MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban peserta, informasi manfaat, dan prosedur dalam mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di lingkungan prajurit TNI, BPJS Kesehatan mengelar kegiatan Sarasehan bersama anggota TNI, Jumat (3/12).

Kegiatan sarasehan yang digelar secara online dan offline tersebut, diikuti oleh anggota TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan supervisi ke fasilitas kesehatan TNI, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, David Bangun menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat langsung kondisi dan fakta yang ada di lapangan terkait fasilitas kesehatan milik TNI. Sekaligus, juga menggali permasalahan yang terjadi agar dapat memberikan alternatif solusi untuk perbaikan layanan kepada peserta JKN-KIS, khususnya bagi anggota TNI beserta keluarganya.

“Sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah ditugaskan Pemerintah untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS. Tentu dalam penyelenggaraannya ditemui berbagai tantangan yang dihadapi sehingga memerlukan sinergi bersama untuk menyempurnakan pelaksanaan program ini melalui berbagai inovasi program dan kebijakan,” terang David Bangun.

Diungkapkannya, sejalan dengan tema kegiatan yaitu BPJS Kesehatan Menjawab Kebutuhan Layanan Peserta JKN-KIS di Era Digital, BPJS Kesehatan juga menyampaikan inovasi dan program yang telah diluncurkan pada awal September lalu sebagai komitmen BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang kian mudah bagi pesertanya.

“Pertama, perubahan nomor layanan Care Center BPJS Kesehatan yang semula 1500400 menjadi 165 yang diharapkan dapat mempermudah peserta untuk mengakses layanan. Kemudian, simplifikasi rujukan pelayanan thalassemia mayor dan hemofilia yang membutuhkan pelayanan rutin di rumah sakit, dengan kemudahan proses perpanjangan masa berlaku rujukan. Lalu, kami juga menciptakan Jurnal JKN yang menyajikan hasil penelitian, gagasan konseptual, telaah ilmiah serta masukan yang dapat diakses melalui web portal khusus,” jelas David Bangun.

Selain penyampaian program dan kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan, pada kegiatan tersebut juga disampaikan materi inspirasi oleh Brand Ambassador BPJS Kesehatan, Ade Rai untuk memberikan semangat kepada peserta JKN-KIS agar termotivasi memulai pola hidup yang lebih sehat.

“Mengingat jumlah anggota TNI maupun PNS di lingkungan TNI yang sangat besar, tentunya melalui kegiatan ini kami juga berharap para anggota TNI yang hadir dapat menjadi salah satu sumber referensi tentang Program JKN-KIS dengan menyampaikan kembali informasi yang diterima hari ini kepada rekan sejawat dan orang-orang di lingkungan dekatnya,” tandas David Bangun.

Menyambung hal yang sama, melalui amanat Panglima Komandan Daerah Bukit Barisan yang disampaikan oleh Inspektur Komando Daerah Militer I, Brigjen TNI Suko Basuki berpesan kepada anggota TNI yang hadir agar dapat memanfaatkan kegiatan sarasehan bersama dengan BPJS Kesehatan tersebut semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun anggota keluarga masing-masing. “TNI siap membantu BPJS Kesehatan sebagai sumber informasi Program JKN-KIS,” tegas Suko Basuki. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution memerintahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk membersihkan sedimentasi drainase di Kota Medan.

Bobby pun memberikan target kepada setiap UPT di Dinas PU Kota Medan yang berjumlah 5 UPT, yakni UPT Medan Barat, Medan Kota, Medan Selatan, Medan Timur, dan Medan Utara, untuk membersihkan drainase di Kota Medan sedikitnya 6.825 meter perhari.

Perintah itu disampaikan Bobby Nasution sebelum menutup Rapat Lanjutan Evaluasi Penanganan Banjir, Kamis (2/12) di Gedung TP PKK Medan.

“Plt Kadis PU diatur pembagiannya dan dikawal seluruh UPT agar pembersihan drainase sepanjang 6.825 meter per hari ini berjalan dengan lancar,” ucap Bobby dalam rapat yang diikuti Plt Kadis PU Medan Ferry Ichsan dan seluruh Kepala UPT serta konsultan, pimpinan OPD terkait, dan Camat se-Kota Medan.

Selain itu, Bobby didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Benny Iskandar, Asisten Pemerintahan M. Sofyan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Endar Sutan Lubis, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah M. Husni juga mengatakan, personil kelima UPT Dinas PU itu juga harus memperbaiki drainase yang rusak.

“Yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang jeblos, bahkan di pusat kota banyak yang tidak diperhatikan. Contohnya di depan Masjid Raya, trotoarnya sudah amblas. Drainasenya terbuka, kita tidak tahu apakah ada orang jatuh, drainasenya kering sekali. Dalam beberapa hari ke belakang tidak pernah ada genangan air di sana. Berarti air tidak bisa (mengalir) sampai drainase, yang seperti ini perlu ditangani segera,” ujarnya.

Bobby Nasution juga mengingatkan para camat agar tetap menugaskan dan mengawal Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) agar dapat membantu melakukan pembersihan di saluran tersier.

