PANCUR BATU, SUMUTPOS.CO – ‘’Kami warga Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang menyatakan tidak setuju dengan akan dibangun perumahan di lahan pertanian kami di lahan eks PTPN II Bekala.’’
SPANDUK ini dibawa puluhan warga Desa Namo Bintang sekitarnya saat mendatangi Kantor Manager Wilayah Bekala PTPN II di Desa Namo Bintang, Sabtu (15/8).
Tak hanya satu spanduk, warga juga membentang spanduk lain sebagai bentuk aspirasi mereka. ‘’Kami tidak akan menerima bantuan yang berbentuk apapun dari pihak PTPN II/PT Nusa Dua Bekala apabila rumah dan lahan kami digusur,’’ demikian kalimat yang tertera di spanduk tersebut.
Upaya untuk mendapatkan rasa keadilan juga dilakukan dengan aksi jalan kaki 170 petani dipimpin Aris Wijoyo. Mereka tiba di Jakarta pada 6 Agustus lalu dan bertemu Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza yang menjamin tidak ada penggusuran areal pertanian dan perkampungan warga.
Guna menuntaskan masalah ini pada Senin (24/8) Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dijadwalkan bertemu dengan masyarakat Desa Namo Bintang dan sekitar.
Saat mendatangi Kantor Manager PTPN II, tidak aktivitas disana. Masyarakat pun hanya berorasi dan membentang spanduk. Warga pun berharap aspirasinya dapat disahuti dengan baik oleh menteri ATR saat berkunjung ke desa tersebut.
Saat datang ke kantor Kades Namo Bintang, warga diterima Ridwan Sinulingga. Kepala desa ini menegaskan pihaknya berharap dapat disikapi dengan baik oleh pihak pengembang perumahan dan PTPN II.
‘’Masyarakat mengeluh karena sudah tua, belum punya rumah dan menerima pensiun hanya Rp.150 ribu per bulan,’’ kata kepala desa.
Perumahan yang akan dibangun 30 ribu unit rumah pada lahan seluas 241,74 hektar, kata Ridwan Sinulingga.
Kades meminta agar warga yang akan dipindah dari lokasi nantinya tak sekadar diberi tali asih agar mereka dapat hidup dengan layak.
Petani perwakilan warga Desa Namo Bintang, Nomen Sinuhaji dan Renaldi Sinuhaji meminta pemerintah untuk memberikan lahan pertanian.
‘’Kami masyarakat Namo Bintang tidak setuju pembangunan perumahan. Lahan yang akan dipakai merupakan lahan pertanian kami yang sejak 2001 sudah kami ditanami. Tolong kami dibantu,’’ kata Nomen Sinuhaji.
Terhadap rencana kedatangan menteri ATR, berharap perhatian pemerintah agar tidak mengusur lahan pertanian masyarakat yang merupakan sumber pendapatan untuk menyambung hidup. Kami ada seribu warga disini dengan tanah kavlingan sekira 10×30 m2 saja per orang,’’ harapnya. (rel/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aktivitas di gedung DPRD Kota Medan tetap berjalan seperti biasa, meski Kasubbag Perlengkapan DPRD Medan, Ermina Linda meninggal dunia diduga akibat terpapar Covid-19n
Namun, segala aktivitas dewan akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dari sebelumnya. Bahkan, jumlah pegawai dan anggota dewan yang hadir juga turut dibatasi.
“Besok (hari ini) DPRD Medan akan tetap beraktivitas seperti biasa. Besok kita ada rapat paripurna untuk penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS,” kata Pimpinan DPRD Medan, H Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos, Senin (17/8).
Menurut Rajuddin, untuk rapat paripurna hari ini, hanya akan dihadiri secara langsung oleh beberapa anggota DPRD Medan. “Paripurnanya terbatas saja, yang datang memang sengaja kita batasi, nanti sisanya ikut secara virtual saja. Lalu paripurnanya juga tidak akan berlangsung lama,” ujarnya.
Selain itu, Rajuddin juga mengatakan, pihaknya akan menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat diundur dan dilakukan di gedung DPRD Medan. “Kalau Paripurna inikan memang gak bisa diundur lagi, lalu ada Banmus juga kalau tidak salah. Sisanya saya rasa bisa dijadwal ulang atau dilakukan secara virtual saja,” katanya.
Untuk jumlah pegawai yang masuk, Rajuddin memastikan akan jauh berkurang dari hari-hari biasanya. Sebab mulai hari ini, tidak akan ada PHL ataupun tenaga honorer yang melakukan aktivitasnya di gedung DPRD Medan. “PHL, tenaga honorer tidak akan masuk kantor. Untuk PNS-nya juga sangat dibatasi, yang masuk hanya Plt Sekwan, Kabag dan Kasubbag, sisanya bekerja dari rumah dulu,” terangnya.
Selain itu, Rajuddin juga menerangkan, jika kantor DPRD Medan telah dilakukan penyemprotan disinfektan. Tak cuma itu, para pegawai di DPRD Medan, telah dilakukan rapid test. “Beberapa hari yang lalu sudah di rapid semua, lalu sudah disemprot. Begitu pun kita tetap minta agar jumlah pegawai yang bekerja ke kantor agar dikurangi. Begitu juga dengan anggota dewan, yang hadir akan sangat terbatas,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, dua orang ASN Sekretariat DPRD Medan mengalami sakit demam sejak Minggu, 7 Agustus lalu, setelah melakukan kunjungan kerja ke luar Sumatera. ASN tersebut adalah Ermina Linda Siregar dan Lili Caronalina Batubara selaku Kassubag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Medan.
Ermina Linda Siregar meninggal dunia di RS Bunda Thamrin pada Jumat (14/8), sekitar pukul 07.00 WIB. Dikabarkan, jika dua kali hasil swab Linda dinyatakan positif, namun pihak DPRD Medan belum menerimanya hingga Jumat sore yang lalu. Jubir GTPP Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan pun menyebutkan jika pemakaman Ermina Linda dilakukan secara protokol Covid-19 dan telah dimakamkan di TPU Simalingkar B yang telah merupakan TPU khusus Covid-19.
Di sisi lain, Lili disebut positif terpapar Covid-19 dan saat ini masih diisolasi di Rumah Sakit Royal Prima. Kendati positif Covid 19, namun kondisi Lili disebut membaik hingga saat ini.
