DISKUSI: Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, dalam acara FGD Pencegahan dan Penanggulangan Teroris di Mapolresta Deliserdang, Kamis (26/8).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Divisi Humas Mabes Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penanggulangan Teroris di Kabupaten Deliserdang, Kamis (26/8). Kegiatan ini dipimpin langsung Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Dr Ahmad Ramadhan di Mapolresta Deliserdang.
DISKUSI: Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, dalam acara FGD Pencegahan dan Penanggulangan Teroris di Mapolresta Deliserdang, Kamis (26/8).
Turut hadir pada acara itu, Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi, Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, Pengurus Harian Badan Penanggulanan Extrimisme dan Terorisme MUI Pusat Muhammad Makmun Rasyid, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Deliserdang.
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Ahmad Ramadhan mengatakan, diskusi yang digelar ini bertujuan untuk mencegah aksi terorisme dan faham-faham radikalisme.
“Kegiatan ini juga sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan ketahanan mengantisipasi paham-paham radikal,” ungkap Ahmad.
Ahmad juga mengatakan, Polri berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap terorisme dengan melakukan upaya ‘preventif straight’ dalam menghadapi serta mewaspadai ancaman terorisme di Tanah Air.
“Tim Densus 88 Antiteror tidak melihat waktu tertentu, tapi terus bertugas dan berupaya optimal agar dapat menciptakan rasa aman, tentram, dan damai di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya lagi.
Menurutnya, preventif straight atau penindakan untuk pencegahan merupakan tindakan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
“Polri bisa menangkap orang yang telah memenuhi kategori seorang teroris. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, Polri tidak bisa melakukan penangkapan, sebelum para orang tersebut melakukan tindakan terorisme,” jelas perwira dengan pangkat 3 melati emas di pundaknya tersebut.
Dari hasil penyelidikan di lapangan, Ahmad menjelaskan, Polri berhasil mengungkap aliran dana yang digunakan jaringan teroris di Indonesia. Para teroris itu, bisa memiliki dana operasional dengan menyebar kotak amal di tengah-tengah masyarakat.
“Hal itu bisa dibuktikan dengan pengungkapan ribuan kotak amal di Sumut beberapa bulan lalu, yang digunakan sebagai pembiayaan kegiatan jaringan teroris,” beber Ahmad.
Ahmad pun menyebutkan, Polri tidak melarang masyarakat untuk beramal dengan menyisihkan rezeki yang dimiliki. Tapi perlu dingat dan dipahami, masyarakat harus mengetahui nantinya uang yang disumbangkan digunakan untuk apa.
“Jangan sampai uang yang diberikan untuk beramal, malah disalahgunakan untuk pendanaan jaringan teroris. Sebaiknya, sumbangan itu disalurkan kepada kelompok atau yayasan yang jelas dan sudah terdaftar di pemerintah,” pungkas Ahmad. (dwi/saz)
PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, saat menyampaikan keterangan usai mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dan pemberian TPID Award 2020 secara virtual di Aula Balai Kota Tebingtinggi, Rabu (25/8).SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersama Sekdako Muhammad Dimiyathi, mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dan pemberian TPID Award 2020 secara virtual di Aula Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (25/8) lalu.
PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, saat menyampaikan keterangan usai mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dan pemberian TPID Award 2020 secara virtual di Aula Balai Kota Tebingtinggi, Rabu (25/8).SOPIAN/SUMUT POS.
Rakornas dengan tema ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’ itu, dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, diikuti oleh Forkopimda, kepala daerah serta jajaran, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Indonesia.
Adapun Rakornas tersebut, bertujuan mendorong kepala daerah dan jajaran, serta TPID, agar menyinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Termasuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.
Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan, perekonomian negara semakin membaik walaupun berada pada masa pandemi.
“Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian. Perekonomian negara kita semakin membaik. Tapi kita harus tetap waspada,” ungkap Jokowi.
Pada kuartal pertama 2021, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen dari tahun ke tahun, dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52 persen. Jokowi pun menyampaikan, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yakni sebesar 3 persen.
Sementara itu, dalam pemberian penghargaan TPID Award 2020, Pemko Tebingtinggi merupakan satu pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, menyampaikan terima kasih atas kerja keras TPID Kota Tebingtinggi, sehingga bisa masuk nominasi TPID Award 2020. Dia juga mengingatkan, agar TPID Kota Tebingtinggi selalu bekerja dengan baik untuk mengendalikan inflasi.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras TPID Kota Tebingtinggi, hari ini (Rabu) kita masuk nominasi. Sebenarnya, ini bukanlah akhir kita untuk berprestasi, tapi setidaknya itu menunjukkan hasil kinerja kita dalam mengendalikan inflasi di daerah,” jelasnya.
Umar juga mengimbau, agar jajarannya tak berhenti di penghargaan saja, tapi harus bergerak lebih cepat, efektif, dan efisien. Serta berharap, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam track yang benar dan tentunya Pemerintah Pusat akan melihat dan menilainya. (ian/saz)
DITANAMI: Lubang di Jalan Umar Baki, Lingkungan 2, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Kota Binjai, ditanami pohon pisang oleh masyarakat setempat, Kamis (26/8).TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebuah lubang dengan kedalaman sekitar 100 centimeter, mengancam keselamatan pengendara yang melintas di Jalan Umar Baki, Lingkungan 2, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Kamis (26/8). Akibatnya, warga setempat bersama kepala lingkungan, bahu-membahu memperbaikinya dengan cara menimbunnya dengan tanah serta batu, dan ditanami pohon pisang. Tujuannya, agar masyarakat yang jarang melintas di Jalan Umar Baki, dapat mengetahui adanya kerusakan pada badan jalan.
DITANAMI: Lubang di Jalan Umar Baki, Lingkungan 2, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Kota Binjai, ditanami pohon pisang oleh masyarakat setempat, Kamis (26/8).TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
Pantauan wartawan, dam truk bermuatan material yang diduga melebihi tonase, hilir-mudik di jalan alternatif penghubung Binjai Barat dengan Binjai Utara itu. Disinyalir, hal ini yang menjadi penyebab ruas jalan di kawasan tersebut rusak serta berlubang. Atau boleh jadi diduga karena kualitas aspal yang tidak kokoh menopang tonase dam truk.
