MEDAN, SUMUTPOS.CO – Posisi 2 direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut), yang pada medio Juni 2021 lalu dicopot Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, kembali dibuka tahapan seleksi. Yakni untuk jabatan Direktur Air Minum dan Direktur Administrasi dan Keuangan.

Tahapan yang sama juga berlaku untuk Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), dan Direktur Produksi dan Pengembangan PT Perkebunan. Pengumuman soal seleksi terbuka 4 jabatan Direksi BUMD Pemprov Sumut ini sebagaimana dinukil melalui laman resmi milik Pemprov Sumut di www.sumutprov.go.id, Minggu (4/7).

Penjabat Sekdaprov Sumut, sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Afifi Lubis dalam pengumuman itu menyampaikan, pendaftaran dapat dilakukan pada 29 Juni-7 Juli 2021. Berkas pendaftaran diantar langsung atau dikirimkan ke Sekretariat Pansel Pemilihan Direksi BUMD Provinsi Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, pada hari kerja pukul 08.00-15.00 WIB.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 10 Juli, melalui website Pemprov Sumut https://www.sumutprov.go.id. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti ujian tertulis keahlian, penulisan makalah, psikotes, dan penilaian akhir.

“Ketentuan dan syarat pendaftaran, antara lain berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun 0 hari, pada saat tanggal mendaftar sebagai peserta seleksi. Kemudian berijazah paling rendah S1 dan memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum, dan pernah memimpin tim. Selain itu, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana,” tulis pengumuman Nomor: 01/PS/PROVSU/VI-2021 tersebut.

Khusus direksi di internal PDAM Tirtanadi, sebelumnya Gubernur Edy, selaku pemegang saham mayoritas, mencopot Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie, dan Direktur Air Minum Jhoni Mulyadi. Keduanya dicopot melalui surat keputusan tertanggal 10 Juni 2021.

Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Kabir Bedi menyebutkan, keputusan itu merupakan hasil penilaian dari Kuasa Pemilik Modal (KPM), dan Dewan Pengawas.

“Iya betul. Jadi itu Pak Gubernur, KPM, menyampaikan itu. Akan ada evaluasi 6 bulan dan satu tahun. Jadi ini dievaluasi per 6 bulan. Karena saya kan dilantik November (2020),” ungkap Kabir, menjawab wartawan via telepon seluler, belum lama ini.

Saat dilantik lalu, lanjut Kabir, Gubernur Edy telah meminta setiap direksi agar bisa menunjukkan kinerja yang optimal demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Nah, ini sudah 7 bulan, jadi ini evaluasi pertama, inilah hasilnya. Jadi pergantian dan pengangkatan itu, merupakan hal biasa. Kalau memang ternyata kinerjanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, akan dievaluasi,” pungkasnya. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan diberikan pelatihan komunikasi efektif. Pelatihan bertujuan agar para perawat mampu memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien secara efektif.

Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin mengatakan, pelatihan ini sangat penting diberikan, karena pekerja rumah sakit terutama perawat, harus tahu cara memberikan informasi yang efektif. Sebab, terkadang dengan komunikasi yang tidak baik bisa membuat persepsi berbeda. Pelatihan tersebut juga bertujuan agar mereka mampu menjadi health edukator, paham cara dan proses melakukan edukasi di rumah sakit.

“Sebenarnya yang dikerjakan sudah benar namun karena komunikasi tidak pas, maka akan ada yang merasa dongkol dan tidak diperdulikan atau tidak dilayani. Jadi, inilah pentingnya pelatihan tersebut. Pelatihan ini juga untuk penyegaran para pekerja yang ada di rumah sakit ini,” ungkap Edison, Minggu (4/7).

Menurut Edison, melalui materi yang disampaikan, etika dalam kesehatan sangat penting. Kalau sudah beretika, dipastian tentunya perawat dan pekerja memiliki norma.

“Etika merupakan gambaran seseorang. Jika tidak beretika, maka dia sudah tidak memiliki norma. Sebaliknya, kalau sudah memiliki norma otomatis dalam menjalankan tugasnya dengan disiplin,” tuturnya.

Dia mengaku, para perawat dan pekerja sangat antusias mengikuti pelatihan, meskipun sebenarnya sudah mengetahui semua yang telah disampaikan sebelumnya. Kegiatan ini hanya satu cara mengingatkan kembali ilmu yang telah dimiliki mereka sebelumnya.

“Harapannya, tentu ke depan image RSUD dr Pirngadi menjadi lebih baik melalui cara berkomunikasi yang dilakukan oleh perawat dan pekerja kepada pasien maupun keluarga pasien,” harap Edison.

