SERTIJAB: Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono melakukan sertijab kepada Waka Polres, Kabag, Kasat dan Kapolsek.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada pejabat baru diwilayah hukum Polres Tebingtinggi mulai dari Waka Polres, Kabag, Kasat dan Kapolsek. Pelaksanaan sertijab dilaksanan di Halaman Mapolres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Kamis (18/11).
SERTIJAB: Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono melakukan sertijab kepada Waka Polres, Kabag, Kasat dan Kapolsek.SOPIAN/SUMUT POS.
Pejabat yang melaksanakan penerimaan tugas adalah Waka Polres Kompol Asrul Robert Sembiring,Kabag Log, AKP Parlindungan Pangaribuan, Kasi Hukum, Iptu Wakin Silitonga, Kasi Humas, Iptu Agus Arianto, Kasiwas, Iptu Santos Pardede, Kasi Propam, Iptu Jamintar Butarbutar dan Kapolsek Padang Hilir, Iptu Sulem Sigalingging.
Kabag Ops dari Kompol Burju Siahaan kepada Kompol Tamba Hutagaol, Kasat Intelkam dari AKP Syarifuddin kepada Iptu Suparmen, Kasat Reskrim dari AKP Wirhan Arif kepada AKP Junisar Rudianto Silalahi, Kasat Lantas dari AKP Vivin Ayuning Tias kepada AKP Dhoraria Safitri Simanjuntak, Kapolsek Tebing Tinggi dari AKP Dhoraria Safitri Simanjuntak, kepada Iptu Maruli Tua Simanjorang.
Usai melaksanakan upacara pelaksanaan sertijab, Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang biasa sebagai pengembangan karir di Polres Tebingtinggi. “Saya mengucapkan selamat datang kepada Waka Polres dan PJU yang baru. Sebagai pejabat baru tentunya banyak tugas yang harus diselesaikan di organisasi kita ini,” pintanya.
AKBP Mochammad Kunto menyampaikan bahwa banyak tugas menanti rekan pejabat yang baru disertijab. Laksanakan tugas ini dengan sungguh sesuai dengan tupoksinya masing. “Kepada pejabat yang lama, saya ucapkan terima kasih atas loyalitas bapak dan ibu selama bertugas di Polres Tebingtinggi dan mudah mudahan ini semua sebagai promosi jabatan buat bapak ibu sekalian,” bilangnya.
Papar AKBP Mochammad Kunto, terkait dengan kegiatan kepolisian yang harus ditingkatkan, kepada pejabat baru harus bisa menyelesaikan tugas yang sebelumnya diemban oleh pejabat yang lama sesuai dengan commander wish Kapolda Sumut.
“Jadi polisi yang bertugas untuk mengayomi dan memberikan perlindungan masyarakat secara ikhlas,” bilangnya. (ian)
SAMBUTAN: Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting memberi sambutan dalam Badan Kerja Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Karo.SOPIAN/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Badan Kerja Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Karo menggelar pelatihan penginjilan yang difokuskan pada Pemuda Oikumene Kabupaten Karo. Kegiatan ini diselanggarakan di Retreat Center GBKP, Jalan Letjen Djamin Ginting, Sukamakmur Kecamatan Sibolangit, baru baru ini.
SAMBUTAN: Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting memberi sambutan dalam Badan Kerja Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Karo.SOPIAN/SUMUT POS.
Pada kegiatan ini Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting mengatakan, pelayanan penginjilan merupakan salah satu strategi yang tepat bagi pelayanan kaum muda, terlebih di tengah pesatnya kemajuan tekhnologi informasi saat ini.
Demikian juga di masa pandemi Covid-19, mengharuskan kita harus bijak, dewasa dan cerdas menyikapi derasnya arus informasi, lanjutnya.
Disaat bersamaan, sambung Theopilus Ginting, kaum pemuda yang nota bene calon pemimpin masa depan semakin dituntut kreatif, inovatif dan memiliki daya saing kuat di tengah persaingan segala bidang yang semakin ketat dan kompetitif.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karo sangat mendukung kegiatan Pelatihan Penginjilan bagi kaum pemuda dengan harapan, pemuda-pemuda Karo dapat menjadi agen perubahan dalam hidup bermasyarakat serta dapat mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam bentuk karya nyata.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk saling menjaga keberagamaan kehidupan beragama di Kabupaten Karo, sehingga kerukunan dan keharmonisan beragama dapat terjalin ditengah -tengah bermasyarakat dan bernegara,” sebut Theopilus Ginting.