Camat dan Kades Digeruduk Warga
Terpisah, Camat Patumbak, Danang Purnama Yuda dan Kepala Desa Sigaragara, Syafii Tarigan digeruduk warga karena diduga menyetujui penguburan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) atau suspek Covid-19 tanpa sepengetahuan warga setempat. Kana Ati dan Eka Sugara, warga Dusun 1, Desa Sigaragara, Patumbak, mengungkapkan hal itu kepada Sumut Pos, Sabtu (15/8).
Kata mereka, jenazah pasien suspek Covid-19 tersebut merupakan warga Desa Marindal I. “Mulanya mau dikebumikan di Desa Marindal. Namun karena mendapat penolakan warga setempat, pihak kecamatan mengalihkan ke pemakaman di Desa Sigaragara, Patumbak. TPU berada di Jalan Kuba Terbang, Desa Sigaragara, Patumbak. Dikebumikan pada Rabu waktu magrib tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga setempat,” kata Ati.
Ekses dari hal itu, warga telah melakukan aksi protes ke kantor camat dan balai desa untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Namun dalam pertemuan dengan kades dan camat, mereka merasa tidak mendapat jawaban memuaskan.
“Kami meminta agar dilakukan pembongkaran, karena kami tak mau ikut tertular covid. Kenapa bisa warga dari luar Sigaragara dimakamkan di daerah kami? Sementara jenazah tersebut justru ditolak di daerah asalnya. Mestinya juga dilakukan perundingan dengan kami, agar kami tau ada jenazah pasien covid yang mau dikuburkan,” katanya.
Informasi dihimpun, warga setempat akan melakukan aksi serupa ke balai desa, Rabu (19/8) besok. Warga masih bersikeras meminta agar kuburan jenazah tersebut dibongkar dan dipindahkan. Sebab menurut warga, peristiwa ini adalah kali kedua yang terjadi di Desa Sigaragara. Namun pada kejadian awal, warga setempat (bukan Dusun I) tidak berani memprotes kebijakan tersebut.
Kades Sigaragara, Syafii Tarigan mengatakan, alasannya menyetujui jenazah tersebut dimakamkan di wilayahnya hanya karena soal kemanusiaan dan agama. Ia membenarkan bahwa warga Marindal I menolak pemakaman jenazah itu di wilayah mereka. Sementara pada saat itu pihaknya bersama jajaran pihak terkait lainnya, mesti cepat mengambil keputusan.
“Benar bahwa jenazah itu adalah asalnya warga Marindal I. Dia warga miskin yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Mitra Medica Amplas, karena terpapar korona. Tapi masih reaktif dia, inilah kita menunggu hasil swabnya. Sebagai sesama orang Islam dan punya rasa kemanusiaan, saya tentu bersedia jenazah tersebut dikuburkan di Desa Sigaragara. Apalagi sebelumnya mau kami kuburkan ke Simalingkar B, jenazah ditolak karena alasan warga Deliserdang,” ungkapnya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (17/8).
Ia menyebut, silakan saja jika warga ingin melakukan aksi unjukrasa lagi. Namun pihaknya tegaskan, tidak mungkin lagi kuburan jenazah tersebut dibongkar dan dipindahkan lagi dengan alasan apapun. “Apa kita tak punya hati jika itu harus terjadi? Cobalah kita pakai perasaan dan pikiran kita. Jika itu adalah salah satu anggota keluarga kita, mau kita itu terjadi sama keluarga kita. Mau demo silakan aja, tapi yang pasti penguburan kemarin sudah atas persetujuan seluruh pihak terkait,” katanya.
Sayang, Camat Patumbak, Danang Purnama Yuda belum bersedia memberi klarifikasi atas persoalan dimaksud. Dihubungi via seluler dan WhatsApp, ia ogah menjawab. Begitupun dengan Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, sekaligus Juru Bicara GTPP Covid-19, Ade Budi Krista, enggan memberi tanggapan.
Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Whiko Irwan mengaku belum mengetahui ada persoalan tersebut. “Saya pribadi belum monitor. Mungkin GTPP kota/kabupaten setempat lebih dulu dapat info,” tuturnya. (map/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3.080 peserta lulus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 di Universitas Sumatera Utara (USU). Sedangkan yang mendaftarkan mencapai 41.907 peserta, dan USU menduduki peringkat 9 PTN terbanyak diminati peserta secara nasional.
“Selamat bagi peserta yang lulus dan selamat bergabung dengan keluarga besar Universitas Sumatera Utara (USU),” ungkap Rektor USU, Prof Runtung dalam keterangan tertulis disampaikan kepada wartawan di Medan, kemarin.
Untuk program studi favorit yang tinggi peminatnya pada tahun ini, yakni Program Studi (Prodi) Pendidikan Dokter dengan 1.970 peserta, kemudian Prodi Farmasi 1.828 peserta, Ilmu Kesehatan Masyarakat 1.796 peserta pada kategori saintek (IPA). Prodi Ilmu Hukum 2.949 peserta, Prodi Manajemen 2.555 orang dan Prodi Akuntansi sebanyak 1.822 peserta pada kategori Soshum (IPS).
“Bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, selanjutnya dapat melakukan tahapan pengisian data UKT (Uang Kuliah Tunggal) dapat dilakukan secara online melalui laman http://uktdatareg.usu.ac.id yang dibuka mulai hari ini, 18 Agustus hingga 25 Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pembayaran UKT pada 2-9 September 2020. Tatacara pengisian dan pembayaran UKT ini dapat dilihat pada laman www.usu.ac.id,” jelas Runtung.
Bagi peserta yang tidak lulus SBMPTN, Runtung mengimbau agar tidak perlu berkecil hati. Karena, USU membuka pendaftaran melalui jalur Seleksi Program Mandiri USU dan Program Diploma (D III) USU, yang pendaftaran onlinenya sudah dibuka sejak 8 Juli hingga 26 Agustus 2020 melalui laman https://seleksi.usu.ac.id.
Kemudian, dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 untuk Jalur Mandiri-D3 dan Rp300.000 untuk jalur D3 yang dapat dibayarkan melalui Bank BNI. “Ujian Tulis Mandiri dan D3 ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 5 September 2020, dengan lokasi ujian berada di lingkungan Kampus USU Medan,” kata Runtung.
Hasil dari ujian Mandiri ini akan diumumkan pada tanggal 11 September 2020 mendatang yang bisa dilihat melalui laman https://seleksi.usu.ac.id dan https://usu.ac.id . Sementara hasil dari ujian tulis SPMPD akan diumumkan pada tanggal 15 September 2020 dan bisa dilihat melalui laman yang sama dengan pengumuman seleksi Mandiri. (gus)
SERTIFIKAT:Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu menerima sertifikat tanah lokasi pembangunan dermaga di pantai Silalahi, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, dari Kepala BPN Dairi, Rasmon Sinamo
DAIRI, SUMUTPOS.CO-Kementerian Perhubungan rencananya akan membangun dermaga baru di Pantai Silalahi, Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe mengatakan, rencana pembangunan dermaga di lokasi wisata kawasan Danau Toba Silalahi tersebut telah diungkapkan Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, di sela-sela menerima sertifikat tanah Pemkab Dairi, Jumat (14/8).
Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPN Dairi, Rasmon Sinamo kepada Bupati Eddy Keleng Ate Berutu di Pendopo. Disebutkan Bupati Dairi, salah satu syarat yang dibuat Kemenhub untuk pembangunan dermaga lokasi (tanah) sudah bersertifikat, sebelum dihibahkan. “Rencananya, minggu depan dokumen tersebut sudah harus kita serahkan ke Kemenhub,”kata Eddy.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Datulam Padang, informasi yang diterima dari Kemenhub, tahun ini sudah dianggarkan dana detail engineering desain (DED), dan pelaksanaan pembangunan direncanakan tahun 2021 mendatang. Eddy KA Berutu mengatakan, saat ini Pemkab Dairi sedang mengindentifikasi aset melalui Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) bersama tim dari BPN Dairi.
“Sertifikasi yang kita lakukan untuk mengamankan aset, sehingga bukan hanya tertib fisik dan admininstrasi namun juga tertib secara hukum,” ujar Eddy KA Berutu. (rud/han).
LOGO RESMI: General Manager BPKGT, Hidayati menunjukkan sertifikat dan logo remi Kaldera Toba yang diterima dari Uniesco kepada wartawan di Medan, Senin (17/8).
LOGO RESMI: General Manager BPKGT, Hidayati menunjukkan sertifikat dan logo remi Kaldera Toba yang diterima dari Uniesco kepada wartawan di Medan, Senin (17/8).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) menerima logo resmi Kaldera Toba atau Toba Caldera-Unesco Global Geopark (TC-UGG) dari Unesco lewat surat elektronik (email) dua hari yang lalu. Dengan diterimanya logo tersebut, maka seluruh pengelolaan GKT harus mengikuti protokol Unesco.
General Manager BPKGT, Hidayati mengatakan, diterimanya logo resmi Kaldera Toba tersebut sekaligus menjadi kado HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Ini semakin membuat Kaldera Toba khususnya dan Sumatera Utara dan Indonesia kian mendunia,” kata Hidayati didampingi Wakil General Manager BPGKT, Gagarin Sembiring kepada wartawan di Medan, Senin (17/8).
Itu artinya, BPGKT bersama sejumlah pihak telah mengibarkan bendera Indonesia di dunia yang lebih luas lewat perjuangan tersebut. Keberhasilan itu juga menjadi gambaran bahwa dunia memberikan pengakuan terhadap kekayaan Indonesia dan harus dijaga serta dilestarikan.
“Dengan ini, dunia sudah memiliki kepercayaan kepada Indonesia yang memiliki komitmen melindungi dan menjaga lingkungan sekawasan Geopark Kaldera Toba sebagai warisan bumi. Kita juga berharap semua pihak memahami hal tersebut,” jelasnya.
Ia pun menyebutkan, logo resmi Kaldera Toba tersebut adalah yang bisa digunakan resmi oleh BPKGT dan instansi/lembaga yang ingin turut berjuang mengembangkan Geopark Kaldera Toba. Dengan begitu, logo yang sebelumnya beredar sebelum adanya logo resmi dari Unesco itu adalah tidak sah.
“Karena logo tersebut desain langsung dari UGG. Selain penerimaan logo, UGG juga melampirkan sertifikat resmi yang sudah dilengkapi logo TC-UGG. Termasuk tata cara penggunaan logo. Penggunaan logo harus mengacu pada ketentuan internasional yang dikeluarkan oleh UGG,” terang Hidayati.
Karena itu pula, lanjut Hidayati, seluruh pengelolaan Geopark Kaldera Toba (GKT) harus mengikuti protokol Unesco. Sehingga jika ada pihak-pihak yang turut bersedia mengembangkan Geopark Kaldera Toba, ia harus mengikuti protokol Unesco dan tidak bisa berjalan sembarangan atau bahkan klaim-mengklaim.
“Sebab apa? Karena kita dimonitoring oleh Unesco. Apalagi dengan enam rekomendasi yang harus kita terapkan hingga empat tahun ke depan. Jadi betul-betul enam rekomendasi itu harus kita laksanakan supaya kita (Geopark Kaldera Toba) nantinya tidak terdegradasi,” sebutnya.
Adapun 6 rekomendasi Unesco atas Geopark Kaldera Toba yang harus dilaksanakan dalam 4 tahun ini atau hingga 2024 adalah:
Pertama, kembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan terotorial lainnya, misalnya biotik alami budaya, melalui interpretasi, pendidikan dan wisata, melatih pemandu lokal, pariwisata, operator dan masyarakat setempat dan lain-lain tentang tautan antara geologi dan ekologi untuk diaktifkan berbagai pengetahuan dengan wisatawan.
Kedua, mengembangkan strategi kemitraan yang mencakup metodologi dan kriteria yang jelas untuk menjadi mitra, menguraikan perjanjian yang terkait dengan geopark. Ini berlaku untuk akomodasi, catering, penyedia transportasi, penyedia aktivitas dan produsen lokal produk, tetapi tidak terbatas pada diidentifikasi.
Ketiga, memperkuat keterlibatan dalam aktivitas global geopark network. Dan di Asia Pasifik jaringan geopark mempromosikan nilai internasional wilayah melalui kemitraan dengan global geopark di bawah payung Global Geopark UNESCO.
Keempat, mengembangkan strategi pendidikan dengan bekerja dalam kemitraan dengan UNESCO Global Geopark lainnya. Geopark dengan pengajaran harus dilakukan di sekolah-sekolahndi dalam wilayah geopark dengan manajemen yang seharusnya memfasilitasi pengembangan program pembelajaran dengan alat interaktif untuk siswa sekolah.
Kelima, meningkatkan strategi dan kegiatan pendidikan untuk memfasilitasi mitigasi bahaya alam dan peruhahan iklim di sekolah-sekolah dan untuk populasi lokal. Dan keenam, memperkuat keterlibatan UNESCO Global Geopark dalam studi penelitian, konservasi dan promosi penduduk asli setempat dengan budaya serta bahasa dalam kearifan lokalnya.
