Perbaikan Infrastruktur Tangkahan-Bukit Lawang Diharap Selesai 2022, Pemprov Sumut Gelontorkan Anggaran Fantastis

20 November 2021 10:06 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck) meminta kepala dinas terkait untuk menyelesaikan perbaikan infrastrukur jalan ruas Medan-Bukit Lawang yang masih rusak pada akhir 2022 mendatang. Hal ini sebagai upaya pengembangan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan, Kabupaten Langkat, yang tengah fokus dikerjakan Pemprov Sumut saat ini Pemprov Sumut bahkan menggelontorkan anggaran fantastis agar program dimaksud terealisasi.

RAPAT: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah pimpin rapat Konsep Pengembangan Ekowisata Tangkahan-Bukit Lawang di Jungle Inn Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat, Kamis (18/11).ISTIMEWA/sumutpos.

“Yang kita rasakan mulai dari Medan sampai kemari, lihat jalan dari Binjai seperti apa sehingga kita tak cuma berencana di atas meja,” kata Ijeck saat memimpin rapat Konsep Pengembangan Ekowisata Tangkahan-Bukit Lawang di Jungle Inn Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat, Kamis (18/11). “Ini rapat ketiga kita dan langsung turun karena kita mau setiap rapat itu udah ada progresnya,” ujarnya.

Rapat itu sudah membahas hal-hal teknis. Hadir Bupati Langkat Tertib Rencana Perangin-angin, Wakil Ketua I DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, Anggota DPRD Sumut Edy Suratman, Dody Taher, Zainuddin Purba, Wakil Ketua II dan Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Sektor Publik Dewan Riset dan Inovasi Daerah Sumut, Tohar Suhartono dan Solehuddin Nasution, DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Langkat, sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut dan Kabupaten Langkat, serta masyarakat pelaku usaha.

Menurut Ijeck, rapat sengaja digelar di Bukit Lawang agar para pimpinan OPD dan elemen lainnya sama-sama mengetahui kondisi Bukit Lawang saat ini. Mulai dari jalan menuju pintu masuk ke objek wisata sampai dengan kondisi lingkungan di sekitar Bukit Lawang, baik itu sungai, hutan maupun salah satu endemik yang menjadi daya tarik yakni, orangutan Sumatera. “Saya waktu jalan menuju ke sini, saya kirim beberapa titik koordinat jalan yang rusak ke Kadis Bina Marga, supaya dia tau mana saja yang harus diperbaiki,” tegasnya. Ijeck tak ingin seluruh stakeholder mau berbuat untuk memperbaiki, tapi malah tak pernah ke lokasi itu.

Diketahui, Pemprov Sumut menganggarkan Rp10 miliar untuk peningkatan struktur jalan provinsi ruas jalan simpang 3 Namu Unggas-Tangkahan sepanjang dua kilometer. Kemudian peningkatan ruas jalan Tanjung Pura-Tanjung Selamat Rp10 miliar. Selanjutnya pembangunan jalan tembus Timbang Lawan-Tangkahan Rp15 miliar. Peningkatan ruas Jalan Kuala-Sp Marike sepanjang dua kilometer sebesar Rp11 miliar, dan pemeliharaan berkala jalan provinsi Rp6 miliar.

Selanjutnya pada pembangunan jembatan dianggarkan Rp15,3 miliar untuk Bandar Pulau ruas simpang tiga Namu Unggas-Tangkahan. Sementara pada Dinas Perhubungan Sumut, dianggarkan Rp721 juta untuk pemasangan LPJU Solar Cell pada ruas jalan Tanjung Selamat-Namu Unggas, serta pemasangan marka jalan pada ruas yang sama yakni senilai Rp370,8 juta.

Anggaran serupa dialokasikan Dishub Sumut di Kecamatan Bahorok, yakni senilai Rp721 juta untuk pemasangan LPJU Solar Cell pada ruas jalan Sp Marike-Timbang Lawan dan Rp370,8 juta untuk pemasangan marka jalan di ruas Sp Marike-Timbang Lawan.

Dinas ESDM Sumut menganggarkan Rp723,6 juta untuk penyediaan penerangan umum tenaga surya (PUTS) di objek wisata dan terakhir menganggarkan Rp50 juta untuk pemasangan delinator pada Tanjung Selamat-Namu Unggas-Tangkahan. Sementara itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut akan mengucurkan dana sebesar Rp3,8 miliar untuk Pengembangan Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. “Dari yang dianggarkan ini saya tidak melihat untuk penghijauan. Padahal di sini yang kita andalkan adalah hutan dan orangutannya, yang dulu pernah ada konservasi,” ujar Ijeck.

Dari tinjauannya pada pagi hari mengelilingi Bukit Lawang bersama wartawan juga diketahui banyak yang perlu diperbaiki di sana. Salah satunya penataan bendungan, irigasi, sampah hingga pada pulau-pulau sungai di sekitar Bukit Lawang. “Kalau kita mau mengembangkan ini mohon maaf ini harus kita tertibkan. Karena kalau sudah makan-makan maka menimbulkan sampah ke sungai,” ujarnya.