Pelatihan penginjilan ini adalah angkatan pertama yang diadakan selama dua hari. Semoga dalam pelatihan ini generasi muda sebagai penerus berani menyuarakan Kebenaran Tuhan dan takut akan Tuhan,” terang Pdt Andy Sastra Ginting Mth sebagai Ketua Pelatihan Penginjilan Pemuda Oikumene dan Ketua Pemuda Gabungan dari beberapa gereja Sinode. (deo/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerapan sistem pembayaran Parkir Non Tunai atau yang sering disebut Parkir Elektronik (E-Parking) di 22 titik pada 18 ruas jalan dalam 8 Kawasan di Kota Medan, telah genap berjalan satu bulan.
Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution telah melaunching penerapan E-Parking di 22 titik dalam 8 kawasan tersebut pada 18 Oktober 2021 yang lalu.
Meskipun sempat menuai pro dan kontra, penerapan E-Parking di Kota Medan pada 8 kawasan ternyata berbuah manis.
Sesuai target Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di 8 kawasan tersebut naik secara signifikan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis S.SiT MT menjelaskan, tercatat hingga 17 November 2021, PAD Kota Medan dari retribusi parkir di 8 kawasan tersebut telah terkumpul hampir Rp255 Juta, tepatnya sebesar Rp254.971.500. Padahal sebelumnya, saat masih menggunakan sistem pembayaran tunai atau manual, PAD dari retribusi parkir di 8 kawasan tersebut hanya sekitar Rp100.050.000 per bulan.
“Sampai kemarin hari Rabu (17/11), retribusi parkir dari 22 titik di 8 kawasan itu terkumpul sebanyak Rp254.971.500. Sebelumnya saat sistem pembayarannya masih manual atau cash, itu hanya terkumpul sekitar Rp100.050.000 dalam satu bulan. Artinya setelah menerapkan E-Parking ini, hanya dalam satu bulan, ada kenaikan sebesar Rp154.921.500 atau naik sekitar 155 persen. Alhamdulillah kita bisa memperoleh capaian ini,” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Kamis (18/11).
Dikatakan Iswar, sesuai instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, pihaknya tidak mau berpuas diri dalam mengejar Target PAD dari retribusi parkir di bulan-bulan berikutnya, baik untuk lokasi yang sudah menerapkan sistem E-Parking maupun yang masih menggunakan sistem manual.
“Kita tidak mau cepat berpuas diri, target PAD dari retribusi parkir ini harus terus kita kejar,” ujarnya.
Melihat efektifitas penerapan E-Parking di 8 kawasan tersebut, terang Iswar, Pemko Medan akan terus mempersiapkan diri untuk memperluas sistem penerapan E-Parking di Kota Medan hingga nantinya seluruh ruas jalan di Kota Medan sudah menerapkan E-Parking.
Dengan begitu, akan lebih banyak PAD dari retribusi parkir yang akan masuk ke kas daerah sekaligus menutup kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir.
“E-Parking ini akan kita kembangkan terus. Sesuai instruksi Pak Wali, kita mau menjadikan Kota Medan sebagai Smart City secara bertahap. Kedepannya, ruas-ruas jalan lainnya di Kota Medan juga akan diterapkan sistem E-Parking yang juga bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelolanya. Nantinya juga akan dilelang, tentunya setelah kita hitung dulu potensi parkir dari ruas-ruas jalan itu,” pungkasnya.
BANTU: Sejumlah personel Polda Sumut saat membantu masyarakat melintasi kawasan banjir di Desa Sai Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Rabu (17/11).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Diketahui ribuan rumah di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) terendam banjir, akibat meluapnya Sungai Bedagai, karena tingginya intensitas curah hujan, baru-baru ini. Dan warga terpaksa mengungsi ke posko pengungsian.
BANTU: Sejumlah personel Polda Sumut saat membantu masyarakat melintasi kawasan banjir di Desa Sai Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Rabu (17/11).
Untuk memastikan warga yang mengungsi posko dalam keadaan sehat, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bersama Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, dan Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito, pun menyambangi lokasi banjir, Kamis (18/11).
Kedatangan rombongan ini, pun disambut langsung Bupati Sergai Darma Wijaya, dan Kapolres Sergai AKBP Ali Machfud. Setibanya di posko pengungsian, yang berlokasi tepat di samping Sungai Bedagai, rombongan melihat langsung kondisi sungai yang nantinya akan dinormalisasi dan dipasangi tanggul. Rombongan pun meninjau posko pengungsian dan berdialog langsung dengan warga terdampak banjir.
“Saya sebenarnya sudah dengar banjir ini sekitar 2 minggu lalu, karena itu, saya bersama Kapolda dan Kasdam, datang ke sini. Selain ingin menyerahkan bantuan, juga ingin menyelesaikan permasalahan banjir di Sergai,” tutur Edy.
