28 C
Medan
Sunday, January 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 3075

Cadiz v Barcelona: PENENTU KOEMAN

BARCELONA, SUMUTPOS.CO – Hasil buruk dalam dua pertandingan terakhir membuat nasib Ronald Koeman di ujung tanduk. Posisinya akan ditentukan saat Barcelona bertandang ke markas Cadiz dalam lanjutan LaLiga di Estadio Nuevo Mirandilla, Jumat (24/9) dini hari WIB (Live Bein Sport 1, pkl 03:00 WIB).

Ronald Koeman (footyrender)

PERFORMA Barcelona pada musim ini belum memuaskan. Dalam dua pertandingan terakhir, mereka menelan hasil kurang menggembirakan. Setelah dipermalukan Bayern Munchen di Liga Champions, Azulgrana ditahan Granada pada ajang LaLiga.

Hasil imbang melawan Granada ini membuat Barcelona berada di peringkat delapan klasemen sementara LaLiga. Mereka mengoleksi delapan angka dari empat pertandingan. Melihat nama besar tim Catalan ini, maka posisi itu tidaklah menggembirakan.

Performa ini juga membuat kesabaran Joan Laporta mulai memudar. Manajemen telah melakukan rapat darurat setelah dipermak Bayern Munchen. Ditambah lagi hasil imbang melawan Granada, posisi Koeman semakin kritis.

Saat melawan Granada, bukan hanya poin yang hilang, tetapi juga gayanya. Startegi mengandalkan umpan silang ke depan gawang, dinilai tidak logis untuk Barcelona, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Jika kembali mengulang hal sama di kandang Cadiz, maka Koeman dipastikan dipecat.

Mau tak mau, Koeman harus mengeluarkan strategi terbaiknya pada laga ini. Apalagi, Cadiz merupakan momok bagi Barcelona. Pada musim lalu, dengan status tim promosi, Cadiz mampu menumbangkan Blaugrana di Nuevo Mirandilla.

Tugas Koeman semakin berat, karena tidak bisa turun dengan penuh. Skuad asuhan Ronald Koeman ini mengalami badai cedera akibat jadwal kompetisi yang padat. Ini sebenarnya sudah terlihat saat melawan Granada.

“Kalian harus melihat daftar pemain yang kami miliki [saat melawan Granada]. Ini bukanlah tim Barcelona delapan tahun lalu, yang memiliki kedalaman skuad yang bagus. Apalagi, kami juga kehilangan Ansu Fatih, dan Ousmane Dembele mengalami cedera,” kata Ronald Koeaman, dikutip dari Marca.

Selain dua pemain yang disebutkan oleh Koeman, pemain lain seperti Sergio Aguero, Martin Braithwaite, dan Pedri dipastikan absen. Sementara Jordi Alba masih diragukan dapat bermain karena masih dalam masa pemulihan cedera.

Sebaliknya, Cadiz dalam performa bagus. Tim yang dijuluki Pirates ini baru meraih kemenangan pertama di LaLiga musim ini setelah menumbangkan Celta Vigo 1-2. Hasil itu membuat Cadiz lebih percaya diri karena sebelumnya mereka mengalami dua kekalahan beruntun.

Pemain Cadiz, Anthony Lozano menyebut pertahanan yang bagus menjadi kunci utama timnya meraih kemenangan melawan Celta Vigo. Ini akan dipertahankan saat menghadapi Barcelona.

“Kunci utama kemenangan kami melawan Celta Vigo adalah pertahanan yang baik. Sekarang, kami akan menghadapi Barcelona dengan mental yang lebih baik setelah meraih kemenangan pertama [di LaLiga],” ujar Anthony Lozano.

Berdasarkan rekor pertemuan, Barcelona masih dominan atas Cadiz. Dalam 26 pertemuan di LaLiga, Barcelona menang 19 kali dan baru tiga kali kalah. Namun musim lalu, Barcelona gagal mengalahkan Cadiz. (bbs/dek)

Ancam Cabut IMB SPBU Shell, Hasyim Dinilai Hambat Investor di Medan

RAPAT BERSAMA: Rapat bersama warga tentang pembangunan SPBU Shell di Jalan Wahidin, Selasa (21/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Medan Hasyim, mengancam akan mencabut IMB SPBU PT Shell yang sudah keluar, jika persoalan dengan masyarakat sekitar tidak dituntaskan. Hal itu disampaikan Hasyim, saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Shell, dan masyarakat Jalan Bawal, Kelurahan Pandau Bulu 2, Kecamatan Medan Area, Selasa (21/9) lalu.

