MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pada tahun 2020, terdapat 34.783 kasus kanker paru, dengan angka kematian yang meningkat hingga 18% dibandingkan tahun 2018. Melihat hal itu, Global Burden of Cancer Study memaparkan bahwa kasus dan kematian karena kanker di Indonesia meningkat hingga 8,8%.

Dimana, kanker paru sebagai salah satu dari tiga jenis kanker yang paling umum diderita oleh pasien di Indonesia, selain dari kanker payudara dan serviks. COVID-19 pun turut menambah risiko bagi pasien kanker paru karena virus tersebut dapat memperburuk kondisi pasien, dan sel kanker yang berkembang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi virus.

Secara umum, kanker merupakan penyakit yang dapat tumbuh, bermutasi dan menyebar, serta memberikan respon yang beragam terhadap perawatan yang dilakukan. Oleh karena itu, hingga saat ini pun belum ada satu obat tunggal untuk mengobati kanker. Namun, upaya keras para peneliti dalam beberapa dekade terakhir telah menghasilkan metode-metode pencegahan, diagnosis dan perawatan yang lebih baik.

“Mulanya, kemoterapi merupakan solusi pengobatan bagi pasien kanker stadium lanjut. Tetapi dalam tiga dekade terakhir, berbagai perawatan baru yang dilengkapi dengan pendekatan holistik telah berkembang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan efek samping seminimal mungkin,” jelas Dr. Chin Tan Min, Medical Oncologist di Parkway Cancer Centre, Singapore, dalam pemaparannya secara virtual, Rabu (8/12).

“Namun, bukan berarti kemoterapi sudah ketinggalan jaman. Kemoterapi dapat digunakan secara tunggal maupun dikombinasikan dengan terapi target atau imunoterapi, untuk mendapatkan hasil klinis yang optimal,” jelasnya.

Mengingat pentingnya pendekatan holistik dalam perawatan kanker, Parkway Cancer Centre (PCC) Singapura menghadirkan perawatan kanker komprehensif, yang ditangani oleh tim medis multidisiplin berpengalaman, dilengkapi dengan teknologi modern dan terapi inovatif yang sudah terbukti efektivitasnya mulai dari skrining kanker, diagnosis, pengobatan hingga perawatan paliatif.

Meskipun sudah banyak yang mengetahui apa itu kanker paru, namun hanya sedikit orang yang mengerti bahwa terdapat dua tipe kanker paru, yakni kanker paru sel kecil (SCLC) dan kanker paru non-sel kecil (NSCLC).

Indonesia Cancer Care Community (ICCC) mencatat bahwa 10-15 persen kasus kanker paru merupakan tipe SCLC, yang diketahui lebih agresif serta dapat berkembang dan menyebar secara cepat ke bagian tubuh lainnya. Tipe kanker paru ini erat kaitannya dengan efek samping dari merokok. Sedangkan, sebagian besar kasus kanker paru di Indonesia merupakan tipe NSCLC, yang terbukti tidak seagresif SCLC serta cenderung berkembang dan menyebar secara lebih lambat.

“Merokok tentunya menjadi faktor risiko terbesar timbulnya kanker paru, yang bertanggung jawab atas lebih dari 80% kasus kanker paru di dunia. Kandungan berbahaya pada rokok dapat merusak sel paru-paru dan seiring berjalannya waktu bisa berkembang menjadi kanker. Perokok pasif juga berisiko terjangkit kanker paru. Ini sangat memprihatinkan mengingat tingginya jumlah perokok di Indonesia dan banyak pula orang yang terpapar asap rokok setiap harinya,” Dr. Chin menambahkan.

COVID-19 juga dapat meningkatkan risiko bagi pasien kanker paru karena virus tersebut berdampak pada organ pernapasan, sehingga dapat memperburuk kondisi pasien. Perkembangan sel kanker pun dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh yang melawan infeksi virus. Selain itu, perawatan kanker yang tertunda atau terhenti selama masa pandemi juga dapat menyebabkan risiko yang lebih tinggi bagi pasien.