Lebih lanjut Edy mengatakan, pihaknya akan mencari jalan keluar. Tapi dia mengimbau, agar warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bedagai, harus rela pindah.
“Kalau tidak, ini akan terus-terusan banjir begini, karena perwakilan BWS yang saya bawa, sudah pegang uang untuk mengerjakan sungai. Tapi akan terhambat kalau masyarakatnya yang berada di DAS tak mau pindah,” imbaunya.
Sebelumnya, musibah banjir di Sergai ini, pun menjadi perhatian serius Polda Sumut, sehingga menurunkan personel untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
Mewakili Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Armia Fahmi, memberikan 100 paket sembako kepada korban terdampak banjir tersebut, Rabu (17/11) lalu. Dia didampingi Kapolres Sergai AKBP Ali Machfud.
Armia pun meninjau langsung masyarakat Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, yang terdampak bencana. Dia mengaku prihatin, dan berpesan agar tetap semangat.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Sergai AKBP Ali Machfud, mengimbau kepada masyarakat terdampak banjir, agar selalu menjaga kesehatan, supaya tidak terjangkit penyakit.
“Jaga kesehatan, sebab saat ini cuaca sedang dilanda curah hujan tinggi,” imbaunya.
Ribuan paket sembako dan perlengkapan pakaian, pun langsung disalurkan kepada warga terdampak bencana. (dwi/saz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai sudah membahas Upah Minimum Kerja (UMK) untuk 2022 mendatang. Namun demikian, Pemko Binjai belum menetapkan besaran UMK tersebut.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Kota Binjai, Erwin Nainggolan, mengakui penetapan UMK tersebut sudah dibahas, namun belum ditetapkan.
“Mengenai UMK ini, memang sudah kami bahas bersama kemarin,” ungkap Erwin, Kamis (18/11).
Erwin juga menjelaskan, Pemko Binjai baru akan menetapkan UMK 2022 pada Selasa, 24 November 2021 nanti.
“Untuk kabupaten kota, tanggal penentuannya paling lambat 30 November. Yang 20 November itu, untuk provinsi,” jelasnya.
Menurut dia, UMK Binjai 2022 diperkirakan bertambah Rp15.903. Sementara pada 2020 dan 2021, UMK Binjai masih punya besaran yang sama, yakni Rp2.614.781.
Erwin menuturkan, penghitungan UMK mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021.
“Kenapa hanya sedikit saja bertambahnya? Hal ini disebabkan inflasi di Binjai yang cukup tinggi. Selain itu, pandemi Covid-19 juga yang menyebabkan hal ini,” bebernya.
Dia pun mengatakan, pemberlakuan UMK Binjai ditujukan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
“Kalau sudah bekerja 2 atau 3 tahun, itu kebijakannya diserahkan ke perusahaan. Penghitungan UMK juga berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” urai Erwin.
Ditanya bagaimana jika ada perusahaan yang membayar gaji pekerjanya di bawah UMK? Erwin menjelaskan, ancaman paling tinggi dapat dipidana.
“Sanksinya bisa dipidana. Namun sejauh ini, semua perusahaan sudah menggaji karyawannya sesuai UMK. Ada 250 perusahaan kecil dan menengah di Binjai ini, kalau perusahaan besar tidak ada,” pungkasnya. (ted/saz)
TERIMA: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin saat menerima audiensi di kediaman pribadinya Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Rabu (16/11).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menerima audiensi pengurus Mamre GBKP Klasis Binjai-Langkat dan Kuala Langkat, serta Lembaga Pengembangan Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Daerah (LPPD) Kabupaten Langkat di kediaman pribadinya Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Rabu (16/11) lalu.
TERIMA: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin saat menerima audiensi di kediaman pribadinya Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Rabu (16/11).
Hadir pada audensi itu, Ketua Mamre Klasis Kuala Langkat, Juanda Sinupayung, bersama Ketua Mamre Binjai-Langkat Ika Leonardo Tarigan, beserta jajaran.
Pada kesempatan itu, Juanda mengatakan, tujuan audensi tersebut untuk memperkenalkan kepengurusan Mamre GBKB Klasis Binjai-Langkat dan Kuala Langkat Periode 2020-2025. Serta menjalin sinergitas dan mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat, untuk mewujudkan Langkat Maju, Sejahtera, dan Religius.
Sementara itu, rombongan LPPD Kabupaten Langkat dihadiri Ketua LPPD Kabupaten Langkat Edi Bahagia, didampingi Bendahara Umum Amelina Rosmiati Sitepu, Sekertaris Umum Pdt Sumaryanto, Sekertaris 1 Neti Purba, Sekertaris 4 Nando Napitupulu, serta Kordinator Pesparawi M Hutagalung, dan Laspita Saragih.
