DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Aksi pencurian kabel opstig milik PLN dengan tersangka sebanyak 1 orang digagalkan oleh warga. Pencurian kabel ini dilakukan dengan memotong kabel opstik jenis NYY 4×70 mm incoming trafo ke LVC Jaringan Tegangan Rendah pada Minggu (10/10) pukul 15.55 WIB. Lokasi pencurian ini masuk ke dalam wilayah kerja PLN ULP Binjai Timur.
Dalam aksinya tersangka diketahui oleh warga sekitar dan langsung melaporkan terjadinya pencurian kabel ke Call Center 123. Begitu mendapatkan informasi, petugas PLN langsung menuju ke lokasi tempat terjadinya pencurian tersebut. Dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian, petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian telah ditangkap oleh warga yang berada di lokasi kejadian dan diserahkan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa.
Manager PLN ULP Binjai Timur, Elfian, selanjutnya mengerahkan petugas PLN untuk melakukan langkah perbaikan secara tanggap dan cepat dengan menyambung kabel opstig yang putus sehingga listrik dapat menyala kembali. Elfian juga telah berkoordinasi dengan pihak Polsek Sunggal untuk memastikan bahwa tersangka diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan kelengkapan dokumen terkait aksi pencurian tersebut.
“Kami seluruh manajemen PT PLN (Persero) menyampaikan terima kasih atas kerjasama pihak Polsek Sunggal yang telah memproses tersangka pelaku pencurian kabel opstig ini. Tentunya juga kepada seluruh warga Bintang Terang yang telah menggagalkan aksi pencurian ini,” ujar Elfian.
Manager UP3 Binjai, Ariadi Wisnu Sukendar berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merugikan PLN dan masyarakat, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. “Aksi pencurian ini sangat berbahaya, selain membahayakan pelaku pencurian dari sengatan listrik, juga merugikan pelanggan sekitar karena akan menyebabkan padamnya aliran listrik,” kata dia.
Atas kejadian ini, PT PLN (Persero) juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi instalasi listrik di sekitar rumahnya. Jika menemukan oknum-oknum yang mencurigakan dapat melapor ke pihak yang berwenang sebagai langkah antisipatif. (ila)
TERANGKAN: Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar (kiri) diampingi Kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin menerangkan jelang pelaksanaan Pilkades serentak 106 Desa pada, 25 November 2021 mendatang.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 106 desa di Kabupaten Dairi, warga dikabarkan rame-rame urus tempat tinggal/kependudukan.
TERANGKAN: Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar (kiri) diampingi Kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin menerangkan jelang pelaksanaan Pilkades serentak 106 Desa pada, 25 November 2021 mendatang.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Junihardi Siregar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Selamat Bancin, Selasa (12/10) membenarkan, ada fenomena perpindahan masyarakat antar desa jelang Pilkades serentak, 25 Neovember 2021 mendatang. Bahkan, diduga ada memobilisasi warga pindah.
“Informasi diperoleh banyak warga mengurus pindah, misalnya dari Desa A yang tidak ikut melaksanakan Pilkades serentak pindah ke Desa B yang menggelar Pilkades,”sebut Junihardi.
Menyikapi hal itu, Dispemdes telah mensosialisasikan kepada panitia pemilihan kepala desa (P2KD), supaya cermat meneliti sebelum ditetapkan menjadi pemilih tetap dan melaksanakan Pilkades sesuai regulasi.
Junihardi memaparkan, Pilkades diatur daIam peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019, dan khusus penetapan pemilih diatur dalam pasal 9. Pemilih yang menggunakan harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Selanjutnya, berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
Artinya, masyarakat tidak bisa ikut memilih jika hanya memiliki surat domisili harus dikuatkan dengan KTP atau surat keterangan kependudukan, ucap Junihardi. Sehingga adanya fenomena masyarakat mengurus pindah jelang Pilkades untuk melakukan kecurangan dalam Pilkades nanti, sudah jelas diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2015.