Meski sudah ditanam pohon pisang, laju dan jumlah dam truk yang melintas tetap seperti biasa. Warga menilai, Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, hanya umbar janji politik sebelum terpilih. Buktinya, kerusakan badan jalan tersebut tak mendapat perhatian dan berujung perbaikan sendiri oleh masyarakat.
Candra, seorang di antara sejumlah warga yang gotong-royong menimbun lubang pada badan jalan tersebut, mengaku kesal kepada Pemko Binjai. Karena itu, mereka pun akhirnya menanamkan pohon pisang.
“Sudah lama tak diperbaiki. Terakhir diperbaiki sekitar 3 atau 4 tahun lalu,” ungkap Candra di lokasi.
Tak ayal, kondisi ini boleh jadi berdampak kepada masalah kesehatan, lantaran debu berterbangan dan dihirup oleh masyarakat.
“Petugas sepertinya belum ada yang datang. Cuma, yang foto-foto sudah banyak. Begitu juga dengan yang kecelakaan, banyak. Tanyalah orang Polsek (Binjai Barat),” imbau Candra.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Ridho Indah Purnama, sudah mengetahui hal tersebut.
“Ya sudah tahu. Tahun depan akan dilakukan perbaikan pada ruas jalan itu,” tutur wanita berhijab, yang rangkap jabatan sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Binjai ini, melalui sambungan telepon selular.
Masyarakat diminta bersabar dengan kondisi ruas jalan yang berlubang itu. Sebab, menurut Indah, Pemko Binjai tidak memiliki anggaran untuk perbaikan pada tahun ini.
“Tahun depan dilakukan perbaikan secara jumping-jumping (lompat) dan multiyears (anggaran). Sekarang belum ada anggarannya,” bebernya lagi.
Dia pun menjelaskan, perbaikan pada ruas Jalan Umar Baki, persisinya di Simpang Jalan Ismail, dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Binjai pada 2017, dengan beton rigid.
“Itu ada pipa PDAM di bawahnya pecah, makanya banjir di situ. Kita juga koordinasi dengan PDAM,” pungkas Indah. (ted/saz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai, belakangan gencar menagih pajak restoran dan rumah makan. Bahkan, mereka menggandeng Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai, melalui surat kuasa khusus, untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penagihan pajak di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Binjai ini, pun menyasar pedagang kaki lima (PKL). Tak ayal, mereka dibuat resah dengan hal ini. Keresahan-keresahan para PKL Kota Binjai ini, beredar di media sosial Facebook.
Seorang PKL yang mengeluhkan dan resah dengan penagihan pajak tersebut, yakni Handoko. Dia merupakan pedagang bakso yang berjualan di Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat. Handoko menjajakan dagangannya dengan gerobak digandeng sepeda motor. Akibat tagihan pajak yang dilakukan Pemko Binjai ini, dia pun mengaku tak bisa tidur nyenyak, lantaran harus memikirkan surat tagihan pajak yang diberikan oleh BPKAD Kota Binjai itu. Dia terkejut, lantaran selama berjualan tak pernah menerima surat tagihan pajak. Handoko harus bayar pajak Rp200 ribu per hari, artinya, selama sebulan dia harus membayar Rp6 juta.
“Saya terkejut sampai tidak bisa tidur,” ungkap Handoko. Ironisnya, lanjut Handoko, tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan terkait setoran pajak yang disampaikan oleh Pemko Binjai itu. Namun mendadak, surat tagihan pajak diperoleh Handoko saat sedang berjualan.
“Pendataan tidak ada. Tapi tiba-tiba dapat surat yang diharuskan untuk membayar pajak,” tuturnya.
Handoko yang berjualan di pinggir jalan, tak merasa masuk dalam kategori restoran dan rumah makan. Karena itu, dia heran terhadap kebijakan Pemko Binjai tersebut.
“Selama ini, saya merupakan pedagang kaki lima, berjualan pakai becak yang parkir di pinggir jalan,” katanya lagi.
Terlebih lagi, sambungnya, dia mengaku tidak pernah tahu kalau PKL juga harus menyetor pajak.
“Kami orang kecil. Dari dulu enggak ada sosialisasi soal ini. Maunya dari dulu, kenapa baru sekarang?” ujar Handoko kesal.
Belum lagi berjualan karena takut dibubar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, omzet juga menurun di tengah pandemi dan penerapan PPKM Level 3 di Kota Binjai.
“Kami jadi takut jualan saat ini, karena pandemi. Terlalu lama jualan ada Satpol-PP, yang meminta kami bubar berjualan. Saat ini, jualan hanya dapat Rp100 ribu sudah hebat. Bagaimana mau bayar pajak Rp200 ribu?” beber Handoko.
Handoko berharap, Pemko Binjai tidak melakukan pengutipan pajak di tengah pandemi.
“Saya harap, pajak ini nanti dulu, setelah pandemi selesai. Setidaknya, jualan jangan menutup warung. Nanti kalau sudah normal, saya juga tidak keberatan membayar pajak, asalkan ada timbal baliknya kepada pedagang,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Binjai, Affan Siregar menjelaskan, pengutipan pajak merupakan perintah Undang-Undang.
“Tidak ada ditetapkan dalam Undang-Undang, kalau PKL tidak dikutip pajak,” jelasnya saat dikonfirmasi di Balai Kota Binjai, Kamis (26/8).
Muncul dugaan, pengutipan pajak restoran dan rumah makan kepada PKL saat pandemi ini, disebut-sebut karena adanya kebocoran pajak. Ditambah lagi, pengusaha restoran dan rumah makan diketahui menunggak pajak sebesar Rp317 juta pada 2021 ini.
“Di mana? Pajak restoran mana? Saya tidak tahu, jangan pancing dari saya. Data pajak enggak boleh disampaikan,” beber Affan, ketika disoal tunggakan pajak pengusaha restoran dan rumah makan.
Bahkan, Affan mengancam PKL yang ogah membayar pajak, akan disanksi pencabutan izin usaha, jika memang membandel. Namun demikian, juga diawali lebih dulu menyerahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dimediasi.
