TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi menyalurkan 700 paket sembako kepada masyarakat di sekitar 7 Polsek di wilayah hukum jajaran, Kamis (12/8).

Kapolres Tebingtinggi melalui Kasubbag Humas, Iptu Agus Arianto, menyatakan bahwa bantuan tersebut disalurkan melalui Polres Tebingtinggi kepada polsek polsek yang ada di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

“Ada 7 Polsek yang akan membagikan bantuan sembako kepada masyarakat dengan masing-masing 100 orang. Terutama masyarakat yang sangat terdampak dengan pandemi Covid-19. Kita berharap masayarakat bisa terbantu dengan bantuan sembako tersebut,” paparnya.

Bantuan paket sembako ini berbentuk beras ukuran 10 Kg, gula 1 Kg, minyak goreng satu bungkus, mie instan dan bubuk teh. Dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, kepada personil yang bertugas dilapangan nantinya harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

“Begitu juga dengan masyarakat yang menerima bantuan sembako harus mematuhi Prokes. Seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan,” paparnya.

Iptu Agus Arianto juga berharap agar masyarakat untuk benar benar menerapkan Prokes yang ada, karena bantuan sembako ini nantinya akan diantarkan langsung ke rumah-rumah warga dengan bantuan Lurah dan Kepala Desa. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Polres Asahan akhirnya berhasil mengungkap ibu yang membuang bayinya di selokan perkebunan di Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Rabu (11/8).

Ibu tega itu berinisial VP (18) warga setempat. VP diamankan setelah petugas Polsek Bandar Pulau melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi.

Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha Prawira SIK mengatakan, pelaku diamankan setelah dua jam laporan warga. Menurut VP, membuang bayinya untuk menutupi aib atas kehamilannya. “Kami sudah mengetahui bapak dari si bayi perempuan yang dilahirkan pelaku,”ujar Putu Yudha Prawira dalam siaran persnya, Kamis (12/8).

Dijelaskan VP, pelaku sebelumnya masih berstatus gadis. Dan tinggal bersama orangtuanya. Keluarganya juga tidak tahu kalau pelaku ini hamil hingga dia melahirkan sendiri di kamar mandi rumahnya.

Setelah berhasil melahirkan, VP yang panik lalu berusaha menghilangkan jejak. Ia lalu memasukkan anak yang baru dilahirkannya dengan tali pusar yang masih terlilit dengan ember dan dibalut sehelai kain. Kemudian, pelaku membuangnya ke jurang tempat sampah yang berjarak hanya sekitar 20 meter dari rumahnya.

“Pelaku dijerat Undang-undang Percobaan Pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, ditambah 3 tahun jika terbukti melanggar Undang-undang Perlindungan Anak,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPAD Asahan, Awaluddin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk menentukan perlakuan terbaik terhadap bayi perempuan pelaku.

“Pelaku tergolong masih dalam usia anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, bahwa batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,” ujar Ketua KPAD Asahan. (dat)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Publik dinilai pantas mempertanyakan klaim Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, terkait persoalan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 di Sumatera Utara (Sumut) tuntas dalam waktu dekat.

“Apa ukurannya untuk mengatakan selesai? Rasa-rasanya, masih banyak (bahkan mungkin ribuan kepala keluarga) atau masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat dimaksud. Yang sering terdengar ke publik adalah lahan-lahan eks HGU itu hanya didistribusikan kepada lembaga-lembaga tertentu,” ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Kamis (12/8).

Kalau benar masalah eks HGU PTPN 2 sudah selesai, lanjut Abyadi, perlu juga dijelaskan kepada publik, kepada pihak mana saja didistribusikan lahan seluas sekitar 5.873 hektare yang sudah lepas HGU dimaksud.

“Biar publik benar-benar paham, masalah ini memang sudah selesai. Belum pernah terdengar, ada warga berterima kasih kepada pemerintah karena telah mendapatkan sertifikat tanah atau lahan eks HGU yang sudah puluhan tahun dia huni,” katanya.

