TINJAU: Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Binsar Siagian didampingi Juru Bicara Covid-19 Kota Tebingtinggi dr Henny Sri Hartati meninjau RSUD Kumpulan Pane tempat petawatan Covid-19.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Binsar Situmorang, selaku Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, melakukan peninjauan langsung ke Posko Terpadu, Training Center (TC) Sosial serta RS Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Kamis (17/6).
TINJAU: Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Binsar Siagian didampingi Juru Bicara Covid-19 Kota Tebingtinggi dr Henny Sri Hartati meninjau RSUD Kumpulan Pane tempat petawatan Covid-19.
Didampingi Juru Bicara Covid-19 Kota Tebingtinggi dr Henny Sri Hartati, dan staf Provinsi Sumut Jefri Arkasia, Binsar melakukan pengecekan status zona merah, kuning dan orange dan kesiapan Pemko Tebingtinggi dalam mencegah penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi.
Pada kesempatan itu, Binsar Situmorang meminta agar Camat selalu mengecek Kelurahan khususnya yang ada di zona kuning dan orange, dan Dinas Kesehatan, BPBD dan Satpol PP selalu mengimbau masyarakat melaksanakan 5M (pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan hindari mobilitas warga) dan 3T ( tracing, testing dan traiment) dimonitor.
“Kepada Camat, tolong benar-benar cek and ricek, khususnya Kelurahan Kelurahan yang ada pada zona orange dan kuning. Ini menjadi perhatian dan dimonitor, jangan sampai ada masalah yang tidak bisa kita tangani bersama,”pintanya.
Binsar Situmorang juga meminta PPKM mikro di Kota Tebingtinggi dijaga dan tetap bisa berjalan, khususnya kepada Posko tingkat Kelurahan yang merupakan Posko penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan, memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.
“Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 mengeluarkan aturan pembentukan Posko Covid-19 Desa dan Kelurahan, melalui Surat Edaran nomor 9 tahun 2021. Posko ini memiliki 4 fungsi yang mencakup pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung,” jelasnya.
Dijelasksn Binsar, penindakan mencakup penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Pendukung terdiri dari pencatatan, pelaporan, logistik, dukungan komunikasi, dan administrasi.
Sedangkan dr Henny menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi di Kota Tebingtinggi saat ini dikhususkan untuk lansia dan tenaga pendidik atau guru. (ian/han)
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Pemanfaatan dana desa kembali diingatkan jangan cuma habis bikin bimbingan teknis (teknis) untuk perangkat dan pendamping desa. Melainkan diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih produktif, dengan cara mengoptimalkan potensi desa masing-masing.
“Anda (kepala desa) lebih tau daerah Anda, ayo maksimalkan dana desa, Anda diamanahkan Rp1 miliar, maksimalkan itu, jangan cuma bimtek saja, habis itu hasilnya tidak ada,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat memberi arahan kepada Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof Lapran Pane, Sipirok, Kamis (17/6).
Menurutnya, Tapsel memiliki kekayaan dan keindahan alam. Potensi tersebut bisa membuat masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, sebut Edy, kepala desa adalah kunci menyejahterakan desa, juga suksesi untik wujudkan program membangun desa menata kota.
“Kota tak bisa ditata kalau desa tidak dibangun. Kalau kerjaan kalian bimtek saja, tidak akan terbangun desa itu, aksi, lakukan apa yang cocok di desa kalian,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Gubsu pada pertemuan dengan para kades dan camat se Kota Padang Sidimpuan. Menurutnya desa merupakan pondasi pembangunan Sumut, bila desa tidak terbangun kota-kota juga tidak tumbuh.
“Mari, bersama-sama kita bangun Sumatera Utara yang kita cintai ini. Kalau kita selalu kerjasama, pasti akan terwujud pembangunan di daerah ini,” ujarnya didampingi Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis.
Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan, wilayahnya memiliki 248 desa dengan 309 ribu penduduk. Ia memaparkan, Tapsel memiliki potensi beragam mulai dari wisata seperti Danau Siais, Aek Sijorni, hingga para layang di Sipirok. Tapsel juga memiliki potensi lahan pertanian yang bagus dan lain sebagainya.
