29 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 4

Rektor UMSU Apresiasi Kiprah Tun Dr H Rahmat Shah 

MEDAN – Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof.Dr. H Agussani, MAP mengapresiasi Tun Dr H Rahmat Shah sebagai tokoh yang peduli dan memiliki komitmen kuat dalam memajukan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, keadilan dan pelestarian lingkungan.

Hal tersebut dia sampaikan usai kegiatan silaturahim 15 tahun Monumen Nasional Keadilan yang dilaksanakan di ‘Rahmat’ International Wildlife Museum dan Gallery Jalan S Parman Medan, Kamis (26/3).

Hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Mohammad Mahfud MD, SH, SU, MIP, Forkopimda Sumut, Konsul Jenderal negara sahabat dan tokoh lainnya.

Menurut Prof Agussani sosok Rahmat Shah yang mendapat julukan tokoh serbabisa asal Sumatera Utara ini, teladan sekaligus inspirasi bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Rahmat Shah dikenal sebagai pengusaha sukses, diplomat Konsul Kehormatan Turkiye untuk Sumatera, penggiat konservasi alam,  anggota DPD/MPR RI tahun 1999-2014, Ketua Umum Dewan Pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) periode 2023-2028.

Di lingkup Internasional, dia dikenal oleh kalangan pemimpin dunia seperti Presiden AS, Bill Clinton dan PM Malaysia, dr. Tun Mahathir Mohamad, sebagai tokoh konservasi terkemuka yang  mendirikan museum satwa liar pertama di Asia bernama Rahmat International Wildlife Museum & Gallery Medan serta menerima penghargaan International Conservation Award.

Rektor UMSU menyampaikan bahwa Rahmat Shah juga peduli dan konsen dalam membangun dan memajukan pendidikan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan khususnya di Turkiye. “UMSU salah satu yang difasilitasi membangun kemitraan dengan universitas di Turkiye dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan,” kata Prof. Agussani.

Menurut Prof Agussani berbagai aktifitas yang dijalani Tun Dr Rahmat Shah menunjukkan bahwa dia sosok yang memiliki nilai ketokohan luar bias dikenal secara luas baik nasional maupun Internsional.

Rahmat Shah aktif memimpin berbagai organisasi nirlaba dan kemanusiaan seperti menjadi Ketua PMI Sumatera Utara berperan dalam misi kemanusiaan dan Ketua Umum FORKI Sumut yang terlibat dalam pengembangan olahraga, khususnya karate (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) di Sumatera Utara.

Tokoh serbabisa itu pun mendirikan Monumen Nasional Keadilan yang telah berjalan selama 15 tahun. Terdapat ciri khas berupa ornamen uang koin di bagian puncaknya. Katanya, pendirian monumen ini untuk mengingatkan masyarakat dan pemerintah Indonesia agar senantiasa bersikap adil dalam segala aspek kehidupan.   “Moumen Nasional Keadilan ini menjadi bukti sahih kepedulian dan besarnya rasa tanggungjawab  terhadap kehidupn berbangsa dan bernegara,” ungkap Rektor.

Sebelumnya, Prof Mahfud dalam acara silaturahim 15 tahun Monumen Nasional Keadilan menyampaikan bahwa keadilan inti perjuangan yang harus ditegakkan negara manapun di dunia ini. Sejarah juga menyatat, negara yang tidak dapat menegakkan keadilan akan roboh.

 

“Tujuan negara kita itu ada empat. Itu semuanya hanya bisa dicapai dengan keadilan. Pertama menjaga integrasi bangsa, melindungi bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ini tidak akan tercapai kalau tidak adil,” tuturnya.

Menurut Prof Mahfud, Monumen Nasional Keadilan satu-satunya di Indonesia ini memiliki nilai penting untuk tidak main-main dengan keadilan, “Mudah-mudahan pesan dari Monumen Nasional Keadilan yang meskipun ada di Medan, sampai ke seluruh negeri,” harapnya.

