SALAMI: Gubsu menyalami para pejabat Administrator di lingkungan Pemprovsu, usai dilantik di Rumah Dinas Gubsu. Sumut Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Selasa (2/3/2021). (Foto Dinas Kominfot Provinsi Sumut : Veri Ardian).istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 27 Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (2/3).
SALAMI: Gubsu menyalami para pejabat Administrator di lingkungan Pemprovsu, usai dilantik di Rumah Dinas Gubsu. Sumut Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Selasa (2/3/2021). (Foto Dinas Kominfot Provinsi Sumut : Veri Ardian).istimewa/sumu tpos.
Usai melantik dan pengambilan sumpah/janji jabatan, Gubernur Edy Rahmayadi yang hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, berpesan pada seluruh Pejabat Administrator agar menjaga loyalitas dengan mengikuti instruksi dari Kepala Dinas/Biro masing-masing. Juga berpesan tentang pentingnya kerja sama dan bekerja secara tim.
“Berkali kita melaksanakan ‘ijab kabul’ acara ini yang merupakan teken kontrak pada Tuhan dan rakyat. Bekerjalah secara baik, loyalitas dan ikuti instruksi Kepala Dinas/Biro. Selain itu saya minta juga untuk bisa kerja sama dalam bekerja,” ucap Edy Rahmayadi.
Edy juga mengingatkan, agar para pejabat berbuat dengan benar, jujur dan iklas dalam bekerja. Persoalan ketidakmampuan karena keterbatasan ilmu, menurutnya, masih bisa dikejar dengan belajar. Namun persoalan akhlak yang tidak baik dalam bekerja, hal ini yang sulit untuk diatasi.
Pejabat Administrator yang dilantik adalah Lisni Elysah sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem, Rehulina Ginting sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Umum RS Umum Haji Medan, Zuhar Elisa Sirait sebagai Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik RSU Haji Medan.
Selanjutnya Yulfadiaz sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak, Remaja Tanjung Morawa di Dinas Sosial, Fazri Efendi Pasaribu sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Rita Mestika Hayati sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Luthfi Solihin Sirait sebagai sebagai Kabag Persidangan dan Perundang Undangan Sekwan DPRD Sumut, Efi Julianti sebagai Kabag Program dan Keuangan Sekwan DPRD Sumut.
Toman Nababan sebagai Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD, Nirmaraya sebagai Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Biro Administrasi Pembangunan, Timbul Naibaho sebagai Kepala UPT Pengelolaan Tahura Bukit Barisan Tongkoh Dinas Kehutanan.
Laila Jamilah Lubis sebagai Kabid Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Priwisata, Maksum Syahri Lubis sebagai Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD, Ilona Anggeriani sebagai Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Sekda Biro Administrasi Pimpinan, Fahri Azhari sebagai Kabid Penanganan Darurat, Peralatan Logistik BPBD Sumut.
M Mahfullah Pratama Daulay sebagai Sekretaris BPBD Sumut, Irwansyah sebagai Kabag Rumah Tangga Biro Umum, Elisabeth Simanjuntak sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Maradoli sebagai Kacab Dinas Pendidikan Gunung Tua Dinas Pendidikan, Ichsanul Arifin Siregar sebagai Kacab Dinas Pendidikan Sunggal Dinas Pendidikan, M Basir S Hasibuan sebagai Kacab Dinas Pendidikan Stabat Dinas Pendidikan.
Waozaro Hulu sebagai Kacab Dinas Pendidikan Gunungsitoli Dinas Pendidikan, Gatimbowo Lase sebagai Kacab Dinas Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan, Ibnu Akbar sebagai Kepala UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rachmat Hadi Saputra Harahap sebagai Kepala UPT Museum Negeri,
Denny Elpriansyah sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Kabanjahe Dinas Sosial dan Sari Utami sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi Dinas Sosial. (prn/ila)
PADAMKAN API: Warga memandamkan api yang menghanguskan tiga rumah di Jalan Denai, Gang Rukun, Kelurahan Tegal Sari I, Medan Area, Selasa (2/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga unit rumah warga di Jalan Denai, Gang Rukun, Kelurahan Tegal Sari I, Medan Area, hangus dilalap si jago merah, Selasa (2/3), sekira pukul 10.20 WIB. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
PADAMKAN API: Warga memandamkan api yang menghanguskan tiga rumah di Jalan Denai, Gang Rukun, Kelurahan Tegal Sari I, Medan Area, Selasa (2/3).
