Harahap (kanan).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Politisi Partai Demokrat, yang merupakan putra daerah Sumatera Utara, Yan Harahap, turut mengomentari musda Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang diikuti 3 orang kandidat yang telah lulus verifikasi dan selanjutnya akan mengikuti fit and proper test.

3 orang kandidat tersebut yaitu; Armyn Simatupang, Tondi Roni Tua dan Lokot Nasution. Yan berharap ketua terpilih nantinya mampu membawa partai lebih besar di Sumatera Utara

“Sebagai putra daerah Sumut, saya berharap siapa pun calon yang terpilih nanti mampu membesarkan partai. Dan, kepada seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC),
Ranting dan para kader Demokrat di Sumut agar mendukung penuh ketua terpilih nanti, jangan ada perpecahan,” ujar Yan, saat dihubungi Jumat (14/1).

Dari ketiga orang kandidat, kata Yan, tentu ada kelebihan maupun kekurangan masing-masing.

“Pasti, kita semua ada kekurangan dan kelebihan. Tapi, secara pribadi saya melihat Armyn Simatupang paling layak saat ini. Dari semua sudut ia layak. ketokohan, kematangan berfikir dan pengalaman di politik serta kemampuan membesarkan partai.

Yan menambahkan, “bukan berarti 2 kandidat lainnya tidak baik. Saya objektif saja. Lokot Nasution sahabat saya, Tondi juga teman saya. Alasan saya secara moril memberikan dukungan karena Armyn saya lihat lebih matang dalam berpolitik dan mumpuni di organisasi serta memiliki ketokohan yang kuat. Ia juga saat ini adalah anggota DPRD Sumut, seorang pengusaha dan pemilik 2 Pesantren, juga Ketua Yayasan di salah satu Universitas di Kabupaten Asahan, begitu juga almarhum ayahnya adalah seorang tokoh Sumut, Abdul Manan Simatupang. Ini instrumen pendukung untuk membesarkan partai,” papar putra Mandailing ini.

Yan Harahap, yang juga merupakan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat ini menambahkan, yang memilih dan menentukan ketua DPD Partai Demokrat Sumut nantinya adalah tim 3. Yaitu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemudian Sekretaris Jenderal, Teuku Riefky Harsya, dan BPOKK, DR. Herman Khaeron.

“Tim 3 nanti akan melakukan fit and proper test kepada tiga orang kandidat. Format Musda di era AHY ini luar biasa, ada perubahan yang signifikan,” jelas Yan.

Menurut Yan, sebelumnya kandidat Ketua DPD dipilih dengan memberi dukungan langsung oleh para ketua DPC. Dukungan terbanyaklah yang akan jadi Ketua. Kini, para calon ketua cukup mendapat dukungan minimal 20 persen suara untuk selanjutnya diserahkan ke Tim 3 DPP untuk dipilih dengan tahapan adanya fit and proper test. Jadi, di sini dinilai skill, leadership serta visi dan misi dalam membesarkan partai.

“Tentunya, kandidat ini sudah lolos syarat dan verifikasi sebelum masuk ke tim tiga, syaratnya 20 persen dukungan DPC dipenuhi, agar bisa maju menjadi calon. Dan 3 orang inilah yang sudah lolos dan selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan pemaparan visi misi. Mungkin, di tahapan ini Tim 3 dapat menggali lebih jauh untuk dinilai skill, leadership serta visi dan misi yang kuat dalam membesarkan partai” ujar Yan Harahap.

“Pada intinya (kandidat) harus siap menang siap kalah dan jangan sampai terjadi perpecahan dalam kontestasi internal ini, dan selanjutnya menyatu membesarkan Partai Demokrat di Sumatera Utara,” pungkasnya.(gus)

Alue Dohong Resmikan Pusat Penyelamatan Orangutan Dan Beruang di Besitang

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Alue Dohong, Phd. (kiri) melihat Beruang Madu (Helarctos malayanus). Ist/Sumut Pos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Alue Dohong, Phd., meresmikan Pusat Penyelamatan Orangutan, Beruang, dan Primata Dilindungi Lainnya di Dusun Pante Buaya, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (12/1). Peresmian ini dilakukan pada kunjungan kerja beliau selama dua hari di Sumatera Utara, Rabu-Kamis (12-13 Januari 2022).

Penyelamatan Orangutan, Beruang, dan Primata Dilindungi Lainnya ini didirikan pada tahun 2020, merupakan kerjasama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, BKSDA Aceh, Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC).

Misi yang diusung adalah menampung, merehabilitasi serta berupaya melepasliarkan kembali satwa liar milik negara ke habitat alaminya. Misi ini tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga akan mendukung upaya penyelamatan satwa di Aceh.

