25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 4095

Aset MUI Binjai Diduga Beralih ke Yayasan

PLANG: Plang Yayasan Islamic Center berdiri di atas lahan aset MUI Binjai, di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Binjai Utara.teddy/sumut pos.
PLANG: Plang Yayasan Islamic Center berdiri di atas lahan aset MUI Binjai, di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Binjai Utara.teddy/sumut pos.
PLANG: Plang Yayasan Islamic Center berdiri di atas lahan aset MUI Binjai, di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Binjai Utara.teddy/sumut pos.
PLANG: Plang Yayasan Islamic Center berdiri di atas lahan aset MUI Binjai, di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Binjai Utara.teddy/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebidang tanah di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nangka, Binjai Utara yang tercatat sebagai aset Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, diduga beralih penguasaan pada yayasan yang dikelola sekelompok tokoh agama. Di atas lahan yang telah berdiri sebuah masjid dan ruang belajar mengajar berikut plang Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI Kota Binjai itu, saat ini berdiri sebuah kumpulan bernama Yayasan Wakaf Islamic Centre MUI Kota Binjai.

Yayasan tersebut sudah resmi dengan adanya Akte Pendirian yang diterbitkan salahsatu notaris di Kota Rambutan. “Ya, benar. Mereka terdiri dari ustad-ustad (tokoh agama), datang menghadap saya untuk membuat akte,” kata Notaris Hj Khairunisa ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (15/7).

Informasi diperoleh, ada 7 orang yang menghadap Hj Khairunisa dalam hal pendirian Yayasan Wakaf Islamic Centre. Salahsatunya HM Jamil, yang hingga kini menjabat sebagai Ketua MUI Kota Binjai. “Tidak ada kaitannya dengan tanah. Mereka datang untuk membuat perkumpulan yang kemudian kami proses,” kata Khairunisa.

“Perkumpulan mereka untuk kepentingan umat. Itu ngomongnya kepada saya,” sambung dia saat ditanya apakah tidak bermasalah mengeluarkan akte pendirian dari notaris, mengingat lahan dimaksud merupakan wakaf dari seseorang.

Menurut Khairunisa, Ustad Jefri juga ada datang di antara mereka yang menghadap notaris. Saat ditanya apakah ada oknum dewan, Khairunisa menjawab diplomatis. “Kalau siapa-siapa saja yang datang, tanya mereka langsunglah. Pokoknya semua ustad-ustad yang datang. Saya kenal dengan mereka,” kata dia.

Lantas siapa yang menyokongi biaya pendirian akte notaris tersebut? Khairunisa menolak memberi keterangan lebih jauh. “Bendahara merekalah yang bayar,” jawab dia tanpa menyebutkan siapa nama dan menolak menunjukkan kuitansi pembayaran.

“Bendahara bagaimana maksudnya Bu? Apakah Bendahara MUI Binjai?” tanya wartawan.

“Bendahara merekalah pokoknya. Coba tanyakan langsung ke mereka,” kata dia.

Pendirian yayasan diduga ingin mengambil alih aset milik MUI Kota Binjai. Ketua MUI Binjai, HM Jamil, termasuk salahsatu yang menghadap ke notaris.

Susunan pengurus Yayasan Wakaf Islamic Centre ini rencananya akan diketuai HM Jamil. Dari puluhan nama rencana susunan pengurus tersebut, terdapat nama legislator berinisial HMY dan seorang birokrat inisial HAH. Birokrat tersebut akan meramaikan pesta demokrasi pada Desember 2020 mendatang.

Karena notaris sudah mengeluarkan akte pendirian yayasan nomor 40 pada 16 Juni 2020 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakuinya.

Tidak Ada Masalah

Menanggapi polemik aset MUI Binjai ini, Ketua MUI Kota Binjai, HM Jamil mengatakan, tidak ada masalah.

Tentang kabar dirinya sudah tidak lagi menjabat Ketua MUI Kota Binjai sejak akhir April 2020 lalu, HM Jamil menepis. “Masih (Ketua MUI Binjai). MUI Sumut kasih surat supaya ditunda (pemilihan) karena Covid-19,” kata Jamil ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya.

Ditanya tentang Yayasan Wakaf Islamic Centre, menurut dia, sudah resmi dibentuk atas usulan MUI. “Nanti (aset) dikelola oleh yayasan. Yang punya Yayasan Islamic Centre juga. Di provinsi gitu juga, ada yayasannya, ada lembaga hukumnya,” urai dia.

Jamil mengamini, lahan yang saat ini berdiri sebuah masjid dan ruang belajar mengajar untuk PTKU tersebut adalah tanah wakaf. Dia mengatakan, tanah wakaf tersebut juga akan disertifikat wakaf nantinya.

Ditanya soal aset tanah itu, menurut Jamil, itu bukan aset MUI Binjai. “Dia yayasan umat, yayasan wakaf namanya. Enggak ada masalah yayasan wakaf. Memang milik umat,” kata dia.

Dia juga sudah minta pandangan dan saran dari MUI Sumut terkait pembentukan Yayasan Wakaf dimaksud.

Lantas, kenapa tanah wakaf itu tidak dikelola oleh MUI Kota Binjai saja? Tanpa perlu mendirikan sebuah yayasan yang nanti dapat saja mengambilalih?

“Nanti tak bisa berkembang. Karena untuk membuat pendidikan segala macamnya itu, harus ada yayasan,” jawab Jamil.

Mengenai rencana kepengurusan Yayasan Islamic Centre yang formaturnya juga diisi wakil rakyat, dia mengakui. “Oh, mungkin Pak Yusuf salahsatunya. Mendirikan yayasan itu atas nama MUI,” kata dia.

“Mungkin belum paham,” sambung dia saat disoal apakah tidak bermasalah nanti ke depannya.

Dia menjelaskan, membuat yayasan merupakan keputusan secara menyeluruh dari rapat yang digelar MUI Kota Binjai. Kata dia, rapat sudah beberapa kali digelar pada beberapa waktu lalu.

“Sudah keputusan MUI itu untuk jadi wakaf umat. Yayasan umat namanya,” jawab Jamil saat disoal dugaan ambil alih aset MUI Kota Binjai tersebut.

Dia menambahkan, birokrat berinisial HAH telah banyak berperan jauh hari sebelumnya. “Dari dulu dia sejak dari MUI, ikut membantu segala macamnya. Belum jadi apapun dia (balon kepala daerah), sering bantu,” beber dia.

Bagi Jamil, adanya Yayasan Wakaf Islamic Centre tidak ada masalah. “Enggak ada masalah itu. Wakaf umat itu untuk umat. Memang milik umat itu nanti. Wakafnya pun wakaf umat, (saat ini) sedang proses pembuatan akta wakaf,” jelasnya sembari tertawa kecil.

Keberadaan PTKU di sana membuat Kota Binjai mencatatkan sejarah. Pasalnya, kota yang memiliki 5 kecamatan ini satu-satunya yang memiliki pendidikan kader ulama di Indonesia.

