31 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Home Blog Page 3132

Perbaikan Stadion Teladan Butuh Rp1 M

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan akhirnya resmi mengelola 10 sarana dan prasarana Olahraga. Sarana olahraga tersebut diantaranya, Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga.

RAPAT: Komisi II DPRD Medan melakukan rapat dengan Dispora terkait rencana perbaikan sarana olahraga. (Markus/Sumut Pos)

PENGELOLAAN sarana olahraga itu diserahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan kepada Dispora  sejak 6 September 2021 lalu. Hal itu terungkap pada menghadiri Rapat Pembahasan P-APBD 2021 bersama Komisi II DPRD Medan, Selasa (22/9) sore.

“Sejak 6 September, ada 10 sarana dan pra sarana olahraga di Kota Medan yang diserahkan DKP kepada Dispora Kota Medan, termasuk Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga,” ucap Plt Kadispora Kota Medan, Topan OP Ginting.

Topan mengatakan, pihaknya akan segera merenovasi sarana dan prasarana olahraga tersebut, termasuk Stadion Teladan Kota Medan. “Kalau tidak kita ambil, bisa nanti dikuasai oknum tertentu. Makanya harus segera mungkin kita lakukan rehab,” ujarnya.

Khusus untuk Stadion Teladan, Dispora mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar. Rinciannya adalah Rp200 juta untuk pengecatan bagian dalam stadion, Rp200 juta untuk perbaikan rumput lapangan, Rp200 juta untuk kelistrikan stadion, Rp.200 juta untuk rehab ringan stadion, dan Rp.200 juta untuk perawatan satleband.

“Lalu kita juga butuh anggaran Rp200 juta untuk pembuatan rumput Lapangan Medan Tuntungan dan pengadaan fasilitas lapangan (tempat duduk penonton di lapangan, mesin potong rumput, tiang gawang, jaring bola, dan lain-lain,” katanya.

Selain itu, Dispora Kota Medan juga membutuhkan anggaran dari P-APBD 2021 sebesar Rp200 juta untuk rehab rumah kreatif HUB di Lapangan Sepakbola pada Perumnas Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

Sementara itu, Komisi II DPRD Medan berharap agar anggaran yang diajukan Dispora ini diperuntukkan bagi pengembangan sarana dan prasarana olahraga di masyarakat.

“Ranperda Keolahragaan lagi disusun. Kita melihat dari sisi 21 kecamatan tidak punya sarana dan prasarana olahrga. Kalau soal rehab Stadion Teladan, itu cakupannya Provinsi Sumut dan Kota Medan. Efisiennya bagaimana kita memikirkan agar sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat,” kata Anggota Komisi II DPRD Medan, Haris Kelana Damanik.

Haris mencontohkan, Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia jauh tertinggal dari Kota Pekanbaru dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga. “Kita kalah sama Riau, padahal di sana itu tanahnya gambut. Sementara di Medan Utara, masih banyak kurang sarana dan prasarana olahraga. Mau main di GOR berapa lagi biayanya,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari, menyebutkan bahwa masyarakat sangat berharap agar pembenahan sarana dan prasarana olahraga di Kota Medan dapat dibenahi sebaik mungkin, sehingga bisa digunakan.

“Saya menyetujui penambahan anggaran di Dispora. Dengan dimulainya perbaikan sarana dan prasarana ini, akan memicu keinginan masyarakat untuk mencintai olahraga,” katanya.

Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto, menjelaskan bahwa penambahan anggaran lazimnya dilakukan dari dinas itu sendiri. Jika hal itu sangat mendesak, bisa dikonsultasika  ke Kemendagri. Namun dengan catatan, Pemko Medan dan DPRD Medan setuju dan mendapat rekomendasi Badan Anggaran DPRD Medan. (map/dek)

Dinilai Tak Akomodir Kepentingan Masyarakat Miskin, Fraksi PKS Tolak Pengesahan P-APBD Sumut

TOLAK: Fraksi PKS DPRD Sumut menolak penetapan P-APBD Sumut 2021, karena dinilai tidak memihak kepada kepentingan masyarakat miskin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut menilai, alokasi dana pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021, tidak memihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Karena itu, mereka menolak pengesahan tersebut.