Pusat penyelamatan ini memiliki 8 staff yang terdiri dari 2 manager, 1 dokter hewan, 1 ahli biologi, 1 head keeper dan 3 animal keeper. Semua staf menjalani pemeriksaan medis sebelum mereka mulai bekerja, untuk memastikan tidak ada penyakit menular dari satwa ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Selain itu, beberapa staf telah menjalani training selama 3 bulan di Pusat Rehabilitasi Orangutan (BORA) di Berau, Kalimantan Timur sehingga telah memiliki pengalaman dan kapasitas dalam perawatan satwa. Ada juga yang mengikuti training di Javan Gibbon Centre di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat.

Di lokasi ini sudah mulai menerima satwa sejak tahun 2021, memiliki fasilitas memadai sebagai pusat penyelamatan satwa, terdiri dari kandang klinik/karantina, berbagai jenis kandang untuk primate dan beruang, dan peralatan medis yang lengkap untuk mendukung misi penyelamatan satwa.

Semua satwa berasal dari titipan Balai Besar KSDA Sumatera Utara, dan saat ini pusat penyelamatan merawat 4 Owa ungko (Hylobates agilis), 1 Owa sarudung (Hylobates lar), 14 Siamang (Symphalangus syndactylus), 2 Orangutan (Pongo abelii), 1 Beruang Madu (Helarctos malayanus).

Dalam arahannya Wakil Menteri LHK menyampaikan, bahwa keanekaragaman hayati sebagai kekayaan bangsa, pengelolaannya dimandatkan kepada Negara dan pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat.

“Konservasi tidak bisa dilakukan atau bekerja sendiri, harus dilakukan bersinergi dengan para pihak. Pemerintah sangat terbantu dengan filling the gap oleh para pihak, dan dibutuhkan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan kerugian,” ujar Alue Dohong.

Alue Dohong juga berharap apa yang telah dibuat mitra kerja Balai Besar KSDA Sumatera Utara, dalam hal ini YOSL-OIC melalui Penyelamatan Orangutan, Beruang, dan Primata Dilindungi Lainnya ini dapat berkontribusi pada konservasi yang ada di Indonesia dan memberikan manfaat pada masyarakat. (rel/tri)

Komitmen Erick Thohir, PT Inalum & BUMN Lainnya Dalam Melestarikan Danau Toba

SIONGGANG TENGAH, SUMUTPOS.CO- PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) bersama dengan Menteri BUMN RI Erick Thohir bersama beberapa BUMN dan Pemkab Toba melaksanakan penanaman pohon di daerah tangkapan air Danau Toba Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (9/1). Program penanaman pohon ini sejalan dengan komitmen INALUM terhadap aspek lingkungan di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebutkan bahwa penanaman pohon ini merupakan komitmen Indonesia dalam menciptakan ekosistem Danau Toba yang lebih baik dan bersih, sekaligus sebagai langkah Indonesia dalam mengurangi dampak pemanasan global dan pohonnya bisa digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat.

“Kita hadir hari ini tidak lain adalah ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian pengembangan sumber daya alam dalam konteks perkebunan. Oleh karena itu seluruh BUMN ini hadir tidak hanya untuk menanam pohon, tetapi juga ingin memastikan pohon tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapasitas dari pohon ini adalah untuk menyumbang oksigen dan saya mengapresiasi kepada para BUMN dan Pemkab Toba. Kita juga menargetkan 1,1 juta pohon di seluruh Indonesia, dan 460.000-nya di Toba. Ini adalah simbol negara yang patut diperhitungkan. Ayo kita jaga alam, agar alam bersahabat dengan kita. Karena menjaga alam adalah menjaga mata pencaharian kita juga,” ujar Erick dalam sambutannya.

Direktur Pengembangan Usaha PT INALUM (Persero) Dilo Seno Widagdo menyebut bahwa INALUM sebagai BUMN Holding Industri Pertambangan sekaligus beroperasi sebagai smelter pengolahan aluminium memiliki komitmen terhadap Sustainabilty atau keberlanjutan, termasuk aspek Environtment, Social and Governance (ESG) dalam menjalankan roda bisnis perusahaan.

“INALUM sebagai perusahaan tidak hanya berfokus pada pengoperasian pabrik peleburan aluminium, INALUM juga memiliki misi besar untuk menjadi Pabrik Peleburan Aluminium terpadu yang menguntungkan, aman dan juga ramah lingkungan. Upaya ini kami lakukan untuk menjamin bahwa Danau Toba tetap terjaga keberlangsungannya dan akan terus memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan bagi INALUM sendiri, kegiatan ini akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasi perusahaan, dan terus memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Dilo.

