Home Blog Page 5

PBJ Jadi Tulang Punggung Pembangunan Daerah

BIMTEK:Sekda Karo membuka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog elektronik
BIMTEK:Sekda Karo membuka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog elektronik

KARO – Pemerintah Kabupaten Karo terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) melalui Katalog Elektronik yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, di Aula Rakoetta Brahmana, Rabu (10/6).

Dalam sambutan Bupati Karo yang dibacakannya, Gelora menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi sekadar aktivitas administrasi, melainkan menjadi tulang punggung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“PBJ bukan lagi sekadar urusan administrasi rutin. Pengadaan yang baik akan menentukan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang diterima masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan good governance, pemerintah terus mendorong pemanfaatan Katalog Elektronik sebagai instrumen utama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Penggunaan sistem digital tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengadaan, sekaligus mendukung penggunaan produk dalam negeri.

“Penggunaan Katalog Elektronik bukan hanya instruksi, tetapi kewajiban yang harus dioptimalkan agar belanja pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga memberikan sejumlah arahan kepada peserta bimtek, mulai dari optimalisasi penggunaan Katalog Elektronik, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, hingga pentingnya tertib administrasi dan dokumentasi dalam setiap tahapan pengadaan.

Ia meminta seluruh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, PPTK, bendahara pengeluaran, hingga Bendahara Umum Daerah memprioritaskan mekanisme e-purchasing melalui Katalog Elektronik.

Selain itu, peserta diingatkan untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan memastikan seluruh proses pengadaan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

Bimbingan teknis tersebut diikuti para kepala perangkat daerah dan seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. (deo/ila)

277 Posbakum Hadir di Langkat, Warga Kini Lebih Mudah Akses Layanan Hukum

PIAGAM: Bupati Langkat Syah Afandin, saat menerima piagam penghargaan dari Kantor Kementerian Hukum. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)
PIAGAM: Bupati Langkat Syah Afandin, saat menerima piagam penghargaan dari Kantor Kementerian Hukum. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT – Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan berkeadilan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Langkat, Syah Afandin, saat menghadiri peresmian Posbakum yang digelar Kementerian Hukum bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (10/6/2026).

Dalam program tersebut, Kabupaten Langkat tercatat memiliki 277 Posbakum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Secara keseluruhan, Sumatera Utara telah membentuk 6.110 Posbakum sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum hingga ke tingkat paling bawah.

Menurut Syah Afandin, kehadiran Posbakum menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan hukum.

“Ini merupakan solusi dan langkah awal yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dan mendapatkan akses terhadap keadilan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Ia berharap keberadaan Posbakum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk berkonsultasi, mendapatkan pendampingan hukum, hingga menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara cepat dan terjangkau tanpa harus menempuh proses yang rumit.

Posbakum sendiri memiliki empat fungsi utama, yakni memberikan konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau perdamaian di luar pengadilan, serta memberikan rujukan kepada advokat jika diperlukan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut program Posbakum sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat pelayanan publik di bidang hukum.

Menurut Bobby, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan hukum karena fasilitas tersebut telah tersedia di desa dan kelurahan masing-masing.

“Sekarang masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan keadilan karena layanan tersebut telah hadir di desa dan kelurahan masing-masing,” katanya.

Bobby juga mengungkapkan bahwa pembentukan Posbakum di Sumatera Utara telah mencapai 100 persen dan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat masyarakat.

Program Posbakum merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan secara digital untuk memastikan layanan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan hadirnya ratusan Posbakum di Kabupaten Langkat, masyarakat kini memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan hukum, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga hingga pelosok desa. (ted/ila)

Paluta Siap Unjuk Gigi di PRSU ke-50

RAKOR: Sekda Paluta Patuan Rahmad Syukur P Hasibuan saat sedang rapat koordinasi (rakor) lintas sektor persiapan PRSU ke 50 , Kamis (11/6)
RAKOR: Sekda Paluta Patuan Rahmad Syukur P Hasibuan saat sedang rapat koordinasi (rakor) lintas sektor persiapan PRSU ke 50 , Kamis (11/6)

PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) mulai mematangkan strategi untuk menyukseskan keikutsertaannya dalam ajang bergengsi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026.

Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Paluta, Dr Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan SSTP MM, mewakili Bupati Paluta H Reski Basyah Harahap SSTP MSi, di Aula Rapat Kantor Bupati Paluta, Kamis (11/6/2026).

Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut cepat atas Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.16.4.4.6/2201/2026 terkait jadwal pelaksanaan PRSU ke-50, yang dijadwalkan bakal berlangsung sebulan penuh, mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang.

Dalam arahannya, Sekdakab Patuan Rahmat Syukur menegaskan bahwa PRSU bukan sekadar agenda tahunan seremonial. Even terbesar di Sumatera Utara (Sumut) ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai etalase untuk memamerkan kekayaan dan potensi asli daerah.

“Ini adalah sarana strategis bagi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan kita. Mulai dari peluang investasi, sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, hingga produk-produk kreatif UMKM,” ujar Patuan di hadapan peserta rapat.

Selain fokus pada kesiapan fisik Paviliun Paluta di lokasi acara, rapat tersebut juga mengupas tuntas konsep promosi digital, pengemasan seni budaya lokal yang akan ditampilkan, serta skema keterlibatan berbagai elemen daerah demi memberikan impresi mendalam bagi pengunjung maupun calon investor.

Guna memastikan persiapan berjalan tanpa hambatan, Pemkab Paluta menerapkan sistem pembagian tanggung jawab yang ketat. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak kecamatan diinstruksikan untuk segera bergerak mengumpulkan data serta bahan promosi mutakhir.

Patuan mengingatkan agar seluruh lini tidak menunda-nunda pekerjaan mengingat waktu pelaksanaan yang menyisakan kurang dari satu bulan lagi.

“Seluruh pihak harus bersinergi. Kami minta semua instansi segera menyerahkan data dan bahan promosi sesuai timeline yang sudah disepakati agar proses persiapan di lapangan berjalan lancar,” tambahnya.

Pantauan di lokasi, rapat kesiapan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Paluta, perwakilan BUMN/BUMD, pelaku dunia usaha/perusahaan swasta, pengurus TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta sejumlah tokoh masyarakat terkait.

Dengan persiapan yang matang, kehadiran Paviliun Paluta di PRSU ke-50 diharapkan mampu menjadi daya tarik utama dan membawa dampak ekonomi ril bagi kemajuan Bumi Balakka.  (mag-12/azw)

Pastikan Distribusi Aman dan Lalu Lintas Lancar, Wakapolres Labusel Cek Stok BBM di SPBU Kotapinang

CEK BBM: Wakapolres Labusel, Kompol Moch Guntur Priyantoko, turun langsung melakukan pengecekan ketersediaan BBM di SPBU Jalan Labuhan, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (11/6/2026).
CEK BBM: Wakapolres Labusel, Kompol Moch Guntur Priyantoko, turun langsung melakukan pengecekan ketersediaan BBM di SPBU Jalan Labuhan, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (11/6/2026).

LABUSEL – Wakapolres Labuhanbatu Selatan (Labusel), Kompol Moch Guntur Priyantoko, turun langsung melakukan pengecekan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Labuhan, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat tetap aman serta mengantisipasi terjadinya kemacetan di sekitar area SPBU.

Dalam pengecekan itu, Kompol Guntur didampingi Kasat Lantas Polres Labuhanbatu Selatan AKP Yustina, Kapolsek Kotapinang AKP Marulitua Siregar, serta Kanit Intel Polres Labuhanbatu Selatan Aiptu R Ismail Aswin Hasibuan.

Selain melakukan pengaturan arus lalu lintas guna menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, jajaran kepolisian juga mengecek langsung kondisi stok BBM dan berkoordinasi dengan pengelola SPBU terkait distribusi serta pelayanan kepada konsumen.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya SP Sembiring melalui Wakapolres Kompol Moch Guntur Priyantoko mengatakan, monitoring dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami ingin memastikan stok BBM di SPBU dalam kondisi aman dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kehadiran personel Polri juga bertujuan menjaga ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di sekitar area SPBU,” ujar Guntur.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan maupun mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya terkait ketersediaan bahan bakar.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap tenang. Gunakan BBM sesuai kebutuhan serta patuhi aturan dan ketertiban saat berada di area SPBU. Jika menemukan kendala atau gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, pengecekan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Labuhanbatu Selatan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan energi.