Rumah yang sebagian besar materialnya terbuat dari triplek dan kayu tersebut, dalam sekejap ludes terbakar. Sehingga, ditaksir kerugian mencapai Rp300 juta. Diduga kebakaran itu disebabkan adanya arus listrik yang mengalami korsleting (arus pendek) dari salah satu rumah.
Kepala Kepolisian Sektorn (Kapolsek) Medan Area, Kompol Faidir mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi sekira pukul 10.50 WIB. Saat itu Polsek Medan Area menerima informasi bahwa telah terjadi kebakaran. Atas informasi itu, petugas piket Polsek Medan Area langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melihat tiga unit rumah semi permanen yang terbuat dari kayu sudah ludes terbakar. Rumah yang terbakar itu adalah milik korban Yusuf Sihombing (33), Bintang Sihombing (58) dan Hendri Sakti Nasution (40).
Faidir mengungkapkan kronologisnya. Berdasarkan dari seorang saksi mata, Agustina Br Ginting (57), papar Faidir, bahwa saat itu saksi melihat api berasal dari loteng rumah Yusuf Sihombing. Melihat kobaran api di loteng rumah tetangganya yang terbuat dari kayu itu, saksi berteriak minta tolong kepada warga.
Warga yang mendengar teriakannya berhamburan keluar rumah. Namun cuaca yang terik membuat api cepat membesar dan melalap hingga ke rumah-rumah yang berada di sebelah yang juga terbuat dari kayu.
“Petugas Polsek Medan Area sedang mencari barang bukti dan mendata saksi. Kita juga menghubungi pihak Inafis.TKP langsung kita berikan police line (garis polisi). Dalam peristiwa kebakaran itu tidak ada korban jiwa,” pungkasnya. (mag-1/ila)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kelengkapan berkas tiga tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pencetakan sawah di Dusun Lae Mbale, Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2012, hampir rampung.
Kantor Kejaksaan Negeri Dairi.
Berkas tersangka Anwar Sani Tarigan, Josua Siahaan dan Edison Munthe, sudah selesai 90 persen, dan sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Demikian disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Dairi, Anton Ginting kepada wartawan, Selasa (2/3).
Anton Ginting menerangkan, perkara dugaan korupsi cetak sawah di Dinas Pertanian Dairi sebesar Rp750 juta tahun anggaran 2012, terus bergulir. Pengembangan terhadap ketiga tersangka berdasarkan fakta persidangan dari 2 terdakwa yang sekarang sudah terpidana, yang merupakan saksi kunci yakni Ketua Kelompok Tani Maradu, Arifuddin Sirait dan Bendahara, Ignatius Sinaga.
Penyidik sudah meminta keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara. Begitu juga terhadap saksi dari masyarakat merupakan anggota kelompok dan pihak terkait, yakni di Dinas Pertanian Dairi. Anton memaparkan, berdasarkan audit BPKP, nilai kerugian negara sebesar Rp500 juta.
Anton menyebut, kasus korupsi cetak sawah ditangani Kejaksaan Dairi baru tahun 2020. Kasus itu terus diusut, hanya saja karena kondisi pandemi Covid-19 agak terhambat.
Pemeriksaan 2 saksi kunci yang sudah jadi terpidana menemui kendala, karena keduanya menjalani hukuman di luar Kabupaten Dairi, yakni 1 orang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan.”Satu lagi di Rutan Balige, sehingga agak menemui kendala dalam pemeriksaan,”terang Anton. (rud/han)
TERIMA BANTUAN: Mesiti Zalogo saat menerima bantuan dari Pemkab Nisel melalui Staf Ahli Bupati Setao Amazihono dan Kepala BPBD Nisel, Idealis Dakhi.
NISEL, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menanggapi laporan masyarakat dan pemberitaan Sumut Pos terkait penderitaan Mesiti Zalogo yang tidak dapat bansos, meski menyandang seorang janda yang tinggal di rumah reyot, Jalan Golkar, Kelurahan Pasar Teluk Dalam.