Adapun tujuan audensi tersebut, menurut Sumaryanto, sebagai bentuk permohonan dukungan persiapan mengikuti Festival Pesparawi Tingkat Provinsi, yang diselenggarakan pada 24-26 November 2021 mendatang di Kota Pematangsiantar.
Dia juga menjelaskan, Pesparawi merupakan kelompok paduan suara gereja yang terbentuk berdasarkan keputusan Kementerian Agama No 19 Tahun 2005, tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Nasional (LPPN). Serta Keputusan Bupati Langkat No: 432-23/K/2019 tertanggal 7 Mei 2019, tentang Pengurus LPP Antar Waktu Kabupaten Langkat Periode 2018-2022.
Menyikapi kedua audiensi tersebut, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, menyatakan siap mendukung penuh. Sebab, menjadikan Langkat Religius adalah visi misinya. “Segala program untuk mewujudkan Langkat Religius akan saya dukung penuh,” katanya.
Turut hadir mendampingi Bupati, Staf Ahli Bidang SDM, Sosial, dan Kemasyarakatan Sujarno, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Rudi Kinandung, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Subiyanto. Juga Kakan Kesbangpol Faisal Badawi, Kabag Umum Eka Syahputra Depari, Kabag Kesra Syahrizal, Kabag Prokopim Mahardhika Sastra Nasution, serta Staf Khusus Bupati Sedar Sembiring. (mag-6/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia pada libur Natal dan Tahun Baru mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Keputusan itu akan berlaku menunggu keputusan Instruksi Mendagri (Inmendagri). Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi diminta jangan gegabah dalam menyesuaikan kebijakan penyeragaman PPKM Level 3 dari pemerintah pusat.
Zeira Salim Ritonga.
PENYERAGAMAN aturan ini diketahui, guna membatasi mobilitas masyarakat selama momen Natal dan tahun baru (Nataru) 2022 sekaligus mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. “Kita minta gubernur menyampaikan sejelas-jelasnya dulu kepada masyarakat apa dasar penyeragaman level ini diberlakukan oleh pemerintah pusat. Jangan gegabah,” kata Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menjawab Sumut Pos, Kamis (18/11).
Menurut dia, ada indikator dan asesmen dalam penetapan status level PPKM ini. Baik terhadap kasus konfirmasi positif Covid-19, keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR), hingga persentase vaksinasi di masing-masing provinsi. “Ini sebenarnya bentuk inkonsistensi pemerintah pusat atas aturan penetapan level PPKM. Sebab, seluruh kepala daerah sudah susah payah agar (daerahnya) turun level, ini justru mau disamaratakan,” katanya.
Terlebih, imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kasus Covid-19 di Sumut sudah cukup melandai. Bahkan banyak kabupaten dan kota sudah berada di level I dan II. “Untuk itulah perlu nanti gubernur kita menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat Sumut sebelum penerapan kebijakan tersebut, apakah memang cuma karena momen libur Nataru aja diberlakukan,” tegasnya.
Zeira menyebut, penyeragaman level PPKM mesti berdasarkan pertimbangan yang matang. Apalagi jika tujuan pemerintah ingin menekan kasus lonjakan Covid-19 saat momen Nataru. “Kita ketahui bahwa tidak ada cuti bersama dalam Nataru kali ini. ASN juga dilarang bepergian. Lantas apa kekhawatiran pemerintah dengan penyeragaman level PPKM tersebut? Padahal geliat perekonomian masyarakat sudah mulai terlihat,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Edy Rahmayadi sepakat dengan kebijakan dimaksud bila memang bertujuan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 supaya tidak terjadi lonjakan kasus. “Saya belum dapat itu. Tapi yang pastinya, kalau memang prosedur, itu akan kita pakai PPKM ini. Apa saja yang boleh dan tidak boleh di PPKM Level III, harus ditaati,” katanya.
Apalagi, sebutnya, belajar dari pengalaman usai masyarakat menjalani libur panjang, maka kasus Covid-19 mengalami kenaikan. Edy menyebut, beberapa bulan lalu, pertambahan kasus Covid-19 di Sumut sempat mencapai 2 ribuan kasus per harinya.
Dampaknya rumah sakit dipenuhi pasien Covid-19, pemerintah harus menyiapkan tempat isolasi tambahan dan mengganggu perekonomian masyarakat. “Pastinya PPKM Level III ini berkaitan untuk membatasi itu kasus Covid. Jadi cukuplah. Janganlah lagi terjadi,” ujarnya.
Karenanya ia tak bosan mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes). Di samping juga pemerintah terus menggalakkan kegiatan vaksinasi. “Supaya itu tak terjadi. Kita batasi semua dengan prokes dan vaksinasi. Kalau tak perlu ada kegiatan, jangan berkegiatan,” pungkasnya.
