TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pedagang sayur yang berada di Pasar Tradisional Gambir di Jalan Iskandar Muda Kota Tebingtinggi dihebohkan dengan adanya temuan mayat laki laki tua telangkup tanpa busana diatas lapak dagangan pedagang Pasar Gambir, Minggu pagi (9/5).
EVAKUASI: Tim Inafis Polres Tebingtinggi ketika melakukan evakuasi penemuan mayat tanpa identitas.
Sontak penemuan mayat tersebut membuat pedagang dan pembeli langsung ingin mendekat untuk memastikan siapa yang meninggal, dari perbincangan mereka.tidak.mengenal dan sepertinya orang gelandangan baru.
Mendapat adanya temuan laki laki tua meninggal tanpa memiliki kartu identitas, masyarakat dan pedagang disana memberitahukan kepada pihak kepolisian tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Ali Yanah orang yang memberikan informasi mengatakan saat melintas ada teriakan pedagang bahwa ada mayat laki laki berkisar umur 65 tahun, kulit sawo matang dan beruban ditemukan meninggal kondisi telungkup.
“Informasi itu kami sampaikan kepolisi agar penemuan mayat cepat ditangani,” bilangnya.
Ka SPKT Aiptu T Sembiring piket Fungsi Polres bersama Tim identifikasi mengevakuasi orang tersebut dan pada orang tersebut tidak ditemukan tanda tanda kekerasan diluar tubuh korban. “Diduga korban meninggal dunia karena sakit. Kini kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian Polres Tebingtinggi,” jelasnya. (Ian)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Saat ini animo masyarakat untuk membeli mobil mulai meningkat. Kondisi ini terjadi akibat banyaknya insentif diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan penjualan mobil, seperti contohnya pembebasan PPnBM yang berlaku sejak 1 Maret lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah dalam acara BRI Cuap-cuap Cuan Berkah beberapa waktu yang lalu. BRI Finance merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang multifinance, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,88%.
Menurut Azizatun, tingginya minat masyarakat ini berdampak positif terhadap bisnis BRI Finance. Buktinya, hingga April ini, BRI Finance sudah bisa mencapai 100 persen target yang mereka canangkan. Sepanjang 2021, BRI Finance menargetkan penyaluran pembiayaan bisa mencapai Rp2 triliun.
Torehan positif ini merupakan kabar baik, setelah sebelumnya penyaluran pembiayaan BRI Multifinance sempat tertekan sebagai dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan pesat pembiayaan mobil sejak awal 2021 yang dirasakan BRI Finance diikuti dengan terjaganya kinerja keuangan perusahaan. Azizatun menyebut, saat ini rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) BRI Finance terjaga di kisaran 0,8 persen.
Menurut Azizatun, terjaganya rasio NPF perusahaan terjadi karena selama ini BRI Finance ketat melakukan mitigasi risiko atas pembiayaan yang disalurkan. BRI Finance selalu memerhatikan faktor skoring kredit, risk scoring, dan data-data pendukung sebelum memberikan pembiayaan ke calon nasabah.
“Untuk me-manage NPF dan sebagainya itu tadi ada ketentuan untuk relaksasi, restrukturisasi, dan sebagainya. Jadi artinya baik untuk perusahaan multifinance dan nasabah ini (kebijakan) pemerintah sudah cukup. Mungkin untuk beberapa multifinance lain, beberapa insentif lagi terkait dengan pendanaan (dibutuhkan), karena ada beberapa perusahaan yang mungkin mereka struggling dengan NPF dan sebagainya, juga mengalami kesulitan likuiditas,” ujarnya.
Selain menjalankan mitigasi risiko secara ketat, BRI Finance juga menghadirkan berbagai kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi dari seluruh produk perusahaan. Melalui aplikasi My BRIF, masyarakat bisa melihat berbagai program, diskon, dan simulasi pembiayaan secara praktis. Mereka juga dapat secara mudah mencari info seputar merk mobil beserta tenor dan potensi masalah yang bisa muncul dari aplikasi tersebut.
