MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagaimana guru mengajar di ruang kelas berhubungan erat dengan perkuliahan calon guru yang memiliki kompetensi dan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dosen yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi pembelajaran. 

Hal ini terungkap pada pelaksanaan acara peluncuran program pengukuran mutu pengajaran dosen pada Selasa, (14/12) lalu di Le Polonia Hotel Medan oleh Tanoto Foundation yang bekerja sama dengan 10 Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) di 5 provinsi UINSU dan UMSU dari Sumatera Utara, UIN STS dan UNJA dari Jambi, UIN SUSKA dan UNRI dari Riau, UIN SI dan UNMUL dari Kalimantan Timur serta UIN WS dari Jawa Tengan dan UNY dari Jogja. 

Arvina Dwi Wahyuni Deputy Head of TTI Development Program Tanoto Foundation, mengungkapkan kegiatan ini serangkaian dengan pembekalan terhadap evaluator yang akan melaksanakan evaluasi di LPTK masing-masing secara tatap muka dan online dalam waktu yang bersamaan. 

Kegiatan tatapmuka dilakukan di masing-masing provinsi agar ada wujud dinamika tim di masing-masing LPTK dan untuk kegiatan online diperlukan untuk proses instruksi kegiatan yang dipandu konsultan dari kota Medan.

“Tanoto Foundation tetap berkomitmen melalui program Teaching Quality Measurement (TQM) yaitu program pengembangan dan implementasi instrumen pengukuran dan penjaminan mutu pengajaran dosen di 10 LPTK mitra Se-Indonesia” ungkap Arvina.

“Rangkaian Program ini merupakan suatu proses bersama dalam rangka pengembangan dan perbaikan instrumen melalui kegiatan menentukan standar mutu pengajaran dosen yang tepat dengan menemukan dan memilih indikator-indikator yang sesuai dengan konteks instansi atau Lembaga dan sejalan dengan pengembangan Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah.” Jelasnya.

“Sangatlah penting bagi setiap Lembaga atau Instansi yang ingin mencapai peningkatan mutu dengan memperhatikan standar yang digunakan, standar ini seharusnya tidak menjadi kaku namun haruslah flexible yaitu menentukan standar yang tepat dan berfokus pada pengembangan Pendidikan”, tutup Arvina. 

Sementara itu Drs. Parapat Gultom, MSIE, Ph.D selaku konsultan TQM Program Lead mengungkapkan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada evaluator akan instrumen yang digunakan beserta mekanisme pelaksanaan evaluasi serta pemberian rekomendasi terhadap dosen yang di evaluasi. 

“Setelah pelaksanaan pelatihan para evaluator akan melakukan ujicoba pengukuran mutu pengajaran dosen di LPTK masing-masing. Untuk mengukur mutu pengajaran dosen tersebut diperlukan instrumen, dimana dalam pelaksanaannya, pada setiap LPTK telah dibentuk tim yang disebut Tim Pengembang Pengukuran Mutu Pengajaran Dosen yang disingkat dengan TP2MPD.

Tim ini terdiri dari 3 orang dari Tim Penjaminan Mutu Fakultas, 1 orang Fasilitator Dosen tingkat SMP, dan 2 orang Fasilitator Dosen tingkat SD. Tim inilah yang akan menjalankan rangkaian dari TQM mulai dari proses identifikasi, perumusan, mengujicobakan instrumen.” Jelasnya.

“Harapan dari Program ini tak lain adalah agar instrumen yang sudah terproduksi dari prosesnya dapat disepakati bersama dan dijalankan secara konsisten di masing-masing LPTK.” Tutupnya.(rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan genangan air atau banjir masih menghantui warga Kota Medan, khususnya warga yang berada di daerah pemilihan (Dapil) 5 DPRD Medan meliputi Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Johor, dan Medan Polonia. Apalagi, dalam beberapa hari ini, Kota Medan terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Keresahan warga ini terungkap dalam Reses Masa Sidang I Tahun III Tahun Anggaran 2021 yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Setia Budi Nomor 173-D Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, Medan Sunggal, pada Sabtu (18/12), dan di Jalan STM Gang Suka Rindu, Lingkungan 9, Kelurahan Suka Maju, Medan Johor, Minggu (19/12).