Lebih lanjut Hidayati menjelaskan, perjuangan Geopark Kaldera Toba menjadi bagian dari UGG adalah merupakan perjuangan panjang. Hidayati juga berharap, euforia masuknya Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UGG tidak disalahgunakan. Karena segala sesuatu berkaitan dengan Geopark Kaldera Toba dalam pengawasan Unesco. Untuk itu semua pihak harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pengelolaan BPGKT harus mengedepankan hal-hal perlindungan. Pengelolaan juga harus terhindar dari kepentingan politik, tidak boleh ada konflik serta tidak ada tindakan korupsi. “Pengelolaan tersebut harus bekerlanjutan, dilakukan oleh orang yang sudah terbukti memiliki kapasitas. Pemahaman dan prinsip-prinsip konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Ketika ditanya wartawan mengenai kepengurusan BPGKT, serta isu akan adanya evaluasi pengurus BPGKT, Hidayati tidak memberikan komentar. Bahkan saat diwawancarai terkait dengan dasar evaluasi di tengah keberhasilan BPGKT menjadi bagian dari UGG, Hidayati hanya tersenyum.
“Saya tidak bisa menjawab itu, karena itu kebijakan pimpinan dengan segala pertimbangan. Yang pasti kita berjuangan untuk menjaga kekayaan dan keselamatan Geopark Kaldera Toba. Serta mempertahankan status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UGG,” katanya.
Hal itu menurut Hidayati sangat penting, karena seluruh pengelolaan Geopark Kaldera Toba kedepannya akan di revalidasi kembali tahun 2023 oleh UGG. “Dengan prinsip memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat setempat. Kita telah memperjuangan semua ini dengan begitu besar,” ujarnya. (mbd/bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kekhidmatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tidak boleh terganggu, meski diperingati dalam keterbatasan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Gubsu didampingi Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah usai mengikuti Detik-detik Proklamasi HUT ke-75 Kemerdekaan RI dari Istana Presiden secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Senin (17/8).
Gubernur mengenakan teluk belanga putih yang dipadu dengan songket berwarna oranye dan Wagub mengenakan teluk belanga putih yang dipadu dengan songket merah. “Mungkin seumur-umur, seluruh dunia terkhusus di Indonesia dalam HUT Kemerdekaan ke-75 RI mengalami hal ini (pandemi). Kita menggunakan atribut (alat pelindung diri) seperti ini, harus tertutup wajah, tertutup mulut, tapi kekhidmatan tidak boleh terganggu. Inilah hari sakralnya Republik Indonesia, merdekanya RI. Semoga ini menggugah kita semua untuk mengisi kemerdekaan RI,” kata Edy.
Dia juga berpesan, momentum HUT Kemerdekaan ke-75 RI dijadikan pemicu semangat dalam membangun Sumut. Para pemuda juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan ke depan. Sebab pemuda adalah generasi penerus yang akan membuat wajah Sumut patut dibanggakan.
Kapolda Sumut Martuani Sormin mengharapkan kepada seluruh masyarakat Sumut untuk menjaga, merawat, memelihara dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, menurutnya tujuan kemerdekaan itu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. “Mari kita tetap jaga dan pertahankan NKRI ini,” ujar Martuani.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumut Baskami Ginting mengatakan pada masa pandemi ini semangat masyarakat jangan kendor. “Semangat ini harus ditingkatkan terus, jangan kendor. Kita berdoa supaya pandemi Covid-19 ini cepat berlalu,” ujar Baskami.
Sebelumnya, Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang dilaksanakan di Istana Presiden RI Jakarta terasa khidmat. Presiden RI Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dengan mengenakan pakaian adat NTT.
Meski dilakukan secara virtual, suasana di Pendopo Rumah Dinas pagi itu sangat terasa seperti yang dirasakan di Istana. Secara tidak langsung, Gubernur beserta Forkopimda plus Sumut menjadi undangan Detik-detik Proklamasi HUT RI di Istana. Pada pukul 10:17 WIB, terdengar sirene menandakan bahwa seluruh masyarakat harus bersikap sempurna.
Turut hadir Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah, Wakil Kepala Kejati Sumut Hendrik Pattipeilohy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina, Danlantamal I Belawan Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, Pangkosek Hanudnas III Marsma TNI Esron SB Sinaga, Kabinda Sumut Brigen TNI Ruruh Setyawibawa, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb JH Ginting, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto. Juga hadir Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut Mhd Fitriyus, Plt Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar, Kadis Pemuda dan Olahraga Sumut Baharudin Siagian dan Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Hendra Dermawan Siregar.
Wagubsu Optimis Rakyat Semakin Bersatu
Sebelumnya, upacara HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan cara berbeda di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (17/8). Walau begitu, Wagubsu Musa Rajekshah optimis, kondisi ini tidak mengurangi rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.
Peserta upacara kali ini hanya terdiri dari 50 orang dari Eselon II Pemprov Sumut, Satpol PP, Polisi, TNI, dan tiga Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Ketiga Paskibra tersebut hanya bertugas membawa dan menaikkan Bendera Merah Putih, tidak ada konfigurasi barisan dan lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, upacara yang dimulai tepat pukul 07:30 WIB tersebut tetap berlangsung secara khidmat dan tertib.
“Pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh lini kehidupan kita. Peserta upacara HUT ke-75 RI juga sekarang lebih sedikit dari biasanya, mengenakan masker dan menjaga jarak. Tetapi itu tidak mengurangi kecintaan kita pada negara ini, tidak mengurangi semangat kita untuk berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19,” kata Musa Rajekshah yang menjadi Pembina Upacara pada kesempatan ini.
Melalui momen HUT ke-75 RI di tengah pandemi Covid-19, Musa Rajekshah yakin akan membuat rasa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sumut akan semakin kuat. “Saya yakin kondisi seperti ini membuat rakyat Indonesia semakin kompak, bersatu dan kita harus yakin kita bisa menjadi bangsa yang besar,” kata Musa.
Usai upacara, Wagubsu yang akrab disapa Ijekc, tidak lupa menghampiri Komandan Upacara untuk memberikan selamat dengan salam khas Covid-19 dan memberikan salam kepada semua peserta upacara. Sesi foto bersama juga dilakukan dengan menjaga jarak.
Tidak lupa Wagubsu juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak merayakan HUTke-75 RI dengan acara-acara yang berpotensi mengundang kerumunan orang-orang. Musa Rajekshah minta agar masyarakat bersabar untuk tahun ini, karena masih dalam masa pandemi Covid-19.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak merayakan HUT RI dengan acara-acara yang mengundang keramaian tahun ini. Kami mohon masyarakat bersabar, mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian karena saat ini kita lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat Sumut,” terangnya.
