TERIMA LAPORAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terima laporan hasil kunjungan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, dari Chicago, Amerika Serikat beberapa waktu lalu di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (25/10).
SUMUTPOS.CO – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melaporkan hasil kunjungannya ke Chicago, Amerika Serikat (USA) beberapa waktu lalu kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Kunjungan ke negeri Paman Sam itu terkait kerjasama pengembangan sumber daya manusia, agrikultur, dan teknologi terkhusus soal kawasan food estate di Sumut.
TERIMA LAPORAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terima laporan hasil kunjungan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, dari Chicago, Amerika Serikat beberapa waktu lalu di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (25/10).
Menurut Franc, pihaknya siap untuk mewujudkan kawasan food estate seperti yang telah berjalan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
“Kami (Pemkab Pakpak Bharat) sudah merencanakan food estate ini. Jadi kami membicarakan persiapan untuk kegiatan tersebut usai pulang studi banding dari Amerika kepada bapak gubernur,” ujarnya usai bertemu Gubernur Edy di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (25/10).
Diungkapkan Franc, dari studi banding itu banyak nanti yang akan pihaknya terapkan. Mulai dari rekayasa pembibitan hingga tingkat produktifitasnya.
“Tapi yang paling penting untuk Sumatera Utara itu adalah sumber daya manusia- manusianya yang kita persiapkan. Rencananya kita mulai di 2022. Dan kemungkinan kan, bapak presiden di 2021 datang ke Humbahas dan selanjutnya ke Pakpak Bharat di 2022. Setelah kita sampaikan tadi ke pak gubernur, beliau sangat menyambut positif dan antusias untuk datang ke sana,” katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto, yang mendampingi Gubernur Edy dalam pertemuan itu mengaku, bahwa Gubsu menyambut baik dan mendukung penuh agar food estate di Kabupaten Pakpak Bharat cepat terealisasi.
Ia menyebutkan food estate di Pakpak Bharat sudah dicadangkan seluas 1.333 hektare. Berdasarkan diskusi mereka, Bupati Franc Tumanggor ingin lokasi food estate yang telah dicadangkan itu akan dilakukan penanaman untuk tanaman kopi.
“Karena ketinggiannya itu di atas 800 atau di atas 1000. Dan jadi berdasarkan arahan dari pak gubernur, hasil kunjungan dari Amerika itu dijadikan ‘oleh-oleh’ bagi Sumut untuk pengembangan food estate di Pakpak Bharat maupun di Humbahas,” katanya.
Selain kopi, berdasarkan arahan Gubsu Edy, food estate di Pakpak Bharat juga dapat ditanam jagung. Sehingga menurut dia, food estate yang telah dicadangkan itu akan ditambah lagi dengan pencadangan oleh kabupaten itu sendiri.
“Tadi saya dengar ada 144 hektar yang dicadangkan oleh mereka. Saya juga mendapat informasi food estate yang akan diterapkan di Pakpak Bharat itu sejalan dengan yang di Humbahas. Artinya bawang juga menjadi komoditas pilihan selain komoditas-komoditas yang lain. Karena penetapan food estate itu diupayakan satu jalan. Memang penunjukan food estate di Sumut itu sambung menyambung. Mulai dari Humbahas, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan juga Tapanuli Tengah,” papar Herianto.
Adapun dalam pemenuhan food estate, pengusulan lahan 1.333 hektare itu merupakan usulan pemprov ke pusat, berdasarkan permintaan atau kebutuhan dari kabupaten.
“Dan akhirnya keluarlah izin itu. Itukan sudah ditapal batas ya. Tinggal pemkab-lah (menyusun program) lahan itu mau dijadikan jenis kondisinya apa, peruntukan tanamannya apa,” pungkasnya. (prn)
BERSAMA: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kapolres AKBP Agus Sugiyarso, Komandan Koramil Kapten Inf Budiono foto bersama peserta vaksin pelajar.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso mengikuti zoom meeting vaksinasi massal khusus pelajar dalam rangka 31 tahun AKABRI alumni tahun 1990 di Lapangan SMP Negeri 7 Jalan Syek Beringin, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa (26/10).