“Kalau tidak membayar, sanksi pencabutan izin akan dilakukan kepada para pengusaha. Kalau ada tunggakan, saya minta untuk dibayar. Kalau tidak dibayar, saya serahkan ke JPN untuk dimediasi, bukan untuk ditangkap,” pungkasnya. (ted/saz)
SEGERA RAMPUNG: Ruas Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Prapat saat masih dalam pengerjaan beberapa waktu lalu. Tahun ini, Jalan Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat Seksi Kualatanjung-Pematangsiantar sepanjang 96,5 kilometer sudah rampung dan akan segera dioperasikan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada empat ruas tol baru di Pulau Sumatera yang akan dibuka untuk publik tahun ini. Keempat ruas yang beroperasi ini merupakan bagian dari pembangunan jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Satu diantaranya, ruas Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat Seksi Kualatanjung-Pematangsiantar sepanjang 96,5 kilometer.
SEGERA RAMPUNG: Ruas Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Prapat saat masih dalam pengerjaan beberapa waktu lalu. Tahun ini, Jalan Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat Seksi Kualatanjung-Pematangsiantar sepanjang 96,5 kilometer sudah rampung dan akan segera dioperasikan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan tol ini terhubung dengan kawasan-kawasan produktif sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional. Menurut Basuki, pengoperasian tol ini merupakan bukti pemerintah bersama pelaku industri jasa konstruksi terus bekerja meski dalam kondisi Pandemi Covid-19.
Basuki yakin, kehadiran infrastruktur adalah salah satu pilar Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Dia berharap, sektor konstruksi dapat terus menjadi salah satu solusi dan tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif, sekaligus memulihkan perekonomian nasional. “Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan sesuai visi dan misi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju,” kata Basuki.
Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan sedang berkembang dan perbatasan sehingga bisa mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.
Adapun keempat jalan tol yang akan beroperasi tersebut yakni, Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat Seksi Kualatanjung-Pematangsiantar sepanjang 96,5 kilometer. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2,5, dan 6 sepanjang 18,8 kilometer. Tol Padang-Pekanbaru Seksi Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 kilometer. Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Seksi Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 17,6 kilometer.
Sementara, PT Hutama Karya (Persero) akan memperoleh penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah untuk tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani membebani Hutama Karya diperuntukkan dengan target tambahan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) sepanjang 162 kilometer.
Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022, Hutama Karya telah mengusulkan PMN sebesar Rp31,35 triliun. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengungkapkan, PMN yang diajukan akan digunakan untuk memenuhi pendanaan pembangunan ruas-ruas JTTS, terutama penyelesaian 8 ruas Tahap I.
“Saat ini, Hutama Karya fokus menyelesaikan pembangunan JTTS yang diharapkan mampu memberikan dampak positif secara ekonomi maupun mobilitas terkait pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) di Pulau Sumatera,” jelas Tjahjo.
Adapun, terkait progres pembangunan JTTS tahap I, Hutama Karya menargetkan penyelesaian konstruksi sejumlah ruas tol. Di antaranya, Tol Sigli – Banda Aceh seksi 2,5 dan 6 sepanjang 19 Km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Stabat (12 Km), Tol Pekanbaru-Bangkinang (40 Km), dan Tol Bengkulu-Taba Penanjung (18 Km).
Hingga saat ini, Hutama Karya memperkirakan telah membangun JTTS tahap I sepanjang 1.065 km, meliputi 534 km ruas konstruksi dan 531 km ruas operasi. Ruas yang telah beroperasi secara penuh yakni, Tol Bakauheni– erbanggi Besar (141 km), Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (189 km), Tol Palembang–Indralaya (22 km), Tol Medan-Binjai (17 km), Tol Pekanbaru–Dumai (132 km), Tol Sigli–Banda Aceh seksi 3 Jantho–Indrapuri (16 km) dan seksi 4 Indrapuri–Blang Bintang (14 km).
Selain itu, saat ini Hutama Karya tengah menggarap konstruksi di delapan ruas JTTS tahap I. Di antaranya, Tol Sigli–Banda Aceh (74 km) dengan total progres konstruksi mencapai 69%, Tol Kisaran–Indrapura (48 km) dengan progres konstruksi 23%. Selanjutnya, tol Kualatanjung–Tebingtinggi–Parapat (143 km) dengan progres konstruksi 82%, Tol Sp Indralaya–Muara Enim seksi Indralaya – Prabumulih (64 km) dengan progres konstruksi 48%. Kemudian, Tol Padang–Sicincin (36 km) dengan progres konstruksi mencapai 43%, Tol Pekanbaru–Pangkalan (64 km) dengan progress konstruksi 33%, Tol Bengkulu – Taba Penanjung (18 km) dengan progres konstruksi 73%, Tol Binjai–Langsa seksi Binjai–Pangkalan Brandan (58 km) dengan progres konstruksi 36%.
26 Warga Dapat Ganti Rugi
Sementara, ada 26 warga yang tanahnya terkena proyek Jalan Tol Binjai-Langsa di Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, akan dilakukan ganti kerugian. Pembayarannya akan di sesuaikan dengan kondisi tanah, bangunan, tanaman dan juga surat surat tanahnya.
Hal itu dikatakan A Rahim Lubis, perwakilan pihak panitia pengadaan tanah jalan Tol Binjai-Langsa I dari BPN Provinsi Sumatera Utara, pada rapat musyawarah di kantor Camat Sei Lepan, Kamis (27/8).
Menurutnya, hal ini untuk mewujudkan realisasi jalan Tol Binjai-Langsa I, Pemerintah Pusat melalui Dinas Bina Marga Sumatera Utara hari ini sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat. “Tujuan acara ini untuk melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian lahan kepada 26 warga sebagai pemilik lahan yang terkena proyek jalan Tol Binjai-Langsa I, begitu juga besaran pembayarannya,” katanya.
Camat Sei Lepan, M Iqbal Ramadhan SE ketika di konfirmasi mengatakan, nantinya hasil dari musyawarah ganti kerugian pemilik tanah maupun lainnya, diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan nyaman agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Terpisah, salah seorang dari perwakilan Dinas Bina Marga Sumut yang namanya tidak untuk di publikasikan mengatakan, bahwa pada intinya 26 warga setuju dengan ganti rugi yang di bayarkan oleh Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) di Bank Mandiri, kata dengan singkat. (kps/bbs)
ON FIRE: Dua pemain anyar Inter Milan, Edin Dzeko dan Hakan Calhanoglu sedang onfire menghadapi Verona, Sabtu (28/8) dini hari nanti.
