MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh mendukung penuh langkah Komnas HAM mengungkap fakta tewasnya 6 warga sipil yang merupakan anggota FPI, pada awal Desember 2020 lalu. Sebagai bentuk dukungannya, Nuh melayangkan surat resmi ke Ketua Komnas HAM agar dapat bekerja secara profesional dan tranparan dalam menyidik dan mengungkap fakta di balik peristiwa yang diduga sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan extra-judiciall killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan).

“Tindakan extra-judiciall killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak azasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. Karenanya, tindakan itu tidak boleh terjadi di Indonesia yang merupakan negara hukum,” kata Nuh dalam siaran persnya terkait refleksi 2020 dan semangat menyongsong tahun 2021 yang diterima SumutPos.co, Kamis (7/1/2021).

Muhammad Nuh juga menyikapi soal aspirasi masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang mengharapkan agar dana desa bisa sepenuhnya untuk pembangunan, tidak dialokasikan untuk program covid 19. “Karena masih banyak  infrastruktur desa yang harus diperbaiki dengan dana desa tersebut.  Masyarakat juga berharap pembagian dana desa disesuaikan dengan jumlah penduduknya (proporsional),” sebut Nuh.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengungkapkan, kondisi infrastruktur khususnya ruas jalan nasional di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) masih banyak yang rusak. “Seperti di Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padanglawas, dan Padanglawas Utara, banyak jalan yang rusak dan berlubang sehingga sering terjadi kecelakaan. Karenanya, diharapkan perbaikan jalan nasional tersebut dapat disegerakan,” bebernya.
Selain itu, Nuh juga menyikapi soal penyaluran bantuan Covid-19 kepada masyarakat, di mana ia masih banyak menemui kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19. “Kita harapkan teknis pembagian bantuan dapat lebih kondusif dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi penularan Covid,” imbaunya.

Di bidang pendidikan, Nuh mengaku banyak mendapat aspirasi dari guru honorer, khususnya pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Medan, agar mereka dapat diangkat menjadi PNS. “Saat ini pemerintah akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PNS. Kita harap, mereka ini dapat diprioritaskan karena selama ini guru PAI jarang diangkat menjadi PNS, padahal mereka sudah lama mengabdi,” ungkapnya.

Begitu juga dengan anak-anak lulusan sekolah luar biasa (SLB), lanjut Nuh, mereka sangat berharap agar perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat meberikan peluang yang besar bagi mereka. “Karena selama ini sangat sedikit perguruan tinggi yang menerima lulusan SLB. Kita tidak mau ada diskriminasi,” tandasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan dan sekitarnya sudah mulai tidak aman dari musibah banjir, hanya hujan deras selama satu jam saja, air sudah menggenangi hingga sebatas betis orang dewasa. Hal ini menjadi perhatian Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Helvetia.

Dalam upaya memastikan situasi aman dan kondusif di wilayah hukumnya, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahaean SH SIK MH memerintahkan anggotanya untuk melakukan patroli rutin dan selalu berkoordinasi dengan para kepala lingkungan yang daerahnya terdapat air aliran sungai, guna melakukan pengecekan debit air sungai yang berada di wilayah Medan Helvetia.

“Saat ini kami sedang lakukan pengecekan, salah satunya debit air di sungai Sunggal yang berbatasan dengan wilayah kami, Medan Helvetia,” ujar Pardamean melalui Panit Sabhara Idha Yudha kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (6/1).

Menurutnya, debit air kelihatan ada peningkatan ketinggian tidak seperti biasanya, namun saat ini belum begitu mengkhwatirkan. Adapun, lanjutnya, kegiatan Patroli Polsek Medan Helvetia ini untuk mengantisipasi bencana yang mungkin bisa timbul adanya gangguan alam seperti saat ini yang dirasakan warga.