Berbagai studi dan uji klinis kanker terus dikembangkan selama 15 tahun terakhir. Saat ini, terapi target terbukti sebagai salah satu terobosan besar. Terapi target memanfaatkan obat-obatan untuk menargetkan gen dan protein tertentu yang berpengaruh pada pertumbuhan sel kanker. Terapi target sangat efektif untuk membunuh sel kanker dan memiliki efek samping yang lebih sedikit.

“Obat-obatan tertentu yang digunakan dalam pengobatan yang berfokus di pembuluh darah juga dapat mempengaruhi lingkungan jaringan yang memungkinkan sel kanker tumbuh dan bertahan hidup.,” ungkap Dr. Chin.

Selain terapi target, PCC pun menghadirkan metode perawatan lainnya kepada pasien kanker paru, seperti imunoterapi. Imunoterapi dikatakan mampu meningkatkan kesempatan hidup pasien kanker melalui manajemen perawatan jangka panjang.

“Imunoterapi bekerja dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien, yang memungkinkan sistem kekebalan tubuhnya mengenali sel kanker dan menghancurkannya dari dalam. Saat ini, imunoterapi semakin banyak digunakan untuk mengobati pasien kanker stadium tiga dan empat,” tambah Dr. Chin.

Kasus-kasus imunoterapi sebelumnya pun membuktikan bahwa pasien tidak lagi mengalami kerontokan rambut maupun sakit kepala atau mual sebanyak terapi yang ada sebelumnya. Imunoterapi memiliki efek samping yang lebih rendah dan mudah ditoleransi oleh pasien. Sehingga, mampu meningkatkan tingkat kesembuhan pasien dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi pasien untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Kanker tentu dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental pasien. Ditambah lagi dengan tantangan secara sosial dan finansial yang harus mereka hadapi, yang juga bisa berdampak pada keluarga dan orang-orang terdekat.

“Merawat pasien kanker juga berarti memahami segala kesulitan yang tengah mereka alami. Sehingga, seorang onkologi tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami selalu dibantu oleh tim multidisiplin PCC yang terdiri dari para ahli dan profesional di bidangnya masing-masing, agar dapat memastikan perawatan yang lebih holistik bagi para pasien kami,” kata Dr. Chin.

Salah satu bagian yang tidak kalah penting dari sebuah perawatan holistik adalah memastikan asupan nutrisi dan kalori yang cukup bagi pasien, untuk membantu proses pemulihan mereka. Itulah mengapa para dokter di PCC pun merujuk pasien-pasiennya ke ahli gizi yang dapat membantu perencanaan program diet mereka.

“Perawatan kanker dapat mempengaruhi pola makan, minum dan pencernaan pasien. Rekomendasi asupan nutrisi yang diberikan akan tergantung kepada efek samping yang dialami, Sebagian pasien mungkin kehilangan nafsu makan, mual, mengalami perubahan rasa atau timbulnya luka di mulut,” jelas Fahma Sunarja, Senior Principal Dietitian and Senior Manager, Parkway Cancer Centre, Singapore.

“Setiap pasien tentunya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu, pendekatan dan program diet yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Salah satu contoh yang cukup efektif bagi pasien yaitu dengan menjadikan waktu makan sebagai sebuah kegiatan sosial yang dapat dinikmati bersama keluarga dan teman. Apabila pasien merasakan pahit atau seperti ada rasa logam di mulutnya, kami menyarankan untuk memakai sendok dan garpu dari plastik atau kayu. Kemudian, memasak dengan peralatan dari bahan gelas tahan panas daripada panci dan wajan logam pun disarankan,” ungkap Fahma.

Kondisi pasien yang berbeda-beda ini semakin membuktikan pentingnya perawatan kanker yang terpersonalisasi dan komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan keluarga untuk memahami bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan atau perawatan saja.

“Di CanHOPE, sudah menjadi misi kami untuk terus mengedukasi pasien dan masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang tepat dan mendalam tentang kanker serta perawatan klinis yang tersedia,” kata Risma Yanti, Manager CanHOPE Indonesia.

Sebagai bagian dari pelayanan komprehensif PCC, CanHOPE berperan sebagai layanan konseling dan dukungan kanker nirlaba, yang menyediakan akses informasi, edukasi dan bimbingan seputar perawatan kanker. CanHOPE saat ini mencakup tujuh kota di Indonesia, dengan kegiatan konseling, saran gizi, rehabilitasi, edukasi, koordinasi perawatan dan kelompok pendukung sebagai inti dari kegiatan organisasinya.