Namun dalam rapat itu, Bobby Nasution sempat terperangah. Pasalnya, para Kepala UPT mengaku tidak mengetahui panjang jalan dan saluran drainse di wilayahnya. “Jadi apa yang ditangani UPT? Jangan-jangan Kepala UPT juga tidak tahu aliran air mau dibawa kemana. Bagaimana pula mau membuat perencanaan yang baik?” ungkapnya.

Di awal rapat itu, konsul dan kelima Kepala UPT ini memaparkan rencana penanganan genangan air di wilayah masing-masing. Dari pemaparan itu, terungkap bahwa total titik genangan air di Medan sebanyak 1.324 titik. Perinciannya, sebanyak 239 titik terdapat di wilayah UPT Medan Barat, 257 di UPT Medan Kota, 186 di UPT Medan Selatan, 175 di UPT Medan Timur, dan 467 di UPT Medan Utara. Dalam pemaparan itu juga dikategorikan titik-titik genangan berdasarkan luas, tinggi, lama, dan frekuensi genangan, berikut rencana penanganannya.

Bobby Nasution tidak hanya mendengarkan pemaparan tersebut. Dalam rapat yang berlangsung dari pagi hingga sore itu, Bobby juga memberikan tanggapan serta meminta penjelasan secara rinci untuk mengetahui kematangan perencanaan yang dibuat kelima UPT tersebut dalam menangani banjir di wilayah masing-masing.

Saat ditemui wartawan Bobby Nasution mengatakan, target Pemko adalah mengurangi titik genangan. Selain itu, mengurangi lamanya genangan juga menjadi prioritas.”Kita coba terus untuk mengurangi jumlah titik genangan, walaupun belum semua titik bisa dikurangi namun intensitasnya, lama genangan. Itu yang tadi saya lihat. Ada yang lima jam, bahkan sampai di atas 8 jam. Kita mau minimal yang lama genangan 8 jam itu harus hilang,” ungkapnya.

Bobby Nasution juga mengungkapkan, yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana membuat air mengalir ke sungai dan meresap ke tanah. Pada bagian lain, Bobby Nasution juga mengatakan, bangunan yang menutupi drainase merupakan salah satu faktor yang mengganggu sistem drainase, sehingga harus menjadi perhatian kepala UPT dan Camat.

“Itu harus menjadi tanggung jawab Kepala UPT di kewilayahan, dan camat harus paham betul apa yang mengganggu sistem drainase kita, apakah sedimentasi atau masyarakat yang bangunannya menutupi drainase,” ujarnya.

Bobby juga meminta, agar para camat dan Kepala UPT dapat memetakan bangunan-bangunan di atas drainase dan melaporkannya kepada OPD terkait. “Untuk apa kita punya lima UPT. Apalagi mereka tetap akan dibantu dengan kewilayahan dan Satpol PP untuk menertibkan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang bergabung di Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP) kembali menggelar unjuk rasa yang kedua kalinya di depan gedung apartemen The Reiz Condo (TRC), Jalan Tembakau Deli No 1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat (3/12).

Pada aksinya kali ini, mahasiswa menuding bahwa pihak manajemen PT Waskita Karya Realty (PT WKR) tidak memiliki itikad baik karena tidak menepati janjinya kepada para pemilik/penghuni apartemen. Selain itu, PT WKR selaku pengelola apartemen TRC juga dinilai tidak menepati janjinya. Padahal sebelumnya, mahasiswa telah melakukan aksi yang sama pada pekan lalu. Bahkan aksi kedua yang dipimpin kordinator aksi Tama ini, tidak diterima pihak manajemen. Para pengunjuk rasa hanya dihadang scurity di depan gedung.

Berdasarkan pantauan, aksi orasi dalam unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung TRC dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan berhenti setelah menjelang Salat Jumat. Mereka mengaku kecewa karena tidak diterima oleh pihak manajemen. Untuk itu diakhir orasinya, mahasiswa mengaku akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Bukan hanya di gedung TRC lagi, namun mereka mengaku akan melakukan aksi ke Polda Sumut.

Sebelum unjukrasa di gedung TRC, AMPKP terlebih dahulu demo ke kantor DPRD Sumut. Setelah berorasi di depan gedung DPRD Sumut, para mahasiswa diterima Kasubbag Humas Sekretariat DPRD Sumut M Sofyan.

Pada kesempatan itu, M Sofian menyarankan agar para pendemo membuat surat resmi ke DPRD Sumut supaya dapat diagendakan dalam rapat dengan pendapat (RDP).”Tuntutan adek-adek akan saya sampaikan ke anggota dewan di Komis B, namun lebih pas lagi jika disertai surat agar di jadwalkan RDP,” saran M Sofyan.

Menaggapi hal itu, Tama selaku kordinator aksi mengaku berterimalasih atas saran yang diberikan dan mengaku akan melakukan saran yang disebutkan. “Ya, akan kami buat surat resmi,” ujar Tama.