Meski hujan mengguyur sejak pagi, namun antusias masyarakat menghadiri reses tersebut cukup tinggi. Ini terlihat dari ratusan peserta yang hadir. Mereka ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil mereka di DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan.

Khairul Hanafi, Kepala Lingkungan (Kepling) 7 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, menyampaikan, selama ini warga Kelurahan Tanjungrejo selalu menjadi langganan banjir. Apalagi, ada dua sungai yang membelah Kelurahan Tanjungrejo, yakni Sungai Batuan dan Sungai Selayang. 

Jika sungai meluap, sebutnya, warga hampir di semua lingkungan khususnya di Lingkungan 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, dan 19, selalu kebanjiran. “Kalau sudah banjir, kami sebagai kepala lingkungan yang selalu diprotes warga. Jadi, kami mohon kedua sungai itu segera dinormalisasi. Melalui reses ini kami meminta kepada Bapak Burhanuddin Sitepu agar ini disuarakan melalui paripurna DPRD Medan,” harapnya.

Sementara Susilawati, warga Medan Johor dari komunitas Warga Peduli Sekitar (Wapesek) yang terdiri dari kaum ibu, pernah melakukan penimbunan jalan yang berlubang di sekitar Jalan Karya Jaya. “Ini kami lakukan atas rasa kepedulian kami. Karena banyak pengendara khususny sepeda motor yang terjatuh akibat jalan rusak tersebut. Atas inisiatif kami, kami melakukan penimbunan. Atas kondisi ini, kami berharap perhatian dari Pemko Medan,” harapnya.

Lilik Kasturi, Warga Gang Perbatasan, Kelurahan Titi Kuning, Medan Johor. Dia mengeluhkan soal sampah yang tidak diangkut oleh pihak kecamatan. “Karena sampah tak diangkut, warga banyak membuang ke sungai yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan terjadi pendangakalan. Mohon kiranya ini menjadi perhatian,” pintanya.

Menyikapi hal ini, Burhanuddin Sitepu mengungkapkan, persoalan banjir atau genangan air memang seperti tidak ada selesainya di Kota Medan. Dia pun menyayangkan ketidakhadiran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam reses tersebut. Padahal, persoalan banjir pasti selalu muncul dalam setiap reses. “Kalau saya menilai, masalah genangan air ini karena salah urus. Orang-orang yang menangani persoalan banjir ini bukan ahlinya. Karena sampai sekarang masih meraba, belum ada solusinya. Makanya, serahkan pada ahlinya,” kata Burhanuddin yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Medan membidangi pembangunan.

Menurutnya, penyebab banjir ini bukan cuma satu. Karenanya, normalisasi sungai saja tidak cukup kalau drainase tidak diperbaiki. Debit air tidak sebanding dengan drainase yang ada, sehingga ketika hujan deras air meluap ke jalan dan terjadi genangan air.

Burhanuddin juga mengungkapkan, dari pemetaan Pemko Medan, saat ini ada 1.500 titik genangan air di Kota Medan, dari sebelumnya hanya 500 titik. “Tahun 2022, pemko juga sudah mengalokasikan Rp1 triliun untuk mengatasi banjir ini. Jadi, dari segi anggaran tidak ada masalah lagi. Kita lihat saja nanti seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan dengan adanya kedekatan emosional Wali Kota Medan dengan Kementerian PUPR, persoalan banjir ini bisa segera diatasi,” harapnya.

