SERGAI, SUMUTPOS.CO – Maraknya spanduk maupun baliho mengatasnamakan salah satu Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wabup Sergai yang dipasangi di batang pohon, dinilai dapat merusak lingkungan hidup dan menyalahi aturan.

Pemasangan spanduk baliho, dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Alumni Madrasah Kaderisasi Nahdlatul Ulama (MKNU) angkatan 199, Farida Hanum, pun angkat bicara saat temu Pers di Wangi Kopi, Jalan Kabupaten Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Minggu (5/7).

Farida mengatakan, seharusnya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat balon tersebut melakukan kerja menyampaikan Visi dan misi setelah pendaftaran calon Bupati dan Wakil bupati agar bisa mendapat simpati dari masyarkat.

“Tentunya, pemasangan spanduk dengan cara dipaku dipohon sudah jelas merusak lingkungan hidup. Selain itu, juga merusak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada, seperti merusak keindahan alam sekitar,” sebut Farida

Menurutnya, setiap seluruh tahapan kegiatan Pemilu maupun Pilkada sudah diatur tentang jadwal pemasangan spanduk maupun baliho. Ternyata, sebelum jadwal itu dimulai salah satu balon sudah memasang spanduk maupun balihoyang dipasang pada pohon, karena ini dapat merusak lingkungan hidup.

“Seharusnya Bawaslu dan Dinas Lingkungan hidup harus tanggap dan segera berkordinasi dengan pihak terkait atas maraknya spanduk maupun baliho balon yang marak dipasang dipohon dengan cara dipaku,” tutur Farida.

Farida pun mengakui, sejauh ini Bawaslu Sergai belum bisa bertindak untuk menertibkan spanduk maupun baliho itu, karena ini memang belum masuk tahapan Pilkada. Begitupun Bawaslu harus berkordinasi dengan Pemkab Sergai untuk menertibkan spanduk dan baliho.

Karena ini belum masuk tahapan Pilkada, seharusnya ini menjadi kewenangan Pemkab Sergai melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penerapan perda untuk dapat menertibkan dan membersihkan spanduk dan baliho itu.

“Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup bertindak tegas untuk menertibkan dan membersihkan baliho maupun spanduk itu,” kata Farida. (sur)

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Sudah bertahun-tahun Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Batu Jomba, Kabupaten Tapanuli Selatan, rusak parah. Padahal, ruas jalan ini merupakan jalur vital penghubung Kota Tarutung-Kota Sipirok.

Betapa perut terguncang, lidah seakan keluar saat melintasi sepanjang jalinsum itu, terutama di titik terparah sekira 2 Km. Beberapa titik sudah sangat sulit dilalui kendaraan yang melintas. Di dua jalur yang parah itu, jurang di sisi jalan dan tebing seakan menanti korban.

Ini dirasakan Sumut Pos pada 19 Juni 2020, saat melintasi jalinsum Batu Jomba yang kupak kapik. Permukaan jalan bebatuan, berlumpur saat musim hujan. Ketika matahari terik, permukaannya diselimuti debu. Sementara bagi pengendara sepeda motor, wajarnya memakai masker guna menghindari debu jalanan di ruas Batu Jomba-Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut.

Seorang sopir taxi Medan-Padang Sidempuan, Anto, mengungkapkan sudah menjadi ‘makanan’ sehari-hari bagi para sopir lintas via Sipirok-Tarutung, akan kondisi jalinsum Batu Jomba. Pun begitu, belum ada penanganan maksimal dari pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak itu.

“Apa harus seperti Aek Latong dulu, ada korban baru diperbaiki. Kalau truk dan kendaraan pribadi, sudah sering terguling di Batu Jomba. Sudah macam pemandangan sehari-hari melihat kendaraan tersebut jatuh dan terperosok,” ungkapnya.

Memang, selama tiga tahun jadi sopir taksi lintas, ia mengaku belum ada korban tewas di jalinsum Batu Jomba. Namun, diharapnya pemerintah punya kepedulian dan rasa kemanusiaan akan kondisi tersebut.