Selain itu, Pemkab Tapsel menyampaikan akan terus mendukung terwujudnya Sumut bermartabat. Sebab hal itu sejalan dengan visi misi mereka menjadikan Tapsel yang sehat, cerdas, sejahtera.
Kades Terapung Raya, Tapsel, Rahmad Efendi Pulungan siap melakukan apa yang diharapkan Gubsu Edy untuk mengoptimalkan potensi desanya. Desa yang dipimpinnya memiliki potensi pertanian seperti kelapa sawit, padi dan palawija.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padang Sidimpuan, Syafaruddin Harahap mengatakan di Kota Padang Sidimpuan, desa-desa sudah mulai mengembangkan potensi seperti Desa Hutapadang, Joring Lombang dan Natobang, Sabungan, Hutalimbong dan beberapa desa lainnya. Sudah ada 31 dari 42 desa yang saat ini fokus mengembangkan potensi daerahnya, tetapi masih dalam tahap awal.(prn/han)
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau pembangunan Bendungan Lau Simeme, di Desa Kuala Dekah Lau, Kecamatan Sibiru Biru, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/6).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Lau Simeme yang merupakan Proyek Strategis Nasional, di Desa Kuala Dekah Lau, Kecamatan Sibiru Biru, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/6).
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau pembangunan Bendungan Lau Simeme, di Desa Kuala Dekah Lau, Kecamatan Sibiru Biru, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/6).
Wagub Musa Rajekshah mengatakan, akan banyak manfaat yang diperoleh dari Bendungan Lau Simeme. Antara lain sebagai alternatif mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan dan bermanfaat sebagai pembangkit tenaga listrik.
“Kemudian debit airnya juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber air baru bagi PDAM tirtanadi atau pun TirtaDeli. Selain itu, di area-area tertentu tempat ini, juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat wisata,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Walau telat memulai pengerjaanya, Ijeck mengharapkan agar Bendungan Lau Simeme bisa selesai tepat waktu. Sehingga dapat segera difungsikan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Ada keterlambatan dalam memulai pembangunan bendungan ini, seharusnya akan selesai tahun 2022. Keterlambatan tersebut dikarenakan permasalahan pembebesan lahan. Saat ini, laporan yang saya terima sudah 60% proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan, semoga saja dapat selesai tidak terlalu lama dari waktu yang telah ditentukan,” harapnya.
Untuk diketahui, Bendungan Serbaguna Lau Simeme merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupatn Deliserdang dan Medan, yang terjadi akibat besarnya debit air Sungai Percut dan Sungai Deli. Juga mampu menyediakan air baku sebesar 3.000 liter/detik.
Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin, mengatakan bahwa progres pembangunan Bendungan Lau Simeme telah mencapai 40%. Untuk pembangunan fisik sudah dilakukan mulai dari tahun 2018.
“Pembangunan dilaksanakan dengan dua paket, Paket I senilai Rp 806.871.000.000 yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika), dan paket II bernilai Rp 581.047.000.000 yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP),” ungkap Maman.
Disampaikan juga, terkait permasalahan lahan, untuk wilayah batas hutan itu diselesaikan dengan mengikuti perubahan tapal batas hutan, dan secara administratif akan dilakukan pelepasan pada tahun 2021.(prn/han)
FOTO BERSAMA: Kasi Intel Kejari Langkat, Boy Amali dan Plt Sosbud Hankum Obrika Yandi Simbolon foto bersama di sela-sela program jaksa menyapa.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat kembali melaksanakan program Jaksa Menyapa melalui saluran Radio Perkasa FM 99,7 di Studio Perkasa PM, Jalan Damai 4 Stabat, Langkat, Selasa (15/6) Program ini bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Langkat dibawah pimpinan H. Syahmadi.
FOTO BERSAMA: Kasi Intel Kejari Langkat, Boy Amali dan Plt Sosbud Hankum Obrika Yandi Simbolon foto bersama di sela-sela program jaksa menyapa.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
Narasumber dalam kegiatan Jaksa Menyapa ini, adalah Kasi Intel Kejari Langkat Boy Amali SH.MH, Plt Sosbud Hankum Obrika Yandi Simbolon SH, Plt Kasubsi Prodsarin dan Penerangan Hukum Dika Permana Ginting SH, Kasubsi Ekonomi dan Moneter Juanda Fadli SH dan Staf Intelejen M.Waliyullah SH.
