HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Aksi penyiraman yang dilakukan oleh anggota dewan dari Politisi Golkar (Bantu Tambunan) pada Senin (20/9) lalu kepada Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Ramses Lumbangaol, dinilai sebagai upaya menghalangi tugas Ramses sebagai pimpinan rapat.

Hal itu disampaikan Ramses didampingi Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor, Tingkos Silaban, Sekdakab Tonny Sihombing, Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun, Plt Sekwan Makden Sihombing, Asisten III Janter Sinaga saat memberikan keterangan pers atas insiden penyiraman dan penolakkan beberapa anggota Banggar menyangkut KUA PPAS APBD Perubahaan TA 2021 kepada sejumlah wartawan, Senin (20/9).

“Oknum peserta rapat sudah mencoba menghalangi tugas pimpinan rapat agar tidak dilanjutkan pembahasan APBD Perubahaan tahun anggaran 2021 untuk dibawa ke paripurna,” katanya.

Ramses juga mengatakan, penyiraman itu juga sudah termasuk unsur tindak pidana, dan mengancam keselamatannya.

“Jadi, disini sudah ada unsur tindak pidana, selain menghalangi tugas pimpinan rapat, juga sudah mengancam keselamatan pimpinan rapat,” pungkasnya.

Menurut Ramses, seiring dengan kejadian itu, dirinya akan menyerahkan persoalan tersebut ke hukum.

“Atas dasar itu, kita mengambil langkah hukum. Biarlah hukum yang memberi keadilan. Kita tunggulah, kita negara hukum dan kita taat dengan hukum,” katanya.

Dikatakan Ramses, sah-sah saja adanya penolakkan beberapa anggota dewan untuk tidak melanjutkan KUPA PPAS di paripurnakan lantaran tidak lagi sesuai aturan sehingga terjadi argumentasi.

Namun, sebagai pimpinan rapat, dirinya harus melanjutkan dikarenakan proses pembahasan KUPA PPAS sudah dilaksanakan, mulai rapat unsur pimpinan hingga menjadi tahapan yang dijadwalkan oleh Badan Musyarawah (Banmus) terlebih dahulu.

“Proses dari pada pembahasan KUPA dan PPAS sudah kita laksanakan, mulai dari pada rapat unsur pimpinan dan setelah unsur pimpinan menyapakati maka dilaksanakanlah ke Banmus. Banmus gunanya untuk menjadwalkan seluruh tahapan yang akan dilakukan Dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS papbd 2021,” jelasnya.

“Kalaupun ada hak anggota DPRD menolak hasil rapat, saya sebagai pimpinan tidak berhak melarang. Namun, tahapan yang sudah dijadwal oleh Banmus harus dilaksanakan dulu,” tambah Ramses.

Dia menambahkan, sebagai pimpinan rapat, dirinya sudah menyarankan agar KUA-PPAS diterima, dibahas dan dibedah dalam paripurna. Kalaupun harus ditolak, setidaknya dilakukan pembahasan pada paripurna.

“Tapi, peserta rapat ada yang setuju dan tidak setuju saat usai pengambilan keputusan. Sehingga, anggota dewan, (Bantu Tambunan, Guntur Simamora) menyampaikan bahwa rapat tidak bisa dilanjut ke paripurna,” katanya.

Dikatakannya lagi, dalam rapat tersebut ia dinilai memaksakan kehendak dengan untuk melanjutkan ke paripurna.

“Katanya, saya memaksakan kehendak untuk melanjutkan ke paripurna. Mereka juga memaksa saya mencabut keputusan rapat. Selanjutnya saya jawab, Kalaupun saudara tidak mau hasil rapat ini dibawa ke paripurna, masih ada anggota dewan lain yang mau melaksanakan tugasnya. Soal sikap dalam rapat itu, menolak atau menerima itu keputusan akhir. Mendengar penjelasan saya, Bantu Tambunan mengambil gelas berisi air minum dan menyiramkan ke wajah saya,” katanya.

Ditambahkannya, untuk meluruskan ditengah masyarakat atas insiden tersebut, ia menilai bahwa ada sebagian anggota DPRD yang sengaja menggagalkan pembahasan PAPBD tersebut.

“Saya garis bawahi kembali kenapa, etika persidangan setelah menyampaikan dokumen atau pendapat, kalau mereka tidak setuju paling tidak, pertama walk out meninggalkan rapat. Tapi ini mereka tidak mau tetap ngotot tida bisa dibahas, dan ini juga menghalangi teman-teman anggota dewan yang mau membahas,” pungkasnya. (des)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyinggung penyerapan anggaran Kabupaten Toba yang masih berada di 45,95 persen. Seluruh jajaran Pemkab Toba diharap lakukan percepatan, mengingat pelaksanaan APBD segera masuk triwulan keempat.

“Mana kepala OPD (organisasi perangkat daerah) kabupaten ini? Tolong berdiri. Ini sudah tanggal 22 September. Waktu setahun lebih kurang tinggal (tiga) bulan lagi. Penyerapan anggaran kalian ini kapan mau selesai,” kata Edy dalam pertemuan dengan lurah, camat, kepala desa dan perangkat daerah kabupaten itu di Del, Toba, Rabu (22/9).

Penyerapan anggaran ini kata Gubsu, bukan kerjaan bupati untuk menyelesaikannya melainkan ada tanggungjawab kepala OPD dan jajarannya. Menurutnya, hal itu juga menjadi tanggungjawab bupati untuk mengawasi kinerja jajaran OPD-nya. Karenanya bupati dapat melakukan evaluasi jika perangkat daerahnya tak maksimal bekerja.

“Kalian tolong buka telinga. Sisanya kalian letak uang itu di bank? Undang-undang memerintahkan uang itu diserahkan kepada rakyat dalam bentuk program,” tegas mantan Pangkostrad itu.

Selain itu ia mengimbau agar pengerjaan fisik juga dilakukan secepatnya.

“Kalau pekerjaan fisik itu harusnya kalian buat Januari tender. Provinsi juga begitu. Penyerapannya kalian lihat masih 55,7 persen,” katanya.

Di Pemprovsu, ungkap Edy, setiap Jumat dirinya memanggil masing-masing kepala OPD untuk mengejar capaian dimaksud.

“Tiap Jumat saya kumpuli mereka. Saya panggil Kapolda, saya panggil Kajati. Jadi tidak ada lagi alasan mereka (Kepala OPD, red),” ujarnya seraya menyebut kalau masalah tersebut selesai maka Sumut akan bermartabat.

Selain itu, Edy juga menyampaikan, Toba juga harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan para turis apabila pandemi sudah reda. Sehingga apabila turis datang akan merasa nyaman, dengan harapan mereka akan kembali atau paling tidak menghabiskan waktu yang lama di tempat yang dikunjungi. “Kalau tak nyaman orang, tak mau dia datang lagi, “ katanya.

Selain itu, Edy meminta agar para kepala desa kreatif. Kepala desa, kata Gubernur bisa memanfaatkan dana desa untuk berbagai keperluan terutama yang inovatif. Mulai dari peternakan, pertanian hingga pariwisata.

“Potensi yang ada di desa itu diangkat, kalau cocok peternakan kembangkan peternakan, kalau cocok pertanian kembangkan pertanian, kalau wisata ya wisata, ayo kepala desa berbuat, “ ujarnya.

Sementara kepada para kepala sekolah, Edy mengharapkan agar mereka memberikan yang terbaik pada profesinya, khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumut. “Kepala sekolah terus lakukan yang terbaik untuk memajukan anak-anak Sumut,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada Pemkab Toba untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat. Di antaranya Bantuan Operasional Pendidikan senilai Rp194 juta, alat pertanian, bantuan usaha bagi UMKM dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Bupati Toba Poltak Sitorus menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Gubernur Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, dan memberikan arahan kepada jajaran Pemkab Toba, camat, kepala desa hingga kepala SMA/SMK se-Kabupaten Toba. “Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak kepada Toba, semoga kedatangan dapat bermanfaat bagi kami, “ ujar Poltak.

Turut mendampingi Gubernur, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Binsar Situmorang, Kepala Biro Umum Mahfullah Pratama Daulay, Kepala Dinas Kehutanan Herianto, Kepala Dinas BMBK Bambang Pardede, serta pejabat lainnya

Khusus kepada kepala desa di Toba, Edy mengingatkan agar mempergunakan dana desa sebaiknya. Buat rakyat di desa sejahtera dari dana desa tersebut.

“Kalau tidak, maka ketika gedung ini runtuh dan kita semua mati, maka kalian dulu (kepala desa) yang masuk neraka ya,” pungkasnya. (prn)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Juanda Prastowo, tersangka dugaan korupsi pengadaan CCTV sudah lama tak masuk kerja. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai selaku instansi yang mengurusi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) bermasalah ini menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Binjai. “Sudah, sudah kami surati ke BKD dan Inspektorat,” kata Kadishub Binjai, Syahrial di Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota, Rabu (22/9).

Informasi dirangkum, Juanda santer kabarnya masih sering nampak di Kota Binjai. Meski sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang, Juanda hingga kini masih menghirup udara segar. “Aku enggak tahu di mana dia. Sejak bermasalah itulah, enggak pernah masuk lagi,” ujar Syahrial.

Hanya saja, Syahrial tidak ingat kapan Dishub menyurati BKD dan Inspektorat terkait indisipliner Juanda. “Coba tanya lagi ke BKD, pasti sudah ada kami surati karena ketidakhadirannya,” beber dia.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala BKD Binjai, Rahmad Fauzi mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Coba saya cek lagi ya, nanti saya kabari,” tukasnya.

Diketahui, Kejari Binjai sudah menetapkan tersangka kepada Juanda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV. Bahkan, Juanda sudah ditetapkan sebagai DPO dan saat ini penyidik tengah memburunya.

Penetapan tersangka setelah penyidik mengantongi hasil penghitungan kerugian negara dan mendapati temuan yang sudah disita menjadi barang bukti. Akibat ulah tersangka, negara dirugikan senilai Rp388 juta.

Sumut Pos yang mengawal penyelidikan Korps Adhyaksa pernah memberitakan bahwa tersangka yang diduga melakukan sendiri pengadaan CCTV tersebut. Kabar ini berembus kencang dan bukan sekadar isapan jempol belaka.

Pasalnya, Direktur CV AIM berinisial MS selalu rekanan memberikan keterangan berbelit soal proyek pengadaan tersebut. Semula sebut enggak tahu kalau perusahaannya dipakai untuk pengadaan, namun belakangan keterangan berubah menjadi tahu dan berdalih yang mengerjakannya berinisial D, yang sudah meninggal dunia.

Pengadaan CCTV dilakukan oleh Dishub Binjai dengan menelan anggaran hampir Rp800 juta pada tahun 2018. (ted/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menandatangani berkas Rizky Yunanda Sitepu menjadi Wakil Wali Kota Binjai. Namun, tanggal pasti pelantikan anak mantan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu ini dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu pengembalian berkas dari Kemendagri. 

“Sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan menunggu proses selanjutnya,” kata Kepala OTDA Pemprov Sumut Zubaidi, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (22/9). 

Ia mengatakan, saat ini berkas sedang berada di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, untuk kemudian dibuatkan surat keputusan.

“Berkas tersebut sudah berada di Ditjen OTDA dan menunggu petikan SK,” ucapnya. 

Zubaidi mengatakan, setelah surat keputusan selesai, kemungkinan pelantikan Wakil Wali Kota Binjai akan segera dilakukan. 

Untuk tempat dan lokasi pelantikan, lanjutnya masih menunggu keputusan dari Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara. 

Rizky Yunanda Sitepu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Binjai, masa kerja periode 2021-2024. 

Pemilihan ini diberlangsungkan, dengan mengumpulkan suara dari masing-masing anggota dewan.  

Hampir seluruh anggota DPRD Kota Binjai, memberikan suaranya kepada Rizky Yunanda Sitepu. 

“Rizky Yunanda Sitepu mendapatkan 26 suara, sedangkan Hamdani Syahputra mendapatkan 2 suara, dan satunya dinyatakan tidak sah,” kata Ketua Panitia Pemilihan Calon Wakil Wali Kota Binjai, Boniran, melalui pelantang suara, Rabu (21/7). 

Ia mengatakan, usai pemilihan berkas akan diberikan kepada Ketua DPRD Noor Sri Syah Alam Putra.

Setelah penetapan ini, kata dia surat suara akan langsung dimusnahkan, dengan menggunakan alat penghancur kertas. 

“Setelah pemilihan panitia akan menyerahkan berkas kepada pimpinan DPRD yang kemudian dimusnahkan,” katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemilihan, yang sudah menyukseskan acara ini. 

“Bahwa yang mempunyai surat terbanyak adalah Rizky yang akan mengisi kursi Wakil Wali Kota,” ungkapnya. (ted/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang, jika dibandingkan dengan umurnya. Untuk mencegah dan menurunkan Stunting, BKKBN Sumut melakukan sosialiasi pendataan keluarga di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, beberapa waktu lalu.

Kegiatan sosialisasi inipun mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi br Sitepu, SH. Kehadirannya untuk memastikan apakah sosialisasi berjalan dengan lancar sesuai dengan program.

Sementara perwakilan BKKBN Sumut, Dedi Iswandi S.sos Mip menjelaskan pelaksanaan Pendataan Keluarga di Sumatera Utara sudah mencapai 98% (posisi 8 Nasional), dan masih diperpanjang sampai beberapa waktu ke depannya.

“Kami melakukan pendataan dengan dua cara, yakni menggunakan formulir F/I/PK/21 dan aplikasi berbasis smartphone. Selain itu, kami juga memanfaatkan Balai Penyuluhan untuk melakukan pengumpulan data,”ujarnya.(rel/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terkait penagihan pajak restoran dan rumah makan kepada pedagang kaki lima (PKL), masih jadi masalah. Soalnya, penagihan pajak yang ditekankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai dilakukan saat pandemi.

Karenanya, PKL di Kota Binjai menggalang kekuatan dengan petisi untuk menggagalkan penagihan pajak restoran dan rumah makan tersebut. Mereka yang menyatakan setuju agar Pemko Binjai membatalkan penagihan pajak menandatangani spanduk sepanjang lima meter.

“Kami dari Komunitas Binjai Kotaku (Bikoku), mewakili teman-teman PKL memohon kepada Wali Kota Binjai, jangan dikutip pajak restoran kepada pedagang,” ujar Koordinator Komunitas Bikoku, Maya Susanti di Jalan Raimin, Binjai Timur, Rabu (22/9).

Spanduk berisi tulisan menolak penagihan pajak restoran dan rumah makan kepada PKL serta ditandatangani oleh mereka yang rencananya akan diserahkan kepada Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Dia menceritakan, awalnya secara pribadi menolak dengan tegas kebijakan pajak kepada PKL melalui media sosial.

Seiring berjalannya waktu, dia mendapat banyak pengaduan dari PKL atas keresahan pajak restoran tersebut. Bahkan, keresahan tersebut mendorong teman-teman PKL untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka di depan Balai Kota Binjai.

Namun, Maya menolaknya atas sejumlah pertimbangan. Atas hal ini, terbentuklah sebuah petisi untuk menolak pajak kepada PKL.

“Masa pandemi, kita juga berpikir untuk membuat demo. Banyak pedagang yang mau unjuk rasa kepada pemerintah karena kesal atas penagihan pajak,” kata Maya.

Pandemi menjadi alasan utama penolakan penagihan pajak. Sebab, pendapatan mereka anjlok. Buntutnya, kebijakan penagihan pajak dinilai PKL Binjai membebani mereka.

“Semua yang mengadu adalah yang berjualan dipinggir jalan. Saat ini omzet berkurang, dan mereka cerita kepada saya, sangat terdampak karena pandemi,” ujarnya.

Ditambah lagi, PKL baru yang banting setir karena dipecat perusahaan lantaran pandemi pun resah atas kebijakan Pemko Binjai. “Ada juga yang baru berjualan karena terdampak PHK dari perusahaan, dan baru mau berjualan tapi sudah dikutip pajak,” ungkapnya.

Melalui petisi ini, Maya mengajak agar PKL lain untuk menandatanganinya. Dia berharap, Pemko Binjai lebih bijak lagi mendongkrak pendapatan asli daerah.

Bukan melalui pajak restoran kepada PKL. Jika kebijakan pajak PKL terus berjalan, Maya menilai, masyarakat tambah sengsara.

“Kami mohon mempertimbangkan pengutipan pajak restoran yang mencapai 10 persen kepada PKL,” terangnya.

Pandangan senada juga disampaikan Rian, penjual burger di Jalan Juanda, Binjai Timur. Pria muda ini bingung untuk membayarnya setelah mendapat surat penagihan pajak.

Dia berjualan dengan menggunakan gerobak di bahu jalan. “Saya berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak, kenapa harus mendapatkan tagihan pajak restoran juga,” kata dia.

Dirinya yang sudah setahun berjualan belum pernah mendengar sosialisasi atau pemberitahuan dari Pemerintah Kota Binjai, terkait pajak ini. Namun tiba-tiba, sambung dia, Pemko Binjai menagih pajak kepada PKL. “Sudah setahun saya berjualan. Belum ada pajak yang ditagihkan kepada saya,” jelasnya.

Rian harus bayar pajak Rp30 ribu setiap harinya. Bagi dia, hal tersebut cukup memberatkan karena masih dalam kondisi pandemi.

“Pendapatan berkurang, kalau untuk membayar pajak tidak mungkin bisa. Karena saya harus bayar sewa lagi, dan belanja barang jualan lagi,” jelasnya.

Ia berharap, melalui petisi penolakan pajak restoran oleh pedagang kaki lima, Wali Kota Binjai Amir Hamzah membatalkan pengutipan tersebut. “Saya minta kepada pemerintah pajak dihilangkan kepada PKL. Kalah retribusi kami tidak keberatan membayarnya kepada pemerintah,” tandasnya.

PKL yang mendantangani petisi rupanya memilih pasangan Almarhum Juliadi-Amir Hamzah saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu. Tak ayal, mereka mengungkapkan rasa penyesalannya atas kebijakan yang dibuat Amir Hamzah setelah terpilih memimpin Kota Binjai dan dilantik sebagai orang nomor satu.

PKL pun juga menyesalkan sikap Anggota DPRD Kota Binjai yang tenang seperti air mengalir menyikapi persoalan pajak. Ternyata, intensif wakil rakyat berpengaruh dengan besaran pajak yang diraih Pemko Binjai.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada satupun anggota dewan dan datang yang mendukung para pedagang. Apalagi Wali Kota Amir Hamzah,” kata Wanda, penjual Burger di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai.

Wanda adalah pedagang baru yang banting setir usai terdampak PHK karena pengurangan jumlah karya akibat pandemi. Berjalan pun baru tiga bulan, dia susah dapat surat cinta dari BPKAD Binjai.

“Baru tiga bulan jualan sudah dapat tagihan pajak yang harus dibayarkan. Seharinya Rp30 ribu,” ujar dia.

Wanda juga harus bayar uang sewa tempat lantaran berjualan di pinggir jalan. “Dapat sehari misalnya Rp100 ribu, belum lagi harus bayar uang lampu, sewa tempat juga dan sampah. Mana mungkin cukup untuk bayar pajak itu,” ungkapnya.

Dirinya bersama dengan pedagang kaki lima lainnya, tak habis pikir melihat kebijakan Amir Hamzah yang baru menjabat sebagai Wali Kota. “Heran kami dengan pemerintah saat ini, gak tahu lagi harus ngomong apa,” ujar dia.

Wanda berharap melalui petisi penolakan penagihan pajak kepada pedagang kaki lima, Amir Hamzah dapat terbuka hatinya. “Kita mohon kepada pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (ted/azw)