Sementara soal pembetonan jalan dan drainase di Jalan Mawar, Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, dan perbaikan jalan di Jalan Karya Jaya, Burhanuddin meminta agar kepala lingkungan atau warga untuk membuatkan denah jalan yang ingin diperbaiki, agar segera diusulkan ke Pemko Medan. “Realisasinya akan saya sampaikan kepada Pak Kepling,” pungkasnya. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan kembali menggelar Blood Donation yang dipusatkan di Sun Plaza, Jalan H Zainul Arifin Medan, sebagai upaya memastikan ketersediaan kantong darah, Minggu (19/12) Ketua PMI Kota Medan, Musa Rajekshah (Ijeck) mengapresiasi pelaksana kegiatan tersebut seperti PT Abbott, Yayasan HOPE dan SUN Plaza.

“Saya juga berterimakasih kepada seluruh pendonor karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan donasi darah. Semoga niat baik ini membuat kita lebih sehat juga membantu orang lain,” katanya.

Ia berharap kegiatan berjalan lancar dan memenuhi ekspektasi dari target kantong darah yang direncanakan. “Dan untuk target sebanyak 600 kantong ini bisa menjadi rekor di tengah situasi pandemi Covid-19 ini,” kata wakil gubernur Sumatera Utara itu.

Turut hadir Ketua Harian PMI Medan, John Ismadi Lubis, Bendahara Syahruddin Siregar, Direktur UDD PMI Kota Medan, dr Harry Butarbutar, Kabid Anggota dan Relawan Esti Pibrianto, Kepala Markas PMI Medan Zulhamsyah serta sejumlah pengurus PMI kecamatan.

Pria yang akrab disapa Ijeck ini menambahkan, PMI hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebatas donor darah. PMI juga harus siap kalau terjadi bencana. Di mana, berdasarkan laporan BPBD Sumut, di Kabupaten Mandailing Natal hampir 70 persen terendam banjir. Begitu juga di Kabupaten Nias, terkhusus Gunungsitoli. “Harapan kita, para relawan PMI dapat memberikan sumbangsih tenaga, pikiran dan waktunya. Dengan demikian seluruh relawan PMI di Sumut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Ijeck pun mengajak seluruh masyarakat agar menyukseskan vaksinasi untuk menghentikan penyebaran virus Corona di Sumut. Kemudian di kesempatan itu, ketua Golkar Sumut ini turut menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua Yayasan HOPE, Direktur SUN Plaza, Yohana, PT Abbott dan perwakilan relawan.

Adapun Strategic Account Manager PT Abbott, Zulfikar Nasution menjelaskan, Blood Donation ini sudah berlangsung di sejumlah provinsi seperti Makassar, Tangerang, Banda Aceh, Semarang, dan Medan. Tujuan kegiatan untuk menjaring pendonor pemula dalam upaya PMI memenuhi kebutuhan darah. Tak tanggung, pihaknya menunjuk Cristiano Ronaldo sebagai ambasador kegiatan donor darah.

Untuk menyemarakkan suasana, Blood Donation dirangkai talk show yang membahas keberadaan relawan PMI dengan pemateri Kabid Anggota dan Relawan PMI Medan, Esti Pibrianto SPd dan lucky draw dengan hadiah yang menarik.

Pantauan di lokasi, calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis UDD PMI Medan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, pendonor diarahkan ke ruangan untuk melakukan transfusi darah. Setelah itu pendonor mendapat sejumlah cendramata dari pelaksana kegiatan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Partai NasDem, T Edriansyah Rendy SH, menggelar Reses Masa Sidang I, Tahun Ketiga T.A 2021 di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (19/12).

politisi muda yang kerap disapa Rendy ini memiliki cara yang berbeda dalam kegiatan yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat tersebut. Bukan dengan mengumpulkan warga, namun Rendy mendatangi konstituennya dari pintu ke pintu atau secara Door to Door. Hal itu dilakukannya, untuk menghindari kerumunan massa di masa pandemi Covid-19.

Seorang warga Lingkungan 1, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan mengeluhkan drainase yang tidak layak atau tidak berfungsi dengan baik di wilayahnya. Akibatnya setiap kali turun hujan, kawasan tersebut kerap kali tergenang air. Mirisnya, air tak hanya menggenangi jalan, tetapi juga kerap kali masuk ke rumah-rumah warga.

