MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski di tengah pandemi covid-19, PT PLN (Persero) mampu membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 181.638 GWh pada triwulan ketiga 2020, atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen dari 180.570 GWh pada triwulan ketiga 2019.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi mengatakan, hal ini menjadikan penjualan tenaga listrik PLN sampai dengan September 2020 mencapai Rp205,1 triliun, bertumbuh 1,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Saat itu perusahaan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar Rp202,7 triliun. Semua ini diperoleh dengan tarif tenaga listrik yang tidak mengalami perubahan sejak 2017.

Agung juga mengatakan, secara keseluruhan selama triwulan ketiga 2020, Perseroan mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp212,2 triliun. Meningkat sebesar 1,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang membukukan pendapatan usaha sebesar Rp209,3 triliun.

Peningkatan penjualan tenaga listrik didorong adanya pertumbuhan jumlah pelanggan perseroan menjadi sebanyak 77,9 juta hingga 30 September 2020, atau meningkat sebesar 3,4 juta pelanggan dibanding posisi 30 September 2019, yang hanya 74,5 juta pelanggan.

“Peningkatan penjualan listrik pada sektor rumah tangga dan industri pertanian, serta industri UMKM, ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif,” beber Agung.

Agung memaparkan, adapun Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) perusahaan sampai dengan triwulan ketiga 2020, sebesar Rp55,9 triliun, dengan EBITDA Margin sebesar 22,5 persen.

“Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi covid-19, Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan tagihan rekening listrik dan keringanan biaya listrik. Khususnya kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga subsidi, yang diperpanjang hingga Desember 2020. Sebelumnya, stimulus listrik ini berlaku selama 6 bulan, yakni April-September 2020,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, stimulus juga diberikan dalam bentuk pembebasan biaya abanomen bagi pelanggan golongan sosial, bisnis, dan industri, sampai dengan 900 VA. Dan pembebasan rekening minimum (emin) bagi pelanggan PLN golongan sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus dengan daya mulai 1300 VA, yang berlaku mulai Juli-Desember 2020.

Bahkan, menurut Agung, di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa pandemi, perseroan tetap terus melakukan upaya efisiensi biaya usaha.

“Selama triwulan ketiga 2020, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik Perseroan sebesar Rp1.340 per kWh, lebih rendah Rp48 per kWh, atau 3,4 persen dibanding BPP periode sama tahun lalu, yang mencapai Rp1.388 per kWh,” pungkasnya. (rel/ila)

Teks Foto

IST

SAMBUNG BARU: Petugas PLN sedang melakukan penyambungan baru listrik pada persil pelanggan.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2 unit kapal ikan asing asal Malaysia, yang terlibat kasus pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah perairan Indonesia beberapa waktu lalu, dimusnahkan Kejari Belawan di perairan Belawan, Selasa (27/10).

Prosesi pemusnahan kapal motor dengan nomor lambung PKFB 898 GT 68.94 dan PKFB 1774 GT 64.8 itu, dilaksanakan dengan cara dipotong, dibakar, dan ditenggelamkan.

“Tindakan pemusnahan barang bukti illegal fishing ini, dilaksanakan setelah status perkaranya berkekuatan hukum tetap (inkrah),” ungkap Kepala Kejari Belawan, Ikeu Bachtiar, saat menyaksikan proses pemusnahan dari Kapal Patroli Lantamal I, KAL Boa.

Selain memusnahkan kapal, Kejari Belawan bekerja sama Lantamal I, turut menenggelamkan 13 jenis perlengkapan kapal, seperti jaring, baterai, dan alat komunikasi kapal, tak jauh dari lokasi pembakaran kapal.

Sebelumnya, Bachtiar mengatakan, 2 kapal Malaysia itu ditangkap Ditpolairud Baharkam Polri di ZEE kawasan Selat Malaka pada 22 Mei 2020, saat beraksi mencuri ikan menggunakan pukat trawl. Dalam kasus ini, 2 nakhoda kapal ditetapkan sebagai tersangka, yakni Tuntun warga negara Myanmar, dan Praphas Rueangnam alias Thein Pa, asal Thailand.

“Status hukum keduanya telah divonis pada 23 September lalu,” imbuh Bachtiar, didampingi Kasi Intelijen Teuku Indra, dan Kasipidum Eka Kartika Purba.

Pada kesempatan itu, Bachtiar menjelaskan, langkah pemusnahan ini bertujuan agar barang bukti tidak dapat lagi digunakan.

