MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kaum perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi super woman, seseorang yang dapat diandalkan dan menjadi inspirator bagi orang lain. Dan, untuk menjadi superwoman, perempuan hanya cukup melakukan sesuatu yang berarti dan menjadi dirinya sendiri. Karena menjadi seseorang yang berarti dan bermanfaat bagi orang lain akan membuat diri kita bahagia.

Hal tersebut disampaikan Ainy Fauziyah, motivator terkemuka yang hadir sebagai pembicara dalam seminar daring (webinar) yang diselenggarakan Pertiwi Sumatera Utara, kemarin. Webinar bertajuk Superwoman, Work and Family itu dibuka Ketua Pertiwi Sumut, Hj Revita Evitika Lubis dan dihadiri antara lain oleh Putri Kus Wisnu Wardani selaku anggota Wantimpres & Ketua Dewan Penasehat Pertiwi Indonesia serta para pengurus dan anggota Pertiwi Sumut. Webinar dimoderatori oleh Aminah Yunus, S Pd, MM.

Dalam pemaparannya, Ainy Fauziyah mengingatkan perlunya bagi perempuan untuk menjadi sosok yang kuat dan inspiratif.

Karena setiap ibu yang kuat akan menginspirasi anak-anaknya untuk menjadi anak yang kuat.

“Saya yakin, setiap kita ingin melakukan sesuatu. Kita butuh untuk menghebatkan semua orang dan menjadi perempuan yang kita impikan. Hebat itu tidak harus menunggu kaya raya atau memiliki jabatan tinggi dan pendidikan tinggi. Yang terpenting adalah niat baik dan kemauan. Kita bisa melakukan sesuatu, namun kitalah yang harus memutuskan dan memperjuangkannya,” kata Ainy.

Ainy juga mengutip beberapa kata-kata motivasi dari tokoh-tokoh terkenal dunia untuk memberikan dorongan semangat bagi para peserta webinar. “Semua hal yang kita kerjakan harus dilakukan dengan sentuhan terbaik. Dan kita juga harus mengingat bahwa melakukan hal terbaik adalah memacu diri untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, bukan untuk menyaingi atau lebih baik dari orang lain,” tutur Ainy.

Untuk menjadi seorang superwoman, menurut Ainy, hal-hal yang harus terbiasa dilakukan antara lain menentukan terlebih dahulu kita ingin menjadi seperti apa. Kemudian raih tujuan tersebut tanpa kenal putus asa dan mensyukuri setiap pencapaian yang telah kita dapatkan.

“Kenali setiap potensi dan kekuatan yang kita miliki, kemudian maksimalkan. Bangun kepercayaan dan lakukan apa yang anda ucapkan. Berikan yang terbaik. Kemudian bekerjalah dengan baik dan mudahkanlah orang lain, bukan menyulitkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Hj Revita Lubis menyampaikan pemilihan tema webinar didasari oleh pertimbangan bahwa persoalan multi peran dalam kehidupan adalah hal yang kerap dihadapi para perempuan dalam menjalani kehidupannya.

Revita menjelaskan, di mana perempuan kerap terjebak dalam dilema antara bekerja atau di rumah, serta menaklukkan tantangan, bagaimana membagi waktu yang adil antara bekerja dengan tugas domestik memperhatikan keluarga tanpa merasa bersalah serta tanggungjawab sosial.

“Multi peran perempuan sebagai istri, ibu dan anggota masyarakat terasa begitu berat. Khususnya, tentang bagaimana kita sebagai perempuan dapat berperan maksimal dalam memenuhi tuntutan kesempurnaan dalam segala lini. Terlebih lagi, dalam suasana pandemik Covid-19 yang belum juga berakhir, yang meminta kita harus lebih waspada untuk menjaga keluarga,” kata Revita.

Revita memaparkan sekilas mengenai profil organisasi Pertiwi. Sebagai salah satu komunitas perempuan, Pertiwi Indonesia memiliki visi menjadi komunitas perempuan terdepan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mandiri dan berwawasan kebangsaan di era digital.