“Kalau hujan sedikit saja, pasti langsung banjir. Paritnya ini kecil kali, terus tersumbat juga, jadi gak bisa menampung air hujan itu. Akhirnya meluap, masuk ke rumah, sampai ke kamar-kamar,” ucap salah seorang warga, Ibu Jumiati saat dikunjungi Rendy di ke rumahnya yang terletak di Gg Persatuan Tengah, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Medan Marelan.

Jumiati mengaku, masalah itu telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, bahkan menahun. Namun hingga saat ini, belum ada solusi atau perbaikan yang dilakukan untuk drainase yang ada di lingkungannya.”Kami mohon supaya ada solusi untuk masalah ini. Kalau bisa diperbesar lah drainasenya ini, supaya bisa lancar air mengalir, jadi gak banjir lagi,” ujarnya.

Selain ke rumah Ibu Jumiati, putra mantan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin itu juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga lainnya, salah satunya ke rumah Ibu Mardiani.

Kepada politisi muda Partai NasDem itu, Ibu Mardiani mengaku jika warga di lingkungannya juga mengeluhkan tentang tidak adanya penerangan lampu jalan di Gg Persatuan Tengah tersebut.

Menanggapi keluhan Ibu Jumiati, Rendy pun langsung melihat kondisi drainase yang dimaksud. Rendy pun mengakui, jika drainase tersebut terlalu kecil sehingga tidak mampu untuk menampung air dalam debit yang tinggi.

Ia pun mengatakan akan berkoordinasi dengan Kelurahan Tanah Enam Ratus, termasuk untuk mempertanyakan mengapa drainase tersebut tidak diperbaiki dari Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan sebesar Rp1,7 miliar di tahun 2021 ini. “Harusnya Dana Kelurahan bisa dipergunakan untuk memperbaiki drainase ini, nanti saya tanyakan apa kendalanya. Nanti saya minta supaya ini bisa diperbaiki paling lama di tahun 2022. Saya juga nanti akan koordinasi juga dengan Dinas PU,” jawabnya di lokasi.

Sedangkan untuk Ibu Mardiani, Rendy mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. “Soal lampu jalan, saya akan koordinasikan ke Dinas Pertamanan. Memang tadi saya lihat tidak ada lampu jalan di gang ini dan itu cukup rawan, nanti akan kita minta agar dipasangkan lampu jalan,” tuturnya.

Selain menampung aspirasi warga, dalam kesempatan itu Rendy juga tampak memberikan bantuan kepada warga berupa bahan pangan pokok. Ia berharap, pertemuan tersebut dan apa yang ia berikan dapat bermanfaat kepada masyarakat. “Semua aspirasi ini saya tampung dan InsyaAllah akan saya sampaikan dalam rapat Paripurna di DPRD Medan nanti untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemko Medan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara mendapat ranking pertama sebagai daerah pengguna narkotika di Indonesia. Hal ini terkuak dalam acara Sosialisasi Bahaya Narkoba yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut, di Medan, Sabtu (18/12).

Kepala Badan Kesbangpol Sumut melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Budaya Organisasi Masyarakat, Zulham Siregar menyampaikan, persoalan banyaknya anak yang menjadi pengguna narkoba di Sumut sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan Sumatera Utara mendapat teguran keras dari pemerintah pusat terkait pengguna narkoba saat ini.

Dari data ini, kata Zulham, membuat Pemerintah Sumatera Utara bergerak maju untuk memerangi narkoba ini. Hal ini juga dikaitkan dengan koordinasi antara Kesbangpol dan BNNP Sumut. Bukan itu saja, dari sosialisasi sebelumnya BNN menyebut ada 300 ribu anak-anak di Medan yang menjadi pengguna narkoba. “Berdasarkan data BNN Sumatera Utara, di Kota Medan, menurut perkiraan, 200-300 ribu anak-anak ini pengguna narkoba,” paparnya.

