SUMUTPOS.CO – Semangat elit politik yang memegang kendali Pemerintah Indonesia, tak surut menggelar Pilkada Serentak 2020. Mereka bersama DPR menyatakan sepakat, tetap menggelar pesta demokrasi ini di tengah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO/World Health Organization) menetapkan virus corona sebagai wabah yang mengancam masyarakat dunia.

Sebanyak 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada tahun ini. Satu di antaranya Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Awalnya, perjalanan tahapan Pilkada berjalan sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawalinya dengan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan hari pemungutan suara ditetapkan pada Rabu, 23 September 2020.

Belum jauh perjalanan, tahapan berhenti pada Maret. Ringkasnya, anggota KPU di tingkat kecamatan bekerja sebulan saja, dan dinonaktifkan sementara.

KPU pun kemudian diajak diskusi oleh Komisi II DPR RI. Diputuskan bersama, Pilkada tetap digelar. Dikeluarkan Surat Keputusan KPU Binjai Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020, pada Senin, 15 Juni. Dan Rabu, 23 Desember ditetapkan sebagai hari pemungutan suara.

Pascakeputusan KPU diterbitkan, anggota PPK kembali diaktifkan dan melakukan serangkaian pembentukan lainnya. Mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan pasangan calon jalur perseorangan dan partai politik, hingga membentuk petugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Paling penting dari yang terpenting, pembentukan relawan demokrasi (Relasi) pada awal September lalu. Setelah dibentuk, Relasi KPU Binjai mendapat bimbingan teknis untuk menyosialisasikan informasi tentang Pilkada kepada masyarakat.

Pada Pemilihan Umum 2019, peran Relasi menunjukkan hasil memuaskan. Hasil partisipasi masyarakat (parmas) mencapai 77,5 persen. Ini tak terlepas peran dari 55 anggota Relasi yang terus bersosialisasi sesuai dengan 11 basis yang ditentukan. Mulai dari pemilih pemula, muda, komunitas, keluarga, warganet, kaum marginal, disabilitas, sampai kepada berkebutuhan khusus. Namun kini jumlahnya berkurang, hanya bersisa 30 orang, yang menyasar 10 basis.

Relasi KPU Binjai tidak hanya mengajak pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi juga mengimbau agar wajib memakai masker. Secara tak langsung, Relasi KPU Binjai juga menjadi duta kesehatan.

Dari Relasi Basis Disabilitas, Haris Affandi mengaku, basis yang diamanahkan kepadanya merupakan pilihannya saat mendaftar. Alasannya memilih basis ini, supaya seluruh masyarakat Kota Binjai yang dikelilingi 5 kecamatan dan 37 kelurahan tersebut, mendapat hak pilih. Menurutnya, Relasi juga merupakan ujung tombak KPU, dalam memberikan informasi seluasnya ke masyarakat.

“Kami melihat kelompok disabilitas seperti tak terlayani. Makanya sejak awal mendaftar, basis disabilitas adalah pilihan saya. Agar seluruh masyarakat terlindungi hak pilihnya, dan mewujudkan KPU Binjai yang melayani,” ungkap Haris, didampingi Arbi Bayu (21), saat berbincang dengan Sumut Pos, Selasa (13/10) lalu.

Diketahui, rupanya ayah 2 anak ini, pernah jadi bagian penyelenggara, sebagai PPS Kelurahan Damai pada Pilkada 2015 lalu. Artinya, menjadi Relasi yang bagian dari penyelenggara, bukan kali pertama dilakoninya.

Bagi Haris, ini menjadi tantangan tersendiri. Dia menilai, kelompok disabilitas di Kota Binjai seperti minder atau tidak percaya diri dengan keadaan mereka. Buntutnya, masih ada yang tidak mau datang ke TPS.

“Awalnya saya mengira, mereka memang tidak mau ke TPS. Namun setelah ditelusuri, ternyata ada rasa minder. Dan sayangnya tak ada yang mengakomodir atau mengajak. Makanya ini jadi alasan agar tujuan KPU ‘melayani’, benar ada,” jelasnya.

Menurutnya, yang mengakomodir kepentingan disabilitas ini adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Seandainya dari mereka yang ‘kekurangan’ ini tidak mau datang, KPPS dapat menjemput atau membawakan surat suara agar hak pilih seluruh masyarakat Kota Binjai terlayani dan terlindungi.

Jadi, adakah kendala saat kali pertama melancarkan sosialisasi? Haris mengaku, bingung mencari kelompok disabilitas. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi mudah.

“Melalui door to door kami menyosialisasikannya, untuk mencari sasaran sesuai dengan kebutuhan basis kami,” bebernya.

