rapid: Personel Polres Pelabuhan Belawan saat menjalaini rapid tes di Aula Wira Satya Mapolres Pelabuhan Belawan, Rabu (16/12).istimewa/sumut pos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pascapelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Polres Pelabuhan Belawan menggelar rapid tes secara massal kepada seluruh personel. Acara tersebut berlangsung di Aula Wira Satya Mapolres Pelabuhan Belawan, Rabu (16/12) pukul 10.00 WIB.
rapid: Personel Polres Pelabuhan Belawan saat menjalaini rapid tes di Aula Wira Satya Mapolres Pelabuhan Belawan, Rabu (16/12).istimewa/sumut pos.
Pelaksanaan rapid tes yang berlangsung secara keseluruhan bagi personel dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 pasca melakukan kegiatan pengamanan selama Pilkada Kota Medan.
Para personel silih berganti melakukan rapid tes yang dilaksanakan tim medis dari Polres Pelabuhan Belawan dan Puskesmas Belawan.
“Kegiatan ini bukan pertama kali kita lakukan, sebelumnya sudah pernah kita melakukan rapid tes. Mengingat banyaknya aktivitas anggota di luar selama pengamanan Pilkada, secara rutin kembali kita lakukan rapid tes,” kata Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan.
Berdasarkan pengecekan secara massal, tidak ada ditemukan sejumlah personel dinyatakan reaktif. Meskipun begitu, ia tetap menekankan kepada seluruh jajaran personel untuk tetap mematuhi protokol kesehatan menjalankan tugas.
“Kita akan tetap mengecek kepatuhan personel selama tugas dalam menerapkan protokol kesehatan, begitu juga di lingkungan kerja tetap kita lakukan sterilisasi pencegahan virus corona dengan melakukan penyemprotan secara berkala dan memfasilitasi cuci tangan,” tutupnya. (fac/ila)
SALING DORONG: Pengunjuk rasa mendorong pagar untuk menerobos masuk yang kemudian dihalau Satpam. Aksi ini adalah Simulasi Tanggap Darurat yang digelar K3 PT PLN PLN UIKSBU.istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa mendatangi PLN (Persero) Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU) yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Rabu (16/12). Suasana nyaris ricuh dan sempat bentrok dengan satuan pengaman di sana.
SALING DORONG: Pengunjuk rasa mendorong pagar untuk menerobos masuk yang kemudian dihalau Satpam. Aksi ini adalah Simulasi Tanggap Darurat yang digelar K3 PT PLN PLN UIKSBU.istimewa/sumut pos.
Dalam demo itu, massa mengusung sejumlah poster berisi kecaman terhadap kinerja perusahaan BUMN. Meski pagar ditutup pihak keamanan, tetap tak membuat aksi mereda. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di depan pintu masuk kantor.
Untuk meredakan suasana yang mulai memanas sekaligus mengakomodir aspirasi mereka, perwakilan kantor PLN UIKSBU mencoba berkomunikasi dengan para demonstran.
Namun di tengah upaya itu, suasana mendadak ricuh saat mereka mulai membakar ban bekas. Untuk mengantisipasi kobaran api, pihak keamanan dengan sigap langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan (Apar).
Namun bukannya mereda, keadaan malah nyaris tak terkendali. Apalagi saat seorang pengunjukrasa nekat menerobos masuk ke areal kantor dan yang lainnya mulai melakukan aksi goyang pagar. Namun situasi yang sempat memicu kepanikan itu, berhasil diredam setelah penyusup itu bisa diamankan satpam kantor.
Namun, aksi demo ini bukanlah sungguhan. Tapi hanya kegiatan Simulasi Tanggap Darurat yang digelar K3 PT PLN PLN UIKSBU. Kegiatan tersebut digelar guna meningkatkan kewaspadaan di jajaran pegawai dan petugas keamanan.
Pejabat K3 PLN UIKSBU, Fathdi Akbar selaku penyelenggara kegiatan menjelaskan, apa yang terjadi ini merupakan cara mereka untuk merangsang responsif seluruh jajaran pegawai dan petugas keamanan secara khusus, dalam menghadapi gangguan seperti itu.
“Segala kemungkinan tentu bisa terjadi. Kita ingin jika aksi yang menjurus anarkis terjadi, semua pihak bisa cepat tanggap dan tau apa yang dilakukan sehingga semua bisa cepat dinetralisir meski hal demikian tentu tak kita inginkan,” tegas Fathdi.
Agar simulasi ini berlangsung secara alami, sambungnya, pihak PLN UIKSBU pun sengaja melibatkan kalangan aktivis mahasiswa secara langsung.
“Ada mahasiswa yang berperan sebagai kelompok pengunjukrasa dan kita juga bekerjasama dengan pihak BPBD Sumut, Teratai Rescue Satbrimob Poldasu, Satgas Covid-19 dan Dinas P2K Pemko yang turut membantu dalam kegiatan simulasi ini. Jadi, unjukrasa ini merupakan puncak dari kegiatan simulasi tanggap darurat setelah pagi tadi kita juga telah melakukan sosialisasi penangan Covid-19,” pungkasnya. (ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPI FSPMI) melakukan aksi damai tolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di sekitar bundaran SIB Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (16/12).
ilustrasi
Puluhan massa ini tampak melakukan orasi dan membawa poster yang bertuliskan penolakan terhadap pasal-pasal yang merugikan di dalam Omnibus Law. Aksi ini dilakukan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia secara virtual.