Belum lagi ada penginapan yang berdiri di dekat bendungan. Kemudian lapak pedagang penjual oleh-oleh yang tak tertata dengan baik dan lain sebagainya. “Jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah, melainkan ada kesadaran dari masyarakat sekitar untuk peduli dengan objek wisata ini. Kalau nantinya ini maju maka peningkatan ekonomi masyarakat juga bertambah,” kata Ijeck.

Mendukung

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin mengucapkan terimakasih atas kepedulian Pemprov Sumut untuk mengembangkan wisata di Langkat. Pihaknya juga sudah menganggarkan dana untuk mendukung perbaikan di dua objek wisata tersebut. “Saat ini anggarannya masih direncanakan dan belum ketuk di dewan. Jadi tergantung dari DPRD Langkat untuk menyetujui dana yang sudah kita anggarkan,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Terbit Rencana juga menyampaikan konsep pembangunan ekowisata terintegrasi di antaranya daya tarik, sarana dan prasarana dasar penunjang, peningkatan nilai ekonomi masyarakat, aksestabilitas, tata ruang wilayah dan status lahan. Untuk matriks rencana aksi pembangunan pariwisata Langkat jangka pendek (Insfrastruktur), berupa aksestabilitas, pembangunan jembatan Bandar Pulau ruas Simpang 3 Namu-unggas Tangkahan Kecamatan Batang Serangan, dengan volume 30,6 meter. “Dilaksanakan Dinas Bina marga dan Bina Kontruksi Pemprovsu,” sebut Cana.

Pengadaaan penerangan di objek wisata berupa tenaga surya berjumlah 36 unit oleh Dinas ESDM Provsu. Pengadaan kelengkapan jalan oleh Dinas Perhubungan dan fasilitas persampahan oleh DLH Provsu. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu melakukan pengembangan wisata melalui sektor perekonomian masyarakat desa.

Sasarannya kawasan Kecamatan Batang Serangan dan Bahorok berlokasi di 6 Desa. Yakni Desa Sampe Raya, Desa Timbang Jaya, Desa Timbang Lawan Desa Lau Demak di Kecamatan Bahorok. Serta Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang di Kecamatan Batang Serangan.

Mis Bakti, pelaku usaha yang ikut hadir turut memberikan apresiasi ke pemerintah. “Belum pernah ada pembahasan yang cukup terbuka untuk kita pahami dan untuk kita kawal sebagai masyarakat di destinasi Bukit Lawang ini, pak,” katanya. Mewakili warga Bukit Lawang, ia mengucapkan terimakasih karena menjadikan Kabupaten Langkat skala prioritas di 2022.

Selain perbaikan sarana dan prasarana, ia berharap ada pelayanan yang lebih baik dari PLN karena selama ini listrik sering padam. Lalu berharap ada petugas kebersihan yang rutin membersihkan wilayah Bukit Lawang dan supaya pemerintah menindak adanya pungutan liar demi kenyamanan bersama. (prn)

Diduga Kecapean, Risma Sempat Sempoyongan saat Tinjau Lokasi Longsor di Sibolangit

20 November 2021 09:48 AM

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terlihat sempoyongan saat meninjau lokasi longsor di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (19/11). Diduga, Risma kelelahan. Hal ini terjadi saat Risma meninjau longsor di lokasi kedua.

Awalnya, lepas subuh, Risma secara bertahap mendatangi tiga titik yang terdampak longsor, yaitu di Dusun 3 Tangguren, Dusun 1 di Desa Rumahkinangkung Sukapiring, dan Dusun 2 di Desa Buluh Awar. Saat hendak meninggalkan Dusun 2, Risma terlihat oyong dan dipapah para staf untuk berdiri.

Kepala Puskesmas Kecamatan Sibolangit dr Tomo Edy yang dihubungi wartawan membenarkan informasi tersebut. “Nggak (pingsan), kecapean saja dia tadi,” kata Kepala Puskesmas Bandar Baru, dr Tomo.

Tomo mengatakan, Risma kembali bangun dan melanjutkan aktivitasnya. “Aman kok. Tadi kami ke situ, ada dokter pribadinya langsung. Enggak boleh dipegang pun, langsung berdiri dia, masih jalan juga ke jembatan yang putus itu. Sanggup kok, aman, aman,” ujar Tomon

Tomo menduga, Risma kelelahan saat menyusuri lokasi. “Kecapean dia mungkin karena ke bawah sana, langsung ke sungai itu. Sudah satu jam pun, (sudah) berangkat ke Karo,” jelasnya lagi.

Santuni Ahli Waris

Sebelumnya, saat berada di titik longsor pertama di Dusun 3 Tangguren, Risma merekomendasikan agar dilakukan relokasi terhadap permukiman warga. “Melihat kondisi ini, dikhawatirkan bisa terjadi longsor susulan. Kalau itu terjadi, akses masyarakat bisa terputus. Ada tujuh dusun yang rawan putus akses. Solusinya kita siapkan tujuh lokasi bufferstock untuk cadangan makanan mereka,” kata Risma.

