MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat H Muhammad Muas SH mengingatkan, PMI Sumut masih punya tugas berat, membantu pengungsi Gunung Sinabung kembali hidup normal. Karena hingga saat ini, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih terus bereaksi dan erupsi.

Hal ini disampaikan Muas mewakili Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla saat membuka musyawarah kerja provinsi (Mukerprov) PMI Sumut di Grand Mercure Hotel Medan, Minggu (24/1). Mukerprov ini juga dihadiri Ketua PMI Sumut Dr H Rahmat Shah, mewakili Pangdam I/BB, MUI Sumut, unsur pimpinan civitas akademika UISU dan undangan lainnya.

Dari peran dan tugas kemanusiaan, Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla mengapresiasi kinerja PMI Sumut yang masih terus eksis melakukan gerakan kemanusiaan, terbukti dari penghargaan yang diperoleh Ketua PMI Sumut Dr H Rahmat Shah dari Presiden RI Joko Widodo. “Solidaritas PMI Sumut untuk kemanusiaan khususnya terhadap masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung sangat bagus. Pengungsi harus kita bantu. Itu tugas kita, PMI harus turun, bukan politik yang turun,” ujarnya.

Muas menyebutkan, PMI secara nasional juga dihadapkan tugas-tugas kemanusiaan, karena sejak awal Januari 2021, Indonesia mengalami banyak musibah bencana alam, seperti bencana banjir, longsor, gempa, erupsi gunung dan terakhir jatuhnya pesawat Sriwijaya. Semua itu fenomena alam yang sulit diketahui kapan terjadi. “Belum selesai pandemi Covid-19, kini kita dihadapkan berbagai bencana lainnya, menuntut kita selaku PMI membantu kemanusiaan, diminta atau tidak diminta,” katanya.

Ketua PMI Sumut Dr H Rahmat Shah juga mengingatkan, agar jangan menganggap remeh virus corona yang sedang mewabah, tapi harus menjaga diri, keluarga dan lingkungan masing-masing.

“Saya lihat masyarakat mulai jenuh dan anggap remeh, sehingga yang terpapar meningkat. Ini cobaan dan tantangan yang harus kita hadapi bersama, saling menasehati, menegur agar kita terhindar dari penyebaran covid-19,” ujar Rahmat Shah.

Karena itu, lanjut Rahmat Shah, Mukerprov PMI Sumut tahun 2021 dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan di ruangan yang besar dibanding mukerprov tahun-tahun sebelumnya cukup dengan ruangan sempit. Untuk ke depannya, pengurus PMI se Indonesia ingin divaksin, karena banyak pengurus yang terpapar positip. Sekali lagi diingatkan jaga diri, keluarga ddan lingkungan, harus disiplin protokol kesehatan dan jangan lengah. Kita juga harus tetap berpikiran positip,” ujar Rahmat Shah.

Sebelumnya Ketua Panitia Mukerprov PMI Sumut Nona Wahyuni melaporkan, kegiatan Mukerprov PMI Sumut dilaksanakan mulai 24-26 Januari 2021 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan peserta musyawarah dari kabupaten/kota wajib melakukan pemeriksaan rapid antigen di Markas PMI Sumut.

“Pada saat mendaftar, peserta membawa hasil rapid dan semua peserta yang berada di ruangan ini negatip,” ujarnya.

Nona Wahyuni menyebutkan, Mukerprov PMI Sumut tahun 2021 bertemakan ‘Solidaritas untuk Kemanusiaan’ dan juga menyelenggarakan diskusi panel secara virtual dengan menghadirkan pakar pangan Prof. Hardiansyah dan Ketua PMI Sumut DR H Rahmat Shah, mewakili Ketua Umum PMI Pusat Mhd.Muas, serta dariunsur TNI-Polri dan civitas akademika di Sumut. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengultimatum seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik paling lama 30 November mendatang.

Edy juga menekankan, segera mulai pekerjaan atau program kerja yang telah ditender agar masyarakat dapat menikmati ‘dana segar’ di tengah pandemi ini. “Tanggal 30 November (2021) saya mau sudah selesai semua pekerjaan fisik itu. Sebab jika tak tepat, pasti terganggu di tahap pelaporan pada 1 Desembernya,” katanya menjawab wartawan, Minggu (24/1).