Dia juga mengingatkan, dalam rapat terbatas satu tahun lalu di Istana Negara, disebutkan, agar lahan-lahan eks HGU itu didistribusikan kepada masyarakat. Abyadi memisalkan, persoalan tanah di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, juga menjadi pertanyaan besar, khususnya bagi ribuan kepala keluarga masyarakat di sana.

“Ketika menjelang Pilkada di Medan beberapa waktu lalu, Presiden telah menjelaskan, segera menyelesaikan tanah Sarirejo. Termasuk dalam rapat terbatas di Istana Negara satu tahun lalu, Presiden juga mengatakan, melakukan percepatan penyelesaiannya. Tapi setelah selesai Pilkada, dan dimenangkan Bobby Nasution, persoalan tanah Sarirejo ini, sepertinya belum ada diungkit kembali,” ujarnya lagi.

Ketika itu, dia pun mengaku, telah mengingatkan agar isu Sarirejo sebaiknya jangan lagi dijadikan sebagai alat politik dalam setiap pesta demokrasi, terutama Pilkada di Medan.

“Kami berharap, agar kasus ini benar-benar diselesaikan. Jangan dijadikan sebagai jualan politik dalam setiap pesta demokrasi. Sayangnya, sampai sekarang, belum ada informasi, masalah Sarirejo ini akan selesai. Karena itu kami ingatkan, agar Presiden segera menyelesaikan masalah yang sudah puluhan tahun ini. Yakinkan, puluhan ribu masyarakat mengharap kepada Presiden. Kasus Sarirejo dan kasus lahan eks PTPN 2 harus diselesaikan secara politik. Jangan lagi diselesaikan secara hukum,” harap Abyadi.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut, Dadang Suhendi mengaku, siap memberikan klarifikasi secara rinci menindaklanjuti pernyataan Menteri Sofyan Djalil tersebut. Hanya saja, dalam beberapa hari ini, dia bersama jajaran mengaku sedang berada di lapangan.

“Kalau perlu segera saya perintahkan kepala bidang yang membidangi untuk memberi keterangan,” ujarnya via WhatsApp.

Seperti diketahui, Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil, sebelumnya mengklaim masalah lahan eks HGU di Sumut bakal tuntas dalam waktu dekat. Dia tak sungkan memuji kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dalam hal penuntasan persoalan dimaksud.

Diakui Sofyan, dibutuhkan dukungan seluruh pihak dalam menuntaskan secara keseluruhan masalah tanah di Sumut, yang cukup rumit tersebut. Sehingga sertifikat tanah dapat segera dibagikan kepada masyarakat. “Sertifikat itu diperlukan masyarakat, karena dengan itu masyarakat bisa dapat akses ke perbankan,” pungkasnya. (prn/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kota Binjai H Irwansyah Nasution, sudah memberi perhatian soal obat kedaluwarsa untuk dimusnahkan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Binjai dr Sugianto, saat dikonfirmasi di Gedung Sementara DPRD Binjai, Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai Utara, Kamis (12/8).

Sugianto pun menjelaskan, pihaknya sudah memberi perhatian serta atensi terkait obat kedaluwarsa tersebut.

“Itukan sudah dianggarkan di P-APBD ini untuk dilaksanakan,” ungkap Sugianto.

Saat ini, Dinkes Kota Binjai masih menunggu persetujuan anggaran dari Badan Anggaran DPRD Binjai, yang membahas P-APBD 2021. Menurut Sugianto, Dinkes Kota Binjai akan memusnahkan obat kedaluwarsa tersebut, ketika anggaran pemusnahannya disetujui oleh kalangan legislatif.

“Nanti kalau sudah diketuk, segera kami musnahkan. Sudah masuk kok (anggaran pemusnahan), sudah disetujui Sekda,” tuturnya.

