MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara kebagian jatah 33.942 hektare kawasan hutan yang bakal dimanfaatkan sebagai areal food estate. Luas lahan untuk kegiatan pertanian tersebut itu hanya setengah dari yang diusulkan Pemprov Sumut seluas 61.042 hektare kawasan hutan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto, mengatakan 33.942 hektare lahan yang disetujui itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) untuk pembangunan food estate seluas 12.790 hektar.

“Kita (warga Sumut) bersyukur sudah disetujui lahan food estate 33.942 hektare. Mudah-mudahan ke depan akan ditambah lagi, bila yang disetujui saat ini sudah terkelola dengan baik sebagaimana tujuan dan fungsinya,” katanya menjawab wartawan, Selasa (26/1).

Adapun lokasi 12.790 hektare berada di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 2.711 hektare, Kabupaten Tapanuli Utara 3.669 hektare, Kabupaten Tapanuli Tengah 5.078 hektare, dan Kabupaten Pakpak Bharat 1.332 hektare.

Bagian kedua, merupakan pencadangan kawasan HPT dan kawasan HP untuk pembangunan food estate seluas 21.152 hektare, terletak di Kabupaten Humbahas berupa kawasan HPT seluas 821 hektare dan kawasan HP seluas 10.624 hektare. Kemudian di Kabupaten Tapteng berupa kawasan HPT seluas 6.351 hektare, dan di Kabupaten Taput berupa kawasan HPT seluas 3.356 hektare.

Namun ada pula dari jumlah usulan 61.042 hektare itu, yang bagiannya diubah fungsi dari kawasan HPT menjadi kawasan hutan lindung (HL), yakni seluas 3.528 hektare.

Herianto mengatakan, pada lahan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk lokasi pembangunan food estate, juga sudah diselesaikan tapal batas.

“Untuk pembagian kepada warga setempat, pemerintah kabupaten yang mengatur. Bukan tugas dari Pemprov Sumut. Tentu kriteria dan syarat warga yang bisa mengelola lahan itu lebih tahu pemerintah setempat. Harapan kita, semoga lahan tersebut benar-benar bisa kita andalkan untuk swasembada pangan Sumut di masa mendatang. Bisa pula mengekspor berbagai komoditas pangan ke wilayah-wilayah lain yang membutuhkan,” terangnya.

Pihaknya turut mengimbau agar pemerintah kabupaten lain di Sumut, agar turut mengusulkan lahan untuk pembangunan food estate di daerahnya masing-masing. “Supaya diusulkan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Jadi kami (provinsi) sifatnya mengusulkan. Mudah-mudahan semakin banyak nanti yang disetujui lahan food estate di Sumatera Utara,” harapnya.

Diketahui, Pemprov Sumut melalui Dinas Kehutanan Sumut dan empat kabupaten terkait sangat mendukung program food estate (lumbung pangan) yang sebelumnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2020 di Kabupaten Humbahas.

Apalagi, 80 persen lahan lumbung pangan ini akan dikelola oleh masyarakat. Sebagaimana yang pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pengelolaan lahan lumbung pangan adalah 80 persen masyarakat. Sisanya 20 persen dikelola perusahaan.

“Satu kepala keluarga, diberi hak mengelola lahan seluas 1 hektare. Tidak boleh dijual. Dan untuk pengelolaan ini juga akan diteliti lagi oleh tim ahli, apakah benar bisa dikelola masyarakat atau perusahaan,” ucap Herianto.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi di suatu kawasan. Food estate juga dapat menjadi lahan produksi pangan nasional, cadangan pangan dan distribusi pangan.

Inti manfaat dari pengelolaan food estate adalah menurunkan harga bila pangan yang dihasilkan melimpah. Lebih dari itu, food estate bakal bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Penyerapan tenaga kerja akan meningkat hingga angka 34 persen.