Jumlah pengguna narkoba di Sumut, diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Hal itulah yang menyebabkan Sumut menjadi peringkat pertama pengguna narkoba di Indonesia.

”Sumatera Utara saat ini adalah peringkat pertama prevelensi pengguna narkoba. Berdasarkan penelitian 1,5 juta masyarakat Sumatera Utara menggunakan narkoba,” katanya.

Ia meminta masyarakat saling melindungi anggota keluarganya agar tak menjadi penyalahguna narkoba. Zulham mengatakan, berkurangnya penyalahgunaan narkoba bakal membuat pengedar narkoba berkurang.”Dengan harapan terbangun satu sikap di masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba,” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Sumut Subandi yang turut hadir menjadi narasumber mengatakan, persoalan pengguna narkoba di Sumut sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Apalagi dari 14 juta penduduk Sumatera Utara, terdapat 1,7 juta pengguna narkoba.

Menurutnya, pemerintah sudah lama memberikan intruksi aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), dengan menerbitkan Permendagri, Inpres No 2 tahun 2020. Sementara Provsu baru sekali lahir Perda No 1 tahun 2019.

“Yang terbaru lahir Pergub No 19 tahun 2021. Melalui DPRD sudah dilaksanakan sosialisai perda, melihat kondisi Sumut hari ini sangat meperihatinkan. Untuk itu, Provsu memberikan dukungan dana kepada BNNP Rp2 miliar. Selama ini belum pernah dan selama ini dananya sangat terbatas,” jelasnya.

Dengan melihat angka ini, Subandi berharap, agar semua pihak harus perduli dengan kondisi ini. Apalagi sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang keterkaitan sosialisasi narkoba ini.”Ke depan, Pemprov Sumut harus memiliki panti rehabilitasi bagi pengguna narkoba,” harapnya.

Sedangkan dr Nania Lubis dari Badan Narkotika Nasional Sumut mengatakan, bahwa peredaran narkoba masuk melalui jalur laut ke Sumut. Menurutnya, pengguna narkoba mulai dari usia 19-59 tahun ini, sangat luar biasa. Mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa, orang tua, pekerja maupun pengangguran.

Dari data yang ada, pihak BNN bekerjasama dengan LIPI pada tahun 2019 mendeteksi kalau Sumut ranking satu pengguna narkoba dari 34 provinsi se-Indonesia. Hal yang sama untuk tahun 2021, Sumut juga menjadi pengguna narkoba peringkat satu.

Sedang untuk saat ini, isu penggunaan Narkoba Gorilla juga sudah merasuki anak anak pelajar dan mahasiswa. Melihat angka peredaran narkoba ini, maka BNN dan wakil rakyat dari Sumut sepakat mengharapkan agar Pemprov Sumut bisa membangun panti rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Narasumber lainnya, AKBP Hendri Rikson Sibarani, Kasubdit I Ditres Narkoba Polda Sumut juga mengungkapkan hal serupa. Ia menyebut kejahatan narkoba merupakan kejahatan trans nasional, yang sebanding dengan kejahatan terorisme dan korupsi. Bahkan sejak tahun 2020 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus narkotika di Sumut secara signifikan.

“Pengungkapan 6 ribuan kasus dengan tersangka 7 ribuan lebih. Jumlah barang bukti jenis sabu tahun 2020, 500-600 kg. Selama tahun 2021 sampai November, sudah 1 ton lebih,” ungkapnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak Pandemi Covid-19 melanda Kota Medan, ada banyak sektor usaha yang terpukul. Akibatnya, banyak warga Kota Medan yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena dirumahkan perusahaan tempatnya bekerja. Secara otomatis, warga tersebut juga kehilangan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung oleh perusahaan.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Ketiga T.A 2021 Anggota DPRD Medan M Afri Rizki Lubis SM M.IP yang digelar di Jalan Cinta Karya, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Sabtu (18/12) siang.