Di tengah pandemi, tentu kebutuhan obat meningkat. Dikabarkan, persedian obat di Kota Binjai menipis. Kondisi ini berpotensi adanya obat kedaluwarsa akan beredar di Kota Binjai. Namun, Sugianto menepis hal tersebut.

“Di Dinkes (disimpan), kalau di luar berbahaya. Di Dinkes aman, enggak ada pencemaran, enggak bau di lingkungan,” bebernya.

Lantas, bagaimana teknis pemusnahan obat dilakukan? Menurutnya, Dinkes Kota Binjai bekerja sama dengan PT Ara dari Kota Medan. Artinya, Dinkes Kota Binjai memberi kepercayaan kepada PT Ara selaku rekanan, untuk pemusnahannya.

“Kami pihak ketigakan saja. Timbang kilo (obat kedaluwarsa), mereka yang angkut, mereka yang musnahkan,” jelas Sugianto.

“Di rumah sakit umum juga ada (obat kedaluwarsa), terpisah pemusnahannya. Dinas lain, rumah sakit umum lain,” katanya lagi.

Diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, RSUD Djoelham dan Dinkes Kota Binjai dinilai belum tertib dalam penatausahaan persediaan obat. Dalam LHP BPK Perwakilan Sumut, Pemko Binjai menganggarkan Rp10.100.105.061 pada 2019. Dari jumlah ini, Pemko Binjai membelanjakan obat sebesar Rp7.517.461.103.

Hasil pemeriksaan pada gudang farmasi di RSUD Djoelham pada 5 Februari 2021, ditemukan 110 jenis obat kedaluwarsa senilai Rp465 juta. Ironisnya, dalam LHP BPK Perwakilan Sumut dituliskan, obat yang sudah habis masa waktunya ini, belum juga dimusnahkan dan penyimpanannya digabung dengan obat yang belum kedaluwarsa.

Sementara pada 2020, Pemko Binjai menganggarkan Rp10.130.313.118. Dari jumlah ini, dibelanjakan obat sebesar Rp7.869.914.429. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Sumut, terdapat 133 jenis obat yang kedaluwarsa di RSUD Djoelham. Bahkan, obat senilai Rp1.090.324.059 yang dinyatakan kedaluwarsa ini, tersimpan sejak 2014, dan penyimpanannya digabung dengan obat-obatan yang belum kedaluwarsa.

Atas temuan ini, Pemko Binjai dinilai menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. (ted/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, mengapresiasi kemajuan sarana dan prasarana pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut. Satu di antaranya Integrated Laboratory Wahdatul Ulum UIN Sumut, yang diharapkan dapat menjadi kebanggaan Sumut.

Hal ini disampaikan Edy, saat meresmikan Integrated Laboratory Wahdatul Ulum di Kampus IV UIN Sumut, Jalan Lapangan Golf, Kampung Tengah, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Kamis (12/8).

“UIN Sumut adalah kebanggaan Sumut. Dan laboratorium ini juga diharapkan begitu (jadi kebanggaan Sumut). Lulusan UIN yang dulunya IAIN, ke depan akan menjadi tokoh dalam kemajuan ilmu di Indonesia. Saya percaya UIN ini, kalau dipimpin oleh orang berjiwa besar, maka akan terlahir tokoh yang berilmu nantinya,” ungkap Edy.

Hadir di antaranya Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap, Kepala Laboratorium Fakultas Sain dan Teknologi Husnarika Febriani, Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yulia Khairina, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut M Fitriyus.

Pada kesempatan itu, Edy menceritakan, dia sangat gemar melihat dan mengunjungi universitas dalam negeri, bahkan luar negeri. Tujuannya, melihat kemajuan dunia pendidikan, kultur, sarana prasarana, bahkan suasana pendidikan yang ada di daerah tersebut.

