29 C
Medan
Sunday, January 18, 2026
Home Blog Page 3003

DPRD Sergai Setujui Ranperda KUA PPAS dan Infrastruktur Perumahan Permukiman

TERIMA: Bupati Sergai, Darma Wijaya menerima Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi dan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD serta penandatanganan nota kesepakatan.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Sergai dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi dan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta penandatanganan nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman Kabupaten Sergai, Kamis (21/10).

TERIMA: Bupati Sergai, Darma Wijaya menerima Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi dan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD serta penandatanganan nota kesepakatan.

Bupati Darma Wijaya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada Banggar DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta semua pihak yang sudah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak, sekaligus sudah banyak mencurahkan energi dan pikiran dalam memberikan saran, masukan dan koreksi terhadap KUA PPAS 2022 dan Ranperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Sergai.

“Proses perumusan dan penyempurnaan KUA PPAS 2022 dan Ranperda tersebut telah kita lalui dan kita selesaikan dengan baik. Kita berharap KUA PPAS 2022 yang telah disepakati ini dapat mencerminkan visi dan misi Kabupaten Sergai yang Maju Terus: Mandiri, Sejahtera, dan Religius,” tegasnya.

Darma melanjutkan, dalam memberikan pelayanan menyejahterakan masyarakat, pihaknya memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat Sergai. “Saya berharap, semua pihak senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas tugas dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawabnya. Semoga kita tetap dapat menjaga kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” pungkas Darma.

Sementara itu dalam laporannya terkait Ranperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Sergai, Rasdiaman Damanik dari Fraksi Hanura menyampaikan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Rasdiaman mengatakan, terkait dengan hak bertempat tinggal, pemerintah wajib melindungi penduduknya melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau, di dalam perumahan yang sehat, aman dan harmonis.

“Dari hasil pembahasan dan kajian terhadap Ranperda tersebut, dihasilkan 5 poin saran atau rekomendasi yaitu pertama agar Pemkab Sergai dapat memperhatikan beberapa perbaikan yang menjadi masukan dari gabungan komisi terhadap draft Ranperda tahun 2021 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Sergai,’ bilangnya.

Kedua, setelah dilakukan pembahasan antara DPRD dan Pemkab Sergai atas Ranperda tersebut, diminta kepada Pemkab Sergai untuk segera melakukan fasilitasi kepada Gubernur Sumatera Utara. Ketiga, dengan terbentuknya Perda ini, diminta kepada Pemkab Sergai untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pengelolaan prasarana, saran dan utilitas perumahaan dan permukiman di Sergai. Keempat, 1 tahun sejak diundangkannya Perda ini, diminta kepada Pemkab Sergai untuk segera menerbitkan aturan atau petunjuk teknis dari Perda. (ian/han)

Pilkades Serentak 106 Desa, 314 Orang Daftar Balon Kades di Dairi

Kadis Pemdes Dairi, Junihardi Siregar.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 314 orang telah mendaftar sebagai bakal calon (Balon) untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 106 desa di Kabupaten Dairi tahun 2021.

Kadis Pemdes Dairi, Junihardi Siregar.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Junihardi Siregar dikonfirmasi, Jumat (22/10) menerangkan, hingga penutupan pendaftaran calon kepala desa, Rabu (20/10). Jumlah pendaftar balon Kades, sebanyak 314 orang.

Dan sebanyak 6 desa, lebih dari 5 Balon atau melebihi batas minimal yakni hanya 5 calon Kades. Ke 6 desa itu antaralain, desa Lau Bagot 7 orang, desa Lau Sireme 9 orang, keduanya di kecamatan Tigalingga.

Selanjutnya, desa Harapan 6 orang, Lau Tawar 7 orang, kecamatan Tanah Pinem. Desa Longkotan 8 orang, kecamatan Silima Pungga-Pungga serta desa Sambaliang, kecamatan Berampu sebanyak 9 orang, ucap Junihardi.

Lanjut Junihardi, bagi desa yang lebih dari 5 balon kades mendaftar, akan dilakukan seleksi tambahan oleh panitia pemilihan kepala desa (P2KD) yang di fasilitasi Dispemdes.

“Jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan P2KD masing-masing desa pada Pilkades serentak 106 desa pada, 25 November 2021 sebanyak 119 ribu pemilih yang tersebar di 259 tempat pemungutan suara (TPS),” sebut Junihardi.

