32 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Home Blog Page 3226

Cegah Bayi Lahir Prematur, Jaga Pola Makan dan Kesehatan Tubuh Ibu Hamil

BAYI PREMATUR: Seorang bayi prematur dalam perawatan intensif.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelahiran bayi tidak cukup bulan atau prematur merupakan hal yang kerap terjadi. Namun, setiap calon ibu tentu tidak mengharapkan dan menginginkan kondisi ini, apalagi penyebab bayi prematur umumnya sulit terdeteksi sejak dini. Meski demikian, masih bisa melakukan berbagai upaya untuk mencegah kondisi tersebut di kemudian hari.

BAYI PREMATUR: Seorang bayi prematur dalam perawatan intensif.

Menurut Dr dr Bugis Mardina Lubis SpA(K) dari Fakultas Kedokteran USU, pencegahan dapat dilakukan tentunya dengan menjaga pola makan dan kesehatan ibu hamil yang akan melakukan persalinan bayi prematur. “Menjaga pola makan sehat dan teratur sangat penting bagi ibu hamil. Jangan sampai tidak dijaga pola makan sehat dan teratur, sehingga menyebabkan kadar gula meningkat atau tensi naik. Di samping itu, kurangi tingkat stress karena bisa menyebabkan gangguan pada hormon, metabolik, yang dapat membuat persalinan lebih awal,” ungkap Mardina saat ngobrol sehat bersama Prof Dr dr Delfitri Munir secara virtual baru-baru ini.

Mardina menuturkan, jika ibu hamil sudah ada mengalami masalah persalinan, misalnya letak plasenta yang tidak normal atau ada risiko pendarahan. Karena itu, dianjurkan untuk segera bed rest (istirahat beberapa waktu dan meminimalisir aktivitas) atau konsultasi ke dokter spesialis. “Masalah bayi prematur hingga kini menjadi perhatian khusus di Indonesia, karena masih menyebabkan faktor kematian dan kesakitan yang masih tinggi. Terutama, bayi prematur yang sangat kecil usia kehamilannya,” tuturnya.

Dijelaskan Mardina, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan atau lahir kurang dari 37 minggu usia kehamilan ibu. Selain itu, ada juga bayi prematur yang lahir di bawah 35 minggu usia kehamilan ibunya. Bahkan, sangat prematur apabila lahir di bawah 28 minggu usia kehamilan ibunya. “Masing-masing tingkat usia kehamilan ibu memiliki faktor risiko terhadap bayi yang berbeda-beda. Misalkan, kalau bayi prematur yang lahir dengan usia kandungan 35-36 minggu, mungkin faktor risikonya lebih kecil dibandingkan dengan bayi yang lahir di bawah itu,” terang dia.

Bayi prematur lahir, Mardina melanjutkan, faktornya bisa disebabkan karena penyakit-penyakit pada ibunya seperti hipertensi, diabetes melitus. Faktor lain karena letak plasenta yang tidak normal, misalnya terlalu bawah sehingga menyebabkan risiko pendarahan. Kemudian, faktor anatomi kandungan karena tidak normal dan sebagainya. “Semakin muda usia kehamilan saat bayi lahir prematur, maka semakin besar risikonya. Sebab organ dan fungsi tubuh bayi belum bekerja sempurna, karena masih dalam tahap perkembangan. Artinya, semakin awal bayi lahir pada usia kehamilan muda,.tentu pada beberapa organ tubuh yang semestinya dapat bekerja dengan baik dan sempurna, maka tidak demikian,” paparnya.

Sebagai contoh, perkembangan otak bayi yang dimulai dari tiga bulan pertama usia kehamilan. Kalau lahirnya lebih cepat, maka perkembangan otak masih belum sempurna atau bisa terjadi gangguan. Misalnya, ketika nanti di sekolah, kemungkinan akan lemah dalam menangkap pelajaran.

Kemudian, pertumbuhan berat badan terganggu karena lahir dengan kondisi berat badan yang kecil. Dengan kata lain, bayi prematur bisa mengalami gangguan pertumbuhan tubuhnya dibanding dengan bayi yang lahir dengan kondisi cukup bulan usia kehamilan ibu. Si bayi bisa lebih kecil, pendek atau bahkan stunting.