Tun Dr H Rahmat Shah mencetuskan yel-yel keadilan, “Keadilan, Tegakkan!”. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak terpanggil untuk bersama-sama menegakkan keadilan di Indonesia.

“Karena gak mungkin Pak Mahfud, saya dan kita beberapa orang saja mau negara ini menjadi adil keseluruhan tanpa semua pihak ikut terpanggil. Itulah kenapa kita lahirkan yel-yel itu hari ini,” ucap Rahmat Shah.

Menurutnya, jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan membawa bencana bagi Indonesia ke depan. “Itu akan membangkitkan semangat di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semuanya,” pungkas pemilik Yayasan Rahmat Indonesia.

Acara monumental ini diawali dengan ceramah oleh Prof Dr H. Muzakkir, M.A. Dilanjutkan pemutaran video perjalanan awal hadirnya Monumen Nasional Keadilan yang peletakan batu pertama dilakukan Prof. Dr. Bagir Manan MCL pada 3 April 2010. Monumen Nasional Keadilan diresmikan oleh Irman Gusman pada 19 Maret 2011. (dmp/ila)

Halal Bihalal MAI Medan Jadi Ajang Konsolidasi, Siap Kawal Program Presiden Prabowo

HALALBIHALAL: Kegiatan Halal Bihalal DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.
HALALBIHALAL: Kegiatan Halal Bihalal DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Semangat konsolidasi dan penguatan organisasi mewarnai kegiatan Halal Bihalal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Acara yang dihadiri ratusan kader ini dipimpin langsung Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, didampingi Sekretaris Zullifkar serta jajaran pengurus lainnya.

Momentum tersebut dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga sebagai langkah strategis memperkuat soliditas internal organisasi.

Dalam kesempatan itu, MAI Kota Medan menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah masyarakat.

Suwarno menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penguatan peran organisasi dalam memastikan implementasi program pemerintah, khususnya delapan misi utama atau Asta Cita, benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Ini bukan sekadar seremoni. Kita harus menjadi mata dan telinga Presiden di daerah. Pastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan tidak melenceng dari sasaran,” tegasnya di hadapan para kader.

Ia juga menginstruksikan seluruh Ketua PAC untuk segera melakukan pemetaan wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan, dapat diterapkan tanpa kendala birokrasi.

Selain fokus pada program Asta Cita, MAI Kota Medan turut menyoroti pentingnya pembangunan berbasis lingkungan melalui konsep Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Organisasi ini berkomitmen mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan tertata.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap bersama seluruh kader yang siap bersinergi dengan tokoh masyarakat dan aparat di tingkat akar rumput. MAI Kota Medan menegaskan kesiapannya untuk aktif mengawal jalannya program pemerintah sepanjang tahun 2026.

“Kami siap turun langsung ke masyarakat. Dari kecamatan hingga lorong-lorong, kami hadir untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Suwarno, disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, MAI Kota Medan resmi memulai langkah strategis dalam mengawal realisasi program pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Medan. (map/ila)

Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen, Medan Tak Perlu Penyesuaian

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Rencana pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respons positif dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia memastikan, kondisi keuangan Kota Medan saat ini sudah berada dalam koridor yang ditetapkan.

Menurut Rico, porsi belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Medan selama ini selalu dijaga di bawah ambang batas 30 persen. Dengan demikian, kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 2027 tersebut tidak akan menjadi kendala bagi daerah.

“Selama ini kita sudah sesuai. Belanja pegawai Pemko Medan memang berada di bawah 30 persen, jadi tidak ada masalah,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut juga tidak akan berdampak pada sektor lain dalam struktur anggaran daerah. Program pembangunan dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan. “Tidak ada dampak ke sektor lain. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa pengelolaan APBD Kota Medan selama ini telah dirancang secara proporsional antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Hal ini membuat Pemko tidak perlu melakukan penyesuaian besar ketika aturan tersebut resmi diterapkan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 146 Ayat (1).

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai—meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, hingga anggota DPRD—tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja APBD, di luar alokasi tunjangan guru yang berasal dari transfer pusat ke daerah.

