MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi ingin herd immunity (kekebalan kelompok) menjangkau lebih luas wilayah yang ada di Sumut dengan cepat. Karenanya, bersama Forkopimda Sumut, ia telah menyiapkan tambahan 5.387 vaksinator, guna mendukung tercapainya target vaksinasi nasional.

Jumlah tersebut terdiri dari 4.934 tenaga kesehatan Pemprov Sumut dan Pemko/Pemkab ditambah 453 tenaga kesehatan dari Polda Sumut yang tersebar di 33 kabupaten/kota. “Dari Januari 2021 kita sudah melakukan vaksinasi dan sampai saat ini terus berlangsung, tetapi butuh percepatan dan perluasan, karena itu kita butuh tenaga tambahan,” kata Edy usai Apel Kesiapan Vaksinator Tambahan dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi di Wilayah Provinsi Sumut di Halaman Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km.10,5, Medan, Sabtu (10/7).

Data per 9 Juli 2021, jumlah komulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 di Sumut mencapai 38.036, bertambah 336 orang, kasus aktif 3.045 orang, meninggal 5 orang dan total yang sembuh 33.763 orang (bertambah 241 orang). Peningkatan kasus konfirmasi positif ini terus menjadi perhatian pemerintah sehingga perlu diambil langkah-langkah yang konkret.

Vaksinasi, menurut Edy, merupakan salah satu langkah untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Program lain yaitu testing, tracing, treatment dan protokol kesehatan (prokes) juga harus terus digalakkan. “Ini satu kesatuan yang saling berinteraksi, saling memperkuat sehingga tingkat penyebaran Covid-19 bisa dihentikan,” tegasnya.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebut, program percepatan vaksinasi akan dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan kabupaten/kota se-Sumut. Kemudian dilanjutkan ke lokasi lain seperti sekolah atau universitas. Karenanya, ia mengajak masyarakat berperan aktif melaksanakan program vaksinasi ini. “Kita tentu tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan dari semua elemen masyarakat, untuk mendukung tercapainya target 2 juta vaksinasi per hari,” kata Panca.

Dalam kesempatan itu, Panca juga menyampaikan terima kasih kepada komponen masyarakat bidang kesehatan dan seluruh lapisan yang siap mendukung kegiatan vaksinasi. “Terima kasih kepada kelompok agama, ormas dan lainnya yang sudah bersedia untuk menjadi bagian vaksinator,” kata Kapolda.

Menurutnya, Provinsi Sumut saat ini mengalami peningkatan Covid-19. Kepolisian bersama aparat gabungan melakukan beberapa langkah seperti Operasi Yustisi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga diri, mencegah penyebaran Covid-19, juga langkah lainnya, yakni dengan cara percepatan vaksinasi. Targetnya mencapai 9,4 juta orang hingga selesainya proses vaksinasi di Sumut. “Kepada pelaku usaha untuk menaati prokes,” ujar Kapolda.

Apel ini dihadiri Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kajati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Pujalaksana dan unsur Forkopimda lainnya. Juga hadir OPD terkait dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan, serta tenaga vaksinator secara langsung maupun virtual. (prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melakukan penyekatan dan pemeriksaan di lima titik pintu masuk dan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di inti Kota Medan selama PPKM Darurat berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masyarakat guna mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Kendaraan dari luar kota seperti Binjai, Deliserdang, dan Karo, baik angkutan umum maupun pribadi akan diperiksa. Jika ada sopir atau penumpangnya reaktif Covid-19, akan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. “Perlu diketahui, penyekatan ini sifatnya bukan mau melarang, tetapi mau memastikan bahwa semua yang masuk ke Kota Medan adalah orang-orang yang sehat, dalam artian tidak ada indikasi ke arah Covid-19,” kata Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis SSiT MT kepada Sumut Pos, Minggu (11/7).

Disebutnya, adapun lima pintu masuk menuju Kota Medan yang disekat yakni, arah Pancurbatu di Simpang Tuntungan, arah Delitua di persimpangan Titi Kuning, dari arah Diski di Jalan Gatot Subroto tepatnya sebelum jembatan Kampung Lalang, lalu dari arah Tanjungmorawa di Jalan Sisingamangaraja/Perumahan Riviera, dan terakhir arah Tembung di Jalan Letda Sujono/Titi Sewa. “Ditambah dengan pos pintu keluar Tanjungmulia dan Depan RS Martha Friska Tanjung Mulia,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Minggu (11/7).

