JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menyambut tahun 2022, Pemerintah meyakini bahwa Indonesia berada pada momentum yang baik bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional dan merupakan kesempatan untuk memperluas pembiayaan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga aktivitas usaha semakin menguat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, Rabu (29/12), menyelenggarakan Rapat Koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan penyaluran KUR tahun 2021 dan memutuskan berbagai kebijakan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program KUR tahun 2022.

“KUR dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, sehingga diperlukan adanya peningkatan plafon KUR dan kemudahan persyaratan KUR,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM diputuskan plafon KUR tahun 2022 ditingkatkan menjadi sebesar Rp373,17 triliun dengan suku bunga KUR tetap sebesar 6%.

Mempertimbangkan tren penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi Over Head Cost (OHC) suku bunga KUR, maka Pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022 untuk KUR Super Mikro sebesar 1%, KUR Mikro turun 0,5%, dan KUR PMI turun 0,5%.

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya UMKM, Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, antara lain perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp10 juta s.d. Rp50 juta menjadi di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta, perubahan KUR Khusus/Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (non-perdagangan), perubahan kebijakan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk penyesuaian plafon KUR Penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 juta, serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19.

Relaksasi kebijakan KUR yang dimaksud di atas terdiri dari KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR s.d. 31 Desember 2022, Penundaan target sektor produksi s.d. 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR, Pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian obyektif penyalur KUR.

“Melalui perubahan kebijakan KUR, Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar kepada UMKM dengan memberikan persyaratan KUR yang lebih mudah dan terjangkau sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional,” ungkap Menko Airlangga.

Relaksasi kebijakan KUR telah berpengaruh terhadap permintaan KUR yang sudah melampaui pola normalnya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Permintaan KUR menunjukkan peningkatan dari rata-rata per bulan sebesar Rp11,7 triliun pada tahun 2019 (pra pandemi Covid-19) menjadi Rp16,5 triliun pada tahun 2020 dan Rp23,7 triliun pada tahun 2021.

Secara keseluruhan, realisasi KUR sejak Januari 2021 hingga 27 Desember 2021 telah mencapai Rp278,71 triliun atau 97,79% dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun, dan sampai akhir 2021 diperkirakan penyaluran KUR dapat terealisasikan sebesar 99% dari target tahun 2021.

Realisasi KUR tahun 2021 telah disalurkan kepada 7,35 juta debitur dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp373,35 triliun. Dengan target penyaluran KUR di sektor produksi tahun 2021 yang ditunda penetapannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2021 telah mencapai 55,17%.

Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 12 November 2019, target plafon KUR pada tahun 2021 sebesar Rp220 triliun meningkat menjadi Rp253 triliun berdasarkan permintaan penyalur KUR. Mengingat adanya permintaan penambahan plafon dari penyalur KUR, maka plafon KUR tahun 2021 ditingkatkan lagi menjadi Rp285 triliun. Pemerintah memutuskan peningkatan plafon KUR tahun 2022 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong melalui penguatan pelaku UMKM sebagai pilar perekonomian nasional. (D1/map/fsr/*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- PT Quicktest Laboratorium Indonesia mulai melebarkan sayapnya ke beberapa kota besar di Indonesia. Tercatat tidak kurang dari 35 cabang Quicktest kini tersebar di 9 kota besar, mulai dari Jabodetabek, Bali, Medan, Balikpapan, hingga Makassar.

Lokasi Quicktest di Jakarta meliputi Jakarta Utara (Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Pluit), Jakarta Utara (Tanah Abang), Jakarta Barat (Daan Mogot, Puri, Tanjung Duren), Jakarta Timur (Pasar Rebo, Basura, Cibubur, Pahlawan Revolusi), dan Jakarta Selatan (Tebet, Kalibata, Cipulir, Pondok Indah).

Sementara untuk lokasi yang berbatasan dengan Jakarta, Quicktest bisa ditemukan di Bogor (Pajajaran), Depok (Margonda, Cinere, Sawangan), Tangerang (Gading Serpong, BSD, Bintaro, Sukarasa, Graha Bintaro, Cikupa, Rempoa), dan Bekasi (Summarecon Bekasi, Cikarang).
 