Pendidikan yang diemban di PTKU tersebut berlangsung selama 3 tahun. Tidak dipungut biaya atau gratis. Sejauh ini, sudah 12 orang yang telah terjun ke tengah masyarakat setelah mendapat pendidikan di PTKU tersebut. (ted)

Ditetapkan sebagai Korban, Artis HH Lolos Kasus Prostitusi

LOLOS: Artis FTV berinisial HH, lolos dalam kasus dugaan prostitusi online. Alasan polisi, HH adalah korban yang diperdagangkan.
LOLOS: Artis FTV berinisial HH, lolos dalam kasus dugaan prostitusi online. Alasan polisi, HH adalah korban yang diperdagangkan.
LOLOS: Artis FTV berinisial HH, lolos dalam kasus dugaan prostitusi online. Alasan polisi, HH adalah korban yang diperdagangkan.
LOLOS: Artis FTV berinisial HH, lolos dalam kasus dugaan prostitusi online. Alasan polisi, HH adalah korban yang diperdagangkan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Artis Film Televisi (FTV) sekaligus model cantik, HH, lolos dari kasus dugaan prostitusi online. Gadis berusia 23 tahun ini hanya ditetapkan polisi sebagai korban, karena tidak terbukti terlibat. Ia dijemput kuasa hukumnya, Madji Achmad, Selasa (15/7) malam, setelah sempat diamankan beberapa hari di Mapolrestabes Medan.

“HH menjadi objek yang diperdagangkan sesuai dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Nomor 21 Tahun 2007, sehingga diperbolehkann

pulang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan,” kata Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, dalam konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Selasa (14/7) malam.

Selain HH, polisi juga membebaskan pengusaha berinisial A, yang diamankan dari kamar hotel bersama selebgram dan model HH. A yang disebut-sebut seorang pengusaha di Medan, juga hanya ditetapkan sebagai saksi.

Kombes Pol Riko Sunarko, mengatakan dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tersangka dalam kasus ini ada dua orang, yakni R dan J.

“Kita menetapkan R sebagai tersangka. R merupakan driver taksi online. Perannya menjemput HH dari Bandara Internasional Kualanamu ke hotel. Selain itu, ia juga berperan mengurus HH selama di Medan. Tersangka R berkomunikasi dengan tersangka lain, yaitu J yang ada di Jakarta. Yang kita duga adalah muncikari di Jakarta,” ujar Riko dalam keterangan persnya di Mapolrestabes Medan, Selasa (14/7) malam.

Terungkapnya prostitusi online ini bermula dari penangkapan terhadap R di lobi salahsatu hotel berbintang di Medan, Minggu (12/7) malam sekira pukul 23.00 WIB.

Saat diinterogasi, R mengaku tengah menunggu artis sekaligus model berinisial HH, yang sedang kencan dengan pria pengusaha berinisial A di kamar hotel. Selanjutnya, polisi menuju ke kamar dan benar mendapati keduanya.

“Barang bukti yang diamankan yaitu 5 unit ponsel android, di mana 3 unit milik HH, 1 milik R dan 1 lagi milik A,” terangnya.

Muncikarinya Seorang Fotografer

Menurut Riko, R ditetapkan tersangka berdasarkan keterangan HH dan bukti chat media sosial antara HH dengan J. Saat ini, R sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan J sedang dalam pengejaran di Jakarta.

“Tersangka R dijanjikan uang Rp 4 jutaan oleh J yang diduga muncikari di Jakarta. R melakukan komunikasi dengan J. Pengakuan HH, J itu profesinya sebagai fotografer dan sering bertemu dirinya di kafe kawasan Senayan, Jakarta,” katanya.

“Jadi si HH ini dia nongkrong-nya di kafe itu dengan teman-temannya. Si J ini yang koordinir, yang kita duga dia muncikarinya. Dia inilah yang aktif menawarkan: mau nggak, mau nggak, mau nggak… gitu. Baru si J menawarkan ke sini (A),” tuturnya.

Sedangkan si R mengaku hanya membantu saja. ‘Nanti kalau ada tamu atas nama ini, kamu jemput di bandara. Nanti kamu antar.’ Intinya gitu saja,” ucap Riko.

Masih pengakuan HH juga, artis ibukota ini telah menerima transfer uang Rp20 juta di rekeningnya dari J. “Penyelidikan awal, A transfer ke HH. Tetapi setelah didalami, ternyata transferan yang masuk ke HH dari J dengan jumlah yang sama,” akunya.

Disinggung saat HH diamankan dalam kondisi tak berbusana lengkap, Riko enggan menjabarkan secara rinci. “Ya iya seperti itu. Kita tidak bisa menjelaskan, karena HH selain saksi juga berstatus korban,” ucap dia.

Kedatangan HH di Medan, sebut Riko, pengakuannya hanya bertemu dengan A. Selain itu, tidak ada urusan lain. A mengaku sebagai warga Medan, tapi dari tanda pengenal atau KTP tercatat penduduk Pekanbaru.

Keuntungan Ekonomi

Pengakuan HH kepada polisi, dirinya baru pertama kali menginjakkan kaki di Medan. Namun kegiatan seperti ini (prostitusi) diakuinya sudah dilakoninya selama satu tahun terakhir. “Alasannya, karena menjanjikan keuntungan ekonomi yang cukup besar,” sebut Riko.

Tim penyidik masih terus mendalami kasus tersebut. Sebab, diduga masih ada prostitusi online lainnya dari hasil percakapan HH melalui smartphone miliknya dengan rekan dan koleganya. Orang-orang tersebut dikenalkan oleh tersangka J dan R.

“Kita juga mendalami bukti-bukti chat HH dengan rekan atau koleganya yang ada di beberapa kota, yaitu di Jawa Timur (Surabaya), Sumatera Selatan (salah satu kabupaten), Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan sejumlah daerah lainnya. Namun demikian, belum bisa disimpulkan terkait prostitusi online,” cetusnya.

Oleh karena itu, Riko menegaskan, HH berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dan masih menyelidikinya. Hal itu terkait adanya dugaan HH menawarkan diri secara langsung kepada pria hidung belang.

“Mungkin, sangat mungkin (ditetapkan tersangka). Tapi, itu yang sedang didalami apakah yang bersangkutan lewat jasa muncikari atau langsung bertransaksi dengan rekan dan koleganya. Karena kita menemukan beberapa bukti, dia (HH) ada chat dengan sejumlah orang yang juga menerima transferan. Namun belum bisa disimpulkan,” beber Riko.

Terkait J yang juga ditetapkan tersangka dan diduga muncikari, ia polisi masih melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. “Kita sudah bentuk tim untuk mengejar J yang diduga kuat masih berada di Jakarta,” bilangnya.

Surat Palsu

Dari hasil pendalaman dan pengembangan kasus, polisi menemukan atau masih dalam fakta baru berupa dugaan penggunaan surat palsu yang digunakan HH. Dugaan ini diperoleh dari bukti-bukti yang ditemukan dari handphone HH dan barang-barang miliknya.

“Fakta baru ini sedang didalami, kita segera kirim tim ke Jakarta untuk menyelidikinya. Karena masuk ke materi penyidikan, belum bisa dibeberkan sekarang. Nanti dari hasil pengembangan penyelidikan,” paparnya.