Puluhan massa juga melakukan aksi doa bersama dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan pencabutan pasal-pasal yang merugikan kaum buruh. Massa aksi juga menaiki tepi kolam tugu bundaran SIB sambil meneriakkan “lawan, lawan, lawan!”.
Ketua DPW FSPMI Sumatra Utara, Willy Agus Utomo mengatakan aksi ini merupakan satu dari aksi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.”Jadi hari ini kami melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini seluruh buruh juga melakukan aksi yang sama yang terpusat di Jakarta tepatnya di gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Willy, Rabu (16/12).
Ia menuturkan aksi ini dilakukan untuk mendukung adanya judicial review Omnibus Law. “Jadi aksi ini kita siarkan secara langsung melalui Zoom yang juga bersamaan dengan seluruh wilayah di Indonesia. Sebentar lagi kita menunggu live bersama rekan-rekan yang berada di Jakarta,” katanya.
Willy mengatakan meskipun Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pihaknya akan terus berusaha untuk melakukan penolakan.
“Aksi ini merupakan aksi lanjutan yang akan terus dilakukan untuk membatalkan pengesahan Omnibus Law yang sangat banyak merugikan kaum buruh. Kami sangat memohon kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Presiden Jokowi untuk dapat mendengarkan aspirasi para kaum buruh yang tidak hentinya melakukan penolakan,” pungkasnya. (trb/ila)
MENANG: Bobby Nasution dan Aulia Rahman bersama tim relawan memberi keterangan usai menyaksikan hasil quick count. istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasangan Calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman resmi diumumkan sebagai pemenang Pilkada Medan 2020. Bobby-Aulia unggul tipis dengan perolehan 393.327 suara (53,5 persen). Sedangkan lawannya yang merupakan paslon nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi memperoleh 342.580 suara (46,5 persen).
MENANG: Bobby Nasution dan Aulia Rahman bersama tim relawan memberi keterangan usai menyaksikan hasil quick count. istimewa/sumutpos.
Padahal, Bobby-Aulia yang merupakan menantu Presiden RI Jokowi itu diusung 8 partai politik yang memiliki total 39 dari 50 kursi di DPRD Medan, yakni PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, Hanura, PSI dan PPP. Ditambah lagi, dukungan dari Partai Gelora Indonesia yang belum ikut Pemilu.
Harusnya dengan didukungan banyak parpol Bobby-Aulia bisa menang telak atau meraup suara lebih banyak lagi. Apalagi rivalnya, Akhyar-Salman hanya diusung dua parpol yakni PKS dan Partai Demokrat yang hanya memiliki 11 kursi di DPRD Medan.
Melihat kenyataan ini, pengamat politik dari USU, Agus Suriadi menilai, mesin politik parpol pengusung Bobby-Aulia tidak bekerja maksimal. “Jelas sekali, kalau mesin partai politik pendukung Bobby-Aulia tidak sepenuhnya berjalan. Hanya ada beberapa parpol saja yang terlihat sungguh-sungguh, sisanya terlihat setengah hati dan terkesan menjadi formalitas saja dalam mendukung Bobby-Aulia,” kata Agus kepada Sumut Pos, Rabu (16/12).
Sebaliknya, kata Agus, mesin partai politik pendukung Akhyar-Salman (Aman), terlihat sangat serius dalam memenangkan paslon Akhyar dan Salman untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. “Walaupun pada akhirnya kalah, tetapi perolehan 46,5 persen itu adalah sebuah prestasi. Melawan Bobby-Aulia dengan kekuatan partai yang sangat besar, mereka hanya berselisih 7 persen suara, ini bukti kerja keras dan sesungguhan mereka,” tandasnya.
Masyarakat Apatis
Sementara itu, KPU Kota Medan mencatat, sebanyak 886.964 orang atau 54,22 persen dari 1.635.846 total pemilih di Pilkada Medan tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, pada 9 Desember kemarin. Selain alasan pandemi Covid-19, pengamat politik dari USU, Dr Warjio menilai, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada Medan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap proses Pilkada yang dapat melahirkan pemimpin yang terbaik bagi Kota Medan.
“Banyak masyarakat menilai, kedua paslon bukan sebagai paslon yang mewakili representasi masyarakat dalam membangun Kota Medan yang lebih baik. Masyarakat sudah cukup apatis dengan pemerintahan di Kota Medan yang telah berkali-kali mengecewakan para pemilihnya,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Selasa (16/12).
Dikatakan Warjio, bagi kebanyakan pemilih, memilih calon petahana bukanlah solusi. Pasalnya, petahana dinilai sebagai bagian dari kegagalan pemerintahan sebelumnya yang tidak mampu berbuat banyak dalam membangun Kota Medan yang lebih baik, termasuk dalam membangun infrastruktur, peningkatan pelayanan kepada masyarakat hingga bebas dari praktik-praktik korupsi.
