MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga mengeluhkan keberadaan portal di Lingkungan 2, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Pasalnya portal yang didirikan oleh PT KAI secara permanen tersebut, telah menutup jalan dan mengganggu akses warga menuju lokasi rumah ibadah, seperti masjid, vihara, dan sejumlah lokasi lainnya, termasuk lokasi pemakaman di kawasan itu. Lokasi-lokasi itu, berada tak jauh dari rel kereta api, yang terdapat bangunan portal permanen tersebut.

“Kami keberatan karena PT KAI menutup secara sepihak akses jalan kami menuju rumah ibadah, padahal itu jalan umum, bukan jalan punya mereka,” ungkap warga Lingkungan 2, Syaiful, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 1 DPRD Medan, yang juga dihadiri PT KAI, Selasa (2/2).

Syaiful mengatakan, penutupan portal sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu. Sejak saat itu, akses tidak dibuka untuk kendaraan roda 4, kecuali untuk kendaraan roda 2 maupun roda 3. “Sepeda motor dan becak masih bisa lewat, tapi mobil tidak bisa. Kami merasa ada diskriminasi di sini,” keluhnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya keberatan atas perlakuan PT KAI yang menutup jalan dengan dalih mencegah terjadinya kecelakaan. Alasannya, karena adanya kejadian kecelakaan antara kereta api dan truk gandeng di lokasi tersebut.

“Di daerah Sungai Mati ada juga kejadian serupa, tapi jalannya tidak ditutup. Apa ada perbedaan perlakuan di sini?” kata Syaiful lagi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi 1 DPRD Medan, Mulia Asri Rambe mengatakan, pihak PT KAI seharusnya memastikan lebih dulu, apakah status jalan yang merek tutup adalah jalan umum atau aset PT KAI.

“Kalau bukan aset PT KAI, mana ada hak PT KAI untuk menutup sembarangan, bisa kena pidana,” tegasnya.

Bayek, sapaan karib Mulia Asri Rambe, juga menjelaskan, dalih pihak PT KAI yang mengatakan jalan tersebut merupakan perlintasan liar, hal itu juga masih membutuhkan bukti lebih dulu.

“Nah, kalau memang itu perlintasan liar, kenapa diaspal menggunakan APBD? Berarti kan ada uang rakyat di situ. Lagian kalau pun aset PT KAI, tetap tidak bisa ditutup sembarangan, itu bukan wewenang PT KAI untuk membuka atau menutup jalan,” katanya lagi.

Sebelumnya, PT KAI telah memberikan penjelasan mengenai penutupan jalan yang dilakukan. Vice President PT KAI Divre I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat mengatakan, penutupan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2007, mengenai perlintasan liar yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalur kereta api.

“Kami hanya menunaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23. Yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Berdasarkan UU tersebut ,setiap perlintasan liar itu wajib ditutup. Tapi kami masih memberikan ruang untuk berdiskusi, makanya hanya ditutup untuk mobil saja,” ujarnya dalam rapat.

“Intinya kami melakukan yang tak merugikan siapapun. Kemarin karena ada kecelakaan, truk gandeng menabrak kereta api, dan tidak ada itikad baik dari pengusaha. Kami juga sudah koordinasi dengan lurah serta camat. Jadi kami tidak menutup secara sepihak,” jelas Johannes.

“Kami berharap pertemuan selanjutnya dengan Dishub, Balai Teknik Perkeretaapian, dan stakeholder lainnya, bisa segera dilakukan. Agar jalan tengahnya bisa ditemukan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, meminta agar PT KAI dapat segera membuka portal permanen itu, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa, sembari menunggu pertemuan berikutnya dengan pihak-pihak terkait dalam mencari solusi.

“Tapi kami minta, ada petugas dari PT KAI atau Dishub untuk menjaga perlintasan itu. Jadi tak membahayakan masyarakat selama (jalan) itu terbuka,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Sumut mengungkapkan, Pemprov Sumut melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) ada merevisi nama calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Adapun nama Yanuarlin yang sebelumnya ikut diusulkan, kini diganti guna mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan dari Kemendagri.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, perubahan itu dilakukan usai Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kritik terkait nama Yanuarlin, yang ikut diusulkan namun tidak lulus di tahapan seleksi.