TOLAK: Fraksi PKS DPRD Sumut menolak penetapan P-APBD Sumut 2021, karena dinilai tidak memihak kepada kepentingan masyarakat miskin.

“Ranperda P-APBD 2021 ini, belum mengakomodir kepentingan masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah di Sumut,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi, saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumut, Rabu (22/9).

Pihaknya menyampaikan beberapa catatan, yang membuat mereka menolak pengesahan P-APBD 2021 tersebut. Secara garis besar, yakni berkaitan dengan penanganan ekonomi dampak pandemi untuk masyarakat miskin, yang dinilai belum sangat memadai.

Terkait penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2021, misalnya, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan kritis. Pertama, menyayangkan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan terhadap 240 ribu masyarakat miskin di Sumut yang dinonaktifkan sejak tahun lalu, dan tidak dianggarkan lagi pada P-APBD 2021. Dalam hal ini, menurut PKS, Gubernur Sumut harusnya memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 ini juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri,” tutur Jumadi.

Kedua, PKS menilai Gubernur Sumut melakukan kelalaian dalam menjalankan wewenang, terkait realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TA 2021 sebesar Rp80 miliar. Padahal BOP tersebut telah dialokasikan pada APBD 2021. Keterlambatan realiasi ini, membuat para pelajar SMA/SMK tidak mendapat bantuan dalam iuran sekolahnya, dan keterlambatan tambahan penghasilan bagi guru tidak tetap.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat, Gubernur Sumut tidak memerhatikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Hal ini menurut mereka, karena Pemprov Sumut tidak memiliki data valid kebutuhan para nelayan terhadap BBM bersubsidi. Selain itu, Gubernur Sumut juga dinilai tidak serius dalam melakukan advokasi dalam memenuhi BBM bersubsidi tersebut.

“Mereka terpaksa membeli BBM eceran di luar SPBN, yang tentunya sangat memberatkan,” jelas Jumadi lagi.

Beberapa catatan lain yang menurut mereka tidak serius, yakni terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Sumut, yang masih jauh dari harapan. Kemudian masalah listrik masyarakat miskin. Fraksi PKS juga sangat menyayangkan dalam P-APBD 2021, tidak dialokasikan dana untuk perbaikan jalan provinsi pada beberapa daerah.

“Kerusakan jalan tersebut sangat menghambat aktivitas keseharian masyarakat yang melintas, juga kerap memicu kecelakaan,” bebernya.

Terdapat beberapa catatan Fraksi PKS lainnya, seperti kebobrokan kinerja BUMD perkebunan, meskipun kerap mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal.

“Atas catatan-catatan ini, Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan P-APBD 2021,” pungkas Jumadi. (prn/saz)

Bantu Masyarakat Lintas Profesi Terdampak Pandemi, YSKI Kembali Salurkan Bantuan

DIABADIKAN: Pembina YSKI RE Nainggolan, bersama pihak pemberi dan penerima bantuan di Gereja Betel Indonesia Persembahan, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (22/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Wilmar Group, PT Charoen Pokphan, Peduli Sumut, bekerja sama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat lintas profesi terdampak Covid-19 di Gereja Betel Indonesia (GBI) Persembahan, Jalan Jamin Ginting Km 11,5 Medan, Rabu (22/9).

DIABADIKAN: Pembina YSKI RE Nainggolan, bersama pihak pemberi dan penerima bantuan di Gereja Betel Indonesia Persembahan, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (22/9).

Pembina YSKI, Rustam Effendi (RE) Nainggolan mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari PT Wilmar Group, PT Charoen Pokphand, Peduli Sumut, serta YSKI.

Kegiatan seperti ini, menurutnya, sebagai bentuk kepedulian YSKI yang tanpa pamrih terhadap masyarakat yang membutuhkan, terlebih di masa sulit perekonomian dampak pandemi seperti ini. Karena itu, RE berharap, bantuan jangan dilihat dari jumlah yang diberikan, tapi perhatian dan kepedulian pihaknya terhadap sesama.

“Saat ini semua kesulitan, mari kita bersama-sama saling bantu, sehingga dapat menghadapi kesulitan ini, karena semua mengalaminya,” ungkap RE.