Kerja kerasnya patut diacungi jempol. Bagi mereka, seluruh elemen masyarakat harus terlindungi hak pilihnya demi mendongkrak parmas. Sebab, Pilkada dinyatakan sukses ketika parmas yang ditetapkan tercapai.

“Awalnya, banyak mengira kami melakukan pendataan untuk pembagian sembako. Jadi, mereka menolak. Namun setelah dijelaskan, akhirnya mereka mau menerima sosialisasi dari kami,” ujar Haris.

Anak Muda Jangan Golput

Harapan dari Relasi adalah tercapainya target parmas pada Pilkada di tengah pandemi ini. Demi mewujudkannya, Relasi Basis Pemilih Muda, mengajak dan menyerukan kaum milenial dan seluruh warga Kota Binjai untuk tidak golput.

“Anak muda memiliki peran penting. Sebab, kelak kita yang masih muda ini bakal menjadi pemimpin. Untuk itu, anak-anak muda jangan golput,” seru Yeni Ira Kesuma, didampingi Rifandi Indrayudha.

Pandangan senada juga dilontarkan Dara Utama Kota Binjai 2017, Cut Dara, dalam seminar daring bertema ‘Anak Muda Cakap Pilkada: Mau Tahu dan Peduli’ yang digelar KPU Binjai, Minggu, 30 Agustus lalu. Dia mengajak, anak muda atau pemilih pemula, wajib ikut Pilkada.

“Kita sebagai pemilih pemula harus memiliki rasa ingin tahu dan ikut mencoba berpartisipasi dalam Pemilu,” tegas Cut.

Kepada anak-anak muda, Cut mengajak untuk mencari informasi tentang 3 pasangan calon yang bertarung untuk jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai itu. Dengan menemukan informasi valid, dan paling utama adalah mengenali rekam jejak para calon.

“Hak suara kita sangat penting dalam Pilkada, dan jadi penentu dalam 5 tahun ke depan. Kenali rekam jejak calon. Penting juga untuk pemilih pemula untuk mengenali visi, misi, dan program para calon,” jelasnya.

Pilkada 2020 merupakan tantangan bagi KPU untuk tidak menjadi penyebab klaster baru penyebaran covid-19. Sejumlah langkah strategis sudah dilakukan. Meski demikian, KPU Binjai optimis target parmas yang diharap KPU RI sebesar 77,5 persen, bisa tercapai.

“Pileg dan Pilpres 2019 kemarin capaian tingkat parmas Binjai mencapai 81 persen,” pungkas Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Binjai, Robby Effendi.

Kepada 179.560 pemilih yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap KPU Binjai, pun diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 saat ke TPS. ‘Aku nyoblos, pakai masker’. (*)

• Tulisan ini, untuk diperlombakan dalam Lomba Karya Tulis Pilkada Kota Binjai, yang diselenggarakan KPU Kota Binjai.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zuanidi Hasibuan, menerima peta zona nilai tanah (ZNT) dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebingtinggi, Saut Tampubolon di Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Selasa (20/10).

KEGIATAN ini, ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima softcopy dan hardcopy peta ZNT. Adapun penyerahan peta ZNT ini, merupakan tindak lanjut kerja sama antara BPN dengan Pemko Tebingtinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zuanidi Hasibuan sangat terima kasih kepada BPN Kota Tebingtinggi, yang telah menyerahkan peta ZNT kepada Pemko Tebingtinggi. Menurutnya, dengan adanya peta ZNT tersebut, perlu disikapi dengan hati-hati dan disosialisasikan kepada DPRD Tebingtinggi, agar nantinya tidak ada penolakan dari masyarakat, atas ditetapkannya peta ZNT sebagai data pendukung untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB).

“Pada masa pandemi ini, tidak ada kenaikan upah minuman daerah, bahkan cenderung stagnan. Perekonomian pengusaha cenderung menurun, karena tidak ada ekspor yang meningkat. Bukan itu saja, bahkan untuk sewa rusunawa dan penyewaan kios digratiskan 3 bulan, karena pendapatan masyarakat menurun. Maka terkait kenaikan ZNT ini, butuh koordinasi, sosialisasi, dan konsolidasi dengan DPRD,” tutur Umar.

Lebih lanjut Umar mengatakan, tentang penyertifikatan tanah aset milik Pemko Kota Tebingtinggi, jika ada yang terbentur dengan hukum, maka pihaknya akan menggandeng semua pihak. Dengan begitu, aset Pemko Tebingtinggi yang tercatat di BPN, nantinya bisa lebih kuat dan akurat.