TERIMA BANTUAN: Mesiti Zalogo saat menerima bantuan dari Pemkab Nisel melalui Staf Ahli Bupati Setao Amazihono dan Kepala BPBD Nisel, Idealis Dakhi.
Berdasarkan laporan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Nisel melalui Staf Ahli Bupati, Setao Amazihono dan Kepala Pelaksana BPBD, Idealis Dakhi, merespon baik dengan memberikan bantuan sosial kepada Mesiti Zalogo,Selasa, (2/3).
Kepala BPBD Nisel Idealis Dakhi, menjelaskan bahwa kondisi kehidupan Mesiti Zalogo sangat memprihatinkan, sehingga Pemerintah Daerah akan berupaya memberikan bantuan yang lebih layak kepada Mesiti Zalogo.
“Kehidupan janda lansia Mesiti Zalogo benar-benar sangat memperhatikan, sehingga Pemkab Nisel memberikan bantuan yang layak”, katanya.
Lebih lanjut Staf Ahli Bupati, Setao Amazihono mewakili Bupati Nias Selatan, mengatakan Mesiti Zalogo adalah salah satu warga yang mengakui belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah dalam bentuk apapun seperti BLT dan Bansos lainnya.
“Pemerintah Daerah akan berupaya membantu agar program bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat diterima oleh Mesiti Zalogo guna kelangsungan hidupnya,” ucap Setao Amajihono yang ditemani Kepala BPBD Nisel.(mag-10/han)
HAMA WERENG: Padi yang gagal dipanen akibat diserang hama wareng.
NISEL, SUMUTPOS.CO – Petani sawah di Nanowa, Kecamatan Telukdalam mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng. Petani hanya memanen separuh dari hasil biasanya, bahkan ada juga gagal panen.
HAMA WERENG: Padi yang gagal dipanen akibat diserang hama wareng.
Serangan hama wereng kali ini terparah yang terjadi pada tahun 2021. Seorang petani sawah bernama Atisa Gowasa, mengatakan serangan hama wereng terjadi sejak tanaman akan berbuah.
Akibat serangan hama tersebut, daun padi menguning hingga akhirnya mengering. “Akibatnya tanaman yang harusnya berbuah dan berisi, ternyata ikut kering dan tidak bisa dipanen sama sekali,” ungkap Atisa Gowasa kepada wartawan, Senin, (1/3).
Ketika serangan muncul, para petani sebetulnya berupaya menyemprot tanaman, namun tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut kemungkinan akibat lambat melakukan penyemprotan. “Serangan wereng ini sangat cepat, satu rumpun padi, wereng bisa mencapai 7 lebih,” kata Atisa.
Atisa Gowasa menambahkan, petani yang biasanya sekali panen hingga 15 karung yang 50 kg. Namun saat ini hanya memperoleh kurang dari 5 karung dari hasil padi yang ditanam. Dengan hasil tersebut, petani sawah mengalami kerugian yang cukup besar.
“Hasil panen seperti ini jangankan bisa untung, modal bekas tanam pun dan juga biaya obat-obatan tidak akan tertutup. Apalagi ketika nanam benih padi kita bayar buruh, semua hasil panen habis untuk upah buruh, tidak akan dapat bagian,” tutur Atisa.
Kadis Pertanian Kabupaten Nias Selatan, Norododo Sarumaha saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa benar hama padi itu terjadi begitu saja.
“Petani padi saat ini mengalami gagal panen akibat hama wareng, itu hama yang baru ada”,terang Norododo, Selasa, (2/3).
Norododo Sarumaha mengatakan, saat ini pihaknya sedang meminta bantuan kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara.
“Kita sedang meminta bantuan kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut untuk mengetahui apa penyebabnya hama itu tiba-tiba ada”, imbuhnya.
Sementara itu, penyuluh Dinas Pertanian Nisel, Taraziduhu Zagoto mengatakan setelah petani sawah selesai panen, pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk mengetahui cara-cara mencegah hama wareng. (mag-10)
MENINJAU: Camat Tigalingga, Timbul Tamba dan Kapolsek Tigalingga AKP SP Siringoringo saat meninjau para korban angin puting beliung dan hujan es yang merusak rumah warga tiga Desa di Kecamatan Tigalingga, Kabuoaten Dairi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 48 rumah warga tiga desa di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, rusak diterjang angin puting beliung serta hujan es, Senin (1/3) sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir sampai ratusan juta rupiah.