Aplikasi My BRIF juga memungkinkan nasabah mengecek status pengajuan pembiayaan yang sudah dilakukan. Kemudian, nasabah BRI Finance bisa menjadi agen referral melalui aplikasi ini. BRI Finance menyiapkan berbagai hadiah bagi nasabah referral yang berhasil menjalankan tugasnya.
“Kami saat ini memiliki 27 titik pemasar. Kami bersyukur, karena kami sebenarnya bagian dari BRI, sebenarnya titik-titik pemasaran ini tidak hanya di 27 titik fisik tersebut. Jadi kami sudah ada 100 titik tambahan yang bekerja sama dengan BRI, induk kami. Kami menempatkan RM-RM kami di tempat-tempat tersebut sehingga mereka bisa dekat dengan nasabah. Dengan program digital istilahnya mereka bisa mengajukan baik untuk pembiayaan mobil, refinancing, dan sebagainya,” tutupnya.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
SERAHKAN:Ketua BKM Ubudiyah Pangkalanbrandan, H Syahrum Hakim didampingi Sekjen Safriansyah menyerahkan secara simbolik Zakat Fitrah kepada pewakilan fakir miskin.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak empat kategori beras yang dijadikan zakat fitrah di Kabupaten Labuhanbatu. Diantaranya, jenis beras harga murah. Harga sedang. Harga Mahal dan paling mahal. Ketetapan itu sesuai Surat Edaran No:01/2021 tentang pembayaran zakat fitrah 1442 H dan zakat harta di Labuhanbatu.
Ilustrasi.
“Ada empat jenis beras untuk zakat fitrah. Sesuai penetapan yang ada di SE Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Labuhanbatu,” ungkap Kepala Kementerian Agama Labuhanbatu, Safiruddin, Harahap, Sabtu (8/5) di Rantauprapat.
Adapun jenis masing-masing yang ditetapkan, yakni jenis beras tergolong beras murah, Cap Ayam dan sejenisnya. Masing-masing seberat 2,7 kilogran perorang. Seharga Rp10.500. Jika berupa uang perorang senilai Rp28.350/orang atau masing-masing muzakki.
Kedua, jenis beras sedang, merek Udang Coklat/Hitam dan sejenisnya, seharga Rp11.000 perkilogram, maka jika berupa uang menjadi Rp29.700/orang. Kemudian, jenis tergolong beras mahal. Merek Gud Rice/Sunkis dan sejenisnya seharga Rp13.000 perkilogram atau senilai Rp35.100 perorang. Dan terakhir jenis paling mahal merek Natural dan sejenisnya seharga Rp14.500 perkilogram atau senilai Rp39.150 perorang.
Kata dia, pelaksanaan pengumpulan zakat berdasarkan Syariat Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal (4) tentang Zakat yang wajib dikeluarkan adalah Zakat Mal (Harta) dan Zakat Fitrah.
Sedangkan khusus penyerahan Zakat Mal (Harta) zakatnya sebesar 2,5% dari harta/penghasilan/hasil kebun yang mencapai nisab Setara Emas 85 Gram/Tahun. Untuk jenis zakat ini dapat diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu melalui Rekening Bank SUMUT : 210.0104.001627-0, Bank Syariah Indonesia:711.741.368.8, Bank BRI : 0228.01.001613.30.1 dan Bank Muamalat: 232.000.886.5 atas nama Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu. (fdh)
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pihak manajemen Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) kembali melakukan gerakan berbagi paket berbuka puasa kepada masyarakat duafa atau kurang mampu.
BERBAGI – Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) berbagi paket berbuka puasa kepada masyarakat duafa atau kurang mampu aecara serentak di 17 kota se Indonesia (ist)
Kegiatan sosial itu dilakukan secara serentak di 17 kota seluruh Indonesia serta seluruh kantor cabang Bank Sampoerna yang terdapat di Jakarta. Kegiatan berlangsung pada tanggal 5, 6, dan 7 Mei 2021.
“Di penghujung bulan Ramadan tahun 2021 ini, Bank Sampoerna secara serentak mengadakan gerakan berbagi paket kepada kaum duafa,” ungkap Corporate Communications & Investor Relations Head Bank Sampoerna, Ridy Sudarma, dalam siaran persnya yang diterima, Sabtu (8/5).