BERSAMA: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kapolres AKBP Agus Sugiyarso, Komandan Koramil Kapten Inf Budiono foto bersama peserta vaksin pelajar.SOPIAN/SUMUT POS.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan gerakan vaksinasi door to door dalam rangka pengabdian 31 tahun AKABRI 90 (Gelora Lembah Tidar 90) di Wilayah hukum Polres Tebingtinggi.
Zoom Meeting dipimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kegiatan yang digelar alumni AKABRI 90, berupa santunan korban Covid-19, bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak, dan melaksanakan akselerasi percepatan vaksinasi untuk mencapai target 70 persen sampai akhir tahun 2021.
“Sinegritas TNI Polri semakin meningkat, sinergitas terbangun selama ini TNI Polri menjadi garda terdepan dengan stakeholder lain bersama dalam penanganan Covid-19. Kita melihat secara umum BOR kita sudah jauh dibawah WHO, saat ini semua dapat terkendali ini berkat sinegeritas seluruh masyarakat bersama TNI Polri,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan selama dua tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, dan dampak paling terasa adalah dari sisi kesehatan dan ekonomi. AKABRI 90 melaksanakan vaksinasi massal, dan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak.
“TNI Polri bersama Stakeholder terkait telah berupaya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan, apa yang kita hadapi semua dapat kita selesaikan. Dengan sinergi TNI Polri dan masyarakat semoga gelombang 3 Covid-19 agar tidak terjadi di Indonesia,” paparnya.
Usai zoom meeting, Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso didampingi Wali Kota Umar Zuanidi Hasibhan memberikan bantuan sosial berupa voucher kepada ibu Mice Yunika, istri dari Almarhum Aiptu Surya Tarigan, personel Polsek Rambutan yang meninggal dunia akibat Covid-19.
Adapun pelaksanaan vaksinasi digelar dikhususkan kepada pelajar tingkat SMP dan SMA dengan target sebanyak 800 vaksin jenis Sinovac. “Kami mengimbau kepada pelajar se-kota Tebingtinggi agar tetap mematuhi Prokes Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan.
Jangan takut untuk divaksin karena belum ada sampai saat ini yang bermasalah,” bilangnya. (ian/han)
TINJAU: Bupati Asahan, H. Surya BSc didampingi Wakil Bupati meninjau pelaksanaan vaksin di SMA Negeri Kisaran.
sopian/sumut pos.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dengan dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah, Pemkab Asahan melakukan vaksinasi kepada para pelajar. Pun begitu, Bupati Asahan H. Surya BSc meminta agar orangtua pelajar memberikan kesempatan terhadap anak-anaknya untuk mendapatkan vaksin.
TINJAU: Bupati Asahan, H. Surya BSc didampingi Wakil Bupati meninjau pelaksanaan vaksin di SMA Negeri Kisaran.
sopian/sumut pos.
Hal itu disampaikan Bupati Asahan saat meninjau vaksinasi terhadap pelajar di beberapa Sekolah SMA Negeri Kisaran yakni SMA Negeri 2 Kisaran, SMA Negeri 4 Kisaran dan SMK Negeri 2 Kisaran, Senin (25/10).
Kegiatan vaksinasi massal terhadap para pelajar ini diikuti Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Administrasi Umum, beberapa OPD, Camat Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Camat Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Bupati Asahan H. Surya, BSc di sela-sela peninjauan, menyampaikan vaksinasi Covid-19 dosis pertama jenis Pfizer ini dilaksanakan untuk meningkatkan herd immunity para siswa terhadap wabah Covid-19 dan menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Asahan.
Bupati Asahan juga mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri yang ikut membantu percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Asahan.
Bupati juga mengimbau kepada para siswa-siswi untuk memvaksin dirinya, karena vaksin ini untuk kesehatan diri kita sendiri.
“Dan kepada orangtua, saya meminta agar memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mendapatkan vaksin di sekolah masing-masing,” tutup Bupati. (dat/han)
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Permintaan Presiden RI Joko Widodo untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300 ribu mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Pun begitu, wakil rakyat dari Dapil Sumut II ini minta agar wajib tes PCR bagi penumpang pesawat dihapus.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Dalam rilis tertulis anggota DPR RI dari Dapil Sumut II itu, Selasa (26/10) menjelaskan, Presiden Jokowi mendengar keluhan yang ada di tengah masyarakat.