RAPAT BERSAMA: Rapat bersama warga tentang pembangunan SPBU Shell di Jalan Wahidin, Selasa (21/9).

“Kami beri waktu sebulan pagi PT Shell untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat sekitar. Jika dalam sebulan ini konfliknya tidak selesai, maka IMB PT Shell akan kami rekomendasikan untuk dicabut,” ungkap Hasyim.

Bukan itu saja, Hasyim yang ketika itu didampingi Dedi Aksyari Nasution dari Fraksi Partai Gerindra, juga mengultimatum n

agar PT Shell, agar segera melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar lokasi yang akan dibangun SPBU, agar tidak menimbulkan polemik.

Menyikapi itu, perwakilan PT Shell, Bernard, dengan tegas menyanggah pernyataan Ketua DPRD Medan itu. Dia menegaskan, jangan sembarangan mencabut IMB, karena bisa menghambat investor yang akan berinvestasi di Kota Medan.

“Kami sudah mengurus izin secara resmi dan sudah keluar. Kalau ada masyarakat yang tidak suka atau keberatan, ada jalurnya, yakni melakukan gugatan ke pengadilan negeri atau PTUN. Karena Indonesia adalah negara hukum, jadi persoalan harus dituntaskan secara hukum,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah gencar-gencarnya mengajak investor untuk berinvestasi di Kota Medan, jangan sampai persoalan ini menghambat investasi.

“Kami berinvestasi di Medan ini secara legal dan mengurus izinnya dengan resmi sesuai Perda dan Perwal. Kalau ada keberatan, silakan lakukan gugatan secara hukum. Jangan asal cabut saja,” tutur Bernard lagi.

Hal senada juga disampaikan Kabid IMB DPMPTSP Kota Medan, Jhon E Lase. Dia menegaskan, secara teknis perizinan IMB SPBU PT Shell sudah resmi dikeluarkan, dan tidak ada masalah.

“Secara teknis, IMB ini tidak ada masalah, dan kalau ada keberatan nanti akan dievaluasi,” bebernya.

Bernard menimpali, PT Shell sudah punya itikad baik, dengan melakukan pendekatan kepada warga yang berada di lokasi pembangunan SPBU tersebut.

“Kami (PT Shell), lurah, dan camat, sudah beberapa kali mengundang warga untuk musyawarah, namun tidak ada yang datang. Seharusnya warga menghadiri, bukan menghindari. Dan intinya, PT Shell sudah mendapat IMB dari seluruh OPD yang ada di Pemko Medan,” katanya.

Hadir dalam RDP itu, Camat Medan Area Hendra Asmilan, Kabid Pengawasan PKP2R Cahyadi, serta sejumlah masyarakat yang keberatan berdirinya SPBU PT Shell di Jalan Wahidin Medan. (adz/saz)

Lantik 12 Direksi BUMD, Bobby: Jangan Ada Korupsi dan Pungli

LANTIK: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat melantik 12 direksi pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan di Ruang Rapat 3 Balai Kota Medan, Rabu (22/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, melantik 12 direksi pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan di Ruang Rapat 3 Balai Kota Medan, Rabu (22/9) pagi. Adapun ketiga BUMD tersebut, yakni Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Usai mengambil sumpah para direksi, Bobby pun menegaskan dalam pesannya, yakni untuk tidak melakukan korupsi juga pungutan liar (pungli).

LANTIK: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat melantik 12 direksi pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan di Ruang Rapat 3 Balai Kota Medan, Rabu (22/9).

Turut hadir dalam pelantikan itu, Ketua DPRD Medan Hasyim, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar, Ketua Komisi 3 DPRD Medan M Afri Rizki Lubis, dan sejumlah pejabat jajaran Pemko Medan.

“Jalankan tanggung jawab sebaik-baiknya. Jangan ada korupsi, jangan ada pungli, baik di organisasi yang dipimpin sampai organisasi yang di bawahnya. Bukan hanya manajemen yang tidak boleh korupsi dan pungli, tapi seluruh jajaran yang ada di bawahnya,” tegas Bobby. “Para direksi adalah cerminan Pemko Medan, kalian akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Ini harus bisa mencerminkan, menambah profit, namun tetap memikirkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan langsung mengadakan rapat untuk bagaimana mengembangkan usaha milik Pemko Medan,” imbuhnya.