“Apapun namanya, terlibat ataupun tidak, sosok Akhyar sudah terlanjur melekat dengan Eldin yang sekarang sedang menjalani masa hukumannya akibat kasus korupsi. Ini juga jadi faktor utama kenapa masyarakat enggan memilihnya,” ujarnya.
Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, yakni Bobby-Aulia juga banyak dinilai masyarakat bukan sebagai calon yang terbaik bila dibandingkan dengan Akhyar. Sekalipun sudah pasti belum pernah tesentuh oleh praktik-praktik kurupsi sehingga dinilai sebagai anak muda yang jujur dan energik, namun Bobby dibilang sebagai anak muda yang belum punya pengalaman apapun dalam pemerintahan, termasuk dalam dunia politik dan birokrasi pemerintahan.
“Ditambah lagi, banyak masyarakat yang menolak adanya politik dinasti di Kota Medan. Walaupun pada akhirnya, masyarakat ternyata lebih suka terhadap sosok yang memberikan harapan baru dibandingkan sosok yang pernah gagal dalam membangun Kota Medan. Itu sebabnya, Bobby-Aulia unggul dari Akhyar-Salman,” katanya.
Hanya saja, terang Warjio, masyarakat Kota Medan yang bersikap apatis terhadap kedua paslon dan terhadap proses tahapan Pilkada Medan masih lebih banyak dari mereka yang menggunakan hak suaranya. Faktanya, masyarakat yang tidak memilih justru lebih dari 50 persen.
“Artinya masih sama dengan Pilkada Medan pada periode-periode sebelumnya, bahwa mereka yang golput sesungguhnya masih menjadi pemenang dalam setiap pelaksanaan Pilkada di Kota Medan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap realitas politik di Kota Medan,” tegasnya.
Di sisi lain, Warjio turut menyoroti tipisnya keunggulan pasangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan 2020 bila dibandingkan dengan perolehan suara Akhyar-Salman. Menurutnya, keunggulan Bobby-Aulia yang hanya berselisih 7 persen dari total suara yang dimiliki Akhyar-Salman adalah bentuk minumnya kesolidan para partai politik yang mengusung Bobby-Aulia di Pilkada Medan.
“Simpatisan dan para pemilih partai seperti Partai Gerindra dan beberapa partai politik lainnya yang tadinya merupakan pendukung Prabowo di Pilpres mulai jenuh untuk mendukung sosok yang diusung oleh partai-partai itu, mengingat Partai Gerindra dan beberapa partai lainnya yang tadinya ada di oposisi namun saat ini sudah menjadi koalisi pemerintah. Ini jelas sekali berpengaruh,” tegas Warjio.
Lalu, sejumlah partai politik yang mendukung Bobby-Aulia juga tidak sepenuhnya solid dalam memenangkan Bobby dan hanya sebagai partai pendukung secara tertulis, namun tidak mendukung secara fakta di lapangan. “Bersyukur, walaupun Partai Gelora belum punya kursi di DPRD Medan dan belum bisa menjadi partai pengusung dan hanya sebagai partai pendukung untuk Bobby-Aulia, tapi partai tersebut justru saya nilai sebagai partai yang cukup berpengaruh bagi kemenangan Bobby-Aulia. Pasalnya, kehadiran Gelora mampu memecah suara yang dimiliki PKS. Apalagi di kawasan Medan Utara, beberapa tokoh mantan PKS asal Medan Utara saat ini berada di Partai Gelora. Itu tentu sangat berpengaruh,” pungkasnya. (map)
PLENO: Ketua KPU Kota Gunungsitoli Firman Novrianus Gea SE saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Gunungsitoli yang digelar oleh di Wisma Sangehao Gunungsitoli, Rabu (16/12).
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli menetapkan perolehan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2020, melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Gunungsitoli yang digelar oleh di Wisma Sangehao Gunungsitoli, Rabu (16/12).
Dari hasil rapat pleno itu, Pasangan Calon (Paslon) Ir Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli SE MSi (Laso) unggul melawan kolom kosong dengan perolehan suara sebanyak 47.546, sementara pemilih kolom kosong hanya 12.271 suara. Dengan perolehan suara sebanyak itu pasangan Laso akan kembali memimpin Kota Gunungsitoli untuk periode kedua kalinya.
Ketua KPU Kota Gunungsitoli, Firman Novrianus Gea SE saat membuka rapat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli yang telah berpartisipasi, sehingga pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2020 berjalan lancar, aman tanpa ada hambatan.
“Tentu kesuksesan penyelenggaraan Pilkada ini tidak terlepas dari peran seluruh warga Kota Gunungsitoli. Dan kami terus berharap kerjasamanya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada hingga pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat Kota Gunungsitoli yang kita laksanakan pada saat ini,” ujar Firman.
Senada dengan itu, Kaban Kesbangpol Kota Gunungsitoli, Abdul Majid Chaniago SE MSi yang hadir mewakili Walikota Gunungsitoli menyampaikan ucapan terimakasih kepada penyelenggara pemilu, yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Ia pun berharap, pleno yang dilaksanakan saat itu dapat menghasilkan sebuah ketetapan dalam menentukan kepemimpinan di Kota Gunungsitoli yang akan datang.