“Kita sudah tegaskan kepada P2KD supaya melaksanakan Pilkades mengacu kepada Perda dimaksud. Junihardi menyampaikan, tahapan Pilkades saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran bakal calon (Balon) kades, 12-20 Oktober 2021,” tambahnya.
Lalu, 21 Oktober 2021, verifikasi berkas dan penetapan calon kades dan termasuk perpanjangan waktu pendaftaran jika balon kades kurang dari 2 orang, dan jika balon lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi tambahan yang difasilitasi panitia kabupaten, ujar Junihardi.
Sementara itu, bagi kepala desa incumben, jika maju kembali calon kades harus cuti setelah ditetapkan menjadi calon. Dan jika perangkat desa maju sebagai balon kades, harus cuti sebelum pendaftaran.
Dan untuk balon kades incumben ada syarat khusus yaitu harus menyampaikan laporan pertanggungkawaban akhir masa jabatan kepada BPD. (rud)
DIAMBIL SUMPAH: Ir.Jonatan Tarigan diambil sumpah saat dilantik sebagai Direksi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo.solideo/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Hingga kini berbagai masalah masih mendera PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo. Data pelanggan, penertiban sambungan liar, penertiban pengutipan kepada pelanggan dan pengelolaan sumber daya manusia adalah beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Bahkan yang yang lebih penting adalah mengatasi persoalan ketidakketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di Kota Kabanjahe.
DIAMBIL SUMPAH: Ir.Jonatan Tarigan diambil sumpah saat dilantik sebagai Direksi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo.solideo/SUMUT POS.
Semua masalah ini diminta haris segera diatasi. Perintah ini disampaikan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang saat melantik Ir.Jonatan Tarigan sebagai Direksi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo, di aula Kantor Bupati Karo, Selasa (12/10)siang.
Cory juga menegaskan, agar direksi yang baru dilantik segera membenahi PDAM Tirta Malem dan bekerja fokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya sangat mengharapkan segera adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan PDAM Tirta Malem kedepan. Terutama dalam penertiban data pelanggan, penetiban sambungan liar, penertiban pengutipan kepada pelanggan dan pengelolaan sumber daya manusia di PDAM Tirta Malem. Serta yang paling utama adalah terpenuhinya akses air minum yang layak kepada masyarakat,” tegasnya
Selain itu, Bupati Karo juga meminta kepada direksi yang baru segera melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD terkait menyangkut rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026 dalam pengelolaan PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo.
“Serta segera menyelesaikan proses rancangan Lerda dengan DPRD Kab. Karo sebagai dasar penyertaan modal kepada PDAM Tirta Malem dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan dan rancangan peraturan daerah perubahan nama PDAM Tirta Malem menjadi Perumda Air Minum Tirta Malem sesuai dengan amanat PP No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,” ungkap Bupati Karo. (deo/han)
RAKOR: LO BNPB Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Darlan Harahap bersama Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat memimpin rakor penangan Covid-19 di Tebingtinggi.SOPIAN/sumutpos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – LO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Darlan Harahap memberikan apresiasi kepada Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi yang telah bekerja keras bersama tim lainnya dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi, sehingga bisa menjadi Level 1 dalam perpanjangan masa PPKM.
RAKOR: LO BNPB Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Darlan Harahap bersama Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat memimpin rakor penangan Covid-19 di Tebingtinggi.SOPIAN/sumutpos.
“Kami berikan apresiasi besar kepada Pemko Tebingtinggi dan Satgas Covid-19 atas kinerjanya, semoga ini bisa dipertahankan,” bilang Mayjen TNI Purn Darlan Harahap didampingi Sekretaris Satgas Pemprov Sumut Drs Arsyad Lubis dan Kadis Kesehatan Pemprov Sumut drg Ismail Lubis, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) evaluasi penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi di Ruang Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (11/10).
LO BNPB Pusat Mayjen TNI Purn Darlan Harahap mengungkapkan rasa bangga atas capaian Kota Tebingtinggi, yang mampu menurunkan level PPKM dari level 3 ke level 1. “Kami turut bangga dari apa yang dicapai Kota Tebingtinggi, bahwa Kota Tebingtinggi termasuk salah satu dari 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara bisa mencapai level 1 (level PPKM) yang awal dulu sempat ketar-ketir,” ujar Darlan Harahap.
