MEDAN, SUMUTPOS.CO- PTPN IV akan mengalokasikan dana Rp3 miliar lebih guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di tiga bulan terakhir pada 2020 ini.

Sebelumnya, korporasi sudah mengalokasikan dana Rp16,1 miliar lebih pada periode Januari hingga September 2020.

Demikian disampaikan Direktur PTPN IV, Sucipto Prayitno di Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen Suprapto No. 2 Medan, Selasa (22/9/2020).

Dikatannya, dari Program Kemitraan, rencana pengalokasian dana untuk 113 mitra binaan yang disalurkan dalam bentuk kredit lunak. Kemudian, ada 7 objek di sektor sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan, sarana ibadah, dan atau prasarana umum untuk program Bina Lingkungan dan ada 9 objek untuk program CSR. “Rencana penyalurannya di sekitar operasional PTPN IV yang tersebar di 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara,” papar Sucipto Prayitno.

Ia juga mengatakan, ketiga program tersebut digulirkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan, sekaligus dalam upaya korporasi mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebab, lanjutnya, PTPN IV juga merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan, sejatinya berasal dari masyarakat. “BUMN itu berasal dari masyarakat, oleh karena itu, semua BUMN yang ingin maju, harus tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat sekitar,” katanya.

Menurut Sucipto Prayitno, mitra binaan PTPN IV berasal dari berbagai sektor usaha. Di antaranya, sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan jasa.

Selain mendapatkan kucuran kredit lunak, lanjutnya, mitra binaan PTPN IV juga mendapatkan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

“PTPN IV tidak hanya sekadar meminjamkan dana, tetapi juga memberikan pembinaan agar usaha mitra binaan bisa terus tumbuh dan berkembang,” tuturnya.

Demikian juga melalui program Bina Lingkungan dan CSR PTPN IV, kata dia, perusahaan menyalurkan di berbagai sektor, seperti sektor sosial kemasyarakatan dalam upaya pengentasan kemiskinan, memperbaiki sarana dan prasarana umum dan rumah ibadah.

Sementara itu, Kepala Bagian Seketariat Perusahaan PTPN IV, Riza Fahlevi Naim mengatakan, berbagai program tersebut sebagai upaya yang dilakukan PTPN IV dalam mengimplementasikan slogan #BUMNUntukIndonesia. “BUMN harus bisa menyebarkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana segera mencairkan dana insentif para guru honorer di Kota Medan, paling lambat dalam pekan depan. Hal ini diapresiasi oleh para guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) tingkat Sumut maupun tingkat Kota Medan.

Namun FHI meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melakukan persiapan yang matang agar proses pencairan dana insentif tersebut tidak mengalami kendala ataupun keterlembatan karena masalah-masalah teknis.

“Pemerintah daerah dalam hal ini Diknas harus menyiapkan SK dari dinas agar guru honorer yang bertugas di sekolah negeri memiliki kekuatan, sehingga pada waktu pencairan tidak terkendala. Perlu kita ingat bahwa dari tahun 2019 sampai 2020, seluruh guru honorer yang bertugas di sekolah negeri Kota Medan tidak memiliki SK,” ucap Ketua FHI Sumut, Andi Surbakti kepada Sumut Pos, Senin (21/9).

FHI Sumut, kata Andi, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemko Medan dalam menanggapi rekomendasi dari komisi II DPRD Kota Medan. Namun langkah cepat ini perlu diimbangi dengan penyerahan data yang akurat dari dinas Pendidikan.

“Karena sampai saat ini masih ada data yang tidak benar dikirimkan oleh kepala sekolah. Seperti, salah satu sekolah negeri di Medan Denai, di sana ada honorer yang menerima bantuan insentif namun terindikasi bodong dan tidak pernah masuk. Melihat kecekatan dari Disdik dan Pemko Medan, rasanya hal ini tidaklah sulit agar dana insentif yang dimaksud bisa segera dicairkan,” katanya.

Apalagi saat ini, pemerintah pusat akan memberikan bantuan ekonomi dari dampak Covid 19 bagi para guru honorer di Kota Medan sebesar Rp1,8 Juta yang diberikan per 3 bulan sekali atau senilai Rp600 ribu/bulan.