“Sering juganya kita lihat diperbaiki jalan Batu Jomba itu, tapi tetap saja rusak lagi. Informasinya, di bawah jalan itu tanahnya berair sama seperti kondisi Aek Latong. Jadi ketika diaspal tanahnya amblas lagi. Tapi kalau pemerintah ada kemauan, tak ada yang tak bisa dikerjakan. Tengok aja Aek Latong, bisa kan bagus jalannya,” katanya.

Ketika melintas saat pergi-pulang dari Jalinsum Batu Jomba, Sumut Pos melihat ditiap titik ada masyarakat sekitar yang berjaga. Mereka membawa kardus berukuran sedang, meminta uang seikhlasnya dari setiap kendaraan yang lewat. Seperti telah diorganisir dengan rapi, sebagian masyarakat ada yang bertugas menderek kendaraan bermotor yang terperosok dalam lumpur. Alat berat juga standby tersedia di daerah itu.

“Siang hari bapaknya yang tugas, jika malam hari gantian anaknya yang kerja. Jadi uda macam mata pencaharian sama mereka di sana. Gak ke mana kalau mobil pribadi bayar Rp100 ribu jika pakai derek mereka. Kalau truk dan bus, mungkin bisa sampai bayar Rp200 ribu. Mau tak mau kan harus dibayar juga, namanya kita butuh bantuan,” ungkap Anto lagi.

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Iswahyudi, mengatakan ruas Jalan Tarutung-Sipirok tersebut berstatus jalan nasional. Dengan demikian, ia sarankan akan lebih tepat jika ditanyakan langsung dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II.

“Lebih baik begitu. Ini ruas jalan nasional, bukan kewenangan provinsi. Setiap tahun ada kami sampaikan masalah ini melalui konreg ke-PU-an. Hanya saja saya tak tau bagaimana tindak lanjutnya tahun ini,” katanya.

Sayang, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, Kepala BBPJN II, Slamat Rasidi, enggan menjawab konfirmasi Sumut Pos ihwal kondisi jalan rusak tersebut. (prn)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Abdul Wahab Dalimunthe meninjau pembuatan bantuan sumur bor di Kota Tebingtinggi tepatnya di kawasan Lapangan Merdeka Sri Mersing, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (6/7).

Selain di Lapangan Merdeka, bantuan sumur bor juga diberikan di Ponpes Al Hasyimiyah, Kecamatan Padang Hulu kota Tebingtinggi.

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan rasa terimakasih kepada Abdul Wahap Dalimunthe yang begitu perhatian kepada Kota Tebingtinggi dengan menyumbangkan 2 sumur bor. “Satu untuk pesantren Al Hasyimiyah dan satu lagi untuk kepentingan Pemerintah Kota Tebing Tinggi,” jelas Umar.

Menurut Umar, kebutuhan air merupakan hal yang sangat mendesak apalagi mengingat kota Tebingtinggi yang rawan bencana kebakaran disamping aktivitas aktivitas lain yang sering dilaksanakan di Lapangan Merdeka dan Anjungan Sri Mersing, termasuk rencana kegiatan MTQ tingkat ProVinsi Sumut.

“Insyaallah dilaksanakan tanggal 5 sampai 9 September 2020 mendatang,” paparnya sembari berharap bantuan sumur bor yang diberikan memotivasi masyarakat untuk merawatnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Abdul Wahab Dalimunte menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan khusus untuk kepentingan rakyat. Di ungkapkannya, kami memang mencari proyek untuk kepentingan rakyat, seperti listrik tenaga surya, bibit pertanian dan sumur bor seperti di Kota Tebingtinggi ini.

“Ada 1.000 titik sumur bor dan 10.000 titik lampu tenaga surya, alat penangkap ikan bagi nelayan, pengelolaan sampah yang proyek ini semua bukan untuk kantong pribadi tetapi untuk kepentingan rakyat,”ujar Abdul Wahab.

Pengerjaan sumur bor bantuan DPR RI untuk Kota Tebingtinggi tinggal memasukkan pipa sedalam 130 meter di Lapangan Merdeka dan 140 meter di lokasi kompleks Pondok Pesantren Alhasyimiyah.