Kemudian saat mendatangi titik longsor kedua di Dusun 1, Desa Rumahkinangkung Sukapiring, Risma menyerahkan bantuan logistik serta santunan kepada ahli waris dari Rasmiken sebesar Rp15 juta. Adapun Rasmiken merupakan korban longsor di desanya. Risma juga memberikan santunan kepada korban luka atas nama Sama Ginting sebesar Rp5 juta. Total nilai santunan di Kabupaten Deliserdang sebesar Rp159 juta lebih. Risma kemudian sampai di titik ketiga yaitu di Dusun 2, Desa Buluh Awar. Di sini, longsor mengakibatkan jembatan terputus.

Ajak Warga Karo jadi Pengusaha

Setelah dari Deliserdang, Risma melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Karo untuk menyerahkan bantuan logistik serta santunan kepada ahli waris dan korban luka di kawasan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek. Di sana, Risma ‘membakar’ semangat dan minat warga Kabupaten Karo, khususnya eks pengungsi erupsi Gunung Sinabung untuk berwirausaha.

Jika ada kemauan, mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku, Kementerian Sosial yang dipimpinnya siap membantu dan menuntun warga hingga menjadi pengusaha sukses. “Asal mau, kita pasti bisa. Tuhan tidak akan mengubah nasib umatnya kalau umatnya tidak mau merubah diri sendiri. Ayo kita buktikan bersama,” ajak Risma menyemangati warga.

Dia juga mengajak warga untuk membangun kemandirian dan bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat bencana. Hal ini dikatakan saat menggelar sesi tanya jawab dengan keluarga korban erupsi Gunung Sinabung. Warga mengeluhkan kecilnya bantuan sosial dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembako, hingga Paket Keluarga Harapan (PKH).

Meski sangat bermanfaat, namun bagi warga bantuan itu tak mampu meningkatkan perekonomian mereka. Keluhan ini yang mendorong Risma mengajak warga mau merintis berbagai usaha rumah tangga. “Tujuan saya datang ke sini untuk menambah pendapatan masyarakat,” katanya.

Namun caranya bukan dengan mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. “Jika kita hanya mengharapkan bantuan untuk keluar dari kesulitan ekonomi, itu tidak mungkin. Bantuan yang diberi pemerintah jumlahnya hanya sekitar Rp300 ribu. Ini juga tidak selamanya diberikan, dan mungkin bisa juga akan dihentikan,” tegasnya.

Untuk membuka pikiran warga, Risma menceritakan berbagai kisah keberhasilan masyarakat Surabaya dalam merintis usaha. “Ada yang merintis usaha hanya modal Rp20 ribu. Sekarang sudah berpenghasilan miliaran. Sekarang banyak juga dari warga Surabaya yang sukses dari hasil menanam sayur-mayur,”katanya.

Kemensos, kata Risma, siap membantu usaha yang ingin dirintis warga. Misalnya jika ada yang bisa menenun ulos, pihkanya bisa membantu pengadaan mesin jahit.

Pengadaan perpustakaan, koperasi dan lain sebagainya. “Ayo mulailah usahanya dari kecil. Manfaatkan potensi yang ada. Seperti beternak ayam dan lain sebagainya. Jangan takut masalah penjualan, biar kami yang urus. Sekarang kuncinya, kita mau apa tidak untuk memulai?” tanyanya.

Ke depan tambah Risma, pihaknya dan tim yang terdiri beberapa perguruan tinggi ternama akan menggodok usaha apa yang tepat dikembangkan bagi warga Siosar. Di Kabupaten Karo sendiri, Risma memberikan santunan kepada empat ahli waris korban meninggal dunia akibat longsor atas nama Agus Sumartono, Reza Damara, Rayhan, dan Riyan Piranda. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Kemudian santunan korban luka kepada satu korban luka sebesar Rp5 juta. Total nilai bantuan untuk Kabupaten Karo sebesar Rp353.113.849.

Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan berupa sembako, makanan anak, kids ware, selimut, tenda gulung, kasur, matras, dan tenda serbaguna. Dengan demikian total bantuan sebesar Rp513.081.567. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Anggota DPR RI, HM. Husni SE,MM

Anggota DPD RI, Dedy Iskandar Batubara, Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, Bupati Karo Cory S Sebayang dan jajaran Forkopimda Kabupaten Karo. (kps/deo)

Presidensi G20 Indonesia – 2022, Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional

20 November 2021 09:32 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.Co – Tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

“Ini adalah momentum untuk menjaga Kawasan Indo Pasifik yang netral, sebab pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi, dan ini adalah eranya untuk Asia. Setelah G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN, sehingga ini (G20) sangat tepat waktu, karena saat ini ASEAN merupakan wilayah cukup tenang dengan pertumbuhan tinggi. Semoga Indonesia juga bisa membawa basis filosofi yaitu konsultasi dan konsensus, konkretnya adalah musyawarah mufakat, dalam forum G20 tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia bertema “Mau Dibawa Ke Mana G20 di Era Presidensi Indonesia?” secara virtual, di Jakarta Jumat (19/11).