VERONA, SUMUTPOS.CO – Juara bertahan Inter Milan akan bertandang ke markas Hellas Verona di Stadion Marc’Antonio Bentegodi pada pekan ke-2 Liga Italia atau Serie A 2021/22, Sabtu (28/8) dini hari WIB, Inter pastinya ingin melanjutkan start sempurna mereka.
ON FIRE: Dua pemain anyar Inter Milan, Edin Dzeko dan Hakan Calhanoglu sedang onfire menghadapi Verona, Sabtu (28/8) dini hari nanti.
Sang juara bertahan telah melalui laga pertamanya bersama pelatih baru Simone Inzaghi dengan gemilang. Mereka menang 4-0 menjamu Genoa di pekan pembuka.
Dua pemain baru Inter, Hakan Calhanoglu dan Edin Dzeko, masing-masing menyumbang satu gol serta satu assist. Arturo Vidal juga satu gol dan satu assist, sedangkan Milan Skriniar satu gol, dan Nicolo Barella satu assist. Itu merupakan start memuaskan buat Inter, yang musim ini telah ditinggal pelatih Antonio Conte dan striker Romelu Lukaku.
“Saya merasa seperti telah bermain di sini (Inter Milan) selama bertahun-tahun. Saya bergaul dengan sangat baik dengan rekan satu tim saya dan kami bekerja sama dengan lancar,” ungkap Dzeko, dikutip dari Football-Italia.
Dzeko juga yakin, di bawah asuhan Simone Inzaghi, ia bisa meningkatkan penampilan. Inzaghi sendiri mampu membawa Lazio meraih 3 gelar selama 5 tahun masa kepelatihan. “Saya mendengar banyak hal hebat tentang Inzaghi dari para pemain yang bekerja dengannya. Saya melihat cara Lazio bermain dan yakin dia akan sangat cocok untuk saya,” imbuhnya.
Dengan kondisi Calhanoglu dan Dzeko yang sedang on fire, bukan tidak mungkin Nerazzurri bakal mengulang kesuksesan di laga kontra Hellas Verona nanti. Terlebih, jika merujuk rekor head to head, Inter jauh lebih unggul ketimbang Verona. Nerazzurri tidak pernah kalah dalam 21 pertemuan terakhir kontra Verona. Sejak 1996 hingga saat ini, mereka berhasil mendulang 17 kemenangan dan 4 hasil imbang.
Tidak seperti Simone Inzaghi, debut Eusebio Di Francesco sebagai pelatih Verona berakhir dengan kekalahan. Tampil di kandang sendiri, Stadion Marc’Antonio Bentegodi, tidak lantas membantu Verona menghindari kekalahan 2-3 atas Sassuolo. Selain kalah, Verona juga kehilangan Miguel Veloso yang mendapatkan dua kartu kuning di laga tersebut.
Kekalahan tersebut sekaligus memperpanjang tren buruk mereka kala melakoni laga kandang di Serie A. Sejak Februari 2021, mereka tercatat tidak pernah menang dalam 9 laga beruntun. Namun, motivasi Verona jelang laga nanti sudah cukup jelas. Mereka bertekad menyudahi catatan negatif di pertandingan kandang serta rekor tak pernah menang atas Inter selama lebih dari 2 dekade.(bbs)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan PPPK non-guru pada 2 September 2021. Sejumlah persyaratan perlu dilampirkan untuk mengikuti seleksi tersebut.
Salah satunya adalah melakukan swab test RT PCR atau antigen sebagai syarat ikut serta dalam seleksi tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika ketika sampai di lokasi tes, peserta terdeksi Covid-19?.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen menjelaskan, mereka yang dikonfirmasi positif di lokasi akan melakukan tes di ruangan terbuka.
“Misalnya sudah rapid test atau PCR dan hasilnya negatif, tapi pas hari H dan sudah terlanjur datang itu hasilnya positif, mereka akan ditempatkan ke tempat ujian yang sudah disediakan di ruang terbuka, tidak ada AC karena sirkulasi udara harus terbuka luas,” jelasnya dalam telekonferensi pers, Rabu (25/8).
Mengikuti ujian ditempat terbuka tentunya tidak nyaman dan bisa berdampak pada hasil tes nanti. Maka dari itu, peserta wajib untuk menjaga kondisi kesehatan diri mereka sebelum melaksanakan ujian. “Itu ada ruangan terbuka untuk mereka ujian, mereka pasti tidak nyaman, mereka tinggal memilih apakah akan ujian dengan kondisi tidak nyaman atau nyaman. Tapi nanti kita akan koordinasikan untuk bekerjasama soal (penyediaan fasilitas tes) antigen,” tutur dia.
Terkait dengan wajib double mask, ini harus dilakukan dan pihaknya akan menyediakan masker tambahan apabila ada peserta yang hanya memakai 1 lapis saja. Untuk masker N95 yang merupakan standar medis pun harus tetap menggunakan 2 lapis. “Masker ini kan pada dasarnya untuk melindungi diri kita sendiri, rekomendasi WHO itu dengan varian delta sekarang ini tingkat penyebarannya kan cepat dan upaya kita menggunakan double mask untuk melindungi diri kita agar kita aman dan menyelematkan orang lain,” ujar Suharmen.
“Apa masker N95 menjamin atau tidak, sekarang itu banyak palsunya, bisa dicap N95 tapi kualitasnya tidak, jadi kami mengimbau agar tetap pakai double mask, penggunaan masker ini untuk melindungi peserta yg bersangkutan, peserta lain dan petugas di lapangan, jadi tetap menggunakan double mask,” pungkas dia.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengimbau agar instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di Kantor Regional dan UPT BKN untuk berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional/Kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK non-guru. “Dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN,” katanya.
Sementara bagi instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost-sharing mandiri agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing.
Pihaknya juga meminta agar instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah pada tilok penyelenggaraan seleksi CASN Tahun 2021.
Ia pun menyampaikan sejumlah ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat bagi peserta SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru, antara lain: Melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2×24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1×24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN Tahun 2021.
Menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker). Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter. Cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer.
Ruang kegiatan maksimal diisi 30 (tiga puluh) persen dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021 yang akan dilakukan. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama.