Dengan kesiapan yang telah dimiliki, Pemko Medan optimistis kebijakan ini justru akan memperkuat efisiensi anggaran sekaligus mendorong peningkatan belanja produktif untuk pembangunan kota ke depan. (map/ila)

Waspada Cuaca Ekstrem, DPRD Dorong Mitigasi Dini Karhutla

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga

Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kondisi suhu tinggi yang disertai minimnya curah hujan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menunggu hingga kebakaran benar-benar terjadi untuk bertindak. Ia meminta langkah mitigasi segera diperkuat sebagai bentuk antisipasi dini.

Menurutnya, karakteristik cuaca yang kering membuat vegetasi mudah terbakar, sehingga potensi munculnya titik api semakin tinggi. Jika tidak diwaspadai sejak awal, kondisi ini bisa berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

“Langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (29/3/2026).

Muniruddin menilai, pendekatan preventif jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pemadaman saat api sudah menyebar luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ia juga menguraikan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan untuk menekan potensi karhutla. Salah satunya adalah pelaksanaan patroli terpadu secara rutin di wilayah rawan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem deteksi dini dinilai sangat penting. Penggunaan data hotspot berbasis satelit dan aplikasi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak tahap awal, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Upaya fisik di lapangan juga tak kalah penting. Muniruddin menyarankan pembuatan sekat bakar atau jalur pembatas di area rawan guna mencegah api merambat ke wilayah yang lebih luas. Untuk kawasan gambut, langkah pembasahan atau rewetting perlu dilakukan secara berkala agar kondisi tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sosialisasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus digencarkan, disertai penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.

Tak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman di tingkat desa juga perlu diperhatikan. Penyediaan embung air, pompa, serta peralatan pemadam sederhana dinilai dapat mempercepat respons awal ketika muncul titik api.

Muniruddin mengingatkan, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Ia mengajak warga untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mengganggu aktivitas ekonomi,” pungkasnya.(san/ila)

Puluhan Buruh Demo Kanwil BRI Medan, Tuntut Pesangon Belum Dibayar

UNJUK RASA: Massa buruh saat menggelar unjuk rasa di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Medan. Istimewa/Sumut Pos
UNJUK RASA: Massa buruh saat menggelar unjuk rasa di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Medan. Istimewa/Sumut Pos

Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Medan, Sabtu (28/3), menuntut pembayaran pesangon yang hingga kini belum mereka terima. Aksi ini menjadi bentuk protes atas janji perusahaan bersama mitranya, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), yang dinilai belum direalisasikan.

Aksi tersebut dikawal oleh Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumatera Utara, Donald P. Sitorus dan Herwin Gandatua Pasaribu, serta didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KSBSI. Para buruh mendesak agar hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuasa hukum buruh, Thomas Sipayung, menyebutkan bahwa sebanyak 34 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. “Para pekerja ini diberhentikan tanpa alasan yang jelas, bahkan pemberitahuan PHK dilakukan melalui pertemuan daring,” ujarnya, Minggu (29/3).

Permasalahan ini disebut telah berlangsung sejak April 2025. Para pekerja yang telah lama mengabdi merasa dirugikan karena tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga tidak memperoleh pesangon yang menjadi hak mereka.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat anjuran dan nota pemeriksaan sebagai rekomendasi penyelesaian. Namun, hingga saat ini, pihak perusahaan disebut belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Meski demikian, upaya penyelesaian masih terus diupayakan. Perundingan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2026 dengan melibatkan pihak perusahaan, serikat buruh, serta aparat terkait.

Aksi tersebut diterima oleh pihak Vendor PT PKSS, Raja Panggabean yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang BRI, KSBSI, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk membahas mekanisme penyelesaian masalah tersebut.