Kabag Umum RSUD dr Pirngadi Medan, Indah Kemala juga mengatakan, perawat harus bisa memberikan informasi yang baik kepada pasien sejak pasien masuk, dirawat hingga sembuh. Karena, dengan informasi yang baik tentang beban pasien akan menjadi lebih ringan.

“Jadi perawat harus bisa memberi informasi ke pasien tentang apa penyakitnya, obatnya dan juga apa yang harus dilakukan pasien. Ini bisa membantu pasien meskipun apa yang dilakukan perawat itu tidak sedetail yang dilakukan dokter,” jelas Indah, yang juga menjadi pemateri pelatihan tersebut.

Indah mengaku, memberikan materi tentang perfomance, di mana para perawat khususnya harus memiliki tampilan yang baik, segar, dan bahasa yang baik.

“Saya tekankan kepada para peserta, perawat itu harus berpenampilan yang baik, rapi, cantik dan indah. Ini penting agar pasien juga bisa cepat sembuh. Secara psikologi, seseorang yang bisa membereskan tubuhnya mulai bertata pakaian, bisa menjadi ukuran bahwasanya dia bisa merawat pasien. Merawat dirinya saja mampu apalagi merawat orang lain (pasien). Kami juga mengajarkan cara berkomunikasi dengan pasien dan pengunjung rumah sakit,” ujarnya.

Dia menuturkan, pelatihan ini tidak berhenti di situ, karena pihak rumah sakit telah membentuk tim evaluasi yang memonitor apa hasil kegiatan komunikasi efektif tersebut.

“Ada 2 ruangan contoh yakni ruangan IGD dan Asoka. Dan 2 ruangan itu menjadi pilot projects. Artinya, ada penilaian mulai tampilan, cara berbicara, dan lainnya, sehingga akan ada punishman dan reward,” kata Indah lagi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebuah video yang menunjukkan keributan di satu rumah sakit Kota Medan viral di media sosial. Belakangan diketahui terjadi di RSUD dr Pirngadi Medan. Dalam video tersebut, terdengar suara seorang pria yang mengambil video memarahi petugas medis yang diduga lalai merawat ibunya yang sedang kritis. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, keluarga pasien menuduh perawat memberikan tabung oksigen kosong hingga sang ibu akhirnya meninggal dunia. Pasien masuk pada 19 Mei dengan diagnosa diabetes dan TB. Setelah melewati perawatan selama sepekan, pasien meninggal dunia pada 26 Mei malam.

Di samping itu, rumah sakit milik Pemko Medan ini, juga diterpa kabar viral di media sosial terkait tudingan diduga menetapkan diagnosis Covid-19 terhadap bayi perempuan bernama Khayra Hanifah Al Maghfirah. Namun, kabar tersebut dibantah pihak rumah sakit. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan terus menggalakkan program Masjid Mandiri di Kota Medan. Program tersebut disebut mampu meningkatkan perekonomian umat dengan sistem perekonomian syariah yang dikelola masjid.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution saat mengikuti Salat Subuh berjamaah bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah di Masjid Al Hikmah, Jalan Kiwi, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (3/7) lalu.

Dalam kesempatan itu, Bobby pun mengatakan, Pemko Medan telah memiliki program Masjid Mandiri.

“Pada 2 minggu setelah dilantik, saya mengumpulkan pejabat di Pemko Medan, saya menceritakan bagaimana cara untuk memakmurkan Masjid. Dan Alhamdulillah, sekarang kami (Pemko Medan) punya program Masjid Mandiri,” ungkap Bobby.

Bobby juga menjelaskan, seyogianya masjid bukan hanya sebagai tempat atau rumah ibadah bagi umat Islam. Tapi, juga harus dapat berperan besar untuk memulihkan perekonomian umat dan membangun peradaban. Untuk itu, program Masjid Mandiri yang diterapkan Pemko Medan diharapkan bisa menggerakan perekonomian syariah yang bertujuan mengayomi dan meningkatkan perekonomian umat.

Dia juga menjelaskan, dalam menuju program Masjid Mandiri, Pemko Medan menerapkan 16 kriteria yang harus dipenuhi masjid. Di antaranya, masjid harus memiliki koperasi. Untuk lahan, masjid harus memiliki legalitas lahan yang jelas berupa serfikat lahan maupun bangunan.

“Untuk menuju ke 16 poin ini, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak,” jelas Bobby.

Namun begitu, Bobby berjanji, Pemko Medan tidak hanya akan menunggu dan membiarkan pihak masjid untuk mengurusnya semua kriteria itu sendiri, agar dapat memanfaatkan program Masjid Mandiri yang dimaksud.