Terhadap R yang ditetapkan tersangka, polisi menjerat dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Terpisah, Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing menyebutkan, pihaknya masih menggali lagi keterlibatan HH dalam kasus dugaan dokumen atau surat palsu. Apabila diperlukan keterangan tambahan, penyidik akan kembali memanggil selebram tersebut. “Kalau dibutuhkan kita akan panggil lagi, sementara penyidik butuh waktu. Kalau memang dibutuhkan keterangannya, penyidik akan minta keterangan kembali,” ujarnya, Rabu (15/7) sore.

Ditanya surat palsu tersebut terkait surat kesehatan bebas Covid-19, Martuasah enggan memastikannya. “Belum dipastikan masih perlu penyidikan. Kami masih awal,” katanya singkat.

Minta Maaf

Sementara itu, artis HH didampingi Machi Achmad, sempat menyampaikan permintaan maaf dalam keterangan pers di Mapolrestabes Medan, Selasa malam. Mengenakan jilbab biru dipadu padan jaket hitam dengan dalaman kaos putih, HH menyampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tua, keluarga besar, dan seluruh warga Kota Medan.

Dengan suara pelan dan terbata-bata, HH mulai membacakan tulisan di secarik kertas yang telah diberikan oleh pengacaranya.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertama-tama saya meminta maaf kepada orang tua saya dan kerabat saya. Saya juga memohon maaf kepada seluruh warga kota Medan,” ungkapnya sambil menangis.

HH juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menjaganya. “Dan saya berterima kasih bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolres dan Satreskrim yang menjaga saya saat di Kota Medan dan tim penasihat hukum Bang Machk dan Kak Putri.”

“Status saya di sini hanya sebagai saksi. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,” pungkasnya.

Usai membacakan tulisan di kertas tersebut, HH langsung meninggalkan awak media menuju ruangan lantai 2 Polrestabes Medan tanpa memberikan komentar apapun. Kemudian, HH dan tim kuasa hukumnya dijemput menggunakan Toyota Fortuner BK 1022 BN. (ris/mag-1/net)

Jajaki PKS pada Pilkada Medan, PDIP: Akhyar Paham Konsekuensinya!

SEPAHAM: Akhyar Nasution foto bersama Ketua PKS Sumut, H Hariyanto, Plt Ketua PKS Medan, Salman Alfarisi, dan Ketua Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu di Kantor DPW PKS Sumut, Selasa (14/7) malam.
SEPAHAM: Akhyar Nasution foto bersama Ketua PKS Sumut, H Hariyanto, Plt Ketua PKS Medan, Salman Alfarisi, dan Ketua Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu di Kantor DPW PKS Sumut, Selasa (14/7) malam.
SEPAHAM: Akhyar Nasution foto bersama Ketua PKS Sumut, H Hariyanto, Plt Ketua PKS Medan, Salman Alfarisi, dan Ketua Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu di Kantor DPW PKS Sumut, Selasa (14/7) malam.
SEPAHAM: Akhyar Nasution foto bersama Ketua PKS Sumut, H Hariyanto, Plt Ketua PKS Medan, Salman Alfarisi, dan Ketua Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu di Kantor DPW PKS Sumut, Selasa (14/7) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan Sumatera Utara dan PDIP Medan menghormati pilihan kader PDIP, Akhyar Nasution, yang bersilaturahim ke ke Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumut dalam rangka suksesi Pilkada Kota Medan 2020. PDIP meyakini, Akhyar sangat menyadari bahwa jaket PDIP masih melekat di badannya, dan paham konsekuensi langkah politik yang dilakukannya.

“Pertama, Bang Akhyar itu sebagai kader PDIP. Beliau juga wakil ketua bidang organisasi di DPD PDIP Sumut. Tentu sebagai personal, silaturahim itu sah-sah saja walaupun dalam dirinya melekat kader partai dan juga Plt Wali Kota Medan. Ya, kita hargai dan hormati,” kata Sekretaris PDI Perjuangan Sumut, Soetarto, Rabu (15/7).

Sebagai kader, menurut dia, Akhyar sangat memahami mekanisme yang ada di internal partai. “Jadi itu (silaturahim) hal biasa menurut kami. Hal kedua, kita melihat DPP belum memutuskan. Dan saya yakin beliau memahami mekanisme partai termasuk konsekuensinya,” ujarnya.

Mengenai pengumuman gelombang II sesuai rekomendasi DPP PDIP terhadap sosok yang diusung di Pilkada 2020, Soetarto mengatakan, akan diumumkan pada 17 Juli. Namun yang diumumkan masih bacalon kepala Pilkada Pematangsiantar dan Serdang Bedagai.

“Untuk Sumut, gelombang I ‘kan sudah diumumkan empat daerah sebelum Covid-19. Pada gelombang II nanti, rencana ada dua daerah yang akan diumumkan lagi secara virtual yaitu Siantar dan Sergai,” katanya.

Menurutnya, mekanisme ini merupakan kewenangan dari DPP partai. Pihaknya sebagai pengurus wilayah, tentu siap menindaklanjuti keputusan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Akhyar Nasution dan politisi PKS, Salman Alfarisi, berpeluang akan bertandem di Pilkada Medan 2020. Hal ini terungkap setelah Akhyar bersilaturahmi ke Kantor DPW PKS Sumut, Selasa (14/7) malam.

Usai pertemuan tertutup dengan para elit PKS Sumut, Akhyar menuturkan, sudah ada kesepahaman-kesepahaman antara dirinya dan PKS Sumut menyongsong perhelatan Pilkada Medan. “Syukur alhamdulillah, dalam silaturahim kita hari ini, terjadi kesepahaman bersama untuk menghadapi Pilkada Kota Medan ke depan. Rencananya kita akan bersama-sama dan ingin akan diteruskan ke DPP masing-masing. Insyaallah kita akan berjalan bersama-sama,” kata Akhyar sumringah yang diamini Ketua PKS Sumut, H Hariyanto dan pengurus teras lainnya termasuk Plt Ketua PKS Kota Medan, Salman Alfarisi.

Meski demikian, ia belum mau buka suara ihwal siapa yang akan menjadi nomor satu dan nomor dua. “Itu tergantung nanti Pak Ketua,” ujarnya tertawa. “Yang penting kesepahamannya dulu terbangun. Mengenai siapa orangnya, nanti pak ketua yang punya otoritas untuk ngomong,” sambung dia yang didampingi Ketua Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu.

Informasi berkembang di lapangan, Ketua DPP PKS Wilayah Sumbagut, Tifatul Sembiring, sudah meminta Salman Alfarisi sebagai calon wakil wali kota mendampingi Akhyar, meski sebelumnya DPP merekomendasikan Salman menjadi Medan 1.

Akhyar Disebut Tidak Tegak Lurus

Berbeda dengan DPD PDIP Sumut, DPC PDIP Medan mengaku tidak mau ambil pusing atas sikap kadernya, Akhyar Nasution, yang menjajaki dukungan dari PKS untuk maju di Pilkada Medan 2020 sebagai Calon Wali Kota.

“Iya kah? Benarkah itu? Sudahlah, kami tidak ambil pusing soal itu,” ucap Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (15/7).