MENINJAU: Camat Tigalingga, Timbul Tamba dan Kapolsek Tigalingga AKP SP Siringoringo saat meninjau para korban angin puting beliung dan hujan es yang merusak rumah warga tiga Desa di Kecamatan Tigalingga, Kabuoaten Dairi.
Camat Tigalingga, Timbul Tamba dikonfirmasi, Selasa (2/3) membenarkan bencana alam tersebut. Timbul menerangkan, ke-48 bangunan yang rusak tersebut terdapat di tiga desa, yakni Desa Tigalingga, Desa Lau Bagot serta Desa Lau Sireme.
Dari 48 bangunan rusak, 46 rumah warga, 1 gereja GPDI serta Kantor Camat Tigalingga. Sebanyak 20 bangunan rumah warga serta Kantor Camat Tigalingga mengalami rusak berat, dan 28 lainya hanya mengalami rusak ringan. “Kerusakan bangunan rumah rata-rata pada atap,” ucapnya.
Camat mengatakan, selain merusak bangunan. Bencana alam itu turut merusak tanaman perkebunan warga seperti pohon durian, pinang serta merobohkan tiang listrik. Akibat tiang listrik tumbang, arus listrik di Desa Lau Molgap dan Lau Pakpak padam.
Posisi tiang listrik tumbang berada di Dusun Barisan Tigor, Desa Tigalingga. Sekarang pihak PLN sudah melakukan perbaikan tiang yang tumbang dimaksud, kata Timbul. Camat menuturkan, kejadian itu sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pemerintah kecamatan dan BPBD saat ini sedang melakukan pendataan terhadap para korban. Ditanya soal bantuan?, Timbul menyebut, masih dilakukan pendataan. Kemungkinan bila nantinya ada bantuan, akan diberikan setelah selesai didata, katanya.
Untuk dapur umum juga belum tersedia. Sementara itu, para korban kini terpaksa mengungsi kerumah saudara maupun tetangga yang rumahnya tidak ikut rusak dalam musibah itu. Bilamana korban tidak memiliki saudara, rumah dinas Camat disiapkan menampung para korban, ungkap Timbul Tamba.
Terpisah, Kepala BPBD, Sahala Tua Manik memaparkan, jumlah kerugian masih pendataan. Sesuai koordinasi dengan camat, kepala desa dapur umum tidak dibuka, karena korban ditampung di rumah keluarga masing- masing. Bantuan stimulan akan segera disalurkan berupa seng, tenda, pakaian sekolah dan lainnya, ucap Sahala Tua Manik. (rud/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Plt. Asisten I Pemerintahan Basrah Pardomuan, menghadiri pelantikan Pengurus HMI dan Korps HMI Wati (KOHATI) Langkat periode 2021-2022, di Aula PKK Langkat, Stabat, Senin (1/3).
Turut mendampingi Kepala Bappeda H. Sujarno, sekaligus ketua KAHMI Langkat. Kadis pendidikan H.Saiful Abdi, Ketua NU Langkat M.Khalid, dan Kabid Soskesra PBHMI Dwi Anggara.
Dalam kesempatan itu, Sujarno mengucapkan selamat dilantik bagi kepengurusan baru. “Kepengurusan baru dapat melaksanakan, kegiatan yang bermanfaat, bagi masyarakat serta berharap, mampu menjadikan HMI sebagai wadah intelektual, dalam sumbangsih pembangunan di Langkat. selaraslah dengan organisasi yang lain. Berorientasilah pada umat pada setiap pergerakannya,” pesan Sujarno.
Diketahui Ispandi Manurung, sebagai Ketua Umum Terpilih HMI Cabang Langkat. Tri Rabitha Sari sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Langkat.
Sebelumnya, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Langkat beraudiensi ke Pemerintah Kabupaten Langkat, Kamis (25/2/)
Audiensi diterima Bupati Langkat Terbit Rencana PA, melalui Sekdakab Langkat dr.H.Indra Salahudin, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Langkat, Stabat. (yas/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Oknum polisi yang mengumbar peluru di lokasi hiburan malam kembali terjadi. Dia adalah personel Polres Binjai, Brigadir MJ. Aksi koboi Brigadir MJ dilakukannya di De Tonga, belum lama ini.
Oknum petugas yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Binjai. Kapolres Binjai, AKBP Romadhoni Sutardjo menyatakan, oknum petugas Brigadir MJ sudah diamankan Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Binjai.
Menurut dia, penyidik Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap MJ. “Senpi yang bersangkutan sudah diamankan. Yang bersangkutan tinggal di Binjai,” kata Kapolres kepada wartawan, Selasa (2/3).
Menurut Kapolres, MJ sedang menikmati hiburan malam mingguan bersama teman-temannya di tempat tersebut. Diduga karena ada razia yang dilakukan Gugus Tugas, oknum tersebut dikenal arogan hingga meletuskan senjata api ke udara.
Kapolres menambahkan, proses hukum terhadap oknum polisi koboi tersebut tetap dilakukan. “Kami akan tetap melaksanakan kegiatan hukum yang akan ditingkatkan ke penyidikan,” beber dia.
Atas peristiwa yang memalukan Korps Tri Brata ini, dia menegaskan, pihaknya akan memperketat lagi proses hingga pengajuan penggunaan senjata api dinas kepada personel yang mengajukan. Ini dilakukan, kata dia, sebagai bentuk untuk menghindari peristiwa serupa terjadi di kemudian hari.
“Selalu diingatkan kepada personel, bahwa senjata dinas, senjata api dinas itu digunakan dalam pelaksanaan tugas. Sehingga apabila nanti sedang tidak melaksanakan tugas, kami mengharapkan senjata itu disimpan,” seru dia.
Dia menjelaskan maksud dari memperketat pengajuan senpi untuk personel. Seperti, pemeriksaan psikologis, tes urin hingga harus mendapat izin atasan untuk diperbolehkan menggunakan senpi tersebut.
Meski demikian, kata dia, Brigadir MJ belum dipecat dari Polri. Artinya, oknum tersebut masih dinyatakan sebagai anggota Polri.
Kata Kapolres, pemecatan butuh proses. “Perlu proses, butuh waktu. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaannya,” ujar dia. (ted)
DIPULANGKAN: Keempat nelayan dipulangkan usai tiga hari ditahan di Malaysia, saat tiba di kantor Stasiun Pengawas Perikanan Samudera Belawan, Senin (1/3). fachril/sumut pos.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak empat nelayan asal Kabupaten Langkat, yang sempat ditahan di Malaysia usai ditangkap kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), akhirnya dipulangkan ke Indonesia.
DIPULANGKAN: Keempat nelayan dipulangkan usai tiga hari ditahan di Malaysia, saat tiba di kantor Stasiun Pengawas Perikanan Samudera Belawan, Senin (1/3). fachril/sumut pos.
Keempat nelayan tersebut adalah Herman dan tiga temannya yakni Idris, Iwan Sofyan dan Saidina Ali. Setelah ditahan selama tiga hari, keempatnya dipulangkan dan dijemput kapal patroli KKP Hiu 001 di tengah laut untuk dibawa ke kantor Stasiun Pengawas Perikanan Samudera Belawan, Senin (1/3) sore.
“Waktu itu kapal kami bocor dan ditangkap Malaysia. Namun saat ditarik untuk dibawa ke Malaysia, kapal tenggelam dan untung kami berempat selama,” kata Herman, tekong kapal, di kantor PSDKP Belawan.
Dikatakannya, mereka tidak mencuri ikan di perairan Mayalsia. Namun karena ditangkap dan dipaksa untuk ikut, akhirnya kapal mereka karam saat ditarik. “Kami merasa masih di perairan kita atau laut perbatasan dalam keadaan kapal bocor,” kata Herman.
Saat serah terima, Kepala PPSB Andri F mengimbau nelayan agar tidak melewati perairan perbatasan. “Hukum Malaysia dan kita beda. Disana semua kru kapal dihukum sedangkan di negara kita hanya nakhoda sesuai dengan hukum internasional yang telah kita adopsi,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Langkat Roni Ginting mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu pemulangan empat nelayan tersebut.