“Dalam konteks ini, presiden kelihatannya tidak mau membebani masyarakat di masa pandemi saat ini,” ujarnya.
Pun begitu, lanjut Saleh Partaonan Daulay, permintaan menurunkan harga PCR dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebab, biaya test PCR tetap saja akan membebani masyarakat. Apalagi yang dibebani adalah para penumpang yang menggunakan transportasi udara. Faktanya, tidak semua orang yang naik pesawat memiliki dana yang berlebih. Masih banyak orang yang merasa berat dengan beban membayar test PCR.
“Belakangan ini, tuntutannya kan menghapus persyaratan test PCR bagi penumpang pesawat. Nah, kalau hanya diturunkan dan diperpanjang masa berlakunya, akar masalahnya belum tuntas. Orang-orang tetap masih harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar test PCR-nya,” paparnya.
Sejalan dengan tuntutan itu, tambah Partaonan Daulay, Presiden diminta untuk mengevaluasi kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat. Sebab, test PCR tersebut dinilai tidak menjamin bahwa semua penumpang tersebut aman dan tidak tertular. Bisa saja, setelah ditest, katanya di antara penumpang itu melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar. Akibatnya, bisa terinfeksi dan menularkan di dalam pesawat.
“Orang yang ditest itu aman pada saat dites dan keluar hasilnya. Setelah itu, belum ada jaminan. Bisa saja ada penularan pada masa 3 x 24 jam,” ulasnya.
“Betul, tes PCR ini bisa meningkatkan kehati-hatian. Tetapi, apakah itu bisa diandalkan secara total? Rasanya tidak. Apalagi, test yang sama tidak diberlakukan bagi penumpang angkutan lainnya,” imbuhnya.
Sebagai alternatif, pemerintah diminta untuk memilih salah satu dari kebijakan berikut. Pertama, menghapus kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Aturan ini diyakini akan sangat bermanfaat untuk menaikkan jumlah penumpang pesawat yang belakangan sempat terpuruk.
Kedua, kalaupun tes PCR tetap diberlakukan, maka biayanya diharapkan dapat ditanggulangi pemerintah. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak memberatkan siapa pun. Tentu ini tidak mudah. Karena itu perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak membebani anggaran pemerintah.
Ketiga, memperpanjang masa berlaku hasil tes PCR. Kalau perlu, masa berlakunya adalah 7 x 24 jam. Meskipun ini tetap membebani para penumpang, tetapi tidak terlalu berat sebab hasil tes tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa kali penerbangan.
“Dulu masa berlakunya bisa lebih dari seminggu. Kenapa sekarang semakin diperketat? Kalau kasusnya mereda, semestinya masa berlaku hasil PCR pun diperpanjang. Nanti kalau ada kenaikan lagi, bisa dipikirkan untuk memperketat lagi,” katanya.
Keempat, kebijakan tes PCR diganti dengan tes antigen. Meski tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, namun biaya testingnya jauh lebih rendah. Para penumpang diyakini masih bisa menjangkaunya. (fdh/han)
VAKSINASI: Bupati Sergai, Darma Wijaya didampingi Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang meninjau pelaksanaan vaksinasi ke rumah rumah warga.SOPIAN/SUMUT POS.
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) terus menggencarkan pelaksanaan program vaksinasi bagi masyarakat. Berdasarkan data terbaru per tanggal 21 Oktober, sudah 273.186 jiwa atau 44.20 persen masyarakat telah mendapatkan vaksin Covid-19.
VAKSINASI: Bupati Sergai, Darma Wijaya didampingi Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang meninjau pelaksanaan vaksinasi ke rumah rumah warga.SOPIAN/SUMUT POS.
Gencarnya gerakan vaksinasi, petugas vaksinator Pemkab Sergai melakukan vaksin terhadap masyarakat secara door to door. Bupati Sergai Darma Wijaya pun turun langsung ke rumah rumah warga dengan target sasaran para lansia di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, Selasa (26/10).