Kata dia, Bank Sampoerna senantiasa peduli masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang adalah merupakan salah satu nilai utama di Bank Sampoerna
“Selain menjadi Bank yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bank Sampoerna senantiasa peduli terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama yang adalah merupakan salah satu nilai yang kami hidupi di Bank Sampoerna,” bebernya.
Bank Sampoerna yang tersebar di 17 kota besar di Indonesia seperti Medan, Rantau Prapat, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Palopo, Pontianak, Denpasar, Sorong, Jayapura, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Jababeka, Serpong, dan Samarinda dalam melakukan kegiatan ini bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dan dilakungan dengan menghampiri warga yang tergolong dhuafa.
“Dalam kegiatan ini kami tetap menjalankan protokol kesehatan, termasuk memastikan tidak adanya kerumunan atau antrian yang ingin mendapatkan paket berbuka puasa. Untuk itu kami bekerjasama dengan Dompet Dhuafa agar pembagian ini lebih tepat sasaran,” lanjut Ridy.
Bank Sampoerna memberikan sedikitnya 1700 paket berbuka untuk di 17 kota. Bantuan ini tidak hanya dari perusahaan namun juga melibatkan seluruh karyawan Bank Sampoerna yang ikut berdonasi.
“Kami juga menawarkan kepada seluruh karyawan untuk ikut berpartisipasi menyisihkan sedikit rejekinya untuk kegiatan ini. Jadi diharapkan karyawan juga ikut merasa peduli kepada sesama”, ujar Ridy menambahkan.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2020 lalu Bank Sampoerna membukukan penyaluran kredit sebesar Rp 8,2 triliun, meningkat 4,2% dari penyaluran tahun sebelumnya sebesar Rp 7,8 triliun dan berhasil mencatatkan laba bersih pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 46,9 miliar, meningkat dibandingkan dengan laba pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18,5 miliar.
Dari total kredit yang disalurkan itu, penyaluran kredit ke segmen UMKM sebesar Rp 4,2 triliun, kredit korporasi sebesar Rp 1,6 triliun, serta kredit konsumer sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara itu, total DPK hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 10,4 triliun atau naik 7,6% (yoy) dari DPK tahun sebelumnya sebesar Rp 9,7 trilun. Sehingga rasio pinjaman berbanding dengan dana pihak ketiga / LDR berada pada level 78,4%.
Dia juga menambahkan Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) adalah Bank swasta yang berfokus pada pengembangan usaha mikro dan UKM. Bank berkantor pusat di Gedung Sampoerna Strategic Square, Jakarta dan memiliki jaringan kantor sebanyak 22 kantor cabang di 18 kota besar di Indonesia. Bank Sampoerna juga terus bersinergi dengan Unit Usaha Binaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (Sahabat UKM) yang memiliki jaringan di 28 provinsi di seluruh Indonesia.
Memanfaatkan jaringan GPN serta kerja sama dengan Jaringan Prima dan BERSAMA, nasabah Bank Sampoerna dapat memanfaatkan layanan electronic channel berupa Mobile Banking, Internet Banking, Virtual Account dan terminal lain seperti ATM dan mesin EDC yang dikelola bank manapun di seluruh Indonesia secara real-time.
Bank Sampoerna senantiasa melakukan transformasi digital dengan melakukan pemutakhiran sistem sesuai perkembangan teknologi terkini dan berkolaborasi dengan berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran seperti payment gateway, penyelenggara transfer dana, uang elektronik, dan berbagai penyelenggara fintech termasuk peer-to-peer lending, merchant aggregator serta fintech lainnya guna mendukung dan mengembangkan ekosistem keuangan digital yang saling terintegrasi dan bersinergi. Beberapa produk dan layanan digital yang dimiliki oleh Bank Sampoerna antara lain Sampoerna Internet Banking, Mobile Banking, Virtual Account, Rekening Dana Lender, Phone Banking, QRIS Payment, Corporate Debit Card, dan layanan pinjaman berbasis web: PDaja.