“Seluruh tahapan yang telah kita ikuti berjalan dengan aman dan lancar. Saya mewakili pemerintah Kota Gunungsitoli mengucapan terimakasih kepada penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat termasuk aparat keamanan yang telah mengawal proses pelaksanaan Pilkada ini,” ujarnya.
“Kita berharap, pleno yang kita laksanakan ini dapat menghasilkan sebuah ketetapan sehingga pembangunan di Kota Gunungsitoli yang kita cintai akan segera kembali dilanjutkan,” tambahnya.
Ketua KPU Kota Gunungsitoli mengungkapkan, pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2020 berlangsung di enam (6) Kecamatan, yakni : Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Barat, Gunungsitoli Alao’oa dan Kecamatan Gunungsitoli Utara. Dengan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 307, yang tersebar di 98 desa dan 3 kelurahan. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 88.727 pemilih, sedangkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara keseluruhan berjumlah 60.984 orang.
Setelah mendengarkan hasil pleno tingkat Kecamatan yang dibacakan masing-masing ketua Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Kecamatan, maupun masukan dan kritik dari peserta rapat, akhirnya KPU Kota Gunungsitoli menetapkan perolehan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2020 yakni, pasangan Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli memperoleh 47.546 suara, pemilih kolom kosong memperoleh 12.271 suara, dari suara sah 59.817. Sementara suara tidak sah 1.167 suara.
Sementara itu pemilihan di Kabupaten Nias Paslon nomor urut 01 Ya’atulo Gulo-Arota Lase (Ya’atulo-Arot) berhasil memperoleh suara terbanyak, atas tiga paslon lainnya. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Nias, melalui rapat pleno yang telah terlaksana di aula serbaguna Jalan Pancasila-Hiliweto Kecamatan Gido, (Selasa, 15/12), yakni : Paslon nomor urut 01 Ya’atulo Gulo-Arota Lase (Ya’atulo-Arot) memperoleh 21.905 suara, paslon 02 Christian Zebua-Anofuli Lase (Christ-Full) sebanyak 14.335 suara, Paslon 03 Enanoi Dohare – Ylulius Lase (Enoniu)sebanyak 12.550 suara dan Paslon 04 Arosokhi Waruwu – Asaldin Gea (Aroli)sebanyak 13.290 suara.
Di Kabupaten Nias Barat, paslon nomor urut 01 (Khenoki Waruwu dengan Era-Era Hia) unggul atas paslon nomor urut 02. Melalui rapat pleno yang digelar oleh KPU Nias Barat pada hari Selasa (15/12) telah menetapkan perolehan suara kedua pasangan calon, yakni : nomor urut 01 paslon Khenoki Waruwu dengan Era-Era Hia memperoleh 20.150 suara, sedangkan nomor urut 02 paslon Eliyunus Waruwu-Mareko Zebua memperoleh 18.190.
Di Kabupaten Nias Selatan, pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh dua pasangan calon, KPU Nias Selatan menetapkan Paslon nomor urut 01 (Dr Hilarius Duha SH MH-Firman Giawa SH MH) memperoleh sebanyak 72.258 suara, sementara Paslon nomor urut 02 (Idealisman Dachi-Sozanolo Ndruru) memperoleh 54.019 suara. Dengan demikian, Paslon nomor urut 01 (Dr Hilarius Duha SH MH-Firman Giawa SH MH) tampil sebagai pemenang.
Sementara di Kabupaten Nias Utara, hasil rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Nias Utara pada hari Rabu (16/12), perolehan suara Paslon 02 (Amizaro Waruwu-Yusman Zega) berhasil mengalahkan perolehan suara petahana Paslon 01 (M Ingati Nazara-Otorius Harefa).
Dari hasil rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Nias Utara pada hari Rabu (16/12), paslon 01 memperoleh 24.805 suara, sedangkan Paslon 02 unggul jauh dengan perolehan 38.121 suara. Di 11 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Nias Utara, pasangan Amizaro Waruwu-Yusman Zega selalu tampil sebagai pemenang.
Terpisah, Amizaro Waruwu dihubungi Sumut Pos (Rabu, 16/12) malam menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Nias Utara, yang antusias memberikan hak suaranya kepada Paslon 02. “Tiada kata yang bisa kami sampaikan kecuali ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ucapan terimakasih kepada seluruh tim pemenangan dan seluruh masyarakat yang telah mempercayakan kepada kami untuk memimpin Nias Utara kedepan,” Ujar Amizaro yang mantan anggota DPRD Nias Utara.
“Kemenangan ini bukan hanya milik paslon 02, tapi kemenangan seluruh masyarakat Nias Utara,” tambanya.
Amizaro Waruwu yang mantan Wakil Ketua DPRD Nias Utara itu, mengajak semua pihak untuk merajuk kembali persatuan dengan menghiangkan segala perbedaan yang timbul semasa tahapan Pilkada.