“Selayaknya momentum ini dapat menjadi pendorong bagi Disdik Kota Medan untuk melakukan pendataan dan mengeluarkan SK bagi seluruh honorer yang benar datanya dan bertugas di sekolah negeri di Kota Medan. Sehingga diharapkan, atas bantuan dari pemerintah pusat ini, dinas kota Medan sudah menyiapkan data dan SK bagi para guru honorer sekolah negeri,” tandasya.

Terpisah, Ketua FHI Kita Medan, Fahrul Lubis mengatakan jika pihaknya sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Komisi II DPRD Medan dan tindaklanjuti serta respon positif yang diberikan oleh Pemko Medan, dalam hal ini Disdik Kota Medan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

“FHI Medan mengucapkan terima kasih karena Komisi II DPRD Medan sangat perduli dengan nasib guru honorer di masa-masa pandemi saat ini. Saat ini, uang insentif tersebut sangat diperlukan dan berharga bagi para guru honorer karena ada beberapa sekolah yang belum juga menerima gaji. Harapan kami, Semoga Pemko Medan bukan PHP (Pemberi Harapan Palsu), tetapi kenyataan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan berencana untuk mencairkan dana Insentif para guru honorer di Kota Medan paling lambat pekan depan. Hal itu dikatakan Kepala BPKAD Kota Medan, T Syofyan saat menghadiri rapat pembahasan rencana Perubahan APBD (P-APBD) Pemko Medan TA 2020 di ruang Komisi II gedung DPRD Medan, Minggu (20/9) sore.

Syofyan mengaku akan memprioritaskan pencairan gaji guru honorer senilai Rp17 miliar tersebut. “Situasi pendapatan asli daerah kita mulai membaik. Begitu berkas pengajuan dari Disdik sudah kita terima, akan langsung kita proses. Mudah mudahan kalau tidak ada kendala minggu depan dapat kita salurkan,” kata Syofyan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan mengakui, sejak Januari 2020 lalu hingga saat ini, guru honor di Medan belum menerima gaji. Hal tersebut dikarenakan situasi Covid 19 yang masih berkepanjangan.

Untuk itu, pihaknya sedang mempersiapkan berkas pengajuan pencairan yang dimaksud ke BPKAD Kota Medan agar proses pencairan dapat segera terealisasi.

“Kita tidak ada unsur memperlambat, tetap kita lakukan upaya percepatan pencairan. Mudah-mudahan pencairan tahap pertama anggaran Rp 17 M pada semester I (Bulan Januari sd Juni 2020) segera tersalur,” terang Adlan.

Dijelaskan Adlan, anggaran Rp17 miliar pada semester I adalah untuk gaji guru honor di sekolah negeri dan swasta yang belum sertifikasi. Untuk pembayaran tahap II, Juli sampai Desember 2020, anggarannya hampir sama namun tetap akan dilakukan pendataan jumlah guru honor yang aktif. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang akan bertarung di Pilkada 2020 harus punya blueprint atau rancangan yang jelas untuk mengatasi masalah banjir rob Belawan. “Untuk apa mengunakan hak pilih kalau yang bakal dipilih tidak ada untung untuk kami, terutama warga Belawan yang hampir tiap minggu kebanjiran air pasang,” kata Simon warga Belawan, Senin (21/9) Diakuinya, dalam pesta demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang telah terpilih secara langsung, ternyata tidak mampu mengatasi masalah banjir rob Belawan.

“Aku sangat kecewa, saat kampaye berjanji mengatasi banjir Belawan namun setelah enak duduk menjadi pejabat, lupa dengan janji. Untuk calon yang akan bertarung harus punya perencanaan atau blueprint mengatasi banjir rob,” katanya.

Saat ini, banjir rob tidak hanya melanda Kecamatan Medan Belawan namun sudah menyebar hingga ke Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan dan Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang.

“Aku mendukung sikap untuk tidak menggunakan hak pilih jika dua pasang calon wali kota sekarang tidak mampu menunjukkan keseriusannya mengatasi banjir rob. Bila perlu dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjin politik kepada masyarakat Medan Utara,” katanya.