“Dampak lain dari bayi lahir prematur, bisa juga menyebabkan kecacatan. Misalnya, buta, tuli dan lainnya. Jadi, kesakitan atau dampak dari bayi yang lahir secara prematur masih menjadi persoalan. Akan tetapi, dengan kondisi perkembangan teknologi sekarang ini, angka keberhasilan hidup bayi prematur semakin baik. Namun demikian, ada hal yang menjadi tantangan yaitu bagaimana bayi prematur tersebut tumbuh kembangnya optimal seperti anak yang lahir dengan usia kehamilan cukup bulan,” pungkasnya.

Sementara, Prof Delfitri Munir menambahkan, beberapa anjuran pencegahan bayi lahir prematur tersebut bisa menjadi perhatian bagi para ibu hamil. Tak hanya itu, perlu juga diperhatikan agar tidak merokok, konsumsi minuman keras dan narkoba karena bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur. “Kalau sudah akan terjadi bayi lahir prematur, maka sebaiknya dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan lengkap. Harapannya, dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan kematian,” ujarnya. (ris/ila)

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, RSUD Pirngadi Diberi Nilai C

DENGAR: Wali Kota Medan Bobby Nasution mendengarkan pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tim dari USU, di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/8) .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mutu dan Pelayanan RSUD Pirngadi Kota Medan, selaku rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan hanya diberi nilai C atau diberi penilaian ‘Kurang Baik’ oleh tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Sumatera Utara (USU). Salah satu unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah dan perlu menjadi perhatian adalah aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

DENGAR: Wali Kota Medan Bobby Nasution mendengarkan pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tim dari USU, di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/8) .

Tak cuma RSUD Pirngadi, bahkan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan juga diberi nilai yang jauh dari kata memuaskan. Pasalnya 2 diantara 4 OPD tersebut juga hanya diberi nilai C dan 2 OPD lainnya bahkan diberi nilai D (tidak baik).

Adapun 2 OPD yang diberi nilai C, yakni Dinas Kesehatan Kota Medan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Sedangkan 2 OPD yang diberi nilai D, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Atas penilaian itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menginstruksikan RSUD Dr. Pirngadi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan agar meningkatkan mutu pelayanannya guna memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Instruksi ini disampaikan Bobby Nasution setelah mendengarkan pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tim dari USU tersebut, Selasa (10/8) di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Koordinator Pelaksana Survey Hendra Harahap, MSi Ph.D, Kadis PU Zulfansyah, Kadis Koperasi & UMKM Edliaty, Sekretaris Dinas Kebersihan Pahri Matondang, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Masyarakat Mardohar Tambunan, dan Dirut RS Pirngadi Suryadi Panjaitan itu, Bobby Nasution memberikan waktu selama dua pekan kepada pimpinan RSUD Dr. Pirngadi dan keempat OPD tersebut untuk memetakan masalah dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

“Petakan masalahnya dan paparkan langkah apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada sembilan unsur kepuasan masyarakat yang telah disurvei ini,” tekan Bobby Nasution.

Adapun kesembilan unsur kepuasan masyarakat telah disurvei, yakni persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Bobby Nasution mengatakan, hasil survei ini harus didalami dan ditindaklanjuti dengan baik oleh RSUD Pirngadi Medan dan ke empat OPD yang dimaksud agar nilai kepuasan masyarakat dapat meningkat. “Bukan hanya OPD yang berhadapan dan berkomunikasi langsung dengan warga yang harus meningkatkan mutu pelayanan, tapi semua OPD bekerja untuk masyarakat. OPD bekerja dengan anggaran, dan anggaran itu berasal dari masyarakat,” tegas Bobby.

Sebelumnya, Koordinator Pelaksana Survey Hendra Harahap bersama timnya menyampaikan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode April-Juni 2021. Hendra Harahap yang juga merupakan Dekan Fisipol USU itu mengungkapkan, tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui kinerja layanan RSUD Pirngadi, Dinas Kesehatan (puskesmas-puskesmas), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan pelayanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.

Dalam pertemuan itu, salah seorang tim survei, Dr. Hatta Ridho MSP juga menjelaskan, konsep, dimensi dan indikator yang dipakai dalam survei ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang termasuk di dalamnya 9 unsur pelayanan.

Hatta Ridho menerangkan, survei dilakukan dalam tiga tahap pengumpulan data. Setiap tahap pengumpulan data menggunakan metode penarikan sampel yang berbeda, sesuai dengan sumber data populasinya.

Tahap pertama, kata Hatta, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan nilai SKM dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Data populasi diambil dari jumlah kunjungan puskesmas pada 2020, dari data tersebut diambil sampel sebanyak 400 orang dengan metode penarikan multistage random sampling.