Selain itu, Bobby juga meminta kepada para direksi agar dalam menjalankan roda perusahaan, dapat menghasilkan profit secara signifikan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari ketiga BUMD tersebut.

“Harus profitable dan bisa memberikan sumbangsih untuk PAD Medan. Harus inovatif dan kreatif,” imbaunya.

Dia pun menegaskan, sudah seharusnya PUD Kota Medan menjadi sumber pendapatan bagi Kota Medan untuk melaksanakan pembangunan, namun seringkali tidak sesuai dengan ketentuan.

“Saudara direksi telah membacakan ikrarnya, yang satu di antaranya harus mendapatkan profit. Teman-teman tahu bagaimana kondisi PUD kita saat ini, dan teman-teman semua mendaftar. Karena itu, teman-teman bagus di atas kertas (hasil seleksi), namun yang paling penting harus bisa dibuktikan di lapangan,” tegas Bobby.

Bobby juga meminta, agar para direksi dapat memanfatkan digitalisasi dalam me-ngembangkan usaha. Karena saat ini tak dapat dipungkiri, dunia digitalisasi merupakan satu cara untuk memajukan dunia usaha.

“Saat ini masa pandemi, kita harus menggunakan digitalisasi. Hari ini harus bisa mempermudah masyarakat, mempermudah konsumen, karena prusahaan yang kalian pimpin akan bersentuhan dengan masyarakat,” katanya lagi. Pantauan Sumut Pos, usai melantik 12 direksi tersebut, Bobby pun langsung menggelar rapat untuk pengembangan BUMD di Kota Medan.

Usai dilantik bersama 11 direksi lainnya di 3 BUMD Kota Medan, Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar Kota Medan Suwarno, langsung menuju Kantor PD Pasar di Lantai 3 Pasar Petisah Kota Medan.

Suwarno mengatakan, dia bersama 3 rekannya yang lain di Direksi PUD Pasar, siap menjalankan visi dan misi Wali Kota Medan dalam menjalankan roda PUD Pasar Kota Medan. Sesuai instruksi Bobby, sebagai langkah awal, Suwarno mengaku segera menjalankan program bersih-bersih pada pasar-pasar di Kota Medan, agar bebas dari sampah. Sebagai prioritas, PD Pasar akan lebih dulu melakukan pembersihan pada 3 pasar di Kota Medan. “Pertama Pasar Lau Cih, kedua Pasar Sentosa, dan ketiga Pasar Bakti. Jadi itu prioritas utama, namun di pasar-pasar yang lain, juga akan dibuat seperti yang diinstruksikan Pak Wali. Kita akan berdayakan para pedagang, supaya turut aktif berperan menjaga kebersihan pasar,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, PD Pasar juga segera menggelar vaksinasi Covid-19 kepada para pedagang yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan. Apalagi selama ini, para pedagang telah lama meminta agar divaksin, karena baru beberapa pasar yang telah melakukan vaksinasi kepada para pedagang. Suwarno mengaku, pihaknya juga diberikan target untuk menaikkan target PAD dari PUD Pasar Kota Medan. Untuk itu, dia segera berkoordinasi dengan para direksi lainnya untuk mencapai target itu. “Intinya kata Pak Wali, jangan ada pungli, kalau ada pungli, akan diberi sanksi. Kalau mau kaya bukan di sini (Direksi PUD Pasar), kalau mau kaya ya jadi pedagang atau pengusaha. Jadi ke depannya kami akan betul-betul membangun pasar yang lebih baik,” tuturnya.

Ditanya soal berapa target PAD yang diberikan kepada PUD Pasar Kota Medan ke depannya, Suwarno mengaku belum tahu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pendataan kepada para pedagang pada 53 pasar yang ada di Kota Medan. Ke depannya, pihaknya juga akan menggunakan sistem digitalisasi untuk pembayaran retribusi pasar, guna meminimalisir kebocoran PAD. Sedangkan untuk soal keamanan, Suwarno mengaku, PUD Pasar Kota Medan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, agar para pedagang maupun pembeli dapat merasa aman dan nyaman saat berada di pasar. “Insya Allah di setiap pasar nanti akan dipasang CCTV, supaya pengamanannya lebih ketat. Jangan terulang (peristiwa perampokan) seperti di Pasar Simpang Limun kemarin,” katanya lagi.