“Kita mewakili pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan terimakasih sekaligus menghimbau nelayan untuk tidak melewati perbatasan karena laut kita masih banyak ikannya,” ujarnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Medan Abdul Rahman alias Atan turut mengucapkan terimakasih kepada kru KP Hiu yang dengan sabar mengawal dan mengawasi prairan Indonesia.
“Ini bukti pemerintah selalu hadir diantara nelayan dan kami selaku nelayan mengucapkan terimakasih,” ujarnya didampingi Sekretaris DPC HNSI Kota Medan Rustam Effendi Maha. (fac)
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut, Juli 2021 nanti pembelajaran tatap muka (PTM) sudah bisa dimulai. Meki begitu, Pemko Medan belum dapat memastikan, apakah PTM bisa terealisasi sesuai rencana Mendikbud tersebut.
Ilustrasi.
“Ya masih dalam pembahasan lah, belum bisa dipastikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Medan, Adlan SPd MM kepada Sumut Pos, Selasa (2/3).
Dikatakan Adlan, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kalaupun rencana dibukanya kembali sistem belajar tatap muka pada Juli nanti, setidaknya proses vaksinasi sudah harus dilakukan kepada para guru di Kota Medan. “Kalau guru-guru belum divaksin, kita juga tak bisa buka kembali sistem belajar tatap muka di sekolah. Harus divaksin dululah, supaya proses belajar mengajarnya bisa lebih tenang,” ujarnya.
Untuk itu, mantan Kabag Agama Setdako Medan tersebut menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendata jumlah guru di Kota Medan yang berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Hal itu dilakukan, agar proses vaksinasi dapat melingkupi seluruh guru yang ada di Kota Medan.
Nantinya, data tersebut akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kita Medan yang bertugas dalam melakukan proses vaksinasi. “Ini lagi kita data, nanti akan sampaikan datanya ke Dinkes. Karena kan memang mereka yang nantinya melakukan vaksinasi,” katanya.
Pun begitu, saat ini Dinas Pendidikan Kota Medan terus melakukan bimbingan kepada para guru agar dapat melakukan sistem pembelajaran secara daring dengan lebih baik. “Sistem daring saat ini masih berlanjut, mau tidak mau memang harus kita lanjutkan, karena kondisi saat ini memang belum memungkinkan untuk kita belajar tatap muka. Tapi begitu pun, kita intenskan agar proses belajar daring bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST meminta kepada Disdik Kota Medan untuk segera menyelesaikan proses pendataan guru yang ada di Kota Medan untuk segera bisa di vaksinasi. “Supaya proses belajar tatap muka di sekolah bisa cepat terealisasi, ya setidaknya di bulan Juli seperti yang direncanakan,” katanya.
Selain itu, Sudari juga meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan agar segera mengatur teknis proses vaksinasi untuk para guru di Kota Medan. “Sebab infonya, vaksinasi hanya berlaku untuk masyarakat Kota Medan. Tetapi yang kita tahu, cukup banyak warga Deliserdang yang jadi guru di Kota Medan. Apakah mereka bisa divaksinasi atau tidak? Sebab kalau tidak, artinya kita berharap agar pemerintah Kabupaten/Kota tempat guru tersebut berdomisili yang segera memvaksinnya. Kita harapkan ini cepat dikoordinasikan, supaya nanti jangan ada guru di Kota Medan yang belum divaksinasi,” pungkasnya.
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kembali menegaskan, dirinya belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sumut untuk seluruh jenjang pendidikan. Edy mengaku, Pemprov Sumut masih akan mengkaji dan membahas lagi kebijakan itu dalam waktu dekat.
“Nanti saya akan kumpulkan lagi di sini ahli kesehatan anak, pakar epidemiologi, dan pakar terkait lain di bidangnya untuk membahas hal tersebut. Jangan ditanya orang ekonomi, pasti jawabannya sekolah harus dibuka lagi,” kata Edy dalam silaturahmi bersama insan pers, Selasa (2/3).
