LABUHANBATU, SUMUT POS – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar (ASRI) menyoal ganda dukungan Partai Amanat Nasional sebagai parpol pengusung dua bapaslon di Pilkada Labuhanbatu 2020.

Hal itu terungkap saat Bapaslon petahana itu mendaftarkan diri ke KPU Labuhanbatu, Sabtu (5/9) sekira jam 14.30 Wib. Meski demikian, bapaslon ASRI tetap memasukkan dokumen atau surat keputusan dari DPP PAN yang dituangkan dalam formulir B1.KWK Partai Amanat Nasional yang ditandatangani ketua umum PAN Zulkifli Hasan.

ASRI mendaftar dengan diusung partai Golkar dengan total 10 kursi legislatif. Kehadiran Bapaslon ASRI di sana, turut didampingi sesepuh Partai Golkar Parinsal Siregar, Sekretaris Golkar Maslin dan Meika Riyanti Siregar.

Seperti diketahui, Partai PAN juga mendukung bapaslon Abdul Roni Harahap berpasangan dengan Ahmad Jais Rambe yang mendaftar ke KPU Labuhanbatu sehari sebelumnya.

Namun, KPU Labuhanbatu bersikukuh terkait dukungan hanya yang dihadiri Ketua dan Sekretaris parpol pengusung.

“Tata cara pendaftaran KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran bakal Pasangan calon dengan langkah-langkah, memastikan bahwa bakal Pasangan calon pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran,” bebernya.

Tapi, pihak ASRI tetap meminta penjelasan tentang tidak memasukkan surat dukungan parpol PAN kedalam berkas pendaftaran mereka dengan menuangkan ke dalam berita acara penerimaan pendaftaran bapaslon.

KPU Labuhanbatu akhirnya menerima usulan bapaslon ASRI dengan menyebutkan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Amanat Nasional tidak dihadiri pimpinan partai politik tingkat kabupaten.

Kemudian, KPU melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon dan syarat pencalonan dan menilai memenuhi syarat pendaftaran dan pendaftaran bapaslon ASRI diterima.

Sepanjang jalan MH Thamrin menuju jalan WR Supratman, Rantauprapat menguning. Simpatisan dan pendukung baspaslon bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar (ASRI) turut mengantar pendaftaran calon Partai Golkar tersebut mendaftarkan diri. (fdh)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konsep pendaftaran Bobby Nasution dan H. Aulia Rachman ke KPU sebagai Calon Wali Kota Medan mendapatkan apresiasi dari Ustaz Muhammad Nasir.

Menurut Ustaz Nasir, rangkaian kegiatan pendaftaran itu berjalan sempurna dan penuh makna. Betapa tidak, pendaftaran Bobby Nasution dan Aulia Rachman ke KPU Medan dilaksanakan pada hari Jumat, yang sama dipahami Umat Islam sebagai hari utama. Penghulunya hari, hari yang berkah.

Menariknya lagi, Ustaz yang pernah duduk di kursi DPRD Sumut itu menilai ada kebaikan, tatkala Bobby Nasution dan Aulia Rachman memilih melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu di Masjid Agung Medan.

Memang pantauan di lapangan kemarin, Bobby Nasution dan Aulia Rachman juga pimpinan partai pengusung yang Muslim, berjalan kaki bersama-sama menuju Masjid Agung Medan dari Rumah Kolaborasi Bobby Nasution di Jalan Cut Mutia Medan.

Di Rumah Kolaborasi itu, sedari pagi telah berkumpul banyak pihak. Mulai dari relawan, kader partai, alim ulama, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat.

“Nah dari situ ke Masjid Agung untuk salat Jumat berjamaah. Ini saya pandang sebagai momentum wujud kerendahan hati Bobby Nasution dan Aulia Rachman. Di Masjid berbaur dengan masyarakat, tidak harus di shaf terdepan,” kata Ustad Nasir, yang kini dipercaya sebagai Ketua DPC Partai Gelora Kota Medan, Sabtu (5/9/2020).