Ditambahkannya, bahwa protokol kesehatan 5M adalah kunci utama serta melibatkan stakeholder dan sosialisasi edukasi tetap ditingkatkan. Protokol kesehatan 5 M itu kunci utama. Jadi di sinilah yang kita sampaikan, mari kita semua melibatkan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Memang jadi tugas berat.
“Ke depan bagaimana masyarakat sadar benar bahwa Covid-19 itu ada dan walaupun kita sudah memberi sosialisasi dan edukasi, saya harap tetap kita tingkatkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tebingtinggi melakukan kegiatan kegiatan secara berjenjang (penanganan Covid-19), dengan mengaktifkan Satgas Covid-19 ditingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kita berpesan agar meningkatkan 3T secara terus-menerus dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Kepada Camat dan Puskesmas, agar bekerja sama dengan Koramil 13 Tebingtinggi dan Polres, dalam hal meningkatkan 3 T secara terus menerus disamping juga penerapan protokol kesehatan. Di hulu ada sosialisasi informasi oleh Diskominfo dengan Kecamatan dan penanganan oleh Polres dan Satpol PP,” ucap Umar.
Umar kembali mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan 5M, kiranya masyarakat harus kooperatif membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan Tracing pelacakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 serta tidak menyembunyikan pasien konfirmasi Covid-19 agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Tebingtinggi. (ian/han)
TIDAK BERMASKER: Pelajar SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi di halaman sekolah tidak menggunakan masker.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Meski pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kota Tebingtinggi telah diberlakukan, masih banyak pelajar ditemukan tidak menggunakan masker saat di sekolah. Bahkan sekolah juga masih ada belum mempersiapkan dan menerapkan Prokes saat PTM dilaksanakan.
TIDAK BERMASKER: Pelajar SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi di halaman sekolah tidak menggunakan masker.
Kondisi itu ditemukan saat Tim Satgas Covid-19 bagian penanganan sosialisasi dan edukasi Dinas Kominfo Tebingtinggi bersama Polri, TNI, Rapi, melakukan kunjungan mendadak ke SMP Negeri 7 di Jalan Syek Beringin, Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa (12/10) pagi.
Tim menemukan beberapa pelanggaran prokes, seperti tidak adanya sabun di tempat cucian tangan, air ada yang tidak mengalir serta peserta didik saat pulang dan masih di lokasi sekolah banyak tidak menggunakan masker.
Saat berada di lokasi sekolah, pihak kepolisian Polres Tebingtinggi bersama Tim Satgas Covid-19 sempat menegur para pelajar SMP untuk menggunakan masker, ada dari mereka langsung memakai masker yang disimpan dalam tasnya, ada yang hanya diam dan langsung keluar halaman sekolah. Mungkin ada dugaan kurangnya sosialisasi dari guru kepada siswa siswi terkait prokes.
Parahnya lagi, Tim Satgas Covid-19 juga sempat menegur seorang guru yang tidak menggunakan masker. Namun guru tersebut beralasan tidak bisa menggunakan masker karena sesak napas.
Perihal belum terlaksananya prokes ketat tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Holong Pasribu mengaku kecolongan dengan tidak patuhnya para pelajar yang tidak menggunakan masker. Disebutkan Holong, pihaknya sudah sering melakukan imbauan dan sosialisasi prokes kepada seluruh siswa.
“Mau masuk sekolah semua siswa kami periksa menggunakan alat pengukur suhu tubuh, harus memakai masker dan menyarankan untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Terkait pulang tidak pakai masker, pelajar menyimpan makser di dalam tas,”papar Holong Pasaribu.
Dijelaskan Holong Pasaribu, tidak adanya sabun di tempat cuci tangan bukan tidak ada, tetapi setelah pulang anak peserta didik, sabun disimpan agar tidak hilang. “Bukan tidak ada sabun di tempat cucian tangan, sepulang sekolah pihak sekolah menyimpannya, jika tidak disimpan, sabun sering hilang,”tandasnya.