Aksi unjuk rasa pun berakhir dengan tertib setelah perwakilan buruh diterima untuk berdialog. Para peserta aksi memilih membubarkan diri sambil menunggu realisasi dari pertemuan yang telah dijadwalkan. Namun, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. (dwi/ila)

Afif Abdillah Gelar Halalbihalal

Afif Abdillah.
Afif Abdillah.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama membangun Kota Medan. Hal itu disampaikan Afif Abdillah saat menggelar Halal Bihalal di kediamannya di Jalan Perak, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Minggu (29/3/2026).

“Di bulan kemenangan ini, saya mengajak semua masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama membangun Kota Medan. Dengan bersama-sama, pembangunan Kota Medan akan berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat,” ucap Afif Abdillah dalam kegiatan yang dihadiri Wali Kota Medan, Rico Waas dan sejumlah tokoh penting lainnya di Kota Medan.

Dikatakan Afif Abdillah, Hari Raya Idul Fitri 1447H harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan dalam membangun Kota Medan.

“Momen Idul Fitri ini harus mampu memperkuat silaturahmi kita semua. Dengan silaturahmi yang kuat, berbagai persoalan dapat diatasi dengan bersama-sama,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu.

Afif menuturkan, semua pihak harus bersama-sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mewujudkan Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan. “Kota Medan ini milik kita bersama, dari kita, untuk kita, oleh kita. Sebab Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan,” pungkas Anggota Komisi II DPRD Kota Medan itu. (map/ila)

DPRD Medan Dukung Pelatihan Digital UMKM

Anggota DPRD Medan, Faisal Arbie.
Anggota DPRD Medan, Faisal Arbie.

Komisi III DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pelatihan digitalisasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Faisal Arbie, menilai pelatihan strategi digital yang digagas melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) merupakan langkah tepat di tengah perkembangan zaman yang serba digital.

“Dunia terus bergerak ke arah digitalisasi, termasuk dalam pemasaran produk UMKM. Kita sangat mendukung pelatihan ini agar pelaku usaha mampu mengembangkan bisnisnya,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi, mulai dari kualitas produk hingga tampilan kemasan (packaging) agar lebih menarik di pasar online.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut. Evaluasi berkala dinilai perlu dilakukan agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan secara maksimal oleh para pelaku usaha.

“Ke depan, sosialisasi harus menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar tidak ada kesenjangan informasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar, menjelaskan bahwa pelatihan digitalisasi telah dilaksanakan pada 27 Maret 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memasarkan produk secara online di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber profesional, termasuk trainer dari Lazada serta fotografer profesional yang memberikan materi terkait strategi pemasaran digital dan teknik visual produk.

Peserta tidak hanya diajarkan strategi berjualan online, tetapi juga dibekali kemampuan membuat konten visual yang menarik untuk memperkuat identitas brand di platform digital.

“Harapannya, UMKM di Kota Medan bisa bangkit kembali dan naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujar Hendra.

Dengan dukungan legislatif dan program pelatihan yang berkelanjutan, Pemko Medan optimistis pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan era digital sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. (map/ila)

Penerapan Kebijakan WFH, RS Pemerintah Tunggu Arahan Pusat

Rosario Dorothy Simanjuntak MIKom
Rosario Dorothy Simanjuntak MIKom

Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu mulai menuai respons dari berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit pemerintah di Kota Medan menyatakan masih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah.

Manajer Hukum dan Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, MIKom, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan terkait penerapan kebijakan tersebut.

“Kami belum mendapatkan arahan atau instruksi resmi. Jadi saat ini belum ada hal yang dapat kami informasikan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai fasilitas layanan publik, rumah sakit tetap akan memprioritaskan pelayanan pasien di atas kebijakan fleksibilitas kerja.

Hal senada disampaikan Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution. Ia menyebut pihaknya juga belum menerima surat edaran maupun petunjuk teknis terkait penerapan WFH.

“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Jika nanti ada kebijakan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Yulinda memastikan, apapun bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Rumah sakit akan menyesuaikan langkah agar tetap optimal dalam melayani pasien.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Namun sebagai rumah sakit, tentu harus mempertimbangkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah tengah merancang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada energi.