Dikatakan Robi, selaku kader partai, Akhyar belum ada berkoordinasi dengan pihaknya di DPC PDIP, sebelum datang ke kantor DPW PKS Sumut. Kepergian Akhyar ke sana murni tanpa sepengetahuan pihak DPC PDIP. “Nggak ada, nggak ada koordinasi dulu. Ya silakan saja, itu ‘kan pilihan beliau ya. Kalau kita di DPC ya biasa-biasa saja, kita santai saja,” katanya.

Disebutkan Robi, sampai saat ini Akhyar masih menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Dan semua kader partai PDIP, diwajibkan untuk tegak lurus dalam mematuhi dan menjalankan apapun yang sudah menjadi ketetapan ataupun keputusan dari DPP PDIP. “Tapi kalau beliau memilih sikap seperti itu, itu artinya sudah tidak tegak lurus lagi pada partai. Ya silakan saja,” sebutnya.

Bila pada akhirnya DPP menjatuhkan pilihan bukan kepada Akhyar untuk maju di Pilkada Medan, menurutnya, Akhyar harus bisa tegak lurus pada keputusan itu. “Kalau DPP akhirnya tidak memilih Akhyar, dan Akhyar justru maju dari partai lain, ya itu artinya secara tidak langsung Akhyar menyatakan sikapnya untuk tidak mau tegak lurus dan keluar dari partai. Tentu sayang sekali, sebab di DPP saat ini memang hanya ada dua nama, yaitu Akhyar Nasution dan Bobby Nasution. Kita harapkan sebenarnya beliau mau bersabar dalam menunggu keputusan DPP,” lanjutnya.

Kembali dijelaskan Robi, DPP PDIP memang sedang mempersiapkan nama yang akan diusung untuk maju sebagai Calon Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2020. Tak hanya itu, DPP juga akan mengumumkannya dalam waktu dekat.

“Ya infonya kan memang begitu, dalam waktu dekat ini akan diumumkan. Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) DPP PDIP, Pak Bambang Wuryanto memang bilang begitu, katanya antara tanggal 11 Juli sampai 18 Juli ini akan diumumkan, termasuk untuk Pilkada Medan,” pungkasnya.

NasDem Umumkan 16 Bacalon Kada

Di saat PDIP masih menunda pengumuman nama-nama bakal kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Serentak 2020 di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Partai Nasional Demokrat (NasDem) memilih mengumumkan jagoannya lebih cepat, Rabu (15/7). Namun dari 16 nama bacalon kada yang diumumkan, tidak termasuk jagoan untuk Pilkada Medan.

Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar mengatakan pada tahap pertama mereka menyerahkan rekomendasi pada 16 daerah. “Seluruhnya yang kita usung ini adalah yang sudah memenuhi syarat untuk langsung mendaftar ke KPU. Yaitu punya 20 persen kursi DPRD pada daerah masing-masing,” katanya di Kantor DPW NasDem, Sumut, Jalan HM Yamin Medan.

Ia menilai para bacalon kepala daerah ini dipilih setelah melalui rangkaian seleksi ketat Partai Nasdem. Pihaknya pun memastikan penentuan nama-nama tersebut murni karena potensi yang dimiliki oleh masing-masing tokoh. “NasDem tetap konsisten sesuai arahan Ketua Umum Pak Surya Paloh, Nasdem mengusung tanpa mahar,” ungkapnya.

Adapun nama-nama bacalon kada di 16 daerah yang diusung NasDem tersebut antara lain; Kota Binjai (Lisa Andriani-Sapta Bangun); Serdang Bedagai (Soekirman-Tengku Ryan Novandi); Pematang Siantar (Asner Silalahi-Susanti Dewayani); Pakpak Bharat (Franc Bernhard Tumanggor-Mutsiohito Solin); Labuhan Batu Utara (Darno-Haris Muda Siregar); Kabupaten Labuhan Batu (Erik Edtrada-Ellya Rosa Siregar).

Selanjutnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan (H Hasnah Harahap- Kholil Jufri Harahap); Kabupaten Toba (Darwin Siagian-Hulman Sitorus); Samosir (Vandiko Timotius Gultom-M Sitanggang); Sibolga (Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumbantobing); Mandailing Natal (H. Dahlan Hasan-H. Aswin); Kota Gunung Sitoli (Martinus Lase-Hadirat Gea); Kabupaten Nias (Christian Zebua-Anofuli Lase); Nias Utara (Amizaro Waruwu-Yusman Zega); Nias Barat (Eliyunus Waruwu-Mareko Zebua); Nias Selatan (Hilarius Duha-Firman Giawa). “Untuk 7 daerah lagi mungkin 2 minggu ke depan,” pungkas Iskandar. (prn/map)

Selanjutnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan (H Hasnah Harahap- Kholil Jufri Harahap); Kabupaten Toba (Darwin Siagian-Hulman Sitorus); Samosir (Vandiko Timotius Gultom-M Sitanggang); Sibolga (Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumbantobing); Mandailing Natal (H. Dahlan Hasan-H. Aswin); Kota Gunung Sitoli (Martinus Lase-Hadirat Gea); Kabupaten Nias (Christian Zebua-Anofuli Lase); Nias Utara (Amizaro Waruwu-Yusman Zega); Nias Barat (Eliyunus Waruwu-Mareko Zebua); Nias Selatan (Hilarius Duha-Firman Giawa).

“Untuk 7 daerah lagi mungkin 2 minggu ke depan,” pungkas Iskandar. (prn/map)

11 Pegawai RSUP HAM Positif Covid-19

Rosario Dorothy Simanjuntak.
Rosario Dorothy Simanjuntak.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas medis yang positif terinfeksi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), kembali terjadi. Kali ini, sebanyak 11 pegawai Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Mereka merupakan tenaga dokter, perawat, maupun tenaga administrasi.

“ADA 11 ORANG (positif Covid-19). Dari jumlah itu, 6 di antaranya dirawat di ruang isolasi dan 5 lainnya isolasi mandiri di rumah,” ungkap Kasubbag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa), Rabu (15/7).

Enam orang yang dirawat di ruang isolasi terdiri dari seorang dokter dan 5 tenaga administrasi. Sedangkan 5 orang yang melakukan isolasi mandiri, terdiri dari seorang dokter, perawat, serta 3 tenaga administrasi. “Mereka semua terpapar bukan karena pelayanan kepada pasien. Melainkan karena aktivitas sehari-hari di luar,” terangnya.

Pun begitu, kata Rosa, sebanyak 7 perawat yang sebelumnya sempat harus menjalani perawatan isolasi di RSUP HAM, semuanya sudah dinyatakan sembuh. Ketujuhnya terpapar virus corona karena melakukann

kontak erat dengan orang tanpa gejala (OTG) yang ada di rumah sakit.

Untuk mengantisipasi penularan Covid-19 ini, pihaknya menilai harus tetap berpedoman sesuai imbauan pemerintah yakni patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat yang semakin lengah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Pesan kami, walaupun sudah masuk era adaptasi kebiasaan baru, ya tetap wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dalam adaptasi ini kita memang harus produktif, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Naik 99 Kasus

Terpisah, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, berdasarkan update data yang dilakukan, jumlah penderita positif Covid-19 terjadi kembali peningkatan sebanyak 99 kasus. “Totalnya saat ini sudah mencapai 2.596 orang dari sebelumnya 2.497 orang,” ujar Aris.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 156 penderita, sehingga totalnya naik dari 2.262 menjadi 2.418 penderita. Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP), jumlahnya juga terjadi kenaikan sebanyak 13 kasus dari 293 menjadi 306 kasus.

