MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut ogah menyahuti keinginan elemen buruh yang meminta Gubernur Edy Rahmayadi menandatangani petisi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hal ini terlihat dari jawaban yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar.

Menurut Irman, sikap Pemprov Sumut terhadap Omnibus Law bahwa Gubsu sudah meminta kepada pemangku kepentingan antara lain akademisi, para pakar, para buruh dan mahasiswa, tokoh agama dan masyarakat dan lainnya, untuk membaca, mengkaji, dan memelajari RUU tersebut.

“Hasil kajian dan masukan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi sebuah usulan dan pertimbangan kepada pemerintah pusat. Jadi bukan asal setuju atau menolak tanpa membaca dan meminta masukan dari berbagai kalangan,” katanya menjawab Sumut Pos via WhatsApp, Senin (19/10).

Sayang, ketika disinggung dan dipertegas lagi bahwa sikap Gubsu ogah untuk menandatangani petisi untuk menolak UU Ciptaker dari kalangan buruh tersebut, dia enggan menjabarkan.

Sebelumnya, pembahasan naskah UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang digagas Gubsu Edy Rahmayadi dinilai sudah terlambat. Menurut Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, apapun yang dihasilkan dari pembahasan itu tidak berpengaruh terhadap pengesahan omnibus law. Pasalnya, UU tersebut tinggal menunggu penandatanganan dari presiden untuk diberlakukan.

“Yang buruh Sumut minta, agar Gubsu Edy Rahmayadi membuat petisi ke presiden RI atas aspirasi tuntutan buruh dan masyarakat Sumut yang menolak UU omnibus law, itu saja,” kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada wartawan di Medan, Jumat (16/10).

Menurut dia, unjuk rasa dari elemen masyarakat di Sumut sudah kerap terjadi, tuntutannya sama, yakni agar Gubsu mengeluarkan petisi penolakan UU Omnibus Law yang dianggap merugikan kaum buruh dan rakyat. “Jadi jangan berdealektika lagi dengan hal yang sia-sia, toh ujung-ujungnya juga bisa saja Pokja malah mendukung omnibus law karena dianggap baik. Padahal, elemen buruh dan rakyat Sumut menolak UU tersebut,” ungkap Willy.

Ia menambahkan, pihaknya juga diundang rapat dalam pembentukan Pokja di Rumah Dinas Gubsu beberapa waktu lalu, akan tetapi FSPMI Sumut menyatakan sikap tidak terlibat dan menolak hal tersebut. “Kami buruh Sumut akan tetap melakukan aksi penolakan omnibus law, karena omnibus law banyak merugikan buruh dan rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya, kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. “Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh,” pungkasnya.

Gubsu sendiri telah membentuk tim terdiri dari akademisi dari universitas negeri dan swasta di Medan, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan organisasi mahasiswa, perwakilan organisasi buruh, dan perwakilan organisasi pers untuk membahas UU Ciptaker. Bahkan pada Kamis (15/10) kemarin, Gubsu sudah membagikan naskah UU tersebut kepada masing-masing perwakilan tersebut di Rumah Dinas Gubsu. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terus melakukan razia masker sebagai bagian dari penegakan protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.27 tahun 2020 tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) ditengah pandemi Covid-19 di Kota Medan. Terhitung, sudah 3.661 Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah ditahan.

Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kota Medan Muhammad Sofyan mengatakan, sejak awal penahanan KTP dilakukan hingga Senin (19/10) kemarin, tercatat sudah lebih dari tiga ribu KTP atau tepatnya ada 3.661 KTP yang telah ditahan oleh Satpol PP Kota Medan.

“Total per Senin (19/10) kemarin, sudah ada 3.661 KTP yang sudah kota tahan. Dari total itu, 2.944 lembar KTP sudah dikembalikan, 667 lembar KTP lainnya dalam proses pengembalian,” ungkap Sofyan kepada Sumut Pos, Selasa (20/10).

Dikatakannya, setiap KTP yang ditahan Satpol PP hanya dilakukan penahanan selama 3 hari, setelah itu dapat diambil kembali ke kantor Satpol PP Kota Medan. “Kami harus terus melakukan razia masker. Faktanya, razia masker mampu meningkatkan prilaku masyarakat dalam menerapkan penggunaan masker. Terlepas dari kesadaran diri ataupun karena takut di razia, tapi kita harapkan lama kelamaan masyarakat sudah terbiasa menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya,” tegasnya.