Edy mengamini, pandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar setahun ini, memukul hampir seluruh sektor perekonomian masyarakat termasuk sektor transportasi di wilayah Sumut. Bahwa dominan pendapatan para sopir angkutan kota atau angkutan umum, berasal dari anak sekolah dan mahasiswa. Namun ia menegaskan, persoalan terpenting adalah kesehatan para peserta didik.
“Anak-anak kita ini mesti kita pikirkan kesehatannya. Saya sebagai umara (pemimpin), sebagai pemutus (pengambil kebijakan), mesti mendengarkan ahli-ahli di bidang kesehatan anak ini. Mereka yang menganalisis ini dengan melihat perkembangan terbaru Covid-19 di Sumut. Jika mereka bilang belum boleh, ya saya akan ikut,” tegasnya.
Ihwal waktu pembahasan pembukaan PTM di Sumut, Edy mengaku akan dilakukan dalam waktu dekat ini juga. Terlebih sebelumnya, ia pernah mengungkapkan, pada Maret 2021 akan kembali mengundang para ahli dan pakar di bidang kesehatan anak untuk membahas perkembangan terbaru mengenai PTM tersebut. “Pada tanggal 1 Januari 2021, (para ahli) itu duduk di sini dan mereka satu pun belum mengizinkan anak anak masuk sekolah. Kalau ditanya tokoh-tokoh ekonomi, pasti ya maunya sekolah,” ungkapnya.
Dari sisi pembinaan, diakui dia, belajar tatap muka di sekolah lebih baik daripada belajar jarak jauh. “Tetapi persoalannya sekarang Covid-19, ini WHO, ini inpres, dan ini pergub, dan bahkan ada perda. Tolong ini semua dipahami,” ujarnya.
Semptember, USU Rencana Tatap Muka
Di sisi lain, sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sudah menyampaikan kesiapannya untuk membuka perkuliahan tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Diantara kampus negeri yang sudah bersiap membuka kuliah tatap muka kembali adalah Universitas Sumatera Utara (USU). “Tatap muka direncanakan bulan 9 (September 2021). Kebijakan ini, masih kita pertimbangan secara matang-matang,” kata Rektor USU, Dr Muryanto Amin kepada wartawan di Kampus USU, Selasa (2/3).
Muryanto menjelaskan, sebelum dilaksanakan kembali kuliah tatap muka, direncanakan 1.600 dosen dan tenaga pendidikan di USU sudah dilakukan vaksin Covid-19 dari total 2000-an dosen dan tenaga pendidik. “Jadi, maksimal 1 ruang dibolehkan 20 orang. Kemudian, membentuk petugas Covid-19. Kita siapkan fasilitas protokol kesehatan. Yang penting semua dosen harus divaksin,” jelasnya.
Muryanto mengaku sudah berkordinasi dengan Satgas Covid-19 Sumut tentang rencana vaksinasi terhadap dosen dan tenaga pendidikan di USU.”Bulan 3 atau bulan 4. Itu saya dapat kabar dari Satgas Covid-19,” ungkapnya.
Muryanto mengatakan, untuk perkuliahan tatap muka ini harus mengambil kebijakan secara matang dan hati-hati. Jangan sampai, kuliah tatap muka menjadi klaster baru dan menjadi pemberitaan media sehingga menimbulkan dampak negatif. “Kebijakan ini, masih kita pertimbangan secara matang-matang. Memang tidak bisa menggantikan belajar tatap muka. Tapi, daring banyak memberikan proses belajar baru kepada mahasiswa. Meski kelemahannya secara emisional antara dosen dan mahasiswa tidak terjalin,” jelasnya.
Muryanto juga menceritakan keluhan orang tua mahasiswa, yang anaknya menjalani perkuliahan secara daring. Namun, mahasiswa tersebut tidak tahu kampus dan kelas kuliahnya dimana hingga saat ini. “Ada mahasiswa yang belum tahu kampusnya. Ada orang tua berbicara sama saya. Anak saya masuk di USU, tapi tidak tahu kampusnya. Secara psikologis ya terganggu secara emosional,” tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, PTM akan dibuka secara bertahap pada Juli 2021. “Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, Kamis, 25 Februari 2021.
Namun, Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Ia mengatakan, PTM ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa. Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan. “Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan,” ujarnya.
Ia pun meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif. (map/gus/prn)