Sedangkan pengalihan arus lalulintas di inti Kota Medan yakni, Jalan Sudirman simpang Jalan Diponegoro (Pos 01), Jalan Suprapto simpang Jalan Imam Bonjol (depan Taman Ahmad Yani), Jalan Diponegoro simpang Jalan KH Zainul Arifin (Pos 05), Jalan MH Yamin simpang Jalan Merak Jingga (Tugu 66), Jalan Pemuda simpang Jalan Palang Merah (B6), Jalan Brigjend Katamso simpang Jalan Alfalah, Jalan Gatot Subroto Simpang Manhattan, Jalan Jamin Ginting simpang USU, Jalan SM Raja simpang Indo Grosir, Jl HM Yamin simpang Aksara.

Dikatakan Iswar, khsusus di 5 titik pintu masuk menuju Kota Medan, penyekatan itu sesungguhnya sudah dilakukan mulai Jumat (9/7) petang. Hal itu dilakukan, sebagai respon cepat dari Wali Kota Medan Bobby Nasution atas instruksi Pemerintah Pusat yang memasukkan Kota Medan dalam 15 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Darurat. “Tenda posko sudah disiapkan di 5 titik tersebut, sudah beroperasi sejak Jumat kemarin. Mulai besok (hari ini) akan lebih kita intensifkan,” ujarnya.

Dijelaskan Iswar, secara teknis tidak ada perbedaan proses penyekatan yang dilakukan kali ini dengan proses-proses penyekatan yang pernah dilakukan Pemko Medan bersama jajarannya dari TNI/Polri sebelumnya, misalnya saja seperti penyekatan yang dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 kemarin. “Secara teknis sama saja. Di setiap pintu masuk itu, kenderaan yang masuk dari luar Kota Medan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan thermo gun. Baik sopir maupun penumpang kendaraan, akan kita periksa. Kalau suhu tubuhnya di atas normal atau memiliki indikasi ke arah sana (Covid-19), barulah ditindaklanjuti oleh tim kesehatan,” jelasnya.

Berdasarkan rapat yang baru saja dilakukan oleh Pemko Medan pada Minggu (11/7) kemarin, kata Iswar, yang terindikasi dari hasil pemeriksaan akan langsung dirapid antigen. Jika hasilnya reaktif, maka langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya atau dikarantina.

Namun Iswar juga menerangkan, tidak mungkin setiap pengendara yang melintas dilakukan pencegatan. Pasalnya proses pencegatan juga akan menimbulkan kerumunan kendaraan dan orang, sehingga hal itu akan berdampak pada pelanggaran prokes.

“Tidak semua yang lewat juga kita cegat, prioritasnya seperti kendaraan dari luar kota seperti bus yang mengangkut banyak orang. Tapi kendaraan pribadi juga tidak tertutup kemungkinan untuk kita cegat, apalagi bila kedapatan tidak mematuhi prokes seperti tidak memakai masker,” terangnya.

Selain Dishub Medan, pihak Kepolisian, dan petugas kesehatan dari Dinkes, tutur Iswar, penyekatan juga akan turut dilakukan oleh unsur POM, TNI, Satpol PP, BPBD dan pihak Kecamatan.

“Tim gabungan ini akan bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai 22.00 WIB dan dibagi menjadi dua shift. Setiap pos nya nanti ada petugas kesehatan, sebab mereka yang akan melakukan pemeriksaan, termasuk swab antigen,” tuturnya.

Tak cuma melakukan penyekatan di 17 titik perbatasan, lanjut Iswar, Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polrestabes Medan, juga melakukan pengalihan arus dalam kota, yakni mulai Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 24.00 WIB. Pengalihan arus dalam kota ini dilakukan untuk mengurangi arus mobilitas masyarakat di dalam kota.