Terpisah, Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan, Satgas Covid-19 Kota Medan memang harus rutin melakukan razia masker dan penerapan prokes lainnya. Sebab hingga saat ini Kota Medan belum menunjukkan angka penurunan Covid-19.

“Kita beri apresiasi untuk itu. Tapi kita juga minta supaya razia masker jangan hanya dilakukan di jalan-jalan saja, tetapi juga diberlakukan di tempat-tempat lainnya. Salah satu yang paling sering terjadi pelanggaran adalah di pasar-pasar, harusnya PD Pasar juga aktif dalam hal ini,” ujar Keua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu.

Diterangkan Afif, Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan juga seharusnya dapat menekankan kepada setiap OPD yang ada di Kota Medan untuk turut serta dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dengan menegakkan Perwal No.27/2020.

“Sebab yang kita lihat selama ini, yang aktif hanya beberapa OPD saja, salah satunya Satpol PP, Dinkes, BPBD dan beberapa OPD lainnya saja. Sisanya, kita tidak ada melihat aktifnya OPD dalam menegakkan Perwal. Untuk razia masker memang harus terus dilakukan. Suka tidak suka ini akan membentuk karakter masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara ( FSPMI Sumut) menilai setahun kepemimpinan Pemerintahaan Joko Widodo (Jokowi) belum memperhatikan kesejahteraan dan nasib penghidupan kaum buruh di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (20/10).

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menilai, sejak jilid satu pemerintahan Jokowi sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang terus memikirkan kepentingan pemodal dalam melakukan kegiatan usahanya.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya regulasi atau peraturan yang mempermudah dunia usaha, diantaranya paket kebijakan ekonomi yang menguntungkan pengusaha, pengampunan pajak, dan terbitnya PP 78 tentang pengupahan yang mengebiri upah buruh dan lain sebagainya.

“Setahun Jokowi kami nilai belum ada perhatian untuk kaum buruh. Justru sebaliknya kebijakan tidak populis melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kami anggap merugikan kaum buruh” kata Willy, didampingi LBH FSPMI Daniel Marbun SH.

Willy berharap, sudah saatnya pemerintah mulai mendengarkan segala aspirasi buruh Indonesia. Pihaknya juga menagih janji kampanye Jokowi soal Tri Layak, yaitu kerja layak, upah layak dan hidup layak. “Kami sepakat investor datang sebanyaknya ke dalam negeri, tapi bukan harus menjual murah buruhnya atau sampai memiskinkannya,” tegas aktivis buruh ini yang juga berprofesi sebagai Advokat dari Peradi Medan.”Sekarang buruh sudah diperlakukan kurang layak, jangankan Tri Layak itu, masa depan terancam suram kalau tidak ada perhatian pemerintah saat ini,” keluhnya.

Lebih lanjut Willy mengatakan, setahun Pemerintahan Jokowi, dia berharap Presiden dapat membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya cluster ketenagakerjaan dengan mengeluarkan Perpu Presiden. “Jika pak Jokowi peduli buruh, buktikanlah, minimal UU Ketenagakerjaan tetap tidak diubah ubah dari sedia kala sebagai bentuk peduli terhadap kaum buruh,” pungkasnya.

KAUM Prapidkan Presiden dan Porli

Sementara itu, Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) memprapradilkan (prapid) Presiden RI, Kapolri, Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan. Ini terkait penangkapan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Khairi Amri saat demo ricuh menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi (Kadiv) Infokom KAUM, Eka Putra Zakran mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan kajian, bahwa penetapan surat-surat dinilai cacat formil sehingga sudah selayaknya batal demi hukum.

“Ada kejanggalan dalam hal penetapan sprindik, surat penangkapan, surat penggeledahan dan surat penahanan terhadap Khairi Amri. Harapan kita agar Khairi dan kawan-kawan segera dibebaskan,” ujarnya, saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Senada juga dikatakan Ketua KAUM Mahmud Irsyad Lubis, bahwa pengajuan gugatan prapid karena pihaknya menganggap penangkapan penetapan tersangka dan penahanan Khairil Amri sangat janggal dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Polisi dalam hal ini Polrestabes Medan melakukan penangkapan dan penahanan sebelum ada alat bukti, percakapan melalui pesan Whatsapp yang mereka sebutkan alat bukti, mereka munculkan alat bukti setelah Khairil Amri ditetapkan tersangka. Ini sangat aneh, aturannya cari bukti dulu baru tangkap dan tahan,” ujarnya.