Dijelaskannya, jumlah siswa siswi SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi sebanyak 431 orang, di antaranya sebanyak 162 pelajar sudah divaksin.
Kepala Tim II Satgas Covid-19 Diskominfo Tebingtinggi, Desmon Simanjuntak mengatakan, saat kunjungan Tim Satgas Covid-19 bagian sosialisasi dan edukasi menemukan pelanggaran prokes, dimana banyak para pelajar SMP Negeri 7 Kota Tebingtinggi ditemukan tidak menggunakan masker. Diharapkan Kepala Sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada pelajar untuk mematuhi Prokes yang ada dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan menghindari mobilitas orang. (ian/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi dan ini mendorong pemulihan ekonomi terjadi di berbagai negara. Di Indonesia, indikator utama perekonomian mengonfirmasi kinerja pemulihan yang terus menunjukkan prospek perbaikan. Diperkirakan keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa mencapai 3,7% sampai 4,5%.
“Dampak pengetatan PPKM di bulan Juli 2021 bersifat sementara. Ini terlihat dari kembalinya ekspansi aktivitas PMI manufaktur bulan September di angka 52,2,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Goes to Campus, secara virtual pada Selasa (12/10). Acara tersebut diikuti oleh para mahasiswa dan akademisi dari Universitas Telkom, PKN STAN, Universitas Binawan, dan Politeknik STIA LAN Jakarta.
Di masa pandemi, UMKM terbukti menjadi critical engine yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan strategis bagi UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan yang salah satunya meningkatkan akses pembiayaan dengan menerbitkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau rasio kredit UMKM bagi perbankan. Pemerintah melalui ketentuan ini memperluas cakupan pembiayaan kredit UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank, di antaranya pembiayaan yang dapat dilakukan langsung melalui rantai pasok, lembaga jasa keuangan, pembelian surat berharga, dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Guna mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi, Pemerintah meningkatkan plafon KUR sebanyak dua kali di tahun 2021, yang pertama sebesar 220 triliun rupiah ke 253 triliun rupiah, dan terakhir ditingkatkan menjadi 285 triliun rupiah.
“Besarnya perhatian terhadap UMKM tidak hanya terwujud dalam pemberian suku bunga KUR yang rendah, tetapi juga ada tambahan subsidi bunga dari 6% menjadi 3% di tahun 2021. Ini juga diikuti dengan persyaratan yang dipermudah dan Kredit Tanpa Agunan dinaikkan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah,” jelas Menko Airlangga. Pemerintah juga melakukan relaksasi KUR, termasuk penundaan angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan tambahan limit plafon KUR serta relaksasi persayaratan administrasi.
Sejalan dengan penerapan stimulus terhadap UMKM melalui KUR untuk menguatkan ekonomi nasional di masa pandemi, Menko Airlangga mengatakan diperlukan juga dorongan dari berbagai stakeholders, di antaranya dengan melibatkan akademisi. “Kegiatan sosialiasi KUR kepada Universitas atau Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengoptimalisasi pusat-pusat pengembangan inkubasi bisnis di lingkungan kampus yang dapat didukung melalui pembiayaan KUR,” tutur Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa untuk menyerap tenaga kerja dan dalam jangka panjang menjadikan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia harus bisa menciptakan para wirausahawan muda.
“Untuk mendukung mahasiswa berwirausaha, Pemerintah mendukung dengan cara menyediakan modal kerja. KUR ini perlu dikenalkan kepada mahasiswa karena sebagian besar mahasiswa yang berwirausaha memulai usahanya dari skala UMKM,” kata Deputi Iskandar.
Pemerintah mengharapkan pemuda yang sebagian besar berasal dari mahasiswa di kampus bisa menjadi wirausahawan baru dan Pemerintah menargetkan di tahun 2024 mencapai 3,9% wirausahawan baru yang berasal dari pemuda.