“Selain melakukan penyekatan di 5 titik perbatasan, Dishub Medan, Satlantas Polrestabes Medan, Satpol PP, POM, juga melakukan pengalihan arus dalam kota. Pengalihan arus dalam kota, kita lakukan mulai jam 7 malam sampai jam 12 malam. Pengalihan arus itu kita lakukan di Jalan Sudirman simpang Jalan Diponegoro, Jalan Suprapto simpang Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro simpang Jalan KH Zainul Arifin, Jalan HM Yamin simpang Jalan Merak Jingga (Tugu 66) dan di Jalan Pemuda simpang Jalan Palang Merah,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Kota Medan mengungkapkan, Kota Medan saat ini masuk level 3 dengan angka terpapar lebih kecil dari 150 orang dengan klaster-klaster, yakni di Kecamatan Medan Johor terdapat di Kelurahan Gedung Johor dan Pangkalan Mansyur. Kecamatan Medan Tuntungan di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Selayang di Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Helvetia di Kelurahan Tanjung Gusta, dan Kecamatan Medan Sunggal di Kelurahan Sunggal dan Kelurahan Tanjung Rejo.

“Makanya mulai besok (hari ini), kita bersama tim gabungan juga akan meninjau ke kantor-kantor di Kota Medan. Kita akan lihat, apakah mereka sudah menerapkan aturan minimal 50 persen WFH atau tidak. Nanti akan ada tindakan untuk itu,” tegasnya.

Namun khusus untuk penyekatan yang akan dimulai hari ini hingga tanggal 20 Juli nanti, tambah Iswar, pihaknya memastikan akan melakukannya secara persuasif. “Intinya kita sambil memberikan edukasi kepada masyarakat, saat ini kondisi penyebaran Covid masih terus terjadi. Tidak ada arogansi, kita minta juga masyarakat dapat memahami dan mematuhinya,” tutupnya.

Minta Warga Patuh

Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus turut mengapresiasi langkah cepat Pemko Medan yang langsung melakukan penyekatan pada sejumlah titik di Kota Medan atas keputusan pemerintah pusat yang menerapkan PPKM Darurat untuk Kota Medan dan 14 Kabupaten/Kota lainnya di luar Pulau Jawa dan Bali mulai hari ini, Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. “Saya lihat pos-pos penyekatan sudah mulai dibuat dan beroperasi, mulai besok (hari ini) tentu akan ditingkatkan. Ini bagus sekali, respon cepat menunjukkan keseriusan kita kepada penanganan Covid ini,” katanya.

Robi memuji Pemko Medan, sebab sekalipun Kota Medan mengklaim masih berada di zona orange dengan Level 3 penyebaran Covid-19, tapi Kota Medan dapat berlapang dada ketika diminta untuk menerapkan PPKM Darurat. “Kita tahu Wali Kota punya hubungan dekat dengan pemerintah pusat, bukan tidak bisa beliau meminta agar Kota Medan jangan dimasukkan ke dalam kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Darurat, apalagi hal ini pasti akan sangat berdampak bagi ekonomi. Tapi faktanya, Pemko Medan tidak melakukan tindakan itu, dan itu baik sekali,” pujinya.

Ketegasan Pemko Medan menerapkan PPKM Darurat, terang Robi, dapat menjadi bukti bahwa Pemko Medan tidak lebih mementingkan ekonomi ataupun PAD ketimbang aturan dan keselamatan serta kesehatan masyarakat. “Faktanya, PPKM dan ekonomi memang dua sisi mata uang yang berbeda. Saat ini, pemerintah kota dengan tegas mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini kita harapkan dapat mempercepat penanganan Covid-19 di Medan, bila sudah begitu, maka ekonomi akan bangkit jauh lebih cepat,” tegasnya.

Robi pun meminta kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk mematuhi PPKM Darurat dengan selalu menerapkan prokes melalui 5M. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan perjalanan atau mobilitas bila tidak ada hal yang sangat penting.

Namun, Robi juga mengingatkan Pemko Medan untuk mengambil kebijakan yang menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang mengalami dampak atas diterapkannya PPKM Darurat, termasuk masyarakat kecil yang terdampak atas kebijakan pembatasan jam operasional usaha yang hanya dibatasi hingga Pukul 17.00 WIB. “Kita tahu bahwa pembatasan jam operasional itu memang harus dilakukan, tapi ada yang terdampak atas kebijakan itu, yakni mereka masyarakat kecil, khususnya para pelaku UMKM yang memang biasa beroperasi di atas Pukul 17.00 WIB. Bagaimana dengan nasib mereka, kita minta Pemko Medan juga bisa mengambil kebijakan atas hal ini,” pungkasnya. (map)

Bobby Minta Dinsos Data Warga Terdampak PPKM Darurat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini, Senin (12/7), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan di Kota Medan. Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying. Karena selama PPKM Darurat, pasar tradisional dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok masih boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

Bobby Nasution menyampaikan hal itu saat memimpin rapat pembahasan persiapan pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Medan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negri (Imendagri) No 20 Tahun 2021 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Minggu (11/7). Bobby Nasution mengatakan, langkah yang harus diketatkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini adalah 5M, salah satunya mengurangi mobilitas yang poin utamanya adalah menghindari terjadinya kerumunan masyarakat, termasuk di perkantoran.