Mantan Sekdaprov Sumut itu, juga berpesan kepada semua masyarakat, untuk berdoa agar Covid-19 segera berakhir, dan perekonomian normal kembali. RE menganjurkan, agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan (prokes) 5M.

Sebelum ini, YSKI bersama pihak terkait, melakukan kegiatan serupa kepada 7 yayasan pesantren serta komunitas wartawan.

“Kami rutin memberikan bantuan sekali seminggu. Dan pada hari ini (kemrin, red) kami memberikan 500 paket sembako, meliputi beras, telur, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan diberikan secara simbolis. Meliputi Marinir Belawan, Koramil se-jajaran Tuntungan, Polsek Medan Tuntungan, PPPSU, nakes Puskesmas Medan Tuntungan, nakes RSUD dr Pirngadi Medan, yang senantiasa bekerja keras untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Medan,” urai RE lagi.

Mewakili penerima bantuan, Kasi OPS Mayor Marinir SMS Sitepu, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kami yang menerima dan yang memberi diberkati,” harapnya.

Danramil Medan Tuntungan Kap Inf Agus Miadi, juga sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan. Semoga bantuan serupa terus dilakukan, sehingga masyarakat Tuntungan dapat terbantu di masa pandemi ini. (rel/prn/saz)

Kapolda Sumut Akselerasi Vaksinasi Covid-19

PANTAU: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat memantau vaksinasi Covid-19 di Stadion Mini USU, Rabu (22/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, akan terus berupaya keras mengakselerasi vaksinasi dalam menangani penyebaran Covid-19, serta pemulihan kesehatan nasional.

PANTAU: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat memantau vaksinasi Covid-19 di Stadion Mini USU, Rabu (22/9).

Dengan menggandeng pihak civitas akademika, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta kaum milenial, Polda Sumut menggelar Vaksinasi Merdeka di beberapa universitas Kota Medan. Kegiatan tersebut pun dilaksanakan secara serentak di Indonesia.

Seperti pantauan di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (22/9), Panca didampingi sejumlah PJU Polda Sumut, meninjau vakasinasi bagi 2.000 orang yang diperuntukan bagi mahasiswa dan masyarakat.

Usai meninjau vaksinasi di Stadion Mini USU, selanjutnya Panca menyambangi Kampus Panca Budi, untuk mengecek pelaksanaan vaksinasi yang juga diberikan untuk 2.000 orang.

Di sela-sela pengecekan, Panca mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan di 2 kampus tersebut. Menurutnya, proses vaksinasi berjalan tertib, aman, dan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Panca pun mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polda Sumut bersama Kodam I/BB terus mempercepat vaksinasi di Sumut, dalam pemulihan kesehatan nasional serta menekan penyebaran Covid-19.

“Diharapkan dengan gencarnya vaksinasi terhadap pelajar dan mahasiswa, pembelajaran tatap muka (PTM) secepatnya dapat digelar kembali, apalagi status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan sudah jadi Level 3. Semoga dengan percepatan vaksinasi, aktivitas kembali normal dan ekonomi kembali pulih,” harapnya. (dwi/saz)

Dinas Ketapang Demi Dongkrak PAD, Dituntut Miliki Laboratorium Berstandar ISO/IEC 17025: 2017

BAHAS: Wakil Ketua DPRD Medan Sudari, saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (21/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi 2 DPRD Medan mendorong Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan, untuk fokus dalam memajukan dan mengontrol ketahanan pangan di Kota Medan. Satu di antaranya, dengan cara memberdayakan laboratorium analisis pangan, yang diyakini akan mampu mendongkrak PAD Pemko Medan.

BAHAS: Wakil Ketua DPRD Medan Sudari, saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (21/9).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Sudari, saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (21/9). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Surianto, didampingi Sudari dan para anggota, seperti Haris Kelana Damanik, dan Johannes Hutagalung. Sedangkan dari Dinas Ketapang Kota Medan, dihadiri langsung Emilia Lubis, selaku kepala dinas.

Sudari mengatakan, sebanyak 6 unit mobil laboratorium yang ada di Dinas Ketapang Kota Medan harus diberdayakan, sehingga memiliki standarisasi ISO/IEC 17025: 2017.

“Jika laboratorium itu sudah memiliki standarisasi dan menjadi parameter, pasti akan banyak yang membutuhkan. Sehingga untuk pemeriksaan kadar makanan, bisa ke Dinas Ketapang. Dengan begitu PAD pasti akan meningkat,” ungkap Sudari.

Untuk itu, Dinas Ketapang Kota Medan diharapkan dapat mengajukan pembuatan payung hukum berupa Peraturan Wali Kota Medan.

“Bagaimana agar program ini bisa berkontribusi PAD ke Pemko Medan. Ini harus menjadi perhatian kepala dinas,” imbau Sudari.

Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD Medan lainnya, Haris Kelana Damanik, mengkritisi pengalokasian anggaran Rp475 juta untuk perbaikan AC dan pengadan CCTV. Menurutnya, pengadaan CCTV sebaiknya dibatalkan atau ditunda, apalagi dalam situasi sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19. Anggaran itu, hendaknya digeser untuk program ketahanan pangan. Begitu juga soal kebutuhan stunting dan masalah gizi buruk, Dinas Ketapang Kota Medan patut menjadikannya sebagai perhatian khusus.

“Kami berharap, masalah gizi buruk dapat teratasi di seluruh kelurahan. Khusus di Medan Utara, masih butuh penanganan serius soal stunting dan gizi buruk,” tutur Haris.

Menyikapi masukan dari para Anggota DPRD Medan, Kepala Dinas Ketapang Kota Medan, Emilia Lubis mengucapkan terima kasih. Dia pun sangat berharap agar masukan dan dorongan DPRD Medan selalu didapatkan pihaknya, dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Medan.

“Kami sangat setuju penggunaan anggaran skala prioritas. Tetap kami butuh koreksi demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Seperti diketahui, standarisasi ISO/IEC 17025: 2017 merupakan standarisasi ISO yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. (map/saz)

Perangkat Desa di Asahan Didaftar Jadi Peserta BPJS-TK

SOSIALISASI: Sekda Jhon Hardi Nasution saat membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Perangkat Desa se-Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (22/9).

SOSIALISASI: Sekda Jhon Hardi Nasution saat membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Sekda Asahan Drs. John Hardi Nasution, MSi mengatakan, peserta sosialisasi dapat mengikuti penyampaian materi agar bisa memahami untuk diikut sertakan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, yang telah dituangkan dalam MoU Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) dengan BPJS Ketenagakerjaaan pada tanggal 17 Februari 2021.

Sekda juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Bupati telah melaksanakan PP No. 11 Tahun 2019 dengan menaikkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan desa yang besaran penghasilan tetap ditetapkan dengan keputusan Bupati Asahan No. 431 Pemdes Tahun 2019.

“Dengan demikian wajar dan pantas seluruh perangkat desa dapat masuk menjadi anggota Korpri Asahan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dirancang DPK Korpri bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan,” ucap Sekda.

Sekda juga berharap, anggota Korpri dapat membesarkan organisasi Korpri kedepannya, karena sangat bermanfaat bagi anggotanya.

“Laksanakan tugas kita dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara,” tutup beliau.(dat/han)

TP PKK Sergai Gelar Pelatihan UP2K

PELATIHAN: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya saat membuka pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).SOPIAN/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, khususnya untuk perempuan dan anak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menggelar pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (22/9).

PELATIHAN: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya saat membuka pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).SOPIAN/SUMUT POS.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring dan terhubung dengan peserta di Aula Dinas Pendidikan. UP2K berperan penting dalam meningkatkan keterampilan serta keahlian kader PKK. “Diharapkan akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan kaum perempuan,” kata Ketua TP PKK Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya.

Lebih lanjut disampaikannya, jika kekuatan perempuan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi khsususnya ketahanan ekonomi keluarga telah teruji. Perempuan memiliki beberapa kelebihan seperti pertama, lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Kedua, lanjutnya, perempuan memiliki kemampuan multi peran yaitu menjalankan lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Ketiga, perempuan lebih cermat melihat potensi pasar dan mengelola keuangan, keempat, perempuan lebih sabar dalam menghadapi tantangan ataupun permasalahan dalam usaha.