Kegiatan penghijauan di Desa Sionggang Tengah seluas 4 Ha yang merupakan bagian program Jasa Pengelola SDA (PJPSDA) 250 Ha di Kabupaten Toba. Adapun bibit yang akan ditanam adalah bibit Macademia Nut, Alpukat, Durian, Petai, dan Jengkol. Beberapa BUMN turut andil dalam kegiatan ini seperti Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, PT INHUTANI IV, Perum Jasa Tirta 1, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 4 Balige, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 13, sekaligus mengundang Forkopimda Kabupaten Toba yang dihadiri langsung oleh Bupati Toba Poltak Sitorus sebagai bentuk dari nilai AKHLAK yaitu kolaboratif atau sinergitas sesama BUMN dan Pemerintah Kabupaten setempat. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran BUMN dalam mengatasi lahan krisis yang perlu untuk rehabilitas di Kawasan Danau Toba.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penanaman pohon secara simbolik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Bibit pohon tersebut merupakan donasi dari PTPN yang akan diserahkan kepada 3 orang perwakilan masyarakat yaitu Ganda Simanjuntak (Aliansi Masyarakat Sopo Aman), Marbun (Organisasi Pemuda Batak Bersatu), Kelompok Tani Hutan.

Sejak tahun 2015 – 2021, PT INALUM (Persero) telah melakukan kegiatan konservasi dengan menanam sebanyak 732.265 pohon pada area seluas 1.409,63 Ha di 7 Kabupaten sekitar Danau Toba. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan beberapa pihak antara lain KLHK, Dinas Kehutanan, Pemkab, KPH, DLH,LSM, Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, TNI, Polri dan Inhutani serta PJT1.

Pada tahun 2022, PT Inalum (Persero) merencanakan penanaman pohon sebanyak 308.148 pohon yang terdiri atas program Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba oleh INALUM sendiri 130.000 pohon dengan luas sekitar 260 Ha dan program Jasa Pengelola Sumber Daya Alam bersama PJT1 sebanyak 178.148 pohon dengan luas sekitar 445,37 Ha. Komitmen ini merupakan dukungan penuh INALUM terhadap program pemerintah Indonesia yang menjadikan wilayah Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas.

Sebelumnya pada tanggal 8 Januari 2022, Menteri Erick Thohir juga berkunjung ke Gedung INALUM di Kawasan Pabrik Peleburan Aluminium PT INALUM (Persero) di Kabupaten Batu Bara. Dalam kunjungan ke INALUM tersebut, Direktur Utama PT INALUM (Persero) Hendi Prio Santoso didampingi oleh Direktur Operasi & Portofolio Danny Praditya menerangkan smelter INALUM kepada Menteri BUMN sekaligus berkunjung ke stan UMKM Mitra Binaan INALUM yang dikelola secara komprehensif. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Menteri BUMN terkait penandatanganan strategis maksimalisasi pelabuhan multipurpose Kuala Tanjung bersama Pelindo, PTPN, dan KAI.(rel/tri)

Mapel Indonesia Desak Kapolda Sumut Usut Mafia Hutan Lindung & Lahan Ilegal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Pelestari Lingkungan (Mapel) Indonesia, mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Drs R.Z Panca Putra Simanjuntak M.Si, untuk mengusut tuntas dugaan pengunaan hutan lindung dan penggunaan lahan yang diduga tidak memilki dasar hukum (HGU) di jadikan kebun kelapa sawit oleh PT ANJ AGRI Binanga di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas) di Devisi 4, 11,12 dan 13 diduga telah melanggar Undang Undang Penggunaan HGU Nomor 18/2004.

Koodinator Mapel Sumut Franstio Budiman Hutagalung, mengatakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri Lystio Sigit Prabowo seluruh mafia tanah dan perusak lingkungan yang merugikan negara dan masyarakat harus segera ditumpas. Tujuan mulia Bapak Presiden dan Kapolri ini harus didukung semua pihak.

“Kami sudah kirim Dumas (pengaduan masyarakat) ke Polda Sumut Rabu 12 Januari 2021 dan dengan Nomor : 012/O/Dumas/DPP-MAPEL/I/2022 lengkap lokasi titik kordinat dengan bukti-bukti lain yang dibutuhkan sudah di lampirkan. Ini merupakan Dumas yang sudah beberapa kali, bahkan masyarakat sudah beberapa kali aksi di Polda namun tak ada tanggapan dan titik terang. Kami sangat berharap Kepada Bapak Kapolda Sumut sebagai putra daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas laporan kami ini,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, Kamis (13/1).

