JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 10 proyek infrastruktur yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) diselesaikan tahun 2021.

“Negara-negara BIMP-EAGA mengimplementasikan proyek sebesar 21,4 miliar dolar AS yang terdiri dari bandara, pelabuhan, jalan, jembatan, kereta api, dan lain-lain,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual tentang KTT BIMP-EAGA dan IMT-GT di Jakarta, Kamis (28/10).

Ia mengatakan bahwa sejauh ini sebanyak 27 proyek infrastruktur dari 88 proyek infrastruktur BIMP-EAGA telah diselesaikan.

Dengan menyelesaikan 10 proyek infrastruktur lainnya pada tahun 2021, ia berharap keterhubungan, perdagangan, efisiensi logistik negara-negara anggota BIMP-EAGA akan semakin meningkat yang berujung pada pertumbuhan daya saing.

“Dari sisi Indonesia, beberapa yang dapat diselesaikan antara lain pengembangan Pelabuhan Manado, penyelesaian beberapa ruas tol, can interkoneksi listrik dari Serawak ke Kalimantan Barat,” imbuh Airlangga.

Menurut Ketua Umum Golkar ini, sejak disepakati pada 1994, BIMP-EAGA telah berkontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional melalui peningkatan daya saing, peningkatan konektivitas, dan peningkatan nilai perdagangan serta investasi.

Namun, kerjasama perekonomian negara-negara BIMP-EAGA mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir karena COVID-19.

Nilai perdagangan antar negara BIMP-EAGA pun turun dari 107,60 miliar dolar AS di 2019 menjadi 95,30 miliar dolar AS pada 2020. Di samping itu, nilai tanda terima kedatangan turis di negara-negara BIMP-EAGA juga menurun dari 29,7 miliar dolar AS menjadi 6,2 miliar dolar AS di 2020.

Namun demikian, total investasi domestik negara BIMP-EAGA masih meningkat sekitar 30 persen.

“Dan juga dari segi pertumbuhan ekonomi, ADB memperkirakan perekonomian negara berkembang di BIMP-EAGA bisa tumbuh 7,1 persen dan Asia Tenggara 3,1 persen di 2021. Ekonomi negara BIMP-EAGA sendiri jika disatukan mencapai sebesar 322 miliar dolar AS,” imbuh Airlanga. (*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin dinilai Musa Rajekshah, sangat luar biasa. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Utara itu, upaya pemerintah untuk terus menyalurkan bantuan sosial menjadi salah satu cara terbaik untuk meredam gejolak ekonomi dan politik selama pandemi.

“Kita tahu bahwa Covid-19 ini melanda di seluruh dunia, bahkan masih banyak negara yang berusaha keras menanganinya. Namun di Indonesia saat ini sudah mulai terkendali. Ini tentu berkat kerja kera pemerintahan Jokowi dan timnya,” kata Wagub Sumut yang akrab disapa Ijeck itu tersebut kepada media.

Upaya Presiden Jokowi, dibantu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memberikan bansos untuk masyarakat, dinilai Ijeck sangat spesifik. Mulai bansos untuk pekerja, masyarakat miskin, hingga pedagang kaki lima dan warung dan berbagai lapisan masyarakat lainnya juga mendapatkan bansos. 
“Ini terlihat sangat merata,” tambah Ijeck. Hal ini berbeda jika membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang hanya rumah per rumah saja yang mendapatkan bantuan.

“Saya melihat era dua tahun pemerintahan Jokowi ini, terutama di tangan Menko Perekonomian, cara penanganan ini terlihat semakin baik,” kata Ijeck yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumut. 
Selain penanganan Covid yang telah menurunkan jumlah kasus positif secara signifikan, Ijeck juga melihat pemulihan ekonomi berjalan sangat baik. Bahkan pada kuartal kedua tahun 2021 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,-7 persen, mencapai angka tertinggi selama 16 tahun terakhir. “Ini tentu luar biasa, pada saat pandemi perekonomian malah melesat. Bahkan dapat dikatakan saat ini sudah pulih,” ungkap Ijeck.
Menurut Ijeck, saat ini yang perlu diperhatikan, bagaimana pemerintah dan jajarannya ini bisa terus memperbaiki kondisi itu. Ia berharap kesehatan pulih dan ekonomi bergerak kembali seperti sedia kala.