Selain itu, peserta seleksi CASN juga wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. (jpc)
TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau sejumlah lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia, beberapa hari lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan Covid-19 di Kota Medan masih terbilang lambat. Karenanya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution kembali mencopot dr Syamsul Arifin Nasution dari posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes). Sebagai gantinya, Bobby menunjuk dr Mardohar Tambunan sebagai Plt Kadiskes.
TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau sejumlah lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia, beberapa hari lalu.
“Ingin saya sampaikan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan mulai hari ini dipegang Bapak Mardohar,” kata Bobby Nasution kepada wartawan, Kamis (26/8).
Dikatakan Bobby, penggantian Plt Kadis Kesehatan ini dilakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Di mana sebelumnya, kata Bobby, Syamsul Nasution memang sempat melakukan isolasi mandiri karena dinyatakan positif Covid-19. “Memang sempat sakit (Covid-19) beliau, sekarang sudah pulang. Tapi bukan karena sakit terus digantikan, melainkan karena kebutuhan untuk mempercepat ini sekarang dipegang oleh Bapak Mardohar,” ujarnya lagi.
Ketika ditanya alasan pasti posisi Syamsul Arifin diganti, Bobby enggan menjelaskannya secara gamblang. Bobby hanya kembali mengatakan, hal itu dilakukan untuk kebutuhan percepatan penanganan Covid-19. “Iya, diganti Plt-nya. Tidak ada masalah, kita ingin mempercepat, intinya kita ingin mempercepat (penanganan Covid-19). Iya kita tidak bilang seperti itu, kita ingin mempercepat, organisasi juga menginginkan seperti itu,” katanya.
Selain mengganti Plt Kadis Kesehatan, Bobby Nasution juga menjelaskan, Pemko Medan masih mempunyai strategi lainnya dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Medan. Antara lain, menggelar vaksinasi di setiap lingkungan yang terjadwal.
Vaksinasi lingkungan ini, akan berlangsung mulai 1 September sampai Oktober mendatang. Untuk mendukung kegiatan itu, Pemko Medan bekerjasama dengan PT XL Axiata dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik. Dikatakan Bobby, vaksinasi ini dilakukan di wilayah lingkungan dan tidak mengganggu suplai vaksin untuk Kota Medan. “Namun akan menambah jumlah dosis yang didistribusikan pemerintah pusat ke ibu kota Sumatra Utara ini,” ujarnya.
Bobby menjelaskan, pihaknya ingin lebih mengutamakan penyuntikan vaksin di tingkat wilayah paling kecil, yakni tingkat lingkungan. Dengan demikian, vaksinasi terjadi di banyak titik lokasi dan dapat mencegah terjadinya penumpukan massa atau kerumunan.
Bobby pun meminta agar vaksinasi yang akan digelar nanti dapat menargetkan 500 dosis per hari selama dua bulan, dilakukan secara bergiliran di lingkungan-lingkungan yang jumlah warga yang divaksinnya dinilai masih rendah. “Target 500 dosis ini di luar target faskes di wilayah bersangkutan yang berjumlah 200 dosis,” tuturnya.
Bobby menyebutkan, saat ini target vaksinasi Pemko Medan adalah sebanyak 1,9 juta jiwa. Dari target itu, sebanyak 23 persen sudah tercapai untuk dosis pertama dan 15 sampai 16 persen lainnya telah selesai dilakukan vaksinasi dosis kedua.
“Yang menjadi kendala bagi kami adalah, jumlah vaksin yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Target faskes-faskes di Medan sebanyak 16.000 dosis per hari. Itu di luar vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri, BUMN yang rata per hari bisa 5.000 dosis. Kalau vaksinnya ada, sebenarnya kita bisa mencapai 20 sampai 25 ribu per hari. Keterbatasan jumlah vaksinlah menjadi kendala utama,” pungkasnya.
Medan Sunggal Bebas Zona Merah
Kecamatan Medan Sunggal akhirnya mampu keluar dari zona merah penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Saat ini, tidak ada lagi lingkungan di Medan Sunggal yang diisolasi. Hal ini diakui Camat Medan Sungal, Indra Mulia Nasution kepada Sumut Pos, Kamis (26/8). “Isolasi lingkungan (di Medan Sunggal) saat ini sudah selesai. Tidak ada lagi lingkungan yang di isolasi,” kata Indra.
Sebelumnya, kata Indra, ada sembilan lingkungan dari 4 Kelurahan di Medan Sunggal yang di isolasi, antara lain Lingkungan 2 Kelurahan Sunggal, Lingkungan 2 Kelurahan Babura, Lingkungan 10 dan 11 Kelurahan Lalang, dan Lingkungan 8, 11, 14, 18, 19 Kelurahan Tanjungrejo. “Sudah selesai semalam semuanya. Saat ini, di Medan Sunggal juga terkonfirmasi agak menurun (angka penyebaran Covid-19),” ujarnya.
Diterangkan Indra, hal itu dapat tercapai karena pihaknya terus mengikuti instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk meningkatkan tracing dan testing di wilayahnya. Selain itu, Indra juga mengklaim, jika Medan Sunggal masih intens dalam melakukan penyemprotan disinfektan, khususnya di lingkungan-lingkungan yang diketahui terdapat masyarakat yang terpapar Covid-19.
“Lalu saat ini kita juga fokuskan Vaksinasi di puskesmas Kecamatan, yang di puskesmas itu khusus vaksin kedua,” terangnya.
Sebelumnya, di hari terakhirnya berkantor di Kecamatan Medan Helvetia, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengklaim angka penyebaran Covid-19 di Medan Helvetia mengalami penurunan cukup drastis. Menurut Bobby, keberhasilan penurunan angka penyebaran Covid-19 ini merupakan kerja keras semua pihak.
“Alhamdulillah dengan semangat kita semua, berdasarkan data angka penyebaran Covid-19 di wilayah Medan Helvetia menurun. Sejak saya bertugas di sini, angka terpapar positif di atas 44 kasus, dan per hari kemarin hanya 20 kasus bahkan ini hari ini kasus terpapar hanya 9 kasus,” jelasnya.