Terkait Perda Zonasi Pegang Kaki Lima (PKL) yang masih dibahas di DPRD Medan, Suwarno mengaku, Perda itu diyakini akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari PUD Pasar Kota Medan. (map/saz)

Perbaikan Stadion Teladan Butuh Rp1 M

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan akhirnya resmi mengelola 10 sarana dan prasarana Olahraga. Sarana olahraga tersebut diantaranya, Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga.

RAPAT: Komisi II DPRD Medan melakukan rapat dengan Dispora terkait rencana perbaikan sarana olahraga. (Markus/Sumut Pos)

PENGELOLAAN sarana olahraga itu diserahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan kepada Dispora  sejak 6 September 2021 lalu. Hal itu terungkap pada menghadiri Rapat Pembahasan P-APBD 2021 bersama Komisi II DPRD Medan, Selasa (22/9) sore.

“Sejak 6 September, ada 10 sarana dan pra sarana olahraga di Kota Medan yang diserahkan DKP kepada Dispora Kota Medan, termasuk Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga,” ucap Plt Kadispora Kota Medan, Topan OP Ginting.

Topan mengatakan, pihaknya akan segera merenovasi sarana dan prasarana olahraga tersebut, termasuk Stadion Teladan Kota Medan. “Kalau tidak kita ambil, bisa nanti dikuasai oknum tertentu. Makanya harus segera mungkin kita lakukan rehab,” ujarnya.

Khusus untuk Stadion Teladan, Dispora mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar. Rinciannya adalah Rp200 juta untuk pengecatan bagian dalam stadion, Rp200 juta untuk perbaikan rumput lapangan, Rp200 juta untuk kelistrikan stadion, Rp.200 juta untuk rehab ringan stadion, dan Rp.200 juta untuk perawatan satleband.

“Lalu kita juga butuh anggaran Rp200 juta untuk pembuatan rumput Lapangan Medan Tuntungan dan pengadaan fasilitas lapangan (tempat duduk penonton di lapangan, mesin potong rumput, tiang gawang, jaring bola, dan lain-lain,” katanya.

Selain itu, Dispora Kota Medan juga membutuhkan anggaran dari P-APBD 2021 sebesar Rp200 juta untuk rehab rumah kreatif HUB di Lapangan Sepakbola pada Perumnas Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

Sementara itu, Komisi II DPRD Medan berharap agar anggaran yang diajukan Dispora ini diperuntukkan bagi pengembangan sarana dan prasarana olahraga di masyarakat.

“Ranperda Keolahragaan lagi disusun. Kita melihat dari sisi 21 kecamatan tidak punya sarana dan prasarana olahrga. Kalau soal rehab Stadion Teladan, itu cakupannya Provinsi Sumut dan Kota Medan. Efisiennya bagaimana kita memikirkan agar sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat,” kata Anggota Komisi II DPRD Medan, Haris Kelana Damanik.

Haris mencontohkan, Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia jauh tertinggal dari Kota Pekanbaru dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga. “Kita kalah sama Riau, padahal di sana itu tanahnya gambut. Sementara di Medan Utara, masih banyak kurang sarana dan prasarana olahraga. Mau main di GOR berapa lagi biayanya,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari, menyebutkan bahwa masyarakat sangat berharap agar pembenahan sarana dan prasarana olahraga di Kota Medan dapat dibenahi sebaik mungkin, sehingga bisa digunakan.

“Saya menyetujui penambahan anggaran di Dispora. Dengan dimulainya perbaikan sarana dan prasarana ini, akan memicu keinginan masyarakat untuk mencintai olahraga,” katanya.

Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto, menjelaskan bahwa penambahan anggaran lazimnya dilakukan dari dinas itu sendiri. Jika hal itu sangat mendesak, bisa dikonsultasika  ke Kemendagri. Namun dengan catatan, Pemko Medan dan DPRD Medan setuju dan mendapat rekomendasi Badan Anggaran DPRD Medan. (map/dek)

Dinilai Tak Akomodir Kepentingan Masyarakat Miskin, Fraksi PKS Tolak Pengesahan P-APBD Sumut

TOLAK: Fraksi PKS DPRD Sumut menolak penetapan P-APBD Sumut 2021, karena dinilai tidak memihak kepada kepentingan masyarakat miskin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut menilai, alokasi dana pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021, tidak memihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Karena itu, mereka menolak pengesahan tersebut.