“Pemko Medan akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masjid, seperti membantu mengurus sertifikat masjid ke BPN serta pengurusan adminsitarsi lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut H Musa Rajekshah, memberikan apresiasi kepada Bobby yang memiliki perhatian kepada kemakmuran masjid di Sumut, khususnya Kota Medan.

Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, pun berharap agar Pemko Medan dapat terus bersinergi dengan Pemprov Sumut dalam memberikan perhatian kepada para pengurus masjid, hafiz, maupun imam-imam masjid.

“Mudah-mudahan dengan program Masjid Mandiri di Medan, insya Allah bisa memakmurkan masjid, juga ulama-ulamanya,” harapnya.

Persiapkan Pembangunan Islamic Centre

Tak cuma program Masjid Mandiri, dalam kesempatan itu, Bobby juga mengungkapkan, Pemko Medan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk membangun Islamic Center. Namun menurutnya, saat ini Pemko Medan bukan hanya akan berfokus kepada rencana pembangunan fisik, tapi kepada sistem.

“Membangun Islamic Center bukan hanya fisiknya, namun juga sistemnya, organisasi, dan juga pergerakan peradaban di dalamnya,” kata Bobby.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar mengatakan, Pemko Medan tengah berusaha untuk melakukan pembangunan fisik Islamic Centre Kota Medan. Hanya saja, Pemko Medan masih akan meninjau berbagai pertimbangan. Menurutnya, satu masalah belum terealisasinya pembangunan Islamic Centre Kota Medan adalah terkait luas lahan. Awalnya, pasa masa kepemimpinan Wali Kota Medan sebelum-sebelumnya, rencana pembangunan Islamis Centre Kota Medan membutuhkan lahan seluas 42 hektare, sedangkan lahan yang ada saat ini baru tersedia lebih kurang 22 hektare.

“Kalau ikut rencana lama, maka kita harus siapkan kekurangan lahannya. Kalau misalnya lahan yang 22 hektare itu sudah cukup, maka sudah tidak ada masalah. Untuk itu, saat ini Pak Wali sedang meminta pendapat dari para ulama. Apakah tetap mau pakai rencana lama (42 hektare), atau justru lahan yang 22 hektare saat ini dinilai sudah cukup,” ujar Benny, Minggu (4/7).

Benny menjelaskan, tak cuma soal itu, Pemko Medan juga terkendala soal dana atau anggaran dalam membangun Islamic Centre Kota Medan di 2021 ini.

“Lalu kita juga terkendala soal pembiayaannya. Kalau anggaran, jelas di APBD tahun ini tidak ada dianggarkan, dan itu butuh anggaran yang cukup besar,” jelasnya.

Namun begitu, Benny menegaskan, Wali Kota Medan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan Islamic Centre.

“Untuk Islamic Centre, itu sudah dimintakan anggaran ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Kementerian Agama. Untuk itu, kemungkinan pembangunannya dilakukan di 2022,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Bhayangkara, Polsek Medan Baru menggelar syukuran. Hal ini sekaligus dilakukan dalam merayakan seorang personelnya yang mendapat Korps Raport kenaikan pangkat setingkat pada Juli 2021. Polisi tersebut merupakan personel termuda yang bertugas di Mapolsek Medan Baru.

Hal itu disampaikan Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo, diwakili Wakapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis, Sabtu (3/7) lalu

Ully mengucapkan rasa syukurnya, sebab personelnya mendapatkan kenaikan pangkat. Ucapan selamat pun diberikannya secara langsung kepada personelnya tersebut. Namun, dia enggan menyebutkan nama anggotanya itu.

“Tugas ke depannya sebagai seorang anggota Polri semakin banyak, hingga saya harus mengingatkan kepada seluruh personel, agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Serta makin tetap lebih mendekatkan diri kepada masyarakat,” ungkap Ully.

Ully pun memberikan potongan nasi tumpeng kepada personel yang mendapatkan naik pangkat dan juga kue ulang tahun personel yang berulang tahun, tepat pada HUT Bhayangkara, yakni 1 Juli 2021. Dia berharap, agar para personel Polsek Medan Baru lebih meningkatkan kinerjanya, serta terapkan Presisi Kapolri, dalam menghadapi masyarakat dan mematuhi protokol kesehatan (prokes).

“Saat menerapkan aturan dan kedisiplinan terhadap masyarakat Medan, jangan sampai personel melanggar aturan tersebut. Tunjukkan sebagai garda terdepan mematuhi prokes, terutama menggunakan masker, agar masyarakat mau mengikuti tanpa ada tindakan tegas,” pungkasnya. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan dan tim gabungan Polri dan TNI, kembali melakukan patroli protokol kesehatan (prokes) guna menegakkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Medan yang tertera dalam Surat Edaran (SE) No: 440/5352, tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan, Sabtu (3/7) lalu.