Sementara itu, Putri Kus Wisnu Wardani selaku anggota Wantimpres dan Ketua Dewan Penasehat Pertiwi Indonesia, dalam sambutannya menyatakan apresiasinya atas digelarnya acara webinar dengan mengingatkan kembali bahwa peran perempuan sangat teruji dalam kondisi pandemi ini. Terlebih, ketika para anggota keluarga seperti suami dan anak-anak menjalankan aktivitasnya secara online dari rumah.

“Tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam lingkungan keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt, seorang wanita itu seperti kantong teh. Kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya hingga dia dibenamkan dalam air panas,” katanya.

Webinar yang diselenggarakan oleh Pertiwi Sumut ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-75. Sebelumnya telah dilaksanakan lomba baca puisi, lomba video dan fun bike.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Labuhan Deli melakukan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) inernal terkait zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) untuk peningkatan kapasitas, akuntabilitas instansi dan pelayanan kepada masyarakatn

Kepala Rutan Labuhan Deli, Nimrot Sihotang, dalam rapat yang diikuti sejumlah pejabatan struktural di Aula Rutan Labuhan Deli, Senin (24/8), mengatakan, penerapan WBK ini merupakan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PAN-BR). Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat.

Ia menegaskan kepada seluruh pejabat struktural untuk dapat melakukan pembenahan dan memperbaiki kekurangan tingkat pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, dengan membebaskan segala bentuk kutipan atau pungutan liar (Pungli).

“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, pejabat di Rutan Labuhan Deli harus ekstra melakukan pelayanan prima dengan menghindari pungli, guna tercapainya pelayanan yang bebas dari korupsi,” jelasnya.

Penekanan dan pengawasan ini, lanjut Nimrot, selalu ditegaskan kepada personel yang ada di dalam Rutan Labuhan Deli. Apabila, sistem yang telah diterapkan ditemukan pelanggaran, secara tegas pejabat struktural dapat memberikan sanksi hukuman disiplin kepada pegawai bersangkutan.

“Tidak ada toleransi kepada setiap pegawai yang melakukan kesalahan untuk diberi sanksi secara disiplin. Begitu juga kepada masyarakat dapat melaporkan setiap adanya praktik pungli dilakukan pegawai di Rutan Labuhan Deli,” tegas Nimrot

Nimrot berharap, dengan adanya rapat monev yang berlangsung setiap bulan, dapat meningkatkan pelayanan di kelembagaan yang bebas korupsi yang arahnya kepada pengawas dalam pelayanan publik.

“Selain WBK ini, kita telah mempersiapkan aplikasi berbasis internet yang dapat diunduh di Play Store dengan nama Napi Go yang bertujuan untuk mempercepat layanan kepada pengunjung, layanan CB dan PB. Program ini untuk memudahkan masyaràkat dalam pelayanan secara online,” terangnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Razia ini digelar guna menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan serta Peraturan Gubernur (Pergub) Pemprov Sumut Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Razia masker ini digelar tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Sumut dan Kota Medan, Babinsa, Dinas Perhubungan Kota Medan serta unsur Kecamatan Medan Amplas. Razia yang digelar pukul 10.00 WIB ini juga dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum Satpol PP Kota Medan Reyes Sihombing, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Pemprov Sumut Derry Aristo, Kabag Tapem Setda Kota Medan Rasyid Ridho Nasution dan Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang.

Ratusan warga yang terjaring razia masker ini, karena tidak mengindahkan Perwal Medan Nomor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara tersebut. Tim gabungan mulai memberhentikan satu per satu pengendara motor, mobil dan angkutan kota (Angkot) serta pejalan kaki yang kedapatan tidak menggunakan masker.

Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker didata dan KTP mereka ditahan selama tiga hari. Bagi warga yang KTP-nya ditahan, diberikan Surat Berita Acara penanganan kartu identitas sebagai bukti untuk ditunjukkan pada saat pengambilan KTP di Kantor Satpol PP Kota Medan usai penahanan selama 3 hari. Bagi warga yang tidak membawa maupun memiliki KTP, petugas memberikan hukuman berupa push up, skot jump sebanyak 20 kali serta melafalkan pancasila.