Selanjutnya, para pendemo bergegas menuju ke gedung TRC, namun ditengah perjalanan tepatnya di titik Nol lapangan Merdeka, mereka berhenti sejenak untuk melakukan dan orasi dengan membentangkan sejumlah poster kemudian bergerak ke gedung TRC.

Dalam aksinya di tiga tempat, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pengelola TRC yakni PT WKR. Mahasiswa pun meminta PT WKR agar tetap menjadikan TRC sebagai hunian dan bukan hotel. Bahkan, pihak manajemen PT WKR diminta untuk berhenti melakukan pembohongan publik.

Pasalnya, bila gedung TRC dijadikan hunian dan campuran hotel, maka dijhawatirkan akan berpotensi menjadi tempat maksiat dan peredaran obat obat terlarang. Mahasiswa juga meminta anggota DPRD Sumut agar dapat memfasilitasi tuntunan mereka agar Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, Dinas PKPPR, Dinas Pariwisata dan seluruh instansi terkait, tidak memberikan izin kepada pihak PT WKR untuk melakukan perubahan izin hunian Apartemen menjadi hotel.

Begitu juga tuntutan kepada Menteri BUMN, agar berkenan memberikan instruksi kepada pihak WKR supaya konsisten dengan janjinya kepada konsumen untuk tidak merubah fungsi dari hunian ke Hotel. Mahasiswa juga meminta agar pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat mengusut tuntas dugaan pembohongan konsumen yang dilakukan oleh pihak WKR kepada pemilik TRC. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melaksanakan tes wawancara Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia, dengan terapkan protokol kesehatan ketat.

Tes wawancara CPNS yang digelar sejak, Rabu (1/12) lalu, turut dihadiri Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana OHARDA Gerry Yasid dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Elan Suherlan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan mengatakan, pelaksanaan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) meliputi tes kesehatan, kepribadian, tes wawancara, kesamaptaan dan bela diri. “Praktik kerja akan dilaksanakan pada tanggal 29 November hingga 17 Desember 2021. Dan peserta tes SKB berjumlah 1194 orang terdiri dari SLTA 207 orang. Diploma 624, dan jalur sarjana 363,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, pewawancara Kajatisu IBN Wiswantanu dan Wakajatisu Edyward Kaban berharap peserta benar-benar teliti membaca peraturan dan persyaratan seluruh rangkaian. “Pelaksanaan wawancara secara tatap muka diatur sedemikian rupa sesuai prokes. Dan peserta selalu diingatkan agar tidak melepas masker selama mengikuti proses SKB di lingkungan kantor Kejati Sumut,” kata Yos.

Selain itu, lanjutnya, peserta yang mengikuti tes wawancara dimotivasi panitia agar tetap tenang saat mengikuti semua sesi tes SKB. “Hasilnya akan diumumkan secara terbuka dan pelaksanaan ujiannya dari awal sampai akhir juga transparan. Apa pun hasilnya nanti peserta harus berjiwa besar,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 195 orang pegawai Rutan Kelas I Medan menjalani tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika di lingkungan rutan. Dari hasil tes tersebut, tidak ditemukan pegawai positif narkoba, Jumat (3/12). Kepala Rutan Kelas I Medan, Theo Adrianus Purba mengatakan, tes urine yang dilaksanakan bekerjasama dengan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut.

“Ada 195 orang pegawai rutan dan tadi kita saksikan bersama kegiatan berjalan lancar, aman tertib, dan tetap juga mengikuti protokol kesehatan. Hasilnya seluruh pegawai kita dinyatakan negatif dari mengkonsumsi narkoba,” kata Theo kepada wartawan disela kegiatan tes urine.

Pelaksanaan tes urine, diikuti 175 orang pegawai laki-laki dan 20 orang pegawai perempuan. Selain itu, sebagian warga binaan juga ikut tes urine.”Tadi warga binaan juga ada kita lakukan random tes, kita ambil secara acak, ada sekitar 20 orang dan dari 20 orang itu yang dilakukan tes urine hasilnya juga dinyatakan negatif,” ujarnya.

Menurutnya, tes urine yang dilaksanakan merupakan salah satu parameter dalam upaya pengawasan dan evaluasi kinerja dari pegawai rutan.”Sehingga dengan hasil tes tadi yang negatif, dapat dinyatakan bahwa pegawai rutan itu masih berintegritas, disiplin untuk menjaga dirinya tidak melalukan pelanggaran mengkonsumsi atau penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Tetapi, bila dalam pelaksanaan tes urine ditemukan ada pegawai yang positif, nantinya akan dilakukan assesmen.”Artinya kami dalami dulu, kira-kira positifnya karena apa. Mengkonsumsi apa, atau apakah dia memang menderita penyakit sehingga harus mengkonsumsi obat yang memang mungkin ada kandungan narkobanya.

Namun, kalau berdasarakan assesmen nanti menyatakan yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba, tindak lanjutnya adalah kami akan bekerjasama dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi bagi pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba,” jelasnya.

Ia menambahakan, tes urine bagi pegawai dilakukan sekitar 6 bulan sekali. (man)