Kehadiran petugas kepolisian di lokasi mendapat respons positif dari warga yang sedang mengantre mengisi bahan bakar. Selain memastikan ketersediaan BBM, petugas juga membantu mengatur arus kendaraan sehingga aktivitas di sekitar SPBU tetap berlangsung tertib dan lancar.

Melalui kegiatan ini, Polres Labuhanbatu Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, termasuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.(mag-5/azw)

Dr. Herna Rinayanti Manurung: Best Practice Ekosistem Komunikasi Publik Digital di Era Diktisaintek Berdampak

MITRA HUSADA: Dr. Herna Rinayanti Manurung, STR, Keb. Bd. M.Kes (2 kiri) menerima sertifikat dari panitia workshop kehumasan PTS se-Sumut di STIKes Mitra Husada Medan. (Istimewa/Sumut Pos)
MITRA HUSADA: Dr. Herna Rinayanti Manurung, STR, Keb. Bd. M.Kes (2 kiri) menerima sertifikat dari panitia workshop kehumasan PTS se-Sumut di STIKes Mitra Husada Medan. (Istimewa/Sumut Pos)

Dosen Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan Dr. Herna Rinayanti Manurung, STR, Keb. Bd, M.Kes memaparkan best practice ekosistem komunikasi publik digital di era Diktisaintek berdampak pada workshop kehumasan, Kamis (11/6).

Workshop yang dilaksanakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I ini diikuti seratus Humas dari 91 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumuy di Aula STIKes Mitra Husada Medan.

Dosen pengampu enam mata kuliah termasuk komunikasi efektif dan konseling dalam praktik kebidanan ini juga mengutarakan ekosistem dan hambatan dari transformasi komunikasi digital.

Dr. Herna Rinayanti Manurung, STR, Keb. Bd. M.Kes mengutarakan bahwa layanan publik komunikasi partisipatif dalam ekosistem transformasi komunikasi digital yakni media, layanan digital, kanal aspirasi, data dan analitik serta kolaborasi perguruan tinggi stakeholder (pemerintah, masyarakat, media, komunitas dan sektor swasta).

Dirincikan juga beberapa hambatan pelaksanaan tranformasi digital yakni rendahnya keterampilan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi. Kemudian resistensi dari sumber daya manusia untuk mengadopsi teknologi serta resistensi untuk bekerja dengan proses bisnis baru yang memanfaatkan teknologi.

“Hambatan ini disebabkan oleh adanya pola pikir bahwa kapasitas diri tidak dapat diubah (stagnan). Selain itu individu mungkin merasa bahwa keterampilan, proses bisnis dan teknologi saat ini sudah cukup baik sehingga tidak perlu diubah atau dikembangkan menjadi lebih baik lagi,” ujar lulusan magister kesehatan reproduksi USU dan doktor kesehatan masyarakat USU tersebut.

Mengapa komunikasi publik penting bagi perguruan tinggi? Menurut dosen kelahiran Sosor Saba pada 28 Oktober 1985 ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, mengatasi mis-komunikasi serta membangun citra dan kepercayaan.

Direktur Akbid Palapa Husada Medan pada tahun 2011-2017 ini juga menerangkan dibagian akhir paparannya juga menjelaskan peran media sosial dalam komunikasi pendidikan yakni meningkatkan kecepatan dan jangkauan, interaksi dan umpan balik serta strategi konten. (dmp)

Seratus Humas PTS se-Sumut Ikuti Workshop Kehumasan di STIKes Mitra Husada Medan

WORKSHOP KEHUMASAN: Ahmad Subhan, S.E (4 kiri) bersama narasumber, peserta dan panitia workshop kehumasan PTS se-Sumut di STIKes Mitra Husada Medan. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)
WORKSHOP KEHUMASAN: Ahmad Subhan, S.E (4 kiri) bersama narasumber, peserta dan panitia workshop kehumasan PTS se-Sumut di STIKes Mitra Husada Medan. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)

Membangun komunikasi publik digital dan tantangan keterbukaan informasi publik di era Diktisaintek berdampak. Inilah tema yang diangkat pada perhelatan akbar workshop kehumasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dilingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I pada 11-12 Juni 2026.