Kemudian, seluruh warga yang terjaring diberikan masker dan diingatkan untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Razia masker ini akan terus dilakukan agar masyarakat sadar pentingnya penggunaan masker guna menghentikan penyebaran Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, saat ini jumlah warga yang terpapar Covid-19 terus meningkat.

Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum Satpol PP Medan, Reyes Sihombing mengingatkan seluruh warga di wilayah Kota Medan agar mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebab, kewajiban tersebut tertuang sebagai salah satu poin dalam Perwal dan Pergub.

“Kami minta warga taat dan patuh terhadap anjuran yang disampaikan. Ini demi kebaikan kita bersama. Sebab, dibutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari kita semua untuk memerangi virus Covid-19 ini. Jangan lupa pakai masker untuk melindungi diri dan orang lain,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan, mereka yang tidak memakai masker bisa saja menularkan virus ke orang lain. Untuk itulah, sangat penting bagi setiap warga mengenakan masker guna melindungi diri dan orang lain.

“Virus ini tidak terlihat. Ia bisa menjangkiti siapa saja, kapan dan dimana saja. Maka dari itu, kita perlu waspada, terlebih jika ada orang yang tidak mengenakan masker. Tetap waspada, patuhi aturan pemerintah. Yakinlah bahwa upaya bersama yang kita lakukan ini, sejatinya demi kebaikan kita bersama,” pesannya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah perwakilan pedagang pasar Sei Sikambing di Jalan Gatot Subroto Kota Medan yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Pasar Sei Sikambing, mendatangi wakil rakyat pada Komisi III DPRD Medan, Senin (24/8).

Mereka mengadukan PD Pasar Kota Medan yang meminta uang pembangunan lapak hingga Rp65 juta.

Kedatangan mereka pun diterima Ketua Komisi III, M Afri Rizki Lubis di ruang Fraksi Golkar DPRD Medan.

Sejumlah pedagang yang menempati lokasi jualan di lantai dasar bagian belakang pasar yang telah bersertifikasi SNI itu mengaku dimintai uang lapak dengan nilai fantastis. Uang itu disebut sebagai uang pembangunan lokasi tempat mereka berjualan selama ini. Sebab, lokasi tempat berdagang mereka akan dibangun stand atau lapak yang dinilai lebih tertata dan modern.

Mereka mengaku, jika PD Pasar melalui Kepala Pasar Sei Sikambing, Muhammad Iqbal, telah memanggil para pedagang yang memang telah berjalan di lokasi yang akan dibangun stand secara satu per satu, guna menjelaskan bahwa para pedagang harus membayar biaya pembangunan lapak atau stand yang akan dibangun di lokasi tempat mereka berdagang.

“Sekitar dua bulan yang lalu, kami di panggil satu persatu, bukan keseluruhan semua. Ada yang diminta Rp35 juta sampai Rp50 juta, ada juga yang diminta sampai Rp55 juta sampai Rp65 juta, tergantung posisi lapaknya, di tengah atau disudut. Posisi di sudut paling mahal, itu yang sampai Rp65 juta,” ucap Cahroni, pedagang bumbu di Pasar Sei Sikambing yang mengaku diminta uang lapak oleh PD Pasar.

Padahal, kata Cahroni, para pedagang telah berjualan di lokasi itu lebih dari 10 tahun. Pihaknya pun telah membayar uang sewa lapak pertahun sebesar Rp3,5 juta. Itupun karena tempat berdagang Cahroni dan istrinya tidak berada di sudut, melainkan di tengah. “Tapi ada juga yang lapaknya itu bukan sewa, melainkan memang sudah dibayar atau dibeli oleh pedagang, tapi tetap saja diminta uang itu, total ada 21 lapak,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Appsindo Pasar Sei Sikambing Kota Medan, Dedy Suwardi mengatakan, para pedagang dianjurkan untuk membayar sesuai permintaan PD Pasar. Sebab bila tidak, maka para pedagang akan digantikan dengan para pedagang lainnya yang sanggup atau mau membayar sesuai dengan harga yang diminta oleh PD Pasar.

