MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Utara (Sumut), Hidayati, mundur dari jabatannya. Sebagai gantinya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nurlela, ditunjuk menjadi pelaksana tugas pada dinas dimaksud.

Kabar ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprov Sumut, Faisal Arif Nasution, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (15/3).

“Ya benar,” ungkap Faisal.

Faisal juga membenarkan, sebagai gantinya, Nurlela merangkap jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sumut. Adapun tanggal mundurnya Hidayati dari jabatannya, menurut dia, sesuai dengan tanggal penunjukan Nurlela menjadi Plt.

“Sejak tanggal Plt Bu Lela (Nurlela), yakni 3 Maret 2021,” bebernya.

Informasi yang diperoleh wartawan, alasan Hidayati mundur dari jabatan yang hampir 2 tahun diamanahkan tersebut padanya, lantaran ingin fokus mengajar sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara (USU). Sayangnya, mengenai kabar mundur ini, Hidayati, belum berkenan merespons konfirmasi wartawan.

Hidayati diketahui sudah malang melintang sebagai pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sumut. Sebelum menjadi Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, dia pernah diamanahkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bahkan pada jabatan tersebut, Hidayati sukses membawa Danau Toba mendunia lewat raihan sertifikat UNESCO Geopark Global (UGG) pada 2020 lalu. Selain itu, Hidayati juga diketahui lama menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dinilai telah melakukan 3 maladministrasi, terkait insentif jasa penanganan Covid-19 tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan, yang ditunda pembayarannya. Maladministrasi itu berdasarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Ombudsman Sumut), terhadap laporan nakes rumah sakit tersebut.

LHAP diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang datang ke Kantor Ombudsman Sumut, Senin (15/3). Penyerahan LHAP dilakukan dalam pertemuan secara tertutup.

“Kami sudah melakukan pertemuan dan menyerahkan LHAP kepada Wali Kota Medan, mengenai insentif para nakes RSUD dr Pirngadi Medan dan juga Puskesmas di Medan. Ada temuan 3 maladministrasi kasus ini,” ungkap Abyadi, dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Bobby.

Lebih lanjut Abyadi menjelaskan, adapun 3 maladministrasi tersebut, yakni terjadinya penundaan berlarut karena insentif para nakes belum dibayarkan hampir sepanjang 2020. Kemudian, tindakan tidak kompeten, sebab sudah dicairkan anggarannya namun tidak disalurkankan kepada nakes. Selanjutnya, penyimpangan prosedur dalam konteks adanya pengutipan pajak terhadap para nakes. Pengutipan ini tidak dibenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.

“Dari temuan itu, kami punya saran kepada Wali Kota Medan, agar dana insentif para nakes segera dibayarkan. Di samping itu, menerbitkan Perwal (Peraturan Wali Kota), sebagai dasar pembayaran insentif kepada nakes. Lalu, melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut, terkait pemotongan pajak terhadap insentif nakes,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, saran-saran tersebut menjadi penting untuk dilakukan Pemko Medan, sehingga tidak terjadi lagi penundaan pembayaran insentif nakes.

“Dalam pertemuan tadi, Wali Kota Medan menyatakan akan membayarkan tuntas insentif para nakes tersebut. Karena itu, kami memberi apresiasi sudah ada respons,” kata Abyadi.

Terbitkan Perwal

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Sumut atas atensinya menangani kasus insentif nakes tersebut. Di sisi lain, dia memohon maaf kepada para nakes atas keterlambatan dana intensif dari Mei hingga September 2020, yang belum dibayarkan. Namun demikian, Bobby mengaku, bukan sekadar menyampaikan permohonan maaf saja, tanpa melakukan upaya. Karena itu, dia pun menerbitkan Perwal Kota Medan, demi mencairkan insentif para nakes RSUD dr Pirngadi Medan.

“Tidak lebih dari seminggu setelah saya dilantik sebagai Wali Kota Medan, 26 Februari 2021, saya meneken Perwal tentang penjabaran anggaran untuk insentif nakes, sehingga bisa dibayarkan dan bahkan tidak ada pemotongan pajak,” tutur Bobby, yang didampingi Kepala Dinkes Kota Medan Edwin Effendi, dan sejumlah pejabat Pemko Medan lainnya.