Tahap kedua, pengumpulan data untuk mendapatkan nilai SKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Populasi diambil dari data UMKM binaan Dinas tersebut. Responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai cakupan wilayah yang dibina. Dari 1603 UMKM yang terdata, ditentukan responden dengan sebanyak 300 orang.

Sedangkan pengumpulan tahap ketiga, dilakukan untuk mendapatkan nilai SKM RSUD Pirngadi. Respoden dipilih secara purposive random sampling dari kunjungan terhadap delapan unit layanan pada 15-118 Juni 2021, yakni poliklinik, farmasi, pendaftaran pasien, hemodialis, rawat inap Kelas 3, rawat inap VIP, perinatologi, dan rawat inap Kelas I. Jumlah responden yang ditemui di delapan unit ini sebanyak 290. Responden merupakan pasien maupun keluarga pasien yang mengetahui proses pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi.

Dijelaskan Ridho, temuan survei dari kesembilan unsur tersebut, yang mendapat penilaian memuaskan hanyalah biaya dan tarif.”Sementara yang perlu mendapat perhatian paling serius adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Responden yang merasa pernah mengadu, tapi tidak ditanggapi, itu akan tercermin dalam survei. Mereka merasa tidak dihargai,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, disampaikan pula nilai SKM RSUD dr Pirngadi dan empat OPD di lingkungan Pemko Medan yang dimaksud. Hatta menyebutkan, nilai mutu pelayanan RSUD dr Pirngadi adalah C atau kurang baik.

Nilai yang sama juga diperoleh Dinas Kesehatan (puskesmas-puskesmas di Medan), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Sedang nilai D atau tidak baik, diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Hasil survei ini juga merekomendasikan cara untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan. Bahwa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, diperlukan perbaikan pelayanan publik di semua aspek. Reformasi birokrasi harus konsisten dilakukan, dan inovasi pelayanan harus terus dipacu sesuai dengan perkembangan disrupsi teknologi 4.0. “Perbaikan yang paling krusial terdapat pada aspek penanganan pengaduan, saran, masukan yang mudah diakses oleh pengguna layanan,” pungkasnya. (map/ila)

Tim Gabungan Razia Jam Operasional Tempat Hiburan Malam di Sidikalang

RAZIA: Tim gabungan TNI-Polri dan Satpol PP melakukan razia terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kecamatan Sidikalang, penegakan instruksi Bupati Dairi terkait pemberlakuan PPKM Level 3.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan TNI-Polri serta Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Dairi, merazia sejumlah lokasi hiburan malam di kota Sidikalang dan sekitarnya, Selasa (11/8) malam.

RAZIA: Tim gabungan TNI-Polri dan Satpol PP melakukan razia terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kecamatan Sidikalang, penegakan instruksi Bupati Dairi terkait pemberlakuan PPKM Level 3.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh kepada mengatakan, razia gabungan ke tempat hiburan malam sesuai Instruksi Bupati Dairi Nomor 188.5/4669, tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

“Saat ini Kabupaten Dairi masih zona merah atau risiko Tinggi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Meski masuk zona merah sejumlah pengusaha tempat hiburan malam masih melanggar Instruksi Bupati dan menimbulkan kerumunan sehingga perlu diambil tindakan tegas,” ucapnya.

Pemilik usaha hiburan malam yang melanggar jam operasional seperti diseputaran ring road Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang yang didapati beroperasi langsung diambil tindakan menghentikan segala aktifitas di Cafe dimaksud.

“Dan terhadap pengunjung, petugas melakukan tes urine,” ucap Donny. (rud/ram)

Terkait Pembelian Mobil Dinas Bupati, Pengamat: Harusnya Mementingkan Kondisi Rakyat

Irham Dilmy.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Mantan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy, berpendapat agar sebaiknya Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan mementingkan kondisi rakyat di tengah pandemik ini dari pada rencana pembelian mobil dinas.

Irham Dilmy.

Menurut Irham, Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan seharusnya tidak mengutamakan soal pembelian tersebut. Biarpun, dalam peruntukan alokasi anggaran jelas untuk membeli kendaraan tidak ada aturan yang dilanggar.

Terkecuali, lanjut Irham, ada keputusan tentang realokasi anggaran yang dialihkan ke penanggulangan Covid.

“Kalau peruntukan alokasi anggaran sudah jelas untuk beli kendaraan, ya, tidak ada aturan yang dilanggar. Hanya melanggar etika kelaziman saja. Unsur hati dan naluri yang dibahas,” ucap pengamat kebijakan publik itu.