Menko Airlangga mengungkapkan, sedikitnya terdapat tiga manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi Presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidensi G20 (terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik) antara lain adalah peningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

Sehingga secara agregat, diperkirakan manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 – 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan yang direncanakan sejumlah 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan. “Terutama untuk sektor akomodasi, makan-minum, pariwisata, dan yang terpenting adalah branding Indonesia di dunia internasional. Dalam jangka panjang, branding itu akan meningkatkan confidence dari negara-negara lain terhadap Indonesia, dan Indonesia dapat menjadi central stage di dunia,” imbuh Menko Airlangga.

Hingga saat ini, rangkaian Pertemuan G20 Presidensi 2022 berjumlah 150 events yang terdiri dari Pertemuan Working Groups, Engagement Groups, Deputies/Sherpa, Ministerial, dan KTT G20, serta Side Events.

Tiga topik utama yang akan diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia adalah: (i) Sistem Kesehatan Dunia; (ii) Transformasi Ekonomi dan Digital; dan (iii) Transisi Energi.

Menko Airlangga menerangkan, dari dalam negeri Indonesia harus memperkuat sisi kesehatan yaitu vaksin dalam negeri yang bisa membuat resiliensi untuk mengatasi jika terjadi gelombang berikutnya. “Maka itu, vaksin merah putih, vaksin nusantara ataupun vaksin lainnya yang bisa kerja sama dengan perusahaan farmasi, baik dengan BUMN dan swasta akan terus didorong, agar selain menangani Covid-19, kita bisa juga menghemat devisa,” terangnya.

Terkait digitalisasi, Pemerintah sudah punya roadmap dan mendorong infrastruktur digitalisasi. Dalam hal ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan sistem komunikasi satelit orbit rendah atau low earth orbit satellite untuk menjangkau layanan komunikasi hingga wilayah terpencil dan lebih terjangkau. Teknologi ini akan dapat mengatasi kesenjangan digital. Di sisi lain, inklusi keuangan melalui fintech dan digitalisasi, terutama membuat regulatory sandbox untuk melindungi transaksi keuangan masyarakat.

“Untuk transisi energi, Indonesia akan membuat prototipe atau percontohan, termasuk kepada dukungan finansialnya, sehingga ini paket percontohan yang bisa direplikasi dan dilihat evaluasinya menjelang KTT G20 nanti,” ujarnya.

Mengenai investasi di Indonesia adalah tentang reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. Saat ini implementasinya adalah dengan sistem yang dibangun di Kementerian Investasi dengan OSS RBA. Kedua, kebijakan Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah untuk melengkapi Global Value Chain, misalnya Indonesia mendorong sustainable palm oil sehingga itu menjadi komoditas ekspor andalan.

“Tentu ekosistem terkait hilirisasi bisa didorong keluar, karena ini adalah salah satu sektor unggulan Indonesia, baik kompetitif maupun komparatif. Sektor manufaktur sangat diminati, karena berbagai negara dengan bekal pengalaman pandemi Covid-19, mereka akan berisiko kalau hanya bergantung kepada satu negara saja dalam Global Supply Chain-nya,” ucap Menko Airlangga.

Indonesia juga akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global. (rep/fsr/hls)

KCW Dibuka Lagi, 10 Ruas Jalan Ditutup Mulai Sore, Langgar Prokes, Satgas Bertindak

20 November 2021 07:51 AM

KCW-London-Sumatera — KAWASAN KESAWAN: Pengendara berhenti di lampu merah di kawasan Kesawan. Sejak JUmat (19/11) kemarin, Kesawan City Walk sudah dibuka kembali.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesawan City Walk (KCW) mulai dibuka kembali sejak Jumat (19/11) kemarin. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta agar selama kegiatan bisnis di KCW berlangsung, tetap terapkan disiplin protokol kesehatan (prokes). Bila seiring berjalan waktu, kegiatan KCW ternyata ditemui banyak pelanggaran prokes, maka Satgas Covid-19 Sumut akan turun bertindak. “Kalau dia melanggar PPKM Level 2, bakal ditindak,” tegasnya menjawab wartawan, Jumat (19/11).

KAWASAN KESAWAN: Pengendara berhenti di lampu merah di kawasan Kesawan. Sejak JUmat (19/11) kemarin, Kesawan City Walk sudah dibuka kembali.

Gubsu pun meminta pengawasan turut dilakukan seluruh elemen masyarakat termasuk media. Tujuannya agar tidak terulang lagi lonjakan kasus Covid-19 di Sumut, seperti yang pernah terjadi beberapa bulan lalu.“Wartawan untuk ikut serta mengawasi. Supaya rakyat tak banyak terpapar,” kata Edy.

Sisi lain, Gubsu meminta Pemko Medan selalu mematuhi aturan PPKM Level 2, sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. “Medan itu kan PPKM Level 2, maka harus ditegakkan aturan PPKM Level 2,” pungkas Gubsu.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, jelang pembukaan KCW dan Pekan Kuliner di Warenhuis, Jalan Ahmad Yani, pihaknya melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 saat KCW dibuka.