“Dulunya kepala keluarga kami kerja, dapat BPJS Kesehatan dari kantor. Tapi karena Covid jadi kena PHK, sekarang tak ada lagi BPJS Kesehatan kami, karena tak ada lagi yang bayarkan iuran BPJS Kesehatan kami itu,” ucap Ibu Sia mewakili warga lainnya pada kegiatan Reses yang digelar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu.

Dalam kesempatan itu, wanita paruh baya tersebut juga meminta agar Pemko Medan dan pihak BPJS Kesehatan dapat memberikan jaminan kesehatan kepada pihaknya secara gratis atau BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Tolong supaya kami dibantu, bagaimana caranya supaya kami bisa dapat BPJS Kesehatan yang gratis itu. Kalau mau pakek BPJS Kesehatan yang mandiri, mana lah ada uang kami. Jangankan bayar iuran BPJS sekeluarga, untuk makan sehari-hari saja sudah berat kali kami rasa. Namanya sudah kena PHK, dari mana lagi penghasilan kami,” ujarnya.

Sementara warga lainnya, Ibu Deni juga mengeluhkan masalah fasilitas persampahan di Kelurahan Sari Rejo. Ia menyebutkan, tidak ada tempat pembuangan sampah di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan di beberapa lingkungan lainnya di Kelurahan Sari Rejo.

“Tak ada fasilitas pembuangan sampah di daerah ini. Masyarakat tahu kalau harus buang sampah ditempatnya, tapi gak ada tempat sampahnya. Karena tak ada fasilitasnya, jadi gak tahu mau dibuang kemana. Tolong diperhatikan hal ini,” katanya.

Menanggapi hal ini, Rizki Lubis meminta OPD-OPD terkait, mulai dari Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan agar dapat mendata dan membantu para warga yang kehilangan pekerjaan dan jaminan kesehatannya supaya bisa mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI yang dianggarkan dari APBD Kota Medan. Selain itu, OPD terkait juga diminta untuk berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasalnya, kata Ketua Komisi III DPRD Medan itu, pihaknya di DPRD Medan telah mengesahkan APBD Kota Medan Tahun 2022. Dalam APBD Kota Medan Tahun 2022 itu, turut dianggarkan penambahan peserta BPJS Kesehatan PBI untuk 100 ribu warga Kota Medan.

“Warga yang kehilangan pekerjaan sekaligus jaminan kesehatan itu yang kita maksud untuk diprioritaskan masuk ke dalam 100 ribu penerima BPJS PBI di tahun 2022. Ini tolong di data dengan sebaik-baiknya, mulai dari Kecamatan, Kelurahan hingga Lingkungan,” jawab Rizki.

Di dalam reses yang turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Budi Sahri, perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Shobirin, perwakilan Dinas Sosial Suprida, perwakilan Dinas PU Gunawan Siahaan, dan perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan Elvisa Bangun serta Tamara Siregar itu, Rizki juga turut menyinggung masalah fasilitas persampahan.

“Mulai tahun depan, itu anggarannya sudah ada di Kecamatan. Jadi tahun depan, setiap kecamatan akan fokus untuk menyediakan fasilitas persampahan di wilayahnya masing-masing. Kalau masalah pengangkutan sampah, sudah sejak awal Pak Bobby jadi wali kota, beliau sudah limpahkan tanggungjawab itu ke kecamatan. Kecamatan tolong perhatikan hal ini,” tegasnya.

Rizki juga mengingatkan Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan counterpartnya di Komisi III untuk menyosialisasikan program Sakasanwira yang merupakan singkatan dari satu kelurahan satu sentra kewirausahaan.

“Program Sakasanwira dari Pak Wali ini sangat baik, tolong Dinas Koperasi sosialisasikan program ini. Kelurahan juga harus jemput bola, data warganya yang merupakan pelaku UMKM agar dapat dilakukan pembinaan, pemberdayaan, dan bantuan lainnya seperti fasilitas pemasaran di market place oleh Pemko Medan. Manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (map/ila)