Tema Jaksa Menyapa kali ini “Penerimaan CPNS Kejaksaan RI”.
Obrika Simbolon mengatakan, penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan tahun 2021 berjumlah 4.511 orang, dengan formasi S1 Hukum 1.084 orang, S1 Non Hukum 481 orang, Dokter 14 orang, DIII 1.944 orang dan SLTA 988 orang.
Untuk lebih lanjut, informasi dapat dilihat melalui media sosial IG, FB dan Twiter Kejaksan Negeri Langkat. “Secara online, dan informasi ini disampaikan agar masyarakat mengetahui penerimaan CPNS di Kejaksaan,”kata Obrika.
Sementara Boy Amali juga menjelaskan, program Jaksa Menyapa ini sebagai bentuk imbauan. “Selain Jaksa Menyapa, ada juga program Jaksa masuk sekolah yang diselengarakan pada awal tahun 2021. Di Langkat sudah 2 sekolah yang sudah dikunjungi untuk penyuluhan hukum. Saat ini kegiatan belum bisa dilanjutkan, sebab masih dalam pandemi Covid-19,” sebutnya.(yas)
TEMUI: Anggota DPRD Sumut, Hendro Susanto (kanan) saat bertemu dengan Kepala MTSN Binjai, Nikmatussakdiah.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPR) Sumut, Hendro Susanto langsung menindaklanjuti pemberitaan yang beredar luas soal dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai, Jumat (18/6). Ketua Komisi A DPRD Sumut ini langsung mendatangi MTSN Binjai, di Jalan Pekanbaru Nomor 2A, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan.
TEMUI: Anggota DPRD Sumut, Hendro Susanto (kanan) saat bertemu dengan Kepala MTSN Binjai, Nikmatussakdiah.
Kedatangannya diterima Kepala MTSN Binjai, Nikmatussakdiah. Namun, Nikmatussakdiah tidak mengikutsertakan Ketua Panitia PPDB saat bertemu dengan Hendro.
Hasil pertemuan dengan Nikmatussakdiah, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menaruh curiga terhadap proses PPDB di MTSN Binjai. Bahkan, kecurigaan Hendro makin kuat, lantaran heran melihat sikap Nikmatussakdiah, yang tidak melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap kepanitiaan PPDB.
Dia menilai, proses pendaftaran yang dilakukan secara online belum transparan. “Tadi kami sidak, untuk konfimasi terkait infomasi dari masyarakat. Kami ketemu dengan Kepala Sekolah. Tadi kita sudah bicara proses PPDB seperti apa. Dari gambaran itu, ada kecurigaan kita terhadap panitia,” kata dia.
Di era keterbukaan informasi publik, dia menilai, MTSN Binjai harus menyampaikan secara jelas soal proses pendaftaran secara online ini kepada masyarakat. Pasalnya, dia sendiri tidak dapat memahami bagaimana proses pendaftaran siswa ini dilakukan.
“Kenapa kepala sekolah tidak memanggil panitia, terkait dugaan adanya siswa siluman tersebut. Hari ini masyarakat berhak mendapatkan informasi. Kita lihat dan kita curiga, bahwa penerimaan ini tidak transparan,” seru dia.
Kepada aparat penegak hukum, dia berharap, agar dapat bertindak. Dan dia menduga, ada oknum-oknum di MTSN Binjai yang coba menyalahgunakan kewenangan maupun kekuasaan dalam proses PPDB.
“Jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan wewenang. Basik pendidikan itu sama rata dan adil. Kita lawan praktek yang memakai uang terhadap pendaftaarn ini,” tukasnya.
Terpisah, Kepala MTSN Binjai, Nikmatussakdiah tak menjawab konfirmasi dari Sumut Pos. Dilayangkan pesan singkat ke WhatsApp, Nikmatussakdiah hanya membacanya saja, tanpa membalas konfirmasi dari Sumut Pos.
Diketahui, dugaan kecurangan mencuat bermula adanya perbedaan nama siswa yang mendaftar dengan daftar kelulusan. Satu di antaranya seperti calon peserta berinisial BS dengan nomor ujian 42. Namun saat diumumkan kepanitiaan, yang muncul berinisial MPR pada nomor urut 165 dengan nomor ujian 42 dan memperoleh nilai 80. (ted/han)
SALING KLAIM: Petugas Polsek Binjai Timur melakukan penjagaan terhadap dua kelompok masyarakat yang saling klaim memiliki lahan PTPN II, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dua kelompok masyarakat nyaris bentrok karena saling mengklaim kepemilikan yang sah tanah PT Perkebunan Nusantara II, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Jumat (18/6).