Dikatakannya, baik pengunjung maupun pelaku UMKM harus sudah divaksin. Untuk membuktikan itu, kata dia, setiap pintu masuk KCW dilengkapi aplikasi pedulilindungi. “Setelah menunjukkan barcode, langsung diketahui apakah yang bersangkutan telah vaksin atau tidak. Bagi yang terbukti belum mengikuti vaksin, tidak diperkenankan memasuki KCW,” katanya.

Sementara itu, dibukanya kembali Kesawan City Walk (KCW) pada Jumat (19/11) kemarin, membuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus melakukan penutupan ruas-ruas jalan. Baik yang dijadikan sebagai lokasi KCW, maupun jalan-jalan di sekitarnya. Total ada 10 ruas jalan yang akan ditutup selama KCW beroperasi dan membuat Dishub Medan bersama Satlantas Polrestabes Medan harus melakukan rekayasa lalulintas.

“Selama KCW beroperasi, itu ada beberapa ryas jalan yang akan ditutup. Sisanya akan dijadikan lokasi parkir, seperti ruas Jalan Pulau Pinang sampai ke Jalan Balai Kota,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (19/11).

Diterangkan Iswar, adapun 10 ruas jalan yang akan ditutup yakni Jalan utama Ahmad Yani/Kesawan, Jalan Masjid, Jalan Ahmad Yani IV, Jalan Ahmad Yani I, Jalan Gwang Zhu, Jalan Perdagangan, dan Jalan Ahmad Yani II, Jalan Ahmad Yani VII, Jalan AR Syihab, dan Jalan Hindu. “Jalan-jalan itu akan ditutup selama 6 jam, itu dari jam sore (18.00 WIB) sampai jam 12 malam (Pukul 24.00 WIB). Sementara di luar jam tersebut, lalulintas kembali normal,” ujarnya.

Khusus untuk kawasan UMKM, kata Iswar, akan berada di sepanjang ruas jalan yang ditutup. Untuk Jalan utama Ahmad Yani atau Kesawan, merupakan jalur khusus pedestrian atau pejalan kaki. “Untuk UMKM berada tidak di Jalan utama, tapi di jalan-jalan sekitar jalan Ahmad Yani,” katanya.

Sebelumnya Iswar juga menerangkan, bahwa selama KCW beroperasi, yakni dari Pukul 18.00 hingga 24.00 WIB, pembayaran parkir kendaraan yang parkir di kantung-kantung parkir di seputar kawasan Kesawan wajib membayar retribusi parkirnya secara Non Tunai. “Misalnya kalau siang, itu kan hanya Jalan Kesawan yang sistem pembayaran parkirnya dengan nontunai. Sedangkan jalan-jalan di sekitarnya yang dijadikan kantung parkir saat KCW dibuka pada malam hari, itu masih manual. Tapi mulai malam ini, saat KCW beroperasi di malam hari, tentu Jalan Kesawannya akan ditutup. Nah di saat itu lah, jalan-jalan yang dijadikan kantung-kantung parkir di sekitar KCW akan menggunakan sistem E-Parking,” jelasnya.

Dia berharap, sistem Pembayaran nontunai bisa terus berkembang di Kota Medan hingga seluruh jalan di Kota Medan menggunakan sistem E-Parking. Dengan begitu, PAD Kota Medan dadi retribusi parkir bisa terus meningkat. Bersama Kadishub Medan Iswar Lubis, Pimpinan Divisi Dana dan Jasa PT Bank Sumut, Budi Anshari mengatakan, PT Bank Sumut telah mengembangkan sistem pembayaran E-Parking di Jalan Kesawan Kota Medan. Bila selama ini di Jalan Kesawan hanya bisa membayar parkir dengan sistem QR Code, maka saat ini masyarakat bisa membayar retribusi parkirnya dengan e-Money bahkan kartu debit ATM dari seluruh Bank.

“Bank Sumut terus berinovasi dan mendukung Pemko Medan dalam pelayanan retribusi E-Parking dan pajak retribusi lainnya. Selain dengan QRIS, saat ini juga sudah bisa menggunakan E-Money bahkan kartu Debit. Selain memudahkan masyarakat, ini juga bentuk komitmen kami dalam membantu Pemko Medan untuk meningkatkan PAD,” katanya, Jumat (19/11).

Sesuai instruksi Pemerintah, lanjut Budi, Bank Sumut juga selalu akan mendukung Pemko Medan untuk terus meningkatkan transaksi digital. “Bank Sumut berkomitmen menjadi salah satu Bank dalam mendukung transaksi digital. Selain lebih efektif, transaksi digital juga mendukung trasnparansi keuangan,” pungkasnya. (prn/map/ila)

Segel 3 Lokasi Hiburan Malam, Wali Kota Buktikan sebagai Public Healt Leader

20 November 2021 07:46 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski angka kasus Covid-19 terus menunjukkan angka penurunan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Kota Medan sudah berada di Level 2, namun upaya untuk menekan penyebaran virus Corona terus menjadi perhatian Wali Kota Medan Bobby Nasution.

SEGEL: Satpol PP menyegel salah satu tempat hiburan malam, baru-baru ini.