Keluhan masalah banjr rob Belawan sudah berulangkali disampikan warga melalui sejumlah cara. Seperti, pada saat acara Reses DPR RI, DPD RI, DPRD Sumut dan DPRD Medan. Namun semua anggota dewan yang hadir dalam reses tersebut hanya berjanji dan tidak pernah ditepati.

“Bahkan usaha untuk memperjuangkan penyelesain masalah banjir rob itu tidak ada. Mereka lebih sibuk mengurusi kursi maupun jabatannya. Sedangkan masalah yang disampikan warga hanya sekadar cakap cakap,” ujar Toni, warga Medan Marelan.

Pemerhati Sosial Belawan Abdulrahman, menilai wajar saja warga besikap tersebut. “Sebab kita ingin pada Pilkada menghasilkan hal yang baru dalam bentuk pembangunan. Jika tidak ada untungnya, untuk apa menggunakan hak pilih karena akan hanya menguntungkan yang dipilih saja,” tegasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Medan melakukan kegiatan penanaman 2.000 pohon ke Kabupaten Langkat. Acara ini dilepas Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi di Halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Medan, Jalan Mandala By Pass, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (19/9) Pelepasan ditandai dengan mengangkat bendera IPM Kota Medan oleh Akhyar didampingi Camat Medan Tembung Ahmad Barli Nasution.

Atas inisiasi tersebut, Akhyar menyampaikan apresiasinya. Sebab, hal tersebut menjadi wujud kepedulian seluruh komponen masyarakat termasuk IPM Kota Medan dalam mendukung kelestarian lingkungan. Terlebih, kegiatan dilakukan dalam rangka World Clean Up Day (Hari Bersih-Bersih Sedunia) yang diperingati setiap tanggal 21 September.

“Atas nama Pemko Medan, kami menyampaikan apresiasi atas kegiatan penanaman 2.000 pohon yang akan dilakukan. Ini juga menjadi wujud gerakan massif Yok Bikin Cantik Medan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi magnet bagi kita semua untuk dapat melakukan hal yang sama,” kata Akhyar.

Kegiatan penanaman 2.000 pohon yang mengusung tema ‘Manifestasi Literasi Dalam Membangun Keberadaban Lingkungan’ tersebut, lanjut Akhyar, sejatinya memberi manfaat besar bagi keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. “Apa yang kalian lakukan hari ini, hasilnya kalian lah yang merasakan nantinya. Maka, teruslah berbuat baik yang memberikan manfaat bagi banyak orang,” pesannya.

Selanjutnya, secara simbolis Akhyar menyerahkan bibit pohon kepada Pimpinan Daerah IPM Kota Medan Taufik Prima. Nantinya, rombongan IPM Kota Medan akan melakukan penanaman 2.000 pohon di kawasan Desa Pasar VI, Kwala Mencirim, Kabupaten Langkat. Kegiatan akan berlangsung selama dua hari mulai Sabtu (19/9) hingga Minggu (20/9).

Ucapan terima kasih pun disampaikan Pimpinan Daerah IPM Kota Medan Taufik Prima atas dukungan dari Plt Wali Kota. Hal ini diungkapkannya menjadi kehormatan bagi IPM Kota Medan karena rombongan dilepas oleh Akhyar yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Plt Wali Kota atas kesediaannya melepas keberangkatan kami untuk melakukan kegiatan penanaman pohon. Ini menjadi wujud kepedulian kami kepada lingkungan. Semoga apa yang kami lakukan, menjadi manfaat bagi banyak orang,” ungkap Taufik. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan permintaan maafnya atas tertundanya perbaikan Jalan Pancing, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebab, anggaran yang telah direncanakan untuk perbaikan direlokasi dan direfocusing guna penanganan virus corona sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemko Medan, saya minta maaf atas tertundanya perbaikan Jalan Pancing. Insya Allah, perbaikan Jalan Pancing akan kita laksanakan tahun depan,” kata Akhyar usai Salat Jumat di Masjid Jamik Jalan Kol L Yos Sudarso Km 14 Lingkungan 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (18/9).