“Mulai dari sektor kritikal masih bisa 100 persen WFO (Work From office), esensial 50 persen  WFO dan WFH (WFH), serta nonesensial diberlakukan 100 persen WFH. Ini semua sudah kita jabarkan di surat edaran (SE) Wali Kota apa itu esensial, kritikal serta nonesensial. Dengan begitu  nanti akan tahu mana yang bisa bekerja dari rumah maupun yang bisa bekerja dari kantor,” kata Bobby.

Dalam rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Medan itu, Bobby mengungkapkan, meski PPKM Darurat diberlakukan, masjid yang ada di Kota Medan tidak ditutup dan masyarakat tetap diperbolehkan melaksanakan takbiran untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah asalkan  tidak menyebabkan kerumunan. Sedangkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha, Bobby mengimbau agar masyarakat tidak melakukan salat berjamaah di masjid ataupun di lapangan, melainkan salat di rumah masing-masing.

“Untuk malam takbiran, Pemko Medan dan seluruh unsur Forkopimda sepakat tidak dilarang, boleh dilaksanakan. Namun yang dilarang melakukan takbiran keliling ataupun yang menyebabkan kerumunan. Masjid sama sekali tidak ditutup. Di samping itu kita juga menetapkan untuk pelaksanaan Shalat Idul Adha tidak dianjurkan di masjid maupun lapangan. Kami minta untuk melaksanakan shalat di rumah masing-masing,” imbaunya.

Selain itu, imbuh Bobby, pelaksanaan pemotongan hewan kurban juga masih diperbolehkan di masjid-masjid namun sistem pembagian daging kurban akan dilakukan secara door to door atau diantar langsung ke masyarakat yang melaksanakan kurban, jadi tidak diambil langsung ke masjid-masjid  yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kerumunan dan akan dilakukan pengawasan dari kepling, kelurahan, kecamatan, Babinsa dan Bhabhinkantibmas.

Selain itu, kata Bobby, Pemko Medan juga akan melakukan penyekatan di 18 titik ruas jalan di  Kota Medan, dimana 5 titik masuk ke Kota Medan yang berbatasan antara Deliserdang dan Binjai. Dalam 3 hari kedepan, lanjutnya, Pemko Medan juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, namun tetap dilakukan penyekatan di pintu masuk Kota Medan. Di 5 titik penyekatan nantinya masyarakat yang akan masuk ke Kota Medan terlebih dahulu akan di cek suhu tubuhnya, apabila di atas 37,5 derajat akan dilakukan rapid antingen atau swab PCR. Jika terkonfirmasi positif, petugas akan langsung merujuk ke rumah sakit.

“Bukan tidak boleh masuk, hanya saja akan kita sosialisasikam terlebih dahulu. Apalagi jika ada warga yang bekerja di sektor esensial, kritikal serta nonesensial didata. Kalau langkah ini tidak efektif akan kita lakukan door to door langsung ke pelaku usaha/perusahaan. Tadi sudah di data, tim nanti akan mengecek satu persatu mana perusahaan yang menerapkan untuk yang esensial,” sebutnya.

Selanjutnya, Bobby menambahkan, PPKM Darurat ini tidak hanya menimbulkan efek ekonomi kepada pelaku usaha tetapi juga kalangan pekerja. Karenanya Bobby minta kepada dinas soisal untuk mendata warga yang terdampak PPKM Darurat. “Saya minta dinas sosial berkoordinasi dengan pemegang wilayah (camat) masing-masing se-Kota Medan,” ujarnya.

Kemudian Bobby mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak panic buying dalam menghadapi PPKM Darurat ini. Mal memang ditutup dan tidak boleh beroperasi, namun untuk tempat perbelanjaan yang menjual kebutuhan pokok, pasar tradisional, ataupun swalayan masih boleh buka sampai pukul 20.00 wib. Selain itu, hotel juga masih boleh buka dengan kapasitas 50 persen.