Sementara ditanya soal jumlah dana Pilkades serentak 106 desa, Junihardi menyebut, dana Pilkades serentak sebesar Rp4,2 miliar. Diperoleh informasi, ada 2 desa yakni Desa Adian Gupa dan Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu, pasangan suami istri jadi rival dalam kontestasi Pilkades serentak mendatang. (rud/han)

Kabupaten Asahan Naik Status PPKM Level 3, Masyarakat Diminta Ikuti Vaksinasi

Juru bicara Satgas Covid-19 Asahan, H. Rahmad Hidayat Siregar. DERMAWAN/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Asahan kembali mengalami kenaikan level, dari semula berada di level 2 menjadi level 3.

Juru bicara Satgas Covid-19 Asahan, H. Rahmad Hidayat Siregar. DERMAWAN/SUMUT POS.

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan, H. Surya B.Sc melalui juru bicaranya, H. Rahmad Hidayat Siregar, mengatakan kenaikan status level 2 menjadi ke level 3 dikarenakan capaian vaksinasi di bumi Rambate Rata Raya belum terpenuhi, bahkan masih kurang dari 50 persen dari yang seharusnya berdasarkan persyaratan capaian vaksinasi minimal 50 persen.

Ia membenarkan PPKM di Asahan kembali naik ke level 3 dari sebelumnya Asahan sudah sempat menduduki level 2.

“Hal ini diduga masyarakat Asahan masih belum seluruhnya atau setidaknya setengah dari jumlah penduduk di Kabupaten Asahan sudah melaksanakan vaksinasi, maka bila hal tersebut sudah terlaksana kriteria level 2 kembali dapat diraih oleh Asahan,”ujar Rahmad Hidayat Siregar, Jumat (22/10).

Masih kata Hidayat, ketersediaan vaksin di Asahan masih sangat mencukupi untuk masyarakat. Namun partisipasi masyarakat mengikuti vaksinasi masih rendah yang mengakibatkan naik ke level 3. Selain itu, disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan juga masih rendah, meskipun Pemerintah melalui unsur forkopimda mengimbau agar masyarakat tetap patuh.

Ketidakdisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan terlihat saat dimulainya kafe, rumah makan atau pusat perbenlanjaan. Akibatnya PPKM yang sudah memasuki level 2 harus kembali lagi ke level 3, dan tentunya dengan konsekwensi yang harus diterima masyarakat.

“Saat ini untuk sebaran harian covid-19 di Asahan per Kamis 21 Oktober, pasien sembuh 19 orang dari 72 kasus, dan 23 orang masih dalam perawatan,”ungkapnya. (dat/han)

Wabup Labura Ajak Warga Ikuti Vaksin Covid-19

AJAK: Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul Tanjung mengajak masyarakat untuk ikut dan andil dalam vaksin Covid-19.fajar/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Samsul Tanjung mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksin Covid-19. Ajakan itu diutarakannya saat melakukan safari subuh di mesjid Al Amin Dusun VII Karang Sari, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Jumat (22/10).

AJAK: Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul Tanjung mengajak masyarakat untuk ikut dan andil dalam vaksin Covid-19.fajar/Sumut Pos.

Samsul Tanjung menyampaikan, safari subuh merupakan momen kesempatan yang baik untuk meningkatkan tali silaturahmi serta menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat.

“Saat ini Kabupaten Labura kembali ke level 3 bapak ibu, ini akibat dari masih sedikitnya minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi, melalui safari subuh ini saya mengajak kepada kita semua untuk vaksin, jangan sangsi, vaksin ini aman dan halal, saya juga sudah vaksin,” ucap Samsul.

Menurutnya, saat ini Pemkab Labura terus berupaya meningkatkan vaksinasi bagi masyarakat, dengan melakukan jemput bola, dan dor to dor ke desa-desa, dan juga membuka posko vaksin di setiap kegiatan masyarakat.

“Ini harapan kami kepada masyarakat khususnya jamaah subuh berjamaah. Dan terakhir, saya mengingatkan tentang pajak bumi bangunan, karena yang orang beriman itu adalah orang yang taat pajak. Saya berharap kepada kita semua untuk mematuhi dan membayar pajak, demi kelanjutan pembangunan di Kabupaten yang kita cintai ini,” tutupnya.

