TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam meningkatkan dan mengantisipasi penyebaran Covid-19, sebanyak 9.632 masyarakat Kota Tebingtinggi telah mendapat suntikan vaksin Covid-19 sampai tahap 2.

“Sampai saat ini sudah 9.632 orang dari berbagai golongan yang sudah melakukan vaksin tahap I dan II di Kota Tebingtinggi. Mereka yang sudah di vaksin kondisi baik, diharapkan terus warga untuk melakukan vaksin dengan kesadaran sendiri terutama yang sudah lansia agar tidak mudah terpapar,” bilang Kadis Kesehatan, dr Nanang Fitra Aulia yang juga juru bicara Covid-19 Kota Tebingtinggi, Rabu (9/6).

Dijelaskan Nanang, vaksinasi Sinovac Covid-19 terus dilanjutkan dan kali ini dilakukan di Kecamatan Padang Hilir dan mendatang di Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Sebab, tim masih melakukan pendataan dengan sasaran Lurah, Kepling, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lansia umur 50 tahun keatas.

“Ini dilakukan secara bergiliran di lima kecamatan yang ada di Kota Tebingtinggi. Kita berharap dukungan masyarakat sepenuhnya dalam pelaksanaan vaksin Sinovac Covid-19 terus bisa dilakukan agar kedepan masyarakat Kota Tebingtinggi terhindar dari paparan virus corona,” bilang Nanang.

Secara kumulatif, warga Tebingtinggi yang sudah di vaksin Sinovac Covid-19 tahap 1 dan tahap 2 adalah terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 3.201 orang, publik sebanyak 4.906 orang, masyarakat umum 179 dan Lansia sebanyak 1.076 orang. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan pemanggilan kepada direktur RSUD Rantaurapat terkait belum dibayarkan uang insentif tenaga kesehatan (Nakes) penanganan Covid-19 yang bertugas di rumah sakit tersebut. Tak tanggung-tanggung, sudah setahun lebih atau sejak Maret 2020, nakes yang menangani pasien Covid di rumah sakit milik Pemkab Labuhanbatu tersebut tak menerima dana insentif.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan direktur RSUD Rantauprapat pada Kamis (10/6). “Kita sudah kirim surat undangan kepada direktur RSUD Rantauprapat untuk hadir di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 10.00 WIB,” kata Abyadi, Rabu (9/6).

Abyadi berharap Direktur RSUD Rantauprapat dapat hadir untuk memberi klarifikasi terkait belum dicairkannya hak-hak para Nakes Covid-19 tersebut. “Saya berharap pak direktur RSUD Rantauprapat koperatif dan hadir di kantor Ombudsman Sumut,” ucapnya.

Menurut Abyadi, ada beberapa poin penting yang akan diminta klarifikasi. Misalnya, apakah Pemkab Labuhanbatu mendapatkan alokasi anggaran dari Kemenkes untuk insentif Nakes Covid-19? “Nah, kalau misalnya Kemenkes sudah mengalokasikan anggarannya, lalu kenapa belum diberikan kepada para nakes? Lalu, dikemanakan anggaran digunakan,” ujar Abyadi.

Dia melanjutkan, atau justru Pemkab Labuhanbatu tidak mendapatkan anggaran untuk insentif Nakes dari Kemenkes? Kalau anggarannya memang tidak ada, sebaiknya harus dijelaskan kepada para Nakes, sehingga mereka tidak berharap-harap. “Saya kira banyak pertanyaan yang perlu diklarifikasi oleh pihak RSUD Rantauprapat, “kata Abdi.(ris)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Dairi, Wanseptember Situmorang SH laksanakan kunjungan reses di Desa Pegagan Julu 4, Kecamatan Sumbul, Selasa (8/6). Kunjungan reses untuk menampung aspirasi dari konstituen/masyarakat di wilayah pemilihannya.

Wanseptember Situmorang yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir serta Silahisabungan kepada wartawan, Rabu (9/6) mengatakan, saat reses banyak menerimaaspirasi disampaikan masyarakat, dan sudah ditampung untuk selanjutnya disampaikan ke instansi terkait.