Bobby juga mengaku, insentif jasa Covid-19 nakes yang bertugas merawat pasien di rumah sakit milik Pemko Medan ini, akan dibayarkan dari Mei sampai September 2020. Termasuk, juga nakes Puskesmas. Tapi, menurutnya, memang seperti yang disampaikan oleh Ombudsman Sumut, ada maladministrasi di Dinkes Kota Medan. Karena, sempat dilakukan transfer ke rekening nakes, tetapi kemudian ditarik kembali karena ada kekeliruan.

“Pendataan ini masih selalu saja tidak sinkron, bagaimana nakes yang seharusnya menerima insentif dengan nomor rekening yang terdaftar di Bank Sumut. Ada 28 nakes yang namanya berbeda, tapi nomor rekeningnya sama. Makanya, seluruh nakes di Pirngadi yang sudah dibayarkan insentifnya pada pagi hari, 12 Mei 2020, terpaksa ditarik lagi pada sore atau malam hari, agar tidak terjadi kekisruhan,” beber Bobby.

Lantaran terjadi kekeliruan, Bobby meminta untuk dilakukan pendataan diulang, sehingga sampai saat ini lagi diproses pembayarannya.

“Mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) pembayatan insentif untuk Mei sampai September bisa dituntaskan,” ujarnya.

Dia menegaskan, sudah disampaikan kepada Kepala Dinkes Kota Medan, sementara ini tidak bisa meminta lagi anggaran dari pemerintah pusat (Kemenkes) sebelum dana yang dikirim disalurkan kepada para nakes.

“Saya sudah sampaikan ke kepala dinas, kalau sekarang kita minta lagi sementara yang sebelumnya belum dibayarkan, kita malu. Jadi kita selesaikan dulu, dibayarkan dulu, baru kita bisa minta lagi. Jangan minta lagi, tapi yang kemarin saja belum disalurkan, itu tidak pas,” kata Bobby ketus.

Bobby optimis, setelah persoalan ini selesai nantinya, pembayaran insentif para nakes akan berjalan lancar, setelah memiliki sistem yang baik. Sejauh ini, sistem tersebut sedang dalam proses tahap uji coba yang terkoneksi dengan Kemenkes. Dengan begitu, ke depannya tidak terjadi lagi persoalan tersebut, dan dia berjanji tidak ada lagi penundaan pembayaran insentif nakes.

“Saya sudah minta kepada Kepala Dinkes harus berkolaborasi dengan RSUD dr Pirngadi Medan, apabila dalam pendataan ada kesulitan dengan aplikasi yang sudah ada dari Kemenkes. Kita di daerah masing-masing dibolehkan untuk membuat aplikasi, yang tentunya terkoneksi dan terlapor dari kementerian, dan saya minta sudah selesai aplikasinya,” pungkasnya. (ris/map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan memberikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, yang telah menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui sistem pembayaran berbasis Quick Responsive Code Indonesian Standard (QRIS), atau platform kode pembayaran berbasis QR, untuk setiap pembayaran uji KIR di Kota Medan.

Pasalnya, sistem pembayaran non tunai tersebut, diharapkan dapatkan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari retribusi pengujian KIR di 2021.

“Kami apresiasi. Ini terobosan yang dilakukan Dinas Perhubungan Medan sebagai upaya memaksimalkan peningkatan PAD dari sektor retribusi Uji KIR di 2021. Inovasi dengan melakukan kerja sama dengan pihak Bank Sumut melalui metode QRIS dan Platfom System QREN ini, kami nilai sangat tepat,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub Kota Medan dan Bank Sumut, Senin (15/3).

Dalam RDP yang di gelar di Gedung DPRD Medan itu, Hendra juga mendukung langkah yang akan diambil Dishub Kota Medan, dengan menerapkan sistem pembayaran yang sama untuk pembayaran parkir di Kota Medan. Sebab dengan adanya sistem pembayaran non tunai tersebut, retribusi parkir PAD dari sektor parkir diyakini akan meningkat tajam.

“Kami juga mengapresiasi Dishub Medan yang akan menggunakan metode QRIS dalam pelayanan parkir di Medan. Tentu ini akan memaksimalkan perolehan PAD dan pelayanan,” tutur Hendra lagi.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi para anggota lainnya, seperti Dame Duma Sari Hutagalung, Renville Napitupulu, Antonius Tumanggor, Syaiful Ramadhan, David Sinaga, Edwin Sugesti Nasution, Dedy Aksyari Nasution itu, turut dihadiri Kepala Dishub Kota Medan Iswar Lubis, didampingi jajarannya. Sedangkan dari pihak Bank Sumut, RDP dihadiri Budi Anshari Nasution selaku Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut.

Dalam kesempatan itu, Hendra yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan, berharap, dengan menggunakan sistem QRIS tersebut, target retribusi parkir senilai Rp30 miliar di 2021 dapat tercapai.

“Tak cuma tercapai, bahkan kami harapkan dapat over target,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, menyampaikan harapannya agar Dishub Kota Medan dapat terus melakukan perbaikan pelayanan dengan tujuan peningkatan PAD.

Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Kota Medan, Iswar Lubis menegaskan, pihaknya mengaku optimis akan terjadi peningkatan PAD dari 2020, baik dari sektor retribusi Uji KIR yang telah menerapkan sistem tersebut sejak Senin (15/3), maupun dari sektor retribusi parkir yang akan menyusul untuk diterapkan sistem yang sama.

“Insya Allah, dengan pembayaran menggunakan sistem QRIS ini, kita akan mampu mencapai target. Insya Allah semua akan terlaksana di tahun ini,” bebernya.

Bahkan untuk pembayaran Uji KIR, lanjutnya, Dishub Kota Medan telah menerapkannya mulai Senin (15/3). Sistem pembayaran tersebut telah berlaku di 2 Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kota Medan, yakni unit Amplas dan Pinangbaris.

“Insya Allah, besok (hari ini, red) sistem pembayaran Uji KIR non tunai akan dilaunching di Amplas. Kegiatan ini akan dihadiri Pak Wali (Kota Medan),” pungkas Iswar. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tokoh intelektual dan masyarakat Tabagsel memberikan mandat kepada Harry Lontung Siregar, untuk memimpin panitia percepatan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Para tokoh yang berasal dari Tapsel, Sipirok, Palas, Madina dan Paluta diwakili mantan Ketua Komisi II DPR-RI, Chairuman Harahap menyerahkan mandat tersebut, dalam silaturahmi yang digelar Sabtu (13/3/2021) lalu.

Pascamenerima mandat tersebut, Harry Lontung kepada wartawan, Selasa (16/3/2021) menyatakan, selain berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dirinya juga menilai tugas yang diembankan kepadanya merupakan sebuah tugas yang sangat berat.

Menurut mantan anggota DPR-RI ini, untuk menyukseskan misi mulia tersebut, tentu dirinya tidak bisa bekerja sendiri. “Syukurlah di kepanitiaan ini, terdapat nama-nama tokoh muda energik, Usman Hasibuan sebagai sekretaris dan Miswar Lubis sebagai bendahara,” sebutnya. Begitupun, kata Harry, dirinya bersama unsur kepanitiaan lainnya tetap terbuka menerima tokoh-tokoh Tabagsel lainnya untuk ikut bergabung di kepanitiaan percepatan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara tersebut.

Harry Lontung menekankan, yang terpenting di dalam kepanitiaan ini adalah adanya kekompakan dan kebersamaan, serta visi yang sama untuk menyukseskan cita-cita luhur kita, mewujudkan Provinsi Sumatera Tenggara.

Politisi yang dikenal supel ini menegaskan, semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menyetujui sebuah pemekaran daerah sudah dipenuhi, baik dari segi kajian akademis, demografi, sosial budaya, potensi wilayah, dan lainnya.

“Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara dari provinsi induknya Sumatera Utara merupakan sebuah keniscayaan, sejalan dengan dinamika masyarakat serta perkembangan zaman,”kata Harry Lontung. 

Harry pun memahami, proses pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara merupakan sebuah rangkaian proses dialektika panjang yang saling terkait dan tarik-menarik, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. “Untuk menjawab hal itu dibutuhkan semangat kebersamaan, dukungan moral dan doa yang tulus dari berbagai pihak serta perlu sebuah organisasi yang terorganisir dan sistematis sebagai sebuah alat perjuangan untuk percepatan mewujudkannya,” kata mantan Wakil Bupati Tapsel ini.

Ia menambahkan, keinginan untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara tujuannya tiada lain, adalah untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Sementara, Chairuman Harahap saat menyerahkan mandat percepatan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara kepada Harry Lontung Siregar menegaskan, pilihan kita kepada beliau, sudah tepat dan tidak perlu keraguan tentang itu. Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut ini, dalam hal keberhasilan memperjuangkan sebuah pemekaran daerah saat ini, yang diperlukan tidak hanya dukungan masyarakat dan kajian akademis.

“Namun, satu hal terpenting lainnya adalah kegesitan dalam melangkah serta kepiawaian dalam melakukan lobi-lobi politik,” kata Chairuman, seraya menambahkan, sosok Harry Lontung Siregar memiliki persyaratan itu, karena memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat.

Sedangkan akademisi dari Unimed Dr HM Yusuf Harahap menyebutkan, semua persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sudah lebih dari cukup, di antaranya sepertiga dari wilayah Sumatera Utara adalah Tabagsel.

“Selain itu, sudah terbukti selama ini, semua daerah yang dimekarkan di Indonesia tidak ada yang bertambah miskin. Semua daerah yang dimekarkan itu bertambah maju dan

sejahtera,” sebut Yusuf.

Sejumlah tokoh Tabagsel juga terlibat dalam panitia percepatan pemekaran ini, antara lain Prof Syahrin Harahap, Prof Hermanto Siregar, Chairuman Harahap, HM Yusuf Harahap, Shohibul Anshor Siregar, Doli Sinomba Siregar, Sarmadan Hasibuan, Nasrun Husin Lubis, Roby Agusman Harahap, Yuriandi Siregar, Mirza Nasution, Arifin Siregar, Usman Hasibuan, Haposan Siregar, Zarlin Nasution, Endar Sakti Pane, Riri Stefani Siregar, Ance Selian, dan lainnya.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jurnalis di Sumatera Utara (Sumut), khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, kembali berduka. Wartawan senior Roland Tambunan, tutup usia dalam perawatan di RSU Royal Prima Medan, Senin (15/3).

Sosok Roland begitu populer di kalangan jurnalis, terutama yang bertugas di lingkungan Kantor Pemprov Sumut. Bukan hanya itu, pribadi yang kerap terlibat dalam berbagai aksi sosial ini, juga membuat kalangan pegiat sosial merasa kehilangan sosoknya.

“Kami sangat berduka atas meninggalnya sahabat Roland Tambunan,” ungkap Pembina Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) RE Nainggolan, saat melayat di RSU Royal Prima.

Pimpinan Sinar Indonesia Baru, tempat Roland selama ini bekerja, juga terlihat hadir, yang diwakili oleh Wakil Pimpinan Redaksi Anton Panggabean. Hadir juga kalangan rohaniawan Pdt Jonias Pasaribu dari Gereja Pentakosta Indonesia Padangbulan.

“Dia mulai menjalani perawatan di rumah sakit sejak Rabu (10/3) lalu,” tutur adik kandung Roland, Rentauli Tambunan.

Kepergian almarhum Roland ini, sungguh membuat rekan-rekan seprofesinya merasa kehilangan. Seorang kerabat almarhum yang saban hari bertugas di Kantor Gubernur Sumut, Benny Pasaribu mengatakan, sungguh terkejut mendengar kabar dukacita terhadap sahabatnya tersebut.

“Kami tentu merasa sangat kehilangan sosok sahabat, rekan seprofesi yang baik semasa bersama-sama bertugas di Kantor Gubernur. Semoga sahabat kami ini diampuni segala dosa dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa,” katanya.

Roland lahir pada 31 Maret 1970 di Sibolga, meninggalkan seorang istri bernama Rebecca Butar-butar (49), dan 4 anak, yakni Alexander Tambunan (16), Gabriel Omar Tambunan (15), Nicolas Enzo Tambunan (14), dan Maxwel Russel Tambuanan (10).

Dari rumah sakit tersebut, jenazah almarhum akan dibawa ke Jalan Perdamaian Pasir Bidang Aek Habil, Lorong II/belakang Gereja Karo, Kecamatan Sarudik, Sibolga, untuk disemayamkan. Almarhum akan dikebumikan pada Rabu (17/3). Selamat jalan Bang Roland… (prn/saz)