Safari subuh yang ditutup dengan tausiah agama oleh al ustad Idris Aritonang ini juga turut hadiri, Sekda Muhammad Suib, Staf ahli Bupati Marwan, Kadishub Suherman, Kabag Kesra Fazrin Syahputra, Camat Kualuh Selatan Suwedi, Kades Damuli Pekan Ridwan Tambunan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta para kepala dusun Se Kecamatan Kualuh Selatan. (fdh/han)

Dukungan Akademisi dalam Program Kartu Prakerja Menjadi Bagian dalam Penanganan Pandemi di Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah Pemerintah menjalankan kebijakan dan program di berbagai sektor, krisis yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk tumbuh dengan signifikan. Di sektor kesehatan, berbagai inovasi berhasil muncul, sementara di sektor ekonomi, Pemerintah berhasil melewati ancaman resesi dengan menerapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui bantuan sosial dan insentif kebijakan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Program Kartu Prakerja yang dimulai pada masa pandemi juga masuk dalam serangkaian inisiatif Pemerintah yang menopang masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi, bahkan menekan laju angka pengangguran. Program Kartu Prakerja merupakan salah satu keberhasilan kebijakan Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang salah satunya memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga Batch ke-21, telah terdapat 75 juta pendaftar sejak program ini dibuka pertama kali pada 11 April tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,4 juta orang yang tersebar dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan manfaat Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Program Kartu Prakerja menjadikan jumlah pengangguran pada kelompok penerima program tersebut menurun dan terjadi peningkatan cukup besar di kelompok wirausaha, yaitu naik 13%, setelah menerima Program Kartu Prakerja. Lembaga survei juga merilis data bahwa penerima program mengaku mengalami peningkatan kompetensi, keilmuan maupun keterampilan setelah mengikuti Program Kartu Prakerja.

“Hari ini tepat dua tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kartu Prakerja merupakan salah satu yang lahir dan jadi bagian dalam penanganan pandemi serta hal ini juga menjadi buffer untuk mereka yang terkena PHK. Tingkat inflasi juga relatif terkendali dan harga pangan stabil,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rapat dan Press Briefing dengan Mitra Lembaga Penilai dan Pemantau Pelatihan Program Kartu Prakerja, di Jakarta pada Jumat (22/10).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa antusias masyarakat ini menggambarkan bahwa terjadi literasi digital Indonesia yang cukup baik. Meskipun mengandung aspek bantuan sosial, program ini mensyaratkan partisipasi aktif pesertanya mulai dari mendaftarkan diri, mengikuti proses seleksi, mengikuti dan menyelesaikan pelatihan hingga akhirnya mendapatkan dana berupa bantuan sosial.

Pelatihan-pelatihan yang ada pada Program Kartu Prakerja memiliki tujuan utama untuk meningkatkan SDM Indonesia dengan skilling, upskilling, dan reskilling. Untuk itu, standar pelatihan Program Kartu Prakerja disempurnakan secara berkala. Penyempurnaan standar pelatihan ini merupakan kolaborasi Pemerintah dengan melibatkan dukungan dari Perguruan Tinggi dan Akademisi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Muhammad Rudy Salahuddin mengatakan bahwa pelibatan dan dukungan ini sesuai amanat Regulasi Program Kartu Prakerja  yaitu Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 dimana Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi dalam melakukan asesmen terhadap pelatihan.

Untuk mengapresiasi dukungan dan keterlibatan akademisi dalam menjaga standar Kartu Prakerja, Menko Airlangga berdialog langsung dengan para rektor dan yang mewakili Perguruan Tinggi dan Yayasan yang terlibat dalam penyempurnaan standar pelatihan.

Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Yayasan yakni dengan cara screening sebelum suatu pelatihan masuk ekosistem Kartu Prakerja dan juga memonitor sesudah pelatihan masuk dalam ekosistem. Proses screening dilakukan oleh Tim Asesmen yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Airlangga, dan Yayasan Indonesia Mengajar. Sedangkan monitoring dilakukan oleh Tim Pemantau dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhamadiyah Malang dan Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia.

“Tim Asesmen dan Tim Pemantau telah bekerja sejak Oktober 2020 untuk memastikan pelatihan di Program Kartu Prakerja telah memenuhi standar. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan ini. Karena Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2022, saya meminta agar Perguruan Tinggi dan Yayasan terus membantu dan mendukung Program Kartu Prakerja,” kata Menko Airlangga.