Bahkan, orang nomor satu di Pemko Medan ini langsung bertindak tegas terhadap siapa saja yang mengabaikan protokol kesehatan maupun aturan yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Sikap tegas dan tidak ada kompromi ini dibuktikan Bobby Nasution dengan menutup sementara 3 tempat hiburan malam (THM), Sabtu (13/11) malam. Adapun ketiga THM itu yakni The Shoot Pool di Jalan Patimura serta High Five dan Heaven 7 yang berada di Jalan Abdullah Lubis Medan. Langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya cluster baru penyebaran Covid-19 ,sekaligus pendisiplinan terhadap aturan PPKM Level 2 yang telah ditetapkan.

Menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut pun menyayangkan masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM Level 2 di ibukota Provinsi Sumut ini. Padahal saat ini, kata Bobby, PPKM Kota Medan telah turun menjadi level 2 sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak agar Kota Medan bisa memasuki PPKM Level 1 hingga akhirnya terbebas dari penerapan PPKM tersebut.

“Penegakkan prokes tak pandang bulu. Kita sedang berusaha keras agar Kota Medan segera turun ke Level 1 PPKM. Untuk itu, saya tegaskan kepada seluruh pelaku usaha agar menaati aturan yang berlaku. Apalagi saat ini Kota Medan sudah PPKM level 2. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi dan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Untuk itu, kami mohon kerjasamanya,” kata Bobby Nasution.

Sementara itu Plt Kasatpol PP Kota Medan Rakhmat Harahap menjelaskan, sebelum sebelum dilakukan penutupan sementara melalui penyegelan terhadap ketiga THM tersebut, tim terlebih dahulu melakukan pembubaran dan memverifikasi izin operasi usaha. “Kita lakukan semua prosedur secara persuasif. Setelah dibubarkan, lalu dilakukan pemeriksaan dan verifikasi izin operasi. Selanjutnya, lokasi usaha ini akan kita tutup sementara selama dua belas hari,” tegas Rakhmat.

Ketegasan Bobby Nasution dalam menegakan aturan guna mencegah penyebaran Covid-19 ditanggapi positif dosen Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) Destanul Aulia SKM MBA MEC PhD.

Dikatakannya, Bobby Nasution sebagai public health leader (pemimpin kesehatan masyarakat) harus bisa bertindak tegas. Artinya, Bobby Nasution harus bisa memberikan dan menjadi contoh atas sikap dan tindakan yang dilakukannya.

“Hal itu menjadi perwujudan kepastian dalam menjalankan prokes. Di samping itu juga, Wali Kota dapat menggandeng organisasi kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif dan realitatif sehingga Pak Wali Kota dapat menekankan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha bahwa kesehatan di atasan segalanya,” ungkap Destanul.

Selanjutnya, kata Destanul, Bobby Nasution sebagai public health leader sudah menunjukkan bahwa dirinya mampu menyadari dan responsif pada prioritas masalah kesehatan masyarakat. “Dengan memberikan sanksi tegas kepada ketiga lokasi usaha itu, artinya Pak Wali Kota sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang public health leader,” pungkasnya seraya mengatakan apa yang dilakukan Bobby Nasution sangat tepat dan baik. (rel/ila)

Kapoldasu Resmikan Pembangunan Polres Tapsel

20 November 2021 07:39 AM

Kapoldasu-Resmikan-Pembangunan-Mako-Polres-Tapsel — BERSAMA:Kapoldasu Irjen Pol Drs RZ Panca Putra bersama Kapolres Tapsel, AKBP Roman Smaradana, Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Kamis (18/11). SOPIAN/SUMUT POS.

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs RZ Panca Putra meresmikan pembangunan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) di Samping Perkantoran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapsel, Sipirok, Kamis (18/11).

BERSAMA:Kapoldasu Irjen Pol Drs RZ Panca Putra bersama Kapolres Tapsel, AKBP Roman Smaradana, Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Kamis (18/11). SOPIAN/SUMUT POS.

Panca bersama Bupati Paluta, Bupati Tapsel dan rombongan melakukan peresmian pembangunan dengan cara menekan tombol sebagai tanda dimulainya pemasangan tiang pancang perdana.

Kapoldasu dalam sambutannya mengatakan, setelah pemekaran Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2001, maka pada Tahun 2006 didefenitifkan Mako Polres Kota Padangsidimpuan, untuk itulah perlunya dibangun Mako Polres di wilayah Tapsel.

“Lokasi Mako polres Tapsel ini terlihat bagus bila kita memandang dari puncaknya, dengan kehadiran Mako ini nantinya diharapkan pelayanan Kepolisian Polres Tapsel semakin Efektif,” ujarnya.

Dijelaskan Kapoldasu, pembangunan Polres Tapsel bersumber dari dana APBD Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) Tahun 2021.

“Direncanakan gedungnya berlantai dua. Bila mengharapkan anggaran dari Polri tidak akan cukup, maka perlu dukungan anggaran daerah agar pembangunannya cepat selesai,”imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradana mengatakan, pemasangan tiang pancang perdana pembangunan Mapolres Tapsel memiliki luas kurang lebih 50.000 M2, di atas sertifikat 47.320.m2.