“Kecuali memang ada keputusan tentang realokasi anggaran yang dialihkan ke penanggulangan Covid. Kalau tak ada itu, sah saja,” ujarnya.

Lebih lanjut Irham mengatakan, sebagai pilihan masyarakat disana sebaiknya mengurungkan rencana tersebut.

Sebab, wibawa pemerintah Dosmar dan Wakilnya Oloan Paniaran Nababan akan dibilang “tak punya hati”, “pemimpin tak berempati” ditengah situasi pandemik Covid 19. Biarpun, dalam pembelian mobil tersebut tidak ada yang salah.

“Ranah etika dan ranah hukum berbeda. Ranah etika yang dilanggar, hukumannya bersifat sosial. Orang akan bilang, “tak punya hati”, “pemimpin tak berempati” dsb. Tapi dia tidak salah,” katanya.

Ketika disinggung, kalau tetap ngotot dibeli, Irham mengkritik Bupati dan Wakil Bupati egois. “ Kurang punya hati dan empati. Egois,” kata Irham.

Untuk itu, Senior Adviser, Public Sector pada Australia-Indonesia Partnership for Economic Development berharap disaat situasi ini Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan jelas harus mementingkan kondisi kekinian dan kondisi rakyat. “ Itu namanya pemimpin yang betul,” kata Irham.

Sebelumnya, Divisi Advokasi dan Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara Irvan Hamdani Hasibuan menilai, Bupati Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan tidak memiliki empati kepada warganya, apabila tetap melanjutkan pembelian mobil dinas yang menghabiskan anggaran Rp 2,6 miliar ditengah wabah Covid 19 yang lagi tinggi.

“Sudah jelas ada PP melakukan recofussing, malah beli mobil. Gak ada empatinya disaat kritis gini,” kata Irvan pada Rabu (4/8). (des/ram)

Gempa di Paluta Tak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi Gempa

PALUTA, SUMUTPOS.CO – Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,3 yang mengguncang Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, pada Rabu pukul 12.19 WIB tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Ilustrasi Gempa

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setiyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Medan, Rabu, menyebutkan hasil info pendahuluan menunjukkan gempa bumi itu  bermagnitudo 5,3 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi magnitudo 5,2.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,41° LU; 99,41° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 16 km arah Timur Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara pada kedalaman 15 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Sumatera Segmen Toru.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar.

Guncangan gempa bumi itu dirasakan di daerah AekGodang-Padang Lawas Utara, Batang Toru dan Padang Sidempuhan V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun).

Gempa bumi ini berpotensi dirasakan di daerah Padang Lawas dan Tapanuli Tengah III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. (ant/ram)

GM PLN UIKSBU Manajemen Walkdown ke PLTA Renun, PLTA Renun Penuhi Kebutuhan Listrik di Dairi

BERSAMA: GM PLN UIKSBU, Ikram, SRM Keuangan, Komunikasi dan Umum Dadang Haryana, SRM Enjiniring Sujana, Manager UPDK Pandan Parlidungan Simanjutak, Manager UL PLTA Renun Rudi Dapot Sianipar dan lainnya, foto bersama.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU) Ikram, terus melakukan Manajemen Walkdown di jajarannya. Langkah ini merupakan bentuk tanggungjawab tugas dalam menjaga aset negara. 

BERSAMA: GM PLN UIKSBU, Ikram, SRM Keuangan, Komunikasi dan Umum Dadang Haryana, SRM Enjiniring Sujana, Manager UPDK Pandan Parlidungan Simanjutak, Manager UL PLTA Renun Rudi Dapot Sianipar dan lainnya, foto bersama.

Pada Kamis, 5 Agustus 2021 lalu, giliran PLTA Renun, di kawasan Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang dikunjungi Ikram.  Kedatangan Ikram bersama rombongan, di antaranya SRM Keuangan, Komunikasi dan Umum Dadang Haryana, SRM Enjiniring Sujana, langsung disambut Manager UPDK Pandan Parlidungan Simanjutak dan Manager UL PLTA Renun Rudi Dapot Sianipar. 

Di sela kunjungan yang tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat itu, Ikram menjelaskan, tak sebatas tanggungjawab menjaga aset, kunjungan kali ini juga dilakukan guna membangun ‘chemistry’ atau kedekatan dengan seluruh jajaran. 