SALING KLAIM: Petugas Polsek Binjai Timur melakukan penjagaan terhadap dua kelompok masyarakat yang saling klaim memiliki lahan PTPN II, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.
Beruntung, bentrokan tak terjadi karena aparat kepolisian dari Polsek Binjai Timur, cepat tiba di lokasi. Informasi dirangkum, kedua kelompok penggarap ini sebelumnya sudah terlibat cekcok.
“Kami awalnya dapat informasi dari masyarakat, bahwa ada dua kelompok masyarakat mau bentrok,” kata Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, Ipda H Sibuea di lokasi.
Dari keterangan warga, kata dia, tanah PT PTPN II tersebut dikuasai oleh PT Rahayu dan Daud Ketaren. Kedua pihak ini saling klaim memiliki tanah tersebut.
“Kemudian datang pria bernama Samsudin yang membawa surat-surat tanah, akan tetapi kita belum bisa pastikan. Nanti PTPN II yang dapat menentukan. Untuk itu, kami minta mereka agar bubar dan tidak membuat kericuhan,” serunya.
Dari keterangan warga, luas tanah PTPN tersebut mencapai 56 hektare. Diduga, hampir seluruh tanah dikuasai oleh kedua pihak ini.
Saat di lokasi, telihat masyarakat sedang melakukan pengorekan tanah yang dihentikan oleh belasan pemuda. Meski demikian, warga tidak memperdulikan.
Warga tersebut tetap mengorek tanah, walau sudah diminta untuk menghentikan kegiatannya oleh belasan pemuda. “Imbauan kedua kubu agar menghentikan kegiatan dan membubarkan dari lokasi,” tandasnya. (ted)
PANAS
Cristiano Ronaldo dan Toni Kroos bakal melakoni duel panas di matchday 2 Grup F Euro 2020. Laga ini bakal menjadi penentu bagi kedua tim.
SUMUTPOS.CO – JUARA bertahan Portugal, akan berhadapan dengan Jerman di matchday 2 Grup F Euro 2020, Sabtu (19/6) malam pukul 23.00 WIB. Big match yang akan digelar di Allianz Arena, Munchen ini, menjadi laga penentu bagi kedua tim untuk lolos ke fase 16 besar.
PANAS: Cristiano Ronaldo dan Toni Kroos bakal melakoni duel panas di matchday 2 Grup F Euro 2020. Laga ini bakal menjadi penentu bagi kedua tim.
Peluang Jerman menjadi wakil Grup F di fase 16 besar menipis setelah kalah 0-1 gegara gol bunuh diri Mats Hummels, saat meladeni Prancis. Tim asuhan Joachim Löw tak mampu mencetak gol ke gawang lawan meskipun bermain di negara sendiri.
Padahal, menurut data Whoscored, Jerman sebenarnya melepaskan 10 kali tembakan ke arah gawang Prancis. Namun, hanya satu tembakan yang bisa tepat sasaran. Andai kalah lagi di depan publik pendukungnya, peluang Jerman pun bisa semakin berat lagi untuk melangkah ke fase selanjutnya.
Meski begitu, Löw meyakini, anak asuhnya bisa mengalahkan juara Piala Eropa 2016 itu. “Ambisi dan determinasi tim tetap menjadi ciri kami. Maka, kami tahu cara membalikkan keadaan. Jika kami bisa lebih agresif lagi di lini depan, kami yakin bisa mengalahkan Portugal,” ucap Löw, dikutip laman resmi UEFA.
Dengan raihan nol poin, tantangan bagi Thomas Muller dan kawan-kawan dalam laga menghadapi Portugal tentu lebih berat dibandingkan pertandingan perdana mereka di Piala Eropa. Apalagi, jika menilik performa Portugal ketika menghajar Hongaria dengan skor 0-3 pada 15 Juni lalu.
Saat menghadapi Hongaria, Selecao das Quinas (julukan Timnas Portugal) sempat kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Namun, pada 10 menit terakhir, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bisa melesakkan 3 gol kemenangan timnya.
Berada di puncak klasemen Grup F, tim besutan Fernando Santos berpeluang melanjutkan raihan impresif saat beradu kekuatan dengan Jerman. Santos berharap pasukan arahannya mampu tampil konsisten selama jalannya turnamen antarnegara Eropa tersebut.
“Kami memulai dengan hasil kemenangan. Tetapi, itu hanya tiga poin awal. Kami masih memiliki 2 pertandingan yang penting untuk dijalani. Ini EURO dan kami mesti tampil konsisten,” ujar Santos. Kemenangan dalam penampilan kedua bisa menjadi modal penting bagi Portugal sebelum tampil dalam laga penutup fase grup, yakni melawan Prancis pada 24 Juni mendatang. (trt)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memutuskan untuk menggeser dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. Para aparatur sipil negara (ASN) pun untuk sementara dilarang mengambil hak cuti mereka di hari ‘kejepit’.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang belum membaik. “Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama,” kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6).
Hari libur nasional yang digeser yakni Tahun Baru Islam, yang mulanya jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021, digeser sehari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur nasional Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021, digeser ke Hari Rabu 20 Oktober 2021. Sementara untuk cuti bersama yang ditiadakan yakni pada Jumat, 24 Desember 2021 atau jelang peringatan Hari Natal yang jatuh pada Sabtu, 25 Desember. “Jadi libur cuti bersama Natal pada 24 Desember ditiadakan,” kata Muhadjir.
Ia mengatakan, keputusan tersebut juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Hal senada disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Kata dia, keputusan yang diambil pemerintah perlu dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Ini harus dipahami sebagai bagaimana pemerintah ini memahami psikologi dan kejiwaan umat beragama di Indonesia. Jadi meskipun pandemi masih ada di mana-mana, tetapi hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada umat agama,” jelasnya.
“Demikian pula dengan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember. Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari pandemi Covid-19,” tambah Gus Menteri, panggilan akrabnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menurunkan kasus Covid-19 yang terus merebak atau merupakan klaster libur lebaran. “Ikhtiar pemerintah ini saya kira sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan seperti vaksinasi dan terus mengkampanyekan protokol kesehatan,” tandasnya.
Cuti ASN Sementara Ditiadakan
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pada dasarnya aparatur sipil negara (ASN) mempunyai hak cuti perorangan. Namun, hak tersebut sementara ditiadakan. “Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 ini, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan,” kata Tjahjo Kumolo dalam telekonferensi pers, Jumat (18/6).
Pasalnya, dua hari libur nasional itu jatuh pada Selasa, hal ini pun rentan dimanfaatkan oleh ASN untuk liburan. Mengingat bahwa kasus yang melonjak drastis ini akibat libur lebaran 2021, pemerintah tidak ingin ada kejadian seperti hal tersebut kembali terjadi.
“Istilah cuti bersama tidak ada, semua konsentrasi, semua untuk menjaga kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Presiden (Jokowi) dan pak Menko (Muhadjir Effendty) bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 yang ada,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) MenPAB-RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru masih berlaku. “Tidak diperkenankan kantor-kantor ASN tutup atau lockdown, karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan dan beroperasi,” ujar dia.
Meskipun begitu, masing-masing kementerian/lembaga (K/L), instansi dan pemerintah daerah (pemda) yang berada di zona merah di daerah bisa memperkerjakan 50 persen hingga 75 persen karyawannya bekerja di rumah. “Atau kalau memang satu kantor stafnya banyak kena musibah positif itu bisa 10 persen, tidak masalah, tapi bergiliran kantor tidak tutup karena lebih banyak pandemi Covid-19 itu datangnya dari luar perkantoran,” ungkap Tjahjo. (kps/cnn/jpc)
VAKSINASI: Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Direktur Pelaksana Inalum Sophia Isabella Wattimena meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kompleks Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Jumat (18/6). DOK INALUM FOR SUMUT POS.
KUALA TANJUNG, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) dan Panglima Kodam I Bukit Barisan, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kompleks Perumahan Inalum, Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Jumat (18/6). Vaksinasi massal ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Juni 2021, dengan target sebanyak 3.000 peserta.
VAKSINASI: Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Direktur Pelaksana Inalum Sophia Isabella Wattimena meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kompleks Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Jumat (18/6). DOK INALUM FOR SUMUT POS.
Vaksinasi ini dikhususkan untuk lansia dan petugas pelayanan publik serta masyarakat Kabupaten Batu Bara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak MSi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap Covid-19 walaupun sudah divaksin.
“Puji syukur vaksinasi ini dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Batubara dengan dukungan seluruh stakeholder termasuk Inalum. Kami mengimbau seluruh masyarakat yang sudah divaksin agar tetap berhati-hati terhadap Covid-19,” kata Kapolda.
Sementara, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Hassanudin SIP MM mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga 5M. “Pasca-vaksinasi ini kami mengimbau agar seluruh masyarakat tetap menjaga 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dalam berkegiatan,” terang Hassanudin.
Direktur Pelaksana Inalum, Sophia Isabella Wattimena yang hadir mendampingi mengatakan, Inalum mendukung penuh pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Kabupaten Batubara. “Melalui sinergi dengan Poldasu, Kodam I BB, Pemkab Batubara dan seluruh stakeholder yang terlibat, kami berharap pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan efektif mencegah penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Batu Bara,” kata Sophia.
Lebih lanjut, Bupati Batubara Ir H Zahir MAP dalam sambutannya juga berharap program vaksinasi dapat terus dijalankan hingga seluruh masyarakat Batubara menerima vaksin. “Program vaksinasi ini diharapkan tidak berhenti disini, kami akan terus berusaha dan bersinergi dengan pihak terkait agar seluruh masyarakat Batubara dapat segera menerima vaksin,” jelas Zahir.
Dalam peninjauan vaksinasi massal tersebut turut hadir Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis SH MH, Dandim 0208 Asahan, Letkol Inf Sri Marantika Beruh SSos, Danlanal Tanjungbalai-Asahan, Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory, Ketua DPRD Batubara M Safi’i SH, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima SE, Kadis Kesehatan Batubara drg Wahid Khusyairi MM, Dirut RSUD Batubara dr Guruh Wahyu Nugraha beserta para pemangku kepentingan lainnya.(rel)
PROTES: Puluhan orangtua calon siswa yang mendaftar pada PPDB online untuk tingkat SMA mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumut di Jalan Cik Ditiro, Jumat (18/6). Mereka memprotes amburadulnya sistem PPDB online yang dilaksanakan Disdik Sumut tahun ini.bagus/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kacaunya penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online untuk tingkat SMA, menuai protes dari para orangtua calon siswa. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut di Jalan Cik Ditiro Medan, untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan atas proses PPDB jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi atau perpindahan orangtua. Mereka pun mendesak agar PPDB online tingkat SMA diulang.
PROTES: Puluhan orangtua calon siswa yang mendaftar pada PPDB online untuk tingkat SMA mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumut di Jalan Cik Ditiro, Jumat (18/6). Mereka memprotes amburadulnya sistem PPDB online yang dilaksanakan Disdik Sumut tahun ini.bagus/SUMUT POS.
Para orangtua calon siswa yang protes, langsung diarahkan ke Aula Amir Hamzah yang menjadi posko pengaduan PPDB Sumut. Di sana, mereka mengungkapkan keluhannya kepada panitia PPDB.
“Kami sudah dua hari di sini. Kami terkejut dengan pengumuman hasil PPDB jalur afirmasi dan pretasi. Ada yang satu jam sebelumnya dinyatakan lulus, kemudian dinyatakan tidak lulus. Ada juga yang dinyatakan tidak lulus, tapi nilainya tinggi,” kata Endriko Sihombing, orangtua calon siswa.
Menurutnya, proses PPDB jalur afirmasi dan pretasi ini berjalan kacau. Pasalnya, sampai hari ini rangking untuk jalur prestasi tidak bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan Sumut. Bahkan jalur zonasi pun, sistem sudah tidak berfungsi. “Makanya kita tadi sepakat kita minta jalur prestasi dan afirmasi diulang kembali. Diulang dari awal pendaftarannya dan saran kami dilakukan secara manual,” tandas Endriko.