Berkat kolaborasi ini, Program Kartu Prakerja mendapat rating pelatihan mencapai 4,9 dari skala 5, sebanyak 95% peserta mengatakan pelatihan sesuai minat mereka, 98% peserta mengatakan pelatihan meningkatkan kompetensi, 93% peserta mengatakan pelatihan dapat diaplikasikan di tempat kerja/usaha, 79% peserta menggunakan sertifikat pelatihan untuk melamar kerja, dan sepertiga dari yang menganggur sebelum ikut Prakerja, kini sudah bekerja, baik sebagai karyawan maupun wirausahawan.

“Khusus untuk wirausaha, Program Kartu Prakerja sudah dihubungkan dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat, sehingga ini menjadi proses yang tersambung dari bagian prakerja sampai bisa mendapatkan modal untuk menjadi entrepreneur,” ungkap Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Arif Kuncoro mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja melalui pelatihan yang diberikan kepada para penerima merupakan investasi, dan berdasarkan data, insentif yang diberikan setelahnya digunakan para penerima untuk membeli peralatan produksi. Hal ini tidak hanya menjadi investasi bagi para penerima tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Program Kartu Prakerja yang lebih banyak mengarah pada pelatihan digital marketingdan makanan/minuman, merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran yang match dan membantu stabilisasi inflasi.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Panut Mulyono, pada kesempatan yang sama, mengatakan bahwa materi pelatihan yang ada dalam Program Kartu Prakerja adalah jenis pelatihan yang berisi skill baru dan kompetensi baru yang bisa digunakan untuk melakukan usaha baru dan menciptakan pasar yang semula belum dipikirkan. Ini menjadi sangat penting juga untuk para pekerja atau pencari pekerjaan yang ingin menyesuaikan skill yang sesuai dengan permintaan saat ini.

Sebagai informasi, pada semester II tahun 2021, lebih dari 1.600 pelatihan telah diajukan oleh 173 lembaga pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini telah diperiksa dan dimonitor oleh Project Management Office(PMO) bersama dengan tim ahli. Per hari ini, 440 jenis pelatihan dari 97 lembaga pelatihan masih terlibat aktif di dalam ekosistem Kartu Prakerja. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini sangat ketat menegakkan standar.

“Ini adalah hal yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada PMO Kartu Prakerja dan seluruh Mitra Kartu Prakerja. Adanya program ini menciptakan pasar baru yaitu pasar pendidikan onlineyang sebelum launching Program Kartu Prakerja, pasar ini tidak ada,” pungkas Menko Airlangga.

Hadir juga pada kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Wakil Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Direktur Akademik Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, dan Ketua Yayasan Indonesia Mengajar. (ltg/fsr)

Golkar: Jokowi-Ma’ruf Berhasil Kendalikan Covid-19

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 sejak awal pemerintahan dua tahun lalu.

Anggota Fraksi Golkar di DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar Jokowi-Ma’ruf di dua tahun masa kepemimpinan mereka.

Namun, melalui Kabinet Indonesia Maju, Jokowi berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Melki mengatakan, dibandingkan negara lain, kasus Covid-19 per satu juta penduduk di Indonesia tergolong rendah. Yakni, di angka 3,53 kasus dengan angka reproduksi kasus (Rt) sebesar 0,7. Menurut Melki, Indonesia bahkan telah melewati masa puncak kasus aktif Covid-19 yang terjadi pada 24 Juli 2021 dengan 574.135 kasus aktif.

“Sampai dengan 22 Oktober 2021 kasus aktif telah turun menjadi 15.594. Kasus meninggal karena Covid-19 telah terkendali,” tutur Melki dalam konferensi pers ‘Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin’ di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/10).

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengatakan, ketika mencapai puncak gelombang kedua pandemi Covid-19, ada lebih dari 2.000 kematian per hari. Namun angka tersebut berhasil dikendalikan menjadi 43 kematian per 21 Oktober 2021.

Selain mampu menurunkan kasus aktif dan kasus kematian akibat Covid-19, Golkar menilai Jokowi-Ma’ruf juga berhasil memberikan vaksinasi.

Tercatat, lebih dari 165 juta dosis Covid-19 telah diberikan dan hampir 50 persen dari target vaksinasi nasional. Kini tingkat vaksinasi harian dipercepat menjadi dua juta dosis per hari menggunakan vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Janssen.

“Bahkan menurut Indeks Pemulihan Covid-19 versi NIKKEI pada 30 September lalu menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 atau yang terbaik di Asia Tenggara,” ujar Melki.