“Terkait pengungkapan kasus dan pemusnahan kapal illegal fishing di tahun ini, kami sudah 2 kali melaksanakannya,” pungkasnya. (fac/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari pertama pelaksanaan Operasi Zebra 2020, Senin (26/10), Dit Lantas Polda Sumut total menemukan jumlah pelanggaran lalu lintas (garlantas) sebanyak 1.138 kasus. Dengan menilang sebanyak 338 kendaraan, dan 800 pengendara dikenakan teguran.

“Jadi, sejak hari pertama dilakukan Ops Zebra, total jumlah pelanggaran lalu lintas sudah ada sebanyak 1.138 kasus,” ungkap Dir Lantas Polda Sumut Kombes Pol Wibowo melalui Kasubbid Penmas AKBP MP Nainggolan, Senin (26/10) lalu.

Selain itu, dalam Operasi Zebra tersebut, jenis pelanggaran lainnya adalah tidak menggunakan helm SNI sebanyak 124 kasus, melawan arus (48), dan menggunakan telepon selular saat berkendara (7).

“Kemudian, melebihi batas kecepatan saat berkendara ada 2 kasus, mengemudikan kendaraan di bawah umur sebanyak 14 kasus, tidak menggunakan safety belt 18 kasus, dan lain-lain ada 125 kasus,” beber Nainggolan.

Selanjutnya, kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) ada sebanyak satu kasus, dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak satu orang, luka berat satu orang, luka ringan satu orang, dan kerugian materil senilai Rp1 juta.

“Dalam hari pertama Ops Zebra ini, kami juga melakukan penyuluhan tertib berlalu lintas kepada media cetak sebanyak 32 kegiatan, media elektronik 20 kegiatan, media sosial 115 kegiatan, serta daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ada 47 kegiatan,” papar Nainggolan.

Pihak Dit Lantas Polda Sumut juga melakukan penyebaran/pemasangan spanduk sebanyak 57 titik, leaflet 12 kegiatan, sticker 191 kegiatan, dan pemasangan billboard sebanyak 2 titik.

“Kegiatan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dilakukan teguran kepada pelanggar sebanyak 266 kasus. Dengan rincian, pembagian masker sebanyak 221, dan sosialisasi protokol kesehatan sebanyak 115 kasus,” imbuh Nainggolan.

Menurut Nainggolan, di hari pertama Operasi Zebra 2020 tersebut, pihak Dit Lantas Polda Sumut juga melakukan kegiatan preventif, dengan pengaturan lalu lintas 485 kegiatan, penjagaan 190 kegiatan, pengawalan 21 kegiatan, dan pelaksanaan patroli sebanyak 263 kegiatan. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus pengusiran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan oleh masyarakat, yang dinilai melanggar protokol kesehatan sesuai Perwal No.11/2020 dan Perwal No.27/2020, berujung pada pelaporan pihak Satgas ke pihak kepolisian.

Camat Medan Tuntungan, Topan OP Ginting mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kejadian pengusiran Satgas Covid-19 oleh masyarakat yang berada pada event kicau burung di Lapangan APBN Sumut, Jalan Kasmala, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (25/10) siang.

“Kejadiannya Minggu siang. Seninnya kami laporkan ke Pak Pjs Wali Kota secara langsung. Minggu juga sudah kami laporkan via WA kepada Pak Pjs. Lalu Senin itu juga, kami laporkan ke Polsek Delitua dan Polrestabes Medan. Tadi saya hubungi Pak Kapolsek, infonya dalam waktu dekat akan dipanggil saksi-saksi dan panitia,” ungkap Topan, Selasa (27/10).

Topan mengatakan, seharusnya panitia wajib memberikan laporan kepada Satgas Covid-19 lebih dulu, jika ingin menggelar event. Nantinya bila sudah diberikan izin dan teknis pelaksanaan, baru panitia dapat menggelar event yang mengumpulkan massa dalam jumlah cukup besar tersebut.

“Tapi itu memang tak ada izin ke Satgas. Minggu (25/10) itu, kami dapat laporan ada kerumunan di sana. Makanya kami bubarkan, ternyata tidak diindahkan. Tidak ingin terjadi bentrok, akhirnya Satgas mundur, dan kegiatan itu terus berlangsung,” bebernya, seraya berharap, agar ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di sana. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan secara baik dan benar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari meminta Pemko Medan, untuk memperketat izin pelaksanaan event-event yang ada di lingkungan masyarakat. Artinya, Satgas Covid-19 juga diminta untuk lebih mengawasi kerumunan sebelum terjadi.