Kemudian, ketika kembali ke Rumah Kolaborasi, tak lupa pula digelar doa bersama. “Doa itu sebagai tanda bahwa kita ini hamba yang lemah di hadapan Allah SWT. Doa yang dipandu oleh Ustaz Daud itu sangat baik sekali untuk masyarakat Kota Medan seluruhnya agar selamat dari bala, dan Pilkada Medan berjalan lancar tanpa perpecahan,” kata Ustaz Nasir lagi.

Secara keseluruhan, proses pendaftaran Bobby Nasution dan Aulia Rachman dinilai Ustaz Nasir sebagai sesuatu yang sempurna dan indah.

Kemudian, setelah mendengarkan doa dan nasihat dari alim ulama di Rumah Kolaborasi, pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman pun dianggap sangat pas ketika memilih menggunakan Vespa menuju ke KPU Medan.

Ustaz Nasir termasuk yang ikut dengan rombongan ini menuju KPU Medan. Dalam pandangannya, naik Vespa itu simbol kesederhanaan. “Padahal kita tahu, Bobby Nasution dan Aulia Rachman itu orang berada. Tapi kemegahan itu tidak ditunjukkan saat ke KPU. Tidak riuh, tidak ganggu arus lalulintas. Tidak langgar lampu merah, kita patuhi rambu. Itu cerminan bahwa pimpinan mencontohkan,” kata Ustaz Nasir.

Di KPU Medan, protokol kesehatan juga diikuti seluruhnya oleh tim Bobby Nasution.

Setelah itu ada jumpa pers dengan media, Ustaz Nasir mendengarkan tutur kata Bobby Nasution. Menurut Ustaz Nasir, dari tata bahasanya terkesan adem.

“Saat jumpai media, bahasa Bobby Nasution sangat adem menurut saya. Adem tapi kosa katanya perkataan itu tampak teratur terukur. Saya optimis beliau calon mumpuni untuk benahi Kota Medan, ” pungkas Ustaz Nasir. (*)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah wartawan dilarang masuk saat hendak meliput pada saat pasangan, Dosmar Banjarnahor, Oloan Paniaran Nababan mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Humbang Hasundutan 2020 ini melalui partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (5/9).

Dari amatan wartawan, menyebutkan wartawan yang hendak meliput dilarang oleh panitia Komisi Pemilihan Umum saat memasuki kantor KPU.

Menurut mereka, larangan itu dikarenakan perintah atasan. ” Egak bisa masuk,” kata panitia KPU yang menjaga dipintu gerbang.

Akibatnya, sejumlah wartawan kecewa atas sikap penyelenggara pemilu. ” kecewa tidak bisa meliput , bagian keamanannya (pegawai) tidak memperbolehkan wartawan masuk untuk mepitut,” ujar Rahmat Titon, wartawan TV ONe.

Rahmat menuturkan, kegiatan itu padahal terbuka, sebab penyampaian berkas yang diusung dari partai politik. ” Bukan harus ada yang ditutup-tutupi,” kesalnya.

Tidak hanya wartawan , sejumlah kader dari partai politik pun juga dilarang masuk. Namun, apa alasan pelarangan itu, pihak keamanan yang menjaga pintu gerbang masuk tidak dapat menjelaskan.

Menanggapi itu, Ketua Persatuan Wartawan Reformasi Indonesia (PWRI), Porman Tobing mengaku sangat menyesalkan sikap penyelenggara pemilu yang melarang untuk masuk melakukan peliputan.

” Wartawan berhak meliput seusai pasal 4 dan pasal UU Pers. Kalau ada pelarangan peliputan terhadap wartawan, maka yang melarang berpotensi melanggar UU Pers,” katan Porman.

Porman menambahkan, pelarangan wartawan dengan alasan yang tak jelas, bisa dikenalkan saksi sanksi sesuai UU Pers.

” Mulai dari penjara hingga denda berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1, yang melarang bisa terkena sanksi pidana kurungan dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta,” tegasnya.(des)