Legislator dari fraksi Demokrat itu mengaku, senang bisa berkesempatan reses di daerah basis yang menjadi kampung kelahiran orangtuanya tersebut. Warga sangat antusias hadir mengikuti reses Wakil Ketua DPRD Dairi itu yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.

Wanspetember mengatakan, masyarakat banyak menyampaikan aspirasi terhadap pembangunan di Desa tersebut. Adapun prioritas usulan masyarakat antaralain, perbaikan jalan penghubung antar Desa Pegagan Julu 4 ke Desa Pargambiran yang juga pusat pasar.

Perbaikan jalan Pegagan Julu 2, merupakan pintu masuk ke Pegagan Julu 4, perbaikan saluran air minum di Dusun 1 dan 2, perbaikan drainase ke saluran pertanian yang lama sudah harus diperbaiki, perbaikan bahu jalan yang longsor.

Masyarakat juga mengusulkan perbaikan ruang kelas sekolah dasar (SD) Tumpak Debata yang sudah rusak parah, dan 70% mobiler sekolah itu yakni meja dan kursi sudah tidak layak pakai. Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan menuju pasar Desa Pargambiran, kondisi jalan sudah rusak parah sehingga setiap hari pekan, warga sangat kesulitan mengangkut saat mau menjual hasil panen ke pasar dimaksud.

Masyarakat juga mempertanyakan masalah Kartu tani yang tidak berfungsi dengan baik serta kelangkaan pupuk subsidi. Dalam kesempatan itu, Wanseptember menampung semua aspirasi disampaikan masyarakat.

Wanseptember menyebutkan, dalam reses hadir Kepala Dinas PUTR, Anggara Sinurat, Kepala Dinas Pendidikan, Jonny Waslin Purba serta mewakili Kepala Bappeda, Leo Sianturi, Camat Sumbul, Rimson Sinamora serta Kepala Desa Pegagan Julu IV. Wanseptember mendorong Pemkab Dairi atau kepada pimpinan OPD yang berhadir, supaya mengakomodir usulan masyarakat.

Ini sudah usulan prioritas masyarakat, sehingga OPD terkait harus mengakomodir, tegas Wanseptember.

Kadis PUTR Anggara Sinurat, mengakui anggaran untuk pembangunan fisik sangat minim. Anggaran saat ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Namun lanjut Anggara, aspirasi masyarakat Desa Pegagan Julu 4 akan kami respon secepatnya.(rud).

LABURA, SUMUTPOS.CO – Puluhan tenaga honorer di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Labubanbatu Utara (Labura) melakukan aksi demo di Kantor Bupati, Rabu (9/6). Mereka mempertanyakan kontrak kerja mereka yang diputus secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas.

Di depan Kantor Bupati Labura, para honorer berorasi dan membentangkan spanduk berbagai tuntutan mereka.

“Apa salah kami pak Bupati, kenapa kami dipecat,”teriak para honorer.

Dalam orasi mereka, pemutusan kontrak kerja itu dilakukan pasca Pilkada tahun 2020, dan dilaksanakan secara bergantian. Apalagi mereka yang suda 12 tahun menjadi honorer, sama sekali tidak dihargai dan menjadi perhatian Pemkab Labura.

“Sejak berdirinya Pemkab Labura ini, kami sudah jadi honorer. Pak Bupati apa salah kami, tolong beri kami penjelasan, tolong temui kami. 12 tahun kami mengabdi, sesudah Pilkada kami dipecat, mana keadilan buat kami,” sebut para honorer secara bergantian.

Hal senada yang disampaikan honorer tenaga kesehatan yang selama ini ikhlas bekerja di situasi mencekam akibat pandemi Covid-19. Namun begitu, mereka tidak pernah kendur mengabdi demi sebuah tanggungjawab.

“Kami tenaga kesehatan saat pandemi kenapa tidak dipakai lagi, walaupun Covid, kami masih tetap bekerja ikhlas, tapi kenapa diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Pak Bupati, tolonglah temui kami,”pinta mereka. Masih kata para tenaga honorer, sebelum kontrak mereka diputus, tenaga honorer baru semakin bertambah.

“Sebelum kami diputus kontraknya, sudah datang honor baru, bagaimana ini,” teriak mereka.