Dia mengatakan, kesehatan saat ini sungguh dipertaruhkan, pihaknya tidak mau ada sekelompok masyarakat yang berkumpul hanya karena kesenangan, tapi justru berdampak buruk bagi masyarakat lainnya. Seharusnya ke depannya, Pemko Medan melalui Satgas yang ada di kelurahan dan lingkungan, dapat memantau sebelum adanya kegiatan, sebelum terjadinya kerumunan.

“Jadi lebih kepada pencegahan sebelum terjadinya kerumunan. Bila tidak ada izin, ya jangan dikasih event itu digelar. Karena jelas, membubarkan itu lebih berat daripada mencegah sebelum terjadinya kerumunan,” jelas Sudari.

Di sisi lain, Sudari menyebutkan, jika di dalam Perwal No.11/2020 dan Perwal No.27/2020, memang tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh Satgas Covid-19 selain membubarkan massa.

“Kecuali kalau dalam Perwal itu ada sanksi yang lebih tegas dari pembubaran massa. Kalau sanksi yang paling tegas itu adalah membubarkan kerumunan masaa, maka hal yang paling cerdas untuk dilakukan adalah mencegah kerumunan sebelum itu terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya, Pjs Wali Kota Medan, Arief Sudarto Trinugroho mengaku, heran dengan sikap warga yang menolak ditertibkan saat menggelar event kicau burung di Lapangan APBN Sumut, Jalan Kasmala, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (25/10) lalu.

Menurut informasi yang dia terima, Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan tengah melaksanakan tugas menegakkan Perwal 27/2020 di kawasan tersebut, yang diduga melanggar protokol kesehatan. Menurut Arief, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi, mengingat dalam menjalankan tugas, Satgas Covid-19 dilindungi oleh Undang-Undang.

Tapi dengan penolakan itu, Arief mengaku, tidak ingin buru-buru memberikan sanksi kepada masyarakat yang mengusir Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan. Dia berharap, kejadian itu tidak terulang kembali di masa akan datang.

Seperti diketahui, kejadian itu bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan, ada event kicau burung, dan terjadi kerumunan massa di sana. Atas dasar laporan itu, Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan pun bergerak mengunjungi lokasi kegiatan. Saat itu petugas yang turun hanya beberapa orang, dan mendapatkan penolakan warga. Sementara, pengunjung kegiatan kicau burung jumlahnya mencapai seratusan orang. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih sangat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terhimpun dari program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah berjalan satu pekan lebih, ternyata sudah diprediksi sejak awal.

Hal ini disampaikan pengamat anggaran Elfenda Ananda, saat ditanya pendapatnya, ihwal progres program yang digagas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRD Sumut) sejak 19 Oktober 2020 lalu, dan masih terhimpun sekitar 3 persen.

“Apa yang menjadi program Pemprov Sumut terkait pemutihan denda PKB dan BBNKB, tidak sesuai ekspektasi karena baru 3 persen, sebenarnya bukan hal mengejutkan. Selanjutnya alasan yang disampaikan BPPRD Sumut karena situasi pandemi covid-19, sehingga masyarakat tidak mampu membayar PKB, bukankah kebijakan itu dibuat dalam rangka meringankan beban masyarakat?” sindir Elfenda, Selasa (27/10).

Elfenda mengingatkan, harusnya yang dievaluasi adalah target PKB dan BBNKB pada saat Perubahan APBD 2020.

“Jangan terlalu optimis. Kalau terlalu optimis dengan target, sementara persoalan rakyat lebih berat dari perkiraan. Bisa saja prioritas masyarakat lebih mengutamakan urusan keselamatan ekonominya ketimbang bayar pajak,” jelasnya.

Mantan sekretaris eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini, menyebutkan, apa yang ditargetkan pada PAPBD Tahun Anggaran 2020 soal target PKB dan BBNKB, harusnya benar-benar dikaji sesuai dengan kondisi rill. Termasuk kajian situasi ekonomi masyarakat masa pandemi menjadi penting agar program dapat secara tepat dijalankan.

“Apa yang dilakukan Pemprov Sumut untuk memperoleh PAD dari program pemutihan denda PKB dan BBNK, ternyata tidak berhasil sesuai yang diharapkan. Pemprov Sumut harus mengkaji program ini untuk tahun mendatang agar program berjalan dengan baik. Target capaian yang rendah masih 34,75 persen pada Mei, dari target yang mau dikumpul sebesar Rp.2,07 triliun. Tentunya target harus terukur, rasional, dan dapat dicapai nantinya,” urai pria yang karib disapa El itu.

Seperti diketahui, satu pekan berjalan, program keringanan sanksi administrasi atau denda PKB, BBNKB kedua dan seterusnya, serta mutasi kendaraan, yang digagas Pemprov Sumut melalui BPPRD, masih belum sesuai ekspektasi.

Kepala Bidang PKB/BBNKB pada BPPRD Sumut, Syaiful Bahri mengaku, realisasi dari program pemutihan PKB, BBNKB kedua dan seterusnya, serta mutasi tersebut dalam sepekan ini masih terbilang rendah sekali.

“Pertumbuhan kita baru 3 persen (untuk program pemutihan 2020). Jadi memang masih kecil sekali. Namun untuk realisasi (pendapatan PKB dan BBNKB) mulai Januari 2020 sampai sekarang sudah mencapai 78 persen,” bebernya, Senin (26/10).

BPPRD akan mengevaluasi program tersebut di tahap pertama, sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak di tahap kedua.

“Itu semua tergantung pimpinan. Setelah tahap pertama selesai, kami akan evaluasi keseluruhan kegiatan ini. Segala pertimbangan akan disampaikan ke pimpinan. Termasuk mengingat ada momen Pilkada pada Desember mendatang, petugas kepolisian juga akan disibukkan dengan agenda Pilkada. Jadi kita lihat saja nanti, bagaimana perkembangannya,” pungkas Syaiful. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pada libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 29 Oktober, serta cuti bersama 28 dan 30 Oktober, poliklinik yang melayani pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik (RSUP HAM) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, ditutup sementara waktu. Kedua rumah sakit pelat merah ini, pun memberlakukan pelayanan satu pintu, dengan mengalihkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Direktur Utama RSUP HAM, dr Zainal Safri mengatakan, seluruh pelayanan poli ditutup saat libur dan cuti bersama. Kecuali poli bedah, obgyn, penyakit dalam, dan anak, yang dibuka pada 28 dan 30 Oktober pukul 09.00-12.00 WIB, untuk melayani pasien-pasien yang mengambil obat kronis di Lantai 1 Instalasi Rawat Jalan. Dengan begitu, obat pasien tidak terputus dan tetap dilayani.

“Untuk IGD pada masa libur ini, selain melayani pasien emergency, juga melayani pasien kemoterapi. Sedangkan jadwal jaga dokter umum, sesuai yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan jadwal jaga spesialis on site di IGD 24 jam, tetap ada sesuai yang sudah disusun oleh unit masing-masing,” ungkap Zainal, Selasa (27/10).

Zainal juga menyebutkan, meski libur dan cuti bersama, pelayanan di ruangan rawat inap dilaksanakan seperti biasa. Selain itu, pelaksanaan visite (kunjungan tim dokter ke pasien) tetap dilakukan setiap hari.

“Visite pasien tetap selama cuti bersama, begitu juga dengan ruangan hemodialisa. Untuk operasi elektif tidak ada, yang dilakukan hanya operasi emergency,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan mengatakan, pada masa liburan ini, pihaknya sudah memiliki prosedur tetap terkait pelayanan medis. Pasien-pasien yang datang akan dilayani di IGD.

“Pasien rawat inap akan dirawat seperti biasa. Jadwal dokter yang bertugas sudah diatur,” bebernya.

Dia juga mengatakan, selain dokter umum, setiap harinya 5 dokter spesialis akan tetap siaga di IGD. Dokter spesialis tersebut, yakni penyakit dalam, anak, kebidanan dan kandungan, serta bedah dan anastesi.

“Selain dokter-dokter yang siaga, semua dokter juga siap jika dilakukan on call (dihubungi) untuk antisipasi kasus darurat,” kata Suryadi.

Untuk pasien-pasien penyakit kronis, seperti diabetes yang membutuhkan obat harian, lanjut Suryadi, pasokan obatnya akan ditambah hingga operasional poliklinik rawat jalan kembali beroperasi.

“Jadwal operasi pun sudah diatur,” pungkasnya. (ris/saz)