Workshop seratus Humas dari 91 PTS se-Sumut ini diadakan di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan. Kegiatan selama dua hari ini dibuka Kepala LLDikti Wilayah I diwakili Ahmad Subhan, S.E (kepala bagian umum) didampingi Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr. Siti Nurmawan Sinaga, M.Kes.

Pimpinan Humas yang hadir dalam kegiatan ini antara lain dari Universitas Haji Sumatera Utara, UMN Al-Washliyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Medan Area (UMA), Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia, Universitas Dharmawangsa Medan, STIKes As-syifa Kisaran dan STIKes Mitra Husada Medan.

Kabag Umum LLDikti Wilayah I Ahmad Subhan, S.E berterima kasih kepada para narasumber, peserta dan pimpinan STIKes Mitra Husada Medan. Workshop ini, menurut Ahmad Subhan, S.E, PTS dilingkungan LLDikti Wilayah I dapat belajar dan diskusi bersama untuk meningkatkan citra dimata masyarakat dan negara.

“Saat ini kita berada pada masa dengan tantangan yang hebat. Ditandai dengan digitalisasi dimana fungsi kehumasan tidak lagi dipandang sebagai sebuah sampingan. Melainkan sebuah profesi yang harus benar-benar dijaga dan dibina sebagai jembatan untuk menyampaikan wajah kita kepada masyarakat,” tegasnya.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Kabag, telah meletakkan kewajiban yang jelas bagi setiap badan publik termasuk perguruan tinggi untuk mengelola dan menyampaikan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu.

“Kewajiban ini tentunya bukan beban. Tapi kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa institusi kita dikelola dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi,” ujarnya.

Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr. Siti Nurmawan Sinaga, M.Kes menyambut kehadiran para Humas PTS se-Sumut dikampusnya. “Terima kasih atas kepercayaan LLDikti Wilayah I. Kami sangat senang dengan kegiatan yang sangat luar biasa,” katanya.

Dr. Siti Nurmawan Sinaga, M.Kes menjabarkan budaya PACER yang dikembangkan di STIKes Mitra Husada Medan. PACER merupakan singkatan dari Professional, Akuntabel (tanggung jawab dan tanggung gugat), Collaborative (kerja sama), Empathy dan Compassion serta Reliabel.

Dalam kesempatan ini, ketua STIKes Mitra Husada Medan mengungkapkan antara lain berbagai kerja sama nasional dan internasional termasuk community service dengan University Sains Malaysia, best practice ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri serta konferensi internasional dengan 11 negara.

Dr. Siti Nurmawan Sinaga, M.Kes juga memaparkan berbagai prestasi dan penghargaan termasuk gold winner dari kementerian. Ia pun berharap Humas PTS di Sumut dapat terus meraih penghargaan ditingkatkan nasional. ”

Salah seorang narasumber Workshop yakni Kepala Biro Humas dan Protokoler UMSU Dr. Ribut Priadi, M.I.Kom memaparkan tentang membangun komunikasi publik digital dan tantangan keterbukaan informasi publik di era Diktisaintek berdampak.

Ia juga menjelaskan tentang tantangan Humas dan tantangan kebenaran di era digital. Demikian pula tentang Humas dan persepsi publik. Dijelaskan juga pengalaman bagaimana Humas membangun reputasi dan membangunkan legitimasi organisasi. Demikian pula beberapa contoh pengalaman dalam melakukan agenda setting.

Dalam kesempatan ini, Dr. Ribut Priadi, M.I.Kom yang sarat pengalaman sebagai jurnalis merangkum peran Humas perguruan tinggi di era Diktisaintek berdampak. Diantaranya perguruan tinggi sebagai katalis solusi nyata di masyarakat, perguruan tinggi menjadi pusat solusi bukan sekadar pencetak lulusan serta perguruan tinggi berkontribusi konkret bagi ekonomi dan budaya masyarakat.

“Humas menerjemahkan dan mengkomunikasikan seluruh kebijakan serta aktivitas perguruan tinggi sebagai solusi nyata bagi masyarakat. Pilar utama dalam membangun narasi positif, kredibilitas dan kepercayaan publik serta menyelaraskan tindakan dengan nilai organisasi,” jelasnya. (dmp)