Menurut Bobby, hasil ini terbilang luar biasa. Diharapkan, setelah dirinya tidak berkantor di Medan Helvetia, angka penyebaran Covid-19 yang menurun tersebut bisa diteruskan dan dipertahankan. “Seminggu ini kita sudah berjibaku, jangan sampai seminggu ini turun besok naik lagi karena kita lalai. Terima kasih kepada camat dan jajaran, Puskesmas yang bekerja keras dalam penurunan angka penyebaran Covid-19 di Kecamatan Medan Helvetia,” katanya.
Diterangkan Bobby, ke depannya OPD terkait akan melakukan evaluasi dan monitoring di setiap kecamatan, khususnya lima kecamatan yang masih berada di zona merah. Dengan keberhasilan ini, Bobby meminta Camat Helvetia untuk dapat memberikan pemahaman terkait skema, langkah dan upaya yang dilakukan jajaran Kecamatan Medan Helvetia dalam melakukan penurunan angka penyebaran Covid-19.
Bukan Solusi Cerdas
Menyikapi ini, Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong menyayangkan Wali Kota Medan harus berkantor di kantor Camat Medan Helvetia hanya untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Menurut Rudiyanto, langkah yang dilakukan Bobby itu keliru.
Politisi PKS ini menilai, Wali Kota Medan tidak perlu harus turun tangan langsung dan berkantor di kantor camat, melainkan cukup mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dijalankan Satgas Covid-19 Kota Medan. Menurut Rudiyanto, berkantor di zona merah bukan menjadi solusi utama, namun justru membuat resiko penyebaran virus semakin besar. “Dengan berkantor di kecamatan zona merah bukanlah solusi cerdas untuk mengurangi penyebaran virus. Wali Kota Medan harus bisa menjaga dirinya dari segala kemungkinan terburuk yang bakal menimpanya,” ucap Rudiyanto.
Politisi PKS itu menjelaskan, di dalam ajaran Agama Islam ada anjuran untuk dijalankan manusia apabila ada wabah di suatu tempat. Adapun anjuran tersebut, orang dari luar dilarang masuk, begitu juga yang ada di dalam dilarang keluar dari zona tersebut agar tidak terjadi penyebaran yang lebih masif. “Ada panduan dari Rasulullah SAW. Kalau daerah itu terkena wabah, yang dalam gak boleh keluar dan di luar gak boleh masuk. Itu pernah terjadi di zaman rasul, sakit thaun namanya,” tuturnya.
Rudiyanto mengatakan, dengan kecanggihan teknologi yang ada, Wali Kota Medan tetap bisa memantau perkembangan penanganan Covid-19 dari ruangannya di Balai Kota. “Jadi kalau saudara Wali Kota ingin melakukan hal itu, kami pikir dengan kecanggihan teknologi hari ini, kami menyarankan saudara Wali Kota tetap saja berkantor di ruangannya,” katanya.
Ia juga menyarankan Wali Kota Medan agar memanfaatkan era digitalisasi teknologi yang sudah semakin canggih. Rudiyanto pun mengkhawatirkan, pencitraan yang diharapkan malah bala yang didapat. “Kalau mau serius memantau perkembangan Covid-19 di wilayahnya, manfaatkan aja teknologi. Jangan sampai bala yang didapat. Penyakit bagi Wali Kota,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Rudiyanto mengakui Wali Kota Medan serius bekerja menekan pandemi Covid-19 di Kota Medan. Tetapi yang menjadi catatan di fraksinya, Wali Kota Medan menggunakan segala potensi yang ada untuk membantu masyarakat terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan tidak memaksimalkan potensi dari pihak ketiga (swasta).
“Wali Kota Medan bisa menyarankan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini agar menyalurkan dana CSR mereka ke masyarakat terdampak PPKM. Pantauan terbaru kita di dapil (daerah pemilihan), pengusaha warnet dan play station juga terdampak penerapan PPKM. Sama sekali mereka tidak menerima bantuan. Belum lagi para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di malam hari seperti tukang martabak, tukang bakso, tukang sosis dan lain sebagainya,” pungkasnya.
ARAHAN: Bupati Karo Cory, Seriwaty Sebayang didampingi Kadis Pendidikan, Dr Eddi Surianta Surbakti, MPd, memberikan pengarahan rencana dan simulasi PTM di SMP Negeri 1 Juhar, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo.solideo/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengaku tengah mengevaluasi kemungkinan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 dalam waktu dekat. Itu artinya, saat ini seluruh sekolah harus tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau online.
Ilustrasi PTM.
“Ini tadi saya baru panggil Sekda, perlu kita evaluasi dulu. Saya tak mau gara-gara anak kita ini mengejar ilmu, namun infrastruktur pendidikan kita yang belum siap, memang ada level I sampai III boleh, tapi dalam kondisi seperti ini. Orang tua atau emaknya saja susah dianjurkan pakai masker, bagaimana anaknya,” kata Edy menjawab wartawan di Masjid Agung Medan, Kamis (26/8).
“Jadi kalau anak kita kena (Covid-19) satu, oh repot kita. Wartawan juga sosialisasikan ini. Sabar dulu sampai benar-benar Covid ini bisa terkendali,” lanjutnya.
Menjawab adanya daerah lain seperti Tapanuli Utara yang telah lakukan asesmen dan simulasi untuk PTM, diakui Edy tetap saja nanti Satgas Penanganan Covid-19 Sumut sebagai penentu untuk memberikan izin dimaksud. “Nanti kan tetap kita yang harus tentuin. Kalau nanti kita lihat di daerah sana belum siap, saya tidak akan izinkan,” tegas mantan Pangkostrad tersebut.
Dalam empat hari belakangan ini, Provinsi Sumut mencatat angka kesembuhan pasien Covid-19 lebih baik dari sebelumnya. Menurut Edy, hal ini lantaran seluruh elemen masyarakat Sumut telah memahami tentang bahaya virus Corona.
“Karena rakyat ini sudah mulai mengerti kondisi Covid. Sebenarnya orang yang terpapar Covid bisa sembuh. Selain tetap menjaga protokol kesehatan, orang yang terpapar covid cukup beristirahat atau perlu di inkubasi selama 14 hari. Pasca covid, rata-rata berdampak pada bergumpalnya darah, kena paru-paru dan lain sebagainya, ini yang harus dijaga. Belum lagi ada penyakit-penyakit bawaan,” ungkap dia.
Terlebih terhadap tenaga medis seperti dokter, lanjut Gubsu, juga sudah paham akan dampak Covid-19 berikut penanganan berikutnya agar pasien tetap bisa dalam kondisi sehat. “Dokter kita sudah berusaha untuk itu. Tenaga medis kita pun sudah mulai paham dan mahir dengan ini, sehingga penyembuhan lebih baik dari sebelum sebelumnya,” pungkasnya.
Vaksinasi Jadi Syarat PTM
Sementara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang membolehkan PTM terbatas di sekolah yang berada pada PPKM Level 1-3, meskipun para siswa belum divaksinasi. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan kebijakan gegabah tersebut. Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah tersebut sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36 persen. Di mana sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. “Artinya meskipun sekolah di PPKM Level 1-3 tapi syarat vaksinasi anak belum terpenuhi,” ujar dia kepada JawaPos.com (grup Sumut Pos), Kamis (26/8).
Sementara itu, Sekretaris Nasional P2G Afdhal, menyoroti perbandingan kuantitas siswa yang sudah divaksinasi dengan rombongan belajar (rombel) atau kelas. Kata dia, dari data vaksinasi anak ini, perbandingannya 10:100. “Seandainya satu kelas terdiri dari 30 siswa, hanya 3 orang saja yang sudah divaksinasi dan 27 siswa yang belum divaksinasi. Perbandingan siswa yang sudah divaksinasi dengan yang belum sangat jauh. Jadi herd immunity di sekolah saja belum terbentuk. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan anak,” ungkapnya.
Selain tuntasnya vaksinasi anak dan guru serta pemenuhan Daftar Periksa sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan, syarat penting PTM Terbatas berikutnya adalah persetujuan atau izin dari orang tua. Pihaknya meminta sekolah jujur dan terbuka mengenai kesanggupan mereka untuk melaksanakan PTM Terbatas sesuai prokes.
Sekolah mesti menyampaikan data pemenuhan minimal 11 item daftar periksa pendukung PTM, data warga sekolah yang punya komorbid, masih terinfeksi Covid-19, sedang isoman atau dirawat di rumah sakit, dan data mengenai ketuntasan vaksinasi warga sekolah. Semua data di atas harus disampaikan kepada orang tua/wali murid apa adanya.
“Jika orang tua/wali murid sudah mendapatkan informasi jelas dan komprehensif mengenai kesiapan sekolah untuk PTM, data ini dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan empiris bagi orang tua menentukan anaknya diizinkan PTM atau tetap PJJ,” pungkas dia.
Dibubarkan
Kegiatan perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi baru di SMA Swasta Dharmawangsa, Jalan KL Yos Sudarso, Medan Barat, Kota Medan, dibubarkan Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Barat, Kamis (26/8). Pantauan wartawan di sekolah tersebut, terlihat para siswa baru atau kelas X mengukuti kegiatan dengan tanpa menggunakan seragam sekolah. Kegiatan itu, berlangsung di lantai III gedung sekolah SMA Swasta Dharmawangsa.
Petugas gabungan Covid-19 beranjak naik ke ruang kelas tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Petugas mengingatkan pihak sekolah dan guru untuk segera memulangkan para siswa ke rumah masing-masing. Kegiatan ini, dinilai melanggar surat edaran Wali Kota Medan terkait penerapan PPKM di Kota Medan dengan meniadakan aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka.
Kepala Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Barat, Arif F Lubis menjelaskan, pembubaran aktivitas sekolah itu, berdasarkan laporan masyarakat. Kemudian, ditindaklanjuti untuk mencegah penyebaran virus Corona di sekolah tersebut.
“Kita dapat laporan masyakarat tadi bahwa ada giat sekolah tatap muka di sekolah Dharmawangsa. Kita lalu berkoordinasi dengan satgas Kota, satpol PP untuk datang bersama sama melakukan razia di lokasi tersebut,” sebut Arif kepada wartawan, kemarin siang.
Arif yang merupakan Camat Medan Barat menjelaskan, pihaknya juga memberikan teguran kepada pihak sekolah. Karena, selain SMA. Di sekolah ini, terdapat Universitas atau disebut Universitas Dharmawangsa. “Jadi tadi kita sudah meminta bapak Rektor untuk membubarkan siswa yang belajar tatap muka dan beliau menyampaikan akan patuh terhadap surat edaran tersebut. Nanti kita pantau lagi untuk tindak lanjutnya,” tutur Arif.
Arif tidak membantah, ada sejumlah tetap melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk mengelabuhi petugas, para siswa saat di sekolah menggunakan pakaian biasa, bukan seragam sekolah. “Memang masih ada yang kucing-kucingan. Di depan tutup, di dalam tatap muka. Ini akan kita awasi terus terutama di lokasi yang dicurigai,” tandas Arif.
Berikan Solusi
Sementara itu, Rektor Universitas Dharmawangsa, Dr Zamakhsyari membantah di sekolah tersebut, melakukan aktivitas PTM. Melainkan perkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru atau kelas X. “Saya selaku pimpinan universitas, pembelajaran secara tatap muka tidak ada. Itu dilakukan sejak Maret 2021. Tadi yang disidak, pengumpulan anak baru SMA. Ini tidak lepas, apa dimohonkan oleh para wali murid. Khususnya, kepala sekolah SMA pembelajaran (secara daring) sudah dilakukan 1 tahun setengah,” jelas Zamak.
Zamak mengkritik pemerintah yang dinilai tidak ada solusi untuk proses belajar-mengajar di sekolah di tengah pandemi Covid-19 ini. Karena, potensi anak didik semakin menurun selama pembelajaran secara daring. “Kita emang ingin secapatnya pandemi cepat berlalu. Tapi, kalau ini semakin berlarut juga merugikan dunia pendidikan,” kata Zamak.
Ia menjelaskan, kegiatan ini diikuti para siswa baru sekitar 30 persen dari kapasitas kelas dan menerapkan protokol kesehatan. “Ini baru beberapa hari saja, ya siswa baru mau tahu lah lingkungan sekolahnya lah. Ini siswa baru, dengan kapasitas 30 persen saja,” sebutnya.
Zamak mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung pemerintah, terutama Pemko Medan dalam percepatan penanganan Covid-19 di ibu kota Provinsi Sumut ini. “Kita sangat mensport dengan melakukan vaksinasi di Kampus kita. Seluruh pagawai, dosen dan pekerja Sudah selesai vaksinasi tahap kedua,” sebut Zamak.
Dengan begitu, Zamak menuntut kepada Pemko Medan untuk segara memberikan solusi untuk para pelajar dan mahasiswa agar dapat kembali beraktivitas belajar di sekolah maupun di kampus. “Kita mengikuti aturan, dalam hal ini. Pemerintah harus cepat merumuskan solusi yang adil (untuk pembelajaran di masa pendemi ini). Karena, kami yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Zamak menambahkan, belajar secara daring tidak efektif bagi siswa. Begitu juga, orang tua siswa merasakan tidak mendapatkan hak sepenuhnya pendidikan bagi anaknya. Sedangkan, uang sekolah tetap harus dibayarkan setiap bulannya. “Satu sisi, orang tua membeyar uang SPP. Tapi, anaknya tidak mendapatkan haknya. Pemerintah jangan melihat satu sisi saja. Tapi, harus memikirkannya. Berbeda kita dengan sekolah negeri, kita sekolah dan universitas swasta berapa lama stabilitas keuangan lembaga pendidikan berlarut dalam kondisi ini ekonomi masyarakat kurang baik,” pungkas Zamak.(prn/gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 51 perwira yang bertugas di lingkungan jajaran Polrestabes Medan dimutasi. Puluhan perwira yang dimutasi mulai dari pangkat Ipda (Inspektur Polisi Dua) hingga AKP (Ajun Komisaris Polisi).
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolrestabes Medan, dengan nomor : ST/42/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021. Selain itu, turut dimutasi juga 104 bintara berpangkat Bripda (Brigadir Polisi Dua) sampai Aiptu (Ajun Inspektur Polisi Satu).
Para perwira Polrestabes Medan yang dimutasi tersebut, di antaranya AKP Tri Eko yang menjabat Wakapolsek Medan Area menjadi Pama Polrestabes Medan. Sebagai penggantinya, adalah AKP Gabriellah Angelia yang sebelumnya menjabat Kaur Subbaghumas Bagops Polrestabes Medan.
Kemudian, Iptu Idem Sitepu yang dikukuhkan menjadi Kanit Intelkam Polsek Delitua, Iptu Sondy Raharjanto Kanit Reskrim Polsek Patumbak diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubnit 2 Unit Turjawali Sat Sabhara Polrestabes Medan, Iptu Martua Manik dikukuhkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Delitua, Iptu Rianto dikukuhkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Zuhatta dimutasi sebagai Pama Polrestabes Medan, dan Ipda Alwan menjadi Panit 2 Reskrim Polsek Medan Helvetia.
Kasubbag Humas Polrestabes Medan Kompol Riama Siahaan membenarkan mutasi tersebut. Kata Riama, mutasi adalah hal yang biasa di tubuh Polri sebagai penyegaran penugasan personel. “Benar (mutasi), ada beberapa anggota yang diberi jabatan dari pimpinan dan ada juga yang dikukuhkan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan ikut dimutasi. Bila sebelumnya AKBP Dr M Rahmani Dayan SH MH bertugas sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan, kali ini ia dipercaya menjabat sebagai Dirtahti Polda Sumut. Sebagai gantinya, Polda Sumut mempercayakan mantan Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang S.I.K SH sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan.
Atas rotasi tersebut, Komisi I DPRD Medan mengucapkan selamat kepada keduanya, baik kepada AKBP Rahmani Dayan maupun kepada AKBP Faisal Simatupang.”Terlepas keduanya sudah dilantik apa belum, saya belum tahu. Tapi yang pasti, kami di Komisi I mengucapkan selamat. Kepada Pak Dayan yang diberi amanah sebagai Dirtahti Polda Sumut, kami ucapkan selamat mengemban tugas baru, dan terimakasih atas kerja kerasnya selama ini,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Kamis (26/8).
Dikatakan Robi, terkhusus kepada Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru, pihaknya di Komisi I mengaku berharap banyak atas kinerja AKBP Faisal Simatupang. “Jujur saja, kami berharap banyak kepada Kapolres Belawan yang baru. Ada begitu banyak persoalan di kawasan Belawan dan sekitarnya yang menjadi wilayah hukum Polres Belawan. Selaku counterpart kami di Komisi I, kami berharap Kapolres Belawan yang baru dapat bekerjasama dengan baik,” ujar Robi.
Ditegaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan ini, salah satu masalah yang harus menjadi perhatian utama ataupun perhatian khusus Kapolres Belawan yang baru adalah menjamin kondusifitas di kawasan Belawan dan sekitarnya. Pasalnya saat ini, masalah keamanan adalah hal yang paling krusial di kawasan Belawan.
“Kita sama-sama tahu, saat ini masalah keamanan itu selalu menjadi keluhan masyarakat Belawan. Banyaknya aksi tawuran yang melebar menjadi aksi penjarahan dan pengerusakan. Bahkan pengerusakan rumah ibadah beberapa waktu yang lalu harus menjadi perhatian khusus, itu harus jadi perhatian utama Kapolres Belawan yang baru. Kita mau Belawan itu damai dan kondusif,” tegasnya.
Robi pun meminta, nantinya Kapolres Belawan harus dapat mencari akar masalah yang kerap menjadi potensi timbulnya kericuhan di kawasan Belawan.
“Mulai dari narkoba dan hal-hal lainnya yang selalu jadi pemicu terjadinya tawuran, ini kita minta untuk diselesaikan. Akar masalahnya yang diselesaikan, persoalan harus diberantas dari hulu,” ujarnya.
Selain itu, Robi juga mengingatkan tentang banyaknya masalah lain yang ada di kawasan Belawan dan sekitarnya, yakni masalah maraknya praktik perjudian yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat.
“Mulai dari judi tembak ikan dan praktik-praktik judi lainnya, kita betul-betul berharap agar masalah itu bisa benar-benar dituntaskan. Kalau masalah-masalah ini dapat diselesaikan, kita yakin kedepannya kondusifitas di kawasan Belawan tidak akan tetap terjaga. Besar harapan kita kepada Kapolres Belawan yang baru. Dan sekali lagi, selamat bertugas,” pungkasnya. (ris/map/ila)