“Sosialisasi KUR kepada akademisi hari ini diharapkan bisa dilakukan sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemerintah dengan lembaga penyalur KUR. Semoga UMKM dapat naik kelas. Dan upaya ini utamanya diharapkan dapat membangkitkan UMKM di pasca pandemi Covid-19,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fln/fsr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam mendukung penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, Telkomsel mendukung program Telemedicine yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan dan Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan dukungan berupa penyediaan sarana komunikasi dan paket layanan data untuk 400 Dokter dalam menunjang layanan telemedicine atau konsultasi online COVID-19.
Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) (Tiga dari kanan), Penanggung Jawab program Telemedicine USU dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis M.Ked(Ped).,Sp.A, Ph.D (Kanan) bersama Manajer Branch Central Medan Achdiat Suryana (Tengah) dan Manager Corporate Communication Sumatera Hanny Hairany (tiga dari kiri) saat melakukan penyerahan simbolis bantuan CSR penyediaan sarana komunikasi dan paket layanan data untuk 400 Dokter dalam menunjang layanan telemedicine atau konsultasi online COVID-19.
General Manager Consumer Sales Regional Sumbagut Telkomsel Muharlis mengatakan, “Sebagai digital telco company terdepan di Indonesia, partisipasi Telkomsel dalam program telemedicine COVID-19 yang di inisiasi oleh FK USU merupakan salah satu upaya nyata kami dalam mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia, melalui program CSR penyediaan sarana komunikasi dan paket layanan data ini di harapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan konsultasi online terkait COVID-19 dan membantu akselerasi penerapan layanan telemedicine di wilayah Sumatera sebagai alternatif layanan Kesehatan berbasis digital.”
Penanggung Jawab program Telemedicine USU dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis M.Ked(Ped).,Sp.A, Ph.D mengatakan, “Layanan telemedicine ini dapat diakses melalui www.rawatcovid-sumut.usu.ac.id yang terbuka untuk masyarakat umum Kota Medan maupun diluar Kota Medan. Melalui telemedicine ini pasien dapat mengakses layanan COVID-19 bebas biaya termasuk pengiriman obat – obatan, paket pemantauan (thermometer, pulse oxymeter), dan akan dipantau oleh dokter selama 10 – 13 hari masa perawatan.”
Telkomsel memberikan paket layanan komunikasi berupa simcard Telkomsel 4G dan paket data dengan kuota sebesar 6GB kepada 400 Dokter dan tenaga medis yang tergabung dalam program Telemedicine FK USU. Nantinya masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat melakukan konsultasi medis secara online dan gratis bersama para dokter serta tenaga medis USU. Program ini diharapkan telah menjadi alternatif layanan penanganan COVID-19 bagi masyarakat yang berada di rumah, termasuk menjadi pusat informasi pengobatan, isolasi serta pendampingan bagi masyatakat yang terpapar COVID-19.
“Telkomsel sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada FK USU dan para petugas medis yang telah berjuang digaris terdepan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Partisipasi kami dalam mendukung program telemedicine ini merupakan wujud lanjutan atas upaya Telkomsel dalam membantu seluruh elemen masyarakat menghadapi pandemi. Kami yakin dengan bergerak bersama dan saling membantu sebagai bangsa yang satu, kita akan mampu melawan pandemi ini. Telkomsel juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan yang ketat agar terhindar dari paparan COVID-19.” Pungkas Muharlis.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang dugaan pemalsuan akta dalam penggelapan aset harta warisan dengan terdakwa David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong kembali berlanjut di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (12/10).
Antoni, cucu dari almarhum Jong Tjin Boen memberikan kesaksiannya dalam kasus dugaan pemalsuan akta, Selasa (12/10).
Kali ini, Antoni salah seorang cucu almarhum Jong Tjin Boen, dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangannya. Antoni mengaku mengetahui adanya persoalan mengenai akta nomor 8 tentang perjanjian kesepakatan itu baru setelah diproses hukum di kepolisian.