TOLAK: Fraksi PKS DPRD Sumut menolak penetapan P-APBD Sumut 2021, karena dinilai tidak memihak kepada kepentingan masyarakat miskin.

“Ranperda P-APBD 2021 ini, belum mengakomodir kepentingan masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah di Sumut,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi, saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumut, Rabu (22/9).

Pihaknya menyampaikan beberapa catatan, yang membuat mereka menolak pengesahan P-APBD 2021 tersebut. Secara garis besar, yakni berkaitan dengan penanganan ekonomi dampak pandemi untuk masyarakat miskin, yang dinilai belum sangat memadai.

Terkait penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2021, misalnya, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan kritis. Pertama, menyayangkan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan terhadap 240 ribu masyarakat miskin di Sumut yang dinonaktifkan sejak tahun lalu, dan tidak dianggarkan lagi pada P-APBD 2021. Dalam hal ini, menurut PKS, Gubernur Sumut harusnya memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 ini juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri,” tutur Jumadi.

Kedua, PKS menilai Gubernur Sumut melakukan kelalaian dalam menjalankan wewenang, terkait realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TA 2021 sebesar Rp80 miliar. Padahal BOP tersebut telah dialokasikan pada APBD 2021. Keterlambatan realiasi ini, membuat para pelajar SMA/SMK tidak mendapat bantuan dalam iuran sekolahnya, dan keterlambatan tambahan penghasilan bagi guru tidak tetap.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat, Gubernur Sumut tidak memerhatikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Hal ini menurut mereka, karena Pemprov Sumut tidak memiliki data valid kebutuhan para nelayan terhadap BBM bersubsidi. Selain itu, Gubernur Sumut juga dinilai tidak serius dalam melakukan advokasi dalam memenuhi BBM bersubsidi tersebut.

“Mereka terpaksa membeli BBM eceran di luar SPBN, yang tentunya sangat memberatkan,” jelas Jumadi lagi.

Beberapa catatan lain yang menurut mereka tidak serius, yakni terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Sumut, yang masih jauh dari harapan. Kemudian masalah listrik masyarakat miskin. Fraksi PKS juga sangat menyayangkan dalam P-APBD 2021, tidak dialokasikan dana untuk perbaikan jalan provinsi pada beberapa daerah.

“Kerusakan jalan tersebut sangat menghambat aktivitas keseharian masyarakat yang melintas, juga kerap memicu kecelakaan,” bebernya.

Terdapat beberapa catatan Fraksi PKS lainnya, seperti kebobrokan kinerja BUMD perkebunan, meskipun kerap mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal.

“Atas catatan-catatan ini, Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan P-APBD 2021,” pungkas Jumadi. (prn/saz)

Bantu Masyarakat Lintas Profesi Terdampak Pandemi, YSKI Kembali Salurkan Bantuan

DIABADIKAN: Pembina YSKI RE Nainggolan, bersama pihak pemberi dan penerima bantuan di Gereja Betel Indonesia Persembahan, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (22/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Wilmar Group, PT Charoen Pokphan, Peduli Sumut, bekerja sama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat lintas profesi terdampak Covid-19 di Gereja Betel Indonesia (GBI) Persembahan, Jalan Jamin Ginting Km 11,5 Medan, Rabu (22/9).

DIABADIKAN: Pembina YSKI RE Nainggolan, bersama pihak pemberi dan penerima bantuan di Gereja Betel Indonesia Persembahan, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (22/9).

Pembina YSKI, Rustam Effendi (RE) Nainggolan mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari PT Wilmar Group, PT Charoen Pokphand, Peduli Sumut, serta YSKI.

Kegiatan seperti ini, menurutnya, sebagai bentuk kepedulian YSKI yang tanpa pamrih terhadap masyarakat yang membutuhkan, terlebih di masa sulit perekonomian dampak pandemi seperti ini. Karena itu, RE berharap, bantuan jangan dilihat dari jumlah yang diberikan, tapi perhatian dan kepedulian pihaknya terhadap sesama.

“Saat ini semua kesulitan, mari kita bersama-sama saling bantu, sehingga dapat menghadapi kesulitan ini, karena semua mengalaminya,” ungkap RE.

Mantan Sekdaprov Sumut itu, juga berpesan kepada semua masyarakat, untuk berdoa agar Covid-19 segera berakhir, dan perekonomian normal kembali. RE menganjurkan, agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan (prokes) 5M.