Pemko Segera Revisi Perwal AKB
Pemko Medan juga menggelar upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di halaman depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, Senin (17/8). Para peserta upacara sangat terbatas, guna menjaga social distancing. Tak cuma itu, seluruh peserta upacara yang terdiri dari para pimpinan OPD di Pemko Medan serta para Camat se-Kota Medan yang hadir tampak menggunakan masker.
Selain itu, inspektur upacara juga dipimpin Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman yang mewakili Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi yang masih berhalangan hadir. Camat Medan Marelan, M Yunus terpilih sebagai komandan upacara.
Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM usai upacara mengatakan, harapannya agar pandemi Covid-19 di Kota Medan dapat segera berakhir. Dengan demikian, semua aspek kehidupan masyarakat di Kota Medan dapat pulih dan bangkit kembali.
“Semoga Peringatan HUT RI ini menjadi momentum awal berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk Kota Medan sehingga kita dapat hidup normal kembali serta mengejar ketertinggalan yang terjadi. Kita berharap bangsa kita mnjadi bangsa yang semakin maju, aman dan terhindar dari hal-hal yang merugikan,” kata Sekda.
Salah satu poin penting lainnya, Wiriya menyampaikan bahwa Pemko Medan akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 27/2020 tentang Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Medan. Hal ini untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pergub Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.
Oleh sebab itu, Sekda mengimbau dan mengajak masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah diri dan orang lain dari kemungkinan tertular Covid-19 sekaligus sebagai upaya bersama memutus mata rantai penyebarannya di Kota Medan.
“Kami mengajak masyarakat dan kita semua untuk patuh mengikuti protokol kesehatan terutama saat melakukan aktifitas di luar rumah. Mari saling menjaga diri dan orang lain dari penularan Covid-19,” tutupnya. (prn/map)
REMISI: Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham didampingi Kalapas, Maju Amintas Siburian, menyerahkan remisi kepada 1.227 warga binaan.
BINJAI,SUMUTPOS.CO-Sebanyak 1.227 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mendapat potongan masa hukuman atau remisi, dalam rangka peringatan HUT RI ke-75 tahun 2020. Sementara di Lapas Kabanjahe, 6 warga binaan mendapat remisi bebas.
Resmisi itu langsung diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham didampingi Kalapas, Maju Amintas Siburian. “Kami mengusulkan dari Lapas Binjai sebanyak 1.227 warga binaan untuk mendapatkan remisi. Kemenkumham kemudian mengabulkan permohonan remisi untuk warga binaan Lapas Binjai,” kata Maju, Senin (17/8).
Maju berharap, remisi ini dapat membuat warga binaan turut menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, warga binaan yang mendapat remisi adalah mereka yang sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman.
Potongan masa hukuman yang diperoleh mulai dari 1-6 bulan “Komitmen kami dalam memberikan pelayanan terus dilakukan. Sampai saat ini, sudah berjalan maksimal untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” sambung mantan Karutan Tanjunggusta Medan ini.
Sementara, Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham mengucapkan selamat kepada warga binaan yang memperoleh Remisi pada HUT RI.
“Hampir setiap tahun saya hadir di sini. Saya berharap, ini adalah bagian tempat pembelajaran, sehingga apa yang telah kita lakukan sebelumnya, adalah masa lalu. Jangan diulang kembali,” kata Idaham.
Dia mengajak agar wargabinaan usai menyelesaikan masa hukumannya, jadikan Lapas Binjai tempat pembelajaran yang baik. “Saya sangat berharap, yang menerima remisi jangan kembali lagi di sini. Apresiasi kepada Kalapas dan keluarga besar,” pungkasnya. Usai memberikan remisi, Kalapas mengajak tamu untuk melihat hasil pertanian dan kerajinan.
6 Warga Binaan Dapat Remisi Bebas
Sementara itu, sebanyak 66 orang warga binaan Lapas Kelas II-B, Kabanjahe juga mendapatkan remisi HUT ke-75 RI,Senin (17/8).
Karutan Kelas II-B Kabanjahe, Sangapta Surbakti S.Pd menjelaskan,
dari 247 orang warga binaan Rutan Kelas II-B Kabanjahe, yang menerima remisi 60 orang napi menerima remisi satu bulan, 5 orang warga binaan mendapat remisi dua bulan dan 1 orang dapat remisi 3 bulan.
Sementara 6 orang napi, dinyatakan bebas berdasarkan Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang asimilasi bagi warga binaan yang telah menjalani masa hukuman 2/3 pertahun dan berkelakuan baik.
“Dari 247 warga binaan kami ada 66 orang menerima remisi, 6 orang warga di antaranya dinyatakan bebas karena asimilasi Peraturan Menkumham nomor 10 tahun 2020,” kata Sangapta Surbakti saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.(ted/deo/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Merayakan HUT ke 75 Republik Indonesia, ibu pertiwi tengah dihadapi dengan masalah hebat dari sisi ekonomi. Hal itu, tidak lepas dari imbas penyebaran COVID-19. Peringatakan hari kemerdekaan di tanah air dilakukan dengan sederhana dengan terus dihantui virus corona.
“Justru negara ini tengah dirudung masalah hebat dari sisi ekonomi. Perayaan yang sebelumnya selalu menjadi ajang pesta kemerdekaan. Justru saat ini tidak bisa dirayakan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Hampir di setiap sudut aktifitas masyarakat, semuanya justru dilanda keprihatinan serta sikap waspada dari ancaman Covid-19,” ungkap Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Senin (17/8).
Perayaan HUT tahun ini, Gunawan Pemerintah Indonesia tengah berjuang memerdekakan diri dari kemungkinan ancaman resesi ekonomi serta penyebaran COVID-19 yang mewabah. Tatanan ekonomi masyarakat dalam kondisi yang sangat rumit saat ini.
“Menurunnya daya beli masyarakat ditambah dengan ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang. Membuat masyarakat terpaksa harus mengerem belanjanya,” jelas Gunawan.
Ia mengatakan aktifitas ekonomi yang masih terpapar COVID-19, uga membuat rancangan anggaran pemerintah di tahun mendatang masih penuh dengan ketidakpastian. Asumsi data ekonomi makro diletakkan tanpa memiliki pondasi yang kuat.
“Karena anggaran negara masih akan berpeluang terserap untuk menjaga daya beli masyarakat dalam bentuk bantuan sosial,” kata Gunawan.