Didampingi Camat Medan Labuhan Rudi Asriandi dan Plt Kabag Agama Setdako Medan Agus Maryono, Akhyar menjelaskan, guna percepatan perbaikan Jalan Pancing tahun depan, tender akan dilakukan secepatnya. “Insya Allah, perbaikan Jalan Pancing akan dimulai Mei 2021 sehingga aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu akibat jalan rusak,” ungkapnya.

Selanjutnya, di hadapan seratusan jamaah dan warga sekitar, Akhyar menerangkan, Pemko Medan telah membeli lahan seluas 12 hektare di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan. Sebelum pembangunan dilakukan, lahan lebih dulu ditimbun karena lokasinya rendah sehingga rentan terjadinya banjir.

Guna mendukung kelancaran penimbunan lahan, Akhyar mengatakan, Pemko Medan melalui OPD terkait akan mempersiapkan jalan menuju lokasi lahan. Kemudian akan diikuti dengan pelebaran Jalan Rawe. “Memang Islamic Center fisiknya belum dibangun, tapi pra Islamic Center-nya sudah mulai dikerjakan,” terangnya.

Di kesempatan itu Akhyar kembali mengingatkan, pandemi Covid-19 belum diketahui sampai kapan berakhir. Jumlah warga Kota Medan yang terpapar virus corona terus meningkat dan ruang isolasi di rumah sakit di Kota Medan pun hampir penuh. Oleh karenanya Akhyar mengajak seluruh jamaah dan warga untuk bersama-sama mencegah penularan Covid-19.

Akhyar menegaskan, cara yang efektif mencegah penularan Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari yakni memakai masker dimana pun berada, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. “Apabila protokol kesehatan ini dijalankan dengan baik, insya Allah penularan Covid-19 dapat diatasi,” tegasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelayanan di Pengadilan Negeri (PN) Medan kini mulai ramai dikunjungi para pencari keadilan. Demikian juga halnya dengan persidangan, telah aktif kembali pasca PN Medan tidak memperpanjang work from home (WFH).

“Mulai hari ini (Senin) tidak lagi memperpanjang WFH, karena aparatur kita yang dinyatakan positif (Covid-19) semua sudah sehat dan telah selesai menjalani isolasi mandiri,” ujar Humas PN Medan, Immanuel Tarigan kepada Sumut Pos, Senin (21/9)n

Berdasarkan hal inilah, katanya, PN Medan memulai aktivitas pelayanan seperti sediakala. “PTSP sudah kita buka, persidangan daring juga kita laksanakan hari ini,” ucapnya.

Pihaknya telah mengimbau kepada aparatur dan seluruh pengunjung agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Kita sudah melakukan disinfektan, lalu kepada seluruh aparatur sudah kita sosialisasikan bahwa menjaga selalu protokol kesehatan. Pengunjung sebenarnya sudah kita coba imbau, supaya jangan bergerombol atau berkerumun. Tetapi tetap kita upayakan lebih baik lagi ke depan,” jelasnya.

Sedangkan untuk persidangan, lanjutnya, tetap dilaksanakan secara daring. “Untuk pihak kejaksaan mulai hari ini, bersama saksi ada di kantor mereka hanya majelis hakim yang bersidang di pengadilan,” pungkasnya.

Amatan Sumut Pos, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mulai dikunjungi pengunjung. Sementara, beberapa ruang cakra juga mulai tampak aktivitas persidangan.

Sebagamana diketahui, PN Medan sudah dua kali memperpanjang masa WFH. Pertama, PN Medan melakukan WFH untuk pada 28 Agustus 2020. Namun, karena kasus yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, maka Pengadilan Negeri Medan memperpanjang masa WFH hingga tanggal 18 September 2020.

Sebelumnya lagi, berdasarkan hasil swab yang dilaksanakan para hakim, pegawai dan honorer PN Medan pada 27 Agustus lalu. Sebanyak 13 hakim positif Covid-19. Selain hakim, 25 orang lainnya baik pegawai, panitera pengganti dan honorer juga dinyatakan positif Covid-19.

Tidak hanya itu, pada 2 September kemarin, seorang hakim PN Medan meninggal karena Covid-19, setelah sebelumnya menjalani isolasi dengan status pasien dalam pemantauan di RS Royal Prima. (man/ila)