Menurutnya, tingkat kemajuan pendidikan di luar negeri sangat didorong oleh sarana dan prasarana, hingga suasana belajar siswa. Karena itu, Edy berharap, kemajuan dunia pendidikan di luar negeri tersebut dapat diaplikasikan di Indonesia secara umum, dan Sumut khususnya.

“Yang saya ambil hikmah dari kunjungan itu, yakni bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di sana dapat diaplikasikan di Indonesia, Sumut terkhusus, dan untuk masyarakat. Ke depan, UIN Sumut dapat dibentuk ruangan belajar dan lokasi kampus untuk lebih asri lagi, agar kenyamanan belajar mahasiswa dapat lebih fokus,” harapnya.

Sementara itu, Rektor UIN Sumut, Syahrin Harahap mengatakan, UIN Sumut adalah aset terbesar umat Islam di Sumut. Dengan adanya laboratorium terintegrasi ini, akan dapat mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan di daerah ini, yakni penyatuan antara agama dan ilmu pengetahuan. Diharapkan laboratorium ini, akan mendapat akreditasi dari dunia internasional.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya laboratorium yang sudah sangat lengkap ini, karena visi pengembangan ilmu di UIN Sumut adalah penyatuan antara ilmu agama dan ilmu lainnya, yang sesuai namanya Wahdatul Ulum,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, Integrated Laboratory Wahdatul Ulum terdiri dari laboratorium elektronik, biologi molekular, komputer, dan lainnya. Harapannya dengan adanya laboratoium biologi molekular nantinyam dapat membantu tes PCR dalam penangan pandemi Covid-19 di Sumut.

Usai menggunting pita meresmikan laboratorium tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap dan rombongan, juga melihat langsung ruangan laboratorium satu per satu. (prn/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah titik jalan di dalam Kota Binjai mulai dilakukan penyekatan dan pengalihan, Kamis (12/8). Pemko Binjai menilai, langkah yang diambil ini dapat menekan penyebaran Covid-19.

Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Binjai, mulai terlihat memasang rambu atau pembatas jalan di seputaran Lapangan Merdeka Kota Binjai. Tim gabungan ini, direncanakan akan menjaga penyekatan di dalam Kota Rambutan.

Kepala Bidang Keselamatan Dishub Kota Binjai, Heny Sri Dewi Sitepu menjelaskan, pengalihan arus dilakukan untuk mengurai mobilitas masyarakat yang terus padat belakangan ini. Apalagi di seputaran Lapangan Merdeka Kota Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi. Bahkan, lanjutnya, pembatasan atau penyekatan juga dilakukan di setiap perbatasan antar kecamatan.

“Misalnya kendaraan yang datang dari Jalan Gatot Subroto dialihkan ke Jalan Sultan Hasanuddin. Sementara Jalan Sudirman depan Kantor Wali Kota dan Kodim, masih boleh dilintasi,” ungkap Heny, Kamis (12/8).

Heny juga menjelaskan, kendaraan yang datang dari Jalan Jamin Ginting tidak diizinkan langsung masuk ke Jalan Jenderal Ahmad Yani.

“Namun harus ke Jalan Sultan Hasanuddin dan berbalik arah di Taman Remaja,” tutur-nya.

Pengalihan arus dilakukan sesuai Instruksi Wali Kota Binjai Nomor 188.55-5942, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kota Binjai dinyatakan PPKM Level 3.

Sementara, tim juga melakukan penyekatan di perbatasan Kota Binjai. Seperti pintu masuk dari Jalan Jamin Ginting, Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Cengkehturi, Tunggurono, dan Brahrang atau yang datang dari Selesai, Kabupaten Langkat.

“Tim juga melakukan cek suhu tubuh, bagi pendatang yang berkunjung ke Binjai, dengan keperluan tertentu. Untuk penyekatan PPKM ini, akan dilakukan hingga 22 Agustus 2021,” pungkas Heny. (ted/saz)