“Pesta demokrasi telah usai, sudah tidak ada lagi istilah 01 dan 02, tapi mari rajud kembali hubungan persaudaraan. Ayo bahu membahu dengan bergandengan tangan, dengan bersatu yakinlah pembangunan di Kabupaten Nias Utara kedepan akan lebih baik, sesuai harapan kita semua,” harapnya. (adl/ram)
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengizinkan belajar tatap muka dilakukaan mulai awal semester genap atau Januari 2021. Namun begitu, Kota Medan tampaknya belum dapat memberlakukan pembelajaran tatap muka, karena masih termasuk kawasan zona merah penyebaran Covid-19.
CUCI TANGAN: Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya.
Saat ini memang penyebaran Covid-19 di Kota Medan mulai melandai. Di mana tingkat kesembuhan sudah mulai lebih tinggi dari kasus penularan harian. Meskipun begitu, kasus penularan Covid-19 masih saja terjadi di Kota Medan, dan siapapun berpotensi tertular virus tersebut bila tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Dari kunjungan kerja kami ke Kemendikbud, Selasa (15/12), pemerintah tidak menyarankan untuk membuka kembali sekolah pada daerah-daerah yang masuk dalam kawasan zona merah. Jadi jelas, karena Kota Medan masih zona merah, maka tidak ada belajar tatap muka di sekolah di awal 2021,” kata anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Rabu (16/12).
Dikatakan Ketua Fraksi Partai NasDem itu, untuk bisa membuka kembali sistem belajar tatap muka di sekolah, maka Kota Medan harus keluar dari zona merah. Setidak-tidaknya, Kota Medan sudah harus masuk dalam kawasan zona orange ataupun kuning.
Untuk zona orange saja, kalaupun dibuka kembali, harus dilakukan dengan prokes yang ketat, mulai dari pengukuran suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Setidaknya, pihak sekolah harus mengatur jadwal sekolah yang dibagi dalam dua sesi, yakni pagi dan siang. Hal itu dilakukan, agar jumlah siswa saat belajar di sekolah dapat ditekan hingga separuh dari jumlah yang ada.
“Itupun untuk zona orange tetap tidak disarankan, hanya sebantas diperbolehkan. Bila meningkat menjadi zona merah, maka tetap harus ditutup kembali. Maka sebenarnya, setidak-tidaknya zona kuninglah yang lebih aman untuk membuka kembali sekolah. Zona hijau sudah pasti yang paling aman, itupun tetap harus menggunakan prokes,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM mengaku telah mendengarkan kabar tersebut. “Iya, saya juga baru dapat info kemarin dari Komisi II. Pak Afif sudah sampaikan juga sama saya kemarin soal itu,” kata Adlan saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (16/12).
Dikatakan Adlan, hari ini pihaknya baru akan menemui para wakil rakyat di Komisi II untuk lebih memperjelas hasil perbincangan antara Komisi II DPRD Medan dengan Kemendikbud RI. “Karena hari ini mereka baru pulang dari Jakarta, jadi besok (hari ini) lah baru kita tanya secara detail bagaimana hasil keputusannya. Kalau memang belum boleh, ya maka tentu akan kita ikuti itu,” katanya.
Untuk itu, Adlan mengungkapkan, jika pihaknya saat ini sedang berfokus dalam meningkatkan kemampuan ataupun skill para guru yang ada di Kota Medan agar lebih mampu dalam memberikan pendidikan yang lebih berkualitas kepada para siswa di Kota Medan secara daring.
Saat ini, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap sistem belajar yang sudah diterapkan secara daring ini. Saat ini juga, Disdik Kota Medan fokus pada pembekalan kepada para guru agar sistem belajar daring dapat lebih berkualitas. Di sisi lain, sistem daring yang sudah berjalan 9 bulan ini justru berdampak positif bagi banyak guru. Faktanya saat ini, cukup banyak guru yang meningkat kemampuaannya secara teknologi.
“Tadinya masih banyak guru yang gaptek, sekarang alhamdulillah mereka sudah semakin paham teknologi. Kita tahu saat ini sistem belajar tatap muka masih lebih efektif, tapi kondisi kesehatan para siswa dan pencegahan penyebaran virus tentu jadi yang paling utama,” ungkapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes mengatakan jika sampai saat ini, walaupun kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan memang mulai melandai, tetapi Kota Medan masih berada dalam zona merah Covid-19. Untuk itu, kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Medan itu, bila dinilai secara medis, Medan masih rentan dengan tingkat penyebaran Covid-19.
“Maka jelas sebenarnya kalau sistem belajar tatap muka di sekolah memang sulit untuk diterapkan saat ini, Kota Medan masih zona merah. Untuk itu kita imbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan, agar kondisi pandemi ini bisa segera berakhir,” ungkap Mardohar.
Dinkes Diminta Mengingatkan
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Doni Monardo kembali mengingatkan agar sekolah tak menggelar pembelajaran tatap muka pada tahun 2021 jika belum merasa siap. Ia bahkan meminta pembelajaran tatap muka segera dibatalkan, seandainya mengancam keselamatan banyak orang. “Para kepala dinas kesehatan diingatkan untuk bisa memberikan masukan, membatalkan semua aktivitas, kegiatan sekolah tatap muka manakala terjadi hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa anak murid, para pelajar, termasuk guru dan juga orangtua,” katanya.
Doni juga mengingatkan agar sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka melakukan evaluasi setiap minggu. Harus dipastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka tak menimbulkan klaster Covid-19 baru. “Tiap daerah harus memiliki straregi dalam mengatasi pandemi ini,” ujarnya. Doni pun mewanti-wanti agar protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, selalu diterapkan, termasuk dalam kegiatan belajar tatap muka. Segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pun wajib ditiadakan.
Menurut Doni, virus corona bisa mengancam siapa saja tanpa terkecuali. Oleh karenanya, risiko-risiko ini harus dijadikan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Keselamatan semua pihak, kata Doni, harus menjadi prioritas utama. “Sekali lagi, jangan anggap enteng Covid. Covid ini ibarat malaikat pencabut nyawa, silent killer, bisa membunuh siapa saja tanpa kecuali,” kata dia. (map)
LONGSOR: Jalur Medan-Berastagi putus akibat tertutup longsor dan pohon tumbang di kawasan Lau Kaban, Sibolangit, Deliserdang, beberapa waktu lalu.istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari pemetaan Dinas Perhubungan Sumatera Utara, sedikitnya terdapat 14 titik rawan longsor dan 9 titik rawan macet yang ada di Povinsi Sumatera Utara. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat terutama yang akan bepergian pada libur Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru), agar berhati-hati ketika melintasi titik-titik tersebut.
LONGSOR: Jalur Medan-Berastagi putus akibat tertutup longsor dan pohon tumbang di kawasan Lau Kaban, Sibolangit, Deliserdang, beberapa waktu lalu.istimewa/sumut pos.
Adapun ke-14 titik itu antara lain; jalan batas Provinsi Aceh-Tanjungpura; Medan-Berastagi; Kutacane-Kutabuluh; Kutabuluh-Sidikalang; Merek-Dairi; Tanjung Dolok-Parapat; Tarutung – Sibolga; Tarutung-Tapanuli Selatan; Rampa-Poriaha; batas Kabupaten Tapanuli Utara-Sipirok; Batang Toru-Singkuang; Kota Pinang-PAL XI; batas Kabupaten Tapsel-Madina; dan Teluk Dalam-Lolowau.
“Dalam rangka mengantisipasi kecelakaan akibat dampak longsor tersebut, kami bersama jajaran dan personel kepolisian serta stakeholder terkait juga telah menyiapkan sejumlah upaya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis melalui Kabid Lalu Lintas, Darwin Purba menjawab wartawan Sumut Pos, Rabu (16/12).
Disebut Darwin, adapun upaya yang dilakukan pertama, monitoring prokes (protokol kesehatan) di terminal dan kendaraan umum, ramp check (inspeksi) kelaikan kendaraan di terminal dan pool bus, pemeriksaan pengemudi (tes urine). Kemudian, pemasangan rambu petunjuk/peringatan sementara, penempatan personel dan alat berat di lokasi rawan longsor, antisipasi ketersediaan BBM, menyediaan rest area angkutan umum (terminal/UPPKB), dan monitoring tarif angkutan umum.
Pemetaan titik rawan kemacetan lalu lintas pun dilakukan. Antara lain diperkirakan di Pasar Bengkel (Km 043+000); Pasar Kampung Pon (Km 063+500); Berastagi (Km 069+000); Pasar Indrapura (Km 101+300); Parapat Ajibata (Km 175+000); Pasar Porsea (Km 215+000); Pasar Balige (Km 234+000); Pasar Siborong-borong (Km 269+000); dan Pasar Aek Kanopan (Km 251+400). “Sesuai data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I diperkirakan jatuh pada 23-24 Desember ini. Puncak arus mudik II pada 30-31 Desember. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan pada 2-3 Januari 2021,” katanya.
Sejalan dengan perkiraan puncak arus mudik dan balik tersebut, Darwin menyebut, akan ada pembatasan untuk angkutan barang yakni pada 23 dan 25 Desember, dan pada 2 Januari serta 4 Januari. Adapun ruas yang dilakukan pembatasan antara lain; ruas jalan nasional Medan-Berastagi (dua arah) dan ruas jalan nasional Pematang Siantar-Siantar-Parapat yang juga dua arah.
“Jenis angkutan itu terdiri dari mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian berupa tanah, pasir, dan/atau batu, bahan tambang atau bahan bangunan. Pengecualian dilakukan untuk angkutan bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, air minum dalam kemasan, ternak pupuk, hantaran Pos dan uang serta bahan pokok,” terangnya.
Mengenai ketersediaan modal transportasi di Nataru kali ini, terdapat AKDP/bus sebanyak 1.495 unit/MPU dengan total 6.020 unit. Sedangkan untuk AKAP, tercatat sebanyak 602 unit. Moda transportasi tersebut tersedia pada terminal antara lain Terminal Tanjung Pinggir; Terminal Madya
Tarutung; Terminal Sibolga; Terminal Tanjungpura; dan Terminal Kabanjahe.
Pihaknya berharap, jikalau masyarakat tetap ingin bepergian atau keluar rumah di masa libur Nataru kali ini, untuk tetap disiplin prokes sehingga tidak menambah angka penularan Covid-19 di Sumut. “Untuk upaya preventif penularan Covid-19 selama periode Nataru kali ini, sesuai SE Menhub No.11/2020 baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan untuk melaksanakan disiplin 3M; memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer selama dalam perjalanan,” pungkasnya.
Wajib Ikuti Prokes
Pemko Medan melalui Dishub Medan juga telah mempersiapkan diri dalam memgantisipasi kepadatan mobilitas dan arus lalu lintas yang terjadi selama libur Nataru. Kepada Sumut Pos, Kadis Perhubungan Medan, Iswar mengaku sudah melakukan berbagai persiapan. “Baru saja tadi kita rapat internal di Dishub Medan. Pembahasannya ya tentang itu, kita akan turut bersama pihak kepolisian dalam mengatur lalu lintas yang ada di Kota Medan sepanjang libur natal dan tahun baru nanti,” katanya.
Dikatakan Iswar, pihaknya bersama Satlantas Polrestabes Medan akan mendirikan sejumlah posko dalam mengatur kepadatan arus lalu lintas di Kota Medan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan. “Kita akan turunkan para personel kita ke gereja-gereja, ke pusat-pusat perbelanjaan dan ke tempat-tempat yang berpotensi terjadi peningkatan arus lalu lintas selama libur natal dan tahun baru ini. Hanya saja saya belum dapat informasi pasti terkait berapa banyak dan dimana-mana saja posko yang dimaksud akan didirikan,” katanya.
Iswar menjelaskan, sejumlah pool bus yang diprediksi akan turut mengalami lonjakan penumpang karena mudik natal dan tahun baru, juga tidak akan luput dari pengawasan mereka. Hanya saja, Dishub Medan akan lebih fokus kepada jalannya protokol kesehatan di pool-pool bus yang dimaksud.
Sebab, pool-pool bus yang diprediksi akan mengalami lonjakan adalah bus-bus dengan kategori antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) yang menjadi wewenang Dishub Sumut. “Untuk prokesnya akan turut kita awasi. Tentunya, para personel kita akan turut kita perbantukan untuk itu. Sebab jelas, terminal dan pool bus wajib mengikuti protokol kesehatan,” ujar Iswar. (prn/map)
Iswar pun mengimbau kepada masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat yang merayakan natal dan tahun baru agar menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, termasuk saat menjalankan ibadah di gereja. “Agar lebih khusyuk dalam beribadah, kita minta kepada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah pada saat natal agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita mau agar pandemi ini bisa segera berakhir dengan kedisiplinan kita masing-masing dalam menerapkan protokol kesehatan,” imbaunya. (prn/map)
VAKSIN SINOVAC:Petugas memeriksa vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di Kantor Pusat PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memastikan, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan berbayar alias gratis//setkab.go.id.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo memastikan, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan berbayar atau gratis.
VAKSIN SINOVAC:Petugas memeriksa vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di Kantor Pusat PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memastikan, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan berbayar alias gratis//setkab.go.id.
“Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).
Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara. Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk ketersediaan dan vaksinasi gratis. “Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan, dirinya akan menjadi orang pertama yang diberi vaksin Covid-19. Hal ini, kata Jokowi, untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin virus corona aman digunakan.
“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” kata Jokowi.
Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021. “Ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta,” kata Jokowi
Jokowi mengatakan, proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. Dengan besarnya jumlah tersebut, kata Jokowi, masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali.
“Bayangkan nyuntik vaksin 182 juta orang, sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan. Sehingga kita tetap masih menunggu waktu untuk kembali pada kondisi normal lagi,” ujarnya.
Menurut Jokowi, dalam waktu dekat, tidak semua penduduk akan divaksin. Penduduk usia anak misalnya, belum akan divaksin lantaran vaksin yang sudah diuji klinis memang tak diperuntukkan bagi anak-anak.
Kendati demikian, kata Jokowi, jika suatu lingkungan 70 persen penduduknya sudah divaksin, maka tak jadi persoalan seandainya 30 persen penduduk lainnya tidak ikut divaksin. Dalam kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa lingkungan itu sudah bebas dari virus.
“Sudah divaksin 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin sudah aman karena itu kita ingin mengacu pada yang namanya herd immunity,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, setelah vaksinasi Covid-19 pada 2021 dimulai, kondisi perekonomian akan berubah lebih baik. “Ini tahun depanlah (ada perubahan). Setelah itu nanti vaksinasi dimulai akan kelihatan perubahannya (kondisi ekonomi),” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, kesulitan ekonomi tidak hanya dialami pelaku usaha di Indonesia saja. Sebab, pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi hampir kepada seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, Jokowi mengharapkan para pedagang selaku bagian dari wiraswasta mampu bertahan di situasi pandemi.
“Harus tahan uji. Itu yang namanya enterpreneur, wiraswasta ya kayak begitu. Nah saya harapkan tidak ada yang mengeluh. Memang harus kita hadapi ujian ini,” kata dia.