“Namun stafnya Kemendagri memberikan kritik, harus 3, kan cuman 2 yang lolos. Nah ambil saja dari yang tak lolos agar sesuai dengan regulasi minimal 3 yang diajukan ke Kemendagri, terlepas itu satu yang sudah gugur,” ungkap Hendro, Selasa (2/2).

Sebagai mitra di bidang pemerintahan dan politik, Hendro mengaku, pihaknya memiliki wewenang menyampaikan hal ini ke publik sebagai bentuk pengawasan dan transparansi lelang eselon II di lingkup Pemprov Sumut.

“Di situ diusulkan nama Yanuarlin tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Akhirnya setelah Kemendagri mendapat surat yang kedua, mengoreksi lagi. Jangan nama yang sudah gugur di awal. Nama dari yang 4 itu. Makanya nama itu sudah terkoreksi bukan nama Yanuarlin lagi,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut itu.

Hendro juga menyebutkan, tidak mengetahui pasti siapa nama yang diusulkan untuk menggantikan Yanuarlin. Namun menurutnya, nama itu diambil dari peserta yang lolos hingga tahap akhir. Antara nama Harris Topan dan Muhammad Ali Hasibuan.

“Kalau masyarakat Sumut mau mengecek ke Kemendagri, nama yang saat ini di Kemendagri clear and clear 2 nama yang lolos. Satu nama itu yang ranking 3 atau rangking 4 yang diusulkan. Saya juga tidak tau siapa yang diusulkan. Tapi sudah terkoreksi, saya sudah tabayyun. Itulah guna kami di DPRD fungsi pengawasan. Meluruskan yang keliru,” tegas Hendro lagi.

Sebelumnya, nama Yanuarlin sempat diusulkan SK pengangkatannya oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bersamaan dengan nama Manna Wasalwa dan Indra Halomoan untuk jabatan Kepala Disdukcapil. Pengusulan nama Yanuarlin ini pun menjadi polemik. Pasalnya, Yanuarlin hanya lulus di tahap administrasi. Sedangkan tahap seleksi ujian tertulis, penulisan dan presentasi makalah, wawancara serta rekam jejak, dia dinyatakan gagal.

Edy merekomendasikan nama Manna Wasalwa untuk diangkat SK pengangkatannya di antara 3 nama yang diusulkan. Namun, pengusulan nama Yanuarlin ini dianggap tidak tepat. Pasalnya, masih ada peserta lain yang lulus hingga tahap akhir. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, Sumut untuk 3 hari ke depan, masih mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah lereng barat, pegunungan, dan pantai barat, serta sebagian di wilayah lereng timur.

Hal ini berdasarkan analisis kondisi angin, masih terdapat gangguan cuaca berupa Eddy sirkulasi di wilayah perairan barat Sumatera, sehingga untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terjadi belokan angin yang memicu pertumbuhan awan-awan hujan di daerah tersebut.

“Tapi untuk saat ini, wilayah Sumatera sedang memasuki musim kemarau,” ungkap Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Utami Al Khairiyah, Selasa (2/2).

Selain itu, Utami mengatakan, wilayah di Sumut juga masih berpotensi banjir dan longsor pada Februari 2021. Untuk potensi banjir kategori menengah, yakni di Mandailingnatal (Madina), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput). Sementara, banjir untuk kategori rendah, ada di Kota Medan.

“Ada 16 kecamatan berpotensi banjir, yakni Medan Barat, Medan Baru, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tembung, dan Medan Tuntungan,” bebernya.

Kemudian, lanjutnya, wilayah yang berpotensi banjir kategori rendah lainnya di Sumut, di antaranya Deliserdang, Binjai, Karo, Langkat, Tebingtinggi, dan Pematangsiantar.

Sedangkan wilayah di Sumut yang berpotensi longsor pada Februari 2021, kategori menengah hingga tinggi, mencakup Karo, Deliserdang, Labuhanbatu, Langkat, dan Tapanuli, serta wilayah-wilayah lainnya yang terdapat dataran tinggi.

“Untuk wilayah yang berpotensi longsor kategori tinggi, di antaranya Asahan, Dairi, Humbanghasundutan, Karo, Deliserdang, Madina, Serdangbedagai, Simalungun, Toba, dan Nias,” pungkas Utami. (mag-1/saz)