Pemko Medan Belum Tahu
Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan Mkes, mengaku , belum mendengar rencana Pemerintah Pusat menyamaratakan level PPKM se-Indonesia jelang libur Nataru. “Kami belum dengar kabar itu,” ucap Mardohar, Kamis (18/11).
Dikatakan Mardohar, sejauh ini pihaknya belum memiliki persiapan khusus menjelang Libur Nataru. Akan tetapi, Pemko Medan memang akan memperketat penerapan Prokes menjelang Libur Nataru.
“Kalau persiapan khusus belum ada, tapi Nataru itu sudah kita terapkan sejak jauh-jauh hari seperti penerapan prokes yang ketat dan kita terus mengejar target vaksinasi selama Nataru ini,” ujarnya.
Ditanya tentang rencana Pemko Medan menutup tempat wisata di Kota Medan agar tidak terjadinya klaster baru Covid-19, Mardohar menegaskan, Pemko Medan tidak akan melakukan penutupan tempat wisata selama libur Nataru. Pasalnya saat ini, angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan terus mengalami penurunan.
“Penutupan tempat wisata itu ada sebab, misalnya tidak menerapkan prokes atau ada yang terkonfirmasi di sana. Apalagi saat ini Kota Medan kan Level 2, jadi kita juga ada aturan yang menyebutkan kalau tempat wisata boleh dibuka. Jadi kalau angka terkonfirmasi terus menurun dan kita tetap bertahan di Level 2 atau nantinya turun ke Level 1, apa yang harus di tutup” katanya.
Namun begitu, Mardohar meminta kepada seluruh pemilik tempat wisata di Kota Medan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu dilakukan, agar tidak terjadi gelombang ketiga Covid-19 di Kota Medan dan munculnya klaster-klaster penyebaran Covid-19 yang baru di Kota Medan. “Harus menerapkan prokes secara ketat, baik itu tempat wisatanya maupun pengunjungnya,” tuturnya.
Pun begitu, tegas Mardohar, Pemko Medan mengaku siap untuk mengikuti setiap aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sesuai aturan yang berlaku dalam PPKM Level 3. “Tapi apapun nanti keputusan Pemerintah Pusat, pastinya nanti kita akan mendukung dan menaati peraturan yang ada,” pungkasnya.
Pemerintah Overacting
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menuturkan, pemerintah terlalu berlebihan dalam merespon libur Nataru. Kata dia, sebaiknya pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. “Pemerintah ini overacting. Jadi pemerintah harus biasa saja, jangan selalu jadi pusat kecurigaan publik (ada apa dengan pengambilan keputusan ini),” terangnya kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).
Ia juga mengingatkan, apabila kebijakan ini tetap dipaksakan, sosialiasi kepada masyarakat harus lebih giat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tidak muncul persepsi negatif dan menjadi polemik.
Dirinya pun prihatin kepada mereka yang mencari rezeki dari memanfaatkan momen ini. Untuk itu, pemerintah sebaiknya membatalkan kebikakan tersebut. “Belum lagi mereka yang hidupnya terpencil, mereka yang cari makan dari Nataru, seperti penjual terompet, itu gimana,” ujarnya.
Trubus menyampaikan, hal ini merugikan mereka yang berada di level 1 dan 2. Pasalnya, jika ditetapkan sebagai level 3, kegiatan dibatasi hanya 50 persen saja.
“Menurut saya ini kontraproduktif dengan kondisi yang ada, karena tidak semua daerah itu level 3. Kalo gitu kan dirugikan. Lalu jangan sampai kebijakan ini level 3 ketika bepergian jangan sampai ada usulan untuk tes PCR,” katanya.
Menurutnya juga, kebijakan ini tidak akan bisa diterapkan secara efektif. Apalagi, dampak yang sudah diberikan itu sangat besar akibat pandemi Covid-19, khususnya soal perekonomian masyarakat. “Kebijakan ini tidak akan efektif karena daerah tidak akan mematuhi karena mereka terdampak akibat pandemi ini sangat besar. Jadi menurut saya ini kembalikan saja kebijakannya ke per level,” tutur dia.
Sebaiknya, kata Trubus, pemerintah melakukan percepatan distribusi vaksin serta vaksinasi kepada masyarakat. Dibandingkan kembali membatasi pergerakan wilayah yang sudah memberikan angin segar bagi masyarakat. “Lalu juga yang penting itu vaksinasi berjalan secara maksimal. Karena masih ada daerah yang tingkat vaksinasinya 35 persen, itu perlu dipercepat,” tandas dia.
