LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Forkopimda Labuhanbatu menggelar rapat kordinasi waktu pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di ruang rapat kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Senin (29/3). Rakor dilaksanakan guna menindaklanjuti Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi RI secara online, melalui video confrence tentang Pemilihan Ulang Pilkada serentak tahun 2020.

Sebanyak 9 TPS masuk dalam pembahasan rencana PSU tersebar di empat kecamatan. Diantaranya, TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Kemudian TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, dan TPS 003 Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kecamatan Bilah Hilir.

Mengawali agenda, Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi menjelaskan, pembentukan PPK dan PPS segera dimulai. Untuk persiapan PSU pada tanggal 24 April 2021. “Saya berharap kepada Pemkab Labuhanbatu agar membantu dan memfasilitasi KPU sampai tanggal 24 April mendatang. Agar PSU berjalan dengan baik,” katanya.

Disebutkan Wahyudi, KPU dan Bawaslu akan memastikan dengan cermat data pemilih sesuai data rekam jejak KPU di seluruh TPS yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk digelar PSU. Agar tidak lagi data tumpang tindih yang akan mengakibatkan rawan konflik.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Makmur menyampaikan siap mensukseskan PSU dengan segala persiapan yang terbaik, baik dari segi pendanaan dan pengaktifan Gakumdu. Sedangkan Plh Bupati Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian memerintahkan agar dinas terkait segera mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk pelaksanaan PSU pada 24 April mendatang, baik dana hingga sekretariat KPU. “Semoga PSU nantinya tidak menemui kendala dan dilancarkan Allah SWT, saya berharap kepada Polres Labuhanbatu untuk memberikan pengamanan dan penindakan menjelang dan tibanya PSU nanti” ucapnya.

Kepada seluruh ASN Pemkab Labuhanbatu, dia menegaskan untuk bersikap netral pada PSU. Karena bisa berpotensi pada pidana.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan menyebutkan, potensi konflik pada perhitungan PSU sangat besar. Dari itu bersama KODIM 0209/LB siap memberikan pengamanan di lokasi yang dijadikan PSU.

“Kami akan berikan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang nantinya menjadi pemicu terjadinya keributan, dan terlebih kepada ASN saya berharap netralitas saudara tetap terjaga, saya juga tidak akan segan-segan menindak saudara yang berlaku politik praktis” ujar Kapolres Deni Kurniawan.

Dari rapat tersebut diperoleh keputusan, bahwa PSU pilkada kabupaten labuhanbatu ditetapkan pada tanggal 24 April 2021 mendatang.dengan pengawalan ketat dari Satbrimob Polda Sumatera Utara, Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209/LB. (fdh)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Seluruh tokoh masyarakat dan pemuda di “Negeri Bertuah” bersatu mendeklarasikan diri siap mendukung Bupati Langkat Terbit Rencana PA memerangi narkoba. Hal ini terungkap dalam silaturahim Ketua KNPI Langkat Risky Yunanda Sitepu dengan pengurus OKP se-Kabupaten Langkat di Kantor DPD KNPI Langkat, Stabat, Senin (29/3).

Risky Yunanda Sitepu yang juga anggota DPRD Sumut ini menegaskan, pemuda dan seluruh OKP di Langkat, siap menjadi garda terdepan, memberantas narkoba. “Kami siap digarda terdepan bersama Bupati, memberantas narkoba sampai keakarnya,” tegasnya.

Sementara, Bupati Langkat yang diwakili Sekda Indra Salahuddin meyakini, narkoba di Langkat, beserta bandarnya akan hancur jika pemudanya sudah menyatukan gerak langkah, untuk bersama bertekad memerangi narkoba. “Terimakasih wahai pemuda Langkat, atas dukungan kalian. Saya yakin kita bisa menghancurkan peredaran narkoba, bersama kalian,” cetusnya.

Indra juga mengajak pemuda untuk terus menghimpun kekuatan guna menyelamatkan generasi bangsa, dari kejahatan narkoba. Sebagai bukti nyata dan komitmen bersama. “Jangan berikan tempat bagi bandar, maupun pengedar narkoba di Langkat ini,” serunya.