Bank Sampoerna didukung oleh dua grup besar pemegang saham, yakni Grup Sampoerna Strategic melalui PT Sampoerna Investama (78,48%) dan Grup Alfa melalui PT Cakrawala Mulia Prima (17,44%). Sebesar 3,11% dan 0,97% kepemilikan dipegang berturut-turut oleh Abakus (Asia Pacific) Pte. Ltd dan Bapak Ekadharmajanto Kasih. (fdh/ril)
MEDAN, SUMUTPOS.Co – Di hari kedua Operasi Ketupat Toba 2021, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan putar balik sebanyak 349 kenderaan.
Putar Balik: Personel Polda Sumut melakukan putar balik sebanyak 349 kenderaan yang hendak mudik, saat pelaksanaan hari ke-2 Operasi Ketupat Toba 2021, Jumat (7/5) sore. Sumut Pos/ ist.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Jumat (7/5) sore mengatakan, sebanyak 349 kendaraan terdiri dari Roda 2 sebanyak 81 kendaraan.
Sementara roda 4 sebanyak 268 kendaraan terdiri dari mobil penumpang 187 unit, bus 59 unit, mobil barang 13 unit dan kendaraan khusus 9 unit diputar balikkan personil Polda Sumut dan jajaran.
“Sebanyak 349 kendaraan diputar balikkan hari ke 2 pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2021, kendaraan tersebut hendak melewati penyekatan perbatasan wilayah untuk melaksanakan mudik lebaran,” tegas Hadi.
Dikatakannya, selain melakukan penyekatan di perbatasan, para personel juga memberi sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat guna mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 di wilayah Sumut.
“Petugas di lapangan juga turut membagikan 655 masker gratis dan mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dimanapun berada,” ungkapnya.
Kegiatan Operasi Ketupat Toba 2021 ini, lanjut Hadi, dilaksanakan bersama jajaran instansi terkait lainnya, sesuai instruksi dari pemerintah telah dikeluarkan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah bagi masyarakat terhitung mulai 6-17 Mei 2021. (Mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji diakhir Ramadan hingga jelang Hari Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 di wilayah kerja PT Pertamina Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) aman.
Ilustrasi
Hal itu, diungkapkan oleh Komite BPH Migas, M.Lobo Balia, saat turun langsung meninjau pasokan dan stok BBM Fuel Terminal (FT) Medan Group atau disebut dengan Terminal BBM di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan SPBU COCO di Jalan Putri Hijau, Kota Medan.
Lobo mengungkapkan bahwa stok BBM dimiliki Pertamina Sumbagut aman untuk 10 hari kedepan hingga Lebaran nantinya. Selain melihat stok, ia juga melihat infrastruktur untuk pendistribusian BBM kepada masyarakat.
“Kami melakukan pengecekan di TBBM untuk stok (BBM) kita lihat aman. Kesimpulan kita disini mempunyai ketahanan bahan bakar itu, untuk 10 hari kedepan aman di Pertamina Sumbagut. Cukup kan,” kata Lobo.
Begitu juga Lobo mengungkapkan untuk stok gas elpiji juga aman. Karena, konsumsi gas elpiji akan mengalami peningkatkan pada bulan Ramadan hingga menjelan Lebaran.
Sementara itu, Executive GM Pertamina Sumbagut, Herra Indra W menjelaskan untuk stok gas elpiji untuk memenui kebutuhan masyarakat, Pertamina memastikan memiliki ketersedian hingga 22 hari kedepan untuk.
Herra juga mengungkapkan bahwa pihaknya untuk memenuhi konsumsi gas elpiji meningkat, dapat dipasok dari terminal gas elpiji di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
“Gas kami mempunyai stok 22 hari. Termasuk floting dan kita memiliki kapasitas besar di Tanjung Uban. Dari situ diambil terminal kita di pangkalan Susu,” sebut Herra.