“Curah hujan tidak menentu, jadi kami dari Polsek Medan Helvetia dalam hal ini meningkatkan patroli dan personel Bhabinkamtibmas kami selalu berkoordinasi kepada Babinsa dan kepala lingkungan setempat serta selalu memberikan himbauan-himbauan kepada warga yang berada di bantaran sungai tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya dalam hal ini juga meminta agar kegiatan patroli yang dilakukan oleh anggotanya ini merupakan satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan kamtibmas khususnya di wilayah Kecamatan Medan Helvetia. “Pak Kapolsek yang mengingatkan soal ini,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan desak Inspektorat Medan segera mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mengambil tindakan terhadap oknum JS selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 064025, Jalan Flamboyan Raya, Medan Tuntungan.Pasalnya, tindakan oknum JS dinilai telah meresahkan karena diduga memiliki perilaku kelainan homoseks.

Desakan itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi II Surianto didampingi Sekretaris Komisi Dhiyaul, Wakil Ketua Sudari, dan anggota Modesta Marpaung. Hadir pula Kepala Disdik Medan Adlan, Plt Kepala Inspektorat Medan, Hutasuhut, guru tetap, guru honor dan orangtua murid, Rabu (6/1).

Sudari mengatakan, terkait masalah yang sangat meresahkan itu, Inspektorat diberi tenggat waktu satu bulan untuk diberi solusi. “Disdik dan Inspektorat harus mengambil sikap dan bekerjasama,” ujarnya.

Bahkan, Ketua Komisi II Surianto menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Inspektorat tidak perlu berlama-lama mengambil kebijakan.

“Tujuannya agar tercipta kenyamanan peroses belajar mengajar di sekolah dimaksud. Kepala Disdik Medan harus menjaga citra pendidikan di Kota Medan. Pihaknya bakal merekomendasikan pergantian JS demi kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Dhyahul Hayati. Menurut dia, kasus ini sudah mencuat sejak Juli 2020. Artinya sudah beberapa bulan lalu. Namun, sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari Inspektorat dan Disdik. “Saya sebagai orangtua juga khawatirkan kalau anak saya sekolah di sana. Apalagi kasus ini sudah viral, Inspektorat harus cepat menangani ini, jangan ini jadi boomerang bagi dunia pendidikan kita,” ungkapnya.

Menjawab itu, Kadisdik Medan Adlan menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya tetap menyahuti dan mengumpulkan bukti untuk tindaklanjuti. “Kami tidak diam dan tentu tidak mau salah dalam mengambil keputusan. Kami arif dan bijaksana,” ujarnya.

Sedangkan Hutasuhut mengatakan, pihaknya perlu prinsip kehati-hatian. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan tetap menyahuti segala pengaduan.

Sebelumnya, orangtua murid dan guru menyampaikan kekhawatiran atas dugaan kelainan seks tersebut. Sebab jangan sampai terjadi korban terhadap murid lagi di masa mendatang.

Seperti diketahui, puluhan orangtua murid di salah satu SDN yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (23/12) mendemo JS, kepsek sekolah tersebut mundur karena diduga memiliki kelainan seksual alias penyuka sesama jenis atau homo.

Raiman, salah satu orangtua murid mengatakan, kasus ini sudah lama terjadi. Bahkan sempat viral di media sosial Facebook pada April 2020. Di mana, ada akun atas nama Jefri Simbolon yang mengungkapkan bagaimana hubungan kepsek JS dengan JU.

“Kami berembung guru dan murid agar tidak ada korban. Ini sudah diketahui ibu lurah dan camat Medan tuntungan. Dihadapan ibu lurah, JU sudah mengakui punya hubungan badan dan di hadapan kami tanggal 13 April JU mengakui semuanya,” ujarnya. (prn/ila)

Teks foto

RDP: Suasana RDP Komisi II DPRD Medan terkait tindakan Kepsek SDN 064025 Jl. Flamboyan Raya, Kec. Medan Tuntungan, JS yang diduga memiliki perilaku kelainan homoseks, Rabu (6/1). IST

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan meyakini, jika Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan akan mudahkan sekaligus mendisiplinkan masyarakat Kota Medan dalam mengurus dokumen kependudukan.

Sebab dalam perda yang baru, cukup banyak perubahan regulasi yang diatur dibandingkan dengan Perda yang lama, seperti persyaratan, buku dan formulir yang digunakan pengembangan layanan online maupun kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Selain itu, Perda Adminduk yang baru akan memberikan kemudahan, kesederhanaan sekaligus kepastian waktu bagi masyarakat yang memohonkan pendaftaran penduduk atau pencatatan sipil. Hal itu karena Disdukcapil bisa secara optimal mengembangkan pelayanan daring adminduk, sebab sudah ada dasar hukum yang kuat.

“Lalu, permohonan pendaftaran penduduk juga tidak memerlukan surat pengantar dari kelurahan/kecamatan lagi, sehingga memperpendek rantai birokrasi pelayanan. Artinya masyarakat bisa langsung memohonkan pendaftaran penduduk ke Disdukcapil termasuk yang ditempatkan di masing-masing kecamatan,” ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain MSi kepada Sumut Pos, Rabu (6/1).

Dikatakan Zul, sedangkan menyangkut denda keterlambatan, sesungguhnya dapat diterapkan tanpa mengurangi prinsip dasar bahwa pelayanan adminduk bersifat gratis atau tanpa bayar. Sebab, denda hanya diterapkan bila pelaporan atas peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang terjadi terlambat dilaporkan.

“Misalnya anak yang lahir harus sudah dimohonkan akta kelahirannya paling lama 60 hari setelah kelahiran. Bahwa besaran denda yang ditetapkan dalam Perda bersifat maksimal sehingga nilai efektifnya nanti akan dituangkan dalam Perwal tersendiri, jadi bisa saja tetap seperti yang diterapkan saat ini atau bisa bahkan lebih rendah atau lebih tinggi,” ujarnya.

Besaran denda juga disesuaikan dengan tujuannya, yaitu untuk mendorong adminduk yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat. Apalagi, besaran maksimal denda keterlambatan yang ditetapkan dalam Perda juga masih jauh dari yang ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2006. “Misalnya denda keterlambatan pelaporan permohonan akta kelahiran, di dalam undang-undang adminduk ditetapkan maksimal Rp1 jt, sedangkan dalam Perda ini hanya Rp100 ribu. Itupun nantinya dalam Perwal, akan disesuaikan lagi besarannya,” katanya.

Untuk itu, kata Zul, saat ini Disdukcapil Medan masih memberlakukan besaran denda seperti yang tertuang dalam Perda yang lama, yakni sebesar Rp10 ribu.”Yang baru nanti masih akan di atur dalam Perwalnya, berapa yang ditetapkan nantinya. Jadi saat ini yang berlaku bukan Rp100 ribu. Tapi bisa lebih rendah dari yang sekarang atau bisa lebih tinggi, tergantung hasil evaluasinya,” jelasnya.

Untuk itu, Disdukcapil Medan juga akan terus mengembangkan sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang diperlukan. Sehingga, masyarakat mau segera memohonkannya secara tepat waktu dan tidak akan dikenakan denda.

Sebab, penerapan denda bukan dimaksudkan sebagai sumber PAD tetapi hanya salah satu instrumen yang bisa digunakan dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mengurus dokumen adminduknya.

Penerapan denda itu sendiri, nantinya masih akan disesuaikan. Jikapun ada perubahan besaran denda keterlambatan, direncanakan baru akan diterapkan tahun 2022.”Jadi masyarakat nantinya tidak perlu khawatir mengenai besaran denda keterlambatan yang ditetapkan dalam Perda adminduk yang baru,” terangnya.

Bahkan untuk besaran denda yang direncanakan, juga dibuat berdasarkan kelompok waktu keterlambatan. Misalnya untuk keterlambatan 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan ke atas, maka besaran denda yang diterapkannya akan berbeda. Intinya melalui Perda yang baru nantinya, diharapkan masyarakat semakin terlindungi hak-hak kependudukannya sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik lainnya.

“Jadi Pemko tidak mengedepankan pendekatan sanksi, tetapi akan mengembangkan program-program secara aktif untuk bisa menyelenggarakan pelayanan adminduk yang semakin mudah diakses masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH menegaskan, pemberlakukan denda keterlambatan mengurus akta lahir merupakan wujud tertib administrasi dan terbangunnya database kependudukan.”Jadi sanksi administrasi secara filosofi hanya mengedepankan efek jera, bukan untuk menggali PAD. Denda itu agar tertib administrasi dan terbangunnya database kependudukan,” ucap Abdul Rani, Rabu (6/1).

Di samping itu, katanya, Perda Administrasi Kependudukan yang telah disahkan pada 30 Desember 2020 lalu, bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi kependudukan serta meningkatkan efektivitas pelayanan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pengembangan Siak (sistem informasi administrasi kependudukan) kepada masyarakat.

Perda tersebut juga termaktub dalam UU No.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

“Justru saat pembahasan Raperda, denda sebesar Rp100 ribu tersebut sangat sudah maksimal. Tidak boleh dikurangi, dan kalau bisa ditambah lagi jumlahnya. Malah kita juga mengusulkan denda ratusan juta rupiah bagi yang memalsukan data kependudukan,” kata anggota DPRD Medan dari PPP ini.

Dikatakannya, administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik.

Selain itu, tambah Abdul Rani, hal itu juga memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.”Atas dasar peraturan tersebut, maka Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan tidak sesuai lagi,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski kondisi ekonomi masyarakat saat ini melemah akibat pandemi Covid-19, tak membuat para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan Sumut, lantas prihatin. Justru, dengan menggunakan uang rakyat melalui anggaran P-APBD Sumut, mereka membeli 100 laptop baru dengan menelan anggaran Rp1.636.300.000.

Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian pada Sekretariat DPRDSU, Ali Syahrin Batubara mengakui, pengadaan laptop diperuntukkan bagi 100 anggota dewan, dengan harga satuan senilai Rp16.363.000. “Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020,” katanya.

Dia menyatakan proses pengadaan laptop tersebut dilakukan dengan sistem lelang. “Di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT. ECS Jakarta,” ujarnya.

Kabag Umum Kesekretariatan DPRD Sumut, Muda Sakti juga mengakui pihaknya ada menganggarkan penyaluran laptop untuk 100 anggota dewan. “Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag,” katanya.

Diakuinya pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggota DPRD Sumut. “Iya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga,” katanya.

Amatan wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (6/1), sejumlah tenaga honor gedung dewan mulai membagikan dan menyerahkan satu unit laptop untuk setiap dewan.

Namun seorang staf yang enggan disebut namanya, mengaku justru satu unit laptop tersebut senilai Rp23 juta, bukan Rp16 jutaan. sehingga total biaya yang dikeluarkan senilai Rp2,3 miliar

Dikatakannya, pembagian laptop tersebut statusnya pinjam pakai. Masing-masing dewan diminta untuk menandatangani perjanjian penerimaan laptop tersebut. Selain pengadaan laptop baru, pihak sekretariat juga disebut-sebut mengalokasikan anggaran perbaikan laptop jika mengalami kerusakan. Disebutkan, pengadaan laptop untuk membantu para wakil rakyat melaksanakan pertemuan zoom meeting khususnya agenda paripurna.

Seorang Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Poarada Nababan mengaku ada menerima laptop tersebut. Namun dia tidak menyetujui jika pengadaan laptop tersebut diperuntukkan untuk pertemuan zoom meeting.

“Terlalu kecillah jika pihak sekretariat menganggarkan pengadaan laptop ini hanya untuk zoom meeting. Namun untuk mencari-cari alasan sajanya ini bahwa pengadaan laptop untuk zoom meeting. Kalau untuk membantu tugas dewan saya sepakat,” Katanya.

Sementara itu, Pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan, pengadaan laptop untuk menunjang kinerja dewan agar tetap dapat beraktivitas di masa pandemi tentu harus diikuti dengan semakin membaiknya kinerja dewan. “Tidak ada yg salah dalam hal alasan untuk penggunaan agar terjadi peningkatan kinerja. Hal ini dipergunakan untuk zoom meeting dan penggunaan sejenis,” katanya saat diminta tanggapan mengenai pengadaan tersebut.

Namun tentu saja, lanjut dia, ada persyaratan untuk memenuhi hal tersebut agar alasan menjadi kuat. Terutama skala prioritas dan azas kepatuhan. Apakah prioritas membeli laptop atau tidak, apakah patut atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau dilihat situasi saat ini tentunya ada yang menjadi skala prioritas yakni pemulihan ekonomi rakyat. Hal itu menjadi penting agar rakyat bisa pulih perekonomiannya dan bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Dengan ekonomi pulih maka pendapatan daerah akan tercapai targetnya. Di satu sisi lain akan meningkatkan kesejahteraan daerah juga,” ujarnya.

Akan tetapi di suasana pandemi ini, menurutnya tentu banyak keperluan lain yang lebih mendesak ketimbang pembelian laptop. Apalagi untuk azas kepatuhan lebih patut lagi kalau anggaran Rp2,3 miliar tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain seperti pemulihan ekonomi.

“Namun kalau sudah menjadi keputusan membeli laptop terjadi tentu harus diukur dengan semakin meningkatnya kinerja dewan dengan fungsi-fungsinya seperti legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain itu, masa pandemi dianjurkan untuk tetap stay di rumah dan tidak banyak melakukan perjalanan agar terhindar dari risiko tertular pandemi Covid-19,” katanya.

Menurutnya, sebaiknya dewan konsisten terhadap apa yang menjadi alasan pengadaan laptop untuk peningkatan aktivitasnya. “Peningkatan aktivitas dan kinerja dewan masa pandemi. Selain itu, untuk menekan penyebaran virus Covid-19 tidak perlu banyak melakukan perjalanan dinas,” katanya. (prn/ila)

, or

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Syamsul Adha, alumni Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisip USU), lolos mengikuti seleksi Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Syamsul saat ini dikenal sebagai Camat Wampu, Kabupaten Langkat.

“Kami mengucapkan selamat kepada Sekretaris Ikatan Alumni MIKOM Fisip USU, Syamsul Adha, yang telah lolos ikuti seleksi menjadi Dirut BPODT,” kata Ketua IKAMIKOM Fisip USU, Saurma MGP Siahaan, Rabu (6/1).

Saurma yang juga Ketua BPC Perhumas Medan, mengatakan, sosok Syamsul merupakan pekerja keras yang bisa menjadi motor BPODT dalam memaksimalkan potensi kawasan Danau Toba.

“Kami siap bersinergi mendukung Danau Toba menjadi destinasi wisata berkelas dunia dan peran bidang ilmu komunikasi dipandang sangat penting dalam menunjang hal tersebut,” kata dia.

Syamsul Adha bersama sejumlah kandidat, akan mengikuti Assessment Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, yang akan dilaksanakan secara online/video conference pada Kamis dan Jumat, 7 dan 8 Januari 2021.

Dukungan juga disampaikan alumni MIKOM Fisip USU, Ara Auza, yang saat ini Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area (UMA). Ara menambahkan, Syamsul merupakan sosok birokrat muda alumni STPDN yang sarat prestasi.

Koleganya itu, pernah menjadi ASN Inspiratif Nasional 2018 atas keberhasilannya memberdayakan masyarakat Wampu dan memberikan pelayanan publik yang enerjik ke warga.

“Syamsul mampu mengadaptasi kebijakan dan program pemerintah pusat serta pimpinannya di daerah agar masyarakat merasakan kehadiran layanan pemerintah dengan baik. Saya kira ini diperlukan oleh sosok Dirut BPODT yang baru. Danau Toba milik masyarakat yang harus dikelola untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (rel/prn)