Dalam patroli itu, Satgas Pemko Medan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemko Medan, mendapati masih adanya aktivitas yang berjalan di satu warung kopi atau cafe, Bey’s Coffee di Jalan Teladan Medan, Sabtu.

“Padahal saat tim ke sana, saat itu sudah menunjukkan jam 10 malam. Sesuai aturan, jam 8 kan sudah harus berhenti beroperasi,” ungkap Kepala SatPol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan, Minggu (4/7).

Di tempat itu, lanjut Sofyan, tak cuma menemukan pelanggaran waktu operasional, tapi petugas juga menemukan terjadinya pelanggaran prokes. Tim gabungan pun mengimbau pengunjung untuk membubarkan diri, dan meminta pemilik cafe untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Artinya, jika pengelola melanggar ketentuan waktu operasional dan tidak menerapkan prokes lagi, maka akan dilakukan tindakan yang lebih tegas, akan kami segel,” tegasnya lagi.

Selain melanggar ketentuan PPKM Mikro dan prokes, belakangan pengelola Bey’s Coffee juga diketahui belum mendaftarkan usahanya ke BPPRD Kota Medan. Alasannya, usahanya baru 3 hari beroperasi.

Petugas pun meminta agar pengelola segera mengurus kewajibannya sebagai Wajib Pajak Restoran. Selain itu, pengelola juga diminta menandatangani Berita Acara Pendataan (BAP) Pajak Restoran. Sofyan diwakili Kasi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Medan, Irwanto menegaskan, penegakan PPKM Mikro dilakukan guna memutus mata rantai Covid-19.

“Sesuai SE No: 440/5352 tertanggal 23 Juni 2021, kegiatan usaha layanan makan dan minum di tempat dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Langkah ini dilakukan guna menekan sekaligus memutus rantai penyebaran Covid-19 di Medan,” jelasnya.

Tak cuma Bey’s Coffee, Satgas Covid-19 Kota Medan juga menemukan pelanggaran PPKM Mikro pada Suara Coffee & Space yang berlokasi di Jalan Karsa Nomor 6, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Sabtu.

Saat itu, tim gabungan menemukan pengelola usaha kuliner tersebut tetap melanggar ketentuan PPKM Mikro dan prokes. Di samping itu, usaha ini tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

Padahal pada patroli sebelumnya, Tim Satgas telah memberikan peringatan kepada pengelola usaha kuliner itu. Namun peringatan diabaikan, pelanggaran PPKM Mikro dan prokes tetap terjadi. Saat tiba di lokasi, tim gabungan menyaksikan cafe tersebut masih beroperasi, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB.

Saat itu juga, petugas pun meminta para pengunjung cafe agar membubarkan diri setelah membayar pesanannya. Selanjutnya, petugas meminta karyawan memanggil pemilik cafe. Namun saat itu, karyawan mengatakan, pemilik cafe tidak berada di tempat. Selanjutnya, Irwanto pun meminta karyawan tersebut menelepon pemilik cafe. Setelah telepon tersambung, Irwanto menegaskan kepada pemilik, usahanya harus disegel, karena telah melanggar batas waktu operasional dan tidak menerapkan prokes. Atas hal itu, pemilik usaha memohon diberikan kesempatan. Namun permintaan itu ditolak, karena memang sebelumnya tim gabungan sudah pernah memberikan peringatan.

Selanjutnya, dalam sambungan telepon itu, Irwanto meminta pemilik untuk menunjuk penanggung jawab agar menandatangani Berita Acara Penyegelan (BAP). Kepada penanggung jawab yang ditunjuk, Irwanto mengatakan, cafe tersebut disegel selama 14 hari ke depan.

“Itu artinya tidak boleh ada aktivitas apa pun di cafe tersebut selama 14 hari. Kami juga memasang stiker, garis polisi pamong praja, dan spanduk penyegelan. Kami harap jangan sampai dirusak, karena itu bisa mengarah kepada tindakan pidana,” tegasnya.

Usai penandatanganan BAP, dilanjutkan pula dengan penandatanganan Berita Acara Pendataan (BAP) Pajak Restoran oleh penanggung jawab cafe tersebut. Ini artinya, penanggung jawab cafe tersebut diwajibkan segera mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak ke BPPRD Kota Medan. Setelah penandatanganan 2 BAP itu, barulah kemudian dilakukan penempelan stiker penyegelan di pintu masuk dan pintu keluar cafe, pemasangan garis polisi pamong praja di pintu masuk, dan pemasangan spanduk di pagar cafe. (map/saz)