MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perayaan Natal 2020 di Kota Medan berjalan secara khidmat dan lancar. Dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, umat kristiani melaksanakan ibadah Natal dengan khidmat. Jemaat yang melaksanakan ibadah di gereja pun terlihat kooperatif menjalankan imbauan pemerintah sesuai surat edaran Menteri Agama No.23/2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi Covid-19.

Kepada Sumut Pos, Plt Kabag Agama Setdako Medan Agus Mariono mengatakan, pihaknya bersama Tim Satgas Covid-19 Kota Medan telah melakukan peninjauan ke sejumlah gereja di Kota Medan pada Kamis (24/12) malam untuk melihat pelaksanaan prokes jelang berlangsungnya ibadah malam Natal. Hasilnya, pihak Gereja telah menerapkan prokes dengan baik.

Agus mengaku, menyaksikan langsung para pengurus gereja yang telah memastikan jika setiap jemaat memakai masker, menyediakan wastafel cuci tangan, menjaga jarak jemaat serta menghindari terjadinya kerumunan. “Pihak Gereja juga membatasi jumlah jemaat yang hadir. Semoga dengan prokes yang dilaksanakan dengan baik ini, virus Corona dapat diatasi. Untuk itu atas nama Pemko Medan, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja dan seluruh umat Kristiani di Kota Medan,” ungkapnya.

Saat Malam Natal tersebut, kata Agus, pihaknya telah mendatangi sedikitnya 4 gereja dengan kapasitas cukup besar di Kota Medan, yakni Gereja HKBP Immanuel Jalan Sudirman, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jalan Diponegoro, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan KH Zainul Arifin serta Gereja HKBP Jalan Pabrik Tenun. “Dari semua gereja yang kita datangi, semua telah menerapkan protokol kesehatan secara baik hingga ibadah dapat berjalan dengan khidmat,” katanya.

Untuk di Gereja HKBP Jalan Sudirman Kota Medan misalnya, jelas Agus, demi menjaga prokes, kapasitas Gereja yang mencapai 1000 jemaat itu hanya dibatasi untuk 250 orang. Sedangkan untuk Gereja GPIB Jalan Diponegoro, kapasitas Gereja yang biasanya menampung 600 orang jemaat itu hanya dibatasi untuk 200 orang jemaat saja.

Bahkan di Gereja GKI Jalan KH Zainul Arifin, kapasitas Gereja yang dapat menampung 1.000 orang, pada malam itu hany di isi oloh 75 orang saja. Terakhir, saat tim mendatangi Gereja HKBP di Jalan Pabrik Tenun Kota Medan, jemaat yang hadir hanya 200 jemaat. Padahal biasanya, ibadah Malam Natal dihadiri hingga 700 jemaat.

“Selain menerapkan 3M dengan baik, pembatasan jumlah jemaat yang hadir seperti yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama No.23/2020 yang menyebutkan bahwa Gereja maksimal di isi oleh 50 persen, telah berjalan dengan baik. Bahkan beberapa yang kita lihat, yang hadir tidak sampai 50 persen. Selain ibadah dengan tatap muka, ibadah juga dilaksanakan melalui virtual,” jelasnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan memastikan jika ibadah Perayaan Natal berlangsung dengan aman serta menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sebab tak cuma di malam Natal, Tim Satgas Covid-19 Kota Medan juga mengunjungi sejumlah gereja yang melaksanakan kebaktian maupun misa pada hari Natal, Kamis (25/12) pagi.

Total ada 4 Gereja yang dikunjungi Tim Satgas Covid-19 Kota Medan pada pagi Natal saat itu, yakni Gereja HKBP Jalan Pabrik Tenun, Gereja HKBP Distrik X Jalan Buku, Gereja GKPI di Jalan Sriwijaya dan Gereja Katholik Santo Antonius di Jalan Hayam Wuruk Kota Medan. “Gereja-gereja yang kita kunjungi telah menerapkan 3M dengan ketat, terlihat dari tersedianya tempat mencuci tangan dan hand sanitizer, lalu seluruh jemaatnya mengenakan masker serta menjaga jarak. Selain itu, pihak kecamatan melalui kepala lingkungan bersama petugas Bhabinkamtibmas juga tampak berjaga,” kata Sofyan kepada Sumut Pos, Minggu (27/12).