Sementara Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, sebelum dipertimbangkan pemberlakukan kebijakan itu, salah satunya adalah indikator cakupan vaksinasi, 3T, dan protokol kesehatan 5M. Menurut Dicky, dalam hal mitigasi memang perlu ada pembatasan, dan PPKM akan efektif. Namun, jika bicara respons pembatasan atau penguncian suatu negara, dibutuhkan suatu strategi yang konsisten dan kontinyu.
“Sejumlah negara ada juga yang melakukan lockdown saat liburan. Negara Timur Tengah tahun lalu saat mau Idul Fitri lockdown juga. Tiongkok juga saat tahun baru. Namun itu semua ada sifatnya temporary,” kata Dicky kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).
Menurutnya, semestinya yang dijaga saat menjelang Nataru adalah suatu strategi yang efektif seperti mempertahankan strategi 3T, 5M, dan vaksinasi, membangun adaptasi, membangun literasi. Jika PPKM level 3 diterapkan se-Indonesia, menurut Dicky akan ada plus minusnya. “Akan ada yang protes. Kok kesannya mendadak? Wah banyak yang bilang saya sudah rencana ini-itu untuk Nataru. Malah bisa kontraproduktif. Tapi memang tetap harus dijaga PPKM bertingkat ini, dan jangan dilonggarkan,” ungkapnya. (prn/map/jpc)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan terus meningkatkan sistem pembayaran Parkir Non Tunai atau yang kerap disebut Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan, khususnya di Jalan Ahmad Yani (Kesawan).
Mulai hari ini, Jumat (19/11/2021), sistem pembayaran E-Parking di Jalan Kesawan semakin beragam dan terus berkembang. Tak hanya bisa menggunakan sistem QR Code, pembayaran E-Parking di Jalan Kesawan juga bisa menggunakan kartu e-Money maupun kartu debit (ATM) dari semua Bank.
“Sejak beroperasi, sistem pembayaran E-Parking di Kesawan kan hanya bisa dengan QR Code. Tapi mulai hari ini, berketepatan dengan dibukanya kembali KCW (Kesawan City Walk), sistem Pembayaran E-Parking di Jalan Kesawan sudah dikembangkan oleh Bank Sumut, yaitu bisa juga dengan kartu E-Money bahkan bisa pakai kartu ATM dari semua Bank,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar S.SiT MT, Jumat (19/11/2021).
Iswar pun meminta, agar warga Kota Medan tidak perlu khawatir untuk parkir di kawasan Kesawan, sebab warga Kota Medan sudah bisa membayar retribusi parkirnya dengan berbagai pilihan sistem pembayaran Non Tunai saat parkir di Jalan Kesawan.
“Sesuatu instruksi Pak Wali Kota Medan, secara bertahap kita akan menjadikan Kota Medan sebagai Smart City. Sistem Pembayaran Non Tunai akan terus kita kembangkan guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran atau transaksi Non Tunai, khususnya E-Parking ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Jalan Kesawan merupakan ruas jalan pertama di Kota Medan yang menggunakan sistem E-Parking. Tepat pada 28 Maret 2021 lalu, Wali Kota Medan Bobby Nasution melaunching E-Parking di Jalan Kesawan bersamaan dengan Launching Kesawan City Walk (KCW).(Map)
VAKSIN: Seorang tenaga medis menunjukkan vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada masyarakat. Mulai tahun depan, Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan akan memulai vaksinasi booster kepada masyarakat.istimewa/sumu tpos.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Indonesia berencana memberikan vaksin dosis ketiga mulai tahun 2022 untuk masyarakat. Hanya saja, vaksin booster tersebut diwacanakan tidak gratis untuk sebagian kalangan. Ada yang harus membayar.
VAKSIN: Seorang tenaga medis menunjukkan vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada masyarakat. Mulai tahun depan, Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan akan memulai vaksinasi booster kepada masyarakat.istimewa/sumu tpos.
Dalam rapat bersama DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster tidak akan gratis bagi orang yang mampu. Pasalnya, vaksin booster gratis hanya diberikan kepada masyarakat yang sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Budi menjelaskan, vaksinasi dosis ketiga dilakukan jika 50 persen penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin Covid-19 lengkap. Sehingga dia meyakini pada Desember 2021 mendatang sebanyak 59 persen masyarakat Indonesia telah divaksin lengkap. “Jadi ini adalah saat yang lebih proper, lebih pas untuk kita bisa memberikan vaksin booster ke depannya,” katanya.
Menurutnya, vaksin dosis ketiga diprioritaskan kepada kelompok lanjut usia. Hal ini karena mereka rentan tertular Covid-19 dibandingkan dengan usia lainnya. “Jadi memang prioritasnya adalah lansia dulu, karena lansia itu tetap berisiko tinggi,” ungkapnya.