Khusus yang berada di Sri Mersing Lapangan Merdeka nantinya akan dialirkan ke arena MTQ, Musholla dan Persedian air bagi pemadam kebakaran. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Dairi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terkait serapan anggaran dana penanggulangan Covid-19, Senin (6/7).

Usai mengikuti RDP tertutup tersebut, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menyampaikan, anggota dewan mempertanyakan masih rendahnya penggunaan dana dan masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 belum mendapatkan berbagai bantuan.

“Masih ada 5-6 ribu kepala keluarga (KK) masyarakat yang terdampak Covid-19 atau warga miskin tidak mendapat bantuan penanggulangan Covid-19 di antaranya bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, BST Kelurahan melalui APBD Dairi, bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD), dana program keluarga harapan (PKH) serta bantuan pangan non tunai (BPNT),”ungkap Sabam.

Pada kesempatan itu, lanjut Sabam, DPRD Dairi yang tergabung dari beberapa komisi mendorong pihak eksekutif dan GTPP Covid-19 Dairi menggunakan dana realokasi dan refocusing bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

“Menurut Sekda Leonardus Sihotang, baru sekitar 20 persen atau sebesar Rp7 miliar lebih yang sudah digunakan untuk penanggulangan Covid-19 dari total realokasi sebesar Rp58,2 miliar,”kata Sabam.

Selain itu, masih kata Sabam, anggota dewan lainnya juga menyampaikan bantuan sembako kepada sopir angkutan umum, yang hanya diberikan kepada sopir angkot di seputaran kota Sidikalang.

Sabam mengatakan, pihaknya meminta eksekutif untuk mengakomodir masukan-masukan yang disampaikan untuk penanganan dampak pandemi corona serta bantuan bagi warga miskin yang belum terdata sebagai penerima dana PKH dan BPNT.

Sabam Sibarani menambahkan, Sekdakab Pakpak Bharat Leonardus Sihotang menyampaikan pada RDP, dana realokasi dan refocusing Covid-19, tidak harus dihabiskan.

“Menurut Sekda, dana itu bukan kegiatan yang harus dilaksanakan seperti penggunaan dana APBD misalnya, sudah dianggarkan untuk pengadaan mobil, ya harus dibeli,”jelas Sabam.

Sebelumnya, Ketua logistik Covid-19 juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Dairi, Dekman Sitopu menyebutkan, serapan dana realokasi penanggulangan Covid-19 masih Rp7 miliar. Sementara dana refokusing sebesar Rp14 miliar terdapat di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta rumah sakit di Sidikalang.(rud/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di Jalinsum Sergai, tepatnya di Km 41-42 Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan.

Pantauan Sumut Pos di lokasi, Senin (6/7), satu pohon sengon berukuran besar setinggi 12 meter tumbang di badan Jalinsum Sergai. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi macet.

Menghindari kemacetan tersebut, para pengendara memilih mengambil jalur alternatif dengan cara masuk ke tol.

Petugas Satlantas Polres Sergai turun langsung mengamankan lokasi dengan memotong pohon yang tumbang tersebut.

Kaposlantas Sei Sijenggi, Aiptu Rifai’i bersama personel berjibaku memotong kayu menggunakan sinsaw, tak beberapa lama arus lalu lintas pun kembali berjalan normal. (sur/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Aktivitas penambangan dan penebangan hutan lindung di Dusun I, Desa Manumpak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang, yang melibatkan PT AM, pemerintahan desa dan kecamatan setempat, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deliserdang, terus bergulir.

Menyikapi dugaan aktivitas pengrusakan kawasan hutan lindung tersebut, pengamat hukum Sumatera Utara (Sumut), Rinto Maha mengatakan, pelaku penambangan dan penebangan ilegal bisa dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup dan UU Tindak Pidana Korupsi (TPK).

“Penyelidikan kasus tambang ilegal bisa displit menjadi dua. Pertama, pidana lingkungan hidup dan kedua kerugian negara secara terstruktur akibat penambangan itu. Baik kerugian negara dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan kerugian negara dalam eksploitasi hasil tambangnya.

Untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan, tidaklah sulit. Mau pakai UU Lingkungan hidup dan UU Tindak Pidana Korupsi, bisa semua,”ujar Rinto Maha.