Melalui statement ini, Mapel Sumut mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk segera memeriksa dan menangkap Direktur Penanggung jawab PT ANJ AGRI, memeriksa Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan yang terkesan mendiamkan.

“Kami curiga dan menduga pihak yang disebutkan menerima suap, karena terkesan diam. Selama puluhan tahun pihak perusahaan diduga mengelola lahan negara tanpa ada alas dasar hukum (HGU). Patut diduga ada penyelewangan pajak negara. Jelas ini sangat merugikan negara dan masyarakat selama puluhan tahun. Perusahaan telah mencuri sumber daya alam untuk keuntungan pribadi dan perusahaan tanpa membayar pajak ke negara,” ujarnya.

Tidak hanya kepada Poldasu, Mapel Sumut juga mendesak Kementrian Lingkungan Hidup untuk mencabut izin PT ANJ AGRI Kebun Binanga Kabupaten Paluta dan Palas seperti yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi mencabut izin PT ANJ AGRI di Papua.

“Kami akan terus kawal hal ini sampai selesai, kami tidak akan diam. Ini persoalan lingkungan, negara dan masyarakat yang dirugikan. Dumas ini juga sudah kami teruskan ke Bapak Kapolri, Ibu Mentri Lingkungan Hidup dan Bapak Presiden Ir H Joko Widodo,” pungkasnya.
(Map)

Keputusan Mobil Rakyat Akan Pengaruhi Pasar Otomotif 2022

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penjualan ritel otomotif Indonesia selama 2021 mengalami kenaikan mencapai sekitar 863 ribu unit, naik 49,2% dibandingkan tahun 2020 sekitar 578 ribu unit. Sejalan dengan kenaikan pasar, penjualan ritel Daihatsu juga mengalami kenaikan menjadi 151 ribu unit, atau naik 51,1% dibandingkan tahun 2020 lalu sekitar 100 ribu unit.

Capaian positif ini tentunya berkat dukungan pemerintah terhadap industri otomotif melalui PPnBM DTP yang berlangsung sejak Maret-Desember 2021.

Melansir laman gaikindo.or.id, GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) memprediksi pasar otomotif tahun ini dapat mencapai 900 ribu unit. Sementara itu, proyeksi pasar juga tergantung dari persetujuan mobil rakyat yang tentunya akan berdampak positif bagi pasar otomotif tahun 2022 ini.

Sebagaimana diketahui, awal tahun 2022 produsen otomotif, khususnya Daihatsu juga melakukan penyesuaian harga sejalan dengan peraturan pemerintah terkait implementasi pajak baru. Ada pun penyesuaian harga terdapat pada model LCGC seperti Sigra, dan Ayla sebesar 3%, serta mobil berpenumpang lainnya seperti Terios, Xenia, Rocky, Gran Max, dan Luxio mulai dari 15 – 20%.

“Daihatsu berharap, semoga program Mobil Rakyat dapat segera diwujudkan, dan pasar otomotif Indonesia dapat terus tumbuh,” ujar Budi Mahendra, Marketing Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM).(rel)

Penjualan Ritel Daihatsu Tahun 2021 Tembus 151 Ribu Unit

Pertahankan Peringkat 2 Penjualan Otomotif Nasional 13 Tahun Berturut-turut

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mengawali tahun 2022, Daihatsu merilis hasil penjualan sepanjang 2021 dengan capaian positif. Hal ini ditandai dengan hasil penjualan ritel dengan raihan 151.107 unit, dengan market share sebesar 17,5%. Capaian ini juga menjadi catatan penting bagi Daihatsu, karena berhasil mampu mempertahankan posisi ranking 2 selama 13 tahun berturut-turut dalam penjualan ritel otomotif nasional sejak 2009.

Bila membandingkan dengan capaian tahun 2020 lalu, penjualan ritel otomotif Indonesia di tahun 2021 mencapai sekitar 863 ribu unit, atau naik 49,2% dibandingkan tahun 2020 sekitar 578 ribu unit.

Sejalan dengan kenaikan pasar, penjualan ritel Daihatsu juga mengalami kenaikan menjadi 151 ribu unit, atau naik 51,1% dibandingkan tahun 2020 lalu sekitar 100 ribu unit. Dalam hal market share, penjualan ritel Daihatsu juga mengalami kenaikan menjadi 17,5%, atau naik sebesar 0,2% dibandingkan tahun 2020 lalu sebesar 17,3%.