Budi membeberkan, pilihan vaksin Covid-19 yang akan tersedia untuk masyarakat Indonesia di antaranya adalah Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm. Jika memang nantinya harus membayar, berapa harga masing-masing vaksin? Dilansir dari The Guardian dan beberapa sumber, Kamis (18/11) dapat dibuat rentang harga harga vaksin.
Pfizer-BioNTech
Harga vaksin Pfizer beragam. Di Eropa pun beragam. Yaitu EUR 19,50 atau Rp 304 ribu per suntikan sebelumnya. Kini harganya naik dari EUR 15,50 atau Rp 240 ribu per suntikan dalam kesepakatan pengadaan pertama seperti laporan Financial Times. Inggris juga dilaporkan membayar lebih dari sebelumnya, sekitar GBP 22 atau Rp 418 ribu per suntikan.
Moderna
Moderna di AS harganya USD 16,50 per dosis atau Rp 224 ribu. Dan telah menjualnya seharga USD 22 atau setara Rp 308 ribu hingga USD 37 atau setara Rp 518 ribu di luar AS.
Pekan lalu perusahaan juga mengatakan bahwa penjualan di bawah inisiatif vaksin Covax ke negara-negara berpenghasilan rendah jauh lebih rendah daripada harga yang diberikan pemerintah AS. Perusahaan tersebut dilaporkan telah menaikkan harga yang dikenakannya kepada UE menjadi USD 25,50 atau Rp 350 ribu per dosis dari sekitar USD 19 atau setara Rp 266 ribu dalam kesepakatan pertamanya.
AstraZeneca
AstraZeneca adalah yang termurah dari vaksin Covid-19 dengan harga hanya USD 2,15 per dosis atau Rp 30 ribu dalam kontrak perusahaan dengan UE. Naik menjadi lebih dari USD 5 atau Rp 70 ribu per suntikan di tempat lain.
Novavax
Harganya sekitar USD 20,90 atau setara Rp 280 ribu per dosis sebagai bagian dari kesepakatan UE dengan perusahaan AS.
Sinovac
UNICEF melaporkan harga untuk Sinovac di Indonesia USD 13,6 atau Rp 193 ribu. Harga beragam di setiap negara antara USD 10 hingga USD 18 atau Rp 142 ribu hingga Rp 255 ribu.
Sinopharm
Harganya bervariasi di sejumlah negara. UNICEF melaporkan di Argentina USD 9 atau Rp 127 ribu. Sementara di Indonesia masuk Vaksin Gotong Royong yakni Rp 321.660 per suntikan.
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menanggapi wacana vaksin booster berbayar tersebut. Menurutnya, ada lapisan masyarakat yang memang berhak mendapatkan gratis, dan ada juga yang harus berbayar. “Harus dibedakan menjadi kelompok. Vaksin booster itu ada yang tetap gratis, atau ditanggung pemerintah. Dan ada juga yang harus berbayar,” jelas Dicky kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).
Menurutnya, kelompok yang masuk dalam tanggungan pemerintah yaitu kelompok berisiko tinggi atau pelayan publik. Mereka yang berisiko tinggi bisa karena dari sisi pekerjaan dan kondisi kesehatan tubuh. “Misalnya tenaga kesehatan, tenaga di perbatasan, itu harus ditanggung pemerintah, digratiskan. Dan kondisi tubuh di atas 60 tahun atau lansia. Kalau enggak, bahaya. Lalu yang komorbid, itu kan umumnya lansia, dan termasuk ada keterbatasan secara fisik, disabilitas, nah itu harus divaksinasi oleh pemerintah,” jelas Dicky.
Lalu ada juga yang harus difasilitasi pemerintah yaitu warga miskin tanpa memandang usia. Jika dia masuk kategori PBI atau Penerima Bantuan Iuran harus ditanggung BPJS. “Atau ada karyawan yang akan ditanggung institusinya, perusahaannya. Lalu ekspatriat, atau perseorangan yang ditanggung asuransi swasta, ini harus dibuat formatnya,” jelasnya.
Lalu ada kelompok yang mandiri atau berbayar. Yaitu sisa masyarakat yang tak termasuk dalam kelompok sebelumnya. Itu harus ada penentuan tarif yang layak. “Dalam hal ini juga tentu upayakan keringanan dari sisi fasilitas. Apakah difasilitasi Pemda, atau mungkin kantornya. Tetap ada upaya meminimalkan gap atau hambatan,” tegasnya.