“Sebelumnya saya tidak tau pak, tapi belakangan setelah di polisi baru saya tau. Beberapa kali saya juga dipanggil ditanya-tanya soal masalah itu,” katanya dihadapan Hakim Ketua Dominggus Silaban.
Namum anehnya, kesaksian yang disampaikan saksi Antoni seolah serupa dengan kesaksian saksi lain yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Saksi mengaku bahwa para pihak termasuk almarhum kakeknya Jong Tjin Boen hadir saat penandatanganan akta tersebut.
“Waktu itu posisi saya tidak di dalam ruangan mereka berkumpul. Tapi saya dengar isi akta itu dibacakan, ada tentang persentase jumlah yang dibagi-bagikan,” sebutnya.
Usai sidang, jaksa penuntut umum (JPU) Chandra Naibaho mengatakan, saksi Antoni mengaku hadir di rumah almarhum Jong Tjin Boen di Jalan Juanda Medan dan mengaku mendengar notaris dan pegawainya membacakan akta tersebut.
“Saksi mengaku hadir di rumah almarhum di Jalan Juanda tapi berada di luar ruangan dan mendengar akta itu dibacakan notaris. Saya katakan, bahwa keterangannya itu palsu, keadaan itu palsu,” katanya.
Dijelaskannya, setiap pembuatan akta para pihak harus hadir dan berada di kantor notaris untuk menghindari hal-hal tak di inginkan. “Terlebih sesuai alat bukti pada tanggal akta itu dibuat para pihak berada di Singapura mendampingi almarhum Jong Tjin Boen yang sakit dan dirawat di rumah sakit,” bebernya.
Sementara itu, Longser Sihombing selaku kuasa hukum para korban mengatakan, fakta menurut alat bukti yang ada bertentangan dan keterangan saksi. Karena itu menurutnya perlu dilakukan rekontruksi pembuatan akta tersebut.
“Saudara Antoni mengatakan dia hadir di Rumah Juanda, dan yang membacakan notaris dan pegawainya dan dia mengatakan kalau ia berada di luar. Saya katakan, kalau keterangannya itu palsu, keadaan itu palsu,” pungkasnya.
Diketahui dalam kasus ini, perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan atau pasal 362 KUHP dan/pasal 372 KUHP. (man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketokohan Armyn Simatupang yang mengayomi dan merakyat diyakini mampu menjaga soliditas dan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut). Karenanya, wajar jika Armyn mendapat dukungan dari 25 DPC Partai Demokrat se-Sumut yang merupakan pemilik suara sah dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Demokrat Sumut yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Dukungan DPC kepada Pak Armyn semakin tak terbendung, karena beliau dengan ketokohan yang dimiliki serta dikenal merakyat dan sigap turun ke bawah, diyakini mampu mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Sumut,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba, Robinson Tampubolon ketika ditanya wartawan alasannya memberikan dukungannya kepada Armyn Simatupang, Selasa (12/10).
Robinson menyebut, saat ini sudah 25 DPC dan akan menyusul DPC lainnya untuk menyerahkan surat dukungan kepada Armyn, sebagai syarat untuk maju dalam pemilihan calon ketua DPD Demokrat Sumut di musda nanti. Menurutnya, salah satu program yang akan dijalankan Armyn dan mendapat sambutan positif dari DPC adalah mensinergikan kegiatan DPD dengan DPP serta DPC.
“Ini sangat tepat sekali sehingga soliditas Partai Demokrat betul-betul tercipta, sehingga pada Pemilu 2024 kita betul-betul siap untuk kembali meraih kejayaan Partai Demokrat,” tandasnya.
Armyn Simatupang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut. Ketokohannya tidak terlepas dengan aktivitasnya sebagai pemilik serta pengelola sejumlah yayasan sekolah, perguruan tinggi Islam dan pondok pesantren modern di beberapa daerah di Sumatera Utara. Salah satunya Yayasan Sekolah Islamic Center di Jalan Willem Iskandar yang memiliki siswa mencapai ribuan orang dan bertaraf internasional.