Ijeck juga melihat keputusan pemerintah dalam membuka pariwisata  seperti yang terjadi di Bali perlu didukung. “Ini juga luar biasa, karena kita sudah berani membuka diri untuk turis dan pariwisata di Bali,” kata Ijeck.
Di beberapa daerah yang selama ini mengandalkan pariwisata sebagai pemasukan terbesar mereka, kebijakan untuk membuka pariwisata, seperti di Bali, patut diapresiasi. Ijeck menilai sektor tersebut  sebagai sektor yang paling akhir untuk bisa pulih. “Kalau di sektor pariwisata yang merupakan sektor terakhir untuk pulih sudah bisa dibuka, saya melihat  kondisi kita sudah semakin maju dalam pemulihan ekonomi,” tambah Ijeck.
Strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan Jokowi juga dilihat Ijeck sangat tepat, karena secara spesifik pula strategi itu diterapkan dengan melihat kondisi masing-masing wilayah. “Jadi tidak asal saja atau semua wilayah disamaratakan. Jadi per wilayah ditetapkan strategi yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah itu. Ini bukan sebuah program yang mudah untuk dibuat, namun saya melihat bisa terlaksana dengan baik,” tutur Ijeck.

Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sebesar 4,5 persen pada tahun akhir ini dan 5 persen  pada tahun 2022, menurut Ijeck juga menjadi target yang realistis. “Ini bukan target yang muluk-muluk kalau melihat  sejumlah indikasi perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional saat ini,” ujarnya.
Program pemerintah untuk menuju pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan juga dinilai Ijeck sangat baik. Terutama dalam penguatan daya beli masyarakat lewat bansos yang dikucurkan dan program pemulihan ekonomi lainnya.
Bahkan ia melihat  upaya pemerintah untuk menjaga harga komoditas yang berorientasi ekspor seperti hasil perkebunan di Sumatera Utara, cukup sukses karena berhasil menstabilkan harganya. Harga komoditas sawit saat ini bahkan mencapai harga tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Fakta ini membuat petani sawit di Sumut merasakan manfaat dari program yang dibuat oleh pemerintah.  Begitu pula dengan petani karet.

Ijeck juga melihat kemudahan dalam penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Kredit untuk UMKM di Indonesia, terutama dalam masa pandemi  Covid-19 ini juga luar biasa. Lewat kemudahan mendapatkan pinjaman ini maka pengusaha kecil bisa lebih mudah mendapatkan modal kerja.
“Saya juga melihat ini ada andil dari program kebijakan dan terobosan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian,” ucap Ijeck.
Ijeck juga melihat peranan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian di pemerintah Jokowi sangat besar. “Ada banyak tanggung jawab yang diberikan kepada Pak Airlangga, yang di luar tupoksinya, membuktikan bahwa  Pak Jokowi ini sangat mempercayai beliau. Mulai dari vaksin, kesehatan dan mengkomando penanganan Covid-19 . Bahkan sukses dalam semua tugas itu,” pungkas Ijeck. (*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menemukan dugaan kecurangan yang dilakukan 225 peserta dalam proses seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021.

Dugaan kecurangan tersebut ditemukan tepatnya dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sebanyak 225 peserta tersebut tersebar di Kabupaten Buol sebanyak 27 orang, Kabupaten Enrekang sebanyak lima orang, Kabupaten Mamuju Pasang Kayu Pemprov Sulbar (Gedung PKK Mamuju) 40 orang, Mandiri Lampung 23 orang, Kabupaten Mamasa 19 orang, Kabupaten Sidenreng Rappang 62 orang, Kabupaten Luwu empat orang, Kabupaten Buton Selatan 41 orang serta Mandiri Kumham Sulsel empat orang.

Dalam laporan tersebut tercatat ada sembilan titik lokasi (Tilok) dengan dugaan kecurangan, termasuk di Tilok Mandiri Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi dugaan kecurangan tersebut ialah Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Enrekang (Aula Kantor Bupati Enrekang); Tilok Mandiri Cost-Sharing Mandiri Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat (Gedung PKK Prov Sulawesi Barat) dan Tilok Mandiri BKN Lampung (Aula Makorem 043 Garuda Hitam).

“Kecurangan bisa juga terjadi di titik lokasi (Tilok) lain. Kemenpan RB, BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) sedang membahas strategi untuk mendiskualifikasi peserta yang curang, tanpa membuat gaduh,” kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (27/10).

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) langsung menggelar rapat panitia seleksi nasional khusus yang diikuti perwakilan dari BKN, Kemenpan-RB, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Panselnas dalam rapat tersebut pun sepakat untuk mendiskualifikasi 225 peserta yang curang.

“Perlu dilakukan diskualifikasi terhadap 225 peserta yang diduga melakukan kecurangan. Diskualifikasi ini perlu segera disampaikan kepada masing-masing instansi,” demikian isi laporan yang dibagikan Tjahjo. (kps/ila)