“Tujuan manajemen walkdown ini jelas. Di samping sebagai tanggungjawab kerja untuk menjaga aset, kami juga berupaya merangkul seluruh jajaran di setiap wilayah kerja sampai unit terkecil, sehingga diharapkan, kedekatan yang kami bangun bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja,” kata Ikram. 

Di samping itu, Ikram juga mengatakan, dari hasil manajemen walkdown ini juga diketahui, seluruh aktivitas di PLTA Renun berlangsung normal. 

“Kehadiran kami juga untuk memastikan seluruh aktivitas di pembangkit ini berjalan normal sehingga hasil dari PLTA ini bisa benar-benar memenuhi kebutuhan listrik khususnya untuk di kawasan Dairi,” pungkasnya. 

Sementara, ramah tamah GM PLN UIKSBU menjadi penutup dalam kegiatan manajemen walkdown tersebut. (ila/ram)

Kapolres Labuhanbatu Pimpin Optimalisasi Penanganan Covid-19

RAKOR: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan pimpin rakor optimalisasi penanganan Covid-19.istimewa/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan memimpin rapat kordinasi (rakor) optimalisasi penanganan Covid-19 di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Yakni, di kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

RAKOR: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan pimpin rakor optimalisasi penanganan Covid-19.istimewa/sumut pos.

Rakor dilakukan bersama Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di 3 Kabupaten itu, di ruangan Mapolres Labuhanbatu jalan HM Thamrin Rantauprapat, Selasa (10/8).

Dalam rapat terungkap, kasus terpapar Covid-19 di 3 Kabupaten mengalami pertumbuhan angka. Bahkan, terjadi kenaikan level untuk status Kabupaten Labura dan Labusel.

“Hingga hari ini kasus Covid-19 bukannya menurun, tapi semakin meningkat,” ungkap Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan.

Dia menyampaikan, konfirmasi terakhir tidak lagi Kabupaten Labuhanbatu yang masuk dalam level 3. Namun kini disusul Labura dan Labusel.

“Sekarang Labusel dan Labura juga memasuki level tiga penerapan PPKM, tidak hanya Labuhanbatu induk saja. Ini menandakan bahwa virus Covid-19 ini bukanya menurun tapi malah meningkat,” ujar Kapolres.

Sekdakab Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian, mengatakan akan terus berupaya menegakkan disiplin protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dengan menggandeng intansi Kepolisian dan TNI. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berhenti membuat keramaian dan perkumpulan seperti hajatan pesta dan lain sebagainya. (fdh/han)

Kasus Covid-19 Meningkat, Bupati Labura Minta Masyarakat Tunda Pesta

IMBAU: Bupati Labura, Hendryanto Sitorus mengimbau masyarakat untuk menunda acara pesta pernikahan dalam antisipasi lonjakan kasus Covid-19. fajar/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Meningkatnya jumlah kasus terpapar positif Covid-19, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) mengimbau agar masyarakat menunda acara hajatan nikah, sunat atau sejenisnya.

IMBAU: Bupati Labura, Hendryanto Sitorus mengimbau masyarakat untuk menunda acara pesta pernikahan dalam antisipasi lonjakan kasus Covid-19. fajar/sumut pos.

“Kemarin telah kami umumkan Labuhanbatu Utara naik ke level 3. Itu artinya, peningkatan kasus positif Covid-19 mengalami pertumbuhan, meskipun kita telah berupaya mengendalikannya,” kata Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus, Rabu (11/8).

Disebutkannya, pengendalian ini tidak luput dari peran serta seluruh warga Labura. Untuk itu, dia selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengimbau dan meminta kepada masyarakat untuk sungguh-sungguh berdoa dan berusaha semaksimal mungkin berperan aktif dalam pengendalian dan pencegahan covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Tak bosan saya sampaikan tegakkan disiplin protokol kesehatan, 4M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan,” imbaunya.

Untuk saat ini, sambung Hendryanto, agar masyarakat menunda acara pesta pernikahan, hajatan, sunat rasul atau sejenisnya. Hal ini dilakukan dalam antisipasi lonjakan kasus Covid-19. “Saya tidak melarang akad nikah, tapi tundalah acara pestanya,” pinta Bupati.

Selain itu, kata Hendryanto, kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di garis depan, agar tidak menyerah, dan teruslah menyuarakan semangat untuk melawan Covid-19 karena semangat untuk melawan adalah sinyal harapan bagi seluruh masyarakat.

“Secara pribadi saya sangat bangga, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh tenaga kesehatan, dokter dan seluruh tim gugus Covid-19 Labura atas dedikasi, pengorbanan, dan risiko yang dihadapi dalam menghadapi pandemi Covid-19 di garis terdepan,” ujarnya.

“Saya sedih dan prihatin yang mendalam untuk para tenaga medis yang telah terpapar dan posutif Covid-19. Semoga lekas sembuh,” harapnya. (fdh/han)

Jelang Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, Umar Zunaidi: Tingkatkan Ibadah, Tetap Waspada Covid-19

SANTUNI: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan memberikan santunan kepada anak yatim. SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Meskipun di tahun 1443 Hijriah pada bulan Muharram ini pandemi Covid-19 masih cenderung meningkat, namun ibadah, doa dan zikir tidak boleh berkurang.

SANTUNI: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan memberikan santunan kepada anak yatim. SOPIAN/SUMUT POS.

Demikian disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, saat menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijirah di Mesjid Agung, Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Selasa (10/8).

“Saya berharap agar selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga Ibadah dapat tetap dilakukan,”pinta Umar Zunaidi.

Dikatakan Umar, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, Allah selalu menguji kita apakah kita masih mengingat Allah dalam keadaan seperti ini kita pikirkan betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang tuanya, anak-anak kita yang kehilangan orang tuanya yang kehilangan bapaknya ibunya kakaknya dan saudara-saudaranya akibat Covid-19.

Umar juga mengungkapkan, pandemi Covid-19 adalah sebuah ujian. Oleh karena itu, agar kejadian pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebuah momentum di tahun 1443 Hijriah ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi diri terhadap hubungan kita dengan Allah.

“Di Tebingtinggi saja sudah lebih dari 63 orang yang berpulang ke Rahmatullah, ini menjadi ujian bagi kita. Oleh karena itu, mari kita semua jadikan ini sebagai sebuah momentum, apa yang telah kita perbuat, apakah Allah murka kepada kita, apakah Allah memang menguji kita, apakah Allah sayang kepada kita, dan semua dilakukannya agar kita benar-benar mau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa,” ujar Umar.

Sementara itu, Ustad Achyar Zein dalam tausyiahnya menyampaikan perihal hijrah yang dapat memberikan nuansa baru untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dalam Islam. “Pahamilah nikmat-nikmat hidup bahagia , bahagia hidup apabila hasil itu kita peroleh dari usaha kita sendiri, mengajarkan kita untuk itu. Nabi Muhammad melakukan hijrah dan ini di ulangi beberapa kali di dalam Alquran,” paparnya.

Acara ditutup dengan pemeberian tali asih kepada 175 orang anak yatim piatu dan pemberian sembako kepada 40 orang kaum Dhuafa. (ian/han)

Hutan Kota TGS Kisaran Jadi Kios Usaha Mikro

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan bersama dengan Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum, Kadis PU dan PR, Kadis Koperasi dan Perdagangan (Kopdag), Kadis Kominfo dan Kadis Lingkungan Hidup meninjau Hutan Kota Taufan Gama Simatupang (TGS) Kisaran, Selasa (10/8).

TINJAU: Bupati Asahan, H. Surya BSc beserta jajaran meninjau hutan kota TGS Kisaran yang akan dijadikan kios usaha mikro.istimewa/sumut pos.

Pada peninjauannya, Bupati Asahan, H. Surya, BSc meminta kepada Dinas PUPR agar memperbaiki fasilitas yang ada di Hutan Kota TGS Kisaran, dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan serta memberikan akses keluar masuk kendaraan.

Beliau juga meminta agar jalan akses keluar Hutan Kota TGS Kisaran dijadikan kawasan kuliner, dan mengaktifkan kios UMKM yang berada di lokasi Hutan Kota TGS Kisaran menjadi Kios Usaha Mikro. Hal ini dilakukan agar masyarakat Asahan yang berwisata di Hutan Kota TGS Kisaran dapat menikmati jajanan kuliner di salah satu ikon wisata Asahan.

Beliau menambahkan, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asahan setiap pedagang dikenakan biaya retribusi, tetapi biayanya tidak memberatkan pedagang kuliner tersebut. “Kita mengutamakan para pedagang yang berjualan di Alun-Alun Kota Kisaran,”kata Surya.

“Tata rapi para pedagang yang akan berjualan di sini, ingatkan mereka untuk tidak meninggalkan barang apapun dan menjaga kebersihan di lokasi tempat berdagangnya,”sambungnya. (dat/han)