“Kami mendorong para penderita kanker untuk tidak ragu mencari pendapat dan perawatan profesional. Kami bekerja dengan para ahli medis untuk membantu pasien dan pendampingnya dalam membuat keputusan perawatan yang paling efektif. Kami memahami beban yang dipikul oleh pasien kanker dan kami hadir untuk membantu,” tandas Risma.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO—Hubungan masyarakat (humas) menjadi salah satu komponen penting di era digitalisasi yang berperan sebagai mediator komunikasi kepada khalayak luas.  

Humas dalam mengelola informasi dan berita terutama dalam instansi pemerintahan seperti DPRD memiliki peran penting untuk menjalin suatu hubungan dengan masyarakat agar menimbulkan sentimen yang baik di mata publik.

Atas dasar ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut mengadakan Public Relations Clinic untuk mengoptimalisasi tim humas dalam meningkatkan kinerja fraksi dan wakil rakyat asal PKS.

Adapun sebagai narasumber utama kegiatan ini, Hj Ledia Hanifah Amalia, Sekretaris F-PKS DPR RI. Sebagai audiens, hadir anggota humas F-PKS DPRD Sumut serta para pendamping anggota dewan di Sulthan Kuphi & Roastery, Jalan Ahmad Yani Medan, Senin (6/12/2021) sore.

“Masyarakat pastinya perlu mengetahui apa saja yang dilakukan anggota dewan, apa yang terjadi di gedung DPRD, apa saja yang dibahas serta diputuskan anggota dewan, maka di sinilah peran humas sangat penting,” ujar Ledia. 

Karena humas berperan penting dalam menciptakan opini publik dan sentimen yang positif dalam masyarakat, divisi humas tentu perlu bekerjasama dengan staf-staf pendamping dewan untuk membantu mendokumentasi kegiatan-kegiatan wakil rakyat yang tidak terjangkau oleh humas. 

Ia kemudian menawarkan, agar F-PKS DPRD Sumut membuka Program Internship atau magang agar dapat membantu peran humas seperti membuat konten-konten yang terhubung dengan masyarakat.

“F-PKS DPRD Sumut dapat membuka program magang bagi anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan humas dan mengoptimalkan peran humas untuk fraksi,” ujarnya.

Terakhir, kata dia, humas memiliki posisi penting dalam memperkuat peran fraksi sebagai etalase partai demi menampilkan gagasan yang substantif, inovatif dan kreatif dalam membela dan melayani rakyat, sebagaimana tagline PKS saat ini. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kecelakaan lalulintas di perlintasan sebidang Kereta Api di Sumatera Utara (Sumut) masih tinggi. Hal in dinilai kurangnya kesadaran, patuh dan tertib berlalulintas dilakukan pengguna kendaraan bermotor.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumut mencatat hingga awal bulan Desember 2021, tercatat 18 kasus kecelakaan lalu di perlintasan sebidang Kereta Api. Terakhir, kasus angkot maut yang menewaskan 4 orang penumpang di jalur kereta api di Jalan Skip, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sabtu (4/12) sore.

Pada tahun 2020, terdapat 30 kasus kecelakaan lalulintas di perlintasan kereta api dan di tahun 2019, sebanyak 56 kasus di jalur kereta api di Sumut ini. “Diperlukan kesadaran dari setiap pengguna jalan untuk mematuhi seluruh rambu-rambu dan isyarat yang ada saat melalui perlintasan sebidang. Hal ini dikarenakan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab setiap individu,” ucap Vice President PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, Yuskal Setiawan, Selasa (6/12).

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang, Yuskal mengungkapkan pengguna jalan diwajibkan menaati aturan dengan berhenti Ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain.

“Pengguna jalan juga wajib mendahulukan perjalanan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel. Aturan tersebut telah tertuang dalam Pasal 114 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelas Yuskal.

Yuskal menjelaskan bahwa mendahulukan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang juga secara tegas diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Hal ini penting karena kereta api sudah berjalan pada jalurnya.”Sehingga apabila pengguna jalan melanggar jalur tersebut dengan tidak mengindahkan/memperhatikan rambu yang ada akan mengakibatkan kecelakaan,” kata Yuskal.

Selain itu, Yuskal mengatakan diperlukan juga penindakan bagi setiap pelanggar agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan. Ia berharap pihak kepolisian harus lebih agresif lagi untuk menindak pelanggar di perlintasan sebidang.

“Evaluasi perlintasan sebidang juga harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak terkait lainnya secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya. Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan,” jelas Yuskal.

Menurut Yuskal, perlintasan sebidang pada prinsipnya harus dibuat tidak sebidang yaitu menjadi untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan. Langkah lain, yakni dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. “Yang terakhir peningkatan keselamatan dengan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang dan disertai dengan pemasangan perlengkapan (fasilitas) jalan,” kata Yuskal.

Peningkatan dan pengelolaan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya yakni Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal ini sesuai dengan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37.

“Keselamatan di perlintasan sebidang akan tercipta jika didukung oleh pemerintah dan seluruh unsur masyarakat. Dibutuhkan kepedulian dari seluruh stakeholder guna menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang,” pungkas Yuskal.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, M Rizki Nugraha SE mengajak Warga Kota Medan untuk mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Medan, Salah satu cara yang paling mudah, adalah dengan berhenti membuang sampah di sembarang tempat.

“Sebab apapun alasannya, Pemko Medan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama yang baik dari masyarakat dalam menciptakan Medan bebas sampah dan bebas banjir,” ucap Rizki saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Sempurna, Kecamatan Medan Kota, Senin (6/12).

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas itu juga mengingatkan kepada masyarakat, agar tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, khususnya di musim pancaroba seperti saat ini.

“Karena sampah yang dibuang sembarangan akan menimbulkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir. Masyarakat juga punya peran penting untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rizki Nugraha juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. “Covid masih ada ibu-ibu dan bapak bapak sekalian. Untuk itu, jaga kesehatan dan terapkan 5 M dan protokol kesehatan,” katanya.

Kepada warga, Rikzi juga mengajak untuk berdiskusi terkait persoalan sampah.

“Kalau ada saran yang bisa menjadi masukan mari kita berdiskusi bersama demi terciptanya Kota Medan bebas sampah,” tuturnya.

Warga yang pada kesempatan itu hadir berharap, apa yang menjadi kebutuhan warga terkait persoalan sampah bisa segera teratasi. Selama Sosper berlangsung, seluruh warga yang hadir tetap mematuhi prokes yang ketat dan memakai masker. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 306 tahanan berstatus inkrah yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, pada Senin (6/12) malam.

Adapun rincian tahanan yang dipindahkan itu, yakni Rutan Tanjung Gusta 269 orang, Lapas Anak 11 orang Lapas Perempuan 26 orang, tahanan titipan jaksa 29 orang.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Rumah Tahanan Polrestabes Medan dihuni lebih dari 700 orang yang terlibat berbagai kasus kejahatan. Dari jumlah tahanan yang ada saat ini, sudah over kapasitas. “Sehingga sebanyak 306 tahanan yang sudah divonis dan statusnya inkrah kita pindahkan ke Lapas Tanjung Gusta dan beberapa lapas lain di Medan,” katanya, Selasa (7/12).

Hadi mengungkapkan, dalam pemindahan tahanan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, didampingi Wakapolda Sumut Brigen Pol Dadang Hartanto langsung memantau proses pemindahan dan sekaligus memastikan tahanan mendapat pelayanan yang baik.

Sebelum memindahkan para tahanan ke Rutan, kata Hadi, ratusan tahanan menjalani swab tes Covid-19. Hal itu untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. “Setelah itu barulah para tahanan diberangkatkan menggunakan mobil angkutan Polda Sumut dan beberapa mobil tahanan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Kapolda Sumut tidak lepas dari hasil anev kejadian beberapa waktu yang lalu, ada tahanan yang meninggal dianiaya sesama tahanan sendiri.”Jadi kita tidak ingin hal itu terulang kembali, Bapak Kapolda melihat, mengalisa dan mengevaluasi yang dilakukan dengan memindahkan kurang lebih 300 tahanan sudah memiliki ketetapan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai polisi lamban melakukan pemindahan tahanan dari Rumah Tahanan Polisi (RTP). Meski terlambat, Ombudsman Sumut tetap memberi apresiasi. Padahal, kesimpulan rapat koordinasi (rakor) bersama Kanwil Kemenkumham Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, Polda Sumut dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut pada hari Kamis (12/11/2020) tahun lalu, Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Provinsi Sumut bersedia menanggung biaya swab para tahanan di RTP yang sudah berstatus inkrah.

Ditambah lagi adanya Surat Dirjen Pemasyarakatan pada 25 Agustus 2020 lalu yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan sudah inkrah (A3) boleh diterima. “Tetapi setahun lebih itu baru terlaksana. Itu pun karena sudah ada korban meninggal dunia karena dianiaya oleh sesama tahanan beberapa waktu lalu,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar menjawab sejumlah wartawan perihal pemindahan tahanan dari RTP Polrestabes Medan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Selasa, (7/12).

Sebelumnya, lanjut Abyadi menjelaskan, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada 3 November 2020 lalu di RTP Polrestabes Medan, Ombudsman sendiri telah menemukan sejumlah tahanan yang sudah divonis tetapi belum dikirim ke Rutan atau Lapas. Hal itu berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM nomor surat Menkumham RI No M.HH.PK.01.01.01.04 tentang penghentian pengiriman tahanan ke Rutan dan Lapas karena alasan Covid-19.

“Nah, waktu itu, dampak dari surat tersebut, terjadi pembeludakan di rumah tahanan polisi. Kami, Ombudsman sejak Mei 2020 sudah melakukan kajian tentang ini. Di mana kondisi di lapangan sama-sama dilihat sudah memprihatinkan. Saat itu, kami menemukan beberapa tahanan yang telah berstatus inkrah belum dikirim ke Rutan dan Lapas,” jelas Abyadi.

Kemudian, kata Abyadi, berdasarkan hasil kajian Ombudsman tersebut, diadakanlah rapat bersama para pihak terkait di Rumah Dinas Gubernur yang menyepakati Satgas Penanganan Covid-19 bersedia membiayai Swab para tahanan di RTP yang sudah berstatus inkrah.

Selanjutnya, waktu itu, pihak Kemenkumham menyatakan siap menerima apabila seorang tahanan inkrah dan dinyatakan bebas Covid-19.”Apalagi pada 25 Agustus 2020 lalu, mereka, Kemenkumham Sumut menerima Surat Dirjen Pemasyarakatan yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan yang sudah inkrah (A3) boleh diterima. Tetapi, mengapa baru sekarang itu direalisasikan setelah jatuh korban,” jelas Abyadi.

Padahal waktu itu, tercatat bahwa ada sekitar 1.600 tahanan di Sumut yang sudah memiliki putusan inkrah namun belum diterima di Lapas atau tertahan di RTP. Oleh sebab itu, kata Abyadi, ia menilai pihak terkait lamban memindahkan para tahanan yang sudah berstatus inkrah itu ke Lapas atau Rutan. “Kendati demikian, kita tetap mengapresiasi langkah yang diambil Kapolda Sumut terkait pemindahan tahanan yang telah berstatus inkrah itu ke Lapas dan Rutan. Ke depan, ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau langsung pemindahan tahanan RTP Polrestabes Medan yang sudah berstatus inkrah ke Lapas dan Rutan, Senin (6/12) malam.

Pemindahan tahanan itu dilakukan berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) Kapolda Sumut tentang tewasnya seorang tahanan kasus pencabulan yang dianiaya sesama penghuni RTP Polrestabes Medan. “Langkah yang dilakukan Kapolda Sumut tidak lepas dari hasil Analisa den Evaluasi Anev kejadian beberapa waktu yang lalu ada tahanan yang meninggal dianiaya sesama tahanan sendiri,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Agar hal tersebut tidak terulang lagi, kata Hadi, dilakukan Anev dan diputuskan lah untuk memindahkan para tahanan yang sudah berstatus inkrah. “Jadi, kita tidak ingin hal itu terulang kembali. Bapak Kapolda melihat, menganalisa dan evaluasi yang dilakukan malam ini dengan memindahkan kurang lebih 300 tahanan yang sudah memiliki ketetapan hukum,” pungkas Hadi. (dwi/ris/ila)