“Bergerak hati kami mendengarkan aspirasi dari pedagang, kedatangan kami kesini karena kami rakyat kecil. Mereka itu ada yang berdagang sayur, bumbu, buah, mana mungkin mereka mampu membayar lapak Rp35 juta, apalagi Rp65 juta, untung berdagang saja tak seberapa, apalagi dengan kondisi Covid sekarang ini,” kata Dedy.

Kata Dedy, walaupun para pedagang ada yang sudah menyewa bahkan membayar lapak tempat mereka berdagang, tetapi para pedagang tetap bersedia membayar uang pembangunan lapak atau stand yang dimaksud, tetapi tidak dengan nilai harga Rp35 juta hingga Rp65 juta, melainkan dengan harga Rp12 juta.

“Ukuran stand pun cuma 1 meter kali 1,5 meter, berapa lah biaya membangun itu, lalu pedagang pun sebenarnya merasa stand itu kekecilan. Begitupun pedagang bersedia membayar uang pembangunan lapak sebesar Rp12 juta supaya tetap bisa berjualan demi menyambung hidup, tapi PD Pasar menyebutkan harganya tetap berkisar Rp35 juta sampai Rp65 juta, manalah pedagang mampu,” sebut Dedy.

Dilanjutkan Sekretaris Appsindo Pasar Sei Sikambing, Edi Pratama, untuk membayar biaya pembangunan itu, pedagang diwajibkan untuk membayar panjar sebesar Rp10 Juta. “Setidaknya ada 2 pedagang yang punya surat telah membeli lapak itu dari PD Pasar, walaupun kita tahu itu bukan hak milik tapi hak guna pakai, sisanya menyewa. Tapi tetap saja, mana wajar lapak ukuran 1 kali 1,5 meter dijual dengan harga Rp35juta sampai Rp65 juta,” lanjutnya.

Dijelaskan Edi, pedagang sebenarnya mendukung pemerintah dalam hal ini PD Pasar Kota Medan untuk membangun dan menata pasar, tetapi tidak dengan memberatkan para pedagang.

“Selama ini pedagang di lokasi yang akan dibangun ini berjualan di atas terpal yang dialaskan di atas lantai pasar, dengan dibangunnya meja atau stand itu maka mungkin akan lebih tertata, walaupun ukurannya terlalu kecil. Tapi harganya jelas gak masuk akal, tidak mungkin pedagang sanggup membayarnya,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh PD Pasar Kota Medan yang tidak berpihak kepada nasib para pedagang kecil dan terkesan ingin menggusur pedagang kecil dengan para pedagang lain yang lebih berkemampuan secara finansial dalam membayar uang pembangunan lapak.

“Apa yang dikeluarkan dan yang didapatkan oleh para pedagang tentu tidak sesuai lagi. Memangnya berapa keuntungan pedagang-pedagang kecil ini, sampai-sampai PD Pasar berfikir kalau mereka mampu membayar lapak sampai Rp35 juta, bahkan Rp65 juta,” ketus Rizki.

Ia juga mengatakan, tidak layak jika harga stand sekecil itu dibanderol dengan harga yang terlampau tinggi. “Kalaupun mampu, apa pantas lapak sekecil itu dihargai Rp65 juta? Itu pasar tradisional bukan Mall,” katanya.

Rizki menegaskan, bulan September mendatang, pihaknya akan memanggil Plt Dirut PD Pasar Kota Medan bersama para pedagang Pasar Sei Sikambing yang lokasi tempat berdagangnya akan dibangun stand tersebut dalam pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III selaku counterpart dari PD Pasar Kota Medan.

“Ini kondisinya lagi pandemi Covid-19, kok bisa-bisanya meminta uang pembangunan lapak sama pedagang. Habis Banmus ini, kami akan langsung lakukan RDP dengan PD Pasar dan para pedagang, kita akan panggil PD Pasar untuk menjelaskan ini. Harapan kita, PD Pasar tidak lagi semena-mena kepada para pedagang,” pungkasnya. (map/ila)