Sebelum ini, YSKI bersama pihak terkait, melakukan kegiatan serupa kepada 7 yayasan pesantren serta komunitas wartawan.

“Kami rutin memberikan bantuan sekali seminggu. Dan pada hari ini (kemrin, red) kami memberikan 500 paket sembako, meliputi beras, telur, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan diberikan secara simbolis. Meliputi Marinir Belawan, Koramil se-jajaran Tuntungan, Polsek Medan Tuntungan, PPPSU, nakes Puskesmas Medan Tuntungan, nakes RSUD dr Pirngadi Medan, yang senantiasa bekerja keras untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Medan,” urai RE lagi.

Mewakili penerima bantuan, Kasi OPS Mayor Marinir SMS Sitepu, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kami yang menerima dan yang memberi diberkati,” harapnya.

Danramil Medan Tuntungan Kap Inf Agus Miadi, juga sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan. Semoga bantuan serupa terus dilakukan, sehingga masyarakat Tuntungan dapat terbantu di masa pandemi ini. (rel/prn/saz)

Kapolda Sumut Akselerasi Vaksinasi Covid-19

PANTAU: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat memantau vaksinasi Covid-19 di Stadion Mini USU, Rabu (22/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, akan terus berupaya keras mengakselerasi vaksinasi dalam menangani penyebaran Covid-19, serta pemulihan kesehatan nasional.

PANTAU: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat memantau vaksinasi Covid-19 di Stadion Mini USU, Rabu (22/9).

Dengan menggandeng pihak civitas akademika, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta kaum milenial, Polda Sumut menggelar Vaksinasi Merdeka di beberapa universitas Kota Medan. Kegiatan tersebut pun dilaksanakan secara serentak di Indonesia.

Seperti pantauan di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (22/9), Panca didampingi sejumlah PJU Polda Sumut, meninjau vakasinasi bagi 2.000 orang yang diperuntukan bagi mahasiswa dan masyarakat.

Usai meninjau vaksinasi di Stadion Mini USU, selanjutnya Panca menyambangi Kampus Panca Budi, untuk mengecek pelaksanaan vaksinasi yang juga diberikan untuk 2.000 orang.

Di sela-sela pengecekan, Panca mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan di 2 kampus tersebut. Menurutnya, proses vaksinasi berjalan tertib, aman, dan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Panca pun mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polda Sumut bersama Kodam I/BB terus mempercepat vaksinasi di Sumut, dalam pemulihan kesehatan nasional serta menekan penyebaran Covid-19.

“Diharapkan dengan gencarnya vaksinasi terhadap pelajar dan mahasiswa, pembelajaran tatap muka (PTM) secepatnya dapat digelar kembali, apalagi status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan sudah jadi Level 3. Semoga dengan percepatan vaksinasi, aktivitas kembali normal dan ekonomi kembali pulih,” harapnya. (dwi/saz)

Dinas Ketapang Demi Dongkrak PAD, Dituntut Miliki Laboratorium Berstandar ISO/IEC 17025: 2017

BAHAS: Wakil Ketua DPRD Medan Sudari, saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (21/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi 2 DPRD Medan mendorong Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan, untuk fokus dalam memajukan dan mengontrol ketahanan pangan di Kota Medan. Satu di antaranya, dengan cara memberdayakan laboratorium analisis pangan, yang diyakini akan mampu mendongkrak PAD Pemko Medan.

BAHAS: Wakil Ketua DPRD Medan Sudari, saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (21/9).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Sudari, saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (21/9). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Surianto, didampingi Sudari dan para anggota, seperti Haris Kelana Damanik, dan Johannes Hutagalung. Sedangkan dari Dinas Ketapang Kota Medan, dihadiri langsung Emilia Lubis, selaku kepala dinas.

Sudari mengatakan, sebanyak 6 unit mobil laboratorium yang ada di Dinas Ketapang Kota Medan harus diberdayakan, sehingga memiliki standarisasi ISO/IEC 17025: 2017.

“Jika laboratorium itu sudah memiliki standarisasi dan menjadi parameter, pasti akan banyak yang membutuhkan. Sehingga untuk pemeriksaan kadar makanan, bisa ke Dinas Ketapang. Dengan begitu PAD pasti akan meningkat,” ungkap Sudari.

Untuk itu, Dinas Ketapang Kota Medan diharapkan dapat mengajukan pembuatan payung hukum berupa Peraturan Wali Kota Medan.