Gubsumenilai, semakin cepat pekerjaan fisik rampung maka semakin cepat pula proses pelaporan disusun untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan ke negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Edy tak ingin seperti dua tahun belakangan ini, bahwa di tahap pelaporan selalu terlambat menyampaikan pertanggungjawaban uang rakyat yang dikelola Pemprovsu.

“Kalau di tanggal 1 Desember dibuat (pelaporan), masih sempat kita melakukan pengecekan dari pelaporan tersebut. Ini yang sekarang terus kita kejar. Karena sebelumnya sudah tanggal 30 Desember pun belum selesai. Tolong wartawan bantu kawal ini,” katanya.

Alasan mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad ingin mempercepat serapan dari kegiatan-kegiatan tersebut, tak lain agar masyarakat segera dapat merasakan manfaatnya.

“Kenapa ini perlu cepat, sebab di tengah masyarakat saat ini memerlukan dana. Bahwa semakin cepat penyerapan uang ini, maka semakin bergulir perekonomian. Rakyat berharap cepat bergulir dana APBN dan APBD. Dengan syarat tentu tidak menyalahi regulasi. Ingatkan seluruh kepala daerah dan kepala dinas akan hal ini,” katanya.

Di sisi lain Edy juga menekankan, tender seluruh proyek fisik pada awal tahun tetap berlaku bagi administrasi yang sudah siap. Diakuinya, memang tidak semua OPD mesti mengejar tender awal tahun tersebut. Hanya khusus untuk pekerjaan fisik saja.

“Sebab tender itu prosesnya 48 hari. Antara lain administrasinya mesti diselesaikan. Tapi yang pasti hitungan kita kan per triwulan. Saya berharap, 40 persen dari kegiatan-kegiatan yang ada sudah selesai di Januari ini,” katanya.

Jika ditender Januari, sambung dia, maka pertengahan Februari akan dilakukan pelaksanaan kegiatan. Karena prosesnya adalah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. “Jadi pelaksanaan ini setelah selesai dari tahap perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan diminta untuk meningkatkan fasilitas persampahan yang ada di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Pasalnya, fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Polonia dinilai tidak lagi memenuhi standar, sehingga tidak lagi mampu mengatasi persoalan sampah di kawasan tersebut.

Hal itu terungkap dalam gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.6/2015 tentang pengeloaan persampahan yang digelar M Afri Rizki Lubis SM M.IP di Jalan Karya Sejati, Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (24/1) siang.

“Ada TPS (tempat pembuangan sampah) di Gg Wakaf, luar biasa banyaknya sampah di situ, sampai mengganggu masyarakat sekitar. Tapi disisi lain, kalau TPS itu ditutup, kemana kami buang sampah? Minimal kami minta dua unit mobil sampah yang setiap hari standby mengangkut sampah yang ada, sampah-sampah harusnya diangkut pada saat pagi dan sore, supaya tidak bertumpuk,” keluh salah seorang warga lingkungan V, Munazir.

Warga Kelurahan V lainnya, Joster Manalu, menyebutkan berbagai solusi persoalan sampah di kawasan tersebut sudah begitu sering terbukti gagal dalam menyelesaikan masalah, sebab fasilitas dan SDM tetap tidak memadai.

Dijelaskan Joster yang pernah menjadi guru anggota DPRD Medan Rizki Lubis sewaktu bersekolah di SMA Negeri 1 Medan tersebut, jumlah kepala keluarga (KK) di lingkungan tempat tinggalnya cukup banyak, tetapi petugas pengangkut sampah dengan becak sampah di wilayah mereka hanya 2 orang.

“Lalu fasilitas persampahannya gak ada, saya mohon supaya fasilitas itu ada. Kesadaran dan fasilitas itu sejalan, sadar pun masyarakatnya kalau fasilitasnya gak ada, ya percuma saja. Mudah-mudahan dengan hadirnya ananda Rizki, persoalan ini dapat selesai teratasi,” ujar Joster dalam kegiatan Sosper tersebut.

Mendengar keluhan tersebut, Rizki Lubis pun meminta pihak yang hadir dalam Sosper tersebut, yakni Camat Medan Polonia yang diwakili Kasi Trantib Ody Rinaldy Sinaga, pihak DKP Kota Medan yang diwakili Korcam Rendra Lubis dan Lurah Kelurahan Polonia Ardy Gaus untuk menjawab keluhan warga.