Gunawan menjelaskan rasio hutang terpaksa harus dinaikkan, seiring dengan banyaknya sektor ekonomi yang terhenti serta terpuruknya target penerimaan pendapatan negara. Kondisi serba sulit seperti yang sekarang ini sebaiknya dimaknai sebagai upaya bagi semua pihak untuk bersikap dan bertindak realistis saat berhadapan dengan tekanan ekonomi.
“Masyarakat dapat melakukan upaya dengan memberlakukan kebijakan protokol kesehatan yang ketat, membuat pengeluaran rumah tangga yang prioritas, tidak mengalokasikan anggaran yang tidak perlu dan tidak urgen,” sebut Gunawan.
Bagi pelaku usaha, Gunawan berharap ada upaya untuk bertahan ditengah himpitan kondisi ekonomi yang serba sulit. Akan ada banyak pengusaha yang terpaksa harus melakukan efisiensi ditengah upaya bertahan saat pandemi.
“Iklim bisnis memang tengah tidak kondusif, tetapi bertahan di tengah kondisi sulit seperti sekarang akan membuat dunia usaha tetap memberikan kontribusi bagi ekonomi agar tidak terpukul signifikan dan justru menggiring kita masuk jurang resesi,” tutur Gunawan.
Bagi pemerintah, ia menilai pengeluaran prioritas juga perlu dilakukan dengan cara lebih memprioritaskan program penyelamatan ekonomi masyarakat. Anggaran memang masih dibutuhkan untuk bantuan sosial.
“Stimulus untuk industri (UMKM) juga dibutuhkan agar mesin ekonomi bisa tetap bergerak. Skala prioritas kebijakan saat ini bukanlah perkara mudah untuk diimplementasikan,” kata Gunawan.
Jadi di perayaan HUT RI ke 75, Gunawan mengajak semua bergerak untuk keluar dari ancaman resesi serta memerangi penyebaran Covid-19. Jangan sampai wabah ini justru tidak juga membuat seluruh pihak ‘merdeka’ di pearayaan HUT ke 76 nantinya.
“Memang kita berhadapan dengan ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian ini sebaiknya kita minimalisir,” ungkap Dosen dari UIN Sumut itu.
Gunawan menambahkan harus menatap optimis bahwa ekonomi ke depan akan kembali pulih meskipun saat ini kita tengah mengalami kesulitan ekonomi.
“Kita harus yakin bahwa badai ini pasti berlalu, dengan menjalankan protkol kesehatan sehingga badai yang tengah berlangsung ini tidak berlarut larut. Jadi maknai HUT RI ke 75 ini sebagai perjuangan untuk melawan ketidakpastian ekonomi dan wabah penyakit,” pungkasnya. (gus/ram)
UPACARA: Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat saat upacara peringati HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan, Senin (17/8).
UPACARA: Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat saat upacara peringati HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan, Senin (17/8).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo kembali mengenakan baju adat dalam upacara pengibaran bendera memperingati hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8). Kali ini, Presiden Jokowi memilih menggunakan baju adat Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT).
Presiden Jokowi mengenakan kain motif kaif berantai nunkolo. Motif sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat (motif geometris) dengan batang tengah yang berartì sumber air. Sementara, bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok.
Warna merah pada kain melambangkan keberanian laki-laki nunkolo. Presiden Jokowi juga mengenakan ester (ikat kepala) berbentuk dua tanduk kecil yang memiliki arti raja yang melindungi. Ikat di kepala sebagai penutup kepala sebagai pelindung yang menjadi tanda kebesaran raja sebagai mahkota.
Baju Adat dari Tahun ke Tahun
Empat tahun terakhir ini, Presiden Jokowi selalu mengenakan baju adat suku-suku saat bertindak selaku inspektur upacara HUT Kemerdekaan di Istana Merdeka. Di mulai tahun 2017 saat HUT ke-72 RI.
Presiden Jokowi mengatakan, baju adat dikenakan karena ingin menunjukkan Indonesia adalah negeri kaya dan beragam. “Biar tahu, kita ini beragam. Karena Indonesia itu memang sangat beragam. Inilah Indonesia,” ujar Jokowi sebelum mengikuti upacara pengibaran bendera HUT ke-72 RI di Istana Negara.
Pada 2016 dan 2015, Jokowi masih mengenakan pakaian formal berupa jas dalam pelaksanaan upacara HUT RI. Namun pada upacara HUT ke-72 RI, Jokowi mengenakan baju adat Kalimantan Selatan. Baju yang dikenakan menyerupai jas berwarna hitam, ditambah kain songket dan tutup kepala. Tahun itu menjadi momentum pertama Presiden Jokowi mengenakan baju adat.
Tahun 2018, Jokowi mengenakan baju adat dari Aceh saat upacara Kemerdekaan RI yang ke-73. Baju adat terdiri dari penutup kepala yang disebut kupiah meukeutop, terbuat dari kain tetron berwarna merah, hijau, kuning, dan hitam. Sementara, atasannya disebut bajee, mantan Wali Kota Solo ini memilih warna hitam berlengan panjang dilengkapi dengan hiasan sulaman kasab di ujung lengan. Bagian bahu kanan diletakkan boh ru bungkon, hiasan berupa bungkusan dengan ujung terdapat bohru.
Tahun 2019, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Klungkung. Baju tersebut bermotif hitam berpadu dengan kain batik sebagai bawahan dan tutup kepala. Jokowi tidak mengatakan alasan khusus mengapa menggunakan baju adat Bali ini. Ia mengutarakan hanya ingin menggunakan pakaian adat yang berbeda dari tiap daerah dalam berbagai kesempatan.
Dan tahun 2020, Jokowi memakai baju adat Timor Tengah Selatan, NTT, lengkap dengan masker berwarna merah putih. Baju yang dikenakan Jokowi juga mengandung unsur warna merah dan putih. Jokowi memakai atasan berwarna putih, lengkap dengan aksesorisnya yang dominan berwarna merah, seperti ikat kepala.
Perbedaan HUT RI Tahun Ini
Upacara HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi virus corona Covid-19 yang masih melanda Tanah Air membuat upacara detik-detik proklamasi itu berlangsung dengan segala keterbatasan, namun tetap berjalan khidmat. Pada akhirnya Bendera Sang Saka Merah Putih tetap bisa dikibarkan di langit Istana.