“Untuk angka pasien meninggal dunia akibat Covid-19 masih tetap sebanyak 131 orang. Sementara, pasien yang dinyatakan sembuh Covid-19 bertambah 8 orang dari 597 menjadi 605 orang,” tukasnya.

Tarif Rapid Test Rp150 Ribu

Sementara itu, mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI beberapa waktu lalu tentang tarif tertinggi rapid test Covid-19 komersil, RSUP HAM Medan menurunkan tarif rapid test menjadi Rp 150 ribu, dari sebelumnya Rp300 ribu.

Sebelumnya, Kemenkes menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi komersil untuk mendeteksi Covid-19 sebesar Rp 150.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu.

Kasubbag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, tarif rapid test berbayar diturunkan sejak Senin (13/7).

Meski tarifnya menjadi Rp 150 ribu, pihak RSUP HAM belum menggunakan alat rapid test buatan Kemenkes. Alasannya, stok mereka masih tersedia. “Kami belum dapat yang lokal (dari Kemenkes), masih menggunakan alat yang impor. Kebetulan kita dapat alat rapid test yang harganya masih bisa mengikuti ketentuan batas tarif tertinggi dari Kemenkes. Alat yang digunakan dipastikan tetap mengikuti standarisasi,” cetusnya.

Rosa berharap, kebijakan Kemenkes terkait batas tertinggi tarif rapid test komersil didukung juga dengan ketersediaan alat atau stoknya. Sebab sampai saat ini stok masih kosong. “Untuk (alat rapid test) yang lokal, infonya akan tersedia pada Agustus. Makanya, kita berharap ketersediaan alat rapid test di pasaran yang terjangkau,” pungkasnya.

Sebelumnya untuk pemeriksaan tes cepat Covid-19 komersil ini, pihak RSUPHAM menawarkan dua paket. Pertama, pemeriksaan rapid test Covid-19 dan akan mendapatkan surat keterangan dengan biaya Rp300 ribu. Kedua, pemeriksaan rapid test Covid-19, pemeriksaan darah lengkap, thorax dewasa, konsultasi dokter dan juga akan mendapatkan surat keterangan dengan biaya Rp499 ribu.

Pandemi Covid-19 Belum Selesai

Pandemi Covid-19 kemungkinan tidak hilang dalam waktu dekat. Sedangkan bagi orang dengan penyakit penyerta dan lansia, Covid-19 menimbulkan dampak yang buruk. Selain kesehatan, aspek ekonomi, sosial dan budaya juga sangat berdampak. Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi untuk dapat bertahan dalam pandemi ini.

“Adaptasi yang kita butuhkan adalah mengubah perilaku kebiasaan kita agar kita tidak tertular virus Corona. Kita ibarat hidup di dalam kolam corona, paten sekali bila kita sampai saat ini terbebas dari penularan virus Corona. Sebagaimana ikan di laut yang tidak asin walaupun hidup dalam air asin bergaram,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Whiko Irwan di Media Centre GTPP Sumut, Lantai 6, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (15/7).

Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya di masa pandemi Covid-19. Penerapan kebiasaan baru tersebut di antaranya menggunakan masker pelindung hidung dan mulut, menjaga jarak interaksi 1-2 meter, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menghindari kerumunan orang.

Adaptasi yang dibutuhkan bukan berarti menghindari tempat tinggal untuk pindah ke tempat baru yang bebas Covid-19, bukan juga mengurung diri terus menerus agar tidak terpapar virus ini.

“Walaupun kita hidup di tengah pandemi Covid-19, kita tetap dapat hidup, beraktivitas, mencari nafkah, refreshing, beribadah dan belajar dengan menerapkan kebiasaan baru yang kita butuhkan yakni protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Itulah Adaptasi Kebiasaan Baru yang dimaksudkan pemerintah untuk diterapkan masyarakat, instansi dan pelaku usaha, dalam aktivitasnya sehari-hari,” kata Whiko.

Selain itu, Whiko juga memaparkan pada refocusing tahap II, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp500 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk 3 hal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), bidang kesehatan dan stimulus ekonomi.

Dijelaskannya, pada tahap I, Pemprov Sumut telah menyalurkan bantuan JPS berupa paket sembako. Paket sembako diberikan kepada 1.321.426 KK di 33 kabupaten/kota. Paket terdiri atas 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng dan 20 bungkus mi instan. Penerima paket adalah keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan masyarakat miskin baru terdampak Covid-19.

Selain bantuan sembako tersebut, masyarakat Sumut juga menerima bantuan dari berbagai program JPS pemerintah, baik yang bersumber dari dana pemerintah pusat maupun daerah. Diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai untuk 737.625 KK, Program Keluarga Harapan untuk 408.321 KK selama 3 bulan, Bantuan Sosial untuk 662.769 KK selama 3 bulan, Kartu Prakerja yang diberikan kepada 183.904 orang selama 4 bulan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk lebih dari 671.533 KK, Rekening Air Minum gratis dari PDAM Tirtanadi bagi pelanggan kategori RT 1 selama 3 bulan serta insentif dan modal usaha bagi koperasi dan UMKM serta lembaga mikro lainnya

“Dalam proses distribusi bantuan-bantuan dari JPS tersebut, mungkin masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut terus berupaya meminimalisir berbagai celah yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan distribusi. Pelaksanaan distribusi JPS tahap pertama akan menjadi catatan untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian di masa yang akan datang. Akan terus dilakukan perbaikan sistem ke depannya,” kata Whiko.

Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi program JPS yang pendanaannya melalui refocusing APBD Provinsi Sumut.

Adapun perkembangan data orang yang terpapar Covid-19 di Sumut tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.30 WIB yakni pasien sembuh 605 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 306 orang, positif RT-PCR sebanyak 2.596 orang dan meninggal 131 orang. (ris/rel)

Poldasu Raih Rekor MURI Ungkap Kasus Judi Terbanyak

REKOR MURI: Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi (tengah) didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi (kiri), menerima penghargaan MURI dalam pengungkapan kasus judi terbanyak, yang diserahkan Tim Itwasum Polri, di Mapoldasu, Rabu (15/7).
REKOR MURI: Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi (tengah) didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi (kiri), menerima penghargaan MURI dalam pengungkapan kasus judi terbanyak, yang diserahkan Tim Itwasum Polri, di Mapoldasu, Rabu (15/7).
REKOR MURI: Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi (tengah) didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi (kiri), menerima penghargaan MURI dalam pengungkapan kasus judi terbanyak, yang diserahkan Tim Itwasum Polri, di Mapoldasu, Rabu (15/7).
REKOR MURI: Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi (tengah) didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi (kiri), menerima penghargaan MURI dalam pengungkapan kasus judi terbanyak, yang diserahkan Tim Itwasum Polri, di Mapoldasu, Rabu (15/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), terkait kecepatan penanganan kasus anak dan pengungkapan kasus judi terbanyak di jajaran Polda seluruh Indonesia.