Sedangkan, untuk stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Herra menjelaskan memiliki stok hingga 10 hari kedepan. Begitu juga, Pertamina Sumbagut mempersiapkan pasokan BBM dititik-titik lokasi wisata, yang akan dikunjungi masyarakat pada liburan lebaran nanti . (gus/ram)
TINJAU: Komite BPH Migas, M.Lobo Baliamelakukan peninjuan di SPBU COCO di Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos)
RUPS LB: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (7/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Bank Sumut menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (7/5).
RUPS LB: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (7/5).
Rapat tersebut mengagendakan satu di antaranya adalah pemberhentian dengan hormat Almarhum Muchammad Budi Utomo sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut, karena telah meninggal dunia.
RUPS LB PT Bank Sumut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bupati Tapanuli Selatan, Wali Kota Tebingtinggi, Wakil Bupati Deliserdang, Wakil Wali Kota Medan, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai. Adapun pemegang saham dari kabupaten kota lainnya, mengikuti secara virtual. Hadir juga seluruh jajaran Dewan Komisaris dan jajaran Direksi PT Bank Sumut.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjelaskan, RUPS LB PT Bank Sumut ini untuk membahas kekosongan jabatan Dirut PT Bank Sumut pasca meninggalnya Almarhum Muchammad Budi Utomo. Menurutnya, pemegang saham memutuskan untuk mengajukan calon Dirut PT Bank Sumut.
“Calon Dirut Bank Sumut berasal dari kalangan internal, dan ada 2 calon yang diajukan ke OJK. Yakni Komisaris Independen Bank Sumut Brata Kesuma dan Direktur Operasional Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan,” ungkap Edy.
Pergantian Dirut PT Bank Sumut selanjutnya akan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang berlaku dan diajukan untuk dilakukan fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Corporate Secretary Bank Sumut, Syahdan Ridwan Siregar menjelaskan, meskipun Dirut belum terpilih, operasional PT Bank Sumut saat ini tetap berjalan normal.
“Untuk pelaksanaan tugas Dirut yang telah ditinggalkan, saat ini dijalankan secara bersama-sama (kolektif) oleh 4 Direksi lainnya. Dewan Komisaris Bank Sumut juga senantiasa akan membimbing dan memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan Direksi yang dilaksanakan,” pungkasnya. (rel/saz)
SILATURAHMI: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar menyampaikan curahan hatinya kala bersilaturahim dengan insan pers yang bertugas di lingkungan Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Rabu (5/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengingatkan seluruh bupati/wali kota mewaspadai hantaman deflasi yang menerpa Sumut. Terlebih melalui data yang ada, masih banyak kabupaten/kota di Sumut pada triwulan I/2021 ini, memiliki serapan anggaran sangat minim. Salah satunya Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel).
SILATURAHMI: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar menyampaikan curahan hatinya kala bersilaturahim dengan insan pers yang bertugas di lingkungan Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Rabu (5/5).
“Tiap hari saya marah, tiap hari. Marah benaran saya nggak marah ecek-ecek,” ujar Edy pada acara silaturahmi insan pers di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (5/5) sore.
Ia mengaku bahaya deflasi ketimbang inflasi yang akan terjadi. Yakni lebih banyak uang dibanding barang atau belanja di tengah-tengah masyarakat. Edy menegaskan, ini menjadi kata kunci agar seluruh kepala daerah lebih gencar mengucurkan serapan anggaran supaya perekonomian masyarakat ikut berputar.
“Sekarang ini marah saya. Kenapa? Saya minta ada penyerapan uang, penyerapan di tengah-tengah masyarakat ini cepat. Wah tolong bantu saya,” tegas Edy.
Dalam acara yang diinisiasi jajaran Diskominfo Sumut itu, Gubsu menegaskan perlunya transparansi data soal serapan anggaran ini. Termasuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, jangan menutup-nutupi data publik tersebut.
“Jangan sepele kita bung dengan data-data ini, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat Sumut yang kita cintai. Para wartawan tolong bantu saya kawal ini, agar Sumut benar-benar bermartabat,” imbuhnya.
Berdasar data yang dipaparkan Gubsu, Pemkab Labusel salah satu yang disoroti karena penyerapan anggaran rendah, yakni hanya 0,28% hingga triwulan I 2021. Serapan tersebut bahkan lebih rendah dari periode yang sama TA. 2020 sebesar 7,85%.
Diungkapkan Edy, alasan serapan anggaran di Labusel teramat minim, disebabkan karena ada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Tetapi ia membandingkan seperti Labuhan Batu yang juga menggelar PSU, justru mampu menyerap 10,18% anggaran.
“Jadi jangan main-main mimpin (jadi kepala daerah) ini. Ini bermain dengan ini tapi dampaknya rakyat itu susah saudaraku. Ini 2 tahun 7 bulan menggerakkan ini aja saya (serapan anggaran), waduh berat kalilah ini,” kata Edy mencurahkan perasaannya. “Ini yang membuat saya stres. Bolak-balik bapak kok makin kurus, iya kurus aku mikirin kau semua, stres kok tak terkejar kita ini,” sambung mantan Pangkostrad itu.
Karenanya ia mengharapkan dukungan dari semua lapisan masyarakat termasuk insan pers, agar Sumut tidak jatuh ke jurang deflasi yang lebih dalam lagi. “Saudara-saudara saya, ini yang saya sampaikan kepada kalian semua, saya berharap kita bersatu,” ujarnya.
Kesempatan itu Edy mengutarakan sejumlah persoalan di Sumut yang kian “menggunung” karena pandemi covid. Pertama soal minimnya uang Pemprov Sumut (pendapatan daerah). Dengan kondisi itu ia mengaku harus menaikkan tarif PBBKB pada 2021, dari 5% menjadi 7,5% untuk mendatangkan pendapatan sekitar Rp 300 miliar dan melikuidasi 5 dinas (OPD) untuk penghematan Rp600 miliar.
Ia menceritakan pada Maret 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut masih positif 5,2%. Namun pada periode yang sama tahun 2021, justru minus 1,07%. “Terjadi deflasi, di mana barang banyak namun uang tak ada, karena tak ada daya beli masyarakat. Padahal Sumut harus maju, harus sejahtera masyarakatnya hingga ke anak cucu. Saya tidak mau Sumut dibandingkan dengan Palembang, dengan Jakarta, tidak, tapi dengan Singapura dan Malaysia karena kita berada di Selat Malaka,” pungkasnya.
Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar sebelumnya menyampaikan, bila terjadi sinergisitas yang baik antara Pemprovsu dengan wartawan akan mempercepat terwujudnya Sumut bermartabat. “Kita tingkatkan sinergitas kita agar Sumut bermartabat segera kita wujudkan. Mudah-mudahan pertemuan ini sebagai salah satu upaya kita untuk mewujudkan itu,” ujarnya. (prn/ram)
PERNYATAAN SIKAP: Forum lintas Ormas dan OKP diwakili Ketua PB-LKP Dairi, Raja Umar Ujung membacakan pernyataan sikap menolak aksi mendiskreditkan Bupati Dairi di halaman Gedung Nasional Djauli Manik, Jumat (7/5). RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Forum lintas organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) membuat pernyataan sikap menolak aksi mendiskreditkan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan keluarga secara personal maupun fisik di media sosial (Medsos) maupun dalam penyampaian aspirasi unjukrasa.
PERNYATAAN SIKAP: Forum lintas Ormas dan OKP diwakili Ketua PB-LKP Dairi, Raja Umar Ujung membacakan pernyataan sikap menolak aksi mendiskreditkan Bupati Dairi di halaman Gedung Nasional Djauli Manik, Jumat (7/5). RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Hal itu disampaikan sejumlah Ketua Ormas/OKP diwakili Ketua Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak (PB-LKP) Dairi, Raja Umar Ujung serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD-IPK) Dairi, Halim Lumbanbatu didampingi Ketua Ormas/OKP lainya saat pernyataan sikap didepan Gedung Nasional Djauli Manik, Jumat (7/5).
“Kami lintas Ormas/OKP imbau masyarakat Kabupaten Dairi agar tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis secara langsung maupun melalui media sosial,” ujar Umar Ujung.