Selain itu, ia juga ketua yayasan dan pengelola Institut Agama Islam Darul Ulum di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang memiliki mahasiswa mencapai ribuan orang. Ia juga kini tengah membangun sekolah tinggi pendidikan umum di Kisaran, Kabupaten Asahan..
Armyn juga memiliki trah pemimpin karena orang tuanya alm Kol (Purn) Abdul Manan Simatupang, mantan Bupati Asahan dan sempat menjadi Sekda Propinsi Sumatera Utara saat Gubernur EWP Tambunan. Adik kandungnya, Alm Taufan Gama Simatupang juga mantan Bupati Asahan 2 periode yakni periode 2010–2015 dan 2016–2019. (adz)
PROKES: Pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di daerah yang menerapkan PPKM Level1-3 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.dewi/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PELAKSANA tugas (Plt) Kadis Pendidikan Kota Medan, Topan OP Ginting mengakui, meski PTM telah dimulai di Kota Medan, namun masih cukup banyak siswa yang belum mengikuti PTM Terbatas. Dikatakannya, salah satu alasannya adalah karena banyak orangtua atau wali siswa yang belum memberikan izin.
Ilustrasi.
“Iya, info yang kami dapat dari sekolah-sekolah, memang masih ada bahkan cukup banyak orangtua yang belum mengizinkan anaknya PTM di sekolah. Walaupun sudah Level 2, masih banyak juga orangtua yang khawatir anaknya terpapar Covid-19 di sekolah,” kata Topan kepada Sumut Pos, Selasa (12/10).
Meski begitu, kata Topan, pihaknya belum mendapatkan data akurat dari setiap sekolah tentang berapa banyak jumlah atau persentase siswa SMP di Kota Medan yang belum mendapatkan izin dari orangtua/wali siswa untuk ikut menggelar PTM Terbatas di sekolah. “Soal berapa jumlah siswa yang belum dapat izin dari orangtua untuk PTM, itu kita belum ada (datanya). Tapi saya sudah minta agar setiap sekolah, baik negeri maupun swasta untuk segera mendatanya. Nanti akan kita ambil sample juga dari sekolah-sekolah. Karena per hari ini baru berjalan 2 hari, maka belum bisa kita data, kita tunggu dulu 1 minggu ini, baru kelihatan nanti berapa banyak yang belum dapat izin itu,” ujarnya. Dijelaskan Topan, cukup banyaknya siswa yang belum diizinkan untuk PTM di sekolah oleh orangtua siswa bukanlah sebuah masalah. Pasalnya saat ini, setiap sekolah memang wajib menggelar sistem belajar Hybrid. Teknisnya, guru menerangkan secara langsung bagi 1/3 siswa PTM di sekolah sekaligus 2/3 siswa lainnya yang mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah.
“Jadi yang orangtuanya belum mengizinkan anaknya untuk PTM, ya ikut daring yang dari rumah. Itu pilihan, dan setiap sekolah memang wajib memfasilitasinya. Yang tidak boleh itu, siswa nya tidak ikut PTM dan juga tidak ikut daring. Kalau salah satunya tidak diikuti, maka ya tidak sekolah namanya,” jelasnya.
Terkait bahwa hanya ada 220 siswa dari 1.136 siswa yang ikut PTM di SMP Negeri 1 Medan pada hari pertama sekolah, Senin (11/9) kemarin, Topan mengakuinya. Dikatakan Topan, seharusnya ada sekitar 380 siswa yang ikut PTM di hari pertama sekolah tersebut, mengingat kapasitas maksimal siswa yang boleh ikut PTM dalam satu hari adalah 30 persen atau 1/3 dari total siswa yang ada di sekolah tersebut.
“Berarti di SMP 1 kemarin, ada sekitar 150 sampai 160 siswa yang tidak ikut PTM di hari pertama. Memang tak semua, karena tidak dapat izin dari orangtua, ada juga yang karena belum divaksin. Tapi di hari kedua dan ketiga besok (hari ini), itu kita belum tahu. Karena mereka dibagi 3 kelompok, maksimal 30 persen yang masuk sekolah. Biasanya yang datang itu sambil membawa surat izin dari orangtua,” kata Topan.