Petani juga bakal bisa mengembangkan usaha tani dengan skala lebih luas. Sistem sentra produksi, pengolahan dan pedagangan juga bakal terintegrasi. Ekspor pangan ke luar negeri pun bakal turut terbuka. (prn)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Lahan persawahan itu menjadi ladang kematian, Senin (25/1) siang lalu. Sebanyak 5 warga Sibanggor Julu, Mandailing Natal, meregang nyawa saat menggarap sawah ladangnya. Sementara puluhan lainnya harus dirawat di RSUD Panyabungan. Tragedi Itu terjadi setelah gas beracun dilepas dari sumur gas di wellpad milik SMGP, perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

BUNTUT kejadian tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara seluruh aktivitas di PLTP tersebut.

Adapun lima korban meninggal warga Sibanggor Julu masing-masing Suratmi (46) Kaila Zahra (5), Yusniar (3), Dahni (45), dan Sahrani (15).

Informasi dihimpun Metro Tabagsel (grup Sumut Pos), Senin (25/1) pagi itu, warga di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yang berdekatan dengan radius Wellpad T (sumur gas) milik SMGP, tidak mendapat informasi pasti dari perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi itu saat membuang gas beracun dari sana.

Informasi yang diberikan hanya sekedar saja beberapa saat sebelum lubang uap itu terbuka. Warga tetap beraktifitas di ladang masing-masing dan sebagian berada di radius terdekat dari Wellpad itu.

“Biasanya dua hari sebelum dibuka, itu diberikan informasi melalui selebaran dan ke lopo-lopo (warung kopi). Jadi tidak ada aktifitas ke area itu. Tapi kali ini nggak ada. Saya pun sudah tadi (saat kejadian) di ladang, tapi nggak di arah wellpad itu. Memang seperti niatnya mau membunuh,” kata Mahdi, seorang keluarga korban, marah dan menuding perusahaan PLTB itu sengaja membuka tanpa memberitahu warga.

Pagi itu sekitar pukul 09.00 Wib, Misbah Rangkuti (43) bersama petani lainnya warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi berangkat ke ladang seperti biasa. Di sana ada wellpad, sumur uap gas beracun milik SMGP.

Di ladang yang berdekatan dengan daerah operasional SMGP itu, juga ada Surtami (46) bersama anaknya Syahrani (15), Linda (38), dan anaknya Kayla Zahra (4) serta Fatimah (31) yang juga membawa anaknya yang masih balita, Yusniar (2,5). Anak-anak ini berada di sopo (dangau) sawah. Masing-masing mereka masih bersaudara.

Sekitar pukul 11.30 Wib, dari seorang sekuiriti PLTP, Misbah mendapat informasi akan dibuka sumur pembuangan gas. Namun tidak pasti kapan itu dilakukan. Misbah juga bertanya apakah masih bisa menyelesaikan pekerjaannya di ladang.

“Ngak diberitahu waktunya kapan. Nanti dibuka wellpad, katanya. Masih bisa nggak kami selesaikan pekerjaan? Bisa, katanya,” ceritanya ditemui Metro Tabagsel di ruang Interna RSUD Panyabungan.

Kondisi Misbah lebih baik dari puluhan pasien lainnya, yang terlihat menggelepar kesulitan bernafas, sakit kepala pada bagian belakang. Bahkan ada warga yang masih tak sadarkan diri, dan harus dibantu dengan asupan oksigen dan infus.

Misbah malam kemarin sudah diperbolehkan pulang ke rumah.

Sementara tetangga ladangnya, Suratmi dan sang anak meninggal dunia. Begitu pula dua anak yang berada di dangau sawah itu, Kayla dan Yusniar. Serta seorang petani lainnya, Dahni.

“Awalnya saya juga merasa kok bau, mulai sesak nafas. Saya lihat adik-adik saya itu (Linda dan Fatimah), sudah lemas dan pingsan. Naik darah saya. Saya lari ke kampung mau memberitahu suaminya, sama warga, saya pun sudah lemas. Petani lainnya datang mengangkati mereka, sudah meninggal, dan yang menolong juga lemas dan keracunan,” cerita Misbah yang terlihat lesu, kesal, dan marah dengan perusahaan itu.

Di pemukiman berjarak 100 meter dari lokasi sawah, ada Diana yang tengah berjualan di rumahnya. Ia pun merasakan mual, pusing hingga harus dirawat juga di rumah sakit. Namun 4 anggota keluarganya yang lain hanya rawat jalan.

Senin siang itu, suara sirene ambulans memecah waktu istirahat warga sepanjang jalan dari Puncak Sorik Marapi – Panyabungan. Ambulans yang begitu banyak hilir mudik, membawa puluhan korban keracunan gas dari SMGP.

Gas itu disinyalir bersumber dari Wellpad T SMGP yang diketahui sudah ada kurang lebih satu tahun tidak pernah dibuka. Dan Senin (25/1) ini mereka melakukan percobaan, hingga mengakibatkan tragedi yang menyebabkan kematian warga sekitar.

Sebanyak 5 orang meninggal dunia, dan sedikitnya 24 orang harus menjalani perawatan intensif setelah pingsan dan sesak nafas. Salahsatu di antaranya seorang anggota Polres Madina dari Satuan Sabhara yang bertugas di Pos Pam perusahaan itu.

Korban yang dirawat di RSUD Panyabungan, antara lain Zainal Andit (21), M Ikhsan (28), Ani Lubis (41), Hapsah (43), Nur Habibah (40), Timbul (52), Misbah Rangkuti (43), Irham Tanjung (14), Fadilah Husna (7), Nelmiah (60), Misbah (60), Haidar (40), Nur Patimah (31), Naimah (26), Sarifah (47), Rahmad (40), Ahmad Zaki (2), Rasila (37), Eliana, Aipda Al Sinaga (39) .

Sementara di kamar jenazah RSUD Panyabungan, Linda Sari terduduk lesu. Di depannya, di pembaringan, dua jasad kaku tertutup kain. Satu di antaranya merupakan putrinya, Kayla Zahra (5). Dan anak dari adiknya, Yusniar yang berusia 2.5 Tahun.

Linda bercerita, dari pagi mereka sudah berada di ladang. Dan sekitar pukul 11.00 Wib, petugas sekuiriti datang menghampiri mereka yang tengah sibuk membersihkan pematang sawah. Petugas itu menyebut akan ada pembukaan lubang gas.

“Kira-kira jam berapa? Kira-kira setengah dua belas inilah, katanya. Oh iya-iya. Cuma itu,” ceritanya

Anak-anaknya berada di dangau, sementara ia sibuk dengan cangkul. Tak lama kemudian, merasakan bau busuk dan mulai mual hingga sempoyongan, tapi masih ditahankannya. Hingga ia menyaksikan beberapa orang saudara di sekitarnya yang ladangnya berdekatan tumbang dan pingsan. Ia pun berlari menuju yang pingsan, mencoba memberi pertolongan.

Sekuiriti tadi berteriak memanggilnya ke arah dangau, menunjuk anaknya. Dan mereka yang dihinggapi panik, satu persatu tumbang. Begitu pun warga yang datang dari perkampungan, atau yang mendekat; tumbang satu persatu.

Gas diduga jenis oksida sulfida (H2S) ini, menurut pekerja Wellpad, kemungkinan berkonsentrasi tinggi setelah sumur tidak dibuka dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun lamanya. ”Konsentrasi tinggi itu lebih beracun, tidak berwarna dan baunya tidak terasa. Kalau yang biasa ‘kan itu semacam aroma belerang biasa di air panas itu. Tapi ini setelah lama tidak dibuka berkonsentrasi tinggi,” kata pria yang tak ingin namanya dicantumkan.

Dimakamkan Berdampingan

Selasa (26/1) selepas salat zuhur, dari Masjid Nurul Iman para warga mengiring lima jenazah korban gas beracun SMGP ke TPU Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Yusniar dan Kayla Zahra dimakamkan secara berdampingan. Dua anak-anak yang menjadi korban gas beracun saat berada di dangau sawah, Senin (25/1).

Aswan Suhadi, ayah Yusniar terlihat begitu terpukul, menahan derai air mata. Dari masjid tadi, Aswan menggendong jasad putrinya, hingga  di peristirahatan terakhir. Pun demikian dengan Hambali, menggendong Kayla Zahra, di sisi makan untuk Yusniar.

Berjarak beberapa meter. Tiga korban dewasa lainnya dimakamkan secara berdampingan. Ada Dahni, dan Suratmi yang berdampingan dengan putrinya Syahrani (15).

Di sana, Ismail seorang pria tengah baya terduduk lesu berusaha ikhlas. Namun tatapannya hampir tak pernah lepas dari gundukan tanah merah, makam istri dan anaknya. Hingga prosesi doa selesai dan para pelayat beranjak, Ismail masih merapikan bebeapa tumpukan batu dan tumbuhan di atas dua makam itu.

TPU ini berjarak seperlemparan batu dengan persawahan yang menjadi TKP beberapa petani keracunan Gas dari Wellpad milik SMGP. Sejajar dengan pemakaman ini, ada permukiman yang juga jadi radius jangkauan gas beracun, hingga beberapa warga juga mengalami mual hingga dirawat, kemarin. 

Tolak Pembebasan Lahan

Menurut penuturan warga. Lahan yang menjadi persawahan warga itu sebelumnya telah ditawar oleh perusahaan multinasional itu untuk pembebasan menjadi wilayah operasionalnya. Namun ditolak warga setelah harga dirasa terlalu kecil.

“Gak dikasih, karena ‘kan murah kali waktu itu. Cuma 150 ribu per meternya. Kami ‘kan juga butuh ini untuk berusaha. Yang ditawarkan nggak cukup untuk buka usaha lainnya,” cerita Misbah Rangkuti, salahseorang korban keracunan yang sempat dirawat.

Sama halnya dengan penuturan Misbah, Mahdi, seorang keluarga korban berujar, lahan itu berdekatan dengan pipa-pipa gas milik SMGP. Perusahaan sudah melakukan pendekatan untuk pembebasan lahan. Namun ditolak karena agensi mematok harga yang terlalu rendah.

Namun pasca peristiwa ini, beberapa warga menuding perusahaan telah melakukan kelalaian serta dugaan adanya unsur kesengajaan.

Terkait beberapa tudingan warga, dan peristiwa ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari perusahaan. Juru Bicara SMGP, Krisna Ananta, juga belum bersedia memberi tanggapan.

Dihentikan Sementara

Sementara itu, Kementerian ESDM menghentikan sementara seluruh aktivitas di pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi, yang dioperasikan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)

Melansir keterangan resmi Kementerian ESDM, Selasa (26/1), Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi melalui Direktur Panas Bumi, telah menerima laporan dari pengembang lapangan panas bumi Sorik Marapi.

Laporan menyatakan bahwa Senin (25/1) telah terjadi paparan diduga gas H2S terhadap warga masyarakat. Itu terjadi ketika berlangsung kegiatan buka sumur (well discharge) sumur SM T02 pada proyek panas bumi PLTP Sorik Marapi Unit II.

Kegiatan buka sumur merupakan salah satu tahapan dalam pengoperasian PLTP dan dilaksanakan dengan prosedur yang ketat.

Sebelum memulai buka sumur, PT SMGP melakukan seluruh rangkaian prosedur keamanan, antara lain sosialisasi kepada semua pekerja dan masyarakat, evakuasi seluruh pekerja dari wellpad, penetapan batas perimeter aman, melengkapi tim well test dengan SCBA dan gas detector, dan final sweeping sebelum kegiatan buka sumur dimulai.

Buka sumur dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengalirkan steam ke silencer untuk dibersihkan sebelum dialirkan ke PLTP. Namun, sekitar pukul 12.30 WIB dilaporkan ada masyarakat yang pingsan.

Pada saat itu, warga sedang berada di sawah yang berjarak sekitar 300-500 meter dari lokasi sumur panas bumi. Pada saat kejadian, seluruh alat gas detector yang ditempatkan tidak mendeteksi adanya gas H2S. SMGP memutuskan segera menutup kembali sumur.

Saat ini penanganan difokuskan untuk menolong masyarakat terdampak. Status sementara 15 orang dirawat di RSUD Panyabungan dan 5 orang meninggal dunia. SMGP telah melaporkan kejadian ini kepada instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan kepolisian.

Direktur Panas Bumi, Ida Nuryatin Finahari hari ini menyatakan telah menerbitkan surat penghentian sementara seluruh kegiatan/aktivitas PT SMGP di lapangan, termasuk penghentian operasi PLTP Unit I (45 MW), kegiatan pengeboran dengan 2 unit rig, dan seluruh aktivitas pengembangan PLTP Unit II.

Kejadian tersebut saat ini dalam proses investigasi oleh Inspektur Panas Bumi yang dijadwalkan berangkat menuju lokasi.

Hari ini, Tim Inspektur Panas Bumi Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada Kementerian ESDM akan turun ke lokasi operasional PT SMGP. Tim diketahui akan melakukan investigasi terkait ledakan gas yang mengakibatkan puluhan warga setempat keracunan.

“Saya sudah koordinasi dengan ibu dirjen. Beliau sampaikan besok (hari ini) tim Inspektur Panas Bumi Ditjen EBTKE akan melakukan investigasi ledakan gas di Madina, dan kami siap mendampingi,” ungkap Kepala Dinas ESDM Sumut, Zubaidi menjawab Sumut Pos, Selasa (26/1).

Sesuai arahan Dirjen Panas Bumi, perusahaan diminta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh warga terkena dampak. “Jadi saat ini sudah dimatikan seluruh pembangkit di sana,” ujarnya.

Adapun Dinas ESDM Sumut telah berkoordinasi dengan pemkab setempat melalui UPT Madina. Baik dalam aspek membantu korban ledakan gas, maupun koordinasi kepada pihak perusahaan untuk bertanggungjawab dalam kejadian ini.

“Informasi yang kami peroleh, kapasitas mereka sudah safety dalam hal pengembangan operasionalnya. Namun secara detil, ini perlu diselidiki lebih mendalam. Makanya besok tim dari Jakarta turun ke lokasi,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi masih enggan berkomentar terkait peristiwa kebocoran pipa gas milik perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT SMGP hingga memakan korban.

Diakuinya, sudah ada tim dari Kementerian ESDM didampingi Dinas ESDM Sumut yang mendatangi lokasi untuk mencari tahu langsung penyebab peristiwa tersebut. “Saya belum bisa menjawab, nanti salah jadinya,” ucapnya menjawab wartawan kemarin sore.

Tim Poldasu Pantau Kondisi

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menurunkan tim untuk menyelidiki kasus keracunan gas di Madina. Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP M.P. Nainggolan mengatakan, tim terdiri atas Labfor sebanyak tiga orang, Inafis empat orang, Jatanras Ditreskrimum 16 orang, dan KBR Brimob 11 orang.”Jadi totalnya ada 34 personel yang diturunkan,” terang Nainggolan pada Selasa (26/1).

Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tua Silalahi mengatakan, sebanyak 235 personel gabungan yang terdiri atas personel Polres Madina, Brimob Tapanuli Selatan (Tapsel) Polres Tapsel dan Sidimpuan juga diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

“Kita juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat dan melakukan pengamanan, serta melakukan koordinasi bersama pihak perusahaan untuk menghentikan semua aktivitas agar hal yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali,” ujar Horas Tua Silalahi.

“Tim gabungan dari satuan KBR (Kimia Biologi Radioaktif) Gegana Brimob akan cek udara apakah ada gas berbahaya atau tidak di sekitar lokasi,” kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi.

Kemudian tim Laboratorium Forensik (Labfor), Inafis, dan Jatanras Ditreskrimum melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk proses penyelidikan.”Tim akan mengambil sampel gas dan meminta keterangan saksi-saksi dan pihak perusahaan. Untuk kondisi saat ini sudah kondusif,” ujar Hadi. (san/rul/prn/mag-1/dtc)