Meski rencana vaksinasi sudah semakin dekat, Jokowi tetap meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Sebelumnya, pemerintah merancang dua skema vaksinasi Covid-19, yakni vaksinasi gratis (subsidi) dan berbayar (mandiri). Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. “Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi,” ujar Nadia, Selasa (8/12).
Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.
Agar Pandemi Cepat Selesai
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan kebijakan menggratiskan vaksin Covid-19 bertujuan untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas) agar pandemi di Indonesia segera berakhir. Pemerintah ingin vaksinasi bisa mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19.
“Vaksin akan digratiskan untuk mencapai herd immunity dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar pandemi segera usai,” ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/12).
Namun, Wiku belum dapat mengungkapkan jenis vaksin yang akan digratiskan tersebut. Pihaknya meminta masyarakat menanti keputusan resmi pemerintah perihal rincian vaksin lebih lanjut.
“Untuk jenis vaksin apa yang digunakan mohon menunggu keputusan resmi dari pemerintah,” tambahnya.
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menegaskan dirinya sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo perihal akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Menurut dia, hal ini berarti telah memperjelas polemik yang terjadi belakangan mengenai skema pemerintah yang akan membuat dua program vaksinasi yaitu vaksin subsidi dan vaksin mandiri atau berbayar.
“Pak Presiden sangat saya apresiasi. Ini great decisions ya. Karena berarti clear ya dan itu memang sudah sesuai regulasi,” kata Dicky seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/12).
Ia melanjutkan, keputusan pemberian vaksin Covid-19 secara gratis sebenarnya bukan hal yang aneh karena sudah sesuai regulasi yang ada. Lebih-lebih, Dicky mengungkapkan bahwa hal ini sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengadakan vaksin gratis. “Bukan hal yang aneh juga karena itulah kewajiban pemerintah. Jadi ini yang tentu akan jadi modal besar,” ujarnya. (kps)
TERSANGKA: Roy Sitepu, tersangka pembakaran rumah di Dusun II Desa Betimus Kecamatan Sibolangit, Deliserdang.dewi/sumut pos.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Kapolsek) Pancurbatu akan melengkapi berkas tiga tersangka pembakaran rumah warga di Dusun II Desa Betimus Kecamatan Sibolangit, Deliserdang. Dalam waktu dekat ini polisi akan melimpahkan kasusnya ke jaksa.
TERSANGKA: Roy Sitepu, tersangka pembakaran rumah di Dusun II Desa Betimus Kecamatan Sibolangit, Deliserdang.dewi/sumut pos.
Hal itu dikatakan Kapolsek Pancurbatu, AKP Dedy Dharma SH, kepada wartawan di Medan, Rabu (16/12).
Dijelaskannya, ketiga tersangka, yakni Roy Sitepu, yang merupakan menantu Kepala Desa (Kades) Betimus, Matius Sembiring, Subolangit. Kemudian ada lagi, Edo dan Jawiren alias Kertas. Mereka saat ini sudah ditempatkan di penjara.
“Kami masih menunggu hasil labfor untuk melengkapi berkas pekara pembakaran sebuah pondok di Desa Betimus Kecamatan Sibolangit Deliserdang tersebut. Kami pasti kirimkan ke kejaksaan, jika berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.
Disinggung terkait kondisi tersangka, Dedy mengungkapkan, dalam keadaan sehat. “Kondisi ketiga tersangka di dalam penjara saat ini sehat,” pungkasnya. (mag-1/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jenry Heriono Panjaitan (43) mantan Kepala Unit (Panit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Hamparanperak dituntut selama 8 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Dia dinilai terbukti atas kepemilikan sabu seberat 64 gram, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (16/12).
Sabu-Ilustrasi
Tuntutan yang sama juga diberikan kepada terdakwa Kiki Kusworo alias Kibo, yang dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, agar menjatuhkan kepada terdakwa Jenry Panjaitan dan Kiki Kusworo selama 8 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fransiska Panggabean.
Usai membacakan tuntutan, majelis hakim diketuai Safril Batubara menunda sidang hingga tahun depan dengan agenda pembelaan (pledoi) kedua terdakwa.
Mengutip surat dakwaan, terdakwa Jenry Hariono Panjaitan dan Kiki Kusworo alias Kibo ditangkap pada 28 Februari 2020. Saat itu, informan menghubungi saksi Kiki Kusworo hendak memesan sabu.
Sore harinya, Kiki menemui informan yang tak lain polisi di sebuah warung kopi dan menyerahkan satu paket sabu dengan berat 65 gram dengan harga Rp42 juta.
Kemudian, para saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Kiki, dan langsung di introgasi dan mengatakan bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah milik Panit (Jenry). Sesampainya di sana, Kiki langsung menunjuk kearah Jenry.
Selanjutnya, dilakukan interogasi dan dua orang terdakwa itu beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Di mana peran saksi Kiki Kusworo adalah orang yang menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa untuk dijual seharga Rp42 juta. Sedangkan terdakwa, merupakan orang yang menyerahkan sabu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp40 juta. (man/azw)