Berbagai hal yang berbeda dalam peringatan HUT RI di Istana tahun ini, antara lain tidak mengundang masyarakat. Tahun-tahun sebelumnya, Istana selalu mengundang masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut menyaksikan secara langsung upacara di Istana. Bahkan komposisi jumlah masyarakat yang diundang biasanya lebih banyak ketimbang para pejabat yang hadir. Namun tahun ini tidak ada lagi masyarakat yang diundang karena pandemi Covid-19 mengharuskan penerapan jaga jarak.
Kendati demikian, tahun ini Istana tetap mengajak masyarakat umum untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI secara virtual.
HUT juga hanya dihadiri enam pejabat negara. Itu pun dibatasi. Pejabat yang hadir secara fisik yakni, Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara. Kemudian Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai pembaca teks proklamasi dan Menteri Agama Fachrul Razi selaku pembaca doa. Kemudian terlihat juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Adapun para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya diwajibkan mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka secara virtual dari kantor masing-masing.
Para mantan presiden dan wakil presiden juga mengikuti jalannya upacara secara virtual. Biasanya, seluruh pejabat hingga duta besar negara sahabat hadir secara langsung di istana.
Selain pejabat, petugas upacara pun dibatasi. Petugas yang hadir di Istana hanya terdiri dari satu komandan upacara, tiga orang pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), 20 orang pasukan upacara dari TNI/Polri, 24 orang korps musik, dua orang MC. Selain itu, ada juga 17 anggota TNI yang bertugas sebagai pasukan pelaksana tembakan kehormatan saat upacara detik-detik proklamasi.
Pada tahun sebelumnya, untuk Paskibraka saja mencapai 68 orang. Tahun ini total hanya ada delapan anggota Paskibraka yang bertugas, yang diambil dari pasukan cadangan tahun lalu. Tiga anggota paskibraka bertugas untuk upacara kenaikan bendera dan tiga anggota untuk upacara penurunan. Sisanya, dua anggota cadangan.
Tiga anggota paskibraka yang tergabung dalam Tim Sabang pun sudah sukses mengibarkan bendera merah putih. Ketiganya yakni Indrian Puspita Rahmadhani dari Provinsi Aceh terpilih sebagai pembawa baki, Muhammad Adzan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai komandan kelompok sekaligus pembentang bendera, dan I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata dari Provinsi Bali yang sebagai pengerek bendera.
Tahun ini tak ada lagi panggung yang dikhususkan untuk hiburan. Acara hiburan kini ditampilkan secara virtual. Hiburan dimulai dengan penampilan Tiara Andini atau Tiara Idol yang membawakan lagu daerah Kampung Nan Jauh di Mato. Lalu dilanjutkan dengan Nowela yang membawakan lagu daerah Jali-jali.
Penampilan kedua penyanyi ini diiringi sejumlah tarian tradisional yang membentuk sejumlah kolase video. Selanjutnya, ada Raisa Andriana yang membawakan lagu Indonesia Pusaka berlatar video perjuangan petugas medis melawan Covid-19. Selain itu, ada juga penampilan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara.
Siswi Asal Siantar Jadi Pembawa Baki
Untuk upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada, Senin (17/8) sore, ditugaskan pada Tim Merauke,. Pembawa bendera Merah Putih di Tim Merauke adalah Sylvia Kartika Putri, siswi dari SMA Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Nama Sylvia kembali terpilih menjadi Paskibraka 2020, setelah sebelumnya dia bertugas sebagai pembawa baki bendera pusaka cadangan tahun lalu.
Anggota lainnya yang bertugas menurunkan bendera Merah Putih ialah Sudrajat Prawijaya dari Bengkulu. Siswa SMAN 4 Rejang Lebong ini ditugaskan sebagai komandan kelompok sekaligus pembentang bendera. Kemudian, ada Muhammad Asri Maulana dari Kalimantan Selatan. Siswa SMAN I Kandangan yang lahir pad Januari 2003 ini bertugas sebagai pengerek bendera.
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Merauke dikomandoi oleh komandan upacara sore, Kombes Christ Reinhard Pusung, SIK. Saat ini, dia menjabat sebagai Kasatgaswil Densus 88 AT Polri. (bbs)
UANG BARU: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menunjukkan uang pecahan baru Rp75.000 saat peluncuran uang baru secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (17/8). Uang pecahan Rp75 ribu ini menjadi uang rupiah seri khusus keempat yang diluncurkan pemerintah, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI.
UANG BARU: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menunjukkan uang pecahan baru Rp75.000 saat peluncuran uang baru secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (17/8). Uang pecahan Rp75 ribu ini menjadi uang rupiah seri khusus keempat yang diluncurkan pemerintah, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah kertas baru dengan nominal Rp75.000. Uang tersebut merupakan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia. Pecahan Rp75 ribu ini menjadi uang rupiah seri khusus keempat yang diluncurkan pemerintah, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI. Uang dicetak terbatas,
per orang maksimal mendapat 1 lembar saja.
“Peluncuran UPK 75 Tahun RI ini bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Namun dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan khusus, yaitu peringatan Kemerdekaan ke-75 tahun RI,” ungkap Menteri Keuangan RI, Sri Mulyanin
dalam keterangan pers diterima oleh Sumut Pos melalui BI Sumut, kemarin.
Makna filosofis yang tertuang dalam UPK 75 Tahun RI tersebut adalah mensyukuri kemerdekaan 75 tahun RI, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan dalam perjalanan sejarah, BI telah mengeluarkan UPK RI sebanyak 3 kali. “Pengeluaran UPK RI ini merupakan kali keempat setelah UPK ke-25 RI pada 1970, ke-45 pada 1990, dan ke-50 pada 1995,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kata sambutan peluncuran UPK 75 Tahun RI secara virtual, Senin, 17 Agustus 2020.
Adapun tiga makna filosofis di dalam UPK 75 Tahun RI, lanjut Perry, terefleksikan dalam disain uang secara utuh. Peristiwa historikal Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dan berbagai pencapaian pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan menggambarkan wujud mensyukuri kemerdekaan.
“Keberagaman pakaian adat dan motif kain Nusantara mencerminkan semangat memperteguh kebinekaan. Satelit Merah Putih sebagai jembatan komunikasi NKRI menuju Indonesia Emas 2045, merupakan optimisme menyongsong masa depan gemilang,” jelas Perry.
Perry menjelaskan UPK 75 Tahun RI dilengkapi dengan unsur teknologi pengaman terbaru dan menggunakan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini dimaksudkan agar keaslian uang rupiah semakin mudah dikenali, nyaman dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan.