Pembukaan cabang Quicktest di Bali, Medan, Balikpapan, dan Makassar dilakukan secara serempak dan turut dimeriahkan oleh kehadiran beberapa selebgram ternama. Kini masyarakat Bali bisa mengunjungi cabang Quicktest yang terdapat di Teuku Umar, Sunset Road, Tukad Badung, maupun Ubud.
 
Untuk masyarakat Medan, cabang Quicktest bisa dijumpai di Medan Sunggal. Untuk masyarakat Balikpapan, cabang Quicktest bisa dijumpai di Balikpapan Kota. Terakhir, untuk masyarakat Makassar, cabang Quicktest bisa dijumpai di Panakkukang.
 
Meluasnya jangkauan Quicktest ke beberapa kota besar tersebut tentunya didukung oleh teknologi RT-PCR model terbaru. Teknologi yang membuat hasil pemeriksaan di Quicktest menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan produk lain yang serupa.
 
Lebih jauh Irawati Muklas, pendiri Quicktest yang kerap disapa ‘Mba Ira’ mengatakan, dibandingkan produk lain yang serupa, Quicktest memiliki beberapa keunggulan, karena memberikan hasil test yang lebih akurat dan cepat.
 
“Selain telah mampu mendeteksi 3 gen Orf 1 AB, Gen N & Gen S dan virus varian terbaru, produk swab Quicktest juga dapat mendeteksi virus lebih awal dengan 50 copies/ml, sesuai rekomendasi Kemenkes CT Value 40 serta telah mendapatkan Sertifikasi WHO dan Sertifikasi FDA. Di setiap Laboratorium Klinik kami juga selalu stand-by dokter jaga, dan pelanggan yang akan atau telah melakukan test dapat berkonsultasi secara gratis,” ujarnya.
 
Sebagai bentuk komitmen dari PT Quicktest Laboratorium Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal, Mba Ira menambahkan bahwa pembukaan cabang-cabang baru ini akan terus dikembangkan. Sehingga ke depannya, Quicktest akan semakin dekat dengan perkantoran dan pemukiman, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang saat ini mobilitasnya masih dibatasi oleh PPKM.

Dia menyebutkan, libur natal dan tahun baru sudah di depan mata, tentunya kita semua berharap tidak terjadi gelombang III setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya varian baru virus Covid-19 bernama Omicron yang sudah ditemukan kasusnya di Indoesia. Oleh karena itu, guna mencegah hal tersebut, diperlukan kerjasama baik dari pihak pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk bersama-sama berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan menerapkan kembali protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan pengecekan berkala, terutama saat sebelum dan sesudah bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. (rel)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) melalui pilar Green dalam transformasinya terus berkomitmen untuk mengelola pembangkit yang ramah lingkungan. Tahun ini, PLN menyabet 8 penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Emas.

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi PLN dalam menjaga pengelolaan lingkungan yang sehat dan keberlanjutan. Ma’ruf menjelaskan, langkah pemberian Proper ini dilakukan untuk menjadi pendorong bagi perusahaan untuk bisa mendukung rencana pemerintah mencapai net zero emission di 2060 mendatang.

“Semakin banyak perusahaan yang menyadari dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tahun ini jumlah penerima Proper Emas, Proper Hijau dan Proper Biru semakin meningkat. Hal ini bisa menjadi motivasi agar semua pihak bisa mendukung tujuan pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060,” ujar Ma’ruf.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya merinci tahun ini sebanyak 47 perusahaan menyabet predikat Proper Emas. Dari 47 Proper Emas tersebut, 8 predikat di antaranya dianugerahkan kepada PLN beserta anak usahanya. Selain emas, pada tahun ini ada 186 yang mendapat Proper Hijau. Dalam penghargaan ini, PLN mendapatkan 20 Proper Hijau.