Dikatakan Rendra selaku DKP Korcam Polonia, di jalan Wakaf, adanya TPS su tempat itu awalnya bukan hal yang disengaja. Karena banyak warga yang membuang sampah disana, pada akhirnya petugas DKP berinisiatif meletakkan bak sampah di tempat itu agar warga sekitar memiliki tempat pembuangan sampah.

“Tapi faktanya, banyak warga luar Polonia yang membuang sampah disitu, akhirnya warga sekitar merasa terganggu. Besok hal ini akan kami diskusikan kepada Lurah, kami akan berusaha keras untuk mencari solusinya, termasuk apabila TPS di jalan Wakaf ditiadakan,” jawabnya.

Begitupun, Rendra mengatakan, pihaknya di DKP berusaha untuk menyediakan 1 unit mobil sampah compactor, walaupun masih terkendalanya dengan belum adanya supir untuk mobil yang dimaksud. “Untuk itu kami juga berharap banyak kepada Pak Rizki, kiranya apa yang kami inginkan dapat dibantu. Petugas Bestari hanya mampu menghandle 125 KK, di kelurahan ini ada 500 sampai 600 KK, tapi disini cuma ada 2 petugas bestari. Jelas ini sangat kurang, semoga jumlah petugas kita ini juga bisa di tambah,” tuturnya.

Menyikapi semua itu, Rizki Lubis, mengatakan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan Pemko Medan, dalam hal ini DKP Kota Medan agar fasilitas persampahan beserta SDM nya di Kelurahan Polonia dan Kota Medan pada umumnya dapat segera dipenuhi.

Pun begitu, Rizki juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesadarannya dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, khususnya ke sungai dan drainase, sebab hal itu justru akan menimbulkan masalah-masalah baru.

“Perda No.6/2015 ini menjelaskan bahwa ada sanksi kepada para pelanggar Perda, mulai dari sanksi denda hingga kurungan. Kita mau Pemko segera menyelesaikan masalah ini, tetapi sebagai warga kita juga harus memiliki kesadaran yang baik dalam mengelola sampah, dimulai dari meminimalisir produksi sampah hingga membuang sampah pada tempatnya,” ujar Rizki.

Rizki mengungkapkan, jika persoalan sampah memang merupakan permasalahan yang tak kunjung usai di Kota Medan. Namun begitu, dirinya optimis jika pihaknya bersama Pemko Medan dapat menyelesaikan atau setidaknya mengurangi masalah sampah di Kota Medan.

“Perda sudah dibuat, pasti ada sanksinya. Membuang sampah sembarangan ada efeknya, salah satunya dapat membawa penyakit untuk masyarakat. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan, mari kita kelola sampah dengan baik, sembari Pemko Medan menyiapkan fasilitas persampahan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan dari Komisi D dan juga Ketua Fraksi Gabungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Pandapotan Napitupulu ST meninjau proyek Jembatan Titi Dua Sicanang, Medan Belawan, Sabtu (23/01).

Dalam kunjungannya, Renville yang juga Ketua DPD PSI Medan didampingi Ketua DPC SPI Kecamatan Medan Belawan, Togu Urbanus Silaen mengaku, pembangunan jembatan yang menyerap anggaran Rp13,6 miliar, melihat dari sayap sebelah kanan dari akses jalan menuju masuk ke Kelurahan Sicanang yang fungsinya sebagai penahan dari timbunan tanah tidak ada.

“Ini hasilnya belum sesuai dengan harapan, harusnya dengan anggaran tahun 2020 yang telah dikucurkan harusnya sudah selesai. Saya lihat dari hasilnya sekitar 70-75 persen, sementara akses pekerjaan jalan yang ditimbun belum ada,” kata Renville.

Untuk pelaksanaan tahap akhir, lanjutnya, pekerjaan lantai dan lainnya akan dikerjakan dengan anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar. Harapannya, kelanjutan pengerjaan harus dituntaskan secara maksimal. “Kita akan panggil Dinas PU, Bapedda Pemko Medan. Jangan main – main lagi, proyek mangkrak ini jangan sampai terulang nantinya, apalagi anggaran yang dikucurkan sangat besar,” tegasnya.