Darma Wijaya menyebut, apa yang dilaksanakan hari ini merupakan inisiatif jemput bola bagi para masyarakat yang belum divaksin.
“Sergai harus bisa kembali ke zona hijau. Tentunya untuk ini diperlukan upaya sungguh-sungguh dari seluruh pihak, salah satunya dalam menyukseskan program vaksinasi. Karena itu, pada hari ini dengan koordinasi dari Dinas Kesehatan Sergai, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun, maka digelarlah vaksinasi yang menyasar langsung ke kediaman warga,” jelasnya.
Dijelaskan Darma, dengan adanya inovasi vaksin jemput bola ini, maka masyarakat tidak perlu lagi direpotkan untuk mendatangi puskesmas atau sentra vaksinasi lainnya. “Apa yang dilaksanakan hari ini merupakan bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Bagi warga yang sudah lansia ataupun sedang sakit, tentu dengan para petugas vaksin hadir langsung ke rumahnya, akan sangat meringankan mereka.” ucapnya.
Dijelaskan Darma, berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Kesehatan, jumlah warga Sergai yang sesuai kriteria untuk divaksinasi sejumlah 504.071 jiwa. Data terbaru pertanggal 21 Oktober, sudah 273.186 jiwa atau 44.20 persen warga yang telah menjalani vaksinasi.
Sedangkan untuk warga lansia yang sudah divaksin jumlahnya mencapai 62.180 orang dan jumlah ini tentu akan terus bertambah. “Kita ketahui bersama, dengan vaksinasi ini diharapkan bisa terwujud kekebalan komunal herd immunity. Pasca berjalannya program vaksinasi, bisa kita lihat bersama sudah mulai nampak efek menggembirakan bagi proses percepatan penanganan Covid-19 di Sergai,” bilang Darma.
Darma tetap mengingatkan kepada segenap warga Sergai yang sudah divaksin agar tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi bukan berarti kita jadi kebal total terhadap infeksi virus. Maka dari itu, jangan longgar jalani protokol kesehatan. “Usaha kita bersama akan menentukan pemulihan kondisi di Kabupaten Sergai secepatnya,”pungkasnya. (ian/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Syuhada, Selasa (26/10). Ini dilakukan Lapas Binjai dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika.
Kepala Lapas Binjai, Maju Siburian dan jajaran mengikuti kegiatan tersebut sekaligus berziarah. Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh inspektur upacara yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.
Lalu dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Monumen TMP Syuhada Binjai. “Ini merupakan salah satu kegiatan rutin setiap tahunnya pada hari-hari besar Kemenkumham,” ujar Kalapas usai kegiatan.
Dalam kegiatan ini, Lapas Binjai mengenang jasa para pahlawan yang telah melakukan darma bakti hidupnya untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika, Lapas Binjai melaksanakan tabur bunga dalam mengenang arwah-arwah pahwalan yang telah mendahuli kita. Semoga Kemenkumham tetap selalu mengisi dan meneruskan perjuangan-para pahlawan yang telah mendahului kita, Lapas Binjai khususnya Kementerian Hukum dan HAM jaya, merdeka,” tukasnya. (ted/azw)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Deliserdang meraih terbaik I dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan Staf Ahli Bidang Pendidikan,Kesehatan,Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Dr Kaiman Turnip MSi dan diterima langsung oleh Sekdakab Deliserdang Darwin Zein SSos, yang didampingi Kadis Kesehatan dr Ade Budi Krista, Kepala Bappeda Ir Remus Hasiholan Pardede MSi, Kadis PMD Drs Khairul Azman MAP, Kadis Ketahanan Pangan Ir H Herry Lubis, Kadis P2KB-P3A Era Permata Sari SH MM, di Hotel Le Polonia Medan (22/10).
Sekdakab Deliserdang Darwin Zein SSos menjelaskan penghargaan ini merupakan keberhasilan lintas sektoral antar OPD, di antaranya Bappeda, Dinas Perkim, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB-P3A, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan.
Dalam pidatonya Gubernur Provinsi Sumatera Utara H Edy Rahmayadi, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Dr Kaiman Turnip MSi, mengatakan bahwa Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (SSGI) telah menunjukkan hasil dan yang cukup baik dengan mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,20 persen atau lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 30,11 persen dan tahun 2018 yang tercatat sebesar 32,4 persen. kedepan kita berharap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara agar dapat lebih ditingkatkan lagi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui tim penilai kinerja telah melaksanakan penilaian kinerja pada tanggal 6 September 2021 yang lalu terhadap 15 kabupaten/kota lokus prioritas nasional stunting. Pelaksanaan penilaian kinerja Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengukur, memastikan akuntabilitas, mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konvergensi penurunan prevalensi stunting berdasarkan seleksi yang ketat dan komprehensif dari tim panelis. (red/azw)
SAMBUTAN: Bupati Karo dan rombongan menyambut Komandan Lantamal I Laksamana Pertama TNI Achmad Wibisono. solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Karo dan Pemerintah Kabupaten Karo bekerja sama dengan Tim Vaksinator TNI AL Lantamal I laksanakan vaksinasi terhadap masyarakat sekitar Kabanjahe di Stadion Samura Kabanjahe, Sabtu (23/10). Pemberian vaksin kepada masyarakat sekitar Kabanjahe ini dilaksanakan dengan jumlah vaksin yang direncanakan sebanyak 1.000 orang. Vaksin rutin ini selalu dilaksanakan setiap harinya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis 1 atau pun 2 yang tidak mengikuti giat serbuan vaksin massal yang dilakukan oleh TNI AL Lantamal I di beberapa tempat.
SAMBUTAN: Bupati Karo dan rombongan menyambut Komandan Lantamal I Laksamana Pertama TNI Achmad Wibisono. solideo/sumut pos.
Pelaksanaan vaksin di Stadion Samura Kabanjahe dilaksanakan untuk mencapai target program pemerintah vaksinasi Covid-19 dosis ke-1 dan ke-2 sebanyak 70 persen.
Jumlah yang wajib divaksin itu sesuai dengan program jumlah penduduk Indonesia supaya dapat kekebalan komunal (Herd Immunity) dari virus Covid-19.
Hadir dalam peninjauan vaksinasi Komandan Lantamal I Laksamana Pertama TNI Achmad Wibisono yang didampingi langsung Bupati Tanah Karo Cory Sriwaty Sebayang, Ketua MUI Kabanjahe Drs HF Samadin Tarigan SAg, Ketua Kemakmuran Masjid Tanah Karo Aswin Ginting SE, Dandim Tanah Karo, Kapolres Tanah Karo, dan Wadanlantamal I beserta PJU Lantamal I yang ikut dalam peninjauan tersebut.
Dalam peninjauan itu Danlantamal I menyampaikan media bahwa serbuan vaksinasi di Kabupaten Karo ini adalah menjawab permintaan dari MUI dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karo akan kebutuhan vaksin kepada masyarakat.
Bupati Karo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya TNI AL Lantamal I mau memberikan dukungan vaksin kepada Masyarakat Karo. “Semoga ke depannya masih ada dukungan vaksin untuk masyarakat Karo yang saat ini sudah berada di level I,” ujarnya.
Vaksinasi dilaksanakan oleh 5 Tim yang terdiri dari Diskes Lantamal I sebanyak 2 Tim, RSAL Komang Makes 1 Tim, Puskesmas Kabanjahe 1 tim dan 1 tim gabungan Kodim 0205/Tanah Karo dengan Yonif 125/Simbisa. Pelaksanaan vaksin tetap dilaksanakan sesuai prosedur kesehatan Covid-19. Di mana masyarakat setelah selesai divaksin, diimbau untuk tetap tinggal di tempat untuk menjalani observasi di tribun stadion selama 30 menit guna mengetahui reaksi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping dari vaksin Covid-19. Tujuannya, apabila terjadi gejala yang tidak diinginkan akan dapat ditangani dengan cepat. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan harus memakai masker, menjaga jarak dengan tidak bergerombol. Yang diatur oleh provost, POM AL, dan Babinpotmar, Babinsa Kodim Tanah Karo Lantamal I serta anggota Polres Tanah Karo. (deo/azw)
PANEN RAYA: Gubsu, Edy Rahmayadi melakukan Panen Raya Padi dan Peringatan Hari Pangan ke-41 Sedunia di Desa Tanjung Keriahen, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, Selasa (26/10) siang. DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, berkomitmen menambah alat mesin pertanian atau alsintan bagi para kelompok tani guna memaksimalkan produksi pangan. Hal itu dikatakannya saat berdialog dengan poktan di Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, dalam rangka memeringati Hari Pangan ke-41 Sedunia di areal persawahan Desa Tanjungkeriahan, Selasa (26/10).
PANEN RAYA: Gubsu, Edy Rahmayadi melakukan Panen Raya Padi dan Peringatan Hari Pangan ke-41 Sedunia di Desa Tanjung Keriahen, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, Selasa (26/10) siang. DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS.
“Alsintan seperti traktor roda dua atau roda empat (TR2 dan TR4) bisa ditambah. Namun untuk jumlahnya, tetap harus dilihat efektivitasnya agar tidak terkesan terlalu banyak. Sebab biasanya digunakan pada saat memasuki masa tanam saja,” kata Edy.
Sedangkan program indeks pertanaman empat kali dalam setahun (IP 400) sebagaimana yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian, Gubsu pun tetap memberikan perhatian untuk itu. Namun yang utama untuk saat ini, ungkapnya, adalah menambah produktivitas pertanian.
“Untuk itu (program IP 400), nanti akan kita kaji. Kalau hasilnya banyak, tiga kali tanam dalam setahun pun, petani sejahtera juga,” ujarnya.
Senang Ginting Munthe dan Asal Mulia Peranginangin selaku petani sekaligus pengurus Poktan Serapit, sebelumnya meminta agar Gubsu bisa memertimbangkan untuk menambah ketersediaan alsintan ini. Antara lain seperti traktor serta jaminan benih padi saat masa tanam akan tiba. Termasuk bantuan agar program tanam empat kali dalam setahun bisa dijalankan di Langkat.
Sisi lain, Kumaladewi dari poktan setempat meminta agar pemerintah bisa memfasilitasi alat pengering padi sehingga petani bisa langsung memproduksi beras dan tidak perlu membawa hasil pertanian ke luar daerah/kecamatan.
“Jadi kami bisa memproduksi beras, terus (kemudian) bisa dijual ke toko tani, pak,” katanya yang langsung mendapat respon baik dari Gubsu, dengan meminta persiapan pengelolaan mesin secara optimal jika bantuan dimaksud diberikan.
Hadir di antaranya Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan, Ali Jamil Harahap dan mewakili Ditjen Tanaman Pangan Rachmat, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, Ketua DPRD Langkat Sri Bana, Sekda Langkat Indra Salahuddin, para ketua poktan. Turut mendampingi Gubsu, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bahruddin Siregar, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung dan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.
Pada kesempatan itu, Gubsu Edy mengharapkan produktivitas tanaman padi bisa lebih baik di masa mendatang, dengan hasil lebih dari 7,5 ton per hektare. Terlebih mengingat Langkat sebagai satu dari beberapa daerah penghasil padi terbesar di Sumut.
“Tentu kita harus bersyukur bahwa Allah telah memberikan tanah yang subur untuk kita kelola. Jika Singapura yang tak punya tanah (lahan pertanian) saja bisa maju, kita juga harus bisa. Sekarang kita punya yang seperti ini (lahan pertanian luas), hasil produksinya baru 7,5 ton per hektare. Sementara di Thailand itu bisa 13 ton per hektare,” terangnya.
Menurutnya dengan kemampuan petani di Sumut, seharusnya produktivitas pertanian padi bisa ditambah. Apalagi, katanya, pihak Kementan sudah mencontohkan hal itu di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana hasilnya mencapai 9-11 ton per hektare. Karena itu, pihaknya akan meminta para ahli untuk mengkaji dan memersiapkan pembelajaran serta pelatihan kepada petani. “Dengan produksi padi meningkat, tentu akan mendatangkan kemakmuran bagi petani. Jadi nanti, tolong para ahli (bidang pertanian) mengkaji bagaimana bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apa yang bisa kami (Pemprov Sumut) bantu, akan kami siapkan,” pungkasnya.
Adapun Ali Jamil Harahap menyampaikan program pembangunan dari sektor pertanian akan terus diprioritaskan pemerintah. Sumut diakui dia termasuk provinsi yang surplus padi, dengan dukungan iklim yang baik serta ketersediaan lahan.
“Intinya kita sepakat agar tanaman padi ini dijaga dan dipelihara,” kata Ali Jamil yang berharap petani tidak mengganti padi dengan tanaman lain, terutama tanaman keras. (prn/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Di bawah kendali Presiden Joko Widodo, kombinasi “rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, atau antara kehidupan dan penghidupan.
“Pendekatan penanganan pandemi di setiap negara berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya. Indonesia memilih pendekatannya sendiri, berani ambil risiko, namun sangat terukur. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/10), dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran PEN.
Sejak bulan Juli 2020, Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas Kementerian/Lembaga. Salah satu respon kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran dan program dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, melalui Program PEN.
Pada tahun 2020, untuk Program PEN telah dianggarkan sebesar 695,2 triliun rupiah dan pada tahun 2021 jumlahnya ditingkatkan menjadi sebesar 744,7 triliun rupiah. Program PEN pada tahun 2020 selain sebagai respon darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Realisasi Program PEN tahun 2021 sampai dengan 22 Oktober telah mencapai 433,91 triliun rupiah atau 58,3% dari pagu 744,77 triliun rupiah. Dalam PEN tahun 2021, kebijakan anggaran lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.
“Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar klaster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100%, untuk selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN,” ujar Menko Airlangga.
Komite PC-PEN terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program PEN untuk melakukan evaluasi dan update alokasi serta proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun. Upaya optimalisasi dana PEN ini dilakukan agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan dukungan bagi dunia usaha, dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.
“Program perlindungan sosial menjaga daya beli. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM menandakan adanya gerakan sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi KUR sudah terealisasi sebesar 224 triliun rupiah dengan 5,98 juta penerima. Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. Sementara itu, program terkait insentif usaha juga naik. Jadi ini secara keseluruhan dana yang diserap terjadi kenaikan dan terlihat perekonomian terus bergerak,” tegas Menko Airlangga.
Sejumlah evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN Tahun 2021, salah satunya terkait dengan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021, di mana terdapat sisa dana BSU 2021 sebanyak Rp 1,7 Triliun yang akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021, sebagaimana usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN. Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan: (1) Tidak ada perubahan kriteria penerima, (2) Perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi), (3) Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut, (4) Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.)
Selain itu hasil evaluasi juga memutuskan Re-alokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021. Untuk Penambahan/ top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa re-alokasi Perlinsos lainnya a.l. KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya. Penambahan/ top-up bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp 300.000,- untuk durasi 3 bulan ( s/d Des 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrim.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021 yakni sebagai berikut:
Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp116,82 triliun (54,3%);
Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67%);
Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun (57,7%);
Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9%); dan
Realisasi klaster Insentif Usahas sebesar Rp60,73 triliun (96,7%).
Terkait dengan program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Menko Airlangga menjelaskan bahwa hingga 25 Oktober 2021 bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70% dari target. “Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil (PKL dan Pemilik Warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” pungkas Menko Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa saat ini vaksinasi sudah mencapai angka tertinggi hariannya yaitu 2,34 juta suntikan per hari. Sesuai dengan arahan Presiden, vaksinasi akan dipercepat secara merata. Pada tahun depan Pemerintah berencana memberikan booster vaksin kepada masyarakat dan saat ini sedang dikaji tentang kombinasi vaksin mana yang paling baik. Diharapkan pada akhir tahun ini telah selesai sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kedepannya. Booster tersebut, sesuai saran WHO akan diberikan ke kalangan masyarakat resiko tinggi dan defisiensi imunitas seperti warga lanjut usia, pengidap penyakit komorbid lainnya.
Terkait upaya penanganan Covid-19, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa strategi penanganan Covid-19 terdiri dari sosialisasi dan edukasi, penegakkan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur. Untuk itu, Satgas Covid-19 akan terus mendorong posko hingga di tingkat kelurahan agar bisa mendorong berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. (ltg/fsr/hls)