Hadir mendampingi Sekda Langkat antara lain Asisten I Pemerintahan Kesra Basrah Pardomuan, dan Kakan Kesbangpol Faisal Badawi. Hadir pula Kepala BNNK Langkat AKBP H Ahmad Zaini, Ketua Sapma PP Langkat Dewa PA, perwakilan Kodim 0203/LKT dan Polres Langkat, juga Sekertaris DPD KNPI provsu dan para pimpinan OKP se-Langkat lainnya. (yas)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendukung organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sumut melakukan belanja pengadaan di bawah Rp50 juta melalui e-Katalog Lokal dan e-Marketplace. Antara lain pengadaan barang dengan alokasi belanja maksimum Rp50 juta tersebut, untuk pembelian alat-alat tulis kantor (ATK), kue, souvenir, dan lainnya.

PEMPROV Sumut menyambut baik program nasional itu dan menyatakan kesiapan dalam implementasinya. Bahkan penerapan itu mulai diresmikan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan yang dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Selasa (30/3).

Lili Pintauli Siregar menyebutkan, pemberlakukan Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace bertujuan agar pengadaan barang/jasa berlangsung transparansi dan menghindari kebocoran anggaran.” Sehingga menghindari kebocoran-kebocoran, menghindari orang-orang itu saja yang pemenangnya. Dan menghindari tindak pidana korupsi yang terjadi,” tegasnya.

Di samping itu, penerapan sistem ini memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku UMKM untuk ditawarkan kepada pemerintah dengan ikut bersaing memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace. Selanjutnya demi pencegah terjadinya penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace, maka KPK tetap akan melakukan pendampingan. “Harapan kita tentu Sumut bisa bersaing dengan sehat, UMKM-nya hidup. Penggunaan elektronik seperti e-Payment, e-Catalog di masyarakat kepada teman-teman seluruh para pelaku usaha dengan fair, apalagi dalam pandemi yang sekarang,” terangnya.

Gubsu Edy mengatakan, penerapan Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace tidak hanya berlangsung di Pemprov Sumut, tetapi di 33 kabupaten/kota. Di mana, akan ada peraturan daerah yang mengatur penerapan sistem tersebut agar bisa diikuti pemerintah kabupaten/kota. “Akan kita atur. Pertama kita ikat dengan Pergub dan perlu cepat kita buat itu. Kedua, kita ikat dengan hukum yakni perda. Perda harus diketok oleh DPRD. Kalau itu masih dilanggar, aparat hukum bisa masuk ke situ. Karena dari sistem ini bisa tahu dia ada main-main atau tidak,” ujarnya.

Pihaknya bakal memberi pelatihan bagi pemerintah di daerah, agar terbiasa menerapkan sistem tersebut ketika ingin melakukan pegadaan barang dan jasa. “Kita latih sembari jalan, semua harus ikut metode ini. Keputusan ada di tangan saya, harus ikut metode ini. Pastinya dia masih tertatih-tatih karena di awal. Tetapi ke depan dia kita beri waktu, ke depan harus jadi lancar, harus mahir,” tegasnya.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyebutkan, sudah tidak ada alasan pemerintahan tidak menerapkan sistem Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace. Sebab, hampir setiap masyarakat kini sudah terbiasa berbelanja secara online melalui aplikasi di samrtphone masing-masing.

Pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi dengan pemda. Bahkan siap melakukan pembaharuan bila memang di daerah ada inovasi baru. “Kita tinggal pendampingan komunikasi melalui sistem saja. Tinggal monitor saja hambatannya di mana. Dan selalu kita improvement, bila di sumut ada yang baru,” pungkasnya. (prn)

KARO, SUMUTPOS.CO- Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Ruandha Agung Sugardiman menegaskan, persoalan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) seluas 480 hektar di Kabupaten Karo, sudah clear and clean.

Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wabup Karo Cory Sriwaty Sebayang dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Karo menemui Dirjen PKTL guna berkonsultasi atas adanya klaim tanah ulayat adat Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Hal ini terkait dengan pengadaan lahan usaha tani (LUT) yang diperuntukkan bagi warga yang relokasi karena terdampak erupsi Gunung Sinabung. Terkelin mengungkapkan, masyarakat Desa Pertibi mengklaim 260 hektar lahan di dalam TMKH merupakan hutan adat.