Usai menyampaikan aspirasi mereka, tiga perwakilan honorer ditemui Pelaksana Tugas Sekda Labura, Suryaman. Mereka pun diminta untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati Hendri Yanto Sitorus.

Perwakilan dari honorer pun diterima langsung Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus bersama Wakil Bupati, Samsul Tanjung di ruang rapat Kantor Bupati. Di depan Bupati, perwakilan pendemo menyampaikan keluhan dan tuntutannya serta menanyakan alasan tidak diperpanjang kontrak.

Keluhan itu ditampung Bupati, seraya mengatakan sampai saat ini tidak ada pemutusan kontrak pegawai honor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dikutip dari laman website resmi Pemkab Labura, Bupati Hendri memastikan tidak ada pemecatan tenaga honorer. Apalagi putus kontrak. Tapi kontrak tidak diperpanjang.

“Perpanjangan kontrak di tangan Kepala OPD masing-masing dinas. Nanti saya tanyakan langsung kepada para kepala OPD,” ucap Bupati.

Disampaikan Bupati, setelah ini dirinya akan berkordinasi dengan seluruh Kepala OPD untuk menanyakan perihal pemutusan kontrak para tenaga honorer. Dan segera akan menghubungi kembali melalui Kordinator Lapangan Amiruddin. “Setelah ini akan saya rapatkan bersama OPD, dan hasilnya akan kita beritahukan kepada koordinator aksi,” tegas Bupati. (fdh)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Oknum panitia pengadaan CCTV yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berinisial JP, diduga telah melarikan diri atau kabur. Terkait kasus dugaan korupsi tersebut, JP sudah tak masuk kantor lagi. Bahkan, Dinas Perhubungan Kota Binjai pun terkesan menutupi keberadaan JP.

Sumut Pos beberapa kali berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Dishub Kota Binjai, JP yang diketahui sebagai staf dengan golongan II ini tak berada di kantor. Kadishub Binjai, Syahrial pun diduga menutupi keberadaan JP.

Kendaraan dinas Syahrial yang terparkir di Kantor Dishub terlihat. Namun, staf yang piket menyatakan tidak ada Kadishub dan JP. “Pak Kadis keluar tadi sama temannya, enggak bawa mobil. Kalau itu (JP) enggak nampak, sudah lama tidak kelihatan,” kata salah staf, Rabu (9/6).

Dugaan JP kabur semakin menguat dengan dibuktikan ketika penyidik melakukan penggeledahan di kediaman pribadinya yang berlantai dua di Ridho Residence, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Makmur, Binjai Utara. Bahkan informasi juga berembus kencang kalau JP sudah melakukan pengurusan pindah status kepegawaian atau berencana angkat koper dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Absennya JP ke kantor telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Menejemen ASN. Pada aturan tersebut, dimaksud juga di dalamnya mengenai kehadiran ASN dalam bekerja. Jika kedapatan bolos dengan batas dan alasan tidak tepat, akan dikenakan sanksi tegas.

Menyikapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Rahmad Fauzi Salim mengaku masih bertugas di luar kota. Dia juga belum dapat memastikan soal perpindahan JP dan teguran apa yang sudah dilayangkan BKD kepada oknum tersebut.

“Saya masih tugas di luar kota, belum tahu apakah surat tersebut sudah masuk ke BKD atau belum,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam aturan tidak diperbolehkan ASN melanggar peraturan tersebut. Jika melanggar, bukan tidak mungkin akan dipecat dari PNS, sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Adapun sanksi tegas yang tertuang dalam PP 53, yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Selanjutnya, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pmberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (ted)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Usai meresmikan Rumah Sakit Mahkota Bidadari di Kecamatan Gebang, Langkat. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Selasa (8/6).

Kepada keluarga korban kebakaran, Gubsu menyerahkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng dan gula putih serta tali asih uang tunai.

Sementara Camat Sei Lepan, M.Iqbal, mengatakan untuk warga yang rumahnya korban kebakaran menerima tali asih berupa uang bervariasi.

Mewakili para keluarga korban kebakaran, Camat Sei Lepan juga mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Gubernur Sumut, Bupati Langkat dan para donatur yang telah memberikan bantuan baik berupa material dan tenaga.(yas)