Dia menyebut, pembicaraan yang ada di grup WA KAMI, hanyalah sebatas pesan untuk membagikan air minum dan nasi bungkus untuk mahasiswa yang demo. “Jadi sama sekali tidak ada ajakan untuk melakukan kericuhan pada saat demo tersebut,” tegasnya.

Karena itu, mereka meminta kepada majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut agar mengabulkan Prapid KAUM dan membebaskan tersangka Khairil Amri. Ia menambahkan, bukti mereka untuk menggugat Prapid pihak kepolisian sudah lebih dari cukup. “Bukan hanya cukup bahkan lebih dari cukup, yang kita tunggu keberanian hakim untuk membebaskan Khairil Amri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KAMI, Khairi Amri ditangkap polisi terkait aksi demo menolak undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Medan, Jumat (9/10) lalu. Ia disangkakan melanggar UU ITE. (mag-1/man/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- PGN Grup berkomitmen mengupayakan dukungan terbaik untuk Holding Migas PT Pertamina agar proses transisi pengelolaan Blok Rokan berjalan lancar dan dapat meningkatkan pencapaian efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada prinsipnya, proyek Pipanisasi Minyak Rokan menjadi upaya untuk mendorong efisiensi anggaran energi di Indonesia, seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi impor minyak. Selain itu, proyek Pipa Rokan merupakan upaya mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan lifting dan efektivitas penyaluran minyak dari Blok Rokan yang merupakan back-bone produksi minyak bumi nasional, sekaligus salah satu blok minyak terbesar di Indonesia.

Dengan kompetensi dalam pengembangan infrastruktur migas dan penyaluran energi baik gas bumi keseluruh sektor, maka PGN berupaya untuk meningkatkan efektifitas & efisiensi penyaluran energi tersebut.

Direktur Utama PGN, Suko Hartono menyatakan bahwa Pipa Minyak rokan merupakan salah satu proyek energi terbesar tahun ini yang berhasil mencetak efisiensi anggaran sebesar Rp 2,1 Triliun. Hal ini selaras dengan kondisi pandemi yang menuntut tingkat efisiensi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan operasi.

Selain itu, proyek Pipa Minyak Rokan juga melibatkan 60% tenaga lokal, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Muara pelaksanaan operasi investasi ini pun ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah maupun nasional.

“Terkait dengan pemilihan mitra maupun skema mitra untuk Proyek Pembangunan Pipa Minyak Rokan, sampai saat ini prosesnya masih dalam kajian internal Pertagas selaku anak perusahaan PGN. PGN sebagai induk dan Subholding Gas berkomitmen bahwa pelaksanaan dan penyelesaian akan tepat waktu. Adapun untuk pelaksanaan proyek disesuaikan dengan proses yang masih berjalan dan sesuai dengan kaidah pelaksanaan keproyekan. Kami mengapresiasi perhatian banyak pihak mengenai proyek strategis nasional ini untuk bisa segera berjalan dan kami pastikan bahwa proses persiapan proyek sudah mendekati tahap akhir untuk dapat segera dilaksanakan,” jelas Suko, (21/10/2020).

Lebih lanjut, Suko menjelaskan bahwa skema financing proyek pembangunan Pipa Rokan telah dilakukan sesuai dengan kajian kaidah-kaidah keekonomian suatu proyek. Proses kajian dilakukan sesuai dengan prosedur internal yang telah melibatkan unsur unsur Board of Director dan Board of Commisioner dengan mengedepankan prinsip prinsip GCG.

PGN terbuka untuk pelaporan yang aman melalui mekanisme whistleblower apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip GCG di perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pelapor dipastikan mendapatkan perlindungan apabila mendapati atau mencurigai adanya aktivitas yang tidak transparan di PGN.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Whistleblowing System (WBS) akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman/ sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. PGN membuka akses pelaporan atas tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan/ lingkungan/ masyarakat melalui https://wbs.pgn.co.id. (rel/ram)