Salah satu faktor utama kenaikan signifikan ini adalah berkat adanya dukungan pemerintah terhadap industri otomotif melalui PPnBM DTP yang berlangsung sejak Maret-Desember 2021. Selain itu, sepanjang tahun 2021 terdapat kemunculan puluhan produk baru yang mewarnai industri otomotif tanah air, khususnya Daihatsu dengan kehadiran Rocky pada April, Terios Eco Idle (September), dan All New Xenia (November).

Selama tahun 2021, terdapat 10 model teratas mobil berpenumpang paling laris, yang 50% di antara model tersebut merupakan hasil produksi ADM (PT Astra Daihatsu Motor), seperti pada Avanza, Rush, dan Calya untuk brand Toyota, serta Sigra, dan Ayla untuk brand Daihatsu.

Ada pun selama 2021, model Daihatsu yang paling menjadi favorit pelanggan adalah Gran Max Pick Up sekitar 39 ribu unit, dan Sigra sekitar 38 ribu unit, disusul model Daihatsu lainnya seperti pada tabel.

“Daihatsu bersyukur dapat mempertahankan peringkat 2 penjualan ritel otomotif nasional selama 13 tahun berturut-turut. Semoga capaian positif ini dapat terus berlangsung, dan pasar otomotif nasional tahun 2022 ini dapat terus bergairah,” ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO).(rel)

Gubsu Diminta Batalkan Proyek Jasa Konsultasi Rp34,9 M dalam Satu Paket

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengusaha jasa konsultan senior di Sumut, Drs ND Malau mengkritisi kebijakan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Pemprovsu, Bambang Pardede , yang menjadikan proyek konsultasi bernilai Rp34,9 Miliar dalam satu paket. Menurutnya, kebijakan tersebut jelas merugikan pengusaha jasa konsultasi Sumut, bahkan bisa membuat rekanan konsultan mati pelan-pelan.

“Ini jelas tidak selaras dengan semangat Sumut Bermartabat yang menjadi tagline Gubsu Edy Rahmayadi. Bagaimana mungkin Sumut ini bermartabat kalau kebijakan pemimpinnya justru merugikan warganya,” kata Drs ND Malau saat dimintai tanggapannya, Kamis (13/1).

Ia juga menyebut, sangatlah tidak bermartabat jika Gubsu sebagai pemimpin membiarkan ada kegiatan usaha dalam bentuk paket pekerjaan yang pagunya berasal dari APBD Provsu, tetapi yang menikmatinya bukan pengusaha Sumut. “Saya berharap Pak Gubernur mau menggunakan hati nuraninya dan menjalankan tagline Sumut Bermartabat itu. Apa betul itu namanya, kalau kita orang Sumut hanya jadi penonton di daerah kita sendiri?” tanya ND Malau.

Mantan Ketua DPD Inkindo dan DPD Perkindo Sumut ini mengingatkan Gubsu dan Kadis BMBK, bahwa sebuah kebijakan itu harus memperhitungkan banyak hal, tidak boleh keinginan pemerintah saja. “Kalau kita baca alasan Kadis BMBK Bambang Pardede di media, kebijakan menyatukan paket Rp34,9 miliar bertujuan untuk mempermudah kontrol, SDM serta ketepatan waktu, itu adalah hal yang baik. Tetapi apa harus mematikan pengusaha lokal, karena tidak ada perusahaan dengan grade seperti itu. Apalagi yang mau dituju adalah keberhasilan. Dan menurut saya, justru keberhasilan itu akan lebih optimal dicapai kalau pengusaha lokal Sumut terlibat di kampung halamannya sendiri,” tegasnya.

ND Malau yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia usaha jasa konsultasi dengan pengalaman kerja paket-paket proyek nasional mengaku cukup sedih dengan kebijakan Kadis BMBK Sumut. “Terus terang saya terkejut juga dengan kebijakan ini. Alangkah baiknya kalau dikonsultasikan dulu dengan asosiasi pengusaha. Saya kira tidak saatnya lagi ada ego kekuasaan, tetapi yang ada harus kolaborasi untuk kemajuan Sumatera Utara,” ucapnya.

Untuk itu, ND Malau meminta Gubsu Edy Rahmayadi memerintahkan Kadis BMBK mengubah kebijakannya karena tidak selaras dengan semangat Sumut Bermartabat.

Sebelumnya, pengurus DPD Inkindo, Gapensi Sumut serta sejumlah pengusaha jasa konsultasi mengeluarkan kecaman dan keberatan atas kebijakan Dinas BMBK Sumut membuat paket proyek senilai Rp34,9 M dalam satu paket. (adz)

1...2,8892,8902,891...15,836Page 2,890 of 15,836