Menurut Dicky, vaksin booster juga harus diberikan secara bertahap. Yaitu harus dilakukan misalnya ketika cakupan vaksinasi lengkap di atas 60 persen di wilayah tertentu dan secara nasional. Harus mempertimbangkan cakupan vaksinasi secara lokal juga. “Kemudian juga bahwa kelompok yang rawan itu harus dipertimbangkan. Dan tak mengurangi jatah yang 2 dosis ataupun yang kelompok rawan,” tutup Dicky. (jpc)
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) .
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun adanya PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), tapi tidak akan adanya penyekatan ruas jalan.
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) .
“Intinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden tidak ada penyekatan,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis(18/11).
Walaupun tidak ada penyekatan di ruas jalan. Muhadjir berpesan kepada masyarakat untuk tidak berpergian jelang libur Natal dan Tahun Baru ini. Mengingat rentan terjadinya lonjakan kasus Covid-19. “Tidak ada penyekatan tetapi kita imbau, kita serukan kepada masyarakat untuk tidak berpergian kecuali untuk tujuan primer,” katanyan
Muhadjir mengimbau kepada masyarakat untuk Natal dan Tahun Baru merayakannya di rumah saja berkumpul bersama keluarga-keluarga tercinta, ketimbang berpergian. “Lebih baik sekarang mendesain, merencanakan kegiatan menyongsong libur Nataru yang bersifat keluarga saja, tetapi gembiranya tetap terjaga,” ungkapnya.
Tunggu Inmendagri Terbaru
Sementara, Pemprov Sumut melalui Dinas Perhubungan masih menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru ihwal operasional moda angkutan selama Nataru 2022. Secara umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut telah menyatakan kesiapan untuk itu, baik secara sarana prasarana maupun penerapan protokol kesehatan secara ketat selama operasional.
“Artinya, nanti akan ada rapat lanjutan lagi ditingkat provinsi setelah Inmendagri terbaru terbit, supaya kita bisa menyesuaikan pergerakan moda angkutan selama Nataru,” kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Lalulintas Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Kamis (18/11).
Diakui dia, pada hari itu pihaknya menginisiasi rapat koordinasi ihwal persiapan moda angkutan jelang Nataru 2022. Selanjutnya memaparkan pemetaan titik-titik rawan longsor dan kemacetan arus lalin, termasuk ruas alternatif sebagai solusinya. Para stakeholder antara lain hadir, seperti dari Dirlantas Polda Sumut dan Organda Sumut.
“Namun belum bisa kita putuskan lantaran di tingkat kementerian akhirnya diundur rapat mengenai hal ini. Menteri PMK kabarnya membuat penyeragaman PPKM Level 3 secara nasional untuk Nataru,” ujarnya.
Mobilitas masyarakat dan moda angkutan selama Nataru nanti, ungkap dia, akan tetap berlangsung. Namun, tidak tertutup kemungkinan tetap ada pembatasan pada sejumlah ruas jalan, bertujuan meminimalisir lonjakan kasus Covid-19.
Dari Dirlantas Polda Sumut misalnya, sebut Agustinus, ada wacana lakukan penyekatan arus lalulintas. Tetapi itu belum fix dapat dilaksanakan, karena menunggu Inmendagri terbaru keluar. “Sejauh ini kami masih mengacu pada Inmendagri No.58 dan surat-surat edaran untuk operasional angkutan darat, laut, dan udara. Semua itu harus disesuaikan dengan rujukan Inmendagri terbaru nanti,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Hendri Ginting selaku Wakil Sekretaris Organda Sumut, mengakui belum ada rencana pembatasan mobilitas angkutan darat saat Nataru nanti. “Intinya tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat saja,” katanya.
Pihaknya menyampaikan sejumlah hal dalam pertemuan tersebut. Antara lain meminta jaminan pasokan solar bersubsidi, ruas alternatif sebagai solusi dampak kemacetan arus lalin maupun bencana alam pada jalur-jalur rawan sebagaimana pemetaan dari pemerintah dan Dirlantas.
“Tentu akan makan biaya lagi untuk kami ketika solar bersubsidi ini tak dijamin pasokannya. Sementara akan diatur tarif batas atas dan bawah selama operasional saat Nataru. Di sejumlah SPBU kami lihat pasokan solar belum sepenuhnya tersedia,” kata Hendri.
Termasuk pihaknya minta disediakan alat berat pada ruas-ruas jalan rawan bencana alam, seperti menuju Kabanjahe sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat segera dievakuasi. “Intinya tetap disiplin prokes, karena kami sudah lama sekali terpuruk dan Nataru ini tentu jadi momen untuk penghasilan. Hanya saja kemungkinan untuk angkutan barang di ruas-ruas tertentu bakal diberlakukan pembatasan,” pungkasnya. (jpc/prn)