Diungkapkannya, pihaknya dari PSI akan prioritaskan pekerjaan ini dilaksanakan secara baik, agar dapat dinikmati oleh masyarakat Sicanang. “Ini uang rakyat, kita minta kepada Dinas PU diharapkan agar lebih selektif lagi dalam pengawasan proyek ini nantinya,” pungkasnya.

Di sela – sela itu, warga berharap agar pekerjaan proyek Jembatan Titi Sicanang segera dikerjakan, masyarakat khawatir jembatan tersebut bakal putus. Sebab belakangan cuaca buruk disertai air meluap sungai sering terjadi.

“Kalau ini dibiarkan terus bakal putus. Kita minta Pemko Medan untuk segera mengambil langkah darurat, jangan sempat sudah terjadi baru kelimpungan memperbaikinya,” tegas Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Belawan ini berharap, pembangunan jembatan yang sudah terlaksana selama ini gagal tidak terulang lagi, ia mendesak agar Pemko Medan dan berbarap kepada anggota DPRD Kota Medan tidak memberikan pengerjaan jembatan tersebut kepada pemenang tender yang tidak profesional.

“Inilah akibat lamban dan terkesan kurang serius membangun jembatan ini. Akibatnya, sampai saat ini masyarakat belum bisa menikmati jembatan yang baru,” kesalnya.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga Jalan Jala IX, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan menolak eksekusi terhadap rumah dan tanahnya karena belum adanya putusan hukum yang tetap (inkrah) dari Pengadilan Tinggi Sumut. Penolakan itu dilakukan masyarakat dengan melakukan demo di sekitar tempat tinggal mereka, Minggu (24/1).

Mereka menolak eksekusi yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan di lahan yang mereka beli dan huni sejak belasan tahun silamn Masyarakat yang terancam akan dieksekusi memperlihatkan semua sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki mulai dari surat keterangan (SK) Camat hingga surat sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Salah satu warga, Syahrul Chaniago mengatakan, selama ini sudah puluhan warga membeli tanah kavlingan dan menghuni beberapa tahun silam tanpa ada permasalahan, karena mereka menduduki tanah yang jelas dengan surat alas hak dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Medan Marelan.

“Tanah yang kami tempati memiliki alas hak yang sah dan ada SK Camat. Bahkan sebagian tanah ini sudah disertifikatkan yang dikelurakan BPN, tiba-tiba kenapa tanah ini mau dieksekusi,” kesal Syahrul dalam orasinya menolak eksekusi tersebut.

Dijelaskan Syahrul, mereka mulai resah, sebab adanya permohonan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PN Medan ke Polres Pelabuhan Belawan. Oleh karena itu, warga tetap akan bertahan sampai titik darah terakhir untuk mempertahankan tanah tersebut.

“Kami akan tetap mempertahankan tanah ini sampai titik darah penghabisan. Kami meminta keadilan, jangan sengasarakan kami rakyat kecil,” cetus Syahrul.

Warga lainnya, Wardah berharap kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan nasib rakyatnya, karena mereka pemiliki alas hak yang sah seperti SK Camat dan sertifikat BPN telah terancam dan akan dieksekusi. “Kami minta keadilan, jangan ambil hak kami,” teriaknya.

Sementara itu, kuasa hukum warga, Leonard Manurung SH dari Kantor Hukum Binsar Siringoringo & Rekan menyebutkan, timbulnya permasalahan tersebut berawal tahun 2011 antara pemilik awal dengan pemohon eksekusi Imsar Satari.

Pemohon ingin mengeksekusi lahan seluas 8.000 meter persegi dari total 14.000 meter persegi. Pihaknya selaku kuasa hukum warga sudah mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut pada Desember 2020 lalu.”Seharusnya PN Medan menunggu keluarnya putusan tetap (inkrah) dari PT Sumut karena warga masih melakukan gugatan banding ke PT Sumut,” kata Leonard.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, aksi demo warga dilakukan karena ada surat dari Pengadilan Negeri kelas I–A Khusus Medan yang menyatakan Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi , Pengosongan lahan Ountruiming Dalam Perkara No 34/Eks /2016 /150 /Pdt /G/PN Medan yang ditujukan ke Polres Pelabuhan Belawan tanggal 13/1/2021 lalu.(fac/ila)