Dikatakan Sofyan, kegiatan itu dilakukan untuk memastikan jika pelaksanaan ibadah Natal sesuai dengan SE Menteri Agama No.23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi Covid-19. “Sejak 24 Desember malam dan 25 Desember ini kita lakukan pemantauan untuk memastikan agar pelaksanaan ibadah Natal ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya kita juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak Gereja agar menaati protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah Natal ini,” ujarnya.

Sebelumnya, saat memimpin apel, Sofyan telah mengingatkan para petugas di Tim Satgas Covid-19 agar melakukan tugasnya dengan penuh simpatik dan tidak mengganggu jalannya ibadah. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – JAM operasional tempat-tempat usaha pariwisata di Kota Medan, seperti pusat perbelanjaan, karaoke, panti pijat, SPA, tempat hiburan malam, jasa makanan dan minuman serta lainnya, dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Kebijakan yang berlaku sejak 24 hingga 31 Desember 2020 ini, untuk membatasi potensi berkumpulnya masyarakat di tempat-tempat tersebut pada malam Natal dan Tabun Baru guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sebagai langkah tegas, Pemko Medan telah mengeluarkan surat edaran No.556/8906 tentang penutupan sementara dan pembatasan jam operasional tempat usaha jasa pariwisata, yang ditandatangani Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution pada Rabu (23/12) lalu. “Dalam surat edaran itu, diatur tempat usaha sektor pariwisata di Kota Medan hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB atau hanya sampai jam 9 malam. Peraturan itu berlaku dari tanggal 24 Desember sampai 31 Desember nanti,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Minggu (27/12).

Dijelaskan Agus, khusus di tanggal 24 dan 25 Desember 2020, untuk jenis usaha hiburan malam seperti diskotik, klub malam, pub dan tempat-tempat yang beroperasi dengan musik hidup, berikut panti pijat, panti mandi uap, oukup, spa, bar, rumah minum dan rumah biilliard serta usaha arena permainan ketangkasan kecuali arena permainan untuk anak-anak dan keluarga, wajib tidak melakukan kegiatan usaha atau harus tutup pada dua hari itu. “Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe dan food court boleh tetap beroperasi, tapi wajib tidak menyelenggarakan musik hidup. Untuk usaha lainnya di sektor pariwisata tetap boleh buka di tanggal yang dimaksud, tapi tetap harus mengikuti aturan jam operasional, hingga jam 9 malam,” jelasnya.

Diterangkan Agus, sedangkan untuk malam tahun baru, di dalam surat edaran (SE) No.556/8906 yang dikeluarkan Pemko Medan sebagai tindaklanjut dari SE Kepala BNPB No.3/2020, SE Gubernur Sumatera Utara No.707/STPCOVID-19/XII/2020, Penegasan Kapoldasu pada Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Toba 2020 dan SE Wali Kota Medan No.503/5224, Pemko Medan melarang adanya kegiatan pergantian malam tahun baru pada tempat-tempat usaha sektor pariwisata yang dimaksud.

“Dalam SE No.556/8906 itu juga ditegaskan, jenis usaha hiburan malam, restoran, cafe, hotel, convention hall dan balai pertemuan, tidak dibenarkan melaksanakan acara pergantian tahun,” terangnya.

Tak cuma di tempat-tempat usaha sektor pariwisata, khusus untuk pelaksanaan perayaan pergantian malam tahun baru di Kota Medan, dipastikan tidak akan dilakukan di tanggal 31 Desember 2020. “Seperti di Lapangan Merdeka atau di beberapa tempat lainnya yang biasanya ada perayaan pergantian tahun baru, untuk tahun ini dipastikan tidak akan digelar. Memang itu sudah di luar ranah saya (Kadis Pariwisata). Tetapi hasil rapat selama ini bersama Satgas Covid, memang sudah ditegaskan demikian,” tuturnya.

Untuk itu, Agus meminta kepada seluruh pengelola usaha sektor pariwisata di Kota Medan agar dapat mengikuti aturan operasional dan segala aturan yang tertuang dan surat edaran yang telah disampaikan. “Kepada para pengelola usaha kita minta untuk mematuhi aturan yang sudah kita sampaikan. Bagi yang tidak menghindahkan surat edaran (No.556/8906) ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution meminta Pemko Medan, dalam hal ini Plt Wali Kota Medan agar tidak hanya bisa memberikan surat edaran untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Tetapi, Pemeko Medan harus dapat memastikan jika para OPD terkait juga harus menjalankan fungsi pengawasan dan penindakannya secara tegas dan berkesinambungan.