Topan juga menjelaskan, hingga saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan terus menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk tingkat SMP di Kota Medan. Per Selasa (12/10) kemarin, setidaknya sudah ada 70 ribu dari 105 ribu siswa SMP di Kota Medan yang sudah divaksinasi Covid-19. “Per hari ini (kemarin) ada 70 ribu siswa yang sudah divaksin. Artinya sudah sekitar 66 persen, karena jumlah siswa SMP kita ada sekitar 105 ribu lebih. Ini terus kita kejar, intruksi Pak Wali, setiap harinya minimal 5.000 siswa harus divaksin,” jelasnya.
Lantas, kapan PTM untuk siswa SD akan digelar? Topan mengatakan, Pemko Medan belum dapat memastikannnya. Apalagi untuk PTM siswa SMP yang digelar saat ini saja, masih akan dievaluasi lagi dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan.
“Kalau tidak ada gejolak, tidak ada muncul klaster-klaster penularan di sekolah, disitu baru mungkin akan dibahas soal PTM untuk SD. Kalau saat ini saya fikir gak kesana dulu arah pembahasannya, tapi lebih ke pengawasan evaluasi PTM tingkat SMP dulu. Apalagi kita tahu siswa SD itu di bawah usia 12 tahun, dan tentu belum bisa divaksin,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada hari pertama pelaksanaan PTMT pada Senin (11/10) lalu, hanya ada 220 siswa yang mengikuti PTMT di SMPN 1 Kota Medan. Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Medan Lisnawati, di hari pertama PTMT itu, masih banyak orangtua siswa SMPN 1 yang belum mengizinkan anaknya melakukan PTMT.
Diterangkan Lisnawati, dari 1136 siswa yang ada di SMPN 1 Kota Medan, hanya 220 siswa yang mendapatkan izin dari wali murid untuk melaksanakan PTMT di hari pertama sekolah tersebut. Padahal hari pertama PTM kemarin, bersamaan dengan jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) di SMPN 1 Medan. “Jadi pelaksanaan ujiannya pun berbarengan dengan yang melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Semua serempak,” terangnya.
Lisna pun mengakui, bahwa masih sedikitnya siswa yang melaksanakan PTMT tersebut disebabkan oleh beberapa hal. “Ada banyak macam alasan orangtua yang tidak mengizinkan anaknya PTM, diantaranya karena masih takut anak tertular covid-19. Ada juga yang orangtua mengizinkan, tapi anaknya belum divaksin, jadi tidak kita izinkan,” tutupnya.
Sebelumnya, saat meninjau hari pertama PTM terbatas di SMP Negeri 3 Medan, Senin (11/10), Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, orangtua siswa diberikan pilihan untuk memberikan izin kepada anaknya mengikuti PTM atau tidak. Bagi siswa yang tidak ikut PTM, diminta untuk mengikuti pembelajaran seca online. ”Ini kami kasih pilihan, hari ini juga yang sekolah membawa surat izin dari sekolah, kalau orang tua tidak berkenan sekolah tatap muka silahkan. Kami akan laksanakan secara hybrid,” kata Bobby.
Skema hybrid ini, diakuinya menjadi solusi yang diberikan apabila orangtua masih belum berkenan anaknya mengikuti PTM. Apalagi, jumlah murid dibatasi maksimal 10 orang per kelas dan telah divaksin.
Bobby mengatakan, seluruh sekolah SMP se-Kota Medan baik negeri ataupun swasta diperolehkan melakukan PTM. Namun, dia mengingatkan agar mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Medan. “Kelas 2 dan 3 SMP sudah divaksin, 12 tahun ke atas sudah divaksin. Kami menganjurkan yang bisa tatap muka yang sudah mendapatkan vaksin. Secara aturan inmendagri, ingub, tidak ada larangan kepada adik-adik divaksin untuk mengikuti tatap muka, tetap diperbolehkan,” ucapnya. (map)