Pengeluaran dan peredaran uang khusus ini juga menjadi bagian dari rencana pencetakan tahun anggaran 2020 sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
UPK 75 Tahun RI ini merupakan uang khusus yang bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, namun biasanya tidak digunakan sebagai alat tukar. Dalam hal ini, UPK 75 Tahun RI lebih ditujukan sebagai sarana perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia.
Pecahan Rp75 ribu ini dapat diimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), melalui mekanisme penukaran uang rupiah pada aplikasi berbasis website di tautan https://pintar.bi.go.id. Satu KTP berlaku untuk satu lembar UPK 75 Tahun RI.
Aplikasi penukaran dapat diakses masyarakat mulai tanggal 17 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB. Penukaran uang dapat dilakukan di seluruh Kantor Bank Indonesia mulai 18 Agustus 2020.
Selanjutnya, mulai 1 Oktober 2020, penukaran dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia dan kantor bank umum yang telah ditunjuk dan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
“Masyarakat dapat memperoleh uang peringatan kemerdekaan ini melalui mekanisme penukaran uang rupiah Rp75.000. Kami telah distribusikan uang kemerdekaan ke seluruh kantor-kantor Bank Indonesia,” kata Perry.
Diterbitkan Sekali 25 Tahun
Perry Warjiyo mengatakan, ke depan uang edisi HUT RI juga bakal dikeluarkan pada HUT ke-100 RI. Artinya, tradisi BI mengeluarkan uang khusus seri kemerdekaan Indonesia setiap 25 tahun sekali bakal berlanjut.
Sebelumnya, BI telah mengeluarkan uang seri khusus kemerdekaan sebanyak tiga kali, yakni pada HUT ke-25 RI tahun 1970, HUT ke-45 RI pada tahun 1995. Dan pada HUT ke-50 RI pada tahun 1995.
Pada peringatan 25 tahun kemerdekaan RI yang jatuh pada tahun 1970, Bank Indonesia mengeluarkan seri khusus terdiri dari sembilan jenis uang koin dengan berbagai pecahan. Pertama, uang logam dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang burung cendrawasih. Nilai dari uang tersebut sebesar Rp200. Kedua, uang logam pecahan Rp250 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang arca batu mansyuri dari Candi Tumpang, Malang.
Ketiga, diterbitkan pula uang logam bernilai Rp5.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang arca batu mansyuri dari Candi Tumpang, Malang. Keempat, uang logam berniali Rp500 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang penari wayang wanita.
Kelima, uang logam bernilai Rp10.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang penari wayang wanita. Keenam, uang logam bernilai Rp750 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang ukiran garuda bali. Ketujuh, uang logam bernilai Rp20.000 dengan gambar muka lembang negara burung garuda dan gambar belakang ukiran garuda bali.
Kedelapan, uang logam bernilai Rp1.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Terakhir, uang logam bernilai Rp25.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang pahlawan nasional Jenderal Sudirman.
Kemudian pada tahun 1990, pemerintah dan BI merilis uang seri perjuangan angkatan 45 sebanyak 3 jenis. Pertama yakni uang logam berniali Rp125.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang ialah Gedung Joeang 45. Kedua yakni uang logam bernilai Rp250.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang ialah kepulauan Indonesia. Terakhir, uang logam bernilai Ro750.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang merupakan logo dewan harian.
Lima tahun berikutnya, atau pada 1995 kala kemerdekaan Indonesia berumur 50 tahun, BI dan pemerintah kembali menerbitkan uang seri khusus sebanyak dua seri. Pertama, uang logam bernilai Rp850.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Material dari uang ini adalah emas kadar 23 karat dengan berat 50 gram.
Kemudian uang logam senilai Rp300.000 dengan gambar muka lambang negara burung garuda dan gambar belakang merupakan temu wicara Presiden Republik Indonesia kedua Soeharti dengan masyarakat. Material uang ini adalah emas kadar 23 karat dengan berat 17 gram.
Sumut Dijatah 4 Juta Lembar
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, menyambut baik peluncuran uang pecahan baru Rp75.000 secara virtual, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Senin (17/8). Gubernur berharap, uang pecahan baru tersebut dapat menjadi pengingat dan kebanggaan masyarakat Indonesia.
“Ini untuk peringatan kebesaran Indonesia pada usia 75 tahun. Diharapkan dapat dijadikan ebagai pengingat dan disimpan, serta jadi kebanggan kita. Tidak ditujukan sebagai alat transaksi. Namun boleh saja karena dia memang diedarkan,” ujar Gubernur.
Uang pecahan Rp75.000 tersebut dibagikan secara terbatas sebanyak 75 juta lembar, sebagai pengingat kemerdekaan RI yang sudah berumur 75 tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, mengatakan mulai hari ini (Senin 17/8), uang pecahan baru itu sudah bisa dipesan melalui aplikasi daring milik Bank Indonesia dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga satu orang mendapatkan 1 lembar saja.
“Di seluruh wilayah Sumut, uang pecahan baru akan didistribusikan sebanyak 4 juta lembar,” kata Wiwiek.
Uang pecahan baru tersebut memiliki gambar satelit palapa yang memiliki makna bahwa Bangsa Indonesia harus optimis. Selain itu, satelit juga menggambarkan Indonesia sudah memasuki masa digitalisasi di setiap lini, khususnya perekonomian. Hal itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. “Mau tidak mau ke depan ekonomi akan banyak digitalisasi,” ujar Wiwiek.
Selain itu, pada uang pecahan baru tersebut terdapat gambar anak-anak yang mengenakan pakaian adat. Hal ini menggambarkan Indonesia yang memiliki keberagaman dan tetap rukun. Terdapat juga gambar kedua proklamator Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan, sebagai penghormatan kepada kedua proklamator tersebut. Terdapat pula gambar hasil capaian Indonesia khususnya bidang infrastruktur yakni Jembatan Youtefa Papua, Tol Trans Jawa dan MRT Jakarta.
Wiwiek menyampaikan, proses distribusi pertama kali dilakukan di Kantor Wilayah Bank Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober uang pecahan baru juga bisa didapatkan di 5 bank lain seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA dan CIMB Niaga.
“Mulai hari ini sampai tanggal 30 September, (pemesanan) hanya di Bank Indonesia. Setelah tanggal 30 September atau mulai 1 Oktober, kita akan dibantu 5 bank lain bekerja sama dengan Bank Indonesia, sampai jumlah uangnya habis,” kata Wiwiek.
Di Sumut, satu lembar uang pecahan baru diserahkan langsung kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, juga kepada Wagub Sumut Musa Rajeksahah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, serta Forkopimda Sumut. (gus/rel/prn)