Karena Bupati selain sebagai Kepala Daerah, juga sebagai pembina bagi semua Ormas dan OKP yang ada di Kabupaten Dairi. Walaupun Forum Lintas ini tidak keberatan jika masyarakat atau kelompok masyarakat mengkritisi pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati, Eddy KA Berutu/Jimmy Andrea Lukita Sihombing.
Mengkritisi kebijakan pemerintahan sah-sah saja dan dilindungi undang-undang, tetapi jika niatnya menyerang pribadi atau personal Bupati serta keluarga di medsos dengan maksud memprovokasi masyarakat lainya, maka harus siap berhadapan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Umar mengatakan, melihat aksi provokasi di medsos dilakukan sekelompok orang terhadap pemerintahan khususnya personal Bupati serta keluarga dapat menimbulkan dampak buruk dimasyarakat.
Sebab, kritisi disampaikan di medsos sudah tidak sehat bahkan cenderung menjelek-jelekkan yang kemungkinan tidak dilengkapi bukti konkrit dan tidak bisa dipertanggungjawabkan mengakibatkan penyebaran berita bohong (hoax).
“Sementara, bagi sebagian masyarakat awam akan mencerna informasi itu tanpa klarifikasi sehingga sangat mengganggu,” ucap Umar.
Sementara itu, penasehat DPD IPK Dairi, Manahan Panggabean mengatakan, kegaduhan di medsos berdasarkan opini – opini sekelompok masyarakat sangat mengganggu suasana bathin, keharmonisan, dalam sosial berbudaya.
“Dimana masyarakat Dairi yang heterogen, dihuni banyak suku serta agama selama ini cukup terjaga dengan baik. Namun akhir-akhir ini kita lihat, sekelompok masyarakat telah membangun narasi negative di medsos,” ujar Manahan.
Forum Lintas Ormas dan OKP mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap memelihara keharmonisan, kerukunan dan kekondusifan dan tidak mudah terpancing propoganda.
Forum itu juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan tegas dan memberlakukan hukum terhadap para penggungjawab aksi yang baru-baru ini didepan kantor Bupati Dairi yang melakukan tindakan anarkis dan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di masa pandemi Covid-19. (rud/ram)
SERAHKAN: Wakil Ketua DPRD, M Azwar menyerahkan Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah dalam rangka pembahasan LKPJ Wali Kota TA 2020.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebingtinggi menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Gedung DPRD Kota Tebingtinggi, Jalan dr Sutomo, Kamis (6/5).
SERAHKAN: Wakil Ketua DPRD, M Azwar menyerahkan Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah dalam rangka pembahasan LKPJ Wali Kota TA 2020.SOPIAN/SUMUT POS.
Rapat ini merupakan rapat dihari ketiga, setelah hari sebelumnya dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Wali Kota dan agenda rapat komisi komisi DPRD kota bersama Eksekutif.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Muhammad Azwar dan dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kasidatun Tulus Sianturi mewakili Kajari, Danramil 13 TT Kapten Inf Budiono mewakili Dandim 0204/DS, Sekda Kota M. Dimiyathi, OPD, Camat, Lurah dan perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, serta perwakilan insan pers se-Kota Tebingtinggi.
Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama penyampaian LKPJ adalah untuk memenuhi akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat melalui DPRD dapat mengevaluasi tingkat kinerja yang dicapai.
“Adanya pandemi Covid-19 termasuk negara kita, sehingga banyak sekali perubahan perubahan di bidang keuangan, ekonomi, sosial dan bidang aktifitas kemasyarakatan yang bergeser dan melenceng dari apa yang kita rencanakan ataupun kita harapkan,” ucap Umar.
Umar berharap dengan adanya masukan, kritik dan saran yang telah disampaikan DPRD Kota Tebingtinggi, dapat menjadi bagian yang bisa dipedomani dan akan menjadi sebuah tolak ukur pada tahun akan datang.
“Kami berharap apa yang disampaikan tersebut adalah bahagaian untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan pekerjaan sosial dan kemasyarakatan, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat,”pungkasnya.
Sebelumnya, pimpinan rapat Wakil Ketua I DPRD menyerahkan rekomendasi DPRD Kota kepada Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan. (ian)