 ”Saya imbau kepada masyarakat tolong jangan panik. Ini hanya dilakukan pengetatan saja agar tidak terjadi kerumunan mobilitas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Medan mari disiplin dan patuh protokol kesehatan yang 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauh kerumunan serta yang paling penting membatasi mobilitas,” pesannya.

Pesta Dilarang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengubah aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terkait tempat ibadah dan resepsi pernikahan. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA saat dikonfirmasi, membenarkan adanya perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tersebut.

Adapun perubahan itu termaktub dalam Inmendagri Nomor 19/2021 tentang Perubahan Ketiga Inmendagri Nomor 15/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali. Aturan ini ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian. “Benar (adanya perubahan Inmendagri soal PPKM Darurat-Red)” ujar Syafrizal saat dikonfirmasi, keamrin.

Dalam Inmendagri 19/2021, pemerintah tidak lagi menutup tempat ibadah semua agama pada masa PPKM Darurat sebagaimana aturan sebelumnya. Namun demikian, pemerintah mengimbau rumah ibadah tersebut tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagaamaan berjamaah pada masa PPKM Darurat.

“Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,” bunyi salinan aturan Inmendagri tersebut.

Sementara, dalam aturan sebelumnya yakni Inmendagri Nomor 15/2021 disebutkan bahwa selama PPKM Darurat tempat ibadah ditutup sementara. “Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara,” bunyi aturan sebelumnya.

Selain itu, di dalam aturan terbaru ini, pelaksanaan resepsi pernikahan juga ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah. “Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat,” bunyi aturan tersebut.

Padahal di beleid sebelumnya di Inmendagri tersebut kegiatan resepsi pernikahan ini diperbolehkan dengan maksimal kapasitas 30 orang. “Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,” bunyi Inmendagri sebelumnya.

Berdampak Negatif ke Perekonomian

Terpisah, Pengamata Ekonomi Sumut Wahyu Ari Pratomo menilai, PPKM Darurat akan menambah keterpurukan perekonomian di Sumut, khususnya, di Kota Medan. “PPKM Darurat memberikan dampak (negatif) cukup besar bagi perekonomian Kota Medan. Jika diberlakukan secara utuh, seperti yang dilakukan di kota-kota lain di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan aktivitas masyarakat, baik bekerja maupun berbisnis, memberikan dampak bagi pengurangan produksi dan pendapatan masyarakat,” kata Wahyu kepada Sumut Pos, Minggu (11/7).

Menurut Wahyu, jika kondisi ini berlangsung lama, perekonomian Kota Medan akan semakin terpuruk. Karena, mal ditutup dan toko dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 17.00 WIB. “Kondisi ini, jelas akan berdampak terhadap meningkatnya kembali pengangguran. Apalagi jika PPKM Darurat ini nanti diperpanjang lagi,” tutur ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU).

Wahyu mengungkapkan, permasalahan lain yang muncul adalah larangan beribadah di rumah ibadah. Hal ini dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. “Apalagi pada 20 Juli nanti umat muslim menjalankan ibadah Idul Adha. Larangan sholat Idul Adha, dapat membuat masyarakat bingung. Tak mustahil akan banyak masjid atau mushalla yang tetap menyelenggarakan sholat Ied yang dilanjutkan dengan kurban,” jelas Wahyu.

Untuk mengatasi terpuruk ekonomi tersebut, Wahyu mengungkapkan Pemerintah sudah memiliki program, seperti bantuan bagi masyarakat. Hanya saja bantuan tersebut dirasakan masih kurang karena memang jumlahnya terbatas. “Pemerintah juga tidak dapat menambah lebih besar mengingat anggaran yang sudah cukup besar untuk menanggulangi permasalahan ini,” jelas Wahyu.

Dengan itu, Wahyu mengungkapkan masyarakat tidak berharap bantuan dari pemerintah jika ekonomi berjalan normal. Namun memang, keputusan PPKM Darurat diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. “Semoga PPKM Darurat di Kota Medan tidak lagi diperpanjang setelah tanggal 20 Juli dan semoga korban Pandemi Covid-19 semakin menurun agar status Darurat dicabut dan perekonomian dapat berjalan dengan semakin kondusif,” pungkas Wahyu. (map/jpc/gus)