“Prestasi ini patut dijaga dan kami berharap bisa ditingkatkan. Pada tahun ini, pemerintah bisa mengantongi penghematan Rp 102,49 triliun dari 697 eko-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan,” ujar Siti.

Sedangkan dari aspek inovasi sosial, menunjukkan terdapat 103 inovasi sosial dari digital marketing, budidaya pakan ternak, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar lokasi perusahaan.

“Dana program CSR yang bergulir ke masyarakat pada tahun ini mencapai Rp 2,6 triliun sebagai kontribusi dunia usaha,” ujar Siti.

Proper Emas untuk PLN diraih oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Jepara yang dioperasikan oleh PLN. Selain itu PLTU Grati, PLTU Priok, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Darajat yang dikelola oleh anak usaha PLN yaitu PT Indonesia Power. Proper Emas juga diraih PLTU Paiton, PLTU Rembang dan PLTU Gresik yang dioperasikan anak usaha PLN yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan prestasi gemilang yang diperoleh merupakan hasil dari upaya kolaborasi yang baik antara PLN dengan masyarakat. Penghargaan ini membuktikan kinerja luar biasa PLN dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehadirannya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

“Penghargaan ini sangat penting bagi PLN. Ini sekaligus menjadi bagian dari semangat transformasi PLN untuk menjalankan kegiatan usaha yang makin berwawasan lingkungan,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, PLN berkomitmen untuk senantiasa menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dengan aman, bersih, dan efisien serta memberdayakan masyarakat sekitar.

Proper Emas menjadi penghargaan tertinggi dari penilaian sebagai bukti upaya berkelanjutan perusahaan dalam bidang lingkungan, melakukan inovasi dalam aspek pemberdayaan sumber daya serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang artinya perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sementara Proper Hijau artinya perusahaan tersebut tidak hanya taat, tetapi melebihi ketaatan terhadap peraturan perundangan baik dalam hal penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) limbah padat non B3, pengurangan pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat.

“Pembangkit-pembangkit PLN yang berhasil mendapatkan Proper Emas berhasil mengedepankan aspek perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan inovasi dalam segala hal sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah,” ujar Darmawan.

Salah satu peraih proper emas adalah PLN Tanjung Jati B. Terletak di pesisir pantai utara Jawa, PLTU di Jepara ini merupakan salah satu backbone sistem kelistrikan Jawa Tengah. Dengan bahan bakar batubara, pembangkit listrik ini menghasilkan kapasitas listrik dengan daya 4×710 MW. Total kapasitas saat ini menyumbang sekitar 12 persen dari total kebutuhan listrik Jawa-Bali dan merupakan salah satu dari obyek vital nasional.

PLTU Tanjung Jati B berhasil melakukan inovasi dengan mengoptimalisasi pemanfaatan fly ash_ dan bottom ash (FABA) serta pengurangan hingga 126 ribu m2 konsumsi air demin setiap tahun.

Selain itu, PLTU Tanjung Jati B juga telah melakukan pemberdayaan difabel melalui program Rumah Sahabat Difabel (Sadifa). Rumah Sadifa merupakan Rumah yang difasilitasi oleh PLN sebagai tempat berkumpul dan pemberdayaan Komunitas Sadifa Jepara.

Berbagai produk telah dihasilkan oleh Komunitas Sadifa Jepara, salah satunya sirup herbal. Namun saat pandemi, terjadi penurunan permintaan masyarakat terhadap produksi sehingga Komunitas Sadifa Jepara menemui kesulitan.

PLN hadir di tengah permasalahan untuk mencari jalan keluar. PLN memberikan berbagai pelatihan bagi mereka guna mengembangkan kreativitasnya. Kabar baik, kini mereka memproduksi masker ramah disabilitas dan memanfaatkan ampas jahe dari produksi sirup herbal menjadi hand sanitizer. Di tengah pandemi, produk tersebut mengalami lonjakan permintaan. Sehingga, secara ekonomi, anggota Komunitas Sadifa Jepara dapat terus tumbuh berkelanjutan. (ila)