“Kedatangan ini untuk konsultasi terkait lahan usaha tani yang masuk (program) TMKH 480 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan yang diperuntukan bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung,” ujar Terkelin.

Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kemarin. Ruandha Agung Sugardiman menegaskan, TMKH 480 hektar yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 457 tahun 2017, tidak bisa lagi dilepas peruntukannya bagi siapapun. “Jadi clear and clean, itu jelas sudah kewenangan Pemda Karo, (Ditjen PKTL) tidak bisa berikan opsi. Kecuali di luar kawasan TMKH 480 hektar, silakan Pemda Karo ajukan surat kalau ingin diberikan ke masyarakat. Nanti akan saya koordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) yang memiliki kewenangan itu,” kata Ruandha Agung Sugardiman.

Dirjen PKTL menyarankan agar dibentuk Tim Gakkumdu dalam menjalankan program pemerintah-penyediaan lahan usaha tani (LUT) untuk warga Relokasi Tahap III, dampak erupsi Gunung Sinabung, di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Terkait klaim tanah ulayat, Ruandha menyatakan, hal ini peran PSKL yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang sepakat dengan Dirjen PKTL Kementerian LHK. “Bahwa itu adalah urusan Pemda Karo sesuai ketentuan. Kedepannya Pemda Karo akan menggalang kembali komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong penegakkan hukum dalam menjalankan program pemerintah,” pungkasnya. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Perajin Ulos Karo di Jalan Kutilang, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur, mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kota Binjai, Hedi Novria, Selasa (30/3). Kepada puluhan perajin ini, Hedi yang akrab disapa Andi Yong berjanji akan membantu para penenun Ulos Karo tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa temu ramah dengan puluhan perajin Ulos Karo di Kelurahan Mencirim. Mewakili Pemko Binjai, kami siap membantu para penenun ini,” kata Hedi Novria, seraya menyampaikan salam dari Plt Wali Kota Binjai, Amir Hamzah lantaran tidak dapat hadir karena ada tugas mendadak.

Selain membantu, Kadis juga mendukung usaha para perajin tenun ulos tersebut. Bahkan, Kadis juga akan mencari tempat untuk para perajin agar dapat menjajakan barang dagangannya. “Mungkin Pasar Rambung masih ada tempatnya, kita akan bantu pemasarannya. Bahkan akan kita coba ikut dalam pameran,” katanya.

Lebih jauh, Kadis juga berjanji akan membantu anggaran dalam hal bantuan untuk mesin pembuat ulos dan peralatannya. Sebab saat ini, para perajin hanya menggunakan peralatan secara manual.

Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Gerindra, Joko Basuki yang turut dalam kunjungan itu, memberi apresiasi kepada perajin Ulos Karo Karya Bunda tersebut. Joko berharap, usaha tenunan Ulos Karo yang umumnya dikerjakan para kaum ibu tersebut, dapat terus ditingkatkan.

“Kepada Pak Kadis yang mewakili Pemko Binjai, tolong diperhatikan para penenun ini, baik dari sisi peralatan, modal, tempat hingga pemasarannya. Jika mereka menjadi besar, tentunya hal ini dapat mengharumkan Kota Binjai,” kata Joko.

Sementara, Ketua Kelompok Pengrajin Tenun Ulos Karo Karya Bunda, Ade Fitri menjelaskan, mereka berdiri tahun 2020 lalu dan sangat membutuhkan perhatian dari Pemko Binjai.

Menurut wanita berhijab ini, mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut mayoritas adalah para janda tua yang berjuang untuk menghidupi anak dan cucunya.

Dia juga berharap, nantinya perajin tenun Ulos Karo Karya Bunda ini mempunyai badan bukum, sehingga ke depannya dapat terus memotivasi para perajin. “Kita juga berharap kedepan kelompok ini mempunyai Koperasi. Jujur saya katakan, saya sebagai Ketua Kelompok, merasa iba melihat sebagian anggota kami yang berjuang dengan menenun Ulos untuk menyambung hidup mereka,” tukasnya. (ted)