Fransiskus Lumbansiantar, orangtua calon siswa lainnya mengatakan, anaknya yang mempunyai nilai tinggi malah dinyatakan tidak lulus. Sedangkan temannya, yang mempunyai nilai lebih rendah dinyatakan lulus. “Saya komplain ke sekolahnya. Mereka mengatakan, semua prosedur dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Mereka hanya bersifat mengkonfirmasi saja. Bahkan mereka mengatakan, data atas nama anak saya tidak ada di sana. Itu yang saya pertanyakan, mengapa keluar bukti tanda registrasi anak saya kalau dia sudah meregistrasi secara baik, tetapi datanya kok tidak ada,” bebernya.
Senada dengan orang tua peserta PPDB lainnya, Fransiskus juga meminta agar PPDB jalur afirmasi dan pretasi ini diulang. “Maka kami minta PPDB 2021 ini diulang, karena sistemnya amburadul. Pertama, website sangat payah dibuka. Kedua, transparansinya kurang. Sistem perangkingannya pun kita tidak mengerti,” bebernya.
Terpisah, Mohammad Ikhsan selaku Ketua PPDB Sumut saat dikonfirmasi mengatakan, mereka masih akan melakukan koordinasi dengan Kadis Pendidikan terkait hal itu. Keputusan itu, sebut Ikhsan, akan mereka sampaikan pada Senin (21/6) pekan depan. “Pengumuman diperpanjang jadi tangggal 24 Juni. Pertanyaan semua orangtua tadi, apakah dibuat secara manual itu nanti tanggal 21 keputusannya,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Prof Wan Syafruddin menjelaskan, PPDB dari tiga jalur yakni prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dengan sistem penilaian 70 peresen dari nilai rapor dan 30 persen dari akreditasi sekolah asal. “Jadi bukan mutlak dari nilai rapor,” ungkap Syafruddin kepada wartawan di Medan, Jumat (18/6).
Syafuddin menjelaskan, pihaknya tetap mengakomodir semua keluhan orangtua calon siswa dan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait PPDB ini. “Seluruh aspirasi dari para orang tua siswa akan kita tindak lanjuti. Kasus ini tidak boleh terjadi lagi. Kita akan perbaiki semua sistemnya serta sosialiasinya akan dimaksimalkan. Sehingga tidak ada lagi informasi soal PPDB yang tidak sampai ke masyarakat, “ terangnya.
Sebelumnya, Disdik Provinsi Sumut mengumumkan hasil PPDB online tingkat SMA tahun 2021. Dengan total yang lulus sebanyak 22.227 peserta. Adapun rincian jumlah peserta didik yang lulus PPDB online yakni, untuk jalur afirmasi, dari yang mendaftar sebanyak 16.262 peserta, yang diterima sebanyak 11.604 peserta. Kemudian jalur zonasi atau perpindahan orangtua/wali siswa, yang mendaftar 697 peserta, yang diterima 603 peserta. Dan untuk jalur prestasi akademik, pendaftar sebanyak 20.585 orang, diterima 9.411 orang. Dan jalur prestasi nonakademik, pendaftar 857 orang, diterima 609 orang. Dengan begitu, total pendaftar sebanyak 38.401 orang dan yang diterima sebanyak 22.227 orang.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar serius menangani persoalan carut marutnya PPDB online tahun ini. “Saya meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera mengambil tindakan cepat yang solutif untuk mengatasi kekacauan pelaksanaan PPDB tingakat SMA sederajat yang saat ini terjadi di Sumut,” katanya melalui pernyataan tertulis, kemarin.
Pelaksanaan PPDB tingkat SMA sederajat di Sumut, tegasnya sangat kacau. Itu erlihat dari sejak pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua yang akhirnya diperpanjang. Begitu juga dengan pengumuman. “Pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Sumut ini sangat kacau. Ini terlihat sejak proses pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua pada 7-9 Juni. Akhirnya diperpanjang dan sampai saat ini hasilnya belum di umumkan. Sementara sesuai tahapan pendaftaran jalur zonasi sudah dilakukan tapi tidak bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Abyadi mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat atau orangtua siswa tentang aburadulnya pelaksanaan PPDB online yang dilaksanakan Disdik Sumut ini. Berdasarkan laporan diterima Ombudsman, peserta PPDB mengalami stres. Karena pengumuman yang tidak pasti. Apa lagi, hal ini menyangkut masa depan mereka. (gus)