“Bagaimana agar program ini bisa berkontribusi PAD ke Pemko Medan. Ini harus menjadi perhatian kepala dinas,” imbau Sudari.

Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD Medan lainnya, Haris Kelana Damanik, mengkritisi pengalokasian anggaran Rp475 juta untuk perbaikan AC dan pengadan CCTV. Menurutnya, pengadaan CCTV sebaiknya dibatalkan atau ditunda, apalagi dalam situasi sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19. Anggaran itu, hendaknya digeser untuk program ketahanan pangan. Begitu juga soal kebutuhan stunting dan masalah gizi buruk, Dinas Ketapang Kota Medan patut menjadikannya sebagai perhatian khusus.

“Kami berharap, masalah gizi buruk dapat teratasi di seluruh kelurahan. Khusus di Medan Utara, masih butuh penanganan serius soal stunting dan gizi buruk,” tutur Haris.

Menyikapi masukan dari para Anggota DPRD Medan, Kepala Dinas Ketapang Kota Medan, Emilia Lubis mengucapkan terima kasih. Dia pun sangat berharap agar masukan dan dorongan DPRD Medan selalu didapatkan pihaknya, dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Medan.

“Kami sangat setuju penggunaan anggaran skala prioritas. Tetap kami butuh koreksi demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Seperti diketahui, standarisasi ISO/IEC 17025: 2017 merupakan standarisasi ISO yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. (map/saz)

Perangkat Desa di Asahan Didaftar Jadi Peserta BPJS-TK

SOSIALISASI: Sekda Jhon Hardi Nasution saat membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Perangkat Desa se-Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (22/9).

SOSIALISASI: Sekda Jhon Hardi Nasution saat membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Sekda Asahan Drs. John Hardi Nasution, MSi mengatakan, peserta sosialisasi dapat mengikuti penyampaian materi agar bisa memahami untuk diikut sertakan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, yang telah dituangkan dalam MoU Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) dengan BPJS Ketenagakerjaaan pada tanggal 17 Februari 2021.

Sekda juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Bupati telah melaksanakan PP No. 11 Tahun 2019 dengan menaikkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan desa yang besaran penghasilan tetap ditetapkan dengan keputusan Bupati Asahan No. 431 Pemdes Tahun 2019.

“Dengan demikian wajar dan pantas seluruh perangkat desa dapat masuk menjadi anggota Korpri Asahan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dirancang DPK Korpri bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan,” ucap Sekda.

Sekda juga berharap, anggota Korpri dapat membesarkan organisasi Korpri kedepannya, karena sangat bermanfaat bagi anggotanya.

“Laksanakan tugas kita dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara,” tutup beliau.(dat/han)

TP PKK Sergai Gelar Pelatihan UP2K

PELATIHAN: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya saat membuka pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).SOPIAN/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, khususnya untuk perempuan dan anak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menggelar pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (22/9).

PELATIHAN: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya saat membuka pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).SOPIAN/SUMUT POS.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring dan terhubung dengan peserta di Aula Dinas Pendidikan. UP2K berperan penting dalam meningkatkan keterampilan serta keahlian kader PKK. “Diharapkan akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan kaum perempuan,” kata Ketua TP PKK Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya.

Lebih lanjut disampaikannya, jika kekuatan perempuan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi khsususnya ketahanan ekonomi keluarga telah teruji. Perempuan memiliki beberapa kelebihan seperti pertama, lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Kedua, lanjutnya, perempuan memiliki kemampuan multi peran yaitu menjalankan lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Ketiga, perempuan lebih cermat melihat potensi pasar dan mengelola keuangan, keempat, perempuan lebih sabar dalam menghadapi tantangan ataupun permasalahan dalam usaha.

“Oleh karenanya, kami optimis dapat mewujudkan keluarga Kabupaten Sergai yang mandiri, sejahtera dan religius di tengah situasi pandemi Covid-19,” bilang Rosmaida.

Rosmaida berharap kepada para peserta kader PKK yang ikut dalam pelatihan ini, bisa menerapkan ilmu yang didapat dari narasumber dan berbagi ilmu kepada teman kader lainnya. “Kepada para peserta bisa mengimplementasikan dan menambah wawasan. Setiap tahun kegiatan pelatihan ini terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan,” ujarnya. (ian/han)

1...3,0743,0753,076...15,747Page 3,075 of 15,747

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor