MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 di berbagai instansi, mulai diumumkan untuk Pemprov Sumut, sebanyak 289 peserta dinyatakan lulus. Pengumuman dapat dilihat di situs www.sumutprov.go.id, sejak Kamis (27/10) lalu.

Catatan Sumut Pos, pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), jumlah peserta yang lulus formasi Pemprov Sumut sebanyak 820 orang. Jika di tahap SKB ini total peserta yang lulus hanya 289 orang, artinya ada 531 peserta yang tersisih.

Terhadap 289 peserta yang lulus tersebut, Pemprov Sumut meminta agar segera merampungkan kelengkapan berkas. Peserta wajib datang langsung ke Ruang Dahlia Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut, Jalan Ngalengko No. 1 Medan, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Peserta wajib mengunggah dokumen melalui akun masing-masing peserta pada alamat https://sscn.bkn.go.id.

Mengenai detil dokumen dimaksud, peserta dapat melihat melalui website resmi Pemprov Sumut.

Dalam pengumuman kelengkapan berkas yang ditandatangani Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, ada sejumlah poin pula yang mesti diingat peserta yang telah lulus. Yakni, bagi peserta yang memberikan keterangan yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, kelengkapan berkas maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS yang bersangkutan.

Kemudian, peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemprov Sumut 2019. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya.

Jika peserta dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS tidak melaporkan dan melaksanakan tugas, maka akan diberhentikan sebagai CPNS.

“Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,” bunyi isi pada bagian akhir dari pengumuman tersebut.

Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, English Nainggolan sebelumnya mengatakan, selambatnya pada 30 Oktober 2020 hasil ujian SKB akan diumumkan masing-masing instansi yang menyelenggarakan rekrutmen CPNS. Menurutnya hasil ujian yang diolah Panselnas dengan mengintegrasikan nilai SKD dan nilai SKB.

“Nilai SKB akan diolah dan diintegrasikan dengan nilai SKD sebagai hasil akhir kelulusan,” tuturnya.

English menyebut, semua proses dan tahapan ini dipastikan bersih, jujur, dan objektif. “Jangan ada peserta yang termakan isu lagi dari para calo atau penipu. Kami pastikan semua proses bersih,” katanya.

191 Lulus di Pemko Medan

Untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan, pengumuman hasil SKB CPNS disampaikan Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kota Medan pada tanggal 30 Oktober 2020 lalu.

“Sudah kita umumkan lewat website resmi kita, termasuk untuk Pemko Medan juga,” ucap Kepala Kanreg BKN Medan, English Nainggolan kepada Sumut Pos, Minggu (1/11).

Hasilnya kata English, dari 193 formasi yang telah dibuka oleh Pemko Medan sejak akhir 2019 yang lalu, sebanyak 191 formasi berhasil diisi, dan 2 formasi lainnya terpaksa tetap kosong.

“Formasi yang kosong itu bisa karena berbagi faktor. Bisa jadi karena tidak ada yang melamar, atau bisa jadi karena semua yang melamar gagal di tahapan SKD (seleksi kompetensi dasar), karena adanya passing grade yang harus dipenuhi saat tahapan SKD,” ujarnya.

Untuk tahap selanjutnya, BKN memberikan masa sanggah selama 3 hari dari waktu pengumuman, yaitu pada tanggal 31 Oktober hingga hari ini, Senin (2/11). Setelah itu, pihaknya akan segera melakukan tahapan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai).

“Serentak se-Indonesia, paling lama penetapan NIP itu pada tanggal 30 November 2020. Dalam masa itu juga, mereka yang lulus harus menyertakan beberapa persyaratan untuk tahap akhir seperti surat keterangan sehat, bebas narkoba dan beberapa hal lainnya, termasuk ijazah,” jelas English.

Ditanya kapan para pelamar yang lulus CPNS ini akan mulai aktif bekerja, English mengatakan setelah dilakukan penetapan NIP dan keluarnya SK kepegawaian serta penugasannya setelah melengkapi berbagai kelengkapan hingga tanggal 30 November. “Kemungkinan mulai aktif bekerja sejak Januari 2021,” jawabnya.

English menegaskan, semua proses tahapan seleksi CPNS dilakukan secara terbuka dan transparan. Selain itu, pelamar yang berada diluar daerah juga dimudahkan untuk tahapan proses SKB dengan dapat melakukan proses ujian dari daerahnya atau tanpa hadir ke lokasi ujian tempat ia melamar.