“Pencapaian ini tidak saya raih sendiri, melainkan berkat kerja keras dan loyalitas dari masing-masing personel, yang telah melaksanakan tugas dengan ikhlas sehingga membuahkan hasil yang baik,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi , kepada wartawan di Mapoldasu, Rabu (15/7).

Selain itu, Poldasu juga berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu sedikitnya 220 kg, selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumut. “Selain itu, tindak kejahatan disertai kekerasan yang meresahkan masyarakat, juga berhasil dinetralisir. Bahkan kasus rekayasa begal juga telah diungkap oleh anggota dengan baik,” jelasnya.

Saat menutup Taklimat Akhir Wasrik Rutin Itwasum Polri Tahap 2 TA 2020, pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di Polda Sumut dan jajaran bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Martuani didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi, para Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres/tabes jajaran Polda Sumut

Turut hadir Tim Itwasum Polri dalam kegiatan ini yaitu Irwil ll Brigjen Pol Drs Ama Kliment Dwikorjanto MSi dengan 9 anggota Itwasum Polri yang telah melakukan pemeriksaan di jajaran Polda Sumut serta Polres/tabes/ta sejajaran Polda Sumut mulai dari tanggal 6 s/d 15 Juli 2020.

Martuani mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim wasrik yang telah bekerja keras dalam kurun waktu 10 hari, untuk melakukan pemeriksaan di Polda Sumut dan Polres jajaran.

Adanya temuan-temuan dari tim Wasrik Itwasum Polri TA 2020, lanjut Martuani, tahap pelaksanaan dan pengendalian ini harus dijadikan koreksi serta lakukan pembenahan dan perbaikan kekurangan-kekurangan maupun kelemahan dalam pelaksanaan tugas

“Kepada para Kasatker atau Kasatwil yang telah dilakukan pemeriksaan dan didapati temuan agar segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan-perbaikan dan hasilnya dilaporkan kembali”, tegasnya.

Dalam kegiatan itu, Martuani dan Tim Wasrik Itwasum Polri menandatangani Pernyataan Hasil Pemeriksaan (PHP) dilanjutkan dengan penyerahan PHP dan tabulasi temuan Wasrik dari Tim Itwasum Polri kepada Kapolda Sumut serta penyerahan plakat dari Kapolda Sumut kepada Tim Itwasum Polri. (Mag-1)

Utang Garuda Capai Rp30 Triliun

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatat posisi utang hingga 1 Juli 2020 mencapai US$ 2,21 miliar atau setara dengan Rp 30,94 triliun (asumsi kurs Rp 14.000). Utang itu terdiri dari operasional US$ 905 juta, pinjaman jangka pendek US$ 668 juta dan pinjaman jangka panjang US$ 645 juta.

Demikian disampaikan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Komisi VI Jakarta, Selasa (14/7). “Saldo utang usaha dan pinjaman bank itu totalnya per 1 Juli sebesar US$ 2,2 miliar terdiri seperti saya sampaikan US$ 905 juta dari operasional, pinjaman jangka pendek itu US$ 668 juta dan jangka panjang US$ 645 juta,” katanya.

Dia mengatakan, dalam utang jangka panjang US$ 645 juta itu ada yang direstrukturisasi berupa sukuk US$ 500 juta.

“Dari US$ 645 juta ada pinjaman sukuk US$ 500 juta yang sudah berhasil negoisasi dan extend selama 3 tahun yang seharusnya jatuh tempo 3 Juni 2020 menjadi 3 Juni 2023,” ujarnya.

Sementara, posisi kas 1 Juli US$ 14,5 juta. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut Garuda Indonesia akan melakukan sejumlah inisiatif baik jangka pendek maupun panjang.

“Kita akan optimalisasi pendapatan non penumpang, mohon dipahami pesawat bagian atasnya untuk penumpang bagian bawah itu adalah kargo kita akan maksimalkan pendapatan-pendapatan dari kargo dan charter,” ujarnya.

Irfan juga menyampaikan 400 karyawan telah bersedia melakukan pensiun dini. Itu dilakukan untuk menyelamatkan keuangan maskapai tersebut.

Pensiun dini itu ditawarkan pada karyawan yang berusia di atas 45 tahun. Sebelumnya, pada awal Juli 2020, Irfan juga menyampaikan bahwa pensiun dini ini dilakukan secara sukarela. Kebijakan itupun sudah disetujui oleh Kementerian BUMN.

“Sampai saat ini sudah ada 400 orang yang bersedia sukarela mengikuti program pensiun dini tersebut,” kata Irfan.

Selain 400 orang tersebut, ada pula sekitar 800 orang pegawai yang statusnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) yang menerima unpaid leave. Irfan menjelaskan hal ini terpaksa dilakukan karena 800 orang itu berhubungan langsung dengan jumlah produksi Garuda Indonesia yang menurun selama pandemi COVID-19.

Kemudian, ada juga 135 orang pilot kontrak yang dipensiunkan dini. Irfan menjamin seluruh pilot tersebut akan dibayarkan hak-haknya kendati sudah diberhentikan.

Langkah lain yang juga Garuda Indonesia lakukan untuk menekan kerugian maskapai adalah melakukan pemotongan gaji dari jajaran direksi sampai komisaris. Pemotongan ini telah dilakukan sejak April 2020. (dtc/ram)

Silpa APBD 2019 Rp506 Miliar, Fraksi Golkar Soroti Kinerja OPD

M. Rizki Nugraha SE
M. Rizki Nugraha SE
M. Rizki Nugraha SE
M. Rizki Nugraha SE

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyorotin kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal dalam perorehan pendapatan asli daerah (PAD).

Tidak tercapainya target PAD akibat ketidaktegasan Plt Wali Kota Medan dalam menertibkan parkir-parkir liar, papan-papan reklame dan bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga mempengaruhi tidak tercapainya target PAD Kota Medan.

Demikian dikatakan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, M. Rizki Nugraha SE dalam pendapat fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pertanggugjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (14/7).

Menurut Rizki, besarnya Silpa dari jawaban yang diberikan, bahwa tidak terealisasinya anggaran belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah disebabkan adanya kendala-kendala manajerial, seperti kendala waktu dan proses yang lama. Jawaban Plt Walikota Medan itu, menurut anggota dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini adalah jabawan normatif.

“Karena setelah kami cermati dan telusuri lebih dalam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Medan tahun anggaran 2019, besarnya Silpa di masing-masing OPD adalah karena ketidakmampuan para kepala OPD dalam merealisasikan anggaran secara optimal, cermat, tetap dan akuntabel,” ungkap Rizki.

Minimnya serapan anggaran belanja dan realisasi PAD tersebut, kata Rizki, menandakan ketidakmampuan OPD terkait untuk melaksanakan tugas dan tangggungjawabnya dalam memahami arti dan tujuan visi dan misi Walikota Medan. Sedangkan di beberapa Kabupaten/Kota lain, Kepala OPD yang serapan anggaran belanjanya dibawah 80 persen dan realisasi PAD-nya dibawah 75 persen sudah dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota nya.

“Harapan kami di Kota Medan, hal tersebut juga harus dilakukan oleh Plt Wakil Kota Medan, guna terwujudnya Medan Kota Metropolitan yang berdaya saing dan tidak ketinggalan dari Kabupaten/Kota lainnya,” katanya.

Dijelaskannya, pelaksanaan peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran seperti system pelaporan dan penerimaan, perlu terus dilaksanakan secara kontiniu dalam pelaksanaan pembangunan yang standard dan kualitas yang harus dipertahankan.

Sedangkan dari hasil analisis dan pengamatan yang kami lakukan di internal fraksi, adanya beberapa kepala daerah dan pejabat daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah sebagaimana badan pengawas internal dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD.

“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Medan mendesak agar inspektorat Kota Medan benar-benar melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan APBD Kota Medan setiap tahun anggaran, guna menghindari terjadinya praktek korupsi dan kolusi di lingkungan Pemko Medan kedepan,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini.

Disisi lain, dalam Paripurna tersebut, Fraksi PKS mendesak pemerintah Kota Medan agar segera membuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada masyarakat disepanjang bantaran sungai, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan ketika air sungai naik secara cepat.

“Kita melihat sudah bertahun-tahun penanganan banjir di Kota Medan tidak memiliki konsep yang jelas, masyarakat di pinggir sungai sepertinya dibiarkan begitu saja. Untuk itu, kita mendesak kepada Pemko Medan untuk menerapkan early warning system atau sistem peringatan dini,” jelas anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan.

Politisi muda ini mengatakan, sistem peringatan dini sangat perlu diterapkan, khususnya disepanjang Sungai di Kota Medan yang memiliki ancaman kepada warga sebagai upaya meminimalisir korban materil apalagi korban jiwa.

“Naiknya permukaan air sungai di Kota Medan tidak serta merta karena hujan yang terjadi di Kota Medan, tetapi bisa juga karena hujan di hulu Kota Medan, sehingga sistem peringatan dini ini sangat perlu segera diterapkan,” tegasnya.

Disampaikannya, Fraksi PKS turut prihatin atas musibah banjir akibat luapan air sungai yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Medan, diantaranya di kecamatan Medan Selayang, kecamatan Medan Johor dan kecamatan Medan Baru, pihaknya juga meminta Pemko Medan segera memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh seluruh korban. (map/ila)

KM Kelud Beroperasi, Pengawasan Kesehatan Penumpang Diperketat

SUHU TUBUH: Penumpang yang turun di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan melewati thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh.fachril/sumutpos.
SUHU TUBUH: Penumpang yang turun di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan melewati thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh.fachril/sumutpos.
SUHU TUBUH: Penumpang yang turun di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan melewati thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh.fachril/sumutpos.
SUHU TUBUH: Penumpang yang turun di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan melewati thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh.fachril/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak beroperasinya KM Kelud dengan rute Tanjungpriok, Batam dan Belawan, pengawasan protokol kesehatan bagi yang tiba dan berangkat diperketat selama fase new normal.

Demikianlah ditegaskan Kepala Cabang PT Pelni Kota Medan, Luthfi Israr, Selasa (14/7).

“Proses keberangkatan dan kedatangan penumpang ketat diawasi. Pengawasan melibatkan semua unsur di pelabuhan yang dikomandoi oleh Syahbandar Utama Belawan,” katanya.

KM Kelud yang tiba kemarin membawa penumpang berjumlah 670 orang telah menjalani proses ketentuan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Sementara, penumpang yang berangkat pada Selasa (14/7) sebanyak 291 penumpang.

“Untuk yang berangkat diberlakukan sama, penumpang yang berangkat hari ini kebanyakam tujuan batam dengan persentase 80 persen dan sisanya tujuan Tanjungpriok,” jelas Luthfi.

Sementara, Pelindo 1 selaku operator pelabuhan yang juga mengelola terminal penumpang telah menyiapkan skema pelayanan penumpang di seluruh terminal di wilayah kerjanya, termasuk Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan.

“Skema ini diterapkan untuk memastikan seluruh kegiatan di terminal penumpang selama masa adaptasi kebiasaan baru sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” jelas VP Public Relations Pelindo 1, Fiona Sari Utami.

Dikatakan Fiona, penerapan protokol kesehatan di area Terminal Penumpang Bandar Deli diawali sejak kapal akan bersandar di pelabuhan, bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke seluruh awak kapal dan kapal dapat dilayani setelah berstatus bebas karantina.

Selanjutnya untuk pelayanan penumpang, lanjutnya, diwajibkan untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang menggunakan thermal scanner dan thermal gun, wajib menggunakan masker, penerapan physical distancing dan adanya petugas operasional yang siaga melakukan pengawasan.

“Di areal terminal penumpang Bandar Deli juga sudah dilengkapi fasilitas kesehatan seperti hand sanitizer, fasilitas cuci tangan, dan penyemprotan barang-barang bawaan penumpang dengan desinfektan,” jelas Fiona.

Untuk alur pelayanan penumpang naik, seluruh calon penumpang harus melewati pemeriksaan oleh KKP terlebih dahulu, seperti pengecekan suhu tubuh, validasi surat hasil Rapid test, pengecekan e-hac (electronic health alert card) dan pemeriksaan nadi menggunakan pulse oximeter.

Selanjutnya calon penumpang memasuki counter check in, kemudian menuju ruang tunggu dan masuk ke kapal melalui garbarata. Di setiap check point telah disediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer serta petugas operasional yang siaga memantau.

Sementara untuk pelayanan penumpang turun, petugas akan mengatur jarak antar penumpang agar turun secara bertahap, selanjutnya wajib cuci tangan saat turun dari garbatara, kemudian pengukuran suhu tubuh, validasi healthy card oleh petugas KKP dan penyemprotan barang bawaan dengan desinfektan.

Pelindo 1 selalu memastikan keamanan dan kesehatan seluruh petugas terutama yang berada di barisan depan dalam pelayanan operasional dengan mewajibkan seluruh petugas untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan sarung tangan dalam melakukan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepentingan masyarakat.

Keseluruhan prosedur penerapan protokol kesehatan ini dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait di pelabuhan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Perhubungan, Karantina, beacukai, Syahbandar Belawan, Otoritas Pelabuhan, Polres Belawan dan Gugus Tugas Covid-19 Sumatera Utara serta pemerintah setempat.

“Tidak hanya pelayanan kapal penumpang, untuk pelayanan kapal domestik dan internasional juga dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi ini merupakan upaya Pelindo 1 untuk tetap bisa menjalankan pelayanannya kepada masyarakat, dan juga upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19,” pungkas Fiona. (fac/ila)

Patuhi Rekomendasi DPRD Medan, Pemilik Restoran Mutia Garden Tanam Pohon Tabebuya

TANAM: Jenis Pohon Tabebuya sudah ditanam pada badan jalan (trotoar) di depan Restoran Mutia Garden, Jalan Cut Mutia Kota Medan, Selasa (14/7).markus/sumut pos.
TANAM: Jenis Pohon Tabebuya sudah ditanam pada badan jalan (trotoar) di depan Restoran Mutia Garden, Jalan Cut Mutia Kota Medan, Selasa (14/7).markus/sumut pos.
TANAM: Jenis Pohon Tabebuya sudah ditanam pada badan jalan (trotoar) di depan Restoran Mutia Garden, Jalan Cut Mutia Kota Medan, Selasa (14/7).markus/sumut pos.
TANAM: Jenis Pohon Tabebuya sudah ditanam pada badan jalan (trotoar) di depan Restoran Mutia Garden, Jalan Cut Mutia Kota Medan, Selasa (14/7).markus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak pengelola restoran Mutia Garden menunjukkan kepatuhan itikad baiknya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan dan Komisi IV DPRD Medan untuk menata estetika trotoar yang ada di depan lokasi restoran Mutia Garden di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

Hal itu ditunjukkan dengan sikap pengelola restoran Mutia Garden yang telah mengganti sejumlah pohon yang direplanting di depan restoran tersebut karena kondisi pohon yang dinilai sudah tidak layak. Pohon pengelola pun menggantinya dengan menanam 19 batang pohon baru dengan jenis pohon yang diyakini akan lebih kuat dan indah, yakni jenis pohon Tabebuya.

Penatan trotoar mengikuti program Pemko Medan dengan peremajaan pepohonan yang ramah lingkungan di Kota Medan.

“Kami akan menata trotoar sesuai arahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Medan untuk mengikuti dan memperhatikan nilai estetika kota. Sudah sepakat, kami akan menanam Pohon Tabebuya untuk memperindah Kota Medan dan sudah kita tanam,” ujar pemilik restoran, Stevan kepada wartawan, Selasa (14/7) di restoran tersebut.

Diakuinya, pihak Mutia Garden akan bertanggungjawab untuk merawat taman dan pohon Tabebuya yang ada di trotoar depan lokasi restoran tersebut, mulai dari awal tanam sampai kepada proses perawatan pohon sebar berkala. “Sudah kita tanam dan akan terus kita jaga serta kita rawat,” pungkasnya.

Sedangkan Head Legal and PR Restoran Mutia Garden, Yosep, pihaknya sudah menanam pohon Tabebuya di Jl Mutia persis depan restoran Mutia Garden, pohon tersebut diperoleh dari Surabaya. Menyinggung penanaman pohon Tabebuya di sepanjang Jalan Mutia, Yoseph mengaku siap bekerja sama dengan DKP Kota Medan dalam melakukan pengembangan. “Kita juga berharap pengusaha yang ada di Jl Cut Mutia dapat melakukan penanam pohon yang sama, yaitu jenis Tabebuya ini,” harap Yosep.

Diketahui, tanaman jenis Pohon Tabebuya cukup indah tumbuh disepanjang taman di Kota Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya karena keindahannya, jenis pohon ini juga diketahui lebih kuat dari jenis pohon Angsana yang ditanam pada mayoritas badan jalan di Kota Medan, salah satunya di depan restoran Mutia Garden di Jalan Cut Mutia Kota Medan yang memang sudah lapuk hingga harus direplanting.

Tabebuya merupakan tanaman yang berasal dari negara Brazil yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, tanaman asli Brazil ini memiliki ketahanan musim kemarau dan tumbuh baik diwilayah yang beriklim kering.

Sehari sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DKP Kota Medan dan pihak pengelola restoran Mutia Garden, Komisi IV DPRD Medan meminta pihak pengelola restoran Mutia Garden untuk menanam pohon pengganti di depan restoran pada Jalan Cut Mutia Kota Medan tersebut. Hal itu harus dilakukan guna mematuhi aturan dalam memperhatikan nilai-nilai estetika dan penghijauan kota. (map/ila)

Yasora Serahkan Material Bangunan untuk Korban Kebakaran di Pasar Meranti

BANTUAN: Yasora foto bersama usai menyerahkan bantuan material bangunan.
BANTUAN: Yasora foto bersama usai menyerahkan bantuan material bangunan.
BANTUAN: Yasora foto bersama usai menyerahkan bantuan material bangunan.
BANTUAN: Yasora foto bersama usai menyerahkan bantuan material bangunan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar Yayasan Sosial Angsapura (Yasora)  Medan kembali melakukan kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan material bangunan berupa 104 keping seng ukuran 6 meter dan 300 zak semen 40 kilogram,  kepada warga korban kebakaran Pasar Meranti Gang Bengkok,  Petisah,  Selasa (14/7).

Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bidang Sosial Yasora Tok Tong Che SE di Posko Relawan Komunitas Indonesia Tionghoa (KITA)  Medan tersebut, diterima Koordinator Posko Sugianto/Akim.

Penyerahan bantuan material bangunan tersebut turut disaksikan Sekretaris II Teti SH MKn,  Wakabid Sosial Kasan Tasman,Tjendana Kusuma, Anggota Sosial Ang Cong Cai,  Darwin,  Seksi Ibadah Kamiso dan Djumin TH, Sekretaris Pelaksana Eddy Salim,  Pendiri KITA Bun Liong,  Edy Sugandhy dan Dayan Sutomo. 

Ketua Membidangi Sosial Haryanto/Aho diwakili Kabid Sosial Tok Tong Che atas nama Ketua Umum (Ketum)  Yasora Medan Tony Harsono di Posko Relawan KITA mengatakan,  Keluarga Besar Yasora merasa terpanggil untuk menyerahkan bantuan berupa material bangunan kepada warga masyarakat korban kebakaran di kawasan Pasar Meranti Gang Bengkok, Petisah. 

“Seperti biasanya bantuan tersebut merupakan bantuan dari masyarakat yang ingin berbagi dengan meringankan beban warga masyarakat korban kebakaran.  Melalui Yasora bantuan tersebut kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya,” ujar Tong Che. 

Dia berharap bantuan material yang telah disalurkan oleh Keluarga Besar Yasora tersebut dapat membantu percepatan pembangunan permukiman warga yang tertimpa musibah kebakaran. 

“Sekali lagi atas nama Keluarga Besar Yasora,  kami turut prihatin atas musibah kebakaran di Pasar Meranti yang memusnahkan puluhan rumah di tengah pandemi covid-19,” tutur Tong Che. 

Sementara itu, Koordinator Posko Relawan KITA,  Sugianto/Akim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar Yasora Medan yang masih peduli terhadap penderitaan masyarakat khususnya warga Pasar Meranti korban kebakaran. 

“Bantuan bahan material bangunan yang diberikan Keluarga Besar Yasora sangat membantu mempercepat pembangunan permukiman warga yang hangus dilalap si jago merah pada  Jumat (10/7) lalu sekira pukul 08.45 WIB. Sedikitnya musibah kebakaran tersebut telah menghanguskan kurang lebih 14 rumah kepala keluarga,” kata Akim. 

Di bagian lain, Akim juga berharap akan ada lagi yayasan dan organisasi sosial masyarakat lainnya yang mengikuti kepedulian sosial seperti Yasora dengan memberikan bantuan serupa.  Sehingga akan memudahkan penyelesaian pembangunan permukiman warga korban kebakaran tersebut.  (rel/ila)

1...4,0944,0954,096...15,735Page 4,095 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor