SUMUTPOS.CO – Masalah pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Kota Medan, dr Faisal Arbie M.Biomed. Politisi Partai NasDem itu mengatakan, dirinya selalu mendengar keluhan tersebut setiap kali menyerap aspirasi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, dr Faisal Arbie M.Biomed saat menggelar Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Madio Santoso Lingkungan 9, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Minggu (22/2/2026) sore.
“Dimana pun saya Reses maupun Sosper (Sosialisasi Perda), pasti masalah bansos yang tidak tepat sasaran ini yang menjadi masalahnya. Miris sekali mendengarnya,” ucap Faisal Arbie pada kesempatan yang turut dihadiri perwakilan Dinas Sosial Medan, Dinas Kesehatan Medan, Dinas Lingkungan Hidup Medan, RSUD dr Pirngadi, RSUD Bachtiar Djafar, Dinas SDABMBK Medan, Dinas PKPCKTR Medan, Dinas Perhubungan Medan, Kecamatan Medan Timur, dan Lurah Brayan Darat tersebut.
Untuk itu, di hadapan ribuan warga yang hadir, Faisal Arbie meminta pihak kelurahan untuk menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) secara terbuka dengan mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi.
“Lain kali Pak Lurah, undang semua warga untuk ikut Muskel, jangan hanya segelintir perwakilan saja. Kita khawatir, perwakilan yang datang justru tidak benar-benar mewakili masyarakat,” tegasnya.
Diterangkan Faisal Arbie, biasanya Muskel hanya mengundang sekitar 5 orang perwakilan warga yang terdiri dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kemudian biasanya, tokoh masyarakat yang diundang bukan merupakan warga miskin.
“Harusnya seluruh warga diundang, terutama masyarakat miskin, buat saja Muskel itu terbuka seperti kegiatan Reses ini. Nanti disitu dibahas secara terbuka, siapa yang layak mendapatkan bantuan karena memang keluarga miskin dan siapa yang tidak layak lagi diusulkan karena sudah mampu secara ekonomi. Jadi semua tranpasran, tidak ada yang ditutup-tutupi,” terangnya.
Faisal Arbie menjelaskan, ada sangat banyak kasus pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran. Sementara, pemerintah hanya terus berjanji untuk melakukan pemutakhiran data agar proses graduasi dapat dilakukan.
“Tapi faktanya sampai sekarang masih banyak warga mampu yang dapat bansos dan warga miskin yang justru tidak menerima bansos. Terakhir, kami anggota dewan pun ikut ‘diserang’ masyarakat. Saya rasa Muskel ini harus dibenahi dan dibuat transparan, sebab inilah titik awal penting untuk membenahi pendataan warga secara objektif,” jelasnya.
Sebelumnya, salah seorang warga mengeluhkan kondisi pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran. “Saya miskin pak, tetapi tak pernah dapat bantuan. Sementara warga lain yang punya mobil malah dapat bantuan. Mau sampai kapan begini pak,” keluh warga tersebut.
Pada kesempatan itu, Faisal Arbie yang duduk sebagai Anggota Komisi III tersebut juga menerima berbagai keluhan lainnya. Salah satunya masalah BPJS PBI yang dinonaktifkan karena telah lama tidak dipergunakan.
“BPJS PBI saya sudah gak aktif pak, katanya karena gak dipakai-pakai. Jadi nanti kalau saya mau berobat gimana pak,” tanya warga lainnya.
Terkait hal itu, Faisal Arbie menegaskan bahwa saat ini Pemko Medan sudah menerapkan program UHC atau berobat gratis dengan menggunakan KTP. “Saat ini tidak ada alasan warga Medan tidak bisa berobat, cukup datang ke puskesmas dengan membawa KTP, pasti akan dilayani,” pungkasnya. (map/ila)