“Kami tegaskan ini semua fair, ditambah lagi kita menyiapkan masa sanggah selama 3 hari bagi para peserta yang merasa ada kesalahan sehingga dirinya tidak lulus,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, mengakui memang ada dua formasi yang tidak berhasil terisi dari proses CPNS 2019.

“Dari 193 formasi yang dibuka Pemko Medan, 191 yang lulus,” jawab Muslim kepada Sumut Pos, Minggu (1/11).

Untuk 2 formasi lainnya, Muslim mengatakan, tidak terisi bukan karena tidak ada yang melamar. Tetapi karena tidak ada pelamar yang lulus ujian saat tahapan SKD. “Seluruh pelamar gagal sejak SKD. Formasi yang dimaksud itu adalah Pengelola Administrasi Keuangan,” jelasnya.

Untuk tahapan selanjutnya, lanjut Muslim, sudah diumumkan oleh Kanreg VI BKN Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan juga telah mengumumkannya lewat website resmi milik Pemko Medan.

“Untuk informasi selengkapnya, semua sudah diinfokan lewat website,” pungkasnya.

11.580 Formasi Masih Kosong

Secara nasional, sebanyak 138.791 dinyatakan lulus untuk mengisi total 150.371 formasi CPNS yang dibuka Pemerintah. Namun Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) menginformasikan, secara nasional terdapat 11.580 formasi kosong.

Dengan rincian 4.729 berada di 32 kementerian dan 33 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Lembaga Non Struktural (LNS), dan 6.851 berada di 456 instansi daerah.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen menjelaskan jika jabatan yang formasinya tidak terisi alias kosong masih diperlukan, instansi yang bersangkutan diarahkan untuk kembali mengusulkan jabatan tersebut kepada Kementerian PANRB.

Namun pemenuhan usulan tersebut akan tergantung pada kuota formasi yang ditetapkan Kementerian PANRB. “Angka formasi kosong tersebut didapat pascaoptimalisasi, yakni setelah dilakukan pengisian formasi jabatan kosong oleh peserta dengan kualifikasi pendidikan sama, lulus passing grade dan berperingkat terbaik,” jelas dia, Minggu (1/11).

Adapun berdasarkan data Kedeputian Sinka, secara nasional dari angka 11.580 angka formasi kosong pascaoptimalisasi itu terdapat pada 3.640 formasi Jabatan Fungsional Umum.

Kemudian 2.695 formasi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, 2.361 Jabatan Fungsional Tenaga Guru, 2.001 Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan 883 Jabatan Fungsional Tenaga Dosen.

Sebelum dilakukan optimalisai (praoptimalisasi), peserta lulus CPNS 2019 berjumlah 129.825, kemudian pascaoptimalisasi peserta lulus menjadi 138.791 orang.

Karena sudah melalui tahap optimalisasi, maka jumlah formasi kosong tersebut sudah tidak dapat diisi oleh peserta dengan kategori apapun.

Data Kedeputian Sinka juga menyebutkan dari jumlah peserta lulus pascaoptimalisasi sebanyak 60,93 persen (84,562) peserta adalah wanita dan 39,07 persen (54.229) adalah laki-laki.

Selain itu peserta yang lulus dalam seleksi CPNS 2019 sebanyak 60.673 orang berada dalam rentang usia 26-30 tahun, sebanyak 43.626 orang berada pada usia 21-25 tahun, sebanyak 32.054 orang berada pada rentang usia 31-35 tahun, sebanyak 2.081 orang berada pada usia 18-20 tahun, 357 orang berada pada rentang usia 36-40 tahun.

Sementara itu dari angka kelulusan pascaoptimalisi tersebut, paling banyak mengisi formasi jabatan guru yakni 55.039 peserta.

Data Kedeputian Sinka juga menyebutkan 10 universitas asal pelamar yang paling banyak lulus dalam seleksi CPNS 2019 ini yakni Universitas Terbuka, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Sriwijaya (Unsri). (prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah destinasi pariwisata di Sumatera Utara terpantau ramai selama libur panjang dan cuti bersama pada akhir Oktober 2020 lalu. Meski demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut mengaku tidak memiliki data valid soal berapa jumlah pengunjung pada destinasi-destinasi pariwisata yang dikunjungi tersebut.

“Data ada di dinas pariwisata setempat ya,” kata Kepala Bidang Bina Objek Usaha Pariwisata pada Disbudpar Sumut, Maike Moganai Ritonga saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (1/11).

Maike mengamini, semua objek wisata di Sumut diramaikan pengunjung saat liburan panjang akhir bulan kemarin, terutama daerah Samosir, Karo, kemudian Dairi, Simalungun, dan Langkat. “Kalau titik kepadatan mungkin bisa ditanyakan ke Dishub,” katanya.

Menyoal jumlah pengunjung ke objek wisata ini, Disbudpar Sumut selalu mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Setiap awal bulan seperti ini, biasanya BPS Sumut akan merilis data dimaksud untuk bulan sebelumnya. Terutama data kunjungan wisatawan mancanegara asal Malaysia, ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Terkait kepadatan arus lalulintas selama momen libur panjang kemarin, Dinas Perhubungan Sumut mengaku, secara umum situasi arus kendaraan masih belum terjadi lonjakan yang mengakibatkan antrean panjang. Terlebih mengacu pada arus di jalan tol Medan-Tebing Tinggi, situasinya masih normal. “Ya, masih normal. Diperkirakan puncak arus sore nanti (kemarin). Kondisi gate tol Tebing pun masih sepi dan diprediksi sore sampai malam akan padat,” ujar Kepala Bidang Lalulintas Dishub Sumut, Darwin Purba.

Begitupun pada ruas arteri, diakui dia, kondisi arus lalulintas masih terpantau normal. Lonjakan pengunjung di KSPN Danau Toba pada titik penyebrangan, juga belum terlihat signifikan. “Arteri masih normal, ruas Medan-Berastagi padat pada titik tertentu seperti Pancur Batu, Sembahe, Bandar Baru, Penatapan, simpang pemandian air panas Lau Sibayak, dan Kota Berastagi,” pungkasnya.

Tingkatkan Disiplin

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan di objek-objek wisata selama libur panjang pekan kemarin. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan penyebaran wabah Corona.

Diketahui, libur panjang pekan lalu banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata dan juga mudik ke kampung halaman. Pergerakan orang ini menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk Sumut. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ, tanggal 21 Oktober 2020.

“Hampir semua imbauan dari pemerintah pusat sudah kita lakukan di sini, namun kita intensifkan lagi penegakan protokol kesehatan di Sumut. Kita perluas area penegakan protokol kesehatan, terutama di objek-objek wisata,” kata Sekdaprovsu R Sabrina usai rapat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (30/10).

Kegiatan peningkatan prokes yang selama ini dilakukan pihaknya, menurut Sabrina mampu membuat sebagian masyarakat sadar akan pentingnya prokes. Sekda juga berharap kedisiplinan masyarakat tetap dilaksanakan di mana pun mereka berada. “Masyarakat kita mayoritas sudah sadar pentingnya protokol kesehatan. Kita tentu harapkan ini dibawa ke tempat tujuan mereka dan menyosialisasikannya. Misalnya orang kota yang pulang kampung, sosialisasikan protokol kesehatan di sana, sehingga masyarakat kita secara menyeluruh menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga orang yang datang ke kota, di kota mereka lebih didorong untuk melaksanakan protokol kesehatan,” harapnya.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator Satgas Penanganan Covid-19 untuk 9 provinsi (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan Papua) mengatakan mayoritas kasus di Indonesia mengalami penurunan, namun dia meminta untuk waspada usai libur panjang kali ini.

“Trennya beberapa pekan terakhir membaik, jadi jangan pula usai libur malah naik lagi. Kalau saya lihat beberapa provinsi sudah baik antisipasinya. Walau begitu, saya minta kepada seluruh satgas pastikan obat-obatan cukup, ruang isolasi, ICU dan fasilitas kesehatan lainnya cukup dan persiapkan menerima orang yang pulang berlibur,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun 2021 mendatang, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tidak naik. Artinya, UMP Sumut akan menerapkan standar kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan. Besarannya sama seperti tahun 2020, yakni Rp2,4 juta.

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi alasan UMP Sumut 2021 tidak naik. “Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional minus karena Covid-19,” kata Harianto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (30/10).

Ia mengatakan, UMP Sumut 2021 tidak naik sudah dibahas dan disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan Sumut, Kamis (29/10) lalu. Dalam rapat yang dihadiri unsur pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja dan unsur pengusaha itu, imbuh dia, diputuskan UMP 2021 tidak naik.