Menurut Umar, aset tanah tercatat dan milik Pemko Tebingtinggi, baru bersertifikat 48 persen, dan dia berharap pada akhir 2020, seluruh aset tersebut sudah bersertifikat.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebingtinggi, Saut Tampubolon menjelaskan, ke depan aset Pemko akan banyak yang disertifikasi. “Kami akan terus berkolaborasi dengan teman-teman, agar Tebingtinggi lebih tertib dengan administrasi pertanahannya. Sedangkan peta ZNT yang ada di BPN Kota Tebingtinggi, anggarannya kecil, hanya ada 200 titik,” jelasnya.

“Tindak lanjut tentang peta ZNT, bagaimana ke depannya dan tingkat kenaikannya, kami akan berkoordinasi dengan Pemko Tebingtinggi. Kami berharap, tidak ada penghalang. Dan pada 2021, Pemko Tebingtinggi punya anggaran dalam melaksanakan sosialisasi tersebut,” harap Saut.

Tampak hadir Kepala BPKAD Jefri Sembiring, Asisten Pemerintahan Bambang Sudaryono, Inspekur H Kamlan Mursyid, Kepala Dinas Komimfo Dedi P Siagian, dan camat se-Kota Tebingtinggi. (ian/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara dan Medan masih menunggu informasi jatah kuota vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat untuk Sumut dan Medan. Sembari menunggu info, Satgas melakukan pemetaan untuk kelompok prioritas penerima vaksin.

“BELUM ADA (kuotanya) dan belum tau berapa. Masih menunggu info dari pusat. Sekarang kita masih pemetaan kelompok yang diprioritaskan,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah, Selasa (20/10). Pendataan kelompok prioritas dilakukan Satgas atas permintaan Menkomaritim. Kelompok prioritas maksudnya mengurutkan siapa yang didahulukan dan siapa yang berikutnya.

Sebelumnya, Aris mengatakan, ada tiga kelompok yang bakal menjadi prioritas penerima vaksin sebagai tahap awal. “Sudah dilakukan mapping untuk vaksin Covid-19. Ada tiga kelompok yang menjadi prioritas, yaitu para tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan Satpol PP,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, setelah seluruh kelompok prioritas selesai divaksin, barulah dilakukan vaksin secara menyeluruh terhadap masyarakat Sumut. “Jadi kelompok prioritas dulu, barulah masyarakat secara menyeluruh,” sebutnya.

Dia kembali mengingatkan masyarakat agar jangan pernah lalai menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat diminta saling mengingatkan satu sama lain, agar patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan penyebaran Covid-19.

“Mari kita putus mata rantai penularan virus ini dengan 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menjaga jarak. Tak hanya itu, hindari kerumunan, jaga kesehatan dengan rutin berolahraga dan istirahat yang cukup,” pungkasnya.

Senada, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan, mengatakan belum mengetahui berapa jatah vaksin Covid-19 untuk Kota Medan. “Belum dapat info terkait kuota. Kita sifatnya menunggu pemerintah pusat,” ujarnya.

Mardohar mengaku, apapun arahan dari pemerintah pusat, siap ditindaklanjuti Pemko Medan. Sembari menunggu kuota, berbagai upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 terus dilakukan, termasuk oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. “Edukasi maupun sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 masih jalan terus sampai sekarang. Instansi jajaran Pemko Medan juga demikian. Namun butuh peran serta masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dengan 3M,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat telah mengamankan stok vaksin Covid-19 bagi 135 juta orang pada 2021. Jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis untuk 2021. Sisanya didorong untuk 2022. Pemerintah juga telah menetapkan kelompok sasaran prioritas yang akan didahulukan untuk mendapat vaksinasi.

Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, mengatakan, kelompok pertama yang akan divaksin adalah tenaga medis, personel TNI dan Polri, serta orang yang bertugas dalam pelayanan publik, khususnya yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Untuk kelompok ini ditargetkan sebanyak 3,49 juta orang.

Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah, kecamatan, RT/RW yang ditarget sebanyak 5,6 juta orang. Berikutnya tenaga pendidik, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang ditarget sebanyak 4,3 juta orang.

“Lalu aparatur pemerintah dan anggota legislatif yang akan mendapat vaksinasi sebanyak 2,3 juta orang dan penerima BPJS bantuan iuran 86,6 juta orang, dan masyarakat yang usianya antara 19 sampai 59 tahun 57,5 juta orang. Sehingga total 160 juta orang,” ujar Airlangga.

Kemenkes sudah memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 dari Sinovac, Sinopharm, dan CanSino untuk 9,1 juta orang.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto menerangkan, Sinovac berencana pengiriman awal November 2020 sebanyak 1,5 juta dosis dan Desember dikirim 1,5 juta dosis vaksin.

Pada Desember 2020, Sinopharm akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin Covid-19 serta 100.000 dosis CanSino yang juga akan segera dikirim.

“Dari ketersediaan jumlah vaksin, jika nanti dinyatakan bermanfaat (disuntikan untuk 9,1 juta orang) ditandai dengan surat izin darurat yang dinamakan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM sekaligus ada surat izin dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan,” terang Yuri, Senin (19/10).

Opsi Pola Distribusi Vaksin

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Sosial, Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, Pemerintah akan mendistribusikan vaksin COVID-19 melalui beberapa pola.

Adapun pola pendistribusian vaksin meliputi kelompok umur (age specific vaccination), masyarakat berisiko tinggi (komorbid), serta sosial (contact-pattern vaccine distribution) meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sektor layanan dan jasa publik.

“Selain itu juga distribusi berdasarkan lokasi/geografi (geographic-district vaccination) di mana laju infeksi dan penyebarannya tinggi,” ujar Bambang dalam diskusi “HUT 56 Partai Golkar” secara virtual, Selasa (20/10).

Bambang juga mengatakan, sekali suntikan vaksin Covid-19 tidak untuk seumur hidup. Menurut dia, jika seseorang telah disuntik vaksin Covid-19, selama 1-2 tahun ke depan ia harus disuntik vaksin lagi karena daya tahan tubuhnya untuk terhindar dari virus sudah berkurang.

“Saya sampaikan kemungkinan besar vaksin Covid-19 manapun, yang berasal dari manapun tidak akan bertahan seumur hidup. Kalau divaksin 2021 ada kemungkinan tahun 2022 atau 2023 harus vaksin lagi karena daya tahannya sudah berkurang dari Covid-19, tapi Covid-19nya tidak hilang karena Covid-19 ini tidak mudah hilang,” kata dia.

Berdasarkan hal itu, Bambang mengatakan, pembuatan Vaksin Merah Putih terus dilakukan untuk vaksin jangka panjang. Sementara itu, dalam jangka pendek, Indonesia menggunakan vaksin dari luar negeri. “Karenanya Vaksin Merah Putih kami kondisikan seperti saya laporkan di komisi VII untuk menengah panjang, jangka pendek menggunakan kerja sama luar,” ucap dia.

Bambang juga mengatakan, Indonesia membutuhkan 360 juta vaksin karena satu orang bisa divaksin dua kali.

Ia juga menyebut vaksinasi massal serentak sulit dilakukan. Diperlukan waktu untuk vaksinasi massal menyeluruh. “Tidak ada sejarahnya kita vaksinasi semassal ini dalam waktu relatif pendek,” kata Bambang.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pakar Satgas dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, mengatakan mereka yang berisiko tinggi untuk tertular menjadi prioritas pemberian vaksin.

Urutan pertama sasaran penerima vaksin Covid-19 yakni tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19. Ini karena mereka yang lebih berisiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh Covid-19.

Kedua, petugas kesehatan pemeriksa spesimen. Seperti petugas kesehatan di laboratorium rujukan, tempat pemeriksaan spesimen Covid-19.

Ketiga tenaga kesehatan yang melakukan pelacakan kontak (contact tracing) untuk mencari kasus-kasus Covid-19 yang baru.

Keempat, jajaran yang berkecimpung dalam pelayanan publik (public service) menjadi sasaran prioritas vaksin Covid-19. Seperti petugas operasi yustisi kepatuhan protokol kesehatan dari Satpol PP, Polri, dan TNI.

Disusul public services yang lain, misal, pegawai yang memberikan layanan terhadap pengguna jasa di bandara, pelabuhan. “Mereka adalah kelompok-kelompok yang di depan (berhadapan dengan publik,” tegasnya.

Wiku mengatakan, vaksinasi ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terinfeksi Covid-19. “Yang divaksinasi adalah orang yang sehat, makanya ada pemeriksaan kesehatan sebelumnya dan nanti setelah divaksinasi maka timbul reaksi dari tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh,” kata Wiku.

Untuk mengetahui seberapa lama ketahanan vaksin dalam melindungi tubuh dari ancaman Covid-19, perlu melihat hasil uji klinis. “Setiap penyakit memiliki karakteristik sendiri apakah itu virus, apakah itu bakteri dan kalau dibuat vaksin reaksinya pun juga bervariasi karena tergantung dari hubungan interaksi antara penyakit itu dengan antibodi yang ada pada manusia. Jadi ada yang pendek waktunya, ada yang panjang, ada yang sampai puluhan tahun. Untuk Covid ini berapa lama kita tunggu hasil dari uji klinisnya,” tegas Wiku. (ris/lp6/kps/net)