Ia mengatakan, SE dan aturan-aturan yang ada selama ini sudah cukup baik, akan tetapi pengawasan dan penindakannya masih jauh dari harapan. Faktanya, pelanggaran kerap terjadi di tempat-tempat usaha, khususnya sektor pariwisata seperti tempat hiburan malam, diskotik maupun cafe. “Ini sudah banyak yang jadi temuan kita, Pemko Medan seolah melakukan pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan. Dinas Pariwisata tak menjalankan fungsinya terhadap stakeholder nya, Satpol PP juga tak mengambil tindakan apapun,” ujar Mulia.

Seperti contoh, kata Mulia, pihaknya kembali memantau buruknya penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha sektor pariwisata di Kota Medan pada Sabtu (26/12) malam. Salah satunya di The Could, Jalan Teuku Daud Kota Medan. Di sana, pihaknya melihat ada banyak pengunjung yang tidak memakai masker hingga banyak yang duduk tanpa menjaga jarak atau berkerumun di lokasi itu. “Kita lewat, kita lihat di The Cloud itu jelas-jelas terjadi pelanggaran prokes. Ini pengawasannya dimana? Ini baru salah satu contoh dari sekian banyak pelanggaran. Lantas bagaimana Pemko bisa memastikan kalau surat edaran ini akan berjalan kalau pengawasannya saja sangat minim,” katanya.

Dilanjutkan politisi Partai Gerindra ini, tepat satu pekan sebelumnya, yakni Sabtu (19/12) malam, Komisi I DPRD Medan telah melakukan pengawasan ke dua lokasi tempat hiburan malam di Kota Medan, yakni Holywings Bar di Jalan A Rivai dan Shoot Bar di Jalan Kapten Pattimura Medan. Di sana, mereka juga jelas-jelas menemukan pelanggaran prokes.

“Dan itu sudah diberitakan di media massa, di dua lokasi itu pihak pengelola tidak mematuhi prokes yang tertuang dalam Perwal No.27/2020. Tapi faktanya, kita tidak melihat tindakan apapun dari Satgas Covid-19 Medan terhadap dua tempat usaha itu. Dan sekali lagi, itu baru contoh kecil. Di luar sana, masih cukup banyak pelanggaran yang terjadi, dan kita minta Satgas Covid-19 Kota Medan untuk benar-benar menjalankan fungsinya,” pungkasnya.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diingatkan untuk menyusun strategi dengan baik dan detil sebelum menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal Januari nanti. Selain potensi ancaman terpapar Covid-19 penurunan kemampuan belajar (learning loss) menjadi dua ancaman yang mengintai peserta didik.

“Ada banyak titik (sebenarnya) yang berpotensi membuat anak terpapar virus corona ketika sekolah benar-benar dibuka,” kata pemerhati pendidikan Fitriani Manurung kepada wartawan di Medan, Sabtu (26/12).

Salah satunya, sebut Fitriani, saat anak menggunakan kendaraan umum untuk pergi dan pulang sekolah. Potensi anak terpapar semakin besar karena mereka harus duduk berdesakan bersama penumpang lain.

Jika merujuk protokol kesehatan (prokes) 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), maka kapasitas penumpang kendaraan umum seharusnya berkurang sampai 50 persen. “Tapi siapa yang harus bertanggungjawab memastikan kendaraan umum itu taat prokes 3M? Tidak mungkin sekolah dan orangtua. Pemko Medan-lah yang harus menjamin setiap kendaraan umum yang beroperasi aman untuk anak. Itu sebabnya harus ada skenario dan koordinasi lintas OPD yang jelas sebelum sekolah dibuka,” terang dia.

Pemko Medan, lanjut Fitriani, tidak bisa melihat pelaksanaan prokes 3M hanya di lingkungan sekolah semata. Dibutuhkan mitigasi potensi lain di luar sekolah. Sebab pembukaan sekolah akan memicu lonjakan penggunaan fasilitas publik secara masif. “Harus ada rencana aksi yang detil, agar lonjakan ini tidak menciptakan klaster baru. Rencana ini harus dipublikasikan secara luas, agar masyarakat tau dan bisa memberikan masukan,” kata alumnus Program Doktor Pendidikan Universitas Negeri Medan itu.

Lebih lanjut ia menyebutkan, selain potensi terpapar Covid-19, ancaman kedua yang mengintai adalah learning loss. Selama 10 bulan ini, anak belajar dalam kondisi darurat dengan dukungan teknis yang terbatas dari guru. Kondisi ini membuat kemampuan belajar anak menurun drastis. Terutama anak-anak dari keluarga miskin. “Jika anak-anak ini harus kembali ke sekolah, maka Pemko Medan harus melakukan asesmen (penilaian) ulang untuk memulihkan kemampuan belajar anak-anak itu sebelum mereka kembali belajar pada tingkatan yang seharusnya,” ungkapnya.

Fitriani menekankan, jika anak-anak tetap dipaksa belajar tanpa proses asesmen dan pemulihan kemampuan, maka mereka yang dari keluarga miskin berpotensi tertinggal jauh dari rekan sebayanya dari keluarga yang mampu. Mereka tidak akan mampu mengikuti proses pembelajaran karena tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Jika dibiarkan terus menerus maka di masa depan, anak-anak ini bisa kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensinya tidak memadai. Jika Pemko Medan mengabaikan fakta ini, maka masa depan anak-anak kita yang dipertaruhkan,” tukasnya.

Untuk mencegah terjadinya learning loss, diperlukan kebijakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Anak-anak harus mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya (teaching at the right level), bukan lagi berdasarkan tingkatan kelasnya. Proses pemulihan ini dilakukan sampai kompetensi anak kembali, setelah itu anak baru dikembalikan ke kelas seharusnya.

“Kebijakan-kebijakan seperti ini yang seharusnya dipikirkan dan dibuat oleh Pemko Medan saat merencanakan pembukaan sekolah. Kebijakan terdiferensiasi seperti ini tidak akan jalan kalau diserahkan begitu saja kepada guru. Pemko harus menindaklanjuti kebijakan pembelajaran terdiferensiasi dengan pelatihan, pendampingan, dan monitoring berkala kepada guru secara intensif,” tegas dia.

Dinas Pendidikan Kota Medan, hemat Fitriani kurang transparan dalam mengelola PJJ (pembelajaran jarak jauh). Disdik tidak merespon masukan dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat untuk melakukan pemetaan pembelajaran. Sampai sekarang tidak ada data yang dipublikasikan disdik tentang angka partisipasi belajar selama 10 bulan ini.

“Faktanya pada Oktober lalu, seorang siswi kelas 2 SD di Medan ditemukan delapan bulan tidak mengikuti PJJ, hanya karena tidak memiliki HP android. Fakta ini ditemukan oleh media massa, bukan oleh Disdik. Ini terjadi karena Disdik tidak punya pemetaan,” katanya.

Disdik seharusnya merangkul masyarakat untuk memperbaiki PJJ. Hasil survei yang diumumkan Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) pada September lalu contohnya, bisa dipakai untuk melakukan pemetaan yang lebih besar.

Survei itu menemukan, masih ada 33,49 persen siswa yang sama sekali tidak mengikuti PJJ. GNI bahkan menemukan, memiliki HP android tidak menjadi jaminan anak ikut PJJ setiap hari. Dari 125 siswa yang memiliki HP android, hanya 29,60 persen yang setiap hari mengikuti pembelajaran. Sedangkan sisanya 70,40 persen pernah absen beberapa kali.

“Angka 70,49 persen inilah yang berpotensi mengalami learning loss. Data-data seperti inilah yang seharusnya dimiliki Disdik untuk memitigasi potensi learning loss dan membuat kebijakan. Kalau Disdik tidak memiliki sumberdaya untuk melakukan pemetaan, mereka bisa menggandeng pihak lain,’’ katanya.

Terlebih sebagai kota besar di Indonesia, Medan seharusnya bisa menjadi contoh baik dalam pengelolaan PJJ. Medan bahkan bisa menjadi pionir untuk mengantisipasi potensi learning loss. “Kita tidak menolak pembukaan sekolah, tetapi kita minta Pemko Medan untuk lebih akuntabel dan bisa dipercaya. Pemko harus menunjukkan bahwa rencana pembukaan sekolah ini dilakukan dengan profesional, berbasis data, dan melibatkan para ahli,” tandasnya. (prn)