Senada dengan Menaker Ida Fauziyah, sambung Harianto, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di samping Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahann

surat edaran menteri itu juga menjadi dasar penetapan UMP 2021.

Disebutkan di surat edaran itu, pertumbuhan ekonomi nasional minus karena pandemi Covid-19. Sehingga menteri meminta kepada gubernur se-Indonesia agar tidak menaikkan UMP 2021 atau sama dengan UMP 2020. “Kata ibu menteri dalam edaran itu, UMP 2021 tidak dinaikkan untuk melindungi perusahaan dan perlunya pemulihan ekonomi nasional,” ucap pria yang juga menjabat sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumut itu.

Meskipun UMP 2021 tidak naik, sambung dia, sudah menguntungkan buruh atau pekerja. Sebab secara umum perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk Sumut, terdampak pandemi.

Dengan kebijakan ini, Sumut mengikuti langkah 29 provinsi lain yang tak menaikkan UMP 2021. Praktis hanya empat provinsi saja yang tidak seragam dengan kebijakan Kemenaker tersebut. Yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

Mengacu pada UU No.13/2003 ataupun UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa menetapkan upah minimum adalah hak prerogatif gubernur. Sehingga bisa saja gubernur menetapkan UMP tidak sesuai dengan SE Menaker. “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota,” bunyi pasal 89 ayat 3 dari UU dimaksud yang dikutip Sumut Pos, Minggu (1/11).

15 Provinsi Tak Naikkan UMP

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang menyebutkan, terdapat 15 provinsi mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Sementara itu, ada 5 provinsi yang bertolak belakang dengan SE tersebut, memutuskan untuk menaikkan UMP yang diumumkan pada 31 Oktober 2020. Namun kata dia, provinsi-provinsi tersebut baru menyatakan secara lisan, belum memberikan surat keputusan (SK) dari daerah.

“Saat ini ada 15 provinsi yang menyatakan mengikuti sesuai ketentuan surat edaran tidak menaikkan upah secara by lisan. Tetapi surat keputusannya belum kami terima. Sedangkan, lima provinsinya memutuskan untuk menaikkan upah,” ujarnya, Minggu (1/11).

Namun, pihaknya belum bisa mengumumkan secara detail provinsi mana saja yang mengikuti aturan SE Menaker atau tidaknya. Lebih lanjut kata Haiyani, terkait adanya provinsi yang memutuskan menaikkan upah minimumnya, kepala daerah tersebut dipastikan mengetahui kondisi masing-masing daerah. Termasuk juga kondisi perusahaan di daerah tersebut. “Yang tahu kondisi daerah ini kan para gubernurnya. Sekarang kan tinggal bagaimana pelaksanaan pengawasannya. Kami hanya sebagai kolektif data daerah mana saja yang mengikuti aturan surat edaran,” ucapnya.

Padahal sebelumnya, berdasarkan data Kemenaker per 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, terdapat 18 provinsi mengikuti SE Menaker. Antara lain Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri menyebutkan, Surat Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021 tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021. “Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Dengan demikian, dirinya menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari para gubernur. “Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent (bijaksana),” ujarnya.

Diketahui, lima provinsi yang telah menetapkan kenaikan UMP 2021 yakni Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Jogjakarta, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel). UMP 2021 Jatim diputuskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa naik 5,65 persen, dari Rp1.768.777,- di 2020 menjadi Rp1.868.777,- pada tahun depan. Sementara Jateng, naik 3,27 persen atau naik Rp56.963,9 menjadi Rp1.798.979 dari sebelumnya Rp1.742.015 pada 2020. Kemudian UMP 2021 di DI Jogjakarta naik 3,54 persen dari tahun 2020. Sehingga, UMP tahun depan menjadi Rp1.765.000,-.

Untuk DKI Jakarta, kenaikan UMP mencapai 3,5 persen, dari sebelumnya Rp4.267.349,- menjadi Rp4.416.186.548. Meski begitu, bagi perusahaan yang terdampak pandemi diperkenankan untuk menggunakan UMP 2020. Perusahaan bisa mengajukan ke Dinas Ketenagakerjaan dengan melengkapi sejumlah syarat.

Terakhir, Sulsel juga dikabarkan telah menetapkan UMP 2021-nya naik sebesar dua persen. Dengan demikian, pekerja bisa mendapat UMP debesar Rp 3.165.876,- di tahun depan.

Buruh Minta Naik 10 Persen

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu, menolak keras keputusan pemerintah tidak menaikkan UMP Sumut 2021. “Meski diputuskan tidak naik, tapi serikat buruh serikat pekerja menolak tegas,” katanya.

Serikat buruh tetap menginginkan UMP 2021 naik 10 persen. “Harusnya ada kenaikan, bahkan serikat buruh usul naik 10 persen dan itu hal yang wajar untuk membantu kesulitan buruh saat ini,” ujarnya.

Bukan tak beralasan, katanya lagi, sebab secara rata-rata di Sumut, perusahaan-perusahaan bahkan tetap eksis meskipun di masa pandemi Covid-19. “Perusahaan sarung tangan misalnya, justru untungnya naik dua kali lipat saat ini,” ujar Anggiat mencontohkan.

Karenanya, serikat buruh atau serikat pekerja, sebut dia menganggap tidak naiknya UMP Sumut 2021 adalah keputusan sepihak Pemprov Sumut. Pihaknya akan menggelar unjukrasa dalam waktu dekat menentang keputusan itu dan menuntut adanya kenaikan UMP Sumut 2021.

Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara juga menolak keputusan tersebut. Karenanya, mereka juga berencana kembali turun aksi memprotes keras rencana pemerintah tidak menaikan upah buruh tahun depan dan menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh, dan hanya mementingkan kepentingan kalangan pengusaha saja. “Hak buruh terus dikebiri. Belum lagi protes kami terhadap Omnibus Law yang merugikan buruh, kami juga harus menerima kabar buruk, upah buruh tidak mengalami kenaikan 2021. Kami menolak tegas dan akan melawan kebijakan yang tidak berprikemanusiaan tersebut,” kata Willy didampingi Sekretaris FSPMI Sumut Tony R Silalahi, Ketua FSPMI Deliserdang Dedi Heriawan, dan LBH FSPMI Sumut Daniel Marbun SH, kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (1/11).

Ia mengatakan, kondisi kehidupan kaum buruh Sumut sudah sangat memprihatinkan, begitu juga halnya terkait upah buruh di Sumut yang sudah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah industri lainnya di Indonesia. Ini berlangsung dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Karena itu kami meminta agar Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi mengabaikan surat edaran menteri. Kami minta kenaikan UMP dan UMK di Sumut untuk tahun 2021 naik minimal 8 persen,” tuntut Willy.

Lebih lanjut dikatakannya, kenaikan upah minimum pada tahun depan justru akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena adanya kenaikan daya beli kaum buruh di tengah masyarakat.

Selain itu, tambahnya, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19, oleh karenanya tidak ada alasan Gubsu untuk tidak menaikan UMP dan UMK di Sumut pada 2021 mendatang. “UU Ketenagakerjaan sudah mengatur, bagi perusahaan yang nantinya tidak mampu menaikan upah dapat melakukan penangguhan, jadi kenapa dikondisikan seolah semua pengusaha tidak mampu menaikan upah,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris FSPMI Sumut,Tony Rickson Silalahi menambahkan, berkaitan hal tersebut, maka FSPMI Sumut telah memutuskan akan melakukan aksi damai, dengan catatan tetap terukur, terarah dan konstitusional, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 2 November 2020. Masa Aksi, lanjut Tony akan berasal dari perwakilan buruh FSPMI Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Kota Tebingtinggi, Batubara, Labuhanbatu Raya dan Padanglawas. “Estimasi massa seribuan orang, aksi kita pusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut,” ujarnya.

Tony menjelaskan, dalam aksi nanti pihaknya mengusung tiga poin tuntutan, yakni, agar Presiden RI mengeluarkan Perppu pencabutan UU Omnibus Law, menolak tegas tidak naik upah justru meminta pada Gubsu agar menaikan UMP dan UMK di Sumut sebesar 8 persen untuk Tahun 2021, dan selesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut.

“Aksi nanti merupakan aksi serentak buruh secara nasional yang dipusatkan di Istana Presiden RI Jakarta, dan diikuti oleh buruh FSPMI di 24 provinsi lainnya di Indonesia yang melakukan aksi di kantor Pemerintahaan setempat,” tutupnya. (prn/mag-1/bbs)