Bahkan, sambung pengacara yang beracara di sidang-sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, kasus tersebut bisa diambil oleh kejaksaan, selaku pengacara negara. “Asintel Kejatisu dan Aspidsus selaku pengacara negara sangat berwenang melindungi aset negara. Mereka bisa ambil alih jika masih lidik (penyelidikan),”terangnya.

Lanjutnya, kalau menyangkut aset (lahan hutan lindung atau aset tanah negara), maka seyogyanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) harus turun tangan, tanpa dibuatkan delik aduan. “Karena ini bersifat delik umum dan pengacara negara wajib melindungi aset negara. Supervisinya Kejatisu, jadi penyidik kepolisian diawasi mereka. Ingat, polisi itu alat penindak bukan pengacara negara. Yang tugasnya melindungi aset negara adalah jaksa,” bebernya.

Terkait yang paling bertanggungjawab dalam dugaan pengrusakan tersebut, Rinto Maha menyebutkan, siapapun yang menerbitkan izin kepada perusahaan dan oknum-oknum untuk mengeruk hasil bumi tersebut mesti diperiksa dan dimintai keterangan. “Siapa yang terbitkan izin penambangan harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawabannya, baik UU Lingkungan Hidup dan UU TPK,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Unit IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut dan Satreskrim Polresta Deliserdang, ‘rebutan’ menanganidugaan penambangan dan penebangan pohon di kawasan hutan lindung di Dusun I, Desa Gunung Manumpak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang.

Setelah penyidik Ditreskrimsus Poldasu turun langsung melakukan penyelidikan, giliran penyidik Satreskrim Polresta Deliserdang akan memeriksa manajemen PT AM dan Kepala Desa (Kades) Manumpak B, Jhonmedi Abraham Saragih serta instansi terkait lainnya pada pekan depan. “Karena masih penyelidikan, maka sifatnya kita undang mereka untuk dimintai keterangan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Deliserdang, Kompol Muhammad Firdaus yang dikonfirmasi wartawan, Sabtu siang (4/7). (btr/han)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Pakpak Bharat Atas 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2020, batal digelar, Senin (6/7).

Padahal agenda rapat seyogiyanya dimulai pukul 10.00 WIB, namun karena tidak kuorum dan hanya dihadiri 6 orang dari 20 anggota DPRD Pakpak Bharat, rapat paripurna pun diskors hingga pukul 11.00 WIB.

“Dengan permintaan maaf, sambil menunggu para dewan, maka sidang paripurna kita hari ini kita tunda sampai satu jam ke depan,”ujar pimpinan rapat, Mansehat Manik wakil ketua DPRD setelah membuka rapat yang di skors dari rapat yang digelar pada Rabu (1/7) lalu.

Namun hingga pukul 11.00 WIB dan skors kembali dicabut, pimpinan dan anggota DPRD yang hadir tetap tidak kuorum karena yang hadir hanya Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu, Wakil Ketua, Mansehat Manik dan anggota di antaranya Ronal Lubis, Lukman Padang, Hotma Ramles Tumangger, Rismawaty Bancin dan Hotmauli Malau.

Akibatnya, Mansehat Manik selaku pimpinan rapat meminta anggota DPRD yang hadir apakah rapat paripurna dewan akan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah. Menanggapi yang disampaikan pimpinan DPRD, anggota DPRD Pakpak Bharat yang hadir itupun sepakat dengan pimpinan DPRD rapat paripurna dengan agenda nota jawaban Bupati Pakpak Bharat terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pakpak Bharat atas 7 Ranperda ditunda.

“Terkait dengan apayang dikatakan pimpinan, kalau pun diskors hingga tahap 2 dan tidak akan kuorum, kami berpendapat untuk nota jawaban bupati pada sidang hari ini kita tunda sampai waktu yang ditentukan pimpinan,” tandas Mansehat Manik. (tam/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memuji kesiapan anggaran pelaksanaan di Kabupaten Karo pada Pilkada Serentak 2020 saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, di Hotel Grand Aston, Kota Medan, baru-baru ini.

Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, para bupati/wali kota dan KPU di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rakor tersebut, Menteri Tito Karnavian menyoroti soal anggaran persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar di 270 daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Tito, di Provinsi Sumatera Utara masih banyak daerah (kabupaten/kota) yang belum 100 persen mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 9 Desember 2020. “Masih banyak daerah di Sumatera Utara belum semua siap, dalam pengalokasian (anggaran) 100 persen untuk realisasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Ini sesuai laporan yang kita terima,” ujar Tito Karnavian.

Tito meminta daerah yang belum 100 persen mengalokasi anggaran untuk Pilkada Serentak 2020, agar segera direalisasikan, dan dibenahi. Dalam rakor itu, Menteri Tito juga mengungkapkan ada daerah di Provinsi Sumatera Utara yang sudah 100 persen mengalokasikan anggaran untuk Pilkada Serentak 2020, yakni Kabupaten Karo.

“Ada juga daerah yang sudah siap 100 persen. Tentu ini kita apresiasi dan puji. Mana Bupati Karo, coba berdiri, mejuah-juah, horas,” kata Tito begitu melihat Bupati Karo Terkelin Brahmana berdiri. “Terima kasih Pak Bupati, kesiapannya sudah bagus. Ini contoh kecil ya, Pemdanya, KPUDnya sudah siap,” tutur mantan Kapolri itu, disambut aplaus peserta rakor.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Karo di Pilkada Serentak 2020, sudah 100 persen. “Anggaran untuk Pilkada Kabupaten Karo sudah rampung dan 100 persen siap digunakan pada Pilkada yang akan datang,” ujar Terkelin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karo Gemar Tarigan turut menghadiri rakor, mengungkapkan, KPUD Karo sebagai penyelenggara Pilkada Karo sudah bergerak. “Pilkada di Kabupaten Karo sudah 100 persen siap bergerak menggunakan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) APBD dalam menyukseskan Pilkada 2020,” pungkasnya.

Dari Kabupaten Karo, rakor tersebut dihadiri Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo Denny Ahmad, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Beru Pandia, dan Kabag Umum dan Perlengkapan Kabupaten Karo Hotman Brahmana. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kantor Pos Binjai hari ini akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap III dari Kementerian Sosial RI tahap III. Bagi masyarakat yang sudah pegang undangan, diharapkan datang pada Selasa (7/7).

“Sudah kami umumkan kepada masyarakat bahwa besok (hari ini-red), jadwal pembagian BST Tahap III dari Kemensos untuk disalurkan,” kata Kepala Kantor Pos Binjai, Waznal Fuadi, Senin (6/7).

Dia menambahkan, masyarakat yang datang ingin mengambil BST senilai Rp600 ribu tersebut, tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti wajib memakai masker dan jaga jarak.

“Kalau tidak pakai masker, mohon maaf. Kami tidak dapat memberikannya,” sambung dia.

Pada tahap III ini, kata dia, ada 10.955 masyarakat Kota Binjai yang menerima. “Ada 4 loket yang dibuka untuk besok. Bagi yang mau ambil, wajib pakai masker ya,”tandasnya.

“Untuk besok, masyarakat dari 8 kelurahan berbeda yang tersebar pada 5 kecamatan akan menerima BST tahap III tersebut,” sambung dia.

Dia menguraikan, ada 348 Kelurahan Payaroba dan 162 masyarakat Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat yang menerima. Untuk Kelurahan Bhakti Karya, Binjai Selatan, ada 343 masyarakat yang menerima.

Lalu ada 354 masyarakat Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Kemudian 355 masyarakat dari Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara.

“Masyarakat Kelurahan Payaroba, Bhakti Karya, Tunggurono dan Pahlawan jadwalnya dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Penerima diharapkan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” beber dia.

Jika ada masyarakat datang di luar dari jadwal yang ditetapkan, Waznal meminta maaf kalau tidak dilayani. “Ada 269 penerima dari Kelurahan Kartini, Binjai Kota; 216 penerima dari Kelurahan Dataran Tinggi, Binjai Timur dan 218 penerima dari Kelurahan Jatinegara, Binjai Utara. Untuk yang ini, jadwalnya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore,” pungkasnya. (ted/han)