“Anggaran pembangunan berasal dari dana hibah Pemkab Paluta, sedangkan tanah pertapaan hibah dari Pemkab Tapsel. Pembangunannya dilaksanakan secara berkesinambungan yang bekerja sama dengan Pemkab Tapsel Tahun 2022 mendatang,” ujarnya.

Bupati Paluta, Andar Amin Harahap menyatakan, pihaknya sangat menyambut positif pembangunan Mako Polres Tapsel, dan telah menganggarkan pembangunan 3 tahun secara berturut-turut,” ungkapnya.

Usai acara, Kapoldasu Irjen Panca Putra Simanjuntak menyempatkan diri meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sekolah MAN Sipirok dan menyerahkan bingkisan kepada masyarakat Desa Kilang Papan. (dwi/han)

Pesalmen Saragih jadi Direktur RSUD Sidikalang

20 November 2021 07:36 AM

Bupati-Dairi-Lantik-Pesalmen-Saragih-Jadi-Direktur-UPT-RSUD-Sidikalang — LANTIK: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu (tengah) foto bersama Sekda Leonardus Sihotang, Ka Inspektorat Budiantausai melantik Direktur UPT RSUD Sidikalang, Pesalmen Saragih di aula BKPSDM, Jumat (19/11).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu melantik dr Pesalmen Saragih menjadi Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, menggantikan dr Sugito Panjaitan, Jumat (19/11).

LANTIK: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu (tengah) foto bersama Sekda Leonardus Sihotang, Ka Inspektorat Budiantausai melantik Direktur UPT RSUD Sidikalang, Pesalmen Saragih di aula BKPSDM, Jumat (19/11).

Kepala BKPSDM Dairi, Dapot Hasudungan Tamba melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata mengatakan, Bupati Eddy KA Berutu, telah melantik dr Pesalmen Saragih menjadi Direktur yang baru di RSUD Sidikalang.

dimana sebelumnya dr Pesalmen Saragih bertugas sebagai dokter muda pada UPT RSUD Sidikalang.

Selanjutnya, dr Sugito Panjaitan dimutasi menjadi Dokter Madya pada UPT Puskesmas Kentara, Kecamatan Lae Parira. Ditanya apa alasan pergantian Direktur RSUD tersebut, Martua mengatakan, untuk penyegaran demi perbaikan layanan di RSUD Sidikalang.

Hadir Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang, Kepala Inspektorat, Budianta Pinem dan Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba. (rud/han)

Kapolres Asahan Sertijabkan Kabag dan Kasat Intel

20 November 2021 07:33 AM

Kapolres-Pimpin-Sertijab-dan-pengukuhan-Kabag-dan-Kasat-Polres-Asahan — SERTIJAB: Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK, MH menyaksikan penandatanganan berita acara sertijab sejumlah perwira utara.DERMAWANSUMUT.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira S.I.K, M.H. memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama di Aula Wirasatya Lantai II Polres Asahan, Jumat(19/11/2021) siang.

SERTIJAB: Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK, MH menyaksikan penandatanganan berita acara sertijab sejumlah perwira utara.DERMAWANSUMUT.

Sejumlah perwira tersebut adalah Kabag Ops Polres Asahan Kompol RD. Firman D, SH, MH kepada AKP Yayang Riski Pratama, SIK dan Kasat Intelkam AKP Sunarto kepada AKP M. Noor, SH, serta pengukuhan dua pejabat baru Kabag Log Polres Asahan AKP Zulhajri dan Kasat Binmas Polres Asahan AKP Freddi R. Saragi, SH.

Dalam amanatnya, Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kinerjanya serta prestasinya yang telah mengabdi di Polres Asahan.

Begitu juga dengan personel yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri di lingkungan kerjanya, serta dapat bersilaturahmi dengan para perwira lain dan anggota.

“Dan saya yakin dan percaya, saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan Polri dan masyarakat serta mampu menciptakan trobosan-trobosan kreatif dalam mendukung tugas dan pekerjaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tetap dijaga jalinan hubungan silaturrahmi di antara kita semua, agar tidak ada rasa kecemburuan dan bekerja tentu ada penilaian kinerja”, pinta Kapolres Asahan.

Kapolres Asahan juga meminta kepada pejabat yang baru dapat mengetahui perkembangan situasi terkait antisipasi penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Asahan, serta meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.

“Lakukan koordinasi dengan Tomas, Toga, dan Toda yang ada di wilayah Kabupaten Asahan”tutupnya seraya mengatakan tujuan dilaksanakannya serah terima Jabatan tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan kwalitas kinerja dan manajemen di Polres Asahan.(dat/han)

Pengurus IPHI di 3 Kecamatan Dilantik

20 November 2021 07:30 AM

Ketua-IPHI-Asahan-Lantik-Pengurus-IPHI-3-Kecamatan — SANTUNAN: Ketua IPHI Asahan Drs Jhon Hardi Nasution saat memberikan santunan kepada anak yatim di sela-sela penatikan pengurus IPHI di 3 Kecamatan.DERMAWAN/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Asahan Drs. H. John Hardi Nasution, MSi yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, melantik Pengurus IPHI Kecamatan Meranti, Kecamatan Rawang Panca Arga dan Kecamatan Pulo Bandring, bertempat di Taman Hiburan Damor dusun IX Kecamatan Meranti, Jumat (19/11).