Meski demikian, sektor kesehatan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lainnya. Dengan layanan yang bersifat langsung dan krusial, penerapan WFH di rumah sakit diperkirakan akan memerlukan skema khusus agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Untuk itu, pihak rumah sakit memilih bersikap hati-hati sambil menunggu regulasi resmi, sembari memastikan komitmen utama tetap terjaga, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ila)

Bupati Ikut Pelepasan Jenazah Camat Kutabuluh

PROSESI: Bupati Karo menghadiri prosesi pemakaman Camat Kutabuluh.
PROSESI: Bupati Karo menghadiri prosesi pemakaman Camat Kutabuluh.

KARO-Suasana khidmat menyelimuti Jambur Sempakata, Kabanjahe, saat keluarga besar Pemerintah Kabupaten Karo memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Camat Kuta Buluh Josua Sebayang, SE, Sabtu (28/3).

Bupati Karo  Antonius Ginting hadir langsung mengikuti prosesi adat sebagai bentuk penghormatan dan rasa duka mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik daerah yang dikenal berdedikasi tinggi.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam bagi jajaran pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Karo. “Kami sangat berduka atas kepergian saudara kami, Josua Sebayang, SE. Beliau adalah sosok yang pekerja keras dan memiliki loyalitas tinggi dalam melayani masyarakat di Kecamatan Kutabuluh. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Karo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang telah almarhum berikan selama ini,” ujar Bupati Karo.

Setelah prosesi adat selesai, acara dilanjutkan dengan upacara pelepasan jenazah secara kedinasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM. Upacara berlangsung dengan lancar dan penuh haru, diikuti oleh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Karo.

Momen emosional terlihat saat peti jenazah almarhum diangkat bersama-sama oleh seluruh Camat se-Kabupaten Karo. Aksi ini dilakukan sebagai simbol solidaritas dan persaudaraan yang kuat antar-rekan sejawat yang selama ini berjuang bersama dalam membangun wilayah Kabupaten Karo.

Selain Bupati dan Sekda, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar, Frans Dante Ginting,  sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta keluarga besar almarhum. Kehadiran para pelayat yang memadati Jambur Sempakata menunjukkan sosok almarhum Josua Sebayang adalah pribadi yang dihormati dan dicintai semasa hidupnya. (deo/ila)

Korban Terdampak Bencana, DPRD Sumut Desak Relokasi Cepat ke Hunian Layak

Manaek Hutasoit
Manaek Hutasoit

MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat relokasi warga terdampak bencana ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Desakan ini muncul setelah ditemukan banyak korban masih tinggal di tenda pengungsian, meski bencana terjadi sekitar empat bulan lalu.

Manaek menilai lambannya proses verifikasi dan pendataan menjadi hambatan utama pemindahan warga. “Kita mendorong pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar lebih cepat tanggap dalam proses verifikasi data korban. Ini penting supaya masyarakat bisa segera dipindahkan ke hunian yang lebih layak,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menekankan kondisi bertahan lama di tenda pengungsian berdampak serius pada kesehatan, keamanan, dan aktivitas ekonomi warga. Legislator asal Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga ini juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh korban bencana tidak lagi tinggal di pengungsian. “Kebijakan Presiden harus jadi acuan agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan nyaman,” tegas Manaek.

Ia mendorong percepatan pembangunan hunian sementara sebagai solusi jangka pendek, sambil memastikan kesiapan huntap sebagai solusi jangka panjang.

Saat ini, warga terdampak di beberapa wilayah, termasuk Tapanuli Tengah, masih mengungsi di tenda darurat maupun rumah kerabat, menunggu kepastian hunian. Manaek menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawal proses penanganan pascabencana agar tepat sasaran, cepat, dan berpihak pada masyarakat.

“Kita berharap seluruh pihak menunjukkan komitmen agar korban bencana segera mendapatkan tempat tinggal layak dan bisa kembali menjalani kehidupan normal,” pungkasnya. (san/ila)

1...345...15,664Page 4 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor