MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tengah memproses membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr Pirngadi Medan yang belum menerima insentif tujuh bulan pada 2020.

Pemerintah Kota Medan sudah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah segera memproses pencarian dana insentif tenaga kesehatantersebut.”Sedang kami kita proses untuk pembayarannya yang terlambat kemarin,” kata Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Sementara itu, seorang nakes RSUD dr Pirngadi Medan, Boala Zendrato mengatakan, sejak pertengahan Maret 2020 merawat pasien Covid-19, para nakes hanya menerima insentif dua bulan yaitu Maret dan April. Selebihnya, belum dibayarkan hingga kini.

“Belum, belum, sampai sekarang belum juga cair insentif kami. Enggak tahu kami kenapa belum cair juga. Dari informasi yang didapat masih diproses. Tapi, prosesnya sampai sejauh mana kami kurang tahu,” ujar Boala Zendrato saat dihubungi via seluler, Selasa (9/3).

Meski insentif belum dibayarkan, Boala mengaku para nakes tetap memilih bersabar. Para nakes juga bekerja seperti biasa melayani pasien corona di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. “Mau bagaimana lagi, sabar ajalah dan kami tetap bekerja,” kata Boala.

Menurut dia, sewaktu Walikota Medan Bobby Nasution datang ke RSUD dr Pirngadi Medan akan dicairkan. Namun, kapan dicairkan belum tahu waktu pastinya. “Informasinya begitu, pas walikota datang ke sini mau dicairkan tetapi tiga bulan. Sedangkan sisanya menyusul. Namun, sampai sekarang juga cair,” ungkap dia.

Boala berharap, wali kota Medan dapat mengambil kebijakan agar segera mencairkan hak para nakes. Sebab, uang dari insentif tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya kebutuhan hidup, seperti membayar biaya sekolah anak dan lain sebagainya. “Saat ini kami hanya bisa berharap semoga dapat dibayarkan hak kami, karena kami menjadi garda terdepan menangani pasien Covid-19,” tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, dana insentif nakes yang ditransfer pemerintah pusat saat ini masih ada di kas Pemko Medan dan masuk pada pos anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2020. Namun, dana tersebut pada APBD 2021 belum tercatat.

“Dari pertemuan yang dilakukan dengan Ombudsman sudah clear, uangnya tidak ada kemana-mana dan masih tetap di kas Pemko Medan yang merupakan dana SILPA. Jadi, kalau nanti dimunculkan untuk belanja insentif nakes maka harus melalui perubahan APBD atau paling cepat mendahului perubahan APBD 2021. Tapi, untuk mendahului perubahan APBD ada tahapannya dan juga harus ada persetujuan anggota dewan. Artinya, untuk membayarkan insentif nakes maka mekanisme anggaran wajib dipatuhi,” ungkap Wiriya usai memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait pengaduan nakes rumah sakit tersebut yang belum dibayarkan, Jumat (19/2).

Wiriya mengaku, solusi lain agar insentif nakes segera dibayarkan dengan menyurati pemerintah pusat. “Kita akan surati pemerintah pusat bahwasanya dana insentif nakes masih kurang. Dari rekap kebutuhan untuk membayar insentif nakes Pirngadi totalnya sekitar Rp27 miliar lebih. Sementara, yang baru dikasih oleh pemerintah pusat hanya Rp15 miliar lebih. Artinya, masih ada kurang sekitar Rp12 miliar. Uang Rp15 miliar lebih itu hanya bisa membayar insentif sampai bulan September. Sedangkan Oktober hingga Desember belum ada dikirim,” cetusnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar Rapat Koordinasi(Rakor) Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama perwakilan partai politik di Aula Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan No.37, Senin (8/3). Kegiatan Rakor ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No.132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Komisioner KPU Medan Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti, ketika ditemui di KPU Medan, Selasa (9/3) mengatakan, SE KPU ini mengintruksikan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbarui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan serentak 2020 lalu, menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili, ganda, menjadi TNI/Polri dan lain-lain, serta dapat juga melakukan perubahan elemen-elemen data pemilih. “Data Pemilih Berkelanjutan ini diharapkan dapat memudahkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya,” ucap Nana.

Dijelaskan Nana, basis data untuk daftar pemilih berkelanjutan ini adalah DPT Pilkada Medan 2020 yang ditetapkan pada 15 Oktober 2020, ditambah masyarakat Kota Medan yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP elektronik (e-KTP) pada hari pemungutan suara yang disebut sebagai pemilih tambahan (DPTb).

Dilanjutkannya, berbeda dengan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di pemilu atau pemilihan serentak, dimana KPU Kota Medan dibantu oleh badan adhock seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam proses pelaksanaannya.

Namun di Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini, KPU Kota Medan hanya melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan masukkan untuk perbaikan data pemilih.”Yang paling utama adalah tanggapan dan respon dari masyarakat agar proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Oleh karena itu, masyarakat juga dapat menyampaikan tanggapannya secara langsung terkait Daftar pemilih ini. Misalnya saja, masih adanya kerabat atau kenalan yang belum masuk dalam DPT 2020 lalu.

“Atau bahkan ada yang sudah meninggal atau pindah namun masih terdaftar dalam DPT, dengan cara mengisi formulir tanggapan masyarakat dengan berkunjung langsung ke kantor KPU Kota Medan,” katanya.

Meski tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan berkala untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih baik,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam mendukung program pemerintah, PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) menyalurkan bantuan CRS Permata ekonomi dan Sosial ke Kantor Lurah Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (9/3).

Penyaluran bantuan berupa alat kantor merupakan komitmen perusahaan bergerak di bidang pengolahan sawit ini untuk mendukung pelayanan kelancaran kepada masyarakat di Kantor Lurah Bagan Deli.

Bantuan mebeler kantor itu diserahkan oleh Area Manajer PT PHPO Belawan, Anry Simamora didampingi Manager Operasi dan Humas, Martua Muda Daulay kepada Lurah Bagan Deli, Zul Asri.

“Ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat, hari ini kita menyerahkan bantuan alat kantor di Lurah Bagan Deli guna mendukung kelancaran operasional pelayanan kepada masyarakat,” kata Anry Simamora.

Harapannya, di masa pandemi Covid-19 pihaknya masih bisa menyalurkan bantuan CSR kepada masyarakat. Untuk itu, bentuk sinergitas dengan pemerintah tetap dilakukan dalam mendukung kegiatan sosial di masyarakat.

“Kami banyak berterima kasih dengan Lurah Bagan Deli, karena selama ini telah berperan penuh membantu kami dalam menyukseskan program CSR untuk penyaluran bagi masyarakat di Bagan Deli,” pungkas Anry Simamora.

Sementara, Humas PT PHPO, Martua Muda Daulay menambahkan, pelaksanaan kegiatan CSR ini merupakan program perusahaan secara rutin. Perusahaan telah menjalankan program CSR melalui CSR Permata Sosial kepada masyarakat yang telah dilakukan secara rutin setiap tahun.

Adapun program yang dilaksanakan selama ini adalah, CSR Permata Sehat kegiatannya untuk pengobatan gratis dan sunat massal, selanjutnya CSR Pendidikan kegiatannya memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa yang kurang mampu, serta CSR penghijauan kegiatannya memberikan bibit-bibit tanaman kepada masyarakat.

“Selama Pandemi Covid-19, perusahaan terus melaksankan kegiatan sosial di masyarakat dari berbagai aspek. Semoga, CSR yang sudah terlaksana terus berlanjut dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Lurah Bagan Deli, Zul Asri mengapresiasi bantuan CSR yang diberikan ke kantor lurah. Ia mendoakan perusahaan tersebut tetap berjalan baik dan tidak putus membantu masyarakat di Bagan Deli.

“Kami ucapkan banyak terima kasih, apa yang diberikan sangat bermanfaat bagi jajaran di Lurah Bagan Deli untuk mendukung kinerja pemerintah,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 220 masyarakat lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dari 223 orang yang mendaftar, mengikuti vaksinasi Covid-19 secara massal di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM), Senin (8/3). Namun, lansia yang mengikuti vaksinasi tersebut masih diprioritaskan bagi warga Kota Medan.

Direktur Utama (Dirut) RSUP H Adam Malik, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpPJ (K) mengatakan, vaksinasi Corona terhadap lansia ini sudah dimulai sejak Jumat (5/3) lalu. Namun, jumlah calon peserta yang akan divaksin belum begitu banyak. “Ditargetkan per harinya sekitar 200 hingga 250 lansia disuntik vaksin Covid-19,” ujar Zainal didampingi Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 RSUP HAM dr Zuhrial Zubir SpPD K-AI saat diwawancarai.

Menurut Zainal, kuota terhadap lansia yang divaksin memang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan bukan lansia. Sebab, terhadap masyarakat yang bukan lansia bisa sampai 300 orang lebih. “Kalau lansia mempertimbangkan faktor waktu, karena lansia butuh waktu pada pergeseran tempat duduk yang satu ke tempat duduk yang lain. Berbeda dengan yang bukan lansia,” jelasnya.

Diakui Zainal, vaksinasi terhadap lansia sejauh ini tidak kendala dan aman. Meski demikian, di satu sisi lansia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. “Lansia tentu banyak komorbid, akan tetapi sekarang ini hampir semua komorbid sudah bisa divaksinasi. Ada sekitar 1 juta lebih atau hampir 2 juta lansia divaksin dan cukup aman,” kata Zainal.

Ia menuturkan, bagi lansia asal Medan yang ingin divaksin Corona bisa regristasi secara online melalui link: http://regvaksin.sirsmandiri.com/lansia atau datang langsung ke RSUP H Adam Malik. “Apabila calon penerima vaksin tidak memiliki ponsel android, bisa datang langsung dengan membawa KTP domisili Kota Medan. Sebab, arahan atau petunjuknya ditujukan bagi lansia asal Medan,”pungkasnya.

Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 RSUP HAM, dr Zuhrial Zubir SpPD K-AI mengatakan, memang para lansia biasanya ada banyak penyakit penyerta, misalnya jantung, stroke dan lain sebagainya. Karena itu, diharapkan komorbid tersebut terkontrol. Para lansia ini harus konsultasi dulu ke dokternya sebelum divaksin. Meski begitu, disiapkan pula tenaga medis untuk melakukan proses screening terhadap para lansia sebelum disuntik vaksin. “Kita harapkan ketika akan divaksin tidak ada masalah (dengan komorbid). Jika ada masalah, ya harus ditunda sementara waktu. Namun, kalau sudah dipersiapkan jauh-jauh hari atau terkontrol maka tentunya tidak ada masalah untuk divaksin,” terangnya.

Disinggung adakah temuan kasus KIPI (Kejadian Pasca Imunisasi) terhadap masyarakat lansia yang divaksin Covid-19, Zuhrial mengaku sejauh ini belum ada. Namun, untuk tenaga kesehatan (nakes) lansia ada. “Ada memang nakes lansia, tapi hanya ringan-ringan saja. Biasa aja yaitu nyeri disuntik, gatal, lemas, hingga pusing. Sedangkan (KIPI) yang berat belum ada didapatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, pada Selasa (9/3), Puskesmas Medan Labuhan melakukan vaksin kekebalan Covid-19 kepada lansia. Sebanyak 73 orang mengikuti vaksin terlebih dahulu menjalani pemeriksaa kesehatan. Selama proses vaksin berlangsung, terdapat 4 orang gagal divaksin akibat tensi darah tinggi.

Kepala Puskesmas Medan Labuhan dr Heva Julietta Sinaga melalui drg Alfred Parulian Pasaribu mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan merupakan program dari Pemerintahan Kecamatan Medan Labuhan

“Ini hari pertama kali dilaksanakan vaksin untuk tahap awal ini meliputi warga dari Kelurahan Seimati. Untuk besok (hari ini), akan dilanjutkan bagi warga Martubung,” kata drg Alfred, Selasa (9/3).

Adapun sasaran vaksin yang mereka laksanakan adalah warga lansia ditarget kita semua warga lansia yang usianya di atas 60 tahun. Mereka dagar datang ke Puskesmas dengan membawa KTP. “Hari ini yang telah teregister untuk mendapat vaksin ada 73 orang, namun ada 4 warga lansia yang ditunda yang dikarenakan setelah diskrining (pemeriksaan kesehatan) hasil tensi darahnya di atas 180,” jelasnya.

Selama proses vaksin berlangsung, kata drg Alfred, tidak ada kendala yang dihadapi. Bahkan, antusias warga lansia banyak yang datang di hari pertama.”Harapan kita, proses vaksin ini dapat mencegah dan memberikan kekebalan tubuh bagi warga lansi dari wabah Covid-19,” pungkasnya. (fac)

Anggota DPRD Medan Divaksin

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan juga menggelar vaksinasi massal, Selasa (8/3). Kali ini, proses vaksinasi di gelar di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan.

Adapun yang menjadi sasaran proses vaksinasi di gedung DPRD Kota Medan kemarin adalah para wakil rakyat di DPRD Medan, mulai dari para pimpinan hingga anggota DPRD Medan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH MH mengatakan, tak hanya untuk para wakil rakyat, vaksinasi juga dilakukan kepada struktural di DPRD Medan, yakni para pegawai hingga ajudan para pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

“Alhamdulillah tadi rata-rata sudah di vaksin, tiga Wakil Ketua DPRD Medan, termasuk saya, semua sudah di vaksin. Kalau Ketua kan sudah divaksin saat pencanangan bersama Forkopimda. Selain para pimpinan, anggota DPRD juga di vaksin, termasuk struktural yang ada di DPRD Medan,” ucap Bahrumsyah.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H.Ihwan Ritonga mengimbau, agar seluruh anggota DPRD Kota Medan untuk melakukan vaksinasi. Tak cuma pada anggota DPRD, Ihwan juga menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta staf/karyawan di DPRD Kota Medan untuk mau disuntik vaksin.”Tak ada yang perlu ditakutkan untuk divaksin. Jika kita tidak mau divaksin, berarti secara tak langsung kita tidak mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, target pemerintah untuk kekebalan masyarakat, yakni 70 persen dari total rakyat Indonesia. Cakupan tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Maka dari itu, vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah di dalam membentuk kekebalan kelompok yang dikenal dengan herd immunity.

Tak cuma itu, lanjut Ihwan, vaksinasi juga bagian penting dalam rangka menurunkan kesakitan dan menurunkan angka kematian akibat Covid-19. Yang tidak kalah penting dari vaksinasi adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. (ris/map/ila)