SANTUNAN: Ketua IPHI Asahan Drs Jhon Hardi Nasution saat memberikan santunan kepada anak yatim di sela-sela penatikan pengurus IPHI di 3 Kecamatan.DERMAWAN/SUMUT POS.

Acara yang juga dirangkai dengan memberikan santunan anak yatim tersebut, turut di Hadiri Ketua DPRD Kabupaten Asahan Baharuddin Harahap, SH, MH, Asisten Pemerintahan Buwono Prawana,SIP, Anggota DPRD Kab. Asahan H. Ahmad Zulhanuddin, SPd, MA, Pengurus IPHI Kab. Asahan, Camat Meranti, Camat Rawang PA, Camat Pulo Bandring, serta udangan lainnya.

Adapun pengurus IPHI Kecamatan Meranti periode 2021-2026, Ketua H. Sunardi, Sekretaris H.Ralisman, Kecamatan Pulo Bandring, Ketua H. Suhadi Piles, Sekretaris H. Ponidi, Kecamatan Rawang PA, Ketua H. Azrai, Sekretaris H. Misdi.

Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Baharuddin Harahap, SH, MH dalam sambutannya, menyampaikan selamat kepada Pengurus IPHI Kecamatan Meranti, Kecamatan Pulo Bandring dan Kecamatan Rawang Panca Arga masa bakti tahun 2021–2026, yang baru saja dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Asahan.

Sementara Bupati Asahan H. Surya BSc yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. H. John Hardi Nasution, MSi menyampaikan selamat kepada kepada pengurus IPHI tiga kecamatan yang baru dilantik.

Selanjutnya, John Hardi yang juga adalah Ketua IPHI Kabupaten Asahan mengimbau kepada pengurus yang baru dilantik agar menjalankan Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya agar dapat memberikan manfaat yang positif di tengah tengah masyarakat.

“Pengurus Organisasi IPHI adalah orang orang yang sudah melaksanakan Ibadah Haji, kiranya dapat memberi suri tauladan di tengah tengah masyarakat” Ucap John Hardi.

Mengakhiri sambutannya John hardi menyampaikan harapannya agar IPHI Kecamatan Meranti, Kecamatan Pulo Bandring dan Kecamatan Rawang PA dapat terus memberikan dukungan demi Kemajuan Kabupaten Asahan, serta mewujudkan Visi Misi Kabupaten Asahan yaitu 0Mewujudkan Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter. (dat/han)

Logistik Pilkades 106 Desa di Dairi Didistribusikan

20 November 2021 07:26 AM

Selamat-Bancin — Kabid Administrasi Pemerintahan Desa pada Dispemdes Dairi, Selamat Bancin. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Dairi, mulai mendistribusikan logistik untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 106 desa pada 25 November 2021 mendatang.

Kabid Administrasi Pemerintahan Desa pada Dispemdes Dairi, Selamat Bancin. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Kepala Dinas Pemdes Dairi, Junihardi Siregar melalui Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin, Jumat (19/11) menerangkan, logistik yang didistribusikan adalah kotak suara dan kelengkapanya yakni bantalan, paku serta gembok.

“Hari ini, logistik sudah mulai kita kirim ke Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Tigalingga, Siempat Nempu Hulu serta Parbuluan. Teknisnya, kotak suara kita kirim ke Kantor Camat, selanjutnya panitia pemilihan kepala desa (P2KD) mengambil darisana, ucap Selamat.

Untuk surat suara, tinta serta plano akan diambil langsung oleh P2KD ke Kantor Dispemdes. Kita targetkan, distribusi kotak suara bisa segera tuntas, jelasnya. Sementara itu, jumlah surat suara dicetak sesuai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 120.309 lembar, ditambah 1% cadangan.

Selamat mengatakan, jumlah TPS pada Pilkades serentak sebanyak 262 TPS. Menurutnya, banyaknya TPS pada Pilkades serentak kali ini, karena berlangsung dimasa pandemi corona virus disiasi 2019 (Covid-19).

Dimana, jumlah maksimal dalam 1TPS hanya 500 pemilih, walaupun tak tertutup kemungkinan akan ada sebagian mencapai 600 atau tergantung penyebaran penduduk disetiap dusun.

Jumlah maksimal pemilih dalam 1 TPS tersebut telah diatur dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 47 tahun 2020, dalam Pilkades serentak dimasa pandemi Covid-19. Selamat menyebut, dari 277 orang cakades yang bertarung di Pilkades serentak 106 desa nanti, hanya 65 orang incumben kembali maju.

Sementara pejabat incumben lainya, ada terkena peraturan keterlambatan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPj) maupun yang sudah 3 periode menjabat Kades, ujar Selamat Bancin. (rud/han)