“Oleh karenanya, kami optimis dapat mewujudkan keluarga Kabupaten Sergai yang mandiri, sejahtera dan religius di tengah situasi pandemi Covid-19,” bilang Rosmaida.

Rosmaida berharap kepada para peserta kader PKK yang ikut dalam pelatihan ini, bisa menerapkan ilmu yang didapat dari narasumber dan berbagi ilmu kepada teman kader lainnya. “Kepada para peserta bisa mengimplementasikan dan menambah wawasan. Setiap tahun kegiatan pelatihan ini terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan,” ujarnya. (ian/han)

Bupati dan Wabup Labuhanbatu Ikuti Pembekalan Kepemimpinan

IKUTI: Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri secara daring.fajardame/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga dan Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri secara daring, di ruang kerja masing-masing di komplek Kantor Bupati Labuhanbatu, Rabu (22/9).

IKUTI: Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri secara daring.fajardame/sumut pos.

Kegiatan yang dinamakan “Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota 2021” dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Adapun materi yang disampaikan dalam pembekalan ini adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Irjen Kemendagri Ucok Abdulrauf Damenta, Peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam Inovasi Daerah dan IKKD oleh Kepala BPP, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dan Permasalahan dan Solusi Perbatasan Nasional oleh Kepala BNPP.

Dalam mengikuti kegiatan ini, Bupati didampingi oleh Kaban Bappeda Hobol Zulkifli Rangkuti dan Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Bappeda Syah Putra Abdullah. (fdh)

Sosialisasi Penanganan dan Penyebaran Covid-19, Kapolres Tebingtinggi Kumpulkan Para Pelaku UMKM

PIMPIN: Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso bersama Tim Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi memberikan sosialisasi penyebaran Covid-19 kepada pelaku UMKM.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso meminta kepada para pelaku usaha untuk berperan aktif mendukung tugas tugas dari Satgas Covid-19 dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi.

PIMPIN: Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso bersama Tim Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi memberikan sosialisasi penyebaran Covid-19 kepada pelaku UMKM.

“Kami kemarin sempat ditegur oleh Bapak Kapolda Sumut, Kota Tebingtinggi masih banyak masyarakatnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak. Maka dengan itu, rumah makan kami mohon untuk peduli dengan penyebaran Covid-19,” jelas Kapolres AKBP Agus Sugiyarso saat melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pelaku UMKM Kota Tebingtinggi di Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Jalan Thamrin, Rabu (22/9).

Diterangkan AKBP Agus Sugiyarso, pihaknya meminta pelaku usaha untuk bersinergi dalam memutus mata rantai Covid-19. “Alhamdulilah saat ini pasien Covid-19 ada 24 kasus dari sebelumnya sebanyak 57 kasus pada saat Hati Raya Idul Adha. Saat ini kota Tebingtinggi memasuki level 3 PPKM Darurat, jangan sampai kita meningkat menjadi level 4, yang kita mau kalau bisa Tebingtinggi turun menjadi level 2,” bilangnya.

Disampaikannya, bagi para bapak ibu pelaku usaha UMKM mari kita terapkan protokol kesehatan, dalam bentuk menjaga jarak. Upaya kami dalam penanganan Covid-19 ini, agar kita turun level, kami melakukan percepatan giat vaksinasi.

“Saya sampaikan untuk masyarakat kota Tebingtinggi yang sudah divaksin baru mencapai 32 persen, maka dengan itu masyarakat untuk mengajak saudara, tetangganya untuk di vaksin. Saat ini banyak telah digelar upaya vaksinasi masal baik di Puskesmas maupun di Polsek Polsek yang dibawah naungan wilayah hukum Polres Tebingtinggi,” paparnya.

Kadis Kominfo Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian mengatakan bahwa sosialisasi yang pertama kali diterapkan adalah berupa 5M. Upaya kami melakukan kembali sosialisasi di tempat kafe maupun resto agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Bahwa dalam giat sosialisasi kami membuahkan hasil ada beberapa kafe dan resto yang telah menerapkan protokol kesehatan berupa menyediakan cuci tangan, menjaga jarak, mengingatkan kepada para pengunjung agar pakai masker dan mengurahi kapasitas pengunjung 50 persen. Kami juga melakukan sosialisasi sehubungan dengan Level 3 PPKM Darurat untuk tutup pada pukul 21.00 WIB,” bilang Dedi.