Selanjutnya Melki mengatakan hal tersebut merupakan sebuah kemajuan mengingat pada 31 Juli peringkat Indonesia masih di 114, dan pada 31 Agustus peringkat Indonesia di 92.

Melki mengakui bahwa Partai Golkar sangat bangga dengan keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Sebab, keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi panglima pengendalian pandemi dengan menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (*)

Mendag Sebut Transaksi Pasar Produk Halal Capai USD 2 Triliun

SUMUTPOS.CO – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendorong pelaku usaha Tanah Air merebut peluang pasar industri halal di tingkat global. Apalagi transaksinya diperkirakan mencapai USD 2 triliun. Semua itu dibelanjakan di sektor makanan, produk farmasi, kosmetik, fashion, serta rekreasi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan pidato dalam Pembukaan Trade Expo Indonesia ke-36 Digital Edition yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, Kamis (21/10/2021). (ist).

Menuju ke arah itu, dua event digelar di Jakarta. Yakni Halal Trade Forum secara hibrida pada 22 Oktober 2021 dan Embracing Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) pada 18 November 2021 di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kedua acara besar itu bagian dari ajang Trade Expo-Digital Edition (TEI-DE) 2021 yang berlangsung pada 21 Oktober—4 November 2021 (online interactive) hingga 20 Desember 2021 (showcase).

“Halal Trade Forum dan Embracing JMFW yang digelar pada TEI-DE 2021 ini menjadi pembeda dari gelaran TEI yang berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam penyelenggaraan TEI-DE 2021 ini kita punya dua pesan yang ingin diwujudkan, yaitu Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dan Jakarta menjadi kiblat industri fesyen Islam dunia. Kedua hal tersebut akan kita mulai tahun ini,” terang Mendag Lutfi.

Menurut Mendag, pasar produk halal dunia adalah pasar yang sangat menjanjikan. Warga muslim dunia diperkirakan membelanjakan lebih dari USD 2 triliun di sektor makanan, produk farmasi, kosmetik, fashion, serta rekreasi. Ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik.

“Saat ini, nilai ekspor produk halal Indonesia diperkirakan baru mencapai USD 6 miliar atau peringkat ke-21 dunia. Sedangkan untuk ekspor fesyen muslim diperkirakan sebesar USD 4,1 miliar atau peringkat ke-13 dunia,” ujar Mendag.

Mendag menambahkan, untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, Kemendag juga akan bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia melalui BNI Xpora untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus dari segi pembiayaan dan jaringan agar buyer di luar negeri melihat dan tertarik.

Sedangkan, pada Embracing JMFW akan diselenggarakan peragaan busana, temu wicara, dan showcase mini di bidang fesyen termasuk kosmetika halal yang akan menampilkan hasil karya desainer muslim Indonesia dan internasional serta produk kosmetika halal.

Menurut Mendag, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai pusat produk halal dan kiblat fesyen muslim dunia karena dukungan sumber daya serta daya saing produk yang dimiliki.

“Dengan diselenggarakannya dua kegiatan ini, diharapkan Indonesia akan semakin mampu bersaing di pasar global dengan produk-produk halal dan fesyen muslimnya. Sehingga, bukan hanya menjadi jagoan di pasar lokal, tetapi juga di pasar regional dan global,” pungkas Mendag. (rel/sih)

Peluncuran Universitas Mahkota Tricom Unggul, Diharap Lahirkan SDM Berkualitas Era Revolusi 5.0

MEDAN, SUMUTPOS.CO—Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahkota Tricom Unggul resmi berubah status menjadi Universitas Mahkota Tricom Unggul (MTU).

GRAND LAUNCHING: Pihak yayasan, LL Dikti Wilayah I Sumut, rektorat diabadikan bersama usai Grand Launching Universitas MTU di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor Medan, Kamis (21/10/2021). IST.

Perubahan status tersebut setelah mendapat restu dan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nomor 349/E/O/2021 tanggal 26 Juli 2021.

“Kita patut berbangga dengan hadirnya Universitas MTU yang hadir mengembangkan mutu pendidikan di Sumut,” kata Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I Sumut, Dr Mahriyuni pada acara Grand Launching Universitas MTU di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor Medan, Kamis (21/10/2021).

Turut hadir gubernur Sumut diwakili Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Kaiman Turnip, Wali Kota Medan diwakili Kepala Balitbang, Irwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom, Dr Martono Anggusti, Ketua Yayasan, Usli Sarsi, Ketua Ikatan Alumni Universitas MTU, Tony Honkley, perwakilan Apindo Sumut dan civitas akademika Universitas MTU.

Dikatakan Mahriyuni, pihaknya berterimakasih kepada Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom yang telah membantu pemerintah dalam memajukan dan peningkatan mutu pendidikan, terkhusus di Sumut dan umumnya di Indonesia.

Ia berharap, kehadiran Universitas MTU dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di masa mendatang.

Kaiman Turnip pada kesempatan itu menyebutkan revolusi industri terus mengalami perkembangan yang sangat cepat.

“Saat ini kita berada di revolusi 4.0, tidak lama lagi berubah menjadi 5.0. Bila perubahan ini tidak disikapi dengan cepat, maka SDM kita akan tertinggal. Dengan adanya prodi Bisnis Digital diharapkan mampu melahirkan SDM yang mampu menjawab kebutuhan teknologi digital,” katanya.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebut dia, memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Sumut harus mampu dikelola dengan baik dan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat dunia dengan memanfaatkan teknologi digital.

Sedangkan Martono Anggusti menjelaskan, kehadiran Universitas MTU tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder.

“Tanpa dukungan semua pihak Universitas MTU tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya mencapai BEST WAY. Universitas ini akan berupaya menciptakan generasi-generasi milenial berkualitas unggul, mandiri dan berdaya saing yang akan membanggakan,” katanya.

Usli Sarsi menambahkan, momen ini adalah tonggak sejarah baru bagi Universitas MTU yang telah menjalani jatuh bangun di dunia pendidikan.

Menurut dia, tantangan ke depan yang akan dihadapi bagaimana membuat Universitas MTU menjadi universitas maju, unggul dan BEST WAY seiring dengan mengikuti perubahan dunia yang begitu cepat.

Pimpinan PT Mahkota Group Tbk ini memaparkan, 20 tahun dari sekarang, lapangan pekerjaan akan semakin kecil.

“Sekitar 50 persen lapangan pekerjaan akan hilang seiring dengan perubahan era digital seperti saat ini. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Universitas perlu kolaborasi dengan berbagai universitas, prodi, perusahaan dan stakeholder lainnya guna mencetak SDM yang unggul, leadership, berkarakter dan mandiri. Diharapkan lulusan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Rektor Universitas MTU, Prof Zulkarnain Lubis sebelumnya menyatakan, sejarah berdirinya hingga menjadi Universitas Mahkota Tricom Unggul sangat panjang, dimulai sejak berdiri pada 1997 dengan nama STIE Tricom.

“Berbagai status perubahan telah dilakukan hingga akhirnya berganti nama menjadi Universitas Mahkota Tricom Unggul. Alhamdulillah, telah mendapatkan izin resmi berdirinya Universitas Mahkota Tricom Unggul dari Kemendikbud Ristek,” jelasnya.

Mantan Rektor UMA ini menambahkan, ada 4 program studi (prodi) baru yang dikelola Universitas MTU, yakni S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Agrobisnis, dan S1 Bisnis Digital. Empat prodi baru ini melengkapi dua prodi lama, yakni S1 Manajemen dan S1 Akuntansi.
Gerak cepat pun dilakukan Universitas MTU dengan melakukan pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Selain itu melakukan perubahan dalam struktur manajemen hingga visi dan misi universitas.

“Universitas MTU memiliki value yang sangat menarik, yakni BEST WAY. Singkatan dari Brilian, Emphaty, Sprititual, Trustworhty, Wise, Accountable, Yumpie, yang diharapkan menjadi ciri khas branding yang ditampilkan Universitas Mahkota Tricom Unggul,” kata dia.

Universitas MTU berada di dua kampus, pertama di Komplek Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan dan kedua di Jalan Pematang Pasir Medan Labuhan.

“Berharap ke depan Universitas MTU bukan hanya dikenal, sekaligus dipercaya dan menjadi pilihan bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi universitas gemilang dan menjulang,” kata Prof Zul. (rel/prn)

Kota Medan PPKM Level II, Jumlah Penumpang KAI Meningkat

KERETA API: Calon penumpang kereta api saat akan berangkat ke tujuan. Sejak Kota Medan berstatus PPKM Level II, jumlah penumpang kereta api naik.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat ada peningkatan jumlah penumpang menggunakan kereta api sejak Kota Medan berstatus PPKM Level II.

KERETA API: Calon penumpang kereta api saat akan berangkat ke tujuan. Sejak Kota Medan berstatus PPKM Level II, jumlah penumpang kereta api naik.

“Jika dihitung, periode 6-19 Oktober jumlah penumpang 23.505 orang,” sebut Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (21/10) Mahendro menjelaskan angka tersebut, mengalami kenaikan sebesar 28 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan September 2021.

“Angka ini naik 28 persen, jika dibandingkan periode 22 September-5 Oktober yang hanya sebanyak 18.240 penumpang,” jelas Mahendro.

Mahendro mengharapkan dengan penurun level PPKM. Baik di Kota Medan dan sejumlah daerah di Sumut. Akan terus terjadi peningkatan terhadap jumlah penumpang menggunakan transportasi massal ini.

Dalam perjalanan menggunakan jasa kereta api, PT KAI tetap memberlakukan dokumen berupa hasil test Antigen. Namun, di sejumlah stasiun kereta api di Sumut tersedia layanan test antigen dengan tarif Rp45 ribu. Kemudian, Sesuai SE Kemenhub No 69 Th 2021, pelanggan KA Antar Kota diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Pelanggan juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2×24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan.

KAI telah mengintegrasikan sistem boarding KAI dan aplikasi Peduli Lindungi sehingga data vaksinasi dan hasil tes Covid-19 pelanggan akan otomatis muncul pada layar komputer petugas. Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, dan menghindari pemalsuan dokumen.

Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Untuk naik kereta api, pelanggan harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

Kereta Api merupakan moda transportasi yang mengutamakan keselamatan, memastikan pelanggan dalam kondisi aman dan sehat, serta konsisten menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. “KAI mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan screening deteksi Covid-19 pada moda transportasi Kereta Api guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Mahendro.(gus/ila)

Pemko Medan Baru Miliki 5 Hektare RTHKP, Butuh Rp90 Triliun untuk 20 Persen RTH

TAMAN: Taman Candika Medan merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus mengejar target ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan, khususnya RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP).

TAMAN: Taman Candika Medan merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan.

Pasalnya, saat ini Pemko Medan hanya memiliki 5 hektare taman murni Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas Kota Medan sekitar 26.000 hektare.

“Dari total RTH yang kita miliki saat ini, luasnya sekitar 5 hektare. Jadi masih belum mencapai luas ideal yang ditetapkan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Benny Iskandar ST MT, Kamis (21/10).

Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007, tentang RTH Kawasan Perkotaan disebutkan, bahwa luas ideal RTHKP sebuah kota minimal 20 persen dari luas kawasan perkotaan dan 10 persen terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Sedangkan untuk memenuhi luas RTH ideal sebesar 20 persen itun

Pemko Medan masih membutuhkan 15 persen RTH publik atau sekitar 4.000 hektare agar dapat sesuai dengan Permendagri. Tak tanggung-tanggung, Pemko Medan butuh Rp90 Triliun untuk bisa memenuhi RTH publik tersebut.”Untuk memenuhi 20 persen lahan RTH, diperkirakan harus membutuhkan anggaran Rp90 triliun dengan estimasi Rp2 juta per meter untuk membebaskan lahan warga,” ujarnya.

Sementara, kesanggupan Pemko Medan untuk mengeluarkan anggaran pembelian lahan warga yang akan dijadikan RTH hanya sebesar Rp50 miliar per tahun.”Dengan biaya sebesar itu, ada penambahan lahan dalam satu tahun, namun hanya bisa direncanakan 5 sampai 10 Hektare per tahun,” katanya.

Di sisi lain, mengingat kondisi Kota Medan yang semakin padat, penambahan RTH tidak dimungkinkan lagi bisa merata di setiap Kecamatan yang ada di Kota Medan. “Kalau untuk disebar di 21 Kecamatan itu sulit, karena kondisi dan karakteristik wilayah permukiman di tiap kecamatan itu berbeda. Kemungkinan hanya bisa menambah RTH di wilayah Medan Utara dan Medan Selatan,” tuturnya.

Benny berharap kepada DPRD Medan, dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Medan agar dapat membantu dan mencari solusi percepatan penyelesaian Ranperda RTRW Kota Medan. Apalagi Pemko dan DPRD Medan menargetkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kota Medan dapat rampung. (map/ila)