Dedi juga mengaku telah memberikan poster atau spanduk kepada pelaku usaha tentang penerapan protokol kesehatan. Dalam sosialisasi ini ada beberapa para Kafe dan resto telah melakukan penyemprotan disinfektan.

“Tim gugus tugas tetap melakukan upaya sosialisasi terhadap pelaku usaha agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam sosialisasi ini agar kiranya masyarakat Kota Tebingtinggi baik pelaku UMKM untuk tetap memaruhi protokol kesehatan dan agar kiranya tetap menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19,” ungkap Dedi.

Sedangkan Plt Kasatpol PP Tebingtinggi, Bernad Hutapea menyatakan bahwa dalam kegaiatan ini kami selaku Pemerintah Kota Tebingtinggi bersama Polri dan TNI bukan benci terhadap para pelaku usaha UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya. Adanya kelalaian, kami mengingatkan kembali kepada pelaku UMKM sesuai dengan penyampaian dari Kapolres Tebingtinggi bahwa Kota Tebingtinggi memasuki level 3 PPKM Darurat.

“Kami selama ini bukan hanya melakukan penindakan melainkan kami juga memberikan bantuan sosial kepada para masyarakat yang terkena bencana alam. Kita juga mendukung program pemerintah dalam hal percepatan giat vaksinasi, agar Kota Tebingtinggi turun level sesuai dengan permintaan Kapolres Tebingtinggi,” jelasnya. (ian/han)

Bupati Darma Wijaya Panen Perdana Gabungan Koptan, Sergai Diharap Jadi Lumbung Padi Sumut

PANEN: Bupati Sergai Darma Wijaya saat mengikuti kegiatan panen perdana Gabungan Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Sei Parit Kecamatan Sei Rampah.sopian/sumut pos.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Lahan persawahan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terus ditingkatkan, demi menjadikan Sergai sebagai lumbung padi nomor satu di Provinsi Sumatera Utara.

PANEN: Bupati Sergai Darma Wijaya saat mengikuti kegiatan panen perdana Gabungan Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Sei Parit Kecamatan Sei Rampah.sopian/sumut pos.

Harapan tersebut disampaikan oleh Bupati Sergai, Darma Wijaya saat mengikuti kegiatan panen perdana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Bersama, di Desa Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah, Selasa (21/9).

“Saya mendukung penuh alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan pertanian atau mencetak sawah baru. Hal ini juga secara formal sudah diatur dalam Perda Sergai tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian,” kata Bupati Sergai di hadapan Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang, Plt Camat Sei Rampah Rahmat Suhendra Damanik.

Darma Wijaya menerangkan, saat ini luas lahan perkebunan di Sergai mencapai kurang lebih 190 ribu hektare dengan 100 ribu hektare di antaranya adalah perkebunan sawit, karet dan kakao.

Untuk itu, lanjut Darma Wijaya menyayangkan konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, bahkan perumahan. Tentu saja ini mengakibatkan luas lahan pertanian Kabupaten Sergai semakin mengecil.

“Menurut data yang saya terima, saat ini ada 20 ribu hektare lahan yang digunakan untuk produksi ubi. Dulu sawah di Kabupaten Sergai ini mencapai 40 ribu hektar, namun sekarang tersisa 31 ribu hektar. Bahkan dari luas lahan tersebut, 5 hektar di antaranya tanpa irigasi. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita bagaimana agar Sergai kembali dikenal sebagai daerah lumbung padi nomor satu,” tegas Darma Wijaya.

Ketua Gapoktan Karya Bersama, Monton Situmorang, berterimakasih kepada Bupati Sergai yang sudah berkenan menyempatkan diri hadir dan ikut melaksanakan panen perdana di area persawahan milik Gapoktan Karya Bersama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sergai atas komitmennya yang tinggi untuk mendukung sektor pertanian di Sergai. Ini dibuktikan dengan membaiknya aspek irigasi pertanian di Sergai. Buktinya bisa dilihat dari hasil panen yang meningkat drastis, bahkan